Presiden Amerika Serikat (AS) saat ini, Joe Biden, mengejutkan banyak pihak dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan pada 5 November mendatang. Pengumuman ini disampaikan Biden pada hari Minggu, 21 Juli, melalui media sosialnya, dan berjanji akan berbicara secara mendetail kepada publik tentang pengunduran dirinya pada minggu ini. Keputusan ini menjadikannya sebagai presiden AS pertama yang mengundurkan diri dari arena pencalonan presiden kembali.
Biden sebelumnya, pada April 2023 menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri lagi, tetapi performanya dalam debat pertama dengan Donald Trump memunculkan kekhawatiran akan kondisi kesehatannya dan kejatuhan elektabilitasnya di dalam Partai Demokrat. Keputusan ini diambil setelah akhir pekan yang penuh pertimbangan, di mana Biden berkonsultasi secara intensif dengan Wakil Presiden Kamala Harris dan staf senior Gedung Putih. Biden menyatakan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan Partai Demokrat dan negara. Setelah berdiskusi intensif, Biden memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai penggantinya dalam kontes pilpres tersebut.
Biden menyatakan keputusannya untuk fokus pada tugasnya sebagai Presiden hingga akhir masa jabatannya dan tidak menerima pencalonan kembali dalam Pilpres 2024. Ia juga menekankan bahwa memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden pada tahun 2020 adalah keputusan terbaiknya; dan sekarang, Ia memberikan dukungan penuh kepada Kamala Harris sebagai calon presiden dari partai Demokrat untuk tahun ini. Ia menyerukan kepada anggota partai untuk bersatu dan bekerja keras untuk mengalahkan Donald Trump. Demikian yang dinyatakan Joe Biden pada akun X miliknya.
Sebagai rival dari Partai Republik, Donald Trump juga memberikan tanggapannya setelah Joe Biden memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilpres AS 2024. Trump mengkritik Biden dengan menyatakan bahwa Biden tidak cocok untuk maju atau menjabat sebagai Presiden, dengan alasan masalah kesehatan dan ketidakmampuannya untuk memenuhi peran tersebut secara efektif.
Sementara itu, Kamala Harris, yang didukung oleh Joe Biden sebagai penggantinya, berjanji untuk mengalahkan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2024 setelah Biden mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Harris berkomitmen untuk memenangkan nominasi Partai Demokrat dan menggantikan Biden sebagai kandidat presiden dengan menekankan kehormatannya atas dukungan dari Presiden Joe Biden dan bertekad untuk memenangkan nominasi serta menyatukan Partai Demokrat untuk menghadapi Trump.
Kamala Harris menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Joe Biden atas kepemimpinan dan pengabdian luar biasanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Kamala Haris juga mengatakan merasa terhormat mendapatkan dukungan dari Presiden Biden dan menyatakan tekadnya untuk meraih kesempatan tersebut dan memenangkan pencalonan. Demikian dinyatakan Kamala Haris melalui akun X miliknya.
13 Juli 2024, telah tejadi insiden penembakan terhadap mantan Presiden AS, Donald Trump saat acara kampanye di Pennsylvania. Penembakan itu terjadi saat Trump sedang berpidato di depan kerumunan pendukung Partai Republik ketika terdengar suara tembakan. Trump mengalami cedera pada telinga kanannya akibat terkena peluru. Selain itu, satu orang tewas dan dua lainnya mengalami luka serius dalam insiden tersebut. Pihak berwenang melaporkan bahwa penembak melepaskan beberapa tembakan dari atap gedung terdekat, sekitar 120 hingga 150 meter dari Trump.
Identitas penembak diketahui bernama Thomas Matthew Crooks, seorang warga Bethel Park, Pennsylvania berusia 20 tahun. Crooks diidentifikasi sebagai pemilih terdaftar dari Partai Republik, menurut catatan pemilih negara bagian. Namun, dilaporkan bahwa ia memberikan sumbangan kecil kepada kelompok kampanye liberal yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Crooks ditembak dan dibunuh oleh agen dari Dinas Rahasia, badan yang bertanggung jawab melindungi presiden saat ini dan mantan presiden.
Motif di balik penembakan Crooks masih belum jelas. FBI sedang menjajaki pentingnya informasi Crooks dan potensi relevansinya dengan motif di balik penembakan tersebut, dan apakah ada orang lain yang terlibat. Kevin Rojek, agen khusus FBI, menyatakan dalam konferensi pers bahwa mereka sedang berupaya mengidentifikasi motivasi Crooks dan rincian seputar insiden tersebut.
Thomas Matthew Crooks telah diidentifikasi sebagai pemilih terdaftar dari Partai Republik, menurut catatan pemilih negara bagian. Namun, dilaporkan bahwa ia memberikan sumbangan kecil kepada kelompok kampanye liberal yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. FBI sedang menjajaki pentingnya informasi ini dan potensi relevansinya dengan motif di balik penembakan tersebut.
FBI terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan peristiwa-peristiwa menjelang insiden tersebut, menganalisis latar belakang dan motif pelaku penembakan, memeriksa senjata yang digunakan, dan mencari informasi dari masyarakat. FBI juga telah meminta siapa pun yang memiliki informasi relevan untuk maju dan membantu penyelidikan, mendorong masyarakat untuk membagikan foto, video, atau bukti lain terkait insiden tersebut. Badan tersebut bahkan telah telah membuat saluran telepon di mana individu dapat mengirimkan informasi yang relevan, melaporkan rincian apa pun yang dapat membantu penyelidikan.
Menanggapi kejadian tersebut, Presiden AS, Joe Biden mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kekerasan yang terjadi selama acara kampanye. Ia menyampaikan rasa syukurnya bahwa Trump selamat dari insiden tersebut dan menekankan perlunya persatuan dalam menghadapi tindakan kekerasan tersebut. Biden kemudian menjanjikan peninjauan menyeluruh terhadap langkah-langkah keamanan untuk acara-acara publik di masa depan dan telah memerintahkan lembaga-lembaga federal untuk membantu penyelidikan penembakan tersebut.
Sehubungan dengan insiden penembakan tersebut, akan ada evaluasi ulang terhadap langkah-langkah keamanan untuk peristiwa politik di masa depan. Lembaga penegak hukum, berkoordinasi dengan penyelenggara acara, akan berupaya meningkatkan protokol keamanan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Keselamatan kandidat dan peserta politik akan tetap menjadi prioritas utama seiring dengan kemajuan penyelidikan dan pembelajaran dari peristiwa malang ini.
Disamping itu, para pemimpin dari seluruh dunia juga menyatakan keprihatinan dan kecaman mereka atas penembakan tersebut. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia mengutuk keras kekerasan dalam konteks politik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyarankan agar Amerika Serikat fokus pada penyelesaian masalah internalnya dibandingkan terlibat dalam aktivitas yang memicu kebencian dan ketegangan.
Adapun setelah insiden penembakan, Mantan Presiden Donald Trump segera diberikan perawatan medis. Ia mengalami cedera pada telinga kanannya namun dilaporkan dalam kondisi stabil. Trump menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dinas Rahasia dan lembaga penegak hukum lainnya atas respons cepat mereka terhadap penembakan tersebut.
