Menu

News

pull berita dari dipnews

Australia Akan Beli 11 Kapal Fregat Multiguna Buatan Jepang

0

Pada 5 Agustus 2025 Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Angkatan Laut Australia (RAN) akan diperkuat dengan 11 fregat multiguna (FFG) kelas Mogami buatan Jepang dengan kontrak pembelian senilai USD 6,5 miliar. Keputusan untuk membeli FFG kelas Mogami dilakukan setelah proses tender antara Mitsubishi Heavy Industries dan Thyssenkrupp Marine Systems dengan FFG kelas Meko A-200mereka.   Marles menambahkan bahwa pembelian 11 kapal FFG kelas Mogami merupakan kerja sama industri pertahanan paling besar antara Australia dan Jepang. Selain itu Marles menyatakan FFG kelas Mogami merupakan pilihan tepat untuk Australia karena kapal tersebut memiliki kapabilitas siluman dan dapat dilengkapi dengan berbagai tipe persenjataan seperti rudal jarak jauh. Dilansir dari Yahoo News tiga kapal akan dibangun di Jepang sementara sisanya akan dibangun di Australia.

Pembelian FFG kelas Mogami merupakan bentuk tindak lanjut dari keinginan pemerintah Australia untuk meningkatkan kapabilitas maritime mereka dengan menambah jumlah kapal perang dari 10 menjadi 26 dalam periode waktu 10 tahun. Selain meningkatkan jumlah kapal perang, Australia juga ingin meningkatkan kapabilitas serangan jarak jauh mereka sebagai respon dari aksi China yang semakin asertif di sengketa Laut China Selatan. Untuk menghadapi ancaman tersebut Menhan Marles menyatakan bahwa FFG kelas Mogami akan digunakan untuk mengamankan jalur perdagangan maritim Negeri Kangguru. Kontrak pembelian ini juga dianggap dapat memperdalam kerja sama industri pertahanan antara Negeri Sakura dan Australia. Pandangan ini didukung dari pernyataan yang disampaikan oleh Komisaris Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Jepang (ATLA) Takeshi Ishikawa yang menyatakan peningkatan kerja sama antara Australia dan Jepang penting untuk memastikan terciptanyaperdamaian dan stabilitas.  

FFG kelas Mogami merupakan sebuah kapal tempur fregat multiguna yang pertama kali dibangun untuk Pasukan Pertahanan Maritim Jepang (JMSDF) pada tahun 2022. Kapal ini memiliki panjang 132 meter, lebar 16 meter, berat 5,500 metric ton, dan digerakkan dengan mesin gabungan diesel dan turbin gas (CODAG) yang memberikan kecepatan sekitar 30 knot. Fregat multiguna ini dilengkapi dengan sistem radar active electronically scanned array (AESA), rudal penjelajah anti-kapal Tipe 17, rudal anti-udara SeaRAM, sistem peluncuran rudal vertikal (VLS) Mk41, dan kapabilitas untuk mengangkut sebuah helikopter maritim SH-60 Seahawk.

Pengiriman Jet Tempur Rafale B Pertama untuk Indonesia Dijadwalkan Awal 2026

, , , , , 0

Jet tempur Rafale B pertama yang diperuntukkan bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) telah terpantau di fasilitas produksi Dassault Aviation di Bordeaux, Prancis, pada 30 Juli 2025. Pesawat berkode T-0301 ini kemudian menjadi bukti kemajuan dari kontrak pembelian alutsista strategis Indonesia dengan Prancis yang telah ditandatangani sejak Februari 2022, dimana Indonesia sebelumnya diketahui memesan total 42 unit Rafale varian F4, yang terdiri atas 30 versi kursi tunggal dan 12 versi tandem dua kursi, dengan nilai kontrak mencapai sekitar US$8,1 miliar.

Pesanan tersebut dibagi dalam tiga tahap, dimulai dengan enam unit pertama yang kontraknya diaktifkan pada September 2022, disusul 18 unit pada Agustus 2023, dan 18 unit berikutnya pada Januari 2024. Saat ini, enam pesawat sedang dalam tahap produksi aktif, dan pengiriman unit pertama dijadwalkan pada awal 2026. Dengan munculnya pesawat perdana ini, diperkirakan bahwa jadwal pengiriman akan berlangsung tepat waktu.

