Pada 16 Juli 2025 calon Menhan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyatakan dalam sidang konfirmasi bahwa prioritas utamanya adalah mengembalikan komando operasional (OPCON) Militer Korea Selatan (ROKA) dari Amerika Serikat di masa perang. Ahn menambahkan bahwa hal ini membutuhkan negosiasi komprehensif dengan pemerintah dan militer Amerika Serikat agar agenda ini bisa dirampungkan pada masa pemerintahan Presiden Lee Jae Myung. Ahn juga menyatakan bahwa Korea Selatan harus meningkatkan anggaran sebesar 21 triliun Won untuk menutupi biaya operasional OPCON yang sebelumnya dibagi dengan Amerika Serikat. Selain itu Ahn menekankan bahwa kehadiran Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) pentingkarena hal tersebut berkontribusi terhadap keamanan regional dan perdamaian dunia.
Menanggapi hal tersebut Kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa pernyataan calon Menhan Ahn Gyu-back adalah pandangan pribadi kandidat karena Presiden Lee Jae Myung tidak pernah menetapkan tenggat waktu pengembalian OPCON. Kantor presiden menambahkan bahwa isu tentang pengembalian OPCON tidak dianggap sebagai isu prioritas karena memiliki potensi untuk memperkeruh negosiasi tarif dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Selain itu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga menyatakan isu pengembalian OPCON merupakan isu jangka panjang yang harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi keamanan regional terkini.
Keinginan pemerintah Korea Selatan untuk mengembalikan OPCON ROKA dalam masaperang telah menjadi kepentingan nasional sejak tahun 2005 saat Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun menyatakan bahwa Korea Selatan akan menjadi kekuatan militer independen. Hal ini menghasilkan perjanjian antara kedua negara yang menyepakati pengembalian OPCON pada tahun 2012. Akan tetapi transisi ini tidak sepenuhnya terlaksana dan pada tahun 2014 Amerika Serikat dan Korea Selatan menyepakati conditions based transfer (COTP). Dalam kesepakatan ini ROKA harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum pengembalian OPCON dalam masa perang dapat dilakukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah ROKA harus memiliki kemampuan untuk memimpin operasi militer gabungan, kondisi keamanan regional harus stabil, dan memiliki kapabilitas anti-rudal dan anti-nuklir komprehensif. Korea Selatan berhasil melewati beberapa persyaratan tersebut saat latihan bersama tahun 2020 yang digunakan sebagai ujian untuk melihat kesiapan ROKA dalam memimpin operasi militer gabungan.
