Invasi

Sumur minyak Kuwait yang dibom Irak (Sumber: Wikimedia Commons)

August 2 2023

2 Agustus 1990: Mengingat Kembali Invasi Irak ke Kuwait

Chatrine Debora Africa, History, Politics, Security and Defence, Think Invasi, Irak, Kuwait, Minyak, Pertahanan dan Keamanan 0

Dikenal dengan Persian Gulf War atau Gulf War, pasukan Irak melintasi perbatasan masuk ke Kuwait pada awal 2 Agustus 1990. Pemimpin Irak pada masa tersebut, Saddam Hussein, memerintahkan invasi dan pendudukan Kuwait. Terdapat kepentingan ekonomi, politik, serta keamanan dalam invasi Irak ke Kuwait. Beberapa adalah tujuan mendapatkan cadangan minyak besar negara tersebut, membatalkan hutang besar yang dimiliki Irak kepada Kuwait, dan memperluas kekuasaan Irak di wilayah tersebut. Namun terdapat berbagai spekulasi mengenai niat sebenarnya di balik tindakan Irak, termasuk ketidakmampuan Irak untuk membayar lebih dari USD14 miliar yang telah dipinjam dari Kuwait untuk membiayai Perang Iran-Irak, serta peningkatan produksi minyak Kuwait yang menurunkan pendapatan bagi Irak.

Meskipun ada beberapa perlawanan dari pasukan Kuwait, pasukan Irak dengan cepat mendirikan kendali atas Kota Kuwait dan segera setelahnya seluruh wilayah Kuwait. Emir Kuwait, anggota keluarganya, dan anggota pemerintah melarikan diri dari Kuwait segera sebelum pasukan Irak memasuki Kota Kuwait. Emir membentuk pemerintahan dalam pengasingan di Arab Saudi, yang terus melakukan urusan eksternal yang sangat luas bagi Kuwait, dan wakil-wakilnya terus mewakili Kuwait di Perserikatan Bangsa-Bangsa serta negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya.

Invasi ini juga terjadi setelah periode ketegangan tinggi di mana Irak telah mengajukan beberapa tuntutan kepada Kuwait dan menuduh tindakan-tindakan yang merugikan hak dan kepentingan Irak. Berbagai upaya Arab untuk meredakan ketegangan tersebut gagal. Setelah invasi, Irak menyatakan bahwa intervensinya dilakukan atas permintaan rakyat Kuwait (dan untuk sementara waktu, pemerintahan yang disponsori oleh Irak didirikan di Kuwait), tetapi pada tanggal 8 Agustus, Irak menggabungkan Kuwait dan pada tanggal 28 Agustus menyatakan bahwa Kuwait, kecuali sebagian wilayahnya yang diatribusikan kepada Basra, menjadi sebuah provinsi Irak.

Sepanjang tahun 1980-an, produksi minyak Kuwait berada di atas kuota OPEC yang wajib dipatuhi, yang membuat harga minyak tetap rendah. Irak menafsirkan penolakan Kuwait untuk mengurangi produksi minyaknya sebagai tindakan agresi. Persepsi ancaman berkaitan dengan teori-teori tentang perang, pencegahan, keterikatan, dan penyelesaian konflik. Pada awalnya, ancaman diartikan sebagai kekuatan militer, tetapi kemudian berkembang menjadi aspek untuk mempertimbangkan ‘niat’ atau intensi sebagai sumber ancaman dari kapabilitas militer. Konsep ini menghasilkan model-model “rasionalis” tentang perang dan pencegahannya di mana sinyal dan kredibilitas menjadi inti dari analisis. Berkaitan dengan ini, maka perlu juga melihat psikologi politik dengan memperhatikan perspektif pemimpin dalam melihat ancaman dan bukti tentang niat dan kapabilitas militer yang terjadi.

Perspektif Sadam Hussein dalam invasi Kuwait

Pada tahun 1989, Saddam Hussein semakin melihat masalah ekonomi dan politik domestiknya sebagai bagian dari upaya lebih besar yang diintervensi dari luar Irak untuk mengguncang rezimnya dan mengurangi peran Irak di wilayah tersebut. Pemimpin rezim ini percaya pada tahun itu bahwa sejumlah kekuatan asing, termasuk Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, berusaha menyusup ke dalam masyarakat Irak untuk mengumpulkan informasi dan memberikan tekanan pada pemerintahan. Pada bulan Oktober 1989, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker, Tariq Aziz, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Irak, menuduh Washington melakukan upaya rahasia untuk menggulingkan rezim Irak. Baker mencoba meyakinkan Aziz bahwa kebijakan Amerika Serikat sebaliknya, yaitu mencari hubungan yang lebih baik dengan Irak. Presiden Bush juga menyampaikan pesan yang sama kepada Saddam pada bulan April 1990, melalui duta besar Arab Saudi di Washington, Pangeran Bandar bin Sultan Al Sa’ud, ketika Saddam, melalui Arab Saudi, menyampaikan kecurigaan serupa tentang niat Amerika.

Pada awal tahun 1990, Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak melalui pengeboran miring lintas batas, meskipun beberapa sumber Irak mengindikasikan bahwa keputusan Saddam Hussein untuk menyerang Kuwait sudah dibuat beberapa bulan sebelum invasi sebenarnya. Invasi ini merupakan krisis internasional utama pertama dalam era pasca Perang Dingin, dan juga menjadi awal keputusan AS untuk penggunaan kekuatan militer selama beberapa dekade berikutnya. Mengingat ukuran dan keunggulan teknis pasukan koalisi yang dipimpin Amerika terhadap Irak, serta kesediaan Washington menggunakan kekuatan militer seharusnya menjadi pertimbangan Hussein untuk menarik mundur pasukan Kuwait guna menyelamatkan Irak dari kekalahan dan mungkin sanksi PBB juga akan dicabut. Namun, ia memilih jalur yang lebih berisiko dengan perlawanan militer, dan mengalami kekalahan yang menghancurkan.

Setelah invasi Kuwait, pemerintah Irak menjustifikasi tindakannya dengan mengklaim bahwa Kuwait sebenarnya adalah bagian sah dari Irak (provinsi “ke-19”), yang terpisah dari Irak akibat kolonialisme Inggris. Klaim Irak didasarkan pada kenyataan bahwa Kekaisaran Utsmaniyah tidak pernah melepaskan klaimnya atas Kuwait, menganggapnya sebagai bagian dari provinsi Basra. Mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang menciptakan negara Irak, menyebutnya sebagai gabungan dari bekas provinsi-provinsi Utsmaniyah yaitu Basra, Baghdad, dan Mosul. Oleh karena itu, menurut logika Irak, Kuwait seharusnya telah menjadi bagian dari Irak sejak awal. Dua kali sebelumnya pemerintah Irak telah mengajukan klaim ini. Pada tahun 1938, monarki Hashemite menyatakan klaim tersebut, tetapi tidak mengambil tindakan. Pada tahun 1961, setelah Kuwait merdeka dari Inggris Raya, pemerintah Irak di bawah Abd al-Karim Qasim menghidupkan kembali klaim tersebut dan memindahkan pasukan ke arah perbatasan. Inggris Raya segera mengirim pasukan untuk membela Kuwait, dan sejumlah negara Arab yang menentang Irak atas alasan lain juga mengirim pasukan untuk mendukung kemerdekaan Kuwait.