Donald Trump dalam pernyataannya juga menegaskan bahwa dia tidak akan tergoyahkan oleh insiden penembakan tersebut. Dalam pesan email singkat kepada para pendukungnya, ia menyatakan,
“Ini adalah pesan dari Donald Trump. Saya tidak akan pernah menyerah!”
Tekad Trump untuk melanjutkan aktivitas politiknya tetap tidak tergoyahkan meski terjadi peristiwa traumatis.
Latihan militer gabungan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang dijuluki Freedom Edge dimulai di Laut China Timur pada 27-29 Juni 2024. Menurut Komando Indo Pasifik AS, latihan tersebut bertujuan untuk menunjukkan “Tekad Jepang, Korea Selatan, dan AS dalam mendorong interoperabilitas trilateral dan melindungi kebebasan demi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk Semenanjung Korea.” Dalam latihan selama tiga hari tersebut, Washington menurunkan kapal induk bertenaga nuklir USS Theodore Roosevelt, sementara Tokyo mengeluarkan kapal perusak berpeluru kendali Tokyo JS Atago, dan jet tempur KF-16 milik Seoul. Latihan Freedom Edge melatih menangkis serangan rudal balistik, serangan kapal selam, dan serangan siber (USINDOPACOM).
Merespons ‘Freedom Edge’, Korea Utara kemudian memberikan kecaman dan peringatan bahwa akan ada konsekuensi fatal. “Kementerian Luar Negeri Korea Utara dengan tegas mengutuk tindakan militer yang provokatif terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK),” demikian pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita pemerintah KCNA pada hari Minggu (30/6). Pyongyang bahkan menyebut aliansi tersebut sebagai ‘NATO Asia’.
Disisi lain, Korea Selatan menolak tuduhan Pyongyang dengan menyatakan bahwa latihan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari latihan pertahanan yang diadakan secara rutin selama bertahun-tahun di antara ketiga negara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa tidak logis jika Korea Utara, yang menjadi sumber utama ketegangan di Semenanjung Korea, mengkritik latihan Freedom Edge dengan menyebutnya sebagai ‘NATO Asia’.
Ketegangan antara Korut dan ketiga negara ini telah berlangsung lama, dengan berbagai insiden dan provokasi yang terjadi secara berkala. Para ahli menekankan pentingnya dialog dan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar di kawasan.
Para pemimpin negara-negara forum politik dan ekonomi Kelompok Tujuh (Group 7 (G7)) mendukung usulan dari Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata penuh. Negara G7 yakni Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol.
Pernyataan pada hari Senin tersebut berbunyi, “Kami, pemimpin dari Kelompok Tujuh, secara penuh mendukung kesepakatan komprehensif yang mengarah pada gencatan senjata segera di Gaza.” Pernyataan ini juga akan mengarah pada “pembebasan semua sandera, peningkatan bantuan kemanusiaan yang signifikan dan berkelanjutan” dan pengakhiran krisis yang berkelanjutan.
Pertemuan G7 di Italia tersebut memastikan kembali dukungan untuk arah perdamaian yang melibatkan solusi dua negara. Usulan Biden memiliki tiga fase yakni menghentikan konflik, membebaskan seluruh sandera, dan juga rekonstruksi teritorial Palestina tanpa Hamas berkuasa. Solusi ini akan dimulai dengan waktu enam minggu untuk gencatan senjata penuh yang juga akan mengarah pada tentara Israel mundur dari area Gaza.
Negara G7 juga mendorong agar Hamas menerima perjanjian ini dan meminta ‘negara berpengaruh kepada Hamas’ untuk memastikan Hamas juga melakukan hal tersebut. Hamas awalnya mengumumkan bahwa mereka mendukung perjanjian tersebut secara positif, namun, media Timur Tengah melaporkan bahwa dari sisi Hamas, mereka meminta jaminan dari gencatan senjata permanen.
Gedung Putih mengatakan bahwa Joe Biden sudah berbincang dengan Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang akan melakukan mediasi dan negosiasi. Biden juga meminta agar Amir Tamim melakukan segala cara agar Hamas, yang dinilai sebagai satu-satunya tantangan dalam perjanjian ini, untuk menerima gencatan senjata penuh.
Di sisi lain, anggota sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes, di mana mereka yakin bahwa Hamas tidak akan dengan mudah berkompromi.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk mengadakan latihan gabungan trilateral baru pada musim panas ini. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan menteri pertahanan ketiga sekutu tersebut dilakukan pada Minggu (2/6/2024).
Sekretaris Pertahanan AS, Llyod Austin, Perdana Menteri Jepang Minoru Kihara, dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-siik bertemu di SIngapura dalam ditengah pertemuan Dialog Pertahanan Shangri-La. Ketiga negara berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama keamanan trilateral untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, Indo-Pasifik, dan sekitarnya.
Tidak hanya itu, ketiga negara ini juga membentuk Kerangka Kerja sama Keamanan Trilateral tahun ini sebagai upaya untuk meninstitusionalisasi kerja sama keamanan mereka. Ketiga negara ini juga turut mengkritik tindakan Korea Utara yang baru-baru ini kembali meluncurkan misil balistik dan satelit militer mata-mata menggunakan teknologi rudal balistik sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).
Kerja sama ketiga negara ini semakin meningkat sebagai bagian komitmen AS jika presiden Trump kembali terpilih di bulan November nanti. Terdapat juga kekhawatiran mengenai perubahan politik antara Seoul dan Tokyo yang dapat mengakibatkan konflik terhadap perjanjian kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya.
Ahli politik dari Universitas Tokyo, Sebastian Maslow, menilai bahwa politik domestik menjadi faktor paling penting dari dinamika hubungan trilateral ketiga negara ini. Ketiga negara ini mencoba untuk fokus dalam membuat aliansi kerja sama yang kuat dan mampu menghadapi berbagai perubahan politik di AS. Pejabat resmi AS menyatakian bahwa kerangka kerja sama ini juga termasuk di dalamnya konsultasi kebijakan pada tingkat senior, berbagi informasi, kerja sama trilateral, dan kerja sama pertukaran lainnya, di mana mereka menyatakan akan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan tingkat tinggi yang akan dilaksanakan.
Selain itu, pejabat dari Jepang juga mengonfirmasi bahwa latihan yang dilakukan akan mencakup berbagai sektor seperti daratan, laut, udara dan siber, namun keputusan lebih lanjut belum disepakati.
Di masa lalu, baik Jepang dan Korea Selatan sama-sama berisiko dalam hubungan luar negerinya terhadap China, di mana sedikit keretakan pun dapat dapat merusak hubungan dagang dengan China.
