Direktur Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA), Enoh T. Ebong pada Kamis (7/3/2024) mengumumkan dukungan baru untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di proyek Ibu Kota Nusantara. USTDA menyetujui pendanaan hibah sebesar USD $2,495,000 kepada Otoritas Modal Nusantara guna mendukung kebutuhan teknis dalam mengembangkan desain rinci, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, dan strategi pembangunan kapasitas infrastruktur kota pintar Nusantara.
Pada bulan April 2024 mendatang, USTDA juga akan menjadi tuan rumah misi perdagangan balik untuk membawa delegasi pejabat senior dan pengambil keputusan yang memimpin perencanaan, pembiayaan, dan implementasi Nusantara ke Amerika Serikat. Delegasi akan berkunjung ke New York, Houston, Austin, dan Los Angeles untuk mempelajari teknologi dan aplikasi kota pintar Amerika Serikat, mengembangkan koneksi bisnis, dan membahas sumber daya dan peluang pendanaan dan investasi.
“Dalam sejarah kemitraan USTDA dengan Indonesia, kami telah fokus pada kemajuan infrastruktur Indonesia dengan inovasi terdepan,” kata Direktur USTDA Ebong. “Di antara banyak proyek lain di negara ini, USTDA hadir untuk mendukung upaya Indonesia dalam membangun ibu kota baru kelas dunia, sebuah upaya yang menantang namun juga menciptakan banyak peluang kerjasama. Kami berbagi komitmen Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur berkualitas tinggi yang akan tumbuh dan mempertahankan kemakmuran jangka panjang di seluruh negeri.”
Direktur Ebong juga mengumumkan inisiatif baru tersebut dalam Forum Bisnis Nusantara USTDA di Jakarta pada 7 Maret, yang dihadiri oleh Ketua Bambang Susantono dari Otoritas Modal Nasional Nusantara (OIKN). Forum tersebut dihadiri oleh 200 pejabat pemerintah dan pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjajaki kerjasama dalam proyek ibu kota baru tersebut. Selama berada di Indonesia, Direktur Ebong akan mengunjungi lokasi ibu kota baru Nusantara. Bambang mengatakan, ‘Kota ini akan sepenuhnya berfungsi pada tahun 2045, dan itu masih beberapa tahun lagi. [Pada saat itu], teknologi baru akan muncul dan yang ada akan menjadi usang. … Nusantara harus mengejar [kemajuan teknologi tersebut] karena kami ingin menjadi salah satu kota kelas dunia terkemuka.’
Perencana kota Nusantara bermaksud untuk menggabungkan teknologi kota pintar di seluruh Nusantara untuk mengoptimalkan sumber daya pemerintah, meningkatkan keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduknya, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat berada di garis terdepan teknologi inovatif yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. USTDA sedang menyelenggarakan program-program yang ditargetkan untuk menghubungkan perencana kota dengan solusi yang memenuhi kebutuhan kota pintar mereka.
Pada Maret 2024, USTDA menyelenggarakan forum bisnis di Jakarta untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mendengarkan dari pejabat Indonesia tentang prioritas, kebutuhan, dan tantangan terkini terkait pembangunan Nusantara. Peserta belajar tentang peluang yang akan datang dalam aplikasi kota pintar Nusantara, berinteraksi dengan pejabat Indonesia yang mendorong pembangunan kota tersebut, dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan swasta Indonesia yang tertarik untuk bermitra.
Pengumuman hibah USTDA terjadi tidak lama setelah pemilihan umum di mana warga Indonesia harus memilih di antara calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Anies telah kritis terhadap gagasan membangun sebuah kota baru secara keseluruhan. Prabowo, yang memimpin dalam perhitungan suara terbaru, berjanji untuk melanjutkan pembangunan Nusantara. Ketika ditanya oleh pers apakah Amerika Serikat sengaja menunggu hingga setelah kemungkinan kemenangan presiden Prabowo sebelum meluncurkan hibah tersebut, Ebong hanya menjawab bahwa mempersiapkan program terkait pembangunan infrastruktur biasanya membutuhkan waktu.
“Untuk memastikan bahwa kami mengembangkan proyek-proyek yang berkelanjutan, hijau, dan juga bermanfaat bagi rakyat Indonesia, memang akan membutuhkan waktu. Kami telah sampai pada titik di mana kami puas dengan pekerjaan dalam mengembangkan proyek tersebut. [Kami meluncurkan kerjasama] pada saat proyek tersebut siap dan telah terencana dengan baik,” kata Ebong.
Belakangan ini, Afrika semakin muncul sebagai teater kontestasi geopolitik yang semakin berkembang, bahkan ketika berbagai guncangan eksternal-perang di Ukraina, inflasi global, dan konflik Israel-Hamas-telah menghambat pemulihan benua ini pasca-COVID.[1] Sebagai benua yang sebagian besar belum dijelajahi, negara-negara Afrika memiliki kekayaan mineral dan sumber energi, yang banyak di antaranya sangat penting untuk transisi hijau. Tidak mengherankan jika negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Cina, India, Jepang, dan Australia mengintensifkan kerja sama mereka dengan negara-negara Afrika dan berinvestasi untuk mengeksplorasi sumber daya ini melalui proyek infrastruktur dan konektivitas. Sebagai hasilnya, diplomasi infrastruktur, prinsip utama dalam menavigasi tren geoekonomi global, di benua ini telah berkembang pesat. Untuk itu, pada tahun 2022 dan 2023, Cina (US$ 10 miliar),[2] Uni Eropa (US$ 164,98 miliar),[3] Amerika Serikat (US$ 55 miliar),[4] dan Jepang (US$ 30 miliar)[5] telah memberikan bantuan dalam jumlah yang sangat besar untuk meningkatkan konektivitas regional di Afrika.
Sementara Cina telah mendapatkan keuntungan sebagai penggerak pertama atas musuh-musuh Baratnya melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), AS, Uni Eropa, dan sekutu-sekutu Barat mereka juga telah meningkatkan upaya mereka. Selain Kemitraan Kelompok Tujuh (G7)[6] untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII)[7], upaya terbaru Uni Eropa – Global Gateway (GG) di Afrika / Paket Investasi Eropa 2022[8] – adalah upaya Barat lainnya yang bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok dan bermitra untuk sumber daya penting di benua itu.
Paket Investasi Uni Eropa 2022 senilai US$ 164,98 miliar memiliki 11 koridor ekonomi,[9] di seluruh benua yang dibagi menjadi tiga koridor regional yang lebih besar – koridor strategis Afrika Utara-Tengah-Timur (NCEA), koridor strategis Afrika Barat, dan koridor strategis Afrika Selatan. Artikel ini membahas koridor NCEA dan menganalisis implikasi geoekonomi dan strategisnya.
Meningkatkan konektivitas benua melalui Global Gateway
Investasi GG merupakan upaya Eropa untuk memenangkan negara-negara Afrika dengan membangun koridor transportasi yang meliputi bandara, kereta api, jalan dan pelabuhan – infrastruktur penting untuk meningkatkan kemajuan ekonomi nasional. Koridor transnasional NCEA mencakup empat koridor regional,[10] di tiga wilayah. Koridor ini bertujuan untuk membangun jalan, jalur kereta api dan pelabuhan di 18 negara (lihat Tabel 1) di Afrika bagian tengah, timur dan utara untuk memberikan dampak pada lebih dari selusin sektor ekonomi penting seperti transportasi, pertambangan, energi berkelanjutan, pengembangan pelabuhan dan sektor ekonomi biru seperti perikanan dan pertambangan laut dalam.
Tabel 1. Usulan koridor GG di Afrika oleh Uni Eropa – ODA
Khususnya, delapan dari 18 negara yang disebutkan di atas memiliki cadangan mineral penting dalam jumlah besar,[11] yang terbanyak di wilayah Afrika mana pun. Uni Eropa berharap[12] bahwa seperti halnya MoU Koridor Lobito, para pemangku kepentingan Afrika yang terlibat dalam proyek-proyek ini akan setuju untuk mengekspor mineral-mineral penting atau produk olahannya, ke pantai-pantai Eropa dan sekutunya. Hal ini akan mendukung agenda keamanan energi Uni Eropa dan memperkuat posisi geoekonominya dalam menghadapi pertikaian dengan Rusia terkait invasi ke Ukraina.
Namun, imperatif geoekonomi bukanlah satu-satunya faktor pendorong di balik investasi Uni Eropa di Afrika. Sejak lama, meningkatkan[13] konektivitas regional dan membangun koridor perdagangan intra-benua telah menjadi pusat dari potensi penuh Perjanjian Perdagangan Komprehensif Afrika (AfCTA[14]). Demikian pula, integrasi ekonomi yang lebih besar melalui pembangunan transportasi regional dan koridor perdagangan merupakan keharusan utama dari visi bersama Afrika 2063,[15] yang diadopsi pada tahun 2018 oleh Uni Afrika (AU). Metodologi penelitian[16] Uni Eropa untuk menggambarkan koridor-koridor ini di bawah paket Investasi GG Afrika / Eropa dengan hati-hati menggabungkan prinsip-prinsip Visi Afrika 2063 – visi ekonomi, sosial-politik yang diadopsi oleh Uni Afrika pada tahun 2018, dan keharusan ekonomi AfCTA dengan tujuan dan visinya sendiri untuk kolaborasi Uni Eropa-Uni Eropa untuk memberikan dampak yang menentukan di tingkat akar rumput, dan dalam skala yang lebih luas.
Gerbang Global vis-à-vis BRI
Sementara Uni Eropa telah memberikan inisiatif investasi yang tangguh kepada Afrika, terobosannya di benua ini menghadapi tantangan berat dari BRI Tiongkok. Investasi Beijing di Afrika telah mengakar dan mendominasi tujuh dari 16 sektor ekonomi penting di wilayah koridor NCEA.[17] Perusahaan-perusahaan negara dan swasta Tiongkok telah terlibat jauh lebih lama dalam menambang mineral-mineral penting, membangun infrastruktur transportasi, dan membangun serta melayani infrastruktur energi di Afrika. Sebagai contoh, Cina memiliki saham di 70 persen[18] tambang tembaga di Republik Demokratik Kongo dan memiliki pinjaman yang belum dilunasi dari kesepakatan ‘pinjaman untuk mineral’ dan ‘infrastruktur untuk mineral’ di 11 dari 18 negara yang berpartisipasi dalam koridor ini*. Hal ini memberikan pengaruh bagi Beijing untuk memperburuk tekanan keuangan pada pemerintah Afrika untuk memprioritaskan pasokan mineral ke Cina daripada ke Uni Eropa.