February 24 2023

Satu Tahun Invasi Rusia Ke Ukraina: Kemenangan Yang Sulit Untuk Siapapun

Anita Susanto Europe, Politics, Security and Defence, Think Invasi, NATO, Perang, Rusia, Ukraina 0

Pada 24 Februari tahun 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin memerintahkan militernya untuk meningvasi Ukraina untuk tujuan demilitarisasi dan denazifikasi untuk melindungi etnis Rusia, mencegah masuknya Ukraina ke NATO, dan untuk mempertahankan Ukraina di “lingkup pengaruh” Rusia.

Di sisi lain, Ukraina dan pihak Barat mengatakan bahwa aksi itu adalah tindakan agresi ilegal terhadap negara dengan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan presiden Yahudi yang kerabatnya terbunuh dalam Holocaust.[1] Pada masa awal invasi, pasukan Rusia dengan cepat mencapai pinggiran Kyiv, tetapi upaya mereka untuk merebut ibu kota dan kota-kota lain di timur laut mendapat perlawanan keras dari pihak Ukraina.

Pada bulan Maret tahun lalu, Rusia berhasil mengklaim kendali atas kota selatan Kherson dan menduduki sebagian besar wilayah Zaporzhzhia, termasuk sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang terbesar di Eropa. Di bulan itu, Rusia dapat dikatakan berhasil menyerang beberapa wilayah Ukraina dengan cepat, seperti penyerangan di wilayah Mariupol menewaskan ratusan orang dalam salah satu serangan paling mematikan dalam perang.[2]

Namun, Rusia kemudian menarik pasukannya pada awal April 2022 dari wilayah Kyiv dan pindah untuk menyerang wialyah timur Donbas, pusat industri Ukraina yang telah menjadi tempat separatis yang didukung Rusia telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014 menyusul aneksasi Krimea secara ilegal.[3] Penarikan itu sendiri memperlihatkan ratusan korban jiwa hanya setelah dua bulan invasi itu berlangsung yang ditinggalkan di jalanan kota Bucha, membuat Ukraina dan pihak Barat kembali menyalahkan Rusia atas kejahatan perang.

Pada bulan Mei, pihak Ukraina semakin terdesar, para pejuang dan pembela Ukraina yang berada di pabrik baja raksasa Azovstal, benteng terakhir Ukraina yang tersisa di Mariupol, setuju untuk menyerah kepada pasukan Rusia setelah pengepungan selama hampir tiga bulan. Kejatuhan Mariupol memotong Ukraina dari pantai Azov dan mengamankan koridor darat dari perbatasan Rusia ke Krimea. Keterpojokan ini kemudian membuat Finlandia dan Swedia mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO.

Aliansi AS dan negara-negara barat, NATO, kemudian mulai mengirimkan banyak senjata ke Ukraina, termasuk beberapa peluncur roket HIMARS yang dipasok AS.[4] Hal ini berdampak pada pejuang Ukraina yang berhasil memukul pasukan Rusia pada akhir Juni di pulau Ular. Invasi antara kedua negara ini telah membuat banyak aspek terganggu secara global masyarakat global telah merasakan efek langsung dari konflik karena inflasi dan harga energi melonjak dan juga ketakutan bahwa akan ada kemungkinan invasi lain oleh kekuatan global yang berbeda.^[5]

Pada 22 Juli, Rusia dan Ukraina, dengan mediasi oleh Turki dan PBB, menyepakati kesepakatan untuk membuka blokir pasokan biji-bijian yang tersangkut di pelabuhan Laut Hitam Ukraina, mengakhiri kebuntuan yang mengancam keamanan pangan global.

Mediasi itu ternyata tidak membuat kedua negara yang berkonflik berusaha menghentikan invasinya. Pada 9 Agustus, Ukraina meledakan pangkalan udara di Krimea dan berbagai wilayah di sana yang menjadi wilayah pusat pasokan utama perang milik Rusia.Memperlihatkan perlawanan Kyiv terhadap tentara Rusia. Bahkan pada awal September, pasukan Ukraina meluncurkan serangan balasan kejutan di wilayah Kharkiv timur laut yang memaksa Rusia mundur dari wilayah luas yang ditahan selama berbulan-bulan oleh Kremlin.

Kemunduran Rusia sendiri tidak berhenti disitu, pada akhir September, Putin memerintahkan mobilisasi 300.000 cadangan, sebuah langkah yang ditentang oleh ratusan ribu masyarakat Rusia yang berusaha melarikan diri dari perekrutan.[6] Di sisi lain, Rusia juga secara tiba-tiba menggelar “referendum” ilegal untuk wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia Ukraina yang langsung ditandatangani pada akhir September lewat sebuah upacara yang dilakukan oleh Kremlin.

Pada awal Oktober, sebuah truk bermuatan bahan peledak meledak di jembatan yang menghubungkan Krimea ke daratan Rusia dalam serangan yang ditudingkan Putin dilakukan oleh Ukraina. Rusia menanggapi dengan serangan rudal di pembangkit listrik Ukraina dan infrastruktur utama lainnya.

Bulan November menandai serangkaian kemunduran Kremlin dari wilayah Ukraina. Rusia mengumumkan penarikan mundur dari kota Kherson di bawah serangan balasan Ukraina, meninggalkan satu-satunya pusat regional yang direbut Moskow, dalam kemunduran yang memalukan bagi Kremlin. Bahkan pada awal Desember, militer Rusia menuduh Ukraina menggunakan drone untuk menargetkan dua pangkalan pembom jarak jauh jauh di dalam wilayah Rusia.

Di sisi lain, Ukraina yang mendapat berbagai bantuan dari pihak Barat khususnya NATO semakin kuat, pada akhir Desember, Zelenskyy menyempati dirinya untuk mengunjungi Amerika Serikat dalam perjalanan pertamanya ke luar negeri sejak perang dimulai, bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk “mengharapkan” tambahan bantuan senjata.[7] Hal ini berkaitan dengan aktifitas pejuang grup militer swasta, Wagner Group di Ukraina yang membantu pihak Rusia.

Banyak pihak juga mengkhawatirkan bahwa kini sudah banyak dari pasukan Rusia yang mendapat pelatihan perang yang berkaitan dengan Wagner Group, sebuah perusahaan militer swasta yang dipimpin oleh seorang pebisnis Rusia, Yevgeny Prigozhin. Keberhasilan kelompok Wagner di medan perang sendiri telah meningkatkan profil Prigozhin,^[8] membuatnya kini lebih dekat dengan Putin dan jika bisa, perusahaan yang bergerak atas dasar profit itu tentu dapat memobilisasi pasukan untuk perang yang lebih hebat.

Pada awal tahun 2023, dapat dikatakan kini Ukraina cukup dapat mengimbangi invasi dari RUsia. Pada 1 Januari, puluhan tentara Rusia yang baru dimobilisasi tewas oleh serangan rudal Ukraina di kota Makiivka, tetapi Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 89 tentara tewas, sementara pejabat Ukraina menyebutkan jumlah korban tewas mencapai ratusan.[9]

Pada awalnya, banyak yang mengkhawatirkan bahwa ibu kota Ukraina akan jatuh dalam beberapa hari setelah invasi, tetapi saat ini dapat dikatakan Ukraina memperoleh keuntungan spektakuler di medan perang yang mengakibatkan kerugian besar tentara Rusia, membuat kedua belah pihak mendapatkan dan kehilangan berbagai wilayah kekuasaannya sepanjang tahun ini.

