China telah mengintegrasikan penggunaan drone pertanian, robotika, dan Artificial Intelligence (AI) ke dalam sektor agrikultur sebagaimana ditegaskan dalam Dokumen Nomor 1 Tahun 2026 serta rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Five Year Plan) Kelima Belas periode 2026 hingga 2030. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi pertanian diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga produktivitas pangan nasional.
Meskipun demikian, kemajuan teknologi tersebut tetap menghadapi keterbatasan yang tidak dapat diatasi melalui inovasi digital semata, yaitu kondisi geografis. China menanggung sekitar seperlima populasi dunia, tetapi hanya memiliki sekitar 9 persen lahan subur dan 6 persen cadangan air tawar global. Kondisi tersebut menyebabkan rata rata setiap penduduk hanya memiliki sekitar 1,29 mu atau setara dengan sekitar 860 meter persegi lahan garapan per kapita sehingga ruang untuk memperluas produksi pertanian secara konvensional menjadi sangat terbatas.
Keterbatasan sumber daya lahan tersebut mendorong pemerintah China mempertahankan kebijakan yang dikenal sebagai red line atau garis merah, yaitu ketentuan mengenai batas minimal 1,8 miliar mu lahan subur yang mulai diterapkan sejak 2006. Kebijakan ini dipertahankan secara ketat karena dipandang sebagai fondasi utama bagi keamanan pangan nasional. Produksi biji bijian pada 2025 mencapai sekitar 1,43 triliun jin atau setara dengan sekitar 715 juta ton. Pemerintah kemudian menaikkan target produksi menjadi sekitar 1,45 triliun jin atau sekitar 725 juta ton pada 2030 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Belas.
Meskipun target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah, berbagai pemodelan ekonomi memperkirakan tingkat swasembada biji bijian China pada 2030 hanya akan berada sedikit di atas 90 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target produksi nasional dan kebutuhan konsumsi dalam negeri sehingga tujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan secara mandiri masih sulit diwujudkan.
Ketergantungan terhadap impor pangan paling jelas terlihat pada komoditas kedelai yang hingga kini masih menjadi titik lemah sistem pangan China. Sebagai importir kedelai terbesar di dunia, China diperkirakan mengimpor lebih dari 110 juta ton kedelai sepanjang 2025. Brasil menempati posisi sebagai pemasok utama dengan pangsa sekitar 71 persen, sedangkan Amerika Serikat tetap menjadi pemasok penting meskipun hubungan perdagangan kedua negara beberapa kali mengalami ketegangan.
Di sisi lain, Rusia dan Kazakhstan mulai memainkan peran yang semakin besar sebagai pemasok alternatif melalui kebijakan diversifikasi impor yang bertujuan mengurangi risiko geopolitik. Total impor biji bijian China diperkirakan setara dengan sekitar 21 persen produksi domestiknya sehingga menunjukkan bahwa narasi swasembada pangan nasional masih sangat bergantung pada stabilitas rantai pasok internasional.
Ketahanan pangan dalam konteks tersebut tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan produksi pertanian, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari strategi geopolitik China. Ketergantungan terhadap impor kedelai dan berbagai komoditas pangan strategis menjelaskan mengapa Beijing sangat sensitif terhadap dinamika hubungan dagang dengan Washington.
Kondisi yang sama juga menjelaskan mengapa investasi Belt and Road Initiative (BRI) semakin diarahkan pada pembangunan pelabuhan, jaringan logistik, serta infrastruktur perdagangan di kawasan Amerika Selatan dan Eurasia. Hubungan kerja sama pertanian dengan Rusia juga berkembang seiring meningkatnya kemitraan strategis kedua negara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi keamanan nasional komprehensif China yang ditempatkan sejajar dengan energi, teknologi, dan semikonduktor.