Sementara itu, kerja sama pertahanan Indonesia dan Prancis terus berkembang. Pada kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025, kedua negara menandatangani Letter of Intent (LoI) di berbagai bidang strategis, termasuk rencana pembelian tambahan Rafale, kapal selam Scorpène buatan Naval Group, dan frigat ringan.

Langkah pengadaan Rafale ini kemudian menjadi bagian penting dari upaya modernisasi alutsista nasional, menggantikan armada pesawat tempur lama seperti F-16 dan Sukhoi Su-27/30 yang mulai menua. Selain itu, pemerintah juga mendorong kerja sama industri pertahanan melalui PT Dirgantara Indonesia (PTDI), termasuk proyek kerja sama pesawat tempur generasi kelima KAAN bersama Turkish Aerospace Industries (TAI), yang berpotensi mencapai pesanan 48 unit jika kerja sama final. Dengan demikian, kehadiran Rafale tidak hanya memperkuat daya tangguh udara Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan pertahanan dan diplomasi strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Slovenia Berlakukan Embargo Persenjataan Terhadap Israel

, , , 0

Pada 1 Agustus 2025 Perdana Menteri (PM) Slovenia Robert Golob menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Slovenia akan memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel akibat dari kejahatan perang yang dilancarkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza. PM Golob menambahkan aksi tersebut merupakan bagian dari janjinya untuk melancarkan kebijakan terhadap Israel yang independen dari Uni Eropa (EU) akibat dari kegagalan organisasi tersebut dalam menghadapi aksi yang dilancarkan oleh IDF. Selanjutnya PM Golob menyatakan bahwa Slovenia akan menyiapkan beberapa kebijakan baru terhadap Israel sebagai respon terhadap aksi IDF yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Selain itu PM Golob juga mengecam blokade sistematis yang dilancarkan oleh pemerintah Israel dan IDF sehingga masyarakat Gaza tidak bisa mendapatkan makanan, minuman, dan akses perawatan medis.

Menanggapi perkembangan tersebut seorang pejabat Israel menyatakan bahwa aksi yang dilancarkan oleh Slovenia simbolis karena Negeri Bintang Daud tidak pernah membeli persenjataan apapun dari negara tersebut. Sementara itu Direktur Eksekutif ACA Daryl Kimball menyatakan keputusan Slovenia untuk memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel akibat dari aksi IDF di Gaza yang melanggar hukum internasional merupakan sebuah terobosan. Selain itu koalisi petahana parlemen Slovenia mendukung kebijakan pemerintah untuk memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel. Di sisi lain koalisi oposisi mengkritik kebijakan tersebut karena mereka menganggap Slovenia seharusnya bekerja sama dengan EU dan harus bersiap menghadapi dampak dari kebijakan embargo persenjataan.

Serangan Israel terhadap masyarakat Gaza telah menyebabkan setidaknya 60 ribu korban jiwa dan adanya bahaya kelaparan. Serangan tersebut telah menyebabkan kemarahan global yang mendesak EU untuk menghukum Israel. Slovenia merupakan salah satu negara anggota EU yang kritis terhadap aksi Israel di Gaza. Pada Juni 2024 parlemen Slovenia mengikuti langkah dariIrlandia, Norwegia, dan Spanyol dengan mengesahkan resolusi yang mengakui kedaulatan negara Palestina. Selanjutnya pada 17 Juli 2025 Slovenia mendeklarasikan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sebagai persona non grata akibat dari retorika genosida yang mereka utarakan terhadap warga Palestina.

Donald Trump Berikan Vladimir Putin Waktu 10 – 12 Hari Untuk Menyepakati Gencatan Senjata

, , , , 0

Pada 29 Juli 2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menetapkan tenggat waktu baru selama 10 – 12 hari bagi Rusia untuk menyepakati gencatan senjata dan mengakhiri invasi terhadap Ukraina. Trump menambahkan bahwa jika Rusia tidak mengakhiri invasinya maka Amerika Serikat akan menetapkan sanksi ekonomi lebih keras terhadap Negeri Beruang. Dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Raya Keir Starmer, Presiden Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena belum ada upaya perdamaian. Selain itu Trump menyatakan tidak lagi tertarik berbincang dengan Vladimir Putin karena Rusia selalu melakukan aksi yang membuat negosiasi sulit dilakukan seperti menembakkan rudal penjelajah ke Kyiv dan kota lain di Ukraina.

