Menu

industri pertahanan

Indonesia Timur dan Industri Pertahanan: Potensi Mandiri Yang Terselubung

, , 0

Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, konflik militer yang semakin memanas dan melebar, dan banyaknya sengketa yang berpotensi berkembang menjadi perang terbuka, banyak negara memutuskan untuk membangun ulang postur pertahanan mereka dengan melakukan internal atau external balancing. Di Uni Eropa (EU) hal ini dapat dilihat dengan program European Defence 2030 yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional militer negara anggota serta menginvestasikan EUR 800 miliar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan industri pertahanan EU. Di kawasan Asia Timur hal ini dapat dilihat dengan upaya yang dilakukan Jepang untuk meningkatkan kapabilitas Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dengan mengakuisisi rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk, mengembangkan kapasitas industri dalam negeri, serta meningkatkan investasi dalam sektor teknologi tinggi yang dapat memajukan kemampuan tempur JSDF.

Indonesia sedang menjalankan jalur yang serupa. Tidak lama setelah terpilih sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk merevitalisasi industri pertahanan agar Indonesia dapat memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara mandiri. Untuk mencapai hal tersebut Indonesia telah melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain seperti Turki, Korea Selatan, Italia, dan Prancis. Selain melakukan kerja sama dengan negara lain industri pertahanan Indonesia juga didorong meningkatkan kapasitas produksi alutsista seperti drone, roket, serta peluru, rudal, dan peluru artileri untuk memenuhi kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedua kebijakan ini merupakan perkembangan positif karena Indonesia dapat mempercepat revitalisasi industri pertahanan dengan mempelajari berbagai cara mengelola sektor vital tersebut sekaligus meningkatkan kapasitas agar kebutuhan alutsista dapat terpenuhi secara mandiri. Akan tetapi kedua hal ini belum cukup untuk mencapai kemandirian industri pertahanan karena selain meningkatkan kapasitas produksi Indonesia juga harus memastikan bahwa rantai pasok bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi alutsista tersedia dan aman dari ancaman ekonomi atau disrupsi rantai pasok internasional.

Dalam konteks ini Indonesia saat ini memiliki kekurangan besar karena setidaknya 70%dari bahan baku yang digunakan oleh industri pertahanan Indonesia seperti diimpor dari mancanegara. Fakta ini merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai karena jika terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan disrupsi rantai pasok global seperti blokade Teluk Suez, seranganterhadap kapal kargo di Laut Merah, dan eskalasi sengketa Laut China Selatan menjadi perang terbuka atau terbatas, industri pertahanan Indonesia dapat terancam lumpuh karena bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi alutsista tidak dapat datang. Oleh karena itu Indonesia perlu meningkatkan produksi alutsista menggunakan kekayaan alam dalam negeri karena hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas atau kelumpuhan produksi karena keterbatasan bahan mentah. Penggunaan kekayaan alam dari rantai pasok domestik juga dapat memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia karena dengan menggunakan bahan baku dalam negeri produksi alutsista Negeri Nusantara akan terjaga dari ancaman embargo atau sanksi ekonomi.

Dalam hal ini Indonesia memiliki potensi besar karena wilayah Negeri Nusantara memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi tersebut adalah Indonesia Timur karena kawasan tersebut memiliki berbagai hasil tambang seperti nikel, kuningan, dan tembaga yang memiliki peran dalam proses produksi alutsista. Nikel dan tembaga penting dalam produksi alutsista karena kedua bahan tersebut memiliki sifat yang membuatnya ideal menjadi komponen peralatan komunikasi militer, jungur senjata tank, bagian sistem roda pesawat tempur, dan segmen mesin turbojet. Akan tetapi nikel juga memiliki keuntungan tambahan karena bahan baku tersebut bisa digunakan untuk membangun kapal perang jika digabungkan dengan zat lain. Selain nikel dan tembaga, kuningan/loyang juga merupakan bahan penting dalam sektor industri pertahanan karena material ini digunakan untuk memproduksi selongsong peluru senapan pucuk, selongsong artileri berat, dan baling-baling kapal perang. Kuningan digunakan untuk memproduksi ketiga hal tersebut karena material ini memiliki tahan terhadap tekanan tinggi dan mudah didaur ulang.