Namun, Global Gateway mengalahkan BRI dalam hal inisiatif ramah lingkungan. Bank ini memiliki portofolio investasi yang mengesankan,[19] yang merinci infrastruktur hijau, proyek-proyek energi hijau, pertambangan mineral penting, dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan di samping meningkatkan konektivitas digital melalui ‘Global Gateway Digital Connectivity and Infrastructure Initiative’. Dibandingkan dengan BRI, yang terutama berfokus pada infrastruktur energi di benua ini,[20] proyek-proyek minyak, gas, dan batu bara, proyek-proyek ramah lingkungan GG berpotensi memberikan keunggulan dibandingkan BRI saat dunia bergulat dengan tantangan mitigasi iklim.
Pada akhir tahun 1990-an, para akademisi dan pembuat kebijakan di Barat menganggap Afrika sebagai “Benua yang Hilang”, karena benua ini bergulat dengan militansi, kesulitan ekonomi, pergolakan politik, dan perang antarnegara. Isu-isu politik-ekonomi ini telah menekankan risiko keamanan bagi negara-negara Barat dan perusahaan swasta untuk berinvestasi di benua ini dan memberikan kelonggaran bagi Tiongkok untuk membuat terobosan strategis dan ekonomi di dalamnya. Saat ini, ketika dunia kehabisan sumber daya alam yang penting, Barat memiliki, tetapi tidak memiliki pilihan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Afrika dan mengubah ‘Benua yang Hilang’ menjadi ‘Tanah Peluang’.
[1] Abebe Aemro Selassie. Transcript of Press Briefing: Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa. International Monetary Fund. 13 Oktober 2023. https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/10/13/tr101323-transcript-of-africas-regional-economic-outlook
[2] Jevans Nyabiage. ‘Unimpeded trade’ : China begins to deliver on US$ 10 billion promise to African business. South China Morning Post. 28 Oktober 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3239274/unimpeded-trade-china-begins-deliver-us10-billion-promise-african-businesses
[3] European Commission. EU-Africa: Global Gateway Investment Package. https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-sub-saharan-africa/eu-africa-global-gateway-investment-package_en
[4] The White House. FACT SHEET: Accelerationg the U.S.- Africa Partnership After the 2022 U.S.- Africa Leaders Summit. 13 Desember 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/13/fact-sheet-accelerating-the-u-s-africa-partnership-after-the-2022-u-s-africa-leaders-summit/
[5] Reuters. Japan pledges $30 billion in African aid at Tunis Summit. 27 Agustus 2022. https://www.reuters.com/world/japan-pm-kishida-tokyo-will-provide-30-bln-aid-africa-over-three-years-2022-08-27/
[6] Council on Foreign Relations. What Does the G7 Do? 28 juni 2023. https://www.cfr.org/backgrounder/what-does-g7-do
[7] The White House. Memorandum on the Partnership for Global Infrastructure and Investment. 26 Juni 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/26/memorandum-on-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/
[8] 6th European Union-African Union Summit: A Joint Vision for 2030. https://www.consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf
[9] European Commission. EU-Africa: Global Gateway Investment Package-Strategic Corridors. 28 November 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1119
[11] Baranzelli, C., Kučas, A., Kavalov, B., Maistrali, A., Kompil, M., Oliete Josa, S., … & Lavalle, C. (2022). Identification, characterisation and ranking of Strategic Corridors in Africa (No. JRC128942). Joint Research Centre (Seville site).
[12] Prithvi Gupta. The Lobito Corridor: The West’s bid against Chinese domination in Central Africa. Observer Reseach Foundation. 11 Desember 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-lobito-corridor-the-west-s-bid-against-chinese-domination-in-central-africa#:~:text=Today%2C%20Beijing%20controls%20close%20to,Namibia%2C%20between%202018%2D23.
[13] Ecdpm. On transport corridors:People, profits, politics and patience. 4 juli 2022. https://ecdpm.org/work/transport-corridors-people-profits-politics-patience
[16] Baranzelli, C., Kučas, A., Kavalov, B., Maistrali, A., Kompil, M., Oliete Josa, S., … & Lavalle, C. (2022). Identification, characterisation and ranking of Strategic Corridors in Africa (No. JRC128942). Joint Research Centre (Seville site).
[17] Baranzelli, C., Kučas, A., Kavalov, B., Maistrali, A., Kompil, M., Oliete Josa, S., … & Lavalle, C. (2022). Identification, characterisation and ranking of Strategic Corridors in Africa (No. JRC128942). Joint Research Centre (Seville site).
[18] Prithvi Gupta. The Lobito Corridor: The West’s bid against Chinese domination in Central Africa. Observer Reseach Foundation. 11 Desember 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-lobito-corridor-the-west-s-bid-against-chinese-domination-in-central-africa#:~:text=Today%2C%20Beijing%20controls%20close%20to,Namibia%2C%20between%202018%2D23.
[19] European Commission. Global Gateway in Sub-Saharan Africa. https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-sub-saharan-africa_en?page=0
[20] Girish Luthra & Prithvi Gupta. China’s Belt and Road Initiative in the Energy Sector: Progress, Direction, and Trends. Observer Reseach Foundation.. 5 Desember 2023. https://www.orfonline.org/research/chinas-belt-and-road-initiative-in-the-energy-sector
Untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia II, Oseania telah mendapatkan kembali makna strategisnya. Wilayah luas yang meliputi Melanesia, Mikronesia, Polinesia, dan Australasia ini terdiri dari 16 negara, beberapa di antaranya memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) terbesar di dunia karena geografi kepulauan di kawasan ini.[1] Benua Biru Pasifik juga merupakan harta karun berupa sumber ekonomi biru yang belum dieksplorasi dan pelabuhan laut dalam yang alami. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, Selandia Baru, Prancis, dan Taiwan telah mengintensifkan keterlibatan mereka di kawasan ini, sebagian sebagai tanggapan atas meningkatnya minat Cina di kawasan ini. Upaya kolaboratif Beijing di kawasan ini menyoroti strategi dua cabang yang kuat, yang terdiri dari keterlibatan diplomatik dan ekonomi.
Pinjaman dan investasi Cina di Mikronesia dan Polinesia
Pada tanggal 1 Januari 2020, Kiribati menjadi negara Kepulauan Pasifik (PIC) ke-10[2] yang bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI),[3] prakarsa infrastruktur dan konektivitas transnasional Beijing. Kiribati menyusul Samoa, Federasi Serikat Mikronesia (FSM), Tonga, dan Niue yang telah bergabung dengan BRI pada tahun 2019.[4] Selama Forum Sabuk dan Jalan Kedua yang diadakan pada tahun 2019, pejabat pemerintah Cina menjanjikan bantuan pembangunan senilai jutaan dolar kepada PIC, bersama dengan bantuan dari perusahaan negara dan swasta Cina dalam pembangunan infrastruktur pembangunan.[5]
Tabel 1. Proyek-proyek besar Cina di Mikronesia dan Polinesia (2017-22)
Untuk itu, antara tahun 2013-2023, Cina berinvestasi di Samoa (US$ 2,34 miliar), FSM (US$ 2 miliar), Kepulauan Marshall (US$ 1,7 miliar), Kiribati (US$ 1,19 miliar), dan Kepulauan Cook (US$ 0,5 miliar). Bantuan dan investasi RRT mencakup beberapa sektor ekonomi di negara-negara ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Perusahaan-perusahaan milik negara di Beijing telah membangun jalan raya, jalur kereta api, jalur bandara, infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, perumahan yang terjangkau), dan infrastruktur energi terbarukan senilai US$ 1 miliar di seluruh kepulauan Polinesia dan Mikronesia.[6] Perusahaan-perusahaan teknologi Cina seperti Huawei,[7] Tencent, dan Alibaba juga telah berusaha untuk memajukan konektivitas digital di kawasan ini dengan membangun kapasitas 5G di negara-negara ini,[8] memasang kabel bawah laut, dan memberikan akses kepada pemerintah masing-masing ke perangkat keras pengawasan berteknologi tinggi.[9]
Namun, partisipasi dalam BRI Beijing dan bantuan pembangunan yang melekat di dalamnya datang dengan peringatan. Pada tahun 2009, negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan sepertiga dari negara-negara yang mengakui Taiwan sebagai Republik Cina.[10] Dengan cerdik, pada tahun 2018 dan 2019, Beijing meyakinkan[11] Tonga, Samoa, FSM, dan Kiribati untuk bergabung dengan BRI dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan milik negara Cina membanjiri negara-negara ini dengan investasi. Beijing juga merayu pulau-pulau ini untuk mendapatkan ZEE yang melimpah: Kiribati memiliki ZEE terbesar[12] di dunia (3,5[13] juta mil persegi) dan ZEE Mikronesia tiga kali lebih besar daripada ZEE Cina.[14] ZEE ini merupakan harta karun berupa sumber ekonomi biru yang belum dieksplorasi, terutama ikan. Cina telah memperoleh lisensi penangkapan ikan di perairan benua Pasifik yang berlimpah. Antara tahun 2016 dan 2022, kapal penangkap ikan laut jauh berbendera Cina di Pasifik Selatan telah tumbuh dari 245 menjadi 476 kapal,[15] lebih dari sepuluh kali lipat dari 46 kapal pada tahun 2009.[16] Armada laut dalam Cina dianggap sebagai pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak teregulasi, dan tidak dilaporkan yang paling mencolok di dunia. Hasil tangkapan cumi-cumi di wilayah ini telah meningkat dari 42.000 ton pada tahun 2012 menjadi 422.000 ton pada tahun 2022;[17] sementara hasil tangkapan ikan secara keseluruhan di wilayah ini meningkat 430 persen antara tahun 2014 dan 2022.[18] Hal ini telah memicu kekhawatiran akan kerusakan ekonomi pulau dan ekosistem laut, serta keberlanjutan komersial tuna, cumi-cumi, dan spesies lainnya. Namun, pemerintah enggan untuk ikut campur karena bantuan pembangunan Cina merupakan bagian utama dari bantuan pembangunan internasional mereka.