Dokumen Nomor 1 Tahun 2026 juga memperkenalkan kebijakan yang menekankan koordinasi antara impor pertanian dan peningkatan produksi domestik. Rumusan kebijakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah China menyadari impor pangan masih menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, fokus kebijakan bergeser dari upaya menghapus ketergantungan impor menjadi pengelolaan risiko agar pasokan pangan tetap terjaga dalam berbagai situasi.
Dokumen tersebut juga memperluas penggunaan drone, robotika, dan Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari modernisasi pertanian nasional. Pemanfaatan teknologi memang mampu meningkatkan efisiensi penanaman, pemupukan, maupun deteksi dini terhadap serangan hama. Akan tetapi, teknologi tidak dapat menggantikan fungsi lahan pertanian, ketersediaan air, maupun stabilitas iklim yang menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Pengalaman historis China menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi politik yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan ekonomi. Trauma akibat kelaparan besar pada masa lalu membentuk cara pandang pemerintah bahwa gangguan terhadap pasokan pangan dapat berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan legitimasi negara. Atas dasar tersebut, investasi besar besaran dalam teknologi pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi terhadap kerentanan struktural yang berasal dari keterbatasan lahan, tekanan jumlah penduduk, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
Perkembangan tersebut membawa implikasi yang semakin besar terhadap sistem pangan global. Upaya China memperluas sumber impor dari Brasil, Rusia, Kazakhstan, serta berbagai negara mitra dalam Belt and Road Initiative (BRI) menunjukkan bahwa perdagangan pangan semakin dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik. Pola tersebut berpotensi membentuk konfigurasi baru dalam perdagangan komoditas pertanian internasional yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas.
Pertanyaan mengenai siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan China sebagaimana pernah dikemukakan oleh analis lingkungan Amerika Serikat pada 1995 kini berkembang menjadi pertanyaan yang lebih strategis, yaitu sejauh mana kerentanan pangan akan memengaruhi pembentukan aliansi ekonomi dan keseimbangan geopolitik dunia pada dekade mendatang.
Berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia kini menempati posisi ketiga tertinggi dalam hal tingkat kelaparan di Asia Tenggara. Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (GHI), Indonesia mendapatkan skor 16,9, yang menunjukkan “tingkat kelaparan sedang.” Indonesia berada di bawah Laos dengan skor 19,8, sementara Timor Leste berada di posisi pertama dengan skor 27. Meski menempati posisi ketiga tertinggi di Asia Tenggara, skor GHI Indonesia sejatinya telah menunjukkan tren perbaikan. Pada tahun 2000, bermula dengan skor yang mencapai 25,7, naik menjadi 28,2 pada tahun 2008, kemudian turun menjadi 18,3 pada tahun 2016.
Dalam menentukan skor, GHI menggunakan empat indikator yaitu persentase populasi yang tidak mendapat cukup kalori untuk memenuhi kebutuhan dasar, jumlah anak di bawah lima tahun yang mengalami pertumbuhan terhambat karena kekurangan gizi, jumlah anak di bawah lima tahun yang memiliki berat badan terlalu rendah tidak sebanding dengan tinggi badan mereka, menunjukkan malnutrisi akut, serta angka kematian anak di bawah lima tahun yang mencerminkan kondisi kesehatan umum dan akses terhadap layanan kesehatan.
Tingkat kelaparan tentunya akan berjalan beriringan dengan ketahanan pangan suatu negara. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian global dan dampak konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi rantai pasok. Selain dari konflik, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), ancaman “neraka iklim,” yaitu suhu ekstrem akibat perubahan iklim juga akan mempengaruhi ketersediaan pangan global, yang diperkirakan akan meningkatkan kelaparan.