Kini, perang tidak hanya terjadi antara Rusia dan Ukraina, tapi juga melibatkan pihak Barat yang secara terus menerus menyalurkan bantuan dan senjata untuk Kyiv, hal ini juga membuat Moskow “menggandeng” Korea Utara untuk mendapatkan roket dan juga Iran untuk drone yang sempat membuat heboh pihak Barat. Satu tahun sejak pasukan Rusia menyerang wilayah Ukraina, belum ada tanda-tanda jalan keluar yang nyata dari konflik tersebut. Tidak ada pihak yang tampak siap untuk kemenangan militer langsung, dan kemajuan di meja perundingan tampaknya tidak mungkin terjadi.^[10]

Menurut Hodge, Putin sudah tidak memiliki pilihan untuk mundur, walaupun ia kecewa dengan kinerja militernya yang buruk dalam apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus” yang hasilnya tidak sesuai dengan pemikiran Putin, bahwa ia akan dengan mudah untuk mengambil alih wilayah Ukraina. Selain itu, sejak invasi Februari lalu, Putin mengabaikan protes dan sanksi internasional, bahkan Media independen dan kelompok hak asasi manusia telah dicap sebagai agen asing yang operasinya ditutup seluruhnya oleh Kremlin,^[11] membuat Kremlin tidak bisa mundur dari apa yang telah ia perbuat.

Selain itu, kemenangan oleh Rusia berarti munculnya kekuatan baru di tatanan global,[12] sebuah cita-cita nasional yang diinginkan Rusia semenjak keruntuhan Uni Soviet. Satu hal yang dapat membuat kemenangan Rusia untuk merubah tatanan kekuatan global adalah meskipun sanksi Barat menghambat Rusia di segala aspek, bahkan untuk pembuatan senjata berteknologi tinggi, pasukan Kremlin masih memberikan pukulan yang kuat.

Sementara itu, aliran senjata canggih dari AS dan sekutu NATO lainnya yang hingga kini membantu Ukraina dalam pertarungan bisa semakin menipis, namun, sejauh ini, semangat tinggi di antara pasukan Ukraina untuk mempertahankan tanah air mereka adalah motivasi terkuat mereka.^[13] Tetapi, memasuki bulan Februari, Pejabat Ukraina telah memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa Rusia mungkin sedang mempersiapkan serangan besar baru, mungkin bertepatan dengan peringatan invasi tahun 2022.[14]

[1] “Key Moments in a year of war after Russia invaded Ukraine”, Associated Press, 17 Februari 2023, https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-one-year-anniversary-timeline-a1304c6fb319bf1c0e93635f6f6a2633

[2] Lori Hinnant, Mstyslav Chernov, dan Vasilisa Stepanenko, “AP evidence points to 600 dead in Mariupol theater airstrike”, Associated Press, 4 Mei 2022, https://apnews.com/article/Russia-ukraine-war-mariupol-theater-c321a196fbd568899841b506afcac7a1

[3] Steven Pifer, “Crimea: Six years after illegal annexation”, Brookings, 17 Maret 2020, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/17/crimea-six-years-after-illegal-annexation/

[4] Op. Cit., Associated Press

[5] Leila Fadel, et al., “How Russia’s war galvanized Ukraine and still threatens the world order”, NPR, 18 Februari 2023, https://www.npr.org/2023/02/18/1157820509/ukraine-russia-war-anniversary

[6] Op. Cit., Associated Press

[7] “Ukraine’s Zelenskyy travels to US to meet President Biden”, Al Jazeera, 21 Desember 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/12/21/ukraines-zelenskyy-travels-to-us-to-meet-president-biden

[8] Tim Lister, “Russia’s Wagner mercenary group says it’s no longer recruiting convicts. This may signal a shift in strategy”, CNN, 11 Februari 2023, https://www.cnn.com/2023/02/09/europe/wagner-russia-convicts-ukraine-intl-cmd/index.html

[9] Op. Cit., Associated Press

[10] Scott Neuman, “After a year of war in Ukraine, all signs point to more misery with no end in sight”, NPR, 19 Februari 2023, https://www.npr.org/2023/02/19/1153430731/ukraine-russia-war-one-year-anniversary-how-will-it-end

[11] Nathan Hodge, “Faint cracks emerge in the facade of Putin’s rule, one year after Ukraine invasion”, CNN, 19 Februari 2023, https://edition.cnn.com/2023/02/19/europe/russia-ukraine-war-anniversary-intl-cmd/index.html

[12] Op. Cit., Fadel, et al.

[13] Op. Cit., Neuman

[14] Op. Cit., Hodge

Pejuang Jet Mig-29 Rusia dari Strizhi dan Jet Pejuang Jet SU-30SM dari tim aerobatik Russkiye Vityazi terbang dalam formasi di atas Kremlin dan Lapangan Merah di Moskow pada 7 Mei 2021, (foto oleh Alexander Nemenov/AFP melalui Getty Images)

February 22 2023

Rusia Mempersiapkan ‘Pertarungan Udara’ Saat Perang Darat Ukraina Berlangsung

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Angkatan Udara, Invasi, NATO, Perang, Rusia, Ukraina 0

Rusia diperkirakan berencana untuk melancarkan serangan ke Ukraina dengan kekuatan udara berat untuk memecahkan kebuntuan di medan perang karena intelijen NATO mengindikasikan bahwa Moskow sedang merakit jet tempur dan helikopter di dekat perbatasan.

Pengerahan pesawat sangat penting untuk memasukkan sistem pertahanan udara ke Ukraina secepat mungkin karena Rusia telah mengintensifkan serangannya dengan peringatan invasi yang akan datang, kata pejabat NATO pada hari Selasa.

Kepala pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, berbicara di markas NATO dan menilai pertahanan udara Ukraina saat ini “tidak cukup dan kami (NATO) akan terus berusaha sampai kami mendapatkan lebih banyak (amunisi) karena ancaman itu ada di luar sana”.

“Kami tahu Rusia memiliki pesawat yang besar … dan masih banyak kemampuan yang tersisa,” kata Austin. “Kami ingin memastikan mereka (Ukraina) memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri jika Rusia memutuskan untuk memperkenalkan angkatan udaranya ke dalam pertempuran.”

Laporan intelijen NATO mengatakan Rusia “mengumpulkan pesawat sayap tetap dan berputar di dekat perbatasan dengan Ukraina”, dilansir dari Financial Times “Pasukan darat Rusia sangat terkuras sehingga ini adalah indikasi terbaik bahwa mereka akan mengubah ini menjadi pertempuran udara,” kata salah seorang pejabat NATO kepada Times.

Austin sendiri mengatakan bahwa belum ada upaya lebih lanjut terkait pengiriman jet tempur untuk membantu Ukraina. Kepala pertahanan dari negara-negara Barat bertemu untuk membahas kedua ketentuan senjata baru ke Kyiv dan pemeliharaan pasokan yang ada – termasuk peluru artileri yang produksinya hampir tidak dapat mengimbangi perang.

Ukraina memperbarui seruannya untuk jet tempur untuk membantu menggagalkan invasi Moskow karena pejabat senior pertahanan mengatakan perang melawan Rusia mendekati tahap kritis. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov juga memberikan sinyal terkait apa yang tengah dibutuhkan oleh Ukraina dengan menunjukkan gambar jet tempur kepada wartawan.

AS sendiri dikatakan belum yakin untuk mengirim jet tempur ke Ukraina tetapi Inggris menilai kemungkinan itu, di sisi lain, menteri pertahanan Belanda Kajsa Ollongren mengatakan penyediaan jet “harus menjadi bagian dari pertimbangan”. Sampai saat ini baru pihak dari Slovakia yang bersedia untuk membahas pengiriman pesawat MIG-29 Soviet untuk membantu mengganti kerugian angkatan udara Ukraina. Namun, berbagai pendapat terkait pengiriman jet tempur ini juga masih menjadi pertimbangan, bahkan menteri pertahanan Jerman, Boris Pistorius mengatakan pengadaan amunisi dan sistem pertahanan udara “jauh lebih penting saat ini daripada diskusi tentang jet tempur”.

