PM Sanae Takaichi Umumkan Pemilu Dini
Pada 19 Januari 2026 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa Parlemen Nasional (Diet) Jepang akan dibubarkan pada hari Jumat dan pemilu parlementer dini akan diselenggarakan pada 8 Februari 2026. Selain pengumuman tersebut, PM Takaichi juga menyatakan bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan untuk menurunkan pajak konsumsi makanan dari 8% menjadi 0% selama periode waktu dua tahun. PM Takaichi menyatakan bahwa keputusan untuk mengumumkan pemilu dini merupakan sebuah pilihan berat karena hal tersebut akan menentukan masa depannya sebagai perdana menteri. Namun PM Takaichi berpegang teguh terhadap keputusan tersebut karena sang menteri menganggap pemilu tersebut sebagai referendum dari rakyat Jepang untuk menentukan kelayakannya untuk memimpin Negeri Sakura.
Tidak lama setelah pengumuman tersebut diberikan, Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) mengumumkan dukungan mereka terhadap kebijakan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini. Dalam pernyataan yang diberikan, pejabat senior dari kedua partai menyatakan bahwa pemilu tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat Jepang untuk menilai kinerja dari koalisi pemerintahan yang telah terbentuk antara LDP dan JIP. Di sisi lain, partai dari blok oposisi seperti Partai Konstitusional Demokrat Jepang (CDP) menyatakan bahwa mereka terkejut karena pemilu dini tersebut memberikan Diet tenggat waktu yang lebih sempit untuk mengesahkan anggaran tahun fiskal 2026. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Kazuya Shimba namun mereka juga mengklaim PM Takaichi sedang merugikan rakyat. Sekjen Shimba juga memberikan peringatan bahwa jika anggaran tidak dapat disahkan pemerintah PM Takaichi akan gagal dalam menghapus pajak bensin yang direncanakan pada April 2025.
Keinginan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini bukan hal baru karena beberapa minggu sebelumnya, terdapat kabar bahwa sang perdana menteri ingin membubarkan parlemen untuk meningkatkan mayoritas parlementer yang dimiliki oleh LDP. Namun hal ini sulit untuk dicapai karena reputasi LDP telah mengalami pukulan berat akibat dari skandal dana gelap politik dan krisis biaya hidup Jepang yang semakin memburuk.