Politik Ekonomi Positif (PES) Beijing di Mikronesia dan Polinesia
Hubungan quid pro quo antara Cina dan negara-negara kepulauan Pasifik di mana Beijing mempengaruhi keharusan kebijakan negara-negara kepulauan Pasifik tersebut dan mempengaruhi perilaku pemerintah mereka melalui dukungan ekonomi positif seperti konsesi bea masuk, bantuan pembangunan, pinjaman lunak, dan pembangunan infrastruktur merupakan contoh utama PES Cina. Namun, selain instrumen konvensional PES ini, Cina juga telah menandatangani berbagai Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknis (ETCA[19]) dengan keenam negara kepulauan tersebut. Di bawah ETCA ini, Beijing telah mengalokasikan dana untuk memajukan pembangunan kapasitas lokal dan pengembangan di delapan sektor ekonomi. ETCA Cina antara tahun 2017 dan 2022 berjumlah US$ 385 juta.
Tabel 2. ETCA Cina dengan negara-negara Mikronesia dan Polinesia antara tahun 2017-2022
Secara garis besar, ETCA ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu program perlindungan sosial di kawasan Pasifik Selatan yang lebih luas. Namun, ada beberapa ETCA bernilai tinggi[20] yang dananya dialokasikan untuk ‘tujuan yang tidak ditentukan’. ETCA yang tidak jelas ini menutupi manuver taktis Beijing untuk mencapai kepentingan strategisnya di kawasan ini. Misalnya, pada tahun 2017, Cina menandatangani ETCA dengan Samoa yang mengalokasikan dana sebesar US$ 17,4 juta untuk Samoa untuk ‘tujuan yang tidak ditentukan’. Kemudian pada tahun 2020, sebuah investigasi yang dilakukan[21] atas perintah Parlemen Samoa, mengungkapkan bahwa dana yang diberikan di bawah ETCA yang seharusnya dialokasikan untuk melakukan penelitian awal tentang kelayakan pelabuhan laut dalam multiguna yang didanai oleh Cina. Pelabuhan tersebut akhirnya dibatalkan pada tahun 2021,[22] karena tekanan dari AS, Australia, dan Selandia Baru. Baru-baru ini, pada bulan Mei 2023, mantan Perdana Menteri FSM David Panuello menuduh[23] dalam sebuah surat kepada Parlemen Mikronesia bahwa para pejabat Cina menyuap perwakilan terpilih dari pemerintah federal FSM pada tahun 2017. Secara kebetulan, Cina juga menandatangani ETCA dengan FSM pada tahun yang sama,[24] di mana dana tersebut dialokasikan untuk ‘tujuan yang tidak ditentukan’. FSM juga menuduh[25] Beijing melakukan spionase di ZEE yang luas di pulau-pulaunya dan memata-matai para pendukung anti-Cina di negara tersebut.
Cina telah muncul sebagai mitra yang kontroversial namun signifikan di kawasan Mikronesia dan Polinesia. Cina telah meningkatkan upaya kolaborasinya di kawasan ini, karena kawasan ini sangat penting bagi kebangkitan Cina sebagai kekuatan global. Bersama-sama, benua Pasifik Biru merupakan bank suara utama dalam forum multilateral, di mana dukungan mereka sangat penting bagi Cina untuk mengatasi masalah-masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia di Taiwan, Hong Kong, dan Xinjiang. Selain itu, kawasan Polinesia dan Mikronesia memiliki beberapa pulau yang paling strategis di dunia. Sebagai contoh, Kiribati berada di garis khatulistiwa dan garis bujur 180 derajat serta terletak di pusat geografis Samudra Pasifik. Baru-baru ini, Cina telah mengalihkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menggali sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan di wilayah tersebut. Dalam ketiga hal tersebut, Cina telah melompati batas. Hanya empat dari 16 negara Kepulauan Pasifik yang mengakui Taiwan saat ini dan Beijing hampir berhasil membangun pelabuhan dengan Pemerintah Kiribati dan terus memperdalam keterlibatan bilateral dengan negara-negara di kawasan ini. AS, Australia, dan sekutunya harus ‘meningkatkan’ taruhan dan bantuan mereka di kawasan ini untuk memberikan bantuan pembangunan dengan cara yang lebih bermakna dan konkret, agar mereka tidak kehilangan pengaruh strategis mereka di kawasan ini karena kebijakan ekonomi Beijing.
[1] Steve Raaymakers. China expands its island-building strategy into the Pacific. The Strategist. 11 September 2020.https://www.aspistrategist.org.au/china-expands-its-island-building-strategy-into-the-pacific/
[2] Green Finance & Development Center. Countries of the Belt and Road Initiative (BRI). https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
[3] Belt and Road Portal. Xi Jinping and B&R Initiative. https://eng.yidaiyilu.gov.cn/special/xjpyydyl
[4] Xinhua News. The Second Belt and Road Forum for International Cooperation. http://www.xinhuanet.com/english/special/2019ydylforum/index.htm
[5]China Daily. BRI to bring great opportunities for Pacific island countries’ development : China’s special envoy. 12 November 2023. https://www.chinadaily.com.cn/a/202311/12/WS65507836a31090682a5edbd0.html
[6] America Enterprise Institute. China Global Investment Tracker. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
[7] Georgina Kekea. Solomon Islands secures $100m China loan to build Huawei mobile toers in historic step. The Guardian. 19 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/19/solomon-islands-secures-100m-china-loan-to-build-huawei-mobile-towers-in-historic-step
[10] Ryou-Ellison, H. (2023). The China Alternative: Changing Regional Order in the Pacific Islands: Edited by Graeme Smith and Terence Wesley-Smith. Acton, ANU Press, 2021. xvi+ 504 pp. ISBN 9781760464165 (print), 9781760464172 (online). AU $77.00 (print), view online/download free of charge.
[12] Steve Raaymakers. China expands its island-building strategy into the Pacific. The Strategist. 11 September 2020.https://www.aspistrategist.org.au/china-expands-its-island-building-strategy-into-the-pacific/
[13] Pasific Enviroment Data Portal. Kiribati Exclusive Economic Zone-200 Nautical Miles (Gilbert Group). 28 October 2021. https://pacific-data.sprep.org/dataset/kiribati-exclusive-economic-zone-200-nautical-miles-gilbert-group-0
[14] Steve Raaymakers. China expands its island-building strategy into the Pacific. The Strategist. 11 September 2020.https://www.aspistrategist.org.au/china-expands-its-island-building-strategy-into-the-pacific/
[15] Joshua Goodman. China fishing fleet defied U.S. in standoff on the high seas. AP News. 2 November 2022. https://apnews.com/article/taiwan-fish-pacific-ocean-oceans-china-810be144e62b695da2c6c0da65e9f051
[16] Steven Lee Myers, Agnes Chang, Derek Watkins, and Claire Fu. How China Targets the Global Fish Supply. The New York Times. 26 September 2022. https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/26/world/asia/china-fishing-south-america.html#:~:text=Between%201990%20and%202019%2C%20the,operating%20in%20the%20South%20Pacific.
[18] Michael Field. Why the world’s most fertile fishing ground is facing a ‘unique and dire’ threat, The Guardian. 13 Juni 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/why-the-worlds-most-fertile-fishing-ground-is-facing-a-unique-and-dire-threat
[19] AID DATA. Global Chinese Development Finance. https://china.aiddata.org/
[21] Ashalyna Noa. Buildin on the Past: China’s Evolving Presence in Samoa. http://www.nzlii.org/nz/journals/CanterLawRw/2020/12.pdf
[22] Jonathan Barrett. Samoa’s new leader confirm scrapping of China-funded port. 30 Juli 2021. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samoas-new-leader-confirms-scrapping-china-funded-port-2021-07-30/
[23] Al Jazeera. Micronesia leader accuses China of bribery, threats in Taiwan bid. 10 Maret 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/micronesia-leader-accuses-china-of-bribery-threats-in-taiwan-bid
[24] AID DATA. Global Chinese Development Finance. https://china.aiddata.org/
Dunia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim dan penipisan sumber daya hingga kesenjangan ekonomi dan ketegangan geopolitik. Tantangan-tantangan ini menimbulkan hambatan besar dalam memastikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang. Sekitar 924 juta orang (11,7 persen dari populasi dunia) menghadapi kerawanan pangan akut – meningkat 207 juta orang sejak pandemi.[1] Meskipun telah ada kemajuan selama beberapa dekade, dunia masih bergulat dengan tiga tantangan, yaitu kekurangan gizi, kelebihan berat badan/obesitas, dan kekurangan gizi yang berkaitan dengan pola makan dan mikronutrien. Perjuangan melawan kelaparan dan kerawanan pangan akan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terarah, terutama di Asia dan Afrika Sub-Sahara,[2] di mana populasi terbesar di dunia menderita kelaparan kronis. Mengurangi kekurangan gizi memiliki implikasi yang luas bagi kesehatan dan pengurangan kemiskinan.[3]
Enam target gizi global telah ditetapkan dengan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2.2: “Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi”. Target WHA telah diperpanjang hingga tahun 2030 untuk menyelaraskan dengan Agenda SDG 2030.[4] Mengingat meningkatnya prevalensi obesitas pada orang dewasa dan PTM (Penyakit Tidak Menular),[5] target WHA ditetapkan untuk menghentikan peningkatan obesitas pada orang dewasa dan dengan demikian mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sebesar 25 persen pada tahun 2025.