Prioritas Ketahanan Pangan Presiden RI
Dalam pidato Presiden perdana presiden RI ke-8 (20/10), Prabowo Subianto menyampaikan salah satu komitmennya dalam penekanan bahwa persatuan nasional dan ketahanan pangan akan menjadi prioritas dalam utama pemerintahannya. Prabowo menegaskan bahwa semua sumber daya alam Indonesia akan dikelola untuk kepentingan rakyat, dan menyoroti pentingnya memperhatikan masyarakat yang terpinggirkan, seperti petani dan nelayan, serta berjanji bahwa subsidi pemerintah akan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Ia juga menekankan komitmennya untuk memastikan setiap keluarga Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi setidaknya sekali sehari dan meyakini bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan dan siap jadi lumbung pangan dunia.
Ketahanan Pangan dalam Konteks Keamanan Manusia
Ketahanan pangan (food security) merupakan salah satu dari isu krusial dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam konteks keamanan manusia (human security). Keamanan manusia berfokus pada perlindungan individu dari berbagai ancaman, baik fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mencakup hak dasar seperti akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ketahanan pangan kemudian menjadi salah satu komponen utama keamanan manusia karena kelaparan dan kekurangan gizi dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.
Dalam konteks Indonesia, laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Global Hunger Index (GHI) mengungkapkan tantangan ketahanan pangan yang masih di hadapi Indonesia. Meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun, Indonesia masih menghadapi tingkat kelaparan yang “sedang”.
Dalam konteks keamanan manusia, ketahanan pangan dapat berkaitan erat dengan hak dasar manusia untuk hidup layak. Akses yang tidak memadai terhadap pangan bergizi dan berkualitas akan menurunkan kualitas hidup, meningkatkan ketidaksetaraan, dan memperburuk kerawanan sosial. Keamanan manusia, mencakup perlindungan individu dari kelaparan, malnutrisi, dan ancaman terhadap kesehatan yang timbul akibat kekurangan pangan.
Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia
Seperti yang dipaparkan sebelumnya, konflik yang sedang berlangsung di Rusia dan Ukraina serta ketidakstabilan di Timur Tengah memiliki dampak terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini terjadi karena Rusia dan Ukraina adalah dua negara eksportir utama gandum, minyak nabati, dan beberapa komoditas pangan lainnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika rantai pasok terganggu, harga komoditas-komoditas ini naik, sehingga menyebabkan harga pangan di Indonesia melonjak. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk mengakses pangan.
Indonesia yang dikenal dengan letak geografis di cincin api, menandakan wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, dan sangat rentan terhadap perubahan iklim juga menjadi tantangan serius. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memengaruhi pola tanam dan produktivitas pangan, sehingga mengganggu stabilitas pasokan pangan domestik. Tidak hanya itu, ancaman kenaikan permukaan laut juga membahayakan wilayah-wilayah pesisir yang menjadi basis produksi pangan, terutama pertanian dan perikanan.
Ketahanan pangan juga terkait erat dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Ekonom Ferry Latuhihin menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan untuk mencegah gangguan pasokan dan menjaga stabilitas harga, yang dapat mempengaruhi inflasi, karena kenaikan harga pangan dapat meningkatkan kemiskinan dan kerawanan sosial. Kenaikan harga komoditas pokok seperti beras, jagung, dan daging memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Di sisi lain, stabilitas harga pangan sangat diperlukan untuk menjaga keamanan ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan.
Masalah malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak, juga harus menjadi perhatian utama dalam ketahanan pangan, karena malnutrisi dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan mental anak-anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap pangan bergizi bagi kelompok rentan.
Seluruh tantangan yang ada sejalan juga dengan pendapat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, yang menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan untuk memastikan kecukupan pangan di tengah gangguan rantai pasok global. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat cadangan pangan, termasuk beras, jagung, dan komoditas lainnya untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
Langkah Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan
Untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan global, langkah-langkah strategis sangat perlu diterapkan di tingkat nasional. Untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri, dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memastikan ketersediaan pangan di tengah gangguan rantai pasok global, peningkatan produksi pangan lokal, seperti padi, jagung, dan komoditas lainnya, akan menjadi langkah dalam menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah harus fokus pada penyediaan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan akses terhadap teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan.