Menanggapi perkembangan tersebut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump atas ketegasannya melalui media sosial Telegram. Andriy menambahkan bahwa Putin hanya menghormati kekuatan AS dan Presiden Trump telah menunjukan kekuatannya. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi kepada Donald Trump yang menurutnya sedang berusaha untuk menyelamatkan masyarakat Ukraina dan menghentikan invasi yang dilancarkan Rusia. Zelenskyy menambahkan bahwa Ukraina akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan dalam media sosial X/Twitter bahwa tenggat waktu Trump dapat menyebabkan perang terbuka antara Rusia dan Amerika Serikat. Anggota Parlemen Rusia (Duma) Andrey Gurulyov juga menyatakan bahwa ultimatum Trump tidak akan membawakan hasil apapun karena Rusia memiliki senjata, prinsip, dan tekad.

Ukraina dan Rusia sebelumnya telah melaksanakan negosiasi putaran ketiga di Istanbul Turki. Dalam negosiasi tersebut kedua negara hanya menyepakati pertukaran tawanan perang sebanyak 1200 prajurit dan gencatan senjata terbatas di beberapa sektor garis depan pertempuran. Delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Mantan Menteri Pertahanan Rustem Umerov juga diketahui telah mengusulkan diadakannya sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) antara presiden Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan Turki di akhir bulan Agustus, namun usulan tersebut ditolak oleh Rusia karena mereka menganggap KTT atau pertemuan apapun dengan Zelenskyy dapat dilakukan jika sudah ada traktat perdamaian yang disetujui kedua belah pihak.  

Indonesia Finalisasi Kontrak Pembelian Pesawat Tempur Siluman KAAN

, , , , 0

Pada 26 Juli 2025 Badan Industri Pertahanan Turki (SSB) mengumumkan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 48 pesawat tempur siluman KAAN buatan Turkish Aerospace Industries (TAI). Kontrak terebut ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan (Kabaranahan) Marsdya Yusuf Jauhari dan General Manager TAI  Mehmet Demiroglu di pameran pertahanan IDEF 2025. Dilansir dari akun media sosial X/Twitter SSB, kontrak tersebut terdiri dari aspek teknis, detail, dan aksi tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) kerja sama industri pertahanan pada 11 Juni 2025. Dalam kontrak ini TAI akan memimpin produksi pesawat tempur siluman KAAN sementara para insinyur Turki akan melakukan transfer of knowledge kepada teknisi dan insinyur Indonesia. Kontrak tersebut juga menyatakan bahwa pesawat tempur yang dipesan oleh Indonesia akan dikirimkan dalam periode waktu 10 tahun. Selain itu kontrak ini juga mencakup pembangunan fasilitas lokal untuk membantu proses maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat tempur tersebut.

Menanggapi penandatanganan kontrak tersebut Wakil Presiden (Wapres) Republik Turki Cevdet Yılmaz menyatakan bahwa industri pertahanan Turki semakin mendunia akibat dari stabilitas politik yang diciptakan oleh kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Wapres Cevdet juga berharap bahwa kontrak pembelian pesawat tempur KAAN dengan Indonesia dapat menguntungkan Turki. Selanjutnya Presiden SSB Haluk Görgün menyatakan bahwa kontrak pembelian pesawat tempur siluman KAAN merupakan momen bersejarah bagi kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki. Sementara itu GM TAI Mehmet Demiroglu menyatakan bahwa adanya KAAN menempatkan Turki sebagai bagian dari segelintir negara yang memiliki kapabilitas untuk memproduksi pesawat tempur siluman.

Pesawat tempur siluman KAAN merupakan hasil dari program TF-X tahun 2010 yang bertujuan untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat tempur buatan industri dalam negeri. Sebagai pesawat tempur generasi ke-5, KAAN dilengkapi dengan kapabilitas siluman, radar active scanned array (AESA), serta dua mesin turbofan General Electric F110-GE-129 yang memberikan pesawat ini kecepatan mach 1,8 dan ketinggian maksimal 17 ribu meter. Pesawat tempur siluman tersebut juga dilengkapi dengan berbagai persenjataan untuk menyerang target darat dan udara seperti rudal anti-udara Bozdogan, Bom Teber-81, dan rudal penjelajah SOM.