Sekitar 735 juta orang atau 9,2 persen dari populasi global mengalami kekurangan gizi. Afrika memiliki tingkat kelaparan tertinggi-hampir 20 persen-dibandingkan dengan Asia (8,5 persen), Amerika Latin dan Karibia (6,5 persen), dan Oseania (7,0 persen). Hampir 600 juta orang diperkirakan akan menderita kekuranga n gizi kronis pada tahun 2030,[6] menggarisbawahi kesulitan yang sangat besar dalam mencapai tujuan SDG untuk mengakhiri kelaparan. Sekitar 23 juta orang lainnya telah terdampak akibat perang di Ukraina. Demikian pula, hampir 119 juta lainnya terkena dampak akibat epidemi dan konflik. Prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah secara global tetap stabil selama dua tahun berturut-turut setelah peningkatan substansial dari tahun 2019 ke 2020,[7] namun, masih jauh lebih tinggi daripada tingkat sebelum pandemi sebesar 25,3 persen.
Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) 2023,[8] kelaparan di seluruh dunia berada pada tingkat sedang. Namun, Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan memiliki tingkat kelaparan yang serius pada GHI 27.[9][1] Eropa dan Asia Tengah memiliki skor GHI 2023 terendah, yaitu 6,1, yang termasuk dalam kategori rendah.
Menurut Joint Malnutrition Estimate 2023,[10] stunting telah mempengaruhi 148,1 juta (22,3%) dari semua anak di bawah usia lima tahun. Wasting terus mengalami stagnasi, dengan perkiraan 45 juta (6,8%) anak pada tahun 2022. Kejadian kelebihan berat badan/obesitas sedikit menurun sejak tahun 2020, dengan 37 juta (5,6%) anak terdampak pada tahun 2022 (Gambar 1).
Gambar 1: Prevalensi dan jumlah anak balita yang terkena dampak Stunting, Wasting, dan Kegemukan[11]
Angka stunting memang telah menurun selama 20 tahun terakhir. Namun, di beberapa wilayah tertentu, angka stunting pada balita masih tinggi, dengan Asia (76,6 juta) dan Afrika (63,1 juta) memiliki angka tertinggi. Angka stunting di Afrika Sub-Sahara telah meningkat, karena alasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan meningkatnya kerawanan pangan.[12] Wilayah yang paling parah terkena dampaknya adalah Asia Selatan, dengan prevalensi 30,7 persen, jauh lebih tinggi daripada prevalensi global sebesar 22 persen, di mana tiga dari 10 anak mengalami stunting.[13] Prevalensi rata-rata kelebihan berat badan adalah yang terendah di subkawasan Asia, yaitu 2,5. Prevalensi wasting di subkawasan Asia Selatan adalah 14,1 persen, lebih besar dari rata-rata global 6,7 persen.[14] Secara keseluruhan, keragaman pola makan, pendidikan ibu, dan tingkat kemiskinan keluarga merupakan faktor utama yang menjelaskan variasi tingkat stunting pada anak di Asia Selatan.[15] Selain itu, di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, stunting merupakan hasil dari gizi anak dan ibu yang tidak memadai serta sanitasi yang buruk.[16]
Di seluruh dunia, 45 juta (6,8 persen) anak di bawah usia lima tahun mengalami gizi buruk,[17] jauh lebih tinggi daripada target SDGs dan target Gizi Global yang masing-masing sebesar 3 persen dan 5 persen. Asia Selatan menyumbang 56 persen (25,1 juta) balita yang mengalami wasting dan sekitar 27 persennya tinggal di Afrika. Dari 31,6 juta anak yang terdampak wasting di Asia, hampir 80 persen tinggal di Asia Selatan. Bukti[18] dari Asia Selatan menunjukkan faktor-faktor seperti indeks massa tubuh ibu yang rendah, tinggi badan ibu yang pendek, sebagian besar rumah tangga berada di kuintil kekayaan terendah, dan kurangnya pendidikan ibu terkait dengan wasting pada balita.[19] The Lancet telah memperkirakan peningkatan wasting pada anak sebesar 14,3 persen (6,7 juta),[20] dengan sekitar 58 persen anak di Asia Selatan dan sekitar 22 persen di Afrika Sub-Sahara sebagai dampak dari COVID-19.
Obesitas pada balita dan orang dewasa terus meningkat. Beban kelebihan berat badan pada balita dan orang dewasa terus meningkat. Secara global, sekitar 37 juta (5,6 persen) balita mengalami kelebihan berat badan. Hampir setengah dari jumlah tersebut tinggal di Asia (17,7 juta); sebagian besar lainnya di Afrika (10,2 juta). Tren menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan di Oseania, Australia, dan Selandia Baru pada dekade antara tahun 2012 dan 2022. Jumlahnya meningkat dari 9,3 juta menjadi 13,9 juta di Oseania, dan dari 12,4 juta menjadi 19,3 juta anak di Australia dan Selandia Baru dalam satu dekade terakhir. Mayoritas wilayah berada di luar jalur untuk mencapai target yang ditetapkan untuk mengurangi obesitas pada anak-anak.
Di antara target Gizi Global, hanya pemberian ASI eksklusif yang tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mencapai setidaknya 50 persen pada tahun 2025 (Gambar 2).[21] Pada tahun 2021, 47,7 persen anak mendapatkan ASI eksklusif di seluruh dunia, dengan Asia Selatan, Afrika Timur, dan Asia Tenggara berada di atas rata-rata dunia, yaitu masing-masing 60,2, 59,1, dan 48,3 persen. Wilayah Amerika Utara, Oseania, dan Asia Barat berada di luar jalur dengan tidak adanya kemajuan atau tren yang memburuk untuk berat badan lahir rendah dan pemberian ASI eksklusif. Beberapa wilayah di Asia, Amerika Latin, dan Oseania menunjukkan tren yang memburuk untuk obesitas pada anak.[22]
Hampir 15 persen anak yang lahir di seluruh dunia memiliki berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).[24] Kemajuan dalam mengurangi berat badan lahir rendah telah terhenti dalam beberapa dekade terakhir. Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin adalah tiga wilayah utama dengan berat badan lahir rendah, masing-masing 24,4, 13,9, dan 9,6 persen. Upaya untuk menurunkan angka BBLR sebesar 30 persen pada tahun 2030 berjalan lambat. Kehamilan ganda,[25] infeksi, dan penyakit tidak menular[26] dapat menyebabkan BBLR dan hasil negatif seperti kematian neonatal, perkembangan kognitif yang buruk, dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan. Intervensi yang meningkatkan akses awal dan berkelanjutan terhadap perawatan prenatal dan layanan prenatal yang berkualitas,[27] konseling gizi, dan perawatan bayi baru lahir primer sangat penting untuk mencegah dan mengobati berat badan lahir rendah.
Obesitas pada orang dewasa terus meningkat di semua wilayah, meningkat tiga kali lipat selama empat dekade terakhir.[28] Lebih dari satu miliar orang di dunia mengalami obesitas – 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Jumlah ini terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 167 juta orang-dewasa dan anak-anak-akan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.[29] Di antara penyebab utama kematian di dunia, obesitas dan kelebihan berat badan menempati urutan kelima.[30] Hal ini juga meningkatkan faktor risiko penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker tertentu.[31]
Epidemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina, telah menyebabkan bencana pangan terburuk sejak Perang Dunia II, dengan 1,7 miliar orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, angka yang telah mencapai rekor tertinggi saat ini. Sebagai akibat dari gangguan rantai pasokan, terjadi pemborosan makanan karena permintaan yang lebih sedikit, dan petani yang tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak dibiarkan dengan hasil panen yang tidak terjual. Negara-negara yang mengalami kerawanan pangan lebih sering mengalami dampak yang parah akibat gangguan rantai pasokan. Pembatasan perjalanan dan penutupan fasilitas tenaga kerja untuk menangani epidemi berdampak pada siklus produksi pangan yang mengandalkan pekerja migran. Perang telah mengganggu produksi pertanian di wilayah tersebut, yang menyebabkan penurunan hasil panen dan pengungsian masyarakat pedesaan. Implikasi geopolitik telah bergema di seluruh pasar global, berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan utama.
Gambar 3 menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan produsen jagung, gandum, dan jelai yang signifikan, dengan rata-rata 27, 23, dan 15 persen dari ekspor seluruh dunia antara tahun 2016 dan 2020. Bahkan Program Pangan Dunia (World Food Programme), yang memasok 50 persen pasokan biji-bijian dari wilayah Ukraina-Rusia, saat ini sedang menghadapi kenaikan biaya yang tajam sebagai akibat dari upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasi krisis pangan global. Penurunan ekonomi telah memperburuk kesenjangan yang sudah ada sebelumnya dan mempengaruhi ketersediaan pangan.
Gambar 3: Pangsa Ekspor Global Ukraina dan Rusia, 2016-2020[32]
Untuk mengakhiri siklus kemiskinan antargenerasi dan memberantas semua jenis malnutrisi, para pembuat kebijakan harus mengintensifkan upaya mereka. Meningkatkan implementasi perawatan gizi yang berdampak tinggi dan spesifik di seluruh negara berpenghasilan rendah dan menengah diprediksi dapat mengurangi stunting hingga 40 persen dan menghasilkan manfaat ekonomi sekitar US$417 miliar. Ekonomi sebesar US$11 akan dihasilkan dari setiap US$1 yang diinvestasikan untuk mengurangi stunting. Di luar bidang pertanian dan kesehatan, lebih banyak pemain dan sektor yang harus terlibat. Untuk memerangi malnutrisi, pendekatan “sistem pangan” membutuhkan kebijakan komprehensif yang memperhitungkan penawaran dan permintaan. Untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, sangat penting untuk memperkuat tindakan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik saat ini maupun ketika krisis berlalu.
[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations. UN Report: Global hunger numbers rose to as many 828 million in 2021. https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-sofi-2022-fao/en
[3] Martins VJ, Toledo Florêncio TM, Grillo LP, do Carmo P Franco M, Martins PA, Clemente AP, Santos CD, de Fatima A Vieira M, Sawaya AL. Long-lasting effects of undernutrition. Int J Environ Res Public Health. 2011 Jun;8(6):1817-46. doi: 10.3390/ijerph8061817. Epub 2011 May 26. PMID: 21776204; PMCID: PMC3137999.