Setelah peningkatan produksi, pemerintah harus terus memperkuat cadangan pangan nasional, sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pangan. Penguatan cadangan ini tidak hanya penting untuk menghadapi situasi darurat, tetapi Kembali lagi, juga akan berguna untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global yang sering kali tidak stabil. Selain itu, cadangan pangan yang kuat juga dapat digunakan untuk menstabilkan harga ketika terjadi kenaikan yang tidak wajar.
Kebijakan subsidi yang tepat sasaran juga akan membantu kelompok rentan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pangan yang bergizi. Selain itu, dukungan kepada petani dan nelayan juga penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan menjaga keberlanjutan sistem pangan Indonesia. Peneliti Next Policy Dwi Raihan beranggapan Prabowo cukup ambisius, dengan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan mimpi swasembada pangannya. Sementara menurut Eliza Mardian, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Ia meyakini mimpi Prabowo dapat tercapai, asalkan ada kebijakan baru dari Prabowo, dengan menekankan kunci yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, melainkan harus ikut memperhatikan kesejahteraan petani.
Mengingat dampak perubahan iklim yang juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, langkah adaptasi juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Hal ini termasuk pengembangan teknologi pertanian, peningkatan infrastruktur irigasi, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Kebijakan pemerintah sebelumnya seperti bantuan-bantuan yang sifatnya personal, akan percuma jika tidak didukung dengan infrastruktur yang baik.
Pada akhirnya, ketahanan pangan menjadi krusial dalam konteks keamanan manusia, terutama di negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan perbaikan dalam Indeks Kelaparan Global, tantangan ketahanan pangan tetap ada. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif. Di Tengah krisis global, semoga komitmen pemerintahan baru Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik dan memastikan keamanan manusia di seluruh lapisan Masyarakat. Rencana program seperti pemberian makanan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil diharapkan dapat berlaku dengan efektif dalam membantu meningkatkan gizi masyarakat, dan mencakup lebih banyak kelompok rentan serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi setiap hari.
Dunia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan, mulai dari perubahan iklim dan penipisan sumber daya hingga kesenjangan ekonomi dan ketegangan geopolitik. Tantangan-tantangan ini menimbulkan hambatan besar dalam memastikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang. Sekitar 924 juta orang (11,7 persen dari populasi dunia) menghadapi kerawanan pangan akut – meningkat 207 juta orang sejak pandemi.[1] Meskipun telah ada kemajuan selama beberapa dekade, dunia masih bergulat dengan tiga tantangan, yaitu kekurangan gizi, kelebihan berat badan/obesitas, dan kekurangan gizi yang berkaitan dengan pola makan dan mikronutrien. Perjuangan melawan kelaparan dan kerawanan pangan akan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terarah, terutama di Asia dan Afrika Sub-Sahara,[2] di mana populasi terbesar di dunia menderita kelaparan kronis. Mengurangi kekurangan gizi memiliki implikasi yang luas bagi kesehatan dan pengurangan kemiskinan.[3]
Enam target gizi global telah ditetapkan dengan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2.2: “Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi”. Target WHA telah diperpanjang hingga tahun 2030 untuk menyelaraskan dengan Agenda SDG 2030.[4] Mengingat meningkatnya prevalensi obesitas pada orang dewasa dan PTM (Penyakit Tidak Menular),[5] target WHA ditetapkan untuk menghentikan peningkatan obesitas pada orang dewasa dan dengan demikian mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sebesar 25 persen pada tahun 2025.