Di medan perang, pertempuran terus berkecamuk. Pasukan Rusia telah menekan di timur Ukraina sambil memperkuat garis pertahanan mereka di selatan. Perang sebagian besar statis selama bulan-bulan musim dingin, meskipun kedua belah pihak diperkirakan akan meningkatkan serangan ketika cuaca membaik.

Skuadron pesawat militer di atas pegunungan gurun. (Stok foto melalui Getty Images)

January 16 2023

16 Januari – Perang Teluk Dimulai

Anita Susanto Asia Pacific, History, Politics, Think amerika serikat, Invasi, Iraq, Kuwait, Militer, PBB 1

Pada 16 Januari 1991, di tengah malam adalah batas waktu PBB untuk penarikan Irak dari Kuwait, dan Amerika Serikat bersiap untuk memulai operasi ofensif untuk secara paksa mengeluarkan Irak dari pendudukan selama lima bulan di tetangganya yang kaya minyak.

Penarikan pasukan Irak itu tidak terjadi, hingga pada pukul 16:30 waktu setempat, pesawat tempur pertama diluncurkan dari Arab Saudi dan lepas landas dari kapal induk AS dan Inggris di Teluk Persia dalam misi pengeboman di Irak. Sepanjang malam, pesawat dari koalisi militer pimpinan AS menggempur wilayah di sekitar Bagdad.[1]

Pada pukul 19.00, Operasi Badai Gurun, nama kode untuk serangan besar-besaran pimpinan AS terhadap Irak, secara resmi diumumkan di Gedung Putih dalam sebuah pidato dari Oval Office, mengumumkan dimulainya Operasi Badai Gurun. Serangan itu menampilkan pengeboman presisi “terkejut dan kagum” di Baghdad oleh pesawat siluman bermesin ganda F-117 Nighthawk AS.[2]

Operasi itu dilakukan oleh koalisi internasional di bawah komando Jenderal AS Norman Schwarzkopf dan menampilkan pasukan dari 32 negara, termasuk Inggris, Mesir, Prancis, Arab Saudi, dan Kuwait. Selama enam minggu berikutnya, pasukan sekutu terlibat dalam perang udara besar-besaran melawan infrastruktur militer dan sipil Irak, dan menghadapi sedikit perlawanan efektif dari angkatan udara Irak.

Pasukan darat Irak tidak berdaya selama tahap perang ini, dan satu-satunya tindakan pembalasan yang signifikan dari pemimpin Irak, Saddam Hussein adalah peluncuran serangan rudal SCUD terhadap Israel dan Arab Saudi.[3] Rudal SCUD pertama kali dikembangkan oleh Soviet pada pertengahan 1960-an. Awalnya dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir atau hulu ledak konvensional yang memiliki potensi untuk menahan senjata pemusnah massal.

Ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada Agustus sebelumnya, Bush berpendapat bahwa usahanya tidak akan bertahan lama. Hal ini juga mendapat dukungan dari Margaret Thatcher, perdana menteri Inggris, yang mengatakan kepadanya melalui telepon tiga minggu setelah invasi Irak dimulai.[4]

Pada tanggal 24 Februari, serangan darat koalisi besar-besaran dimulai, dan angkatan bersenjata Irak yang ketinggalan zaman dan kekurangan pasokan dengan cepat kewalahan.[5] Kuwait dibebaskan dalam waktu kurang dari empat hari, dan mayoritas angkatan bersenjata Irak menyerah, mundur ke Irak, atau dihancurkan. Pada 26 Februari, pasukan Irak mulai berangkat dari Kuwait, setelah mereka membakar 737 sumur minyaknya.[6]

Dua hari setelahnya, Presiden AS, George H.W. Bush mengumumkan gencatan senjata, dan Irak berjanji untuk menghormati koalisi masa depan dan persyaratan perdamaian PBB. Konvoi besar-besaran pasukan Irak yang mundur terbentuk di sepanjang jalan raya utama Irak-Kuwait. Meskipun orang Irak mundur, mereka dibom begitu banyak sehingga eksodus mereka dikenal sebagai “Jalan Raya Kematian”.[7] Secara keseluruhan, 125 tentara AS dari 540.000 yang dikerahkan untuk konflik tersebut tewas, dengan 25 lainnya dinyatakan hilang dalam peperangan tersebut.[8]

Pada Peringatan 30 Tahun Perang Teluk 1991, banyak yang cenderung merenungkan secara spesifik kampanye militer dengan pemikiran khusus tentang bagaimana hal itu menandai titik balik bersejarah yang membentuk kembali paradigma perang udara yang trerinspirasi oleh ahli teori Kekuatan Udara dan mantan Kolonel Angkatan Udara AS John Warden, “effects-based warfare”.

Strategi ini bertumpu pada konsep dimana target taktis khusus untuk mencapai “efek besar” medan perang, seperti melumpuhkan jalur pasokan, komando dan kontrol, kantor pusat, dan target bernilai tinggi lainnya.[9] Hal inini dilakukan dengan menggunakan serangan presisi dari udara, untuk menghindari kerusakan besar pada area yang diserang.

Penyempurnaan lebih lanjut dari teori udara strategis ini terjadi pada Perang Teluk, dimana operasi Badai Gurun berlangsung. Warden menarik beberapa pelajaran dari Perang Teluk yang akan memengaruhi pemikirannya. Di antara yang paling menonjol adalah:^[10]

Pentingnya serangan strategis dan kerapuhan negara di tingkat strategis.
Akibat fatal dari hilangnya superioritas udara strategis dan operasional.
Efek luar biasa dari peperangan paralel.
Nilai persenjataan siluman dan presisi dalam mendefinisikan kembali prinsip massa dan kejutan.
Dominasi kekuatan udara sebagai kekuatan kunci di sebagian besar

Strategi semacam ini, effects-based warfare telah mengilhami penggunaan serangan udara presisi dan telah menjadi taktik serangan udara selama bertahun-tahun, termasuk hal-hal seperti pengeboman landasan pacu dan jalan raya untuk mencegah musuh dapat mengirimkan pasukan untuk serangan itu.[11]

[1] “The Persian Gulf War begins”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/the-persian-gulf-war-begins

[2] “Persian Gulf War begins, Jan. 16, 1991”, Politico, https://www.politico.com/story/2019/01/16/this-day-in-politics-january-16-1098796

[3] “History Flashback: How Iraq Used Russian-Made Scud Missiles During The Gulf War “, Shafaq, https://shafaq.com/en/Economy/History-Flashback-How-Iraq-Used-Russian-Made-Scud-Missiles-During-The-Gulf-War

[4] Op. Cit., Politico

[5] Op. Cit., History

[6] Op. Cit., Politico

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Kris Osborn, “These are the Most Important Tactics Implemented During the Gulf War”, National Interest, https://nationalinterest.org/blog/these-are-most-important-tactics-implemented-during-gulf-war-178253

[10] John Boyd and John Warden Air Power’s Quest for Strategic Paralysis, David S. Fadok, School of Advanced Airpower Studies, https://media.defense.gov/2017/Dec/27/2001861508/-1/-1/0/T_0029_FADOK_BOYD_AND_WARDEN.PDF

[11] Op. Cit., Osborn

Mikhail Gorbachev, Presiden Rusia, memberi isyarat saat berbicara selama konferensi barunya setelah pertemuan puncak akhir pekan dengan Presiden AS Ronald Reagan di Reykjavik, Islandia, pada Minggu, 12 Oktober 1986. (Foto oleh Bryn Colton/Getty Images)

December 24 2022

History – 24 Desember – Uni Soviet Menyerang Afghanistan

Anita Susanto Asia Pacific, Europe, History, News Afghanistan, Belarusia, Invasi, Timur Tengah, Uni Soviet 0

Pada tanggal 24 Desember 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, dengan dalih menegakkan Perjanjian Persahabatan Soviet-Afghanistan tahun 1978. Pergerakan dimulai pada tengah malam, Soviet mengatur pengangkutan udara militer besar-besaran ke Kabul yang melibatkan sekitar 280 pesawat angkut dan tiga divisi yang masing-masing terdiri dari hampir 8.500 orang. Dalam beberapa hari, Soviet telah mengamankan Kabul, mengerahkan unit serangan khusus ke Istana Tajberg.