[4] United Nations. Transforming our world:the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda
[5] WHO. The WHO Acceleration Plan to STOP Obesity: progress from WHA 75. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/obesity/who-accelertaion-plan-to-stop-obesity-briefing.pdf
[6] FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2023. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Rome, FAO.https://doi.org/10.4060/cc3017en
[8] Global Hunger Index 2023. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2023.pdf
[9] GHI menilai jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi, tingkat wasting pada anak, tingkat stunting pada anak, dan tingkat kematian anak.
[10]UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Level and trends in child malnutrition: Key finding of the 2023 edition. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368038/9789240073791-eng.pdf?sequence=1
[12] Quamme, S. H., & Iversen, P. O. (2022). Prevalence of child stunting in Sub-Saharan Africa and its risk factors. Clinical Nutrition Open Science, 42, 49-61.
[13] UNICEF. ROSA Humanitarian Situation Report Mid Yeat 2022. https://www.unicef.org/documents/rosa-humanitarian-situation-report-mid-year-2022
[14] 2022 Global Nutrition Report. https://globalnutritionreport.org/reports/2022-global-nutrition-report/
[15] Krishna, A., Mejía‐Guevara, I., McGovern, M., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2018). Trends in inequalities in child stunting in South Asia. Maternal & child nutrition, 14, e12517.
[16] Smith, L. C., & Haddad, L. (2015). Reducing child undernutrition: past drivers and priorities for the post-MDG era. World Development, 68, 180-204.
[17] UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Level and trends in child malnutrition: Key finding of the 2023 edition. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368038/9789240073791-eng.pdf?sequence=1
[18] Li, Z., Kim, R., Vollmer, S., & Subramanian, S. V. (2020). Factors associated with child stunting, wasting, and underweight in 35 low-and middle-income countries. JAMA network open, 3(4), e203386-e203386.
[19] Harding, K. L., Aguayo, V. M., & Webb, P. (2018). Factors associated with wasting among children under five years old in South Asia: Implications for action. PloS one, 13(7), e0198749.
[20] Headey, D., Heidkamp, R., Osendarp, S., Ruel, M., Scott, N., Black, R., … & Walker, N. (2020). Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. The Lancet, 396(10250), 519-521.
[23] FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets Across The Rural-Urban Continuum. https://www.fao.org/3/cc3017en/online/cc3017en.html
[25] Larroque, B., Bertrais, S., Czernichow, P., & Léger, J. (2001). School difficulties in 20-year-olds who were born small for gestational age at term in a regional cohort study. Pediatrics, 108(1), 111-115.
[26] Risnes, K. R., Vatten, L. J., Baker, J. L., Jameson, K., Sovio, U., Kajantie, E., … & Bracken, M. B. (2011). Birthweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis. International journal of epidemiology, 40(3), 647-661.
[27] Unicef. Saving lives and giving newborns the best start: https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Saving-lives-and-giving-newborns-the-best-start.pdf
[28] World Health Organization. Obesity and overweight. 9 Juni 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
[29] World Health Organization. World Obesity Day 2022- Accelerating action to stop obesity. 4 Maret 2022. https://www.who.int/news/item/04-03-2022-world-obesity-day-2022-accelerating-action-to-stop-obesity
[30] The European Association for the Study of Obesity. https://easo.org/#:~:text=65%25%20of%20the%20world%E2%80%99s%20population,of%20being%20overweight%20or%20obese.
[31] World Health Organization. Obesity and overweight. 9 Juni 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
[32] Felix Ritcher. Why the War in Ukraine Threatens Global Food Security. Statista. 11 April 2022. https://www.statista.com/chart/27225/russian-and-ukrainian-share-of-global-crop-exports/
Kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) secara resmi memperluas keanggotaannya. BRICS merupakan kelompok beranggotakan negara dengan ekonomi menengah hingga kuat yang dibentuk guna memperluas ekspansi strategisnya melawan dominasi Barat di dunia internasional. Kelompok ini dibentuk sejak September 2006 dengan nama BRIC yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, dan China. Namun, namanya berubah setelah Afrika Selatan bergabung sebagai anggota penuh pada September 2010. Negara-negara ini mewakili seperempat ekonomi global dan menjadi salah satu mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi global.
Arab Saudi melalui TV Nasionalnya mengumumkan bahwa negara tersebut sudah secara resmi bergabung dengan blok BRICS. Menteri Luar Negeri sudah mengatakan keinginannya tersebut sejak Agustus 2023 lalu dan sudah mengumumkan niat bergabung pada 1 Januari 2024. Sebelumnya, para pemimpin BRICS mengadakan pertemuan di Johaannesburg untuk menyetujui permohonan untuk menerima enam anggota, termasuk Argentina, untuk bergabung dalam kelompok. Namun, Presiden baru Argentina Jabier Milei menyatakan bahwa negaranya mundur dari keinginan bergabung dengan BRICS.
Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyatakan pada hari Senin (1/1/2023) bahwa BRICS sudah menjadi kelompok beranggotakan 10 negara di mana Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sudah resmi bergabung.
Putin menyatakan bahwa BRICS semakin menarik banyak pendukung dan negara yang memiliki prinsip dasar yang sama seperti keterbukaan dan konsensus untuk membentuk tatanan internasional yang multipolar dan sistem keuangan dan perdagangan global yang adil.
Di awal tahun 2024 ini, Putin mengatakan bahwa kepemimpinan Rusia dalam BRICS 2024 memiliki moto “memperkuat multilateralisme untuk pembangunan global yang adil dan aman” sehingga akan fokus pada kerja sama positif dan konstruktif bagi negara anggota.
Keanggotaan baru Arab Saudi dan Uni Emirat Arab
Asisten Profesor Keuangan dari Universitas Heriot-Watt, Ullas Rao, menyatakan bahwa meluasnya keanggotaan blok multilateral BRICS dengan masuknya Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi salah satu tahap menjanjikan di tengah keadaan geopolitik dan ekonomi saat ini. Selain itu, meskipun dalam ketidakpastian global seperti inflasi, suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik, namun baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tetap mencatat pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Arab Saudi tumbuh sebesar 8,7 persen di tahun 2022 yang merupakan laju pertumbuhan tahunan tertinggi di antara 20 ekonomi terbesar di dunia.
Kedua negara ini merupakan negara-negara dengan kapita terkaya dan memiliki dana kekayaan kedaulatan terbesar sehingga mampu menciptakan peluang pertumbuhan besar melalui investasi, perdagangan, dan komersil. Tidak hanya itu, kedua negara ini juga merupakan eksportir minyak sehingga akan meningkatkan poisis tawar menawar dan pengaruh di OPEC+ yang juga akan meningkatakan peluang strategis bagi anggota BRICS lainnya.
Lalu, bagaimana dengan hubungan Saudi Arabia dan AS? Keanggotan ini merefleksikan adanya tensi geopolitik antara AS dan China, mengindikasikan perpindahan aliansi global. Meskipun Arab Saudi dan AS memiliki hubungan kuat namun Arab Saudi tetap memperkuat kerja samanya meskipun sudah diperingatkan oleh AS terkait keamanan Teluk. Selain itu, sebagai salah satu konsumen minyak Arab Saudi terbesar, China juga secara vokal mendukung perluasan keanggotaan BRICS yang ingin mempengaruhi pengaruh Barat secara signifikan.
Konferensi Kerja Ekonomi Pusat China 2023 (CEWC), sebuah mekanisme pertemuan tahunan Partai Komunis China di mana arah ekonomi negara untuk tahun mendatang dibahas dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dimana CEWC ditutup pada tanggal 12 Desember 2023. Hasil pertemuan tersebut menekankan pada jalur yang berorientasi pada stabilitas untuk ekonomi China pada tahun 2024.[1] Secara keseluruhan, garis tindakan tampaknya cukup jelas, setidaknya dari pertimbangan CEWC yakni beralih dari pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor ke pertumbuhan yang dipimpin oleh permintaan domestik, memperluas proses produksi berkualitas tinggi, mencapai kemandirian dalam teknologi penting tetapi berkolaborasi dengan mitra dagang jika diperlukan, dan memastikan disiplin keuangan di samping stabilitas dana dan likuiditas. Tidak perlu dikatakan lagi, banyak dari tujuan-tujuan ini telah diulangi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi beberapa di antaranya membutuhkan reformasi struktural yang intens, termasuk dengan cara meninggalkan kepercayaan dan praktik-praktik yang telah lama dipegang teguh oleh China.
Sebagai permulaan, CEWC 2023 mengakui bahwa China memang meninggalkan perencanaan kebijakan ekonomi yang penuh gejolak selama tiga tahun selama pandemi COVID-19, dan sekarang berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi di bidang-bidang utama.
Area kunci pertama, dalam hal ini, adalah sirkulasi ganda. Karena permintaan global terus menurun di tengah meningkatnya sentimen proteksionisme dan ‘penghilangan risiko’, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas di sektor manufaktur China tidak tertangani, negara ini sekarang melihat ke dalam untuk meningkatkan konsumsi domestik dan hanya memungkinkan hubungan yang saling melengkapi dengan permintaan internasional. Presiden Xi Jinping menyebut hal ini sebagai “Pola Pembangunan Baru,” dan merupakan reformasi struktural yang ambisius untuk negara yang dikenal sebagai pusat manufaktur dunia. Oleh karena itu, kemungkinan besar ke depannya, China akan semakin menekankan pada permintaan domestik sebagai andalan pertumbuhan ekonomi, dengan permintaan internasional sebagai pelengkap.
Peralihan ke permintaan domestik kini telah menekankan konsep pertumbuhan ekonomi “berkualitas tinggi”, yaitu pertumbuhan yang hanya didukung oleh keberhasilan kuantitatif dan tidak digantikan olehnya. Bagi Partai Komunis China, mengatasi kontradiksi ekonomi dan pembangunan utama abad ini adalah kunci untuk memastikan legitimasi domestik, dan di bawah kepemimpinan Xi Jinping, kontradiksi utama adalah antara pembangunan yang tidak seimbang dan tidak memadai dan kebutuhan rakyat yang terus meningkat untuk standar kehidupan yang lebih baik.[2] Tentu saja, kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik telah menjadi fondasi untuk pertumbuhan berkualitas tinggi, di samping kebutuhan untuk memfokuskan sumber daya pada kemandirian khusus, yang didorong oleh kontestasi geopolitik AS-China dan penurunan ekspor.