Pada akhir Maret 2024, pemerintahan Biden merilis aturan yang direvisi yang akan semakin memperketat akses China ke chip kecerdasan buatan (AI) AS dan alat pembuat chip. AS memberlakukan serangkaian langkah pengendalian ekspor pertama kali pada Oktober 2022 dengan tujuan membatasi akses China ke chip AI canggih yang dibuat dengan input AS. Langkah-langkah ini dirancang untuk membatasi upaya modernisasi militer China dan melindungi kepentingan keamanan nasional AS. Setahun kemudian pada Oktober 2023, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS membuat aturan yang diperbarui dengan tujuan “untuk menjaga efektivitas kontrol ini, menutup celah, dan memastikan mereka tetap tahan lama.”[1]
Aturan pada Oktober 2023 direvisi lebih lanjut pada 31 Maret 2024. Menurut laporan Reuters[2], peraturan yang direvisi akan mulai berlaku dalam waktu satu minggu. Departemen Perdagangan AS, yang mengelola kontrol ekspor, dilaporkan mengatakan bahwa “pihaknya berencana untuk terus memperbarui pembatasan pengiriman teknologi ke China karena berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan langkah-langkah tersebut.” Menurut laporan media[3], peraturan yang direvisi ini juga akan mempengaruhi laptop yang mengandung chip canggih ini. Aturan yang direvisi ini muncul dengan latar belakang penangguhan lisensi puluhan pemasok AS yang menjual bahan dan suku cadang pembuat chip senilai jutaan dolar kepada Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) dari China. Langkah ini diambil setelah SMIC mengembangkan chip 7 nanometer (7nm) generasi baru untuk Huawei. Sementara itu, berbagai pemerintah provinsi di China meningkatkan subsidi untuk pembuatan chip dan baik SMIC maupun Huawei tampaknya mendapatkan banyak keuntungan dari subsidi tersebut. Di Shanghai, 191 proyek besar akan disubsidi, di mana dua di antaranya adalah lini produksi 300mm SMIC, yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi.[4]
Kabarnya, AS juga berencana untuk menyusun daftar yang berisi pabrik-pabrik chip canggih China yang akan dilarang untuk mendapatkan akses ke teknologi Amerika. Daftar ini dimaksudkan untuk membantu kepatuhan yang lebih baik terhadap sanksi AS.[5]
Tentu saja, China tidak senang dengan pembatasan baru ini. China mengkritik langkah terbaru ini dengan mengatakan bahwa hal ini akan “mengganggu pasar semikonduktor internasional serta kerja sama di antara perusahaan-perusahaan.” Sebuah berita di Global Times merujuk pada pernyataan Kementerian Perdagangan China bahwa[6] “Penyalahgunaan konsep keamanan nasional oleh AS, modifikasi peraturan yang sembrono, dan pengetatan langkah-langkah kontrol tidak hanya menimbulkan lebih banyak hambatan bagi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal antara perusahaan-perusahaan China dan AS serta membebankan beban yang lebih berat untuk dipatuhi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi industri semikonduktor global.” Kementerian Luar Negeri China juga tidak menanggapi dengan baik aturan terbaru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian meminta “AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan menghentikan sanksi sepihak yang ilegal dan yurisdiksi tangan panjangnya terhadap perusahaan-perusahaan China.”[7]
Sementara itu, China dilaporkan mengambil langkah-langkah yang pada dasarnya akan memblokir penggunaan prosesor Amerika dan sebagai gantinya menggunakan chip China untuk komputer pemerintah.[8] China dikatakan telah “mengeluarkan panduan untuk menghapus prosesor Amerika[9] dari perusahaan seperti AMD dan Intel, dan lebih memilih chip dalam negeri untuk komputer pemerintah.” Menurut pedoman baru China, kantor-kantor pemerintah dan entitas Partai Komunis China “di atas tingkat kotapraja” harus menggunakan sistem yang “aman dan dapat diandalkan” termasuk prosesor dan sistem operasi. Oleh karena itu, Pusat Evaluasi Keamanan Informasi China telah mengumumkan daftar pertama prosesor dan sistem operasi yang “aman dan andal”, yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan China, termasuk Huawei dan Phytium, yang keduanya termasuk dalam daftar hitam di bawah peraturan kontrol ekspor AS.[10]
Meskipun pemerintah AS sejauh ini telah berhasil membuat perusahaan-perusahaannya serta mitra-mitra sekutunya mematuhi peraturan yang lebih ketat, perusahaan-perusahaan Barat tidak terlalu senang dengan prospek kehilangan bisnis di China. Nvidia, misalnya, dulunya memiliki 90 persen pangsa pasar chip AI di China dan kepala perusahaan, Jensen Huang dilaporkan telah mengatakan pada bulan Juni tahun lalu bahwa peraturan kontrol ekspor AS yang terus berlanjut “akan menyebabkan hilangnya peluang secara permanen bagi industri AS.” ASML, pemain penting lainnya dalam industri chip dan semikonduktor juga menyuarakan beberapa kekhawatiran. CEO ASML Peter Wennink dilaporkan telah mengatakan bahwa memutus hubungan dengan China pada dasarnya akan mendorong inovasi di China, yang berarti bahwa China dapat menjadi sangat kompetitif dengan mengorbankan yang lain. Berbicara kepada media, ia mengatakan, “Ada 1,4 miliar orang China, banyak dari mereka yang cerdas. Mereka memberikan solusi yang belum terpikirkan oleh kita. Anda memaksa mereka untuk menjadi sangat inovatif.”
Namun, aturan yang direvisi pada 17 Oktober 2023 jelas menunjukkan kekhawatiran AS tentang bagaimana China berencana menggunakan kemampuan AI yang canggih. Aturan yang direvisi pada Oktober 2023 mengatakan “kemampuan AI tingkat lanjut – yang difasilitasi oleh superkomputer, dibangun di atas semikonduktor canggih – menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional AS karena dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan, perencanaan, dan logistik militer. Mereka juga dapat digunakan untuk perang elektronik kognitif, radar, intelijen sinyal, dan pengacau.”
Selama persaingan kekuatan besar antara AS dan China masih berlangsung dan China terus memanfaatkan teknologi canggih ini untuk mempertajam kekuatan tempur PLA China, kecil kemungkinan AS. akan memperlambat atau melonggarkan pembatasan kontrol ekspor ini. Kepentingan bisnis, perdagangan, dan teknologi mungkin mengeluh, dan mereka mungkin ada benarnya tentang ketidaklogisan ekonomi dari pembatasan yang terus meningkat ini, tetapi kepentingan politik pada akhirnya akan mengalahkan kekhawatiran tersebut.
[2] Reuters. U.S. updates export curbs on AI chips and tools to China.https://www.reuters.com/technology/us-commerce-updates-export-curbs-ai-chips-china-2024-03-29/
[3] Pollard, J. (2024, March 30). US releases detailed rules for export curbs on AI chips to China. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/us-releases-detailed-rules-for-export-curbs-of-ai-chips-to-china
[4] Saxena, V. (2024, February 21). SMIC, Huawei big winners as China ramps up chip funding. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/smic-huawei-big-winners-as-china-ramps-up-chip-funding.