Pada tanggal 27 Desember, Babrak Karmal, pemimpin faksi Parcham dari Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan (PDPA) yang diasingkan, dilantik sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan, dan kepala pasukan darat Soviet memasuki Afghanistan dari utara. Namun, Soviet menghadapi perlawanan sengit ketika mereka keluar dari benteng mereka ke pedesaan. Pejuang perlawanan, yang disebut mujahidin, melihat Soviet Kristen atau atheis yang menguasai Afghanistan sebagai pencemaran Islam serta budaya tradisional mereka.

Mujahidin menggunakan taktik gerilya melawan Soviet. Mereka menyerang atau menyerbu dengan cepat, lalu menghilang ke pegunungan, menyebabkan kehancuran besar tanpa pertempuran sengit. Para pejuang menggunakan senjata apa pun yang bisa mereka ambil dari Soviet atau diberikan oleh Amerika Serikat.

Gelombang perang berubah dengan diperkenalkannya rudal anti-pesawat yang diluncurkan AS pada tahun 1987 untuk membantu Afghanistan. Stingers mengizinkan mujahidin untuk menembak jatuh pesawat dan helikopter Soviet secara teratur. Hingga akhirnya pemimpin baru Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev memutuskan untuk menarik pasukannya. Demoralisasi dan tanpa kemenangan di depan mata, pasukan Soviet mulai mundur pada tahun 1988. Tentara Soviet terakhir melintasi perbatasan pada tanggal 15 Februari 1989.

Itu adalah ekspedisi militer Soviet pertama di luar blok Timur sejak Perang Dunia II dan menandai berakhirnya periode peningkatan hubungan (dikenal sebagai détente) dalam Perang Dingin. Selanjutnya, perjanjian senjata SALT II dibatalkan dan AS mulai mempersenjatai kembali.

Lima belas ribu tentara Soviet tewas akibat penyerangannya ke Afghanistan. Dampak jangka panjang dari invasi dan perang selanjutnya sangat besar. Pertama, Soviet tidak pernah pulih dari hubungan masyarakat dan kerugian finansial, yang secara signifikan berkontribusi pada jatuhnya kekaisaran Soviet pada tahun 1991. Kedua, perang menciptakan tempat berkembang biak bagi terorisme dan kebangkitan Osama bin Laden.

Andrzej Duda Presiden Polandia terlihat di Dewan Keamanan Nasional Polandia sebagai tanggapan atas ledakan peluru di desa Przewodow di provinsi Lubelskie di Warsawa pada 16 November 2022. (Foto oleh Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images)

November 17 2022

Artikel 4 Piagam NATO Setelah Ledakan Rudal di Polandia

Anita Susanto Europe, Politics, Security and Defence, Think Andrzej Duda, Invasi, Jens Stoltenberg, Perbatasan, Polandia, Rudal, Rusia, Ukraina 0

Setelah sebuah rudal yang dilaporkan merupakan buatan Rusia menyerang wilayah Polandia di dekat perbatasanya. Polandia kemungkinan akan meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 NATO dan mengangkat masalah tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 16 November 2022.

Akibat rudal tersebut, dua orang tewas akibat ledakan di sebuah desa 6 kilometer dari perbatasan Polandia dan Rusia. Presiden Polandia, Andrzej Duda mengatakan bahwa Polandia tidak memiliki bukti konklusif yang menunjukkan siapa yang menembakkan rudal tersebut.

Insiden itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy menguraikan kepada para pemimpin negara-negara G20 rencana perdamaiannya untuk Ukraina, dan setelah Rusia meluncurkan “ gelombang serangan rudal terberat” dalam hampir sembilan bulan perang.

Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya kini tengah menyelidiki insiden di Polandia, tetapi informasi awal menunjukkan bahwa itu mungkin bukan disebabkan oleh rudal yang ditembakkan dari Rusia, kata Presiden AS Joe Biden. Di sisi lain, kementerian pertahanan Rusia membantah laporan bahwa rudal Rusia menghantam wilayah Polandia.

Duda mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg dan Biden bahwa “sangat mungkin” duta besar Polandia untuk NATO “akan meminta agar dilaksanakannya Pasal 4, yaitu konsultasi di antara sekutu.”[1]

Mengapa Polandia Menyarankan Agar Pasal 4 Piagam NATO Dilakukan?

Pasal 4 perjanjian NATO mencakup kasus ketika negara anggota merasa terancam oleh negara lain atau organisasi teroris. 30 negara anggota kemudian memulai konsultasi formal atas permintaan anggota yang terancam. Pembicaraan melihat apakah ada ancaman dan bagaimana menghadapinya, dengan keputusan yang diambil dengan suara bulat.

Namun, pasal 4 tidak berarti bahwa akan ada “serangan” balik secara langsung dari anggota NATO. Mekanisme seperti ini pernah terjadi sebelumnya, sebuah konsultasi ini telah dipicu beberapa kali dalam sejarah NATO. Misalnya, oleh Turki tahun lalu, ketika tentara Turki tewas dalam serangan dari Suriah. Saat itu, NATO memutuskan untuk berkonsultasi, tetapi tidak mengambil tindakan apa pun. Pada awal invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari lalu, anggota NATO Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia sempat mengusulkan Pasal 4.[2]

Pasal 4 berbeda dengan Pasal 5 Piagam NATO. Jika dikonfirmasi bahwa Moskow merupakan aktor dibalik ledakan rudal tersebut, hal ini dapat memicu prinsip pertahanan kolektif NATO yang dikenal sebagai Pasal 5, di mana serangan terhadap salah satu anggota aliansi Barat dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pasal 5 sendiri pernah dilaksanakan pada tahun 2001 ketika serangan terhadap twin towers oleh Al-Qaeda yang dikenal sebagai insiden 9/11 menewaskan lebih dari 3.000 orang. AS mengusulkan “peperangan melawan teroris” ke Afghanistan yang diikuti oleh pasukan NATO.

Terlepas dari kenyataan bahwa pihak berwenang Polandia masih menyelidiki sumber dan penyebab ledakan,[3] berita insiden tersebut dengan cepat menimbulkan spekulasi tentang Pasal 5 NATO dimana pihak NATO menyatakan bahwa “serangan bersenjata terhadap satu anggota atau lebih akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua” dan kekuatan militer dapat digunakan sebagai tanggapan.

Pasal 4 sendiri menetapkan mekanisme konsultasi di antara anggota untuk bertukar pandangan dan informasi, dan mendiskusikan masalah sebelum mencapai kesepakatan dan mengambil tindakan menurut penjelasan di situs NATO. Sebagai negara dengan kekuatan yang jauh berbeda dengan Rusia dengan power index Polandia sebesar 0.4179 dan berada di peringkat ke 24 sedangkan Rusia memiliki skor sebesar 0.0501 di peringkat kedua dunia[4] membuat kebijakan untuk menggunakan NATO sebagai hal yang bijaksana bagi Polandia, untuk mencapai pertahanan yang lebih kuat lagi.