Fokusnya sekarang juga ialah menghidupkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor yang membutuhkan pertumbuhan berkualitas tinggi, seperti teknologi tinggi dan manufaktur berkelanjutan, sementara hanya sedikit ketentuan yang dibuat untuk segmen manufaktur kelas bawah dalam pembacaan CEWC. Pertanian, bagaimanapun juga masih merupakan sector yang terus mendapat perhatian, mengingat sektor ini masih terus berkontribusi sekitar 7,3 persen terhadap PDB China, dan sekitar 5 persen terhadap pertumbuhan PDB (pada tahun 2022).[3] Selain itu, insentif yang terkait dengan pertanian selaras dengan tujuan kebijakan lainnya seperti “revitalisasi pedesaan” dan ketahanan pangan. Pada saat yang sama, rencana ekonomi ini juga bertujuan untuk memajukan pertanian secara teknologi melalui pendirian “pusat inovasi pertanian.”
Kemandirian dalam teknologi inti terus menjadi tujuan yang berulang kali diulang-ulang dan eksplisit untuk kebangkitan ekonomi China, dengan latar belakang semakin intensifnya kontrol ekspor terkait teknologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang berbasis isu dan perjanjian (seperti Belanda dan Jepang) terhadap China. Meskipun demikian, bahasa pembacaan CEWC telah berubah dari “peningkatan diri” dalam teknologi tinggi pada tahun 2022 menjadi “kekuatan” pada tahun 2023. Secara spekulatif, mungkin saja pergeseran dari peningkatan diri menjadi demonstrasi kekuatan disebabkan oleh peningkatan kepercayaan diri CPC pada tahun lalu, di tengah perkembangan seperti pengembangan chip 7 nanometer oleh Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC),[4] perusahaan fabrikasi China, beberapa bulan yang lalu, serta langkah lain dalam penerapan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI) di bidang pertahanan. Hal ini juga dapat berarti bahwa sekarang ada fokus untuk memperkuat inovasi dan kemajuan dalam teknologi inti di mana China telah menunjukkan kemampuannya.
Di dalam negeri, sikap terhadap kebijakan keuangan tetap sama-mengikuti “kebijakan moneter yang hati-hati” dan “kebijakan fiskal yang proaktif.” Hal ini juga ditegaskan kembali pada Konferensi Kerja Keuangan Pusat yang berlangsung sebulan yang lalu dan sekarang telah menjadi bagian dari mandat implementasi Komisi Keuangan Pusat yang baru dibentuk yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Qiang.[5] Di bawah ‘kebijakan fiskal proaktif’, pada tahun lalu, China telah memobilisasi kebijakan seperti potongan pajak untuk perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, serta potongan suku bunga untuk pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan mereka untuk meringankan beberapa tekanan utang dan terus berinvestasi baik dalam menjaga karyawan tetap mendapatkan gaji reguler (yang berlaku untuk UMK) atau dalam pengembangan infrastruktur tanpa hambatan (yang berlaku untuk pemerintah daerah).
Gagasan untuk meringankan utang pemerintah daerah (LGFV), misalnya, dibahas pada pertemuan Politbiro yang diadakan pada bulan Juli 2023,[6] di mana dinyatakan bahwa paket keringanan utang sangat penting untuk pemerintah daerah dan pemerintah lokal. Pada bulan Oktober 2023, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menyetujui penerbitan obligasi khusus senilai CNY 1 triliun[7] untuk beberapa pemerintah daerah setelah beberapa bencana alam seperti banjir dan angin topan, sehingga rencana pemulihan pascabencana dan ketahanan infrastruktur mereka tetap berjalan seperti biasa. Tentu saja, ini bukan dana talangan LGFV secara langsung, tetapi memberikan ruang di atas anggaran untuk pemerintah daerah yang mengalami kesulitan pendanaan yang juga menghadapi beban berat dalam pemulihan bencana.
Namun pada saat yang sama, pembacaan CEWC 2023 telah memberikan peringatan yang cukup keras kepada pemerintah daerah, bahwa mereka harus terbiasa berhemat. Hal ini ditambah dengan peringatan tentang pengawasan ketat terhadap disiplin keuangan. Bukan rahasia lagi bahwa di tengah-tengah investasi swasta domestik yang menggeliat yang memberikan dorongan pada dana pemerintah provinsi untuk proyek-proyek infrastruktur mereka, beban utang pemerintah daerah telah meningkat. Meskipun angkanya berbeda-beda, utang LGFV yang tercatat di RRT adalah sekitar US$ 60 triliun.[8] Utang ini termasuk pinjaman, obligasi, dan pinjaman bank bayangan. Jadi, sorotan kebijakan ekonomi dalam hal ini bukanlah dana talangan, melainkan “kesinambungan fiskal”.
Kebijakan moneter akan mengikuti pendekatan yang sama, di mana tingkat likuiditas dalam perekonomian akan distabilkan, dan pemasukan likuiditas yang berlebihan akan dihindari. Hal ini berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh mantan Wakil Perdana Menteri China Liu He di Forum Davos pada awal tahun ini, di mana ia berjanji untuk memberikan “transfusi darah” kepada perekonomian. Namun, ini bukan berarti bahwa perhatian pada stabilitas tidak bijaksana, mengingat Yuan telah terdepresiasi 8% terhadap dolar pada tahun 2023. Sentimennya berbeda pada bulan Januari 2023 ketika mata uang mencapai puncaknya setelah penghapusan kebijakan Zero-COVID. Selain itu, faktor-faktor penting seperti kurangnya kepercayaan pendapatan, meningkatnya pengangguran terhadap rasio ketergantungan usia yang meningkat, stagnasi tabungan rumah tangga di titik tertinggi, dan arus keluar modal yang diperburuk oleh permusuhan geopolitik, semuanya menunjukkan bahwa menyuntikkan lebih banyak likuiditas tidak akan ada gunanya karena sentimen investasi dan pinjaman secara keseluruhan menurun.
Akhirnya, untuk meringankan beberapa kekhawatiran ekonomi yang disebabkan oleh pelarian modal dan persaingan geopolitik, selain menegaskan kembali kemandirian dan pertumbuhan yang dipimpin oleh konsumsi domestik, CEWC 2023 telah membuat ketentuan yang menarik untuk “mempromosikan perdagangan yang seimbang” untuk “meningkatkan permintaan internasional.” Tampaknya dari pernyataan ini, China bersedia untuk menurunkan beberapa pagar terhadap akses ke pasarnya untuk mitra dagang utamanya, terutama Uni Eropa, yang sekarang semakin menekankan pada “de-risking”. Dengan demikian, perdagangan dapat menjadi lebih “seimbang” dan tidak selalu berpihak pada China. Hal ini tidak hanya membantu China untuk terus berada di jalur menuju “keterbukaan,” yang telah diserukan berkali-kali dalam pembacaan CEWC, tetapi juga memenuhi tujuan dua arah untuk memungkinkan pertumbuhan berkualitas tinggi China dan menghindari pemisahan yang nyata. Pada saat yang sama, hal ini memungkinkan China untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kemandirian di bidang-bidang utama seperti teknologi tinggi dan kerawanan pangan, di mana kontestasi geopolitik dengan AS sepertinya tidak akan mereda dalam waktu dekat.
[1] People’s Daily. Central Economic Work Conference held in Beijing. 13 Desember 2023. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-12/13/nw.D110000renmrb_20231213_1-01.htm?utm_source=substack&utm_medium=email
[2] The State Council the People’s Republic of China. Xi: Principal contradiction facing Chinese society has evolved in new era. 18 Oktober 2017. https://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/10/18/content_281475912458156.htm
[3] C. Textor. Distribution of the gross domestic product (GDP) across economic sectors in China from 2012 to 2022. Statista. 2 Januari 2024. https://www.statista.com/statistics/270325/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-china/
[4] Matthew Schleich & William alan Reinsch. Contextualizing the National Security Concern over China’s Domestically Produced High-End Chip. CSIS. 26 September 2023. https://www.csis.org/analysis/contextualizing-national-security-concerns-over-chinas-domestically-produced-high-end-chip#:~:text=China’s%20SMIC%20has%20been%20able,for%20chips%20than%20Huawei’s%20cellphones.
[5] Xinhua. Chineses premier presides over meeting of Central Financial Commission. 21 November 2023. https://english.news.cn/20231121/e346fd7a021145cb892e2228630dc930/c.html
[6] Fitch wire. Further Measures to Tackle China’s Local-Government Debt Risk Probable. 6 Agustus 2023. https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/further-measures-to-tackle-chinas-local-government-debt-risk-probable-06-08-2023
[7]Xinhua News Agency. Insights into the implications of my country‘s additional issuance of 1 trillion yuan in national debt in 2023. 24 Oktober 2023. https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6911401.htm
[8] Li Gu & Tom Westbrook. What Risk ? China investors snap up local government bonds as Beijing tackles big debts. Reuters. 17 Oktober 2023. https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/what-risk-china-investors-snap-up-local-government-bonds-beijing-tackles-big-2023-10-17/#:~:text=Thanks%20to%20the%20perceived%20government,threat%20to%20China’s%20financial%20stability.
Approximately twenty years after their initial public offerings (IPOs) in the United States, which was seen as a symbol of China’s aspiration for its economy and corporations to achieve global recognition, five major state-owned enterprises (SOEs) from China, namely PetroChina, Sinopec, Aluminum Corporation of China (Chalco), and China Life Insurance, have recently declared their intention to remove their shares from the New York Stock Exchange (NYSE). The synchronized nature of the action, with all companies making the statement on August 12, clearly implies that Beijing approved or possibly mandated their delisting. And it occurred with little isolation. For more than ten years, the United States and China have been engaged in a dispute on the requirement for Chinese companies listed on U.S. stock exchanges to allow auditors designated by the Securities Exchange Commission (SEC) to access their financial records. Although none of the firms directly addressed the audit issue, PetroChina acknowledged the significant administrative cost associated with fulfilling disclosure responsibilities. However, it is evident that the auditing needs were the main driving force behind the decision to collaborate.