Sekitar 735 juta orang atau 9,2 persen dari populasi global mengalami kekurangan gizi. Afrika memiliki tingkat kelaparan tertinggi-hampir 20 persen-dibandingkan dengan Asia (8,5 persen), Amerika Latin dan Karibia (6,5 persen), dan Oseania (7,0 persen). Hampir 600 juta orang diperkirakan akan menderita kekuranga n gizi kronis pada tahun 2030,[6] menggarisbawahi kesulitan yang sangat besar dalam mencapai tujuan SDG untuk mengakhiri kelaparan. Sekitar 23 juta orang lainnya telah terdampak akibat perang di Ukraina. Demikian pula, hampir 119 juta lainnya terkena dampak akibat epidemi dan konflik. Prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah secara global tetap stabil selama dua tahun berturut-turut setelah peningkatan substansial dari tahun 2019 ke 2020,[7] namun, masih jauh lebih tinggi daripada tingkat sebelum pandemi sebesar 25,3 persen.
Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) 2023,[8] kelaparan di seluruh dunia berada pada tingkat sedang. Namun, Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan memiliki tingkat kelaparan yang serius pada GHI 27.[9][1] Eropa dan Asia Tengah memiliki skor GHI 2023 terendah, yaitu 6,1, yang termasuk dalam kategori rendah.
Menurut Joint Malnutrition Estimate 2023,[10] stunting telah mempengaruhi 148,1 juta (22,3%) dari semua anak di bawah usia lima tahun. Wasting terus mengalami stagnasi, dengan perkiraan 45 juta (6,8%) anak pada tahun 2022. Kejadian kelebihan berat badan/obesitas sedikit menurun sejak tahun 2020, dengan 37 juta (5,6%) anak terdampak pada tahun 2022 (Gambar 1).
Gambar 1: Prevalensi dan jumlah anak balita yang terkena dampak Stunting, Wasting, dan Kegemukan[11]
Angka stunting memang telah menurun selama 20 tahun terakhir. Namun, di beberapa wilayah tertentu, angka stunting pada balita masih tinggi, dengan Asia (76,6 juta) dan Afrika (63,1 juta) memiliki angka tertinggi. Angka stunting di Afrika Sub-Sahara telah meningkat, karena alasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan meningkatnya kerawanan pangan.[12] Wilayah yang paling parah terkena dampaknya adalah Asia Selatan, dengan prevalensi 30,7 persen, jauh lebih tinggi daripada prevalensi global sebesar 22 persen, di mana tiga dari 10 anak mengalami stunting.[13] Prevalensi rata-rata kelebihan berat badan adalah yang terendah di subkawasan Asia, yaitu 2,5. Prevalensi wasting di subkawasan Asia Selatan adalah 14,1 persen, lebih besar dari rata-rata global 6,7 persen.[14] Secara keseluruhan, keragaman pola makan, pendidikan ibu, dan tingkat kemiskinan keluarga merupakan faktor utama yang menjelaskan variasi tingkat stunting pada anak di Asia Selatan.[15] Selain itu, di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, stunting merupakan hasil dari gizi anak dan ibu yang tidak memadai serta sanitasi yang buruk.[16]
Di seluruh dunia, 45 juta (6,8 persen) anak di bawah usia lima tahun mengalami gizi buruk,[17] jauh lebih tinggi daripada target SDGs dan target Gizi Global yang masing-masing sebesar 3 persen dan 5 persen. Asia Selatan menyumbang 56 persen (25,1 juta) balita yang mengalami wasting dan sekitar 27 persennya tinggal di Afrika. Dari 31,6 juta anak yang terdampak wasting di Asia, hampir 80 persen tinggal di Asia Selatan. Bukti[18] dari Asia Selatan menunjukkan faktor-faktor seperti indeks massa tubuh ibu yang rendah, tinggi badan ibu yang pendek, sebagian besar rumah tangga berada di kuintil kekayaan terendah, dan kurangnya pendidikan ibu terkait dengan wasting pada balita.[19] The Lancet telah memperkirakan peningkatan wasting pada anak sebesar 14,3 persen (6,7 juta),[20] dengan sekitar 58 persen anak di Asia Selatan dan sekitar 22 persen di Afrika Sub-Sahara sebagai dampak dari COVID-19.