Negosiasi Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Dimulai, Konflik Masih Berlanjut

, , , , , , , 0

Thailand dan Kamboja sepakat untuk memulai perundingan gencatan senjata di Malaysia pada Senin, 28 Juli 2025, setelah empat hari bentrok di perbatasan kedua negara. Sebagai ketua ASEAN yang menjabat tahun ini, Malaysia menjadi tuan rumah sekaligus fasilitator dialog bilateral ini. Dilansir dari Al Jazeera, pembicaraan itu akan dihelat mulai pukul 15.00 waktu Malaysia. Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai akan memimpin delegasi Bangkok, serta Perdana Menteri Kamboja Hun Manet diperkirakan hadir langsung dan memimpin perwakilan negaranya.

Kesepakatan dialog gencatan senjata dicapai akibat intervensi diplomatik dari PresidenAmerika Serikat, Donald Trump, yang menghubungi langsung kedua pemimpin—Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Plt. Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai—serta mengancam akan menunda pembicaraan dagang bilateral jika kekerasan tidak dihentikan. Pembicaraan ini muncul setelah Thailand dan Kamboja dihajar tarif impor 36 persen yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang dan hendak bernegosiasi kepadaAmerika Serikat.

Di satu sisi, Kamboja menyatakan siap melakukan gencatan senjata tanpa syarat dan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera menyusun langkah-langkah implementasi bersama Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, serta pihak Thailand. Sementara itu, Thailand menyambut baik ajakan berdialog, tetapi menuntut Kamboja terlebih dahulu menghentikan serangan sebagai bukti itikad baik. Thailand juga menekankan pentingnya pembentukan mekanisme prosedural untuk memastikan penghentian konflik berjalan efektif dan berkelanjutan. Meski kesepakatan perundingan telah diumumkan, pertempuran di perbatasan masih terus berlanjut hingga Minggu pagi. Serangan artileri beratdan roket masih terdengar di berbagai titik konflik, menunjukkan belum adanya penghentian kekerasan secara nyata di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan bahwatidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, berdasarkan pemantauan aktif dari KBRI di Phnom Penh dan Bangkok. KBRI telah mengeluarkan imbauan kepada WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari wilayah konflik, dan mengikuti informasi dari otoritas lokal. Para WNI juga diminta segera menghubungi perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat. Kemlu RI berharap kedua negara dapat menyelesaikan konflik secara damai sesuai prinsipPiagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama.

Negosiasi yang akan dimulai di Malaysia menjadi harapan awal untuk meredam konflik perbatasan yang semakin memanas. Meski pertempuran masih berlangsung, tekanan diplomatik dari berbagai pihak serta keinginan bersama untuk mencari solusi damai membuka peluang tercapainya stabilitas di kawasan dalam waktu dekat.

Thailand dan Kamboja Memulai “Perang” di Perbatasan, Ribuan Warga Mengungsi

, , , , 0

Ketegangan lama antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan  meletus menjadi konflik bersenjata terbuka pada Kamis, 24 Juli 2025. Bentrokan terjadi menyusul eskalasi yang dipicu oleh insiden ranjau darat terhadap seorang tentara Thailand dan memicu krisis diplomatik. Thailand menuduh Kamboja sebagai pihak yang memasang ranjau, kemudian memanggil pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir utusan diplomatik Kamboja dari Bangkok. Namun, Pemerintah Kamboja menolak tuduhan tersebut dan membalas dengan kecaman keras.

Puncak ketegangan terjadi ketika Thailand meluncurkan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 ke target militer di wilayah Kamboja, menyusul serangkaian tembakan artileri dari Kamboja yang menewaskan 11 warga sipil dan satu tentara Thailand. Serangan udara ini merupakan yang pertama kali dilakukan Thailand dalam konflik perbatasan dengan Kamboja, dan menandai eskalasi paling serius dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Bentrokan dilaporkan menyebar ke sedikitnya enam titik di sepanjang 209 kilometer wilayah perbatasan yang statusnya masih terus diperdebatkan, termasuk area di sekitar kuil kunoHindu Ta Moan Thom dan Preah Vihear. Rumah sakit di wilayah Surin, Thailand, turut menjadi sasaran tembakan artileri, yang oleh otoritas Thailand dikutuk sebagai kejahatanperang. Akibat pertempuran ini, lebih dari 40.000 penduduk desa di wilayah perbatasan dievakuasi ke tempat penampungan sementara.