Agar ketiga material tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan dan ketahanan rantai pasok, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis dengan tujuan untuk mengembangkan kekuatan potensial menjadi kekuatan nyata. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong proses hilirasi hasil tambang dengan fokus terhadap pengembangan sektor metalurgi. Hal ini diperlukan karena teknologi metalurgi mumpun diperlukan untuk mengolah ketiga hasil tambang tersebut menjadi material yang dapat digunakan dalam berbagai proses produksi alutsista. Selain hilirisasi dan pengembangan metalurgi, pemerintah juga perlu meninjau prospek pembangunan pabrik industri pertahanan di Indonesia Timur untuk menurunkan biaya dan melakukan desentralisasi logistik, memperluas kapasitas produksi, dan membantu perekonomian lokal. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan tata kelola. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dapat melancarkan pembenahan sektor industri pertahanan dengan menggunakan cara konservatif atau cara eksperimental. Dalam cara konservatif pemerintah dapat membenahi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar departemen tersebut lebih efektif dalam mengelola industri pertahanan. Sementara itu dalam cara eksperimental Indonesia bisa mengikuti contoh dari Turki dengan membentuk lembaga independen dari Kemhan yang bertugas untuk mengatur serta mengembangkan sektor industri pertahanan.

Kontrak Pembelian Fregat Kelas Mogami: Pentingnya Belajar Dari Kesalahan

, , , 0

Industri pertahanan Jepang mendapatkan kabar gembira pada 5 Agustus 2025 karena Mitsubishi Heavy Industries (MHI) berhasil memenangkan kontrak pembelian 11 fregat multiguna (FFG) kelas Mogami untuk Angkatan Laut Australia (RAN) dengan nilai sebesar USD 6,5 miliar. Jepang berhasil memenangkan kontrak tersebut setelah pemerintah Australia mengadakan proses tender antara industri pertahanan dari empat negara yakni Thyssenkrup Marine Systems dari Jerman, Navantia dari Spanyol, Daewoo dan Hyundai dari Korea Selatan, dan MHI dari Negeri Sakura. Dalam proses tender tersebut MHI dan Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Jepang (ATLA) berkoordinasi untuk memastikan bahwa FFG kelas Mogami yang mereka tawarkan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia dalam program SEA 3000 Frigate mereka.

Keberhasilan industri pertahanan Jepang dalam mengekspor salah satu sistem persenjataan canggih mereka merupakan sebuah perkembangan signifikan karena sebelumnya Negeri Sakura tidak pernah mengekspor persenjataan ke negara manapun. Hal ini merupakan sesuatu yang sengaja karena pada tahun 1967 pemerintah Jepang mengesahkan peraturan Tiga Prinsip Eskpor Persenjataan yang melarang industri pertahanan Jepang untuk menjual persenjataan mereka ke negara manapun. Alhasil seluruh produk senjata buatan industri pertahanan Jepang seperti MHI secara ekslusif digunakan oleh Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Keengganan Jepang untuk mengekspor persenjataan pada saat itu merupakan aksi yang wajar karena setelah perang dunia ke-2, Negeri Sakura ingin menunjukan komitmen mereka untuk mempertahankan perdamaian dunia dengan berpegang teguh terhadap prinsip pasifisime yang tertera dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang.

Akan tetapi pada tahun 2014 Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe dan selanjutnya PM Fumio Kishida melonggarkan peraturan tersebut yang membuka peluang bagi industri pertahanan Jepang untuk mengekspor senjata mereka. Pelonggaran aturan tersebut dilakukan akibat dari perubahan dinamika politik internasional seperti aneksasi Krimea oleh Rusia, klaim 9-dash line China di Laut China Selatan, dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara. Selain itu keengganan Jepang untuk mengekspor persenjataan di era perang dingin menyebabkan industri pertahanan Negeri Sakura tertinggal dengan perkembangan teknologi pertahanan dan kesempatan untuk melakukan pengembangan senjata bersama dengan negara lain. Oleh karena itu Jepang perlu mengejar ketertinggalan tersebut dengan mengekspor persenjataan mereka kepada pembeli selain JSDF dan mengikuti program pengembangan senjata bersama. Akan tetapi upaya awal Jepang untuk mengekspor persenjataan kepada pembeli mancanegara mengalami banyak kegagalan akibat dari kurangnya pengalaman Negeri Sakura dalam memasarkan persenjataan mereka serta tidak adanya sinkronisasi antara industri pertahanan, kementerian, dan badan pemerintah terkait.

Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 2016 saat Jepang menawarkan kapal selam penyerang (SSK) kelas Soryu mereka kepada pemerintah Australia dengan mengikuti proses tender program SEA 1000 Future Submarine Program dengan kontrak sebesar USD 50 miliar. SSK kelas Soryu buatan Jepang gagal memenangkan proses tender tersebut akibat dari berbagai faktor seperti industri pertahanan Jepang tidak sinkron dengan keinginan pemerintah Jepang, terlalu mengandalkan kedekatan antara kedua pemimpin negara untuk memastikan keberhasilan proses tender, dan keengganan pemerintah Jepang untuk melakukan produksi bersama dengan industri pertahanan Australia. Alhasil SSK kelas Barracuda buatan DCNS Prancis berhasil memenangkankontrak tersebut dan Jepang terpaksa melakukan introspeksi dengan melihat kekurangan selama proses tender dengan harapan di proses selanjutnya Negeri Sakura dapat meyakinkan negara tujuan bahwa persenjataan buatan mereka adalah pilihan tepat.

Introspeksi tersebut membuahkan hasil karena FFG kelas Mogami berhasil memenangkan tender yang dilakukan oleh pemerintah Australia untuk menggantikan armada fregat kelas Anzac yang sudah usang. Kemenangan ini berhasil didapatkan Jepang karena sektor industri pertahanan dan pemerintah bekerja sebagai satu tim terpadu untuk memastikan bahwa kapal yang mereka tawarkan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia dari aspek kapabilitas yang diinginkan, transfer teknologi, dan pembangunan kapal melalui kerja sama dengan perusahaan Negeri Kangguru. Akan tetapi kemenangan ini juga membuka tantangan baru karena Jepang harus menyesuaikan spesifikasi FFG kelas Mogami dengan keinginan RAN.

Walaupun demikian, keberhasilan Jepang memenangkan kontrak pembelian FFG kelas Mogami merupakan sebuah terobosan karena hal tersebut menunjukan bahwa persenjataan buatan Negeri Sakura memiliki kapabilitas memadai dan dapat disesuaikan berdasarkan keinginan pihak yang ingin menggunakan. Hal ini juga dapat membuka pintu bagi Jepang peluang lebih besar memenangkan kontrak pembelian dari negara lain yang telah menunjukan ketertarikan untuk membeli persenjataan buatan industri pertahanan Negeri Sakura seperti India, Indonesia, dan Vietnam. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa selain menggunakan upaya ekstensif dan komprehensif untuk meyakinkan negara yang tertarik, Negeri Sakura juga perlu menjadi lebih kreatif dalam memasarkan persenjataan mereka karena aksi tersebut diperlukan untuk meyakinkan calon pembeli bahwa persenjataan buatan mereka merupakan pilihan tepat. Upaya tersebut dapat mencakup transfer of technology (ToT) yang lebih ekstensif, modularitas sistem persenjataan, jasa pemeliharaan setelah pembelian, dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan industri pertahanan negara lain.

Korea Selatan dan Australia Diskusikan Peningkatan Kerja Sama Pertahanan

, , , 0

Pada 5 Maret 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Ad Interim Korea Selatan Kim Seon-homenelpon Menhan Australia Richard Marles untuk mendiskusikan potensi pengembangan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Dalam percakapan tersebut Menhan Ad Interim Kim menyatakan bahwa kerja sama pertahanan antara Australia dan Korea Selatan telah berkembang dengan pesat dalam tiga tahun terakhir. Menhan Ad Interim Kim juga mendorong adanya ekspansi kerja sama pertahanan antara Australia dan Korea Selatan dengan aktivitas seperti latihan bersama antara Angkatan Bersenjata kedua negara. Selain itu Menhan Ad Interim Kim juga menyampaikan keinginan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam modernisasi Pasukan Pertahanan Australia.