Walaupun anggota NATO tengah bersiap menentukan keputusan akan tindakan balasan, Biden di sela-sela KTT G20 mengatakan bahwa kecil kemungkinan rudal yang mendarat di polandia ditembakkan oleh Rusia.[5] Menyusul pembicaraan antara Kepala CIA dan Staf Intelijen Rusia terkait penggunaan senjata nuklir di Turki.

Kementerian pertahanan Rusia membantah laporan bahwa rudal Rusia yang menghantam wilayah Polandia dilakukan oleh militernya. Menyusul pernyataan Biden, tiga pejabat AS memberikan penilaian awal menunjukkan rudal itu justru ditembakkan oleh pasukan Ukraina untuk menghalau rudal Rusia yang masuk ke wilayah kedaulatan Ukraina yang menghancurkan infrastruktur listrik Ukraina hari ini.[6]

Setelah perundingan, ditetapkan bahwa Ukraina tidak tidak disalahkan, karena tindakan itu dilakukan untuk menangkis serangan udara besar-besaran Rusia “Biar saya perjelas: Ini bukan kesalahan Ukraina,” kata Stoltenberg. “Rusia memikul tanggung jawab utama karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina.”[7]

[1] “Poland likely to invoke NATO’s Article 4, will raise missile blast with UN – officials”, Reuters, 16 November 2022, https://www.reuters.com/world/europe/poland-considering-nato-article-4-activation-says-spokesman-2022-11-15/

[2] Berndt Riegert, “What is NATO’s Article 4?”, DW, 16 November 2022, https://www.dw.com/en/whats-natos-article-4-and-how-does-it-differ-from-article-5/a-60898860

[3] Miriam Berger dan Sammy Westfall, “Why are NATO Articles 4 and 5 being discussed after the blast in Poland?”, Washington Post, 15 November 2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/15/what-is-article-5-nato/

[4] “2022 Military Strength Ranking”, Global Fire Power, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

[5] “Key Events”, ABC News, 16 November 2022, https://www.abc.net.au/news/2022-11-16/ukraine-russia-war-live-updates-putin-zelenskyy-poland-missile/101658346

[6] “Missile that hit Poland fired by Ukraine forces – US officials”, 1 News, 16 November 2022, https://www.1news.co.nz/2022/11/16/missile-that-hit-poland-fired-by-ukraine-forces-us-officials/

[7] Steven Erlanger and Marc Santora, “‘This Is Not Ukraine’s Fault’: Tensions Ease Over Missile Strike in Poland”, NY Times, 16 November 2022, https://www.nytimes.com/2022/11/16/world/europe/ukraine-russia-poland-explosion.html

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov (kanan) dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian berjabat tangan saat konferensi pers bersama sebagai bagian dari pertemuan mereka di Moskow, pada 31 Agustus 2022. (Foto oleh MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images)

November 16 2022

Iran Mengakui Pengiriman Drone Ke Rusia

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Drone, Invasi, iran, Rusia, UAV, Ukraina 0

Pemerintah Iran mengakui untuk pertama kalinya pada hari awal November bahwa mereka telah mengirim sejumlah pesawat tak berawak ke Rusia beberapa bulan sebelum dimulainya invasi Kremlin ke Ukraina.

Pernyataan oleh menteri luar negeri Iran, Hossein Amirabdollahian muncul setelah penyangkalan selama berbulan-bulan oleh Iran bahwa mereka telah memasok Rusia dengan senjata untuk digunakan di Ukraina, dengan mengatakan “belum dan tidak akan” melakukannya. Walaupun begitu, Amirabdollahian tidak mengatakan jika drone yang dipasok ke Moskow adalah jenis yang membawa bahan peledak.

“Beberapa negara barat menuduh Iran membantu perang di Ukraina dengan menyediakan drone dan rudal ke Rusia. Bagian tentang rudal sepenuhnya salah. Bagian tentang drone benar, kami memang menyediakan drone dalam jumlah terbatas ke Rusia pada bulan-bulan sebelum dimulainya perang di Ukraina,” kata Amirabdollahian kepada wartawan di Teheran dilansir dari CNN.

Drone yang dapat meledak dengan sendirinya telah memainkan peran penting dalam konflik sejak Rusia meluncurkan invasi pada akhir Februari. Mereka mampu berputar-putar selama beberapa waktu di area yang diidentifikasi sebagai target potensial dan menyerang aset musuh setelah teridentifikasi.

Rusia telah meluncurkan serangkaian serangan pesawat tak berawak di Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, menyerang infrastruktur sipil yang vital dan menebar teror di kota-kota Ukraina yang jauh dari garis depan perang. Pejabat Ukraina mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah menembak jatuh lebih dari 300 drone Iran.

Pejabat dari negara barat yang memantau dengan cermat program senjata Iran juga mengatakan kepada CNN bahwa Iran sedang bersiap untuk mengirim lebih banyak drone serang, bersama dengan rudal balistik jarak pendek darat-ke-darat, ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya melawan Ukraina.

Pengiriman senjata terakhir dari Iran ke Rusia termasuk sekitar 450 drone, kata para pejabat, yang telah digunakan Rusia untuk menimbulkan efek mematikan di Ukraina.

Walaupun begitu, Amirabdollahian mengklaim Teheran telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina untuk meninjau bukti bahwa Rusia telah menggunakan drone Iran dalam perang. “Kami setuju dengan menteri luar negeri Ukraina untuk memberi kami dokumen apa pun yang mereka miliki bahwa Rusia menggunakan pesawat tak berawak Iran di Ukraina,” katanya, seraya menambahkan bahwa delegasi Iran telah merencanakan untuk bertemu dengan pejabat Ukraina di Eropa untuk membahas masalah tersebut, tetapi itu pertemuan itu dibatalkan oleh Kyiv.

“Kami memiliki janji seperti itu dua minggu lalu di negara Eropa, delegasi militer dan politik pergi ke negara Eropa itu, tetapi sayangnya pada menit terakhir delegasi Ukraina tidak hadir karena tekanan dari AS dan beberapa negara Eropa, khususnya. Jerman,” tambah Amirabdollahian.

“Tentu saja, jika terbukti bahwa Rusia menggunakan drone Iran dalam perang melawan Ukraina, kami tidak akan acuh terhadap masalah ini,” kata Amirabdollahian, mengisyaratkan bahwa Iran tidak mengetahui bahwa dronenya disalahgunakan oleh Rusia. “Posisi kami mengenai perang di Ukraina adalah berusaha untuk menghentikan perang, mengembalikan para pihak ke negosiasi, dan mengembalikan orang-orang yang terlantar ke rumah mereka,” lanjutnya.