Pemerintah Thailand mengklaim bahwa serangan udara ditujukan secara presisi ke instalasi militer Kamboja untuk membalas agresi sebelumnya. Namun, Kamboja mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan agresi brutal yang melanggar hukum internasional. Sebagai respons lanjutan, Thailand menutup seluruh pos perbatasan denganKamboja dan hanya mengizinkan lalu lintas untuk keperluan darurat serta pengiriman kebutuhan pokok.

Ketegangan ini langsung memicu keprihatinan komunitas internasional. Pemerintah Kamboja secara resmi mengajukan permintaan sidang darurat kepada Dewan Keamanan PBB dan menuduh Thailand melanggar Piagam PBB. Sementara itu, Amerika Serikat menyerukan penghentian segera permusuhan dan meminta perlindungan terhadap warga sipil.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang, terutama akibat ketidakjelasan batas wilayah yang diwariskan dari masa kolonial. Salah satu titik konflik utama adalah sengketa atas kepemilikan kuil Preah Vihear, yang meskipun telah diserahkan kepada Kamboja melalui putusan Mahkamah Internasional tahun 1962, namun terus memicu ketegangan dan nasionalisme di kedua negara hingga kini.

Puluhan Negara Desak Israel Untuk Menghentikan Perang Di Gaza

, , , , 0

Pada 21 Juli 2025 Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, dan 25 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Israel untuk mengakhiri perang yang mereka sedang lancarkan di Gaza. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai babak baru yang mengerikan sehingga diperlukan sebuah gencatan senjata, pelepasan sandera, dan pembukaan akses bagi bantuan internasional bagi masyarakat Gaza. Pernyataan bersama ini juga mengecam sistem bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza karena hal tersebut merebut harga diri mereka. Selain itu pernyataan ini juga mendesak Israel untuk mengikuti hukum internasional dengan memastikan bahwa masyarakat sipil di Gaza mampu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Menanggapi pernyataan bersama tersebut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel menolak hal tersebut karena mereka menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada dan memberikan pesan keliru kepada kelompok Hamas. Kemlu Israel menambahkan bahwa semua pernyataan dan klaim yang diberikan harus diarahkan kepada Hamas yang memulai perang pada 7 Oktober 2023. Pandangan serupa juga disampaikan oleh duta besar Amerika Serikat kepada Israel yang menyatakan bahwa alasan warga Gaza sedang menderita adalah akibat dari Hamas dan upaya untuk menyalahkan Israel tidak rasional. Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) António Guterres mengecam aksi penembakan yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap warga sipil yang ingin mendapatkan makanan untuk keluarga mereka.

Sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, setidaknya 59 ribu masyarakat Gaza telah tewas akibat dari operasi militer yang dilancarkan oleh IDF. Selain itu setidaknya 2 juta masyarakat Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang diperburuk dengan pembatasan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sejak UNRWA dilarang oleh Israel pada 28 Oktober 2024 seluruh bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza disalurkan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), sebuah organisasi kemanusiaan buatan Amerika Serikat yang didukung oleh pemerintah Israel. Akan tetapi GHF telah dituduh oleh Kepala UNRWA Philippe Lazzarini sebagai organisasi tentara bayaran yang tidak segan menembak warga sipil. 

  

Koalisi LDP-Komeito Kehilangan Mayoritas dalam Dewan Penasihat Jepang

, 0

Pada 20 Juli 2025 Jepang menyelenggarakan pemilu legislatif untuk menentukan partai politik yang akan memiliki mayoritas parlementer dalam Dewan Penasihat. Dalam pemilu ini Koalisi petahana yang dipegang oleh Partai Liberal Demokrat (LDP) dan Partai Komeito hanya berhasil memenangkan 122 dari 125 kursi yang diperlukan untuk mempertahankan mayoritas parlementer mereka. Hasil ini merupakan perkembangan yang mengejutkan karena hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah politik Jepang koalisi petahana kehilangan mayoritas parlementer mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Penasihat. Hasil ini merupakan pukulan besar bagi Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba yang saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.