[5] Times, G. (2024, March 31). China opposes revised US chip export restriction, calls for predictable business climate. Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309860.shtml
[6] Times, G. (2024b, March 31). China opposes US abuse of national security as chip export restrictions extended. Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309852.shtml
[7] China blocks use of Intel and AMD chips in government computers. (2024, March 23). Financial Times. https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a
[8] Jowitt, T. (2024, March 29). China bans Intel, AMD chips, Windows OS from government computers. Silicon UK. https://www.silicon.co.uk/cloud/server/china-bans-intel-amd-chips-windows-os-from-government-computers-556720
[9] Lianhe Zaobao: China bans government use of Intel and AMD chips – Chinascope. (2024, April 1). http://chinascope.org/archives/34773
[10] Saxena, V. (2023, September 8). Threat of more chip curbs Spurs warnings on China innovation. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/threat-of-more-chip-curbs-spurs-warnings-on-china-innovation
Presiden Vladimir Putin menyatakan pada hari Rabu (13/03/2024) bahwa Rusia siap menggunakan senjata nuklir jika kedaulatannya atau kemerdekaannya terancam. Putin mengeluarkan peringatan tegas kepada Barat beberapa hari sebelum pemilihan, di mana Ia telah berkali-kali berbicara tentang kesiapannya menggunakan senjata nuklir sejak meluncurkan invasi penuh skala ke Ukraina pada tahun 2022 lalu tersebut.
Pada sebuah wawancara, Putin juga menilai tidak ada kebutuhan untuk menggunakan senjata nuklir saat ini. Putin menilai bahwa dunia tidak menuju ke arah perang nuklir, sehingga Ia melihat seharusnya Presiden AS Joe Biden sebagai seorang politisi veteran, mampu memahami bahaya eskalasi yang mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Putin tetap menyatakan bahwa Ia siap menggunakan segala cara untuk melindungi kepentingannya di Ukraina.
Putin mengatakan bahwa sesuai dengan doktrin keamanan negara, Moskow siap menggunakan senjata nuklir dalam kasus ancaman terhadap “eksistensi negara Rusia, kedaulatan, dan kemerdekaan.” “Semua yang tertulis dalam strategi kita, tidak ada yang kita ubah,” katanya.
Putin mencatat pernyataan dari Biden dan administrasinya bahwa AS tidak akan mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Dia menuduh bahwa jika AS bertindak sebaliknya, Moskow akan melihat pasukan Amerika sebagai penjajah dan melakukan perlawanan. Dia mengklaim bahwa bahkan jika beberapa sekutu NATO menbentuk pasukan ke Ukraina, itu tidak akan mengubah jalannya perang. Putin juga berargumen bahwa Ukraina dan sekutu-sekutunya di Barat pada akhirnya harus menerima kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan syarat-syarat Rusia.
Putin mengatakan bahwa pasukan NATO di Ukraina “tidak akan mengubah situasi”
Selain itu, Putin mengatakan bahwa negara-negara Barat yang mengirimkan pasukan ke Ukraina tidak akan mengubah situasi di medan perang.
“Jika kita berbicara tentang kontingen militer resmi dari negara asing, saya yakin itu tidak akan mengubah situasi di medan perang. Itulah yang paling penting. Sama seperti pasokan senjata tidak mengubah apa pun,” kata Putin.
Komentarnya datang setelah pemimpin Prancis, Emmanuel Macron, bulan lalu menolak untuk menyingkirkan kemungkinan mengirim pasukan, pergeseran retorika yang signifikan saat Ukraina berjuang di medan perang.
Meskipun Macron telah menguatkan kembali pernyataannya, beberapa sekutu Ukraina — termasuk Washington — telah menjauh dari gagasan tersebut, yang mengejutkan banyak orang di Eropa.
Ukraina telah kehilangan tanah kepada pasukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir karena menghadapi berbagai kekurangan, mulai dari artileri hingga pertahanan udara, sebagian karena paket bantuan senilai USD60 miliar terhenti di Kongres AS.
Dalam upaya sementara untuk memberikan bantuan sebanyak yang bisa dilakukan, Pentagon mengatakan bahwa mereka akan segera mengirim sekitar USD300 juta senjata ke Ukraina setelah menemukan beberapa penghematan biaya dalam kontrak mereka.
Amerika Serikat (AS) dan Inggris secara bersama melakukan serangkaian serangan udara baru pada kelompok Houthi di Yaman. Pentagon mengonfirmasi bahwa serangan pada hari Senin (22/1/2024) mengenai delapan target, termasuk penyimpanan bawah tanah, serta misil dan rudal milik Houthi. Pentagon menambahkan bahwa serangan ini merupakan respons dari peningkatan aktivitas ilegal Houthi.
Sebelumnya, Houthi yang didukung oleh Iran melakukan serangan dengan target Israel dan Barat yang melakukan perjalanan di rute Laut Merah. Namun, AS dan Inggris menyatakan mereka hanya mencoba untuk melindungi ‘jalur perdagangan bebas.’ Kedua negara Barat ini secara terbuka mengatakan mereka tidak akan ragu untuk membela nyawa dan aliran perdagangan bebas di salah satu jalur penting tersebut jika ancaman tersebut terus berlanjut.
Pernyataan bersama ini dikeluarkan oleh Pentagon, di mana mereka mengonfirmasi bahwa mereka melakukan ‘serangkaian serangan yang proporsional dan diperlukan’ terhadap Houthi.
Serangan kali ini merupakan serangan kedelapan oleh AS terhadap target Houthi di Yaman dan serangan kedua dengan Inggris, setelah serangan bersama pertaman yang dilakukan pada 11 Januari. Serangan-serangan ini juga didukung oleh beberapa negara lain seperti Australia, Bahrain, Belanda, dan Kanada setelah pasukan Houthi mengabaikan ultimatum untuk menghentikan serangan di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Lord Cameron mengatakan bahwa Inggris telah mengirim “pesan yang jelas” dan akan “terus merusak” kemampuan Houthi untuk melakukan serangan. Lord Cameron mengatakan bahwa Houthi yang meningkatkan situasi dan dia “yakin” serangan sebelumnya telah efektif.
Dia melanjutkan dengan mengatakan narasi Houthi bahwa serangan tersebut terkait dengan perang antara Israel dan Hamas “tidak boleh diterima”, dan Inggris ingin melihat “akhir yang cepat terhadap konflik” di Gaza, termasuk jeda kemanusiaan secepatnya.
Dunia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim dan penipisan sumber daya hingga kesenjangan ekonomi dan ketegangan geopolitik. Tantangan-tantangan ini menimbulkan hambatan besar dalam memastikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang. Sekitar 924 juta orang (11,7 persen dari populasi dunia) menghadapi kerawanan pangan akut – meningkat 207 juta orang sejak pandemi.[1] Meskipun telah ada kemajuan selama beberapa dekade, dunia masih bergulat dengan tiga tantangan, yaitu kekurangan gizi, kelebihan berat badan/obesitas, dan kekurangan gizi yang berkaitan dengan pola makan dan mikronutrien. Perjuangan melawan kelaparan dan kerawanan pangan akan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terarah, terutama di Asia dan Afrika Sub-Sahara,[2] di mana populasi terbesar di dunia menderita kelaparan kronis. Mengurangi kekurangan gizi memiliki implikasi yang luas bagi kesehatan dan pengurangan kemiskinan.[3]
Enam target gizi global telah ditetapkan dengan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2.2: “Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi”. Target WHA telah diperpanjang hingga tahun 2030 untuk menyelaraskan dengan Agenda SDG 2030.[4] Mengingat meningkatnya prevalensi obesitas pada orang dewasa dan PTM (Penyakit Tidak Menular),[5] target WHA ditetapkan untuk menghentikan peningkatan obesitas pada orang dewasa dan dengan demikian mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sebesar 25 persen pada tahun 2025.