Obesitas pada balita dan orang dewasa terus meningkat. Beban kelebihan berat badan pada balita dan orang dewasa terus meningkat. Secara global, sekitar 37 juta (5,6 persen) balita mengalami kelebihan berat badan. Hampir setengah dari jumlah tersebut tinggal di Asia (17,7 juta); sebagian besar lainnya di Afrika (10,2 juta). Tren menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan di Oseania, Australia, dan Selandia Baru pada dekade antara tahun 2012 dan 2022. Jumlahnya meningkat dari 9,3 juta menjadi 13,9 juta di Oseania, dan dari 12,4 juta menjadi 19,3 juta anak di Australia dan Selandia Baru dalam satu dekade terakhir. Mayoritas wilayah berada di luar jalur untuk mencapai target yang ditetapkan untuk mengurangi obesitas pada anak-anak.
Di antara target Gizi Global, hanya pemberian ASI eksklusif yang tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mencapai setidaknya 50 persen pada tahun 2025 (Gambar 2).[21] Pada tahun 2021, 47,7 persen anak mendapatkan ASI eksklusif di seluruh dunia, dengan Asia Selatan, Afrika Timur, dan Asia Tenggara berada di atas rata-rata dunia, yaitu masing-masing 60,2, 59,1, dan 48,3 persen. Wilayah Amerika Utara, Oseania, dan Asia Barat berada di luar jalur dengan tidak adanya kemajuan atau tren yang memburuk untuk berat badan lahir rendah dan pemberian ASI eksklusif. Beberapa wilayah di Asia, Amerika Latin, dan Oseania menunjukkan tren yang memburuk untuk obesitas pada anak.[22]
Hampir 15 persen anak yang lahir di seluruh dunia memiliki berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).[24] Kemajuan dalam mengurangi berat badan lahir rendah telah terhenti dalam beberapa dekade terakhir. Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin adalah tiga wilayah utama dengan berat badan lahir rendah, masing-masing 24,4, 13,9, dan 9,6 persen. Upaya untuk menurunkan angka BBLR sebesar 30 persen pada tahun 2030 berjalan lambat. Kehamilan ganda,[25] infeksi, dan penyakit tidak menular[26] dapat menyebabkan BBLR dan hasil negatif seperti kematian neonatal, perkembangan kognitif yang buruk, dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan. Intervensi yang meningkatkan akses awal dan berkelanjutan terhadap perawatan prenatal dan layanan prenatal yang berkualitas,[27] konseling gizi, dan perawatan bayi baru lahir primer sangat penting untuk mencegah dan mengobati berat badan lahir rendah.
Obesitas pada orang dewasa terus meningkat di semua wilayah, meningkat tiga kali lipat selama empat dekade terakhir.[28] Lebih dari satu miliar orang di dunia mengalami obesitas – 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Jumlah ini terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 167 juta orang-dewasa dan anak-anak-akan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.[29] Di antara penyebab utama kematian di dunia, obesitas dan kelebihan berat badan menempati urutan kelima.[30] Hal ini juga meningkatkan faktor risiko penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker tertentu.[31]
Epidemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina, telah menyebabkan bencana pangan terburuk sejak Perang Dunia II, dengan 1,7 miliar orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, angka yang telah mencapai rekor tertinggi saat ini. Sebagai akibat dari gangguan rantai pasokan, terjadi pemborosan makanan karena permintaan yang lebih sedikit, dan petani yang tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak dibiarkan dengan hasil panen yang tidak terjual. Negara-negara yang mengalami kerawanan pangan lebih sering mengalami dampak yang parah akibat gangguan rantai pasokan. Pembatasan perjalanan dan penutupan fasilitas tenaga kerja untuk menangani epidemi berdampak pada siklus produksi pangan yang mengandalkan pekerja migran. Perang telah mengganggu produksi pertanian di wilayah tersebut, yang menyebabkan penurunan hasil panen dan pengungsian masyarakat pedesaan. Implikasi geopolitik telah bergema di seluruh pasar global, berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan utama.