Menanggapi hasil tersebut PM Jepang Shigeru Ishiba menyatakan bahwa dia menerima keputusan rakyat. Ishiba menambahkan bahwa dia akan tetap bekerja sebagai ketua partai dan PM untuk kesejahteraan negara. Sementara itu Ketua Partai Sanseito Sohei Kamiya menyatakanbahwa dia senang dengan hasil yang didapatkan karena partainya berhasil mendapatkan lebih banyak kursi dari yang diperkirakan. Ketua Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Yuichiro Tamaki juga menyatakan bahwa rakyat memilih DPFP karena mereka menganggap partai tersebut sebagai alternatif lebih baik dari koalisi LDP-Komeito. Pandangan serupa juga diberikan oleh Ketua Partai Demokrat Konstitusional (CDP) Yoshihiko Noda yang menyatakan bahwa PM Ishiba harus menyadari bahwa rakyat Jepang sudah menyampaikan penolakan mereka. Noda juga menyatakan keinginannya untuk melengserkan PM Ishiba dan membentuk pemerintahan baru.  

Dilansir dari The Japan Times Profesor ilmu politik Yu Uchiyama dari Universitas Tokyo menyatakan bahwa hasil dari pemilu legislatif tersebut merupakan sebuah referendum bagi pemerintahan PM Ishiba. Profesor Yu menyatakan demikian karena masyarakat Jepang menganggap koalisi LDP-Komeito gagal menghadapi isu penting seperti harga tinggi bahan makanan dan kondisi ekonomi yang kurang baik. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Jepang memberikan suara mereka kepada partai oposisi yang mendorong pemotongan pajak konsumsi dan meningkatkan anggaran program kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat juga xenofobia terhadap masyarakat asing yang menyebabkan masyarakat Jepang memberikan suara mereka kepada Partai Sanseito.

Korea Selatan Ingin Kembalikan OPCON Militer dalam Masa Perang

Korea Selatan Ingin Kembalikan OPCON Militer dalam Masa Perang

, , , , 0

Pada 16 Juli 2025 calon Menhan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyatakan dalam sidang konfirmasi bahwa prioritas utamanya adalah mengembalikan komando operasional (OPCON) Militer Korea Selatan (ROKA) dari Amerika Serikat di masa perang. Ahn menambahkan bahwa hal ini membutuhkan negosiasi komprehensif dengan pemerintah dan militer Amerika Serikat agar agenda ini bisa dirampungkan pada masa pemerintahan Presiden Lee Jae Myung. Ahn juga menyatakan bahwa Korea Selatan harus meningkatkan anggaran sebesar 21 triliun Won untuk menutupi biaya operasional OPCON yang sebelumnya dibagi dengan Amerika Serikat. Selain itu Ahn menekankan bahwa kehadiran Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) pentingkarena hal tersebut berkontribusi terhadap keamanan regional dan perdamaian dunia.

Menanggapi hal tersebut Kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa pernyataan calon Menhan Ahn Gyu-back adalah pandangan pribadi kandidat karena Presiden Lee Jae Myung tidak pernah menetapkan tenggat waktu pengembalian OPCON. Kantor presiden menambahkan bahwa isu tentang pengembalian OPCON tidak dianggap sebagai isu prioritas karena memiliki potensi untuk memperkeruh negosiasi tarif dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Selain itu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga menyatakan isu pengembalian OPCON merupakan isu jangka panjang yang harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi keamanan regional terkini.

Keinginan pemerintah Korea Selatan untuk mengembalikan OPCON ROKA dalam masaperang telah menjadi kepentingan nasional sejak tahun 2005 saat Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun menyatakan bahwa Korea Selatan akan menjadi kekuatan militer independen. Hal ini menghasilkan perjanjian antara kedua negara yang menyepakati pengembalian OPCON pada tahun 2012. Akan tetapi transisi ini tidak sepenuhnya terlaksana dan pada tahun 2014 Amerika Serikat dan Korea Selatan menyepakati conditions based transfer (COTP). Dalam kesepakatan ini ROKA harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum pengembalian OPCON dalam masa perang dapat dilakukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah ROKA harus memiliki kemampuan untuk memimpin operasi militer gabungan, kondisi keamanan regional harus stabil, dan memiliki kapabilitas anti-rudal dan anti-nuklir komprehensif. Korea Selatan berhasil melewati beberapa persyaratan tersebut saat latihan bersama tahun 2020 yang digunakan sebagai ujian untuk melihat kesiapan ROKA dalam memimpin operasi militer gabungan.

Load More