Sekitar 735 juta orang atau 9,2 persen dari populasi global mengalami kekurangan gizi. Afrika memiliki tingkat kelaparan tertinggi-hampir 20 persen-dibandingkan dengan Asia (8,5 persen), Amerika Latin dan Karibia (6,5 persen), dan Oseania (7,0 persen). Hampir 600 juta orang diperkirakan akan menderita kekuranga n gizi kronis pada tahun 2030,[6] menggarisbawahi kesulitan yang sangat besar dalam mencapai tujuan SDG untuk mengakhiri kelaparan. Sekitar 23 juta orang lainnya telah terdampak akibat perang di Ukraina. Demikian pula, hampir 119 juta lainnya terkena dampak akibat epidemi dan konflik. Prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah secara global tetap stabil selama dua tahun berturut-turut setelah peningkatan substansial dari tahun 2019 ke 2020,[7] namun, masih jauh lebih tinggi daripada tingkat sebelum pandemi sebesar 25,3 persen.
Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) 2023,[8] kelaparan di seluruh dunia berada pada tingkat sedang. Namun, Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan memiliki tingkat kelaparan yang serius pada GHI 27.[9][1] Eropa dan Asia Tengah memiliki skor GHI 2023 terendah, yaitu 6,1, yang termasuk dalam kategori rendah.
Menurut Joint Malnutrition Estimate 2023,[10] stunting telah mempengaruhi 148,1 juta (22,3%) dari semua anak di bawah usia lima tahun. Wasting terus mengalami stagnasi, dengan perkiraan 45 juta (6,8%) anak pada tahun 2022. Kejadian kelebihan berat badan/obesitas sedikit menurun sejak tahun 2020, dengan 37 juta (5,6%) anak terdampak pada tahun 2022 (Gambar 1).
Gambar 1: Prevalensi dan jumlah anak balita yang terkena dampak Stunting, Wasting, dan Kegemukan[11]
Angka stunting memang telah menurun selama 20 tahun terakhir. Namun, di beberapa wilayah tertentu, angka stunting pada balita masih tinggi, dengan Asia (76,6 juta) dan Afrika (63,1 juta) memiliki angka tertinggi. Angka stunting di Afrika Sub-Sahara telah meningkat, karena alasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan meningkatnya kerawanan pangan.[12] Wilayah yang paling parah terkena dampaknya adalah Asia Selatan, dengan prevalensi 30,7 persen, jauh lebih tinggi daripada prevalensi global sebesar 22 persen, di mana tiga dari 10 anak mengalami stunting.[13] Prevalensi rata-rata kelebihan berat badan adalah yang terendah di subkawasan Asia, yaitu 2,5. Prevalensi wasting di subkawasan Asia Selatan adalah 14,1 persen, lebih besar dari rata-rata global 6,7 persen.[14] Secara keseluruhan, keragaman pola makan, pendidikan ibu, dan tingkat kemiskinan keluarga merupakan faktor utama yang menjelaskan variasi tingkat stunting pada anak di Asia Selatan.[15] Selain itu, di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, stunting merupakan hasil dari gizi anak dan ibu yang tidak memadai serta sanitasi yang buruk.[16]
Di seluruh dunia, 45 juta (6,8 persen) anak di bawah usia lima tahun mengalami gizi buruk,[17] jauh lebih tinggi daripada target SDGs dan target Gizi Global yang masing-masing sebesar 3 persen dan 5 persen. Asia Selatan menyumbang 56 persen (25,1 juta) balita yang mengalami wasting dan sekitar 27 persennya tinggal di Afrika. Dari 31,6 juta anak yang terdampak wasting di Asia, hampir 80 persen tinggal di Asia Selatan. Bukti[18] dari Asia Selatan menunjukkan faktor-faktor seperti indeks massa tubuh ibu yang rendah, tinggi badan ibu yang pendek, sebagian besar rumah tangga berada di kuintil kekayaan terendah, dan kurangnya pendidikan ibu terkait dengan wasting pada balita.[19] The Lancet telah memperkirakan peningkatan wasting pada anak sebesar 14,3 persen (6,7 juta),[20] dengan sekitar 58 persen anak di Asia Selatan dan sekitar 22 persen di Afrika Sub-Sahara sebagai dampak dari COVID-19.
Obesitas pada balita dan orang dewasa terus meningkat. Beban kelebihan berat badan pada balita dan orang dewasa terus meningkat. Secara global, sekitar 37 juta (5,6 persen) balita mengalami kelebihan berat badan. Hampir setengah dari jumlah tersebut tinggal di Asia (17,7 juta); sebagian besar lainnya di Afrika (10,2 juta). Tren menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan di Oseania, Australia, dan Selandia Baru pada dekade antara tahun 2012 dan 2022. Jumlahnya meningkat dari 9,3 juta menjadi 13,9 juta di Oseania, dan dari 12,4 juta menjadi 19,3 juta anak di Australia dan Selandia Baru dalam satu dekade terakhir. Mayoritas wilayah berada di luar jalur untuk mencapai target yang ditetapkan untuk mengurangi obesitas pada anak-anak.
Di antara target Gizi Global, hanya pemberian ASI eksklusif yang tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mencapai setidaknya 50 persen pada tahun 2025 (Gambar 2).[21] Pada tahun 2021, 47,7 persen anak mendapatkan ASI eksklusif di seluruh dunia, dengan Asia Selatan, Afrika Timur, dan Asia Tenggara berada di atas rata-rata dunia, yaitu masing-masing 60,2, 59,1, dan 48,3 persen. Wilayah Amerika Utara, Oseania, dan Asia Barat berada di luar jalur dengan tidak adanya kemajuan atau tren yang memburuk untuk berat badan lahir rendah dan pemberian ASI eksklusif. Beberapa wilayah di Asia, Amerika Latin, dan Oseania menunjukkan tren yang memburuk untuk obesitas pada anak.[22]
Hampir 15 persen anak yang lahir di seluruh dunia memiliki berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).[24] Kemajuan dalam mengurangi berat badan lahir rendah telah terhenti dalam beberapa dekade terakhir. Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin adalah tiga wilayah utama dengan berat badan lahir rendah, masing-masing 24,4, 13,9, dan 9,6 persen. Upaya untuk menurunkan angka BBLR sebesar 30 persen pada tahun 2030 berjalan lambat. Kehamilan ganda,[25] infeksi, dan penyakit tidak menular[26] dapat menyebabkan BBLR dan hasil negatif seperti kematian neonatal, perkembangan kognitif yang buruk, dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan. Intervensi yang meningkatkan akses awal dan berkelanjutan terhadap perawatan prenatal dan layanan prenatal yang berkualitas,[27] konseling gizi, dan perawatan bayi baru lahir primer sangat penting untuk mencegah dan mengobati berat badan lahir rendah.