Sejarah kerja sama pertahanan antara Australia dan Korea Selatan bermula pada tahun 2021 saat Perdana Menteri Australia (2018-2022) Scott Morrison dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In menandatangani perjanjian kerja sama strategis komprehensif antara kedua negara. Dalam perjanjian tersebut Korea Selatan dan Australia berjanji meningkatkan kerja sama antara industri pertahanan mereka dengan penekanan untuk memperkuat ketahanan rantai pasokan regional. Selain itu perjanjian ini juga meningkatkan kolaborasi dalam bidang ilmu dan teknologi pertahanan. Kerja sama ini pertama kali membuahkan hasil pada tahun 2021 saat PM Morrison menandatangani kontrak pembelian kendaraan artileri (SPH) AS9 dan kendaraan penyedia amunisi (AARV) AS10 dengan nilai sebesar USD 1 miliar. Kedua kendaraan tersebut akan diproduksi di pabrik Hanhwa Defense Australia (HDA) yang berada di Kota Geeloong.

Beberapa hari sebelum percakapan antara Menhan Australia dan Korea Selatan, Australia telah menerima tiga artileri  SPH AS9 155mm dan satu kendaraan penyedia amunisi AARVAS10 buatan HDA, sebuah anak perusahaan dari Hanhwa Aerospace. Kedua kendaraan militer dibangun Hanhwa untuk menggantikan artileri M777 milik Pasukan Pertahanan Australia (ADF) yang telah digunakan sejak tahun 1990. Dalam kontrak pembelian yang telah ditandatangani sejak 2021, Hanhwa akan memproduksi sekitar 30 SPH AS9 dan 10 AARV AS10 dengan rentang waktu pengiriman dari tahun 2026 hingga 2027. Dalam sebuah rilis pers, HDA menyatakan pembelian AS9 dan AS10 berkontribusi terhadap ekonomi Australia karena produksi kedua kendaraan tersebut dilakukan dengan melibatkan perusahaan rantai pasokan Negeri Kangguru.

Filipina Gencarkan Modernisasi Militer, Indonesia Turut Serta di ADAS 2024

, , , 0

Filipina saat ini sedang menjalankan program modernisasi militer besar-besaran senilai $35 miliar untuk meningkatkan pertahanan teritorial dan keamanan maritim, terutama di tengah ketegangan yang terus meningkat di Laut China Selatan. Upaya modernisasi ini menjadi semakin penting karena wilayah tersebut tidak hanya menjadi pusat sengketa teritorial, tetapi juga merupakan sumber daya yang penting bagi ketahanan ekonomi dan pangan negara. Dengan klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, modernisasi militer dianggap mendesak untuk memastikan Filipina memiliki kekuatan pertahanan yang kredibel.

 

Pada pameran Asia Defence and Security (ADAS) 2024 di Manila, lebih dari 250 perusahaan pertahanan dari 35 negara, termasuk Lockheed Martin, Saab, Rafael, BrahMos, dan PT Pindad dari Indonesia, memamerkan teknologi canggih mereka. ADAS menjadi platform bagi Filipina untuk menjajaki dan memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan pertahanannya, seperti jet tempur, kapal selam, dan sistem rudal. Beberapa perusahaan global, termasuk dari India, Israel, Korea Selatan, dan Turki, muncul sebagai pemasok baru, menawarkan berbagai teknologi pertahanan seperti rudal BrahMos, pesawat tempur Gripen dari Saab Swedia, dan radar pantai dari Israel Aerospace Industries.

 

Partisipasi PT Pindad dalam ADAS 2024 juga menjadi sorotan, di mana perusahaan pertahanan Indonesia tersebut memamerkan produk unggulan mereka di bawah paviliun Industri Pertahanan Indonesia, yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan RI. PT Pindad diwakili oleh Mayjen TNI (Purn.) Widhioseno memamerkan produk seperti Senapan Serbu AM-1, kendaraan tempur Anoa-2 6×6, Komodo 4×4, dan Medium Tank Harimau. Produk-produk ini menarik perhatian para pengunjung antara lain pejabat militer Filipina, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta tokoh-tokoh penting seperti Undersecretary of the Department of National Defense Filipina.

 

4 produk unggulan yang dipamerkan yakni Senapan Serbu AM-1 dengan desain kaliber 5.56 mm yang modern, Anoa-2 6×6 yang telah menjalani uji ketahanan terhadap ledakan ranjau, Komodo 4×4 yang telah digunakan oleh TNI dan PBB, serta Medium Tank Harimau yang didesain untuk beroperasi di medan ekstrim dengan perlindungan anti-balistik dan anti-ranjau, memperlihatkan kapabilitas PT Pindad bila dibutuhkan dalam mendukung kekuatan militer Filipina di masa depan.