Frans Timmermans, Wakil Presiden Komisi Eropa, berbicara dalam konferensi pers di KTT Perubahan Iklim PBB COP27. (Foto oleh Christophe Gateau/gambar aliansi melalui Getty Images)

November 16 2022

Konferensi COP27: Antara Perubahan Iklim dan Perang

Anita Susanto Africa, Climate, Politics, Social and Culture, Think COP27, Invasi, Konferensi Internasional, Lingkungan, Mesir, PBB, Perubahan Iklim 0

Suhu bumi telah menghangat lebih dari 1,1 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19, dengan sekitar setengah dari peningkatan itu terjadi dalam 30 tahun terakhir, laporan itu menunjukkan. Menurut Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Petteri Taalas, target pemanasan 1,5 derajat dari kesepakatan iklim Paris tidak mungkin tercapai mengingat tingkat karbon dioksida yang berada di atmosfer saat ini.[1]

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mencatat bahwa negara-negara maju bertanggung jawab atas sebagian besar emisi, sementara negara-negara berkembang kemungkinan akan menanggung beban terberat dari dampak perubahan iklim. Dia menambahkan bahwa kebijakan iklim saat ini “akan benar-benar bencana.”[2]

Perundingan COP27 yang diselenggarakan PBB diadakan di Sharm El Sheikh sejak 6 hingga 18 November 2022, di Semenanjung Sinai Mesir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa dunia akan “terkutuk” jika negara maju dan negara berkembang gagal mencapai kesepakatan untuk membatasi dampak perubahan iklim.[3]

Gelombang peristiwa cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim telah mengacaukan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, apalagi di tahun 2022 ini. Dari mulai gelombang panas, banjir besar di Pakistan, curah hujan di bawah rata-rata di wilayah Afrika Timur yang menyebabkan kekeringan, terganggunya ekosistem sungai karena volume air yang berubah secara drastis.

Setelah kurang lebih tiga belas tahun semenjak negara-negara maju berkomitmen untuk menggalang dana sebesar $ 100 miliar per tahun pada tahun 2020, nyatanya angka tersebut belum terpenuhi. Target pendanaan iklim global, yang ditetapkan pada COP15 oleh negara-negara maju, belum sepenuhnya dipenuhi. LSM internasional Inggris Oxfam memperkirakan baru sebesar $21-$24,5 miliar yang terkumpul untuk pembiayaan iklim yang diberikan pada tahun 2020.[4]

Bank Dunia mengatakan bahwa perubahan iklim dapat secara tajam mengurangi kualitas kehidupan masyarakat global hingga 800 juta orang di beberapa wilayah dengan populasi termiskin dan paling rentan terhadap perubahan di dunia.[5] Asia Selatan berada di garis depan dalam hal perubahan iklim dan COP27 berlangsung pada saat yang kritis karena kawasan ini menghadapi peristiwa cuaca yang semakin sering dan intens.

Sebuah studi tahun 2021 oleh kelompok lingkungan German Watch yang berfokus pada dua dekade pertama abad ini mengungkapkan bahwa 3 dari 10 negara dalam indeks risiko iklim jangka panjang berasal dari Asia Selatan: yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Nepal. “Banjir sangat merusak di Pakistan, dan saya pikir dibutuhkan sekitar $16 miliar untuk rekonstruksi,” menurut Thomas Michael Kerr, spesialis iklim utama Asia Selatan di Grup Bank Dunia.[6]

COP27 sendiri berfokus pada peningkatan solusi adaptasi sambil memobilisasi dan memperkuat akses ke pembiayaan untuk adaptasi. “Diskusi di COP27 harus maju menuju angka baru untuk pendanaan iklim mulai 2025 dan seterusnya yang secara akurat menangkap kebutuhan ini,” lanjutnya.

Keamanan Militer atau Keamanan Lingkungan?

Di sisi lain, invasi Rusia ke Ukraina sendiri memperburuk usaha negara-negara untuk memperlambat perubahan iklim. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan “konfrontasi militer” di dunia mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan iklim. “Sulit untuk membayangkan bahwa, di masa konflik dan bahkan konfrontasi militer, negara-negara seperti Rusia atau China akan memainkan peran konstruktif di dan setelah Sharm el Sheikh (Konferensi COP27),” katanya berbicara pada diskusi tentang kebijakan iklim di Korea Selatan.[7]

Di sisi lain, Steinmeier mengatakan akan sulit menemukan uang untuk mengubah ekonomi Jerman menjadi ekonomi yang berkelanjutan karena Berlin mendedikasikan dana untuk meningkatkan anggaran pertahanannya dan mendukung upaya perang Kyiv.[8] Guterres mengatakan kepada surat kabar Guardian Inggris bahwa negara-negara kaya harus mencapai “pakta bersejarah” dengan negara-negara berkembang di KTT COP27 untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

Bagi negara-negara Eropa, keamanan secara tradisional, yang mengedepankan aspek militer tengah menjadi faktor utama pendorong terciptanya keamanan, bahkan bagi Rusia dan Ukraina, aspek lingkungan bukan menjadi hal penting untuk saat ini. Invasi dengan penggunaan alutsista juga merupakan penyumbang dari cepatnya perubahan iklim.

Banyak perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi akibat konflik, salah satunya menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Pada saat yang sama, runtuhnya tata kelola lingkungan yang terkait dengan konflik dapat menciptakan atau mempertahankan kondisi yang memungkinkan praktik polusi berkembang, dan menghambat upaya untuk mengatasinya.[9]

Pada fase awal pertempuran, emisi utama akan muncul dari infrastruktur yang rusak, hilangnya vegetasi, dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Ancaman dan konflik yang meningkat dapat mendorong deforestasi karena medan perang dan peluncuran serta target rudal sering mengarah pada wilayah-wilayah penting dan perbatasan untuk melemahkan lawan. Pengeboman dan metode perang modern lainnya secara langsung merugikan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kerusakan tambahan dari konflik dapat membunuh hingga 90% hewan besar di suatu daerah.^[10]

Bahkan masalah lingkungan dapat meluas ke periode pasca konflik. Produksi energi, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur transportasi sering menjadi sasaran pertempuran.[11] Kebakaran dan tumpahan minyak sering kali menghasilkan emisi, dan terkadang infrastruktur minyak secara aktif dipersenjatai. Emisi tidak langsung dari konflik aktif adalah yang paling sulit untuk diukur, tetapi mungkin yang paling signifikan mengingat mereka meluas ke banyak sektor, dan ke masa depan.[12].

Di Ukraina, pembangkit listrik Luhansk harus meningkatkan produksi dan beralih ke batubara kualitas rendah menyusul gangguan pasokan bahan bakar. Krisis ini telah mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan bahan bakar fosil yang dinilai lebih efektif daripada solusi yang jelas dan perlu untuk mempercepat peralihan ke energi terbarukan pada situasi genting.[13]

Terlepas dari invasi militer, aktivitas militer pada periode damai sendiri mengkonsumsi banyak bahan bakar dan juga menghasilkan emisi yang sangat besar. Militer dunia menyumbang sekitar 6% dari semua emisi gas rumah kaca, dan banyak pemerintah bahkan tidak melaporkan data tentang emisi dari kegiatan militer.[14]

Sektor Militer mengkonsumsi sejumlah besar bahan bakar fosil, yang berkontribusi langsung terhadap pemanasan global. Bahkan 566.000 unit gedung Departemen Pertahanan AS, misalnya, menyumbang 40% dari penggunaan bahan bakar fosilnya.[15] Ini termasuk fasilitas pelatihan, asrama, pabrik, dan bangunan lain di hampir 800 basis departemen di seluruh dunia. Jika militer AS di hitung sebagai sebuah negara, maka ia akan berada di peringkat ke 47 penghasil emisi tertinggi di dunia.[16]

Meningkatnya ancaman dari berbagai negara akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh Rusia, China, hingga Korea Utara otomatis telah meningkatkan aktivitas militer negara-negara lainnya karena munculnya security dilemma.[17] Akibatnya, COP27 yang mungkin secara teori telah merumuskan rancangan untuk melindungi lingkungan tidak akan benar-benar efektif dalam praktiknya.

[1] “UN weather report reveals ‘chronicle of climate chaos’”, DW, 6 November 2022, https://www.dw.com/en/un-weather-report-reveals-chronicle-of-climate-chaos/a-63663708

[2] Saim Dušan Inayatullah, German president says COP27 conditions ‘not encouraging’”, DW, 11 5 November 2022, https://www.dw.com/en/german-president-says-cop27-conditions-not-encouraging/a-63661025

[3] Ibid.