Obesitas pada orang dewasa terus meningkat di semua wilayah, meningkat tiga kali lipat selama empat dekade terakhir.[28] Lebih dari satu miliar orang di dunia mengalami obesitas – 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Jumlah ini terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 167 juta orang-dewasa dan anak-anak-akan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.[29] Di antara penyebab utama kematian di dunia, obesitas dan kelebihan berat badan menempati urutan kelima.[30] Hal ini juga meningkatkan faktor risiko penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker tertentu.[31]
Epidemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina, telah menyebabkan bencana pangan terburuk sejak Perang Dunia II, dengan 1,7 miliar orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, angka yang telah mencapai rekor tertinggi saat ini. Sebagai akibat dari gangguan rantai pasokan, terjadi pemborosan makanan karena permintaan yang lebih sedikit, dan petani yang tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak dibiarkan dengan hasil panen yang tidak terjual. Negara-negara yang mengalami kerawanan pangan lebih sering mengalami dampak yang parah akibat gangguan rantai pasokan. Pembatasan perjalanan dan penutupan fasilitas tenaga kerja untuk menangani epidemi berdampak pada siklus produksi pangan yang mengandalkan pekerja migran. Perang telah mengganggu produksi pertanian di wilayah tersebut, yang menyebabkan penurunan hasil panen dan pengungsian masyarakat pedesaan. Implikasi geopolitik telah bergema di seluruh pasar global, berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan utama.
Gambar 3 menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan produsen jagung, gandum, dan jelai yang signifikan, dengan rata-rata 27, 23, dan 15 persen dari ekspor seluruh dunia antara tahun 2016 dan 2020. Bahkan Program Pangan Dunia (World Food Programme), yang memasok 50 persen pasokan biji-bijian dari wilayah Ukraina-Rusia, saat ini sedang menghadapi kenaikan biaya yang tajam sebagai akibat dari upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasi krisis pangan global. Penurunan ekonomi telah memperburuk kesenjangan yang sudah ada sebelumnya dan mempengaruhi ketersediaan pangan.
Gambar 3: Pangsa Ekspor Global Ukraina dan Rusia, 2016-2020[32]
Untuk mengakhiri siklus kemiskinan antargenerasi dan memberantas semua jenis malnutrisi, para pembuat kebijakan harus mengintensifkan upaya mereka. Meningkatkan implementasi perawatan gizi yang berdampak tinggi dan spesifik di seluruh negara berpenghasilan rendah dan menengah diprediksi dapat mengurangi stunting hingga 40 persen dan menghasilkan manfaat ekonomi sekitar US$417 miliar. Ekonomi sebesar US$11 akan dihasilkan dari setiap US$1 yang diinvestasikan untuk mengurangi stunting. Di luar bidang pertanian dan kesehatan, lebih banyak pemain dan sektor yang harus terlibat. Untuk memerangi malnutrisi, pendekatan “sistem pangan” membutuhkan kebijakan komprehensif yang memperhitungkan penawaran dan permintaan. Untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, sangat penting untuk memperkuat tindakan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik saat ini maupun ketika krisis berlalu.
[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations. UN Report: Global hunger numbers rose to as many 828 million in 2021. https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-sofi-2022-fao/en
[3] Martins VJ, Toledo Florêncio TM, Grillo LP, do Carmo P Franco M, Martins PA, Clemente AP, Santos CD, de Fatima A Vieira M, Sawaya AL. Long-lasting effects of undernutrition. Int J Environ Res Public Health. 2011 Jun;8(6):1817-46. doi: 10.3390/ijerph8061817. Epub 2011 May 26. PMID: 21776204; PMCID: PMC3137999.
[4] United Nations. Transforming our world:the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda
[5] WHO. The WHO Acceleration Plan to STOP Obesity: progress from WHA 75. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/obesity/who-accelertaion-plan-to-stop-obesity-briefing.pdf
[6] FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2023. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Rome, FAO.https://doi.org/10.4060/cc3017en
[8] Global Hunger Index 2023. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2023.pdf
[9] GHI menilai jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi, tingkat wasting pada anak, tingkat stunting pada anak, dan tingkat kematian anak.
[10]UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Level and trends in child malnutrition: Key finding of the 2023 edition. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368038/9789240073791-eng.pdf?sequence=1
[12] Quamme, S. H., & Iversen, P. O. (2022). Prevalence of child stunting in Sub-Saharan Africa and its risk factors. Clinical Nutrition Open Science, 42, 49-61.
[13] UNICEF. ROSA Humanitarian Situation Report Mid Yeat 2022. https://www.unicef.org/documents/rosa-humanitarian-situation-report-mid-year-2022
[14] 2022 Global Nutrition Report. https://globalnutritionreport.org/reports/2022-global-nutrition-report/
[15] Krishna, A., Mejía‐Guevara, I., McGovern, M., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2018). Trends in inequalities in child stunting in South Asia. Maternal & child nutrition, 14, e12517.
[16] Smith, L. C., & Haddad, L. (2015). Reducing child undernutrition: past drivers and priorities for the post-MDG era. World Development, 68, 180-204.
[17] UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Level and trends in child malnutrition: Key finding of the 2023 edition. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368038/9789240073791-eng.pdf?sequence=1
[18] Li, Z., Kim, R., Vollmer, S., & Subramanian, S. V. (2020). Factors associated with child stunting, wasting, and underweight in 35 low-and middle-income countries. JAMA network open, 3(4), e203386-e203386.
[19] Harding, K. L., Aguayo, V. M., & Webb, P. (2018). Factors associated with wasting among children under five years old in South Asia: Implications for action. PloS one, 13(7), e0198749.
[20] Headey, D., Heidkamp, R., Osendarp, S., Ruel, M., Scott, N., Black, R., … & Walker, N. (2020). Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. The Lancet, 396(10250), 519-521.
[23] FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets Across The Rural-Urban Continuum. https://www.fao.org/3/cc3017en/online/cc3017en.html
[25] Larroque, B., Bertrais, S., Czernichow, P., & Léger, J. (2001). School difficulties in 20-year-olds who were born small for gestational age at term in a regional cohort study. Pediatrics, 108(1), 111-115.
[26] Risnes, K. R., Vatten, L. J., Baker, J. L., Jameson, K., Sovio, U., Kajantie, E., … & Bracken, M. B. (2011). Birthweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis. International journal of epidemiology, 40(3), 647-661.
[27] Unicef. Saving lives and giving newborns the best start: https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Saving-lives-and-giving-newborns-the-best-start.pdf
[28] World Health Organization. Obesity and overweight. 9 Juni 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
[29] World Health Organization. World Obesity Day 2022- Accelerating action to stop obesity. 4 Maret 2022. https://www.who.int/news/item/04-03-2022-world-obesity-day-2022-accelerating-action-to-stop-obesity
[30] The European Association for the Study of Obesity. https://easo.org/#:~:text=65%25%20of%20the%20world%E2%80%99s%20population,of%20being%20overweight%20or%20obese.
