Pertahan

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam perspektif pertahanan, militer selama ini dipandang sebagai salah satu pilar terkuat dalam struktur kekuasaan China. Sebagai alat utama negara, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan nasional, tetapi juga memainkan peran politik yang krusial dalam menjaga stabilitas rezim dan legitimasi Partai Komunis China. Tidak seperti militer di negara demokratis yang relatif dipisahkan dari urusan politik, PLA sejak awal dibentuk sebagai tentara sebuah partai, sehingga loyalitas politik menjadi fondasi utama keberadaannya.

Oleh karena itu, setiap guncangan yang terjadi di tubuh militer China hampir selalu memiliki implikasi politik yang luas. Militer bukan sekadar institusi keamanan, melainkan bagian penting yang terintegrasi dari struktur kekuasaan negara. Ketika muncul skandal yang menyeret seorang jenderal tinggi Zhang Youxia berkaitan dengan program nuklir, maka peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai indikasi adanya masalah yang lebih dalam di tingkat elit militer.

Skandal jenderal Zhang Youxia mengungkap dugaan pelanggaran disiplin, korupsi, hingga kemungkinan kebocoran informasi strategis yang sangat sensitif. Fakta bahwa kasus semacam ini bisa terjadi di sektor pertahanan paling krusial menunjukkan bahwa militer China tidak sepenuhnya solid dan kebal dari konflik internal. Skandal ini mencerminkan retaknya kepercayaan, kohesi, dan profesionalisme di kalangan elit militer, yang selama ini dipersepsikan sebagai institusi paling loyal dan disiplin.

Untuk memahami makna politik di balik kasus ini, teori relasi sipil–militer (civil–military relations) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington menjadi kerangka analisis yang relevan. Huntington menjelaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada hubungan antara kekuasaan politik dan militer. Ketika relasi ini terganggu, baik oleh politisasi militer maupun konflik internal elit, maka stabilitas negara ikut terancam. Dalam konteks China, skandal ini dapat dibaca sebagai sinyal adanya ketegangan serius dalam relasi tersebut.

Militer sebagai Pilar Kekuasaan dalam Relasi Sipil–Militer

Stabilitas suatu negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap korelasi antara kekuasaan politik dan militer. Pada saat korelasi ini terganggu, maka akan mengancam stabilitas negara. Samuel P. Huntinton memiliki pandangan bahwa untuk mencapai relasi sipil–militer yang stabil ditandai oleh profesionalisme militer dan kontrol politik yang jelas. Militer yang profesional seharusnya fokus pada urusan pertahanan dan keamanan, sementara kekuasaan sipil memastikan arah politik negara. Namun, model ini mengalami modifikasi dalam sistem politik otoriter seperti China, di mana militer tidak hanya tunduk pada negara, tetapi secara langsung berada di bawah kendali partai.

Relasi sipil–militer di China bersifat unik karena militer tidak bersikap netral secara politik. PLA secara ideologis terikat pada Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai menjadi syarat utama bagi elit militer. Dalam kondisi ideal, sistem ini memungkinkan kontrol politik yang kuat sekaligus menjaga stabilitas. Namun, skandal jenderal nuklir justru memperlihatkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut.

Dugaan kebocoran rahasia strategis dan praktik korupsi menunjukkan bahwa sebagian elit militer mulai memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan faksi tertentu. Dalam perspektif Huntington, kondisi ini sangat berbahaya karena mengikis profesionalisme militer. Ketika perwira tinggi terlibat dalam intrik kekuasaan, loyalitas ideologis dan disiplin institusional menjadi rapuh.

Lebih jauh, runtuhnya kepercayaan antar-elit menciptakan ketegangan internal yang dapat mengganggu efektivitas militer. Militer yang seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara justru disibukkan oleh konflik internal dan upaya mempertahankan posisi politik. Dalam situasi seperti ini, kontrol sipil atas militer biasanya diperketat melalui mekanisme pengawasan, rotasi jabatan, dan pembersihan internal.

Skandal Elit Militer dan Politik Konsolidasi Kekuasaan

Skandal jenderal nuklir juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik konsolidasi kekuasaan di China. Dalam teori relasi sipil–militer Huntington, penguasa sipil memiliki kepentingan utama untuk memastikan bahwa militer tidak berkembang menjadi kekuatan otonom yang dapat menantang otoritas politik. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan di tubuh militer akan direspons dengan langkah tegas.

Penyelidikan terhadap jenderal tinggi sering kali dibingkai sebagai upaya penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi. Secara normatif, langkah ini tampak sebagai usaha membersihkan institusi militer. Namun, dari sudut pandang politik, tindakan tersebut juga berfungsi sebagai sinyal kekuasaan kepada elit militer lainnya bahwa loyalitas kepada partai adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Pembersihan elit secara berulang dapat menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan di internal militer. Elit militer tidak lagi sepenuhnya fokus pada profesionalisme dan kesiapan pertahanan, melainkan lebih sibuk menjaga posisi, membangun loyalitas politik, dan menghindari tuduhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas institusi militer itu sendiri. Fakta bahwa skandal ini menyentuh sektor nuklir yakni sektor paling sensitif dalam pertahanan nasional. Program nuklir seharusnya berada di bawah pengamanan dan pengawasan paling ketat. Ketika konflik elit mampu menembus sektor ini, muncul pertanyaan serius mengenai keamanan strategis dan stabilitas internal China, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Upaya negara untuk merespons skandal ini melalui pengetatan pengawasan dan pembersihan internal memperlihatkan betapa strategisnya posisi militer dalam menjaga stabilitas politik. Namun, strategi tersebut juga menyimpan risiko jangka panjang berupa melemahnya profesionalisme, meningkatnya ketakutan internal, dan berkurangnya efektivitas militer. Skandal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas militer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, kohesi, dan relasi kekuasaan di antara elit yang mengendalikannya. Dalam konteks China, retaknya elit militer berpotensi menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik di masa depan.