[4] Zobaer Ahmed, “South Asia desperate for positives from COP27”, 4 November 2022, https://www.dw.com/en/south-asia-desperate-for-positives-from-cop27/a-63650600

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Inayatullah

[8] Ibid.

[9] “We need to do more to understand the climate costs of war if we’re to identify pathways towards emissions reductions and increased resilience during recovery”, Conflict and Environment Observatory, 14 Juni 2021, https://ceobs.org/how-does-war-contribute-to-climate-change/

[10] Joe McCarthy, “How War Impacts Climate Change and the Environment”, Global Citizen, 7 April 2022, https://www.globalcitizen.org/en/content/how-war-impacts-the-environment-and-climate-change/

[11] Rifani Agnes Eka Wahyuni, “Perang Rusia-Ukraina Memicu Revolusi Energi”, DIP Institute, 8 Oktober 2022, https://dip.or.id/2022/10/08/perang-rusia-ukraina-memicu-revolusi-energi/

[12] Op. Cit., Conflict and Environment Observatory

[13] “Pricey food, precious forests – the invasion of Ukraine, global food security and deforestation”, Global Witness, 6 April 2022, https://www.globalwitness.org/en/blog/pricey-food-precious-forests-the-invasion-of-ukraine-global-food-security-and-deforestation/

[14] Tom Ambrose, “World’s militaries avoiding scrutiny over emissions, scientists say “, The Guardian, 11 November 2022, https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/11/worlds-militaries-avoiding-scrutiny-over-emissions

[15] Neta C. Crawford, “The Defense Department is worried about climate change – and also a huge carbon emitter”, The Conversation, 12 Juni 2019, https://theconversation.com/the-defense-department-is-worried-about-climate-change-and-also-a-huge-carbon-emitter-118017

[16] Op. Cit., Joe McCarthy

[17] Anita Susanto, “Intensifnya Penembakkan Rudal Balistik Oleh Korea Utara, Ada Apa?”, DIP Institute, 4 Oktober 2022, https://dip.or.id/2022/10/04/intensifnya-penembakkan-rudal-balistik-oleh-korea-utara-ada-apa/

Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur berbicara kepada wartawan di Pentagon di Washington, DC, pada 18 Oktober 2022. (Foto oleh STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images)

November 2 2022

Parlemen Estonia Menyatakan Rusia Sebagai ‘Rezim Teroris’

Anita Susanto Europe, News, Politics Estonia, Invasi, Rusia, Teroris, Ukraina 0

Anggota parlemen Estonia membuat pernyataan yang menyatakan Rusia sebagai “rezim teroris” dan mengutuk pencaplokan baru-baru ini atas empat wilayah Ukraina. Dari 101 anggota parlemen, 88 pada 18 Oktober lalu memberikan suara mendukung, 10 tidak hadir dan tiga abstain.

Parlemen “menyatakan Rusia sebagai rezim teroris dan Federasi Rusia sebagai negara yang mendukung terorisme”, menurut pernyataan itu. “Rezim Putin, dengan ancaman serangan nuklirnya, telah mengubah Rusia menjadi bahaya terbesar bagi perdamaian baik di Eropa maupun di seluruh dunia,” menurut Parlemen Estonia.

Sebelumnya, presiden Rusia telah menandatangani undang-undang yang mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Kherson dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia setelah referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sekutunya sebagai “palsu” dan tanpa konsekuensi hukum.

Parlemen Estonia juga mengatakan mereka menganggap “perlu untuk menetapkan angkatan bersenjata yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang didirikan oleh Federasi Rusia serta perusahaan militer swasta Wagner sebagai organisasi teroris”.

Pernyataan parlemen Estonia juga disetujui oleh negara tetangganya, Latvia yang menyatakan Rusia sebagai “sponsor negara terorisme” pada Agustus, menuduh Moskow melakukan “genosida yang ditargetkan terhadap rakyat Ukraina”. Lithuania mengadopsi resolusi serupa pada bulan Mei lalu.

Sergei Tsekov, anggota majelis tinggi parlemen Rusia, memperingatkan bahwa Rusia akan mengambil “tindakan pembalasan yang akan menarget Latvia dan akan sangat menyakitkan“. Negara-negara Baltik, yang menghabiskan hampir lima dekade di bawah pendudukan Soviet, termasuk di antara pendukung setia Ukraina dan kritikus paling sengit terhadap pemerintah Putin terutama kebijakan untuk menginvasi Ukraina.

Anggota Dewan Keamanan PBB mendengarkan saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara selama pertemuan di Markas Besar PBB untuk membahas konflik di Ukraina pada 27 September 2022 di New York City. (Foto oleh Michael M. Santiago/Getty Images)

October 18 2022

Ukraina Mengutuk Rusia Sebagai ‘Negara Teroris’ Dalam Pertemuan PBB

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Forum, Invasi, Majelis Umum, PBB, Rusia, Ukraina 0

Ukraina telah mengutuk Rusia sebagai “negara teroris” karena meluncurkan serangan rudal ke kota-kota besar, termasuk ibu kotanya Kyiv, pada pertemuan Majelis Umum PBB. Awalnya, pertemuan itu ditujukan untuk membahas pencaplokan Moskow atas empat wilayah Ukraina yang sebagian diduduki.

“Rusia telah membuktikan sekali lagi bahwa ini adalah negara teroris yang harus dicegah dengan cara sekuat mungkin,” kata Sergiy Kyslytsya, duta besar Ukraina untuk PBB dalam sambutan pembukaannya, seraya menambahkan bahwa keluarga dekatnya sendiri telah diserang.

“Sayangnya, Anda hampir tidak dapat menyerukan perdamaian yang stabil dan waras selama kediktatoran yang tidak stabil dan gila ada di sekitar Anda,” tambahnya, mengatakan kepada negara-negara anggota setidaknya 14 warga sipil telah tewas dan 97 terluka dalam serangan, yang dimulai pada Senin pagi.

Sebagai tanggapan, Vassily Nebenzia dari Rusia tidak secara langsung membahas serangan rudal tetapi membela aneksasi negaranya atas empat wilayah Ukraina. “Kami dituduh ketika kami mencoba melindungi saudara-saudara kami di Ukraina timur,” katanya.

Majelis PBB akan memberikan suara akhir pekan ini pada rancangan resolusi yang mengutuk “upaya pencaplokan ilegal” Rusia atas wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson di Ukraina setelah disebut referendum oleh Putin dan pejabatnya. Di sisi lain, PBB menekankan bahwa mereka “tidak memiliki validitas di bawah hukum internasional” untuk mengambil empat wilayah Ukraina tersebut.

Setelah aneksasi wilayah Ukraina, serangan rudal jelajah Rusia di kota-kota Ukraina ditambah ledakan di jembatan Kerch yang dinilai strategis menghubungkan Rusia dengan Krimea membuat banyak negara marah. Moskow justru menyalahkan pasukan khusus Ukraina atas serangan itu dengan Presiden Vladimir Putin bersumpah akan melakukan pembalasan yang lebih berat.

Akibat insiden itu, hampir seluruh negara, organisasi dan lembaga internasional tidak mengakui aneksasi dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina. Tawaran Rusia kepada badan yang beranggotakan 193 orang itu untuk membuat pemungutan suara menjadi pemungutan suara rahasia ditolak. Hampir tiga perempat dari Majelis Umum menegur Moskow dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina pada pertemuan yang diadakan tak lama setelah invasi Rusia Februari lalu.