[31] World Health Organization. Obesity and overweight. 9 Juni 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
[32] Felix Ritcher. Why the War in Ukraine Threatens Global Food Security. Statista. 11 April 2022. https://www.statista.com/chart/27225/russian-and-ukrainian-share-of-global-crop-exports/
AS menghadapi perpecahan politik yang semakin dalam dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Hal ini menandakan pemilihan umum yang tidak stabil dengan implikasi domestik dan internasional yang signifikan.
Amerika Serikat (AS) akan memilih presiden berikutnya pada bulan November 2024, menandai titik kritis dalam politik Amerika. Menjelang pemilihan yang sangat penting ini telah dipengaruhi secara dramatis oleh kontroversi domestik dan peristiwa geopolitik yang sedang berlangsung. Di dalam partai Republik, calon yang diperkirakan akan menjadi calon presiden, Donald Trump, menghadapi tantangan hukum yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam politik kepresidenan modern. Sementara itu, isu-isu kebijakan luar negeri yang menonjol seperti perang yang sedang berlangsung di Ukraina, perang Hamas melawan Israel pada Oktober 2022, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 yang penuh gejolak, dan meningkatnya ketegangan kekuatan besar dengan Tiongkok telah membentuk kekhawatiran para pemilih. Untuk memahami dinamika politik domestik yang rapuh di AS, kita perlu menelaahnya dengan latar belakang perkembangan internasional yang penuh konsekuensi ini. Setiap analisis tentang pemilu 2024 harus mempertimbangkan bagaimana kontroversi domestik seputar para kandidat, terutama di kalangan Partai Republik, dikombinasikan dengan realitas geopolitik yang terus berkembang, dapat berinteraksi untuk membentuk perlombaan utama dan hasilnya. Pemilu ini mungkin memiliki implikasi jangka panjang bagi peran Amerika di panggung global dan lintasan politik domestiknya.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan ketat dalam pemilihan presiden tahun 2024 antara Joe Biden dan Donald Trump, dengan Biden unggul di kalangan pemilih yang tidak berpartisipasi pada tahun 2020. Sementara itu, Biden telah menghadapi berbagai tantangan termasuk protes atas konflik Israel-Gaza dan hambatan dari Partai Republik dalam reformasi imigrasi dan bantuan Ukraina tanpa kebijakan perbatasan yang lebih ketat. Dinamika ini menggarisbawahi kerentanan Biden dengan pemilih progresif yang menginginkan lebih banyak kebijakan sayap kiri tentang Israel dan imigrasi dan pemilih swing yang peduli dengan keamanan perbatasan.[1] Untuk Trump, meskipun banyak anggota Partai Republik yang awalnya lebih memilih calon alternatif, dukungannya yang bertahan sekarang mencakup hampir dua pertiga dari partai.[2] Ketahanan ini terlepas dari sidang dengar pendapat pada tanggal 6 Januari dan masalah hukum yang mencerminkan kesetiaan yang berkelanjutan di antara para pemilihnya. Pada akhirnya, nasib para kandidat mungkin bergantung pada konteks politik dan ekonomi yang lebih luas. Fenomena global seperti meningkatnya populisme dan pengetatan kebijakan perdagangan dan imigrasi dapat menguntungkan kandidat sayap kanan seperti Trump.[3] Namun, memburuknya kondisi ekonomi atau “kejutan Oktober” sebelum pemilu juga dapat menggeser persaingan.[4]
Menjelang pemilihan pendahuluan calon presiden dari Partai Republik tahun 2024, Donald Trump memimpin secara nasional atas para pesaingnya dari dalam partai. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Trump meraih lebih dari 60 persen dukungan di antara para pemilih Partai Republik dan mengalahkan para penantang terdekatnya, Ron DeSantis dan Nikki Haley, dengan selisih lebih dari 40 poin persentase.[5] DeSantis dan Haley masing-masing hanya mendapatkan 10-15 persen dukungan, sementara kandidat yang lebih rendah profilnya seperti Vivek Ramaswamy merana di kisaran 4 persen. Dukungan mayoritas Trump tetap bertahan bahkan ketika disurvei dalam pertarungan hipotetis head-to-head melawan kandidat anti-Trump yang terkonsolidasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontroversi seputar Trump, ia tetap memiliki basis yang sangat setia di antara para pemilih Partai Republik.[6] Trump tampaknya berada di posisi yang tepat untuk menyapu bersih nominasi GOP kecuali jika basis dukungan Partai Republik yang luas runtuh.[7]
Donald Trump menghadapi berbagai kontroversi dan investigasi yang menimbulkan ketidakpastian atas ambisi politiknya di tahun 2024. Retorika yang menghasut terus membangkitkan demagog historis, baru-baru ini menyamakan imigran dengan “racun” dalam “darah” bangsa dengan cara yang mengingatkan kita pada propaganda Nazi.[8] Meskipun bahasa polarisasi seperti itu membangkitkan basis populis Trump yang setia, namun hal ini menandakan ekstremisme yang semakin tidak sejalan dengan politik arus utama. Retorika ini memperparah kerentanan hukum Trump, karena ia menghadapi lebih dari 90 dakwaan kriminal atas subversi pemilu dan menghasut pemberontakan Capitol pada tanggal 6 Januari.[9] Dengan dua pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah menodai rekornya, tuduhan-tuduhan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai elektabilitas Trump dan kesesuaiannya untuk menjabat.[10] Gaya politik Trump yang keras dan kasar meningkatkan daya tariknya di mata orang luar. Trump mewakili kekuatan unik yang mengganggu dalam politik Amerika,[11] namun masa depannya kini bergantung pada peristiwa-peristiwa tak terduga yang dapat menjungkirbalikkan ambisinya. Pengabaian Trump terhadap peraturan yang kurang ajar justru mendukung posisinya di antara para pendukungnya yang mengagumi proyeksi ketangguhan maskulin dan selera untuk melanggar norma-norma.
Putusan Colorado
Keputusan terobosan Mahkamah Agung Colorado yang menyatakan bahwa Donald Trump tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden di bawah ‘klausul diskualifikasi’ Amandemen ke-14 memiliki implikasi yang sangat besar.[12] Meskipun sebelumnya tidak ada pengadilan yang melarang seorang kandidat berdasarkan ketentuan ini, interpretasi Colorado bahwa tindakan Trump di sekitar tanggal 6 Januari merupakan pemberontakan menghadirkan ancaman hukum yang signifikan terhadap ambisinya di tahun 2024. Dalam peristiwa episodik berikutnya, sekretaris negara bagian Maine, yang merupakan petugas pemilu tertinggi, mengikuti garis yang sama dan mendiskualifikasi Trump dari pemilihan pendahuluan 2024 di negara bagian tersebut.[13] Trump hampir pasti akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung AS. Namun, hasilnya belum pasti mengingat susunan hakim Mahkamah Agung yang konservatif. Sebagian besar hakim saat ini ditunjuk oleh presiden dari Partai Republik, termasuk tiga hakim yang ditunjuk oleh Trump sendiri.[14] Keseimbangan ideologis ini pada awalnya menunjukkan bahwa Pengadilan dapat membatalkan penerapan baru Amandemen ke-14 di Colorado. Namun, Hakim Agung John Roberts terbukti kurang dapat diprediksi dalam kasus-kasus besar.[15] Penolakan Pengadilan baru-baru ini untuk menghentikan penyelidikan kriminal DOJ terhadap Trump juga mengindikasikan keengganan peradilan untuk memberikan kekebalan menyeluruh. Pada akhirnya, putusan Colorado menggarisbawahi wilayah konstitusional yang belum dipetakan dan ambiguitas penegakan hukum seputar diskualifikasi baru terhadap mantan presiden. Meskipun keberlakuan putusan tersebut secara nasional masih diragukan, putusan ini menyoroti risiko Amandemen ke-14 bagi Trump yang dapat memperoleh daya tarik di pengadilan negara bagian lain. Keputusan Mahkamah Agung Colorado yang mendiskualifikasi Trump dari pemungutan suara di bawah Amandemen ke-14 menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit menjelang tahun 2024. Keputusan yang menentang Trump dapat membuat marah para pendukungnya, sementara keputusan yang mendukungnya dapat merusak kepercayaan terhadap integritas pengadilan. Di luar itu, masih ada pertanyaan apakah diskualifikasi merupakan masalah hukum atau politik.