The disagreement gained increased importance following the enactment of the Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAA) by Washington in late 2020, and subsequent finalization of the Act’s regulations in December of the same year. They require companies that refuse to disclose their financial records to be banned from trading their stocks, which could possibly impact 273 Chinese corporations, including Alibaba, JD.com, Baidu Inc., and the five state-owned enterprises (SOEs). Furthermore, it has a direct impact on American investors: Goldman Sachs estimated in March that American institutional investors possess Chinese company American Depositary Receipts (ADRs) valued at $200 billion. Last year, China Mobile, China Telecom, and China Unicom were delisted as a result of a previous decision made by the Trump administration. The intention behind this action was to cut off financial support to Chinese technological businesses. Proponents argue that the removal of the state-owned enterprises (SOEs) from the listing allows for a potential agreement to proceed unimpeded.
They contend that Beijing consistently refused to grant American auditors access to scrutinize the internal financial operations of its critical state firms, particularly those involved in sectors that could potentially impact national security, such as the oil and gas industry. They highlight the fact that the state-owned enterprises (SOEs) that were delisted had low trading activity on U.S. exchanges, which makes their departure predictable. PetroChina explicitly said that it has never engaged in any subsequent funding after its initial listing in the United States, and that the exchanges in Shanghai and Hong Kong are capable of fulfilling its requirements. Furthermore, it is seen that the stocks of Chinese private enterprises listed in the U.S. exhibit far higher levels of activity, which implies that their exit could be more distressing. China’s regulators are now expected to approve increased transparency for non-state enterprises.
“I believe that Beijing considers large State-Owned Enterprises (SOEs) to be too sensitive to undergo audit inspections.” Therefore, the announcements of delisting by PetroChina and others do not indicate significant possibilities for a more comprehensive agreement on audits,” tweeted Michael Hirson of the Eurasia Group.
The fallacies of the optimists
I am predicting that the optimists will be incorrect. To begin with, the recent moves taken by private firms are hardly indicative of progress. Alibaba, a prominent ecommerce business in China, which has been identified by the SEC as a company of concern, said in July its intention to pursue a dual primary listing in Hong Kong. This move will enable Mainland investors to purchase its stock through the Southbound Connect program. Alibaba has expressed its intention to maintain its listing in New York, but, it is uncertain whether the business genuinely intends to do so or if it is even feasible. The primary factor that casts doubt on the feasibility of a significant agreement, however, is the realm of politics. Given the deteriorating bilateral relationship, it becomes highly improbable that either Beijing or Washington will be willing to reach a compromise about the auditing deadlock. During a recent interview with Bloomberg, Erica Williams, the Chair of the SEC’s Public Company Accounting Board, expressed a firm position by proposing that the regulations might be applied retrospectively. This means that firms may be required to undergo audits even after they have delisted from U.S. exchanges.
“Whether a firm or issuer chooses to delist this year is inconsequential to me, as my primary concern is whether you were involved in fraudulent activities in the previous year,” stated Williams on August 2nd. Given Beijing’s continued display of profound resentment towards House Speaker Nancy Pelosi’s recent trip to Taiwan, it is likewise improbable that China will make any conciliatory gestures.
In 2000, while PetroChina was making preparations for its listing in the U.S., it was widely regarded as an indication of China’s desire to acquire knowledge from the Western countries and make significant progress towards a market-oriented economy. PetroChina’s parent firm, China National Petroleum Corporation (CNPC), enlisted a group of experts to assist them, which included of investment bankers from Goldman Sachs, 50 consultants from McKinsey & Co, and 700 auditors from PricewaterhouseCoopers. If management can successfully transform this colossal entity, it will serve as a significant model for revamping state-owned firms. “Furthermore, this occurrence could signify the rise of China’s novel corporate behemoths on the global stage,” stated in Businessweek during that period. China’s major corporations may be permanently leaving.
Myanmar’s ruling State Administration Council (SAC) faces a daunting challenge as its natural gas reserves, a crucial revenue source, are projected to decline sharply. Amid an escalating fuel crisis, SAC leader Senior General Min Aung Hlaing has reportedly stockpiled diesel imports to sustain military operations, exacerbating electricity shortages. Some gas stations in Yangon are depleted, and long lines persist, raising concerns about the nation’s energy security.
The SAC’s reliance on gas exports, particularly to China and Thailand, previously sustained Myanmar’s economy. However, since the military coup in February 2021, investor flight and a tax boycott have led to a significant contraction in state finances, threatening the SAC’s ability to operate and procure weapons. Major players like Woodside and Total, investing in offshore gas reserves, have exited, compounding the economic downturn.
The World Bank predicts a drastic decline in gas production, estimating it to be less than one-fifth of 2022 levels by 2030. The output of key gas fields, including Shwe and Yadana, is expected to decline rapidly between 2025 and 2030, impacting exports and domestic consumption. The SAC’s attempt to address energy challenges by constructing dams has faced setbacks, with halted work and allegations of armed violence impeding progress.
China has emerged as a key player in Myanmar’s energy landscape, increasing electricity imports through medium voltage lines. Monthly power imports from China quadrupled from 74GWh to 170GWh in the first half of 2023 compared to 2022. While discussions about a transmission line to import 1,000 MW from China’s Yunnan region to Shan State have been ongoing, progress has been limited.
The SAC’s economic woes and energy crisis risk undermining its legitimacy, especially with a nearly 20% post-coup economic contraction. The looming gas production decline and challenges in alternative energy sources necessitate urgent action to prevent further power outages and opposition to military rule. As Myanmar navigates this critical juncture, its leaders must explore sustainable solutions to safeguard the nation’s energy security and economic stability.
Menurut penilaian PBB baru-baru ini, Myanmar telah melampaui Afghanistan sebagai produsen opium terbesar di dunia sejak Taliban yang berkuasa melarang penanaman bunga opium. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) melaporkan dalam laporannya bahwa negara di Asia Tenggara ini memproduksi sekitar 1.080 metrik ton opium pada tahun 2023, terbesar sejak tahun 2001. Larangan ketat terhadap penanaman opium yang diberlakukan oleh Taliban di Afghanistan terakhir bulan April mengakibatkan penurunan produksi opium negara tersebut sebesar 95%.
PBB memperingatkan bahwa jika pembatasan perdagangan terus berlanjut, mungkin akan terjadi kelangkaan opiat secara global, termasuk heroin, yang mungkin akan mendorong produksi lebih lanjut dari Asia Tenggara mengingat keterlibatan Afghanistan dalam pembuatan opium ilegal. Segitiga Emas, sebuah wilayah terpencil di mana perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar bertemu, telah lama menjadi salah satu titik utama penyelundupan narkoba di dunia. Negara ini terkenal karena pelanggaran hukumnya dan kadang-kadang dikendalikan oleh panglima perang dan milisi lokal.
Selama tiga tahun berturut-turut, perdagangan opium di Myanmar berkembang pesat pada tahun 2023, dengan peningkatan produksi sebesar 36% dibandingkan tahun 2022. Namun, sejak militer mengambil alih kendali negara melalui kudeta pada tahun 2021, Myanmar dilanda kondisi ekonomi yang parah dan ketidakstabilan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi opium.
Laporan tersebut menyatakan bahwa keputusan para petani pada akhir tahun 2022 untuk memproduksi lebih banyak opium “tampaknya memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk menggelembungkan inflasi, terbatasnya akses ke pasar dan infrastruktur negara, dan sedikitnya peluang lain untuk mencari nafkah.” Menurut Jeremy Douglas, Perwakilan Regional UNODC. “Gangguan ekonomi, keamanan, dan pemerintahan yang terjadi setelah pengambilalihan militer pada Februari 2021 terus mendorong para petani di daerah terpencil untuk beralih ke opium untuk mencari nafkah,” tambahnya.
Jumlah opium poppy yang ditanam di Myanmar semakin meningkat, bertepatan dengan peningkatan produksi narkotika sintetis seperti metamfetamin. Menurut Douglas, milisi etnis yang kuat dan sindikat kejahatan terorganisir internasional baru-baru ini telah bekerja sama untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika sintetis di negara bagian Shan dalam “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Kartel narkoba di Asia bertanggung jawab atas pendapatan miliaran dolar yang dihasilkan dari perdagangan narkoba di seluruh dunia, meskipun mereka kurang mendapat perhatian dibandingkan kartel narkoba di Amerika Latin, dilansir dari CNN.
Laporan UNODC lainnya dari beberapa tahun terakhir menggambarkan perdagangan narkoba yang berkembang pesat di Asia, dengan organisasi kriminal menciptakan jalur baru untuk perdagangan narkoba guna menghindari tindakan penegakan hukum dan harga metamfetamin yang anjlok ke titik terendah sepanjang masa. Menurut studi UNODC, terdapat peningkatan fokus untuk menargetkan negara tetangga, Laos, sebagai rute transit, seperti yang terlihat dari penyitaan metamfetamin dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana baru-baru ini. Diketahui bahwa perdagangan manusia melalui provinsi Bokeo semakin erat kaitannya dengan pasar di Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Aliansi strategis dan hubungan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan telah mengalami pergeseran paradigma sejak tahun 2018 ketika Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI) China mendeklarasikan kawasan itu sebagai koridor maritim pusat.[1] Selama bertahun-tahun, investasi, pinjaman, dan kehadiran diplomatik China telah berkembang di kawasan ini. Saat ini, Beijing adalah kreditor bilateral paling signifikan di benua Pasifik Biru[2] dan mitra dagang terbesar kedua.[3] Namun, dengan meningkatnya kehadiran China di sana, India, Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan negara-negara regional – Australia dan Selandia Baru – juga telah mengintensifkan keterlibatan mereka dengan kawasan ini. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya mineral telah mengkalibrasi ulang perhatian dunia terhadap benua Pasifik Biru.
Gambar 1. Kawasan Wilayah Melanesia
Sumber : World Regional Geography
Kawasan ini membutuhkan US$ 15 miliar per tahun hingga 2035 untuk pembangunan ekonomi yang memadai.[4] Di sinilah China telah melangkah masuk. Negara-negara Barat tidak mampu menandingi paket bantuan keuangan dan pinjaman China di kawasan ini. Hal ini telah terbukti bermanfaat bagi China, yang mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi regional.