Bahkan di tengah tingginya jumlah pemilih, orang Amerika memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap politik dan politisi.[16] Biden menghadapi ketidakpuasan publik atas isu-isu seperti Gaza, pembagian bantuan Ukraina, dan imigrasi. Mengenai Gaza, Biden telah menghadapi protes yang menuntut tindakan yang lebih tegas untuk menahan operasi militer Israel terhadap Hamas.[17] Namun, memberikan tekanan berisiko mengasingkan para pemilih pro-Israel. Di Ukraina, hampir setengah dari anggota Partai Republik percaya bahwa bantuan AS berlebihan, yang mencerminkan kelelahan perang dan sentimen isolasionis.[18] Hal ini mengancam dukungan untuk melanjutkan bantuan untuk melawan agresi Rusia. Sementara itu, upaya reformasi imigrasi liberal Biden terhenti karena tuntutan GOP untuk meningkatkan keamanan perbatasan sebagai prasyarat untuk kerja sama.[19] Di sini, Biden harus menyeimbangkan sayap progresif partainya sendiri yang mendukung kebijakan yang lebih lunak dengan para swing voters yang peduli dengan migrasi tidak berdokumen. Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang rumit ini, Biden telah berjuang untuk mendamaikan perpecahan ideologis di dalam partainya dan di antara para pemilih yang lebih luas. Pilihan kebijakannya masih terkendala oleh prioritas yang berbenturan dalam isu-isu emosional yang tidak memiliki konsensus. Menjelang pemilu 2024, Amerika menghadapi perpecahan politik yang semakin dalam dan ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan. Ketidakpastian hukum mengganggu Trump sementara rasa frustrasi membatasi Biden. Keduanya menghadapi faksionalisme dalam koalisi mereka. Hal ini menandakan pemilihan yang tidak stabil dengan implikasi yang signifikan. Secara lebih luas, pemilu ini akan mengukur komitmen pemilih terhadap prinsip-prinsip demokrasi versus dorongan otoriter. Meskipun pemenang akhirnya masih belum pasti, 2024 menjanjikan untuk membentuk kembali agenda partai dan lintasan Amerika. Momen penting ini akan menguji daya tahan aliansi dan mengguncang asumsi-asumsi tentang pemilih. Panggung telah disiapkan untuk pertarungan yang menentukan dengan dampak yang bertahan lama.
[1] Alexander Bolton. Biden faces battle with Democratic base over Israel, Ukraine, border. The Hill. 18 Desember 2023. https://thehill.com/homenews/administration/4364771-biden-faces-battle-with-democratic-base-over-israel-ukraine-border/
[2] Pew Research Center. In GOP Contest, Trump Suppoprters Stand Out for Dislike of Compromise. 14 Desember 2023. https://www.pewresearch.org/politics/2023/12/14/in-gop-contest-trump-supporters-stand-out-for-dislike-of-compromise/
[4] Scottie Andrew. Hoe the phrase óctober surprise’entered the political lexicon. CNN. 2 Oktober 2020. https://edition.cnn.com/2020/10/02/politics/october-surprise-what-is-trnd/index.html
[5] Project Five Thirty Eight. Who’s ahead in the national polls?. 21 Januari 2024. https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-primary-r/2024/national/
[6] Edward Lempinen. Despite drift toward authoritarianism, Trump voters stay loyal. Why?. 7 Desember 2020. Berkeley News. https://news.berkeley.edu/2020/12/07/despite-drift-toward-authoritarianism-trump-voters-stay-loyal-why
[7] Pew Research Center. In GOP Contest, Trump Suppoprters Stand Out for Dislike of Compromise. 14 Desember 2023. https://www.pewresearch.org/politics/2023/12/14/in-gop-contest-trump-supporters-stand-out-for-dislike-of-compromise/
[9] Derek Hawkins & Nick Mourtoupalas . Breaking down the 91 charges Trump faces in his four indictments. The Washington Post.3 Agustus 2023. https://www.washingtonpost.com/politics/2023/trump-charges-jan-6-classified-documents/
[10] Lauren Gambino. Donald Trump impeached a second time over mob attack on US Capitol. The Guardian. 13 Januari 2021. https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/13/trump-impeached-again-president-history-capitol-attack
[11]Robert Reich.. Is the fever of Trumpism starting to break ?. The Guardian. 3 Oktober 2023. https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/03/donald-trump-supporters-judges-prosecutors
[12] Brandon Drenon. Colorado’s top court disqualified Trump-will the Supreme Court overrule?. BBC. 22 Desember 2023. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-67752010
[13] Marshal Cohen. Maine’s top election official removes Trumpfrom 2024 primary ballot. CNN. 29 Desember 2023. https://edition.cnn.com/2023/12/28/politics/trump-maine-14th-amendment-ballot/index.html
[14] Adan Liptak. New Trump Cases Shadowed by Rocky Relationship With Supreme Court. The New York Times. 21 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/21/us/politics/trump-supreme-court.html
[15] Michael C.Dorf. The Evolution of Chief Justice John Roberts. Verdict. 15 Februari 2022. https://verdict.justia.com/2022/02/15/the-evolution-of-chief-justice-john-roberts
[16] Pew Research Center. Americans’ Dismal Views of the Nation’s Politics. 19 September 2023. https://www.pewresearch.org/politics/2023/12/08/americans-views-of-the-israel-hamas-war/
[17] Pew Research Center. Americans’ Views of the Israel-Hamas War. 8 Desember 2023. https://www.pewresearch.org/politics/2023/12/08/americans-views-of-the-israel-hamas-war/
[18] Andy Cerda. Abouth half of Republicans now say the U.S. is providing too much aid to Ukraine. Pew Research Center. 8 Desember 2023. https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/12/08/about-half-of-republicans-now-say-the-us-is-providing-too-much-aid-to-ukraine/
[19] Lisa Mascaro, Stephen Groves & Rebecca Santana. Congress is eying immingration limits as GOP demands border changes in swap for Biden overseas aid. AP News. 30 November 2023. https://apnews.com/article/biden-immigration-border-security-asylum-872a1e126677d7e203bb51bdb23a7975