Tabel 1. Chinese Debt in Melanesia
Sumber: IMF Staff report for 2022 Article 4 Consultation and Debt Sustainability Analysis, The Times of India, Xinhua News Agency, The Washington Post
Lembaga-lembaga negara China telah meminjamkan sekitar US$ 5 miliar kepada pemerintah-pemerintah Melanesia antara tahun 2017-22. Rata-rata, pinjaman China mencapai 35 persen dari total utang luar negeri di empat negara ini – Papua Nugini (PNG), Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Sebagai imbalannya, Beijing mengharapkan kesetiaan diplomatik dan menciptakan keuntungan geoekonomi untuk dirinya sendiri di Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries/PIC). Artikel ini mengkaji implikasi strategis dan geoekonomi dari diplomasi buku cek China di Pasifik Selatan. Untuk itu, artikel ini berfokus pada negara-negara Melanesia yang disebutkan di atas, pulau-pulau dengan sumber daya alam yang paling intensif di kawasan ini, dan di mana China telah berinvestasi paling besar.
Investasi dan pinjaman China di negara-negara Melanesia
Sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 di bawah ini, antara tahun 2016 dan 2022, China menginvestasikan hampir US$ 7,01 miliar di kawasan Melanesia. Di PNG, bank China EXIM telah meminjamkan pemerintah PNG sebesar US$ 3,25 miliar untuk membangun jaringan jalan lintas negara yang pertama di negara kepulauan tersebut.[5] Sebuah kontrak ditandatangani antara kedua pemerintah pada tahun 2017, dan pekerjaan dimulai pada tahun 2018.[6] Selain itu, dari 15 proyek yang didanai China di PNG, yang menelan biaya lebih dari US$ 100 juta, delapan di antaranya terkonsentrasi di sektor infrastruktur energi dan transportasi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi Beijing di PNG semakin meningkat setelah tahun 2018 ketika Perdana Menteri Peter O’Neill mengunjungi China dan berjanji untuk mensinergikan Rencana Strategis Pembangunan PNG 2010-2030 dengan BRI dan Rencana Lima Tahun Ketiga Belas China (2016-20).[7] Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2, PNG adalah penerima terbesar investasi dan pinjaman China, masing-masing sebesar US$ 4,8 miliar dan US$ 4 miliar.
Tabel 2: Major Chinese Project in Melanesian Countries
Sumber:The National Development and Reform Commision
Namun, bantuan ekonomi China di kawasan ini tidak hanya terkonsentrasi di PNG. Pada saat yang sama, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu juga telah menjadi penerima utama pinjaman dan investasi China di bawah BRI. China telah menginvestasikan hampir US$ 580 juta di Fiji, US$ 1.150 juta di Kepulauan Solomon, dan US$ 430 juta di Vanuatu. Di Kepulauan Solomon, China telah membangun infrastruktur digital penting untuk konektivitas 3G/4G dan memasang kabel bawah laut untuk menghubungkan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Solomon.[8] Selain itu, China juga telah berinvestasi di sektor ekonomi penting lainnya seperti transportasi, energi, dan infrastruktur. Beijing juga telah menginvestasikan US$ 226 juta di Kepulauan Solomon untuk Pacific Island Games (PIG) 2023,[9] untuk membangun Stadion Nasional berkapasitas 10.000 tempat duduk, kompleks perumahan untuk wisatawan, dan pusat konvensi internasional.
Duta Besar China untuk Kepulauan Solomon memuji bantuan tersebut sebagai ‘hadiah dari China untuk rakyat Kepulauan Solomon’. Namun, hadiah-hadiah ini datang dengan peringatan tersendiri. Bantuan infrastruktur ini akan menjadi sorotan utama dari PIG 2023 dan dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang mampu dilakukan oleh perlindungan Beijing. Dengan demikian, pemberian-pemberian ini bertindak sebagai alat politik bagi Beijing yang dapat mempengaruhi persepsi kawasan terhadap China. Gagasan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa investasi Barat di kawasan ini semakin berkurang. Sebagai contoh, berbeda dengan bantuan China untuk PIG, Australia hanya menginvestasikan US$ 17 juta.[10]
Politik luar negeri China di Melanesia dan hasil-hasilnya
Keterlibatan ekonomi Beijing di kawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan jalur pelayaran penting dan sumber daya mineral yang belum dieksplorasi di kawasan ini, tetapi juga karena kepemimpinan tertinggi Beijing secara historis memandang kawasan ini sebagai basis potensial untuk operasi militer China di luar negeri. Sejak tahun 2001, Mayor Jenderal Liu Yazhou mengakui Kepulauan Solomon sebagai sub-wilayah ‘di mana Beijing harus mengembangkan pasukan pro-China’. Untuk mencapai tujuan ini, China telah mengkalibrasi ulang strateginya di sini dan mengintegrasikan politik, ekonomi, dan keamanan untuk mengejar pengaruh, sumber daya, dan akses di kawasan Melanesia. Dedikasi China untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia terbukti dalam diplomat yang ditempatkan Beijing di kawasan ini, tren peningkatan dalam pemberian pinjaman dan investasi di negara-negara ini, dan meningkatnya jumlah pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi antara China dan negara-negara Melanesia.
Perwakilan Beijing di negara-negara ini terdiri dari para konselor ekonomi yang terampil (seperti Xue di Port Moresby, Li Keqiang di Honiara, dan Qian Bo di Suva),[11] yang sebelumnya bekerja di Kementerian Perdagangan China. Selain itu, posisi atase pertahanan dan penasihat keamanan didirikan pada tahun 2017. Penempatan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi China dengan memungkinkan penggunaan tenaga kerja RRT yang komprehensif di Melanesia. Selama penempatan Xue antara tahun 2016 dan 2022, perusahaan-perusahaan China menjadikan PNG sebagai benteng ekonomi dengan kehadiran mereka berlipat ganda selama masa jabatannya, naik menjadi 40 perusahaan dari 20 perusahaan pada tahun 2016.[12] Lebih dari itu, Xue berperan penting dalam mengupayakan Beijing untuk membantu Port Moresby merestrukturisasi utang luar negerinya senilai US$ 14 miliar secara keseluruhan.[13] Di Kepulauan Solomon, penempatan mantan Perdana Menteri RRT dan perluasan kerja sama ekonomi menghasilkan Perjanjian Keamanan RRT-Kepulauan Solomon 2022,[14] sebuah kemitraan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini. Akan tetapi, manfaat paling signifikan yang diperoleh China dari BRI di Melanesia adalah kesetiaan diplomatik dan komitmennya terhadap kebijakan ‘Satu China’. Sementara Port Moresby dan Suva secara historis telah bersekutu dengan China daratan, Honiara dan Vanuatu mengakui Taiwan. Antara tahun 2018 dan 2022, China meyakinkan Kepulauan Solomon untuk mengalihkan kesetiaannya kepada China, sambil meyakinkan Vanuatu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.[15] Sebagai gantinya, investasi BRI China membanjiri kedua negara. Saat ini, China adalah kreditor dan investor bilateral terbesar bagi kedua negara kepulauan ini.[16]
Tanggapan Melanesia terhadap pengaruh China yang semakin besar di kawasan ini bervariasi secara lokal maupun nasional. Meskipun keempat negara Melanesia mengakui kekuatan ekonomi Beijing sebagai mitra keuangan yang signifikan, negara-negara ini (tidak termasuk Kepulauan Solomon) juga mempertimbangkan implikasi keamanan nasional jika melibatkan China secara terbuka dalam urusan regional mereka. Bahkan Kepulauan Solomon, yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan China, terus melakukan lindung nilai. Negara-negara Melanesia juga secara kolektif menolak “Visi Pembangunan Bersama” China,[17] kemitraan keamanan dan ekonomi komprehensif yang diusulkan oleh Beijing pada tahun 2022, dengan alasan kurangnya konsultasi sebelum rencana itu diusulkan oleh China. Negara-negara Melanesia bekerja sama dengan negara-negara Pasifik lainnya telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi dengan China, yang mendorong hubungan mereka dengan Beijing dan membatasi campur tangan China terhadap kepentingan dan urusan keamanan di kawasan itu.
[1] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. Fact Sheet: Coopertation Between China and Pacific Island Countries. 24 Mei 2022. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html
[2] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/
[3] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. China: A Development Patner to the Pacific Region. 11 Maret 2023. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/202203/t20220311_10650946.html
[4] The World Bank. The World Bank in Pacific Islands. 6 Oktober 2023. https://www.worldbank.org/en/country/pacificislands/overview
[5] Global Construction Review. China to build Papua New Guinea’s first national road system. 24 November 2017. https://www.globalconstructionreview.com/china-build-papua-new-guineas-first-national-road/
[6] Kate Lyons. Papua New Guinea asks China to refinance its national debt as Beijing influence grows. The Guardian. 7 Agustus 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/papua-new-guinea-asks-china-to-refinance-its-national-debt-as-beijing-influence-grows
[7] Denghua Zhang. Fiji. The People’s Map of Global China. 6 Juli 2021.https://thepeoplesmap.net/category/pacific/
[8] Geogina Kekea. Solomon Islands secures @100m China loan to build Huawei mobile towers in historic step. The Guardian. 19 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy
[9] Charley Piringi. China ‘gifts’and cost concerns: Pacific Games stir controversy in Solomon Islands. The Guardian. 5 September 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy
[11] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.
[12] The Times of India. Envy in Papua New Guinea as Chinese money pours in. 21 Mei 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/envy-in-papua-new-guinea-as-chinese-money-pours-in/articleshow/100395327.cms?from=mdr
[13] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/
[14] The Associated Press. Solomon Islands signs policing pact with China. NPR. 11 Juli 2023. https://www.npr.org/2023/07/11/1186916419/solomon-islands-signs-policing-pact-with-china
[15] Chris Horton. In Blow to Taiwan, Solomon Island Is Said to Switch Relations to China. The New York Times. 16 September 2019. https://www.nytimes.com/2019/09/16/world/asia/solomon-islands-taiwan-china.html
[16] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.
[17]Aljazeera. China, Pacific islands fail to reach consensus on security pact. 30 Mei 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/30/china-pacific-islands-fail-to-reach-consensus-on-security-pact