Gambar 3 menunjukkan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan produsen jagung, gandum, dan jelai yang signifikan, dengan rata-rata 27, 23, dan 15 persen dari ekspor seluruh dunia antara tahun 2016 dan 2020. Bahkan Program Pangan Dunia (World Food Programme), yang memasok 50 persen pasokan biji-bijian dari wilayah Ukraina-Rusia, saat ini sedang menghadapi kenaikan biaya yang tajam sebagai akibat dari upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasi krisis pangan global. Penurunan ekonomi telah memperburuk kesenjangan yang sudah ada sebelumnya dan mempengaruhi ketersediaan pangan.
Gambar 3: Pangsa Ekspor Global Ukraina dan Rusia, 2016-2020[32]
Untuk mengakhiri siklus kemiskinan antargenerasi dan memberantas semua jenis malnutrisi, para pembuat kebijakan harus mengintensifkan upaya mereka. Meningkatkan implementasi perawatan gizi yang berdampak tinggi dan spesifik di seluruh negara berpenghasilan rendah dan menengah diprediksi dapat mengurangi stunting hingga 40 persen dan menghasilkan manfaat ekonomi sekitar US$417 miliar. Ekonomi sebesar US$11 akan dihasilkan dari setiap US$1 yang diinvestasikan untuk mengurangi stunting. Di luar bidang pertanian dan kesehatan, lebih banyak pemain dan sektor yang harus terlibat. Untuk memerangi malnutrisi, pendekatan “sistem pangan” membutuhkan kebijakan komprehensif yang memperhitungkan penawaran dan permintaan. Untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, sangat penting untuk memperkuat tindakan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik saat ini maupun ketika krisis berlalu.
[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations. UN Report: Global hunger numbers rose to as many 828 million in 2021. https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-sofi-2022-fao/en
[3] Martins VJ, Toledo Florêncio TM, Grillo LP, do Carmo P Franco M, Martins PA, Clemente AP, Santos CD, de Fatima A Vieira M, Sawaya AL. Long-lasting effects of undernutrition. Int J Environ Res Public Health. 2011 Jun;8(6):1817-46. doi: 10.3390/ijerph8061817. Epub 2011 May 26. PMID: 21776204; PMCID: PMC3137999.
[4] United Nations. Transforming our world:the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda
[5] WHO. The WHO Acceleration Plan to STOP Obesity: progress from WHA 75. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/obesity/who-accelertaion-plan-to-stop-obesity-briefing.pdf
[6] FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2023. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Rome, FAO.https://doi.org/10.4060/cc3017en
[8] Global Hunger Index 2023. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2023.pdf
[9] GHI menilai jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi, tingkat wasting pada anak, tingkat stunting pada anak, dan tingkat kematian anak.
[10]UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Level and trends in child malnutrition: Key finding of the 2023 edition. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368038/9789240073791-eng.pdf?sequence=1
[12] Quamme, S. H., & Iversen, P. O. (2022). Prevalence of child stunting in Sub-Saharan Africa and its risk factors. Clinical Nutrition Open Science, 42, 49-61.
[13] UNICEF. ROSA Humanitarian Situation Report Mid Yeat 2022. https://www.unicef.org/documents/rosa-humanitarian-situation-report-mid-year-2022
[14] 2022 Global Nutrition Report. https://globalnutritionreport.org/reports/2022-global-nutrition-report/
[15] Krishna, A., Mejía‐Guevara, I., McGovern, M., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2018). Trends in inequalities in child stunting in South Asia. Maternal & child nutrition, 14, e12517.
[16] Smith, L. C., & Haddad, L. (2015). Reducing child undernutrition: past drivers and priorities for the post-MDG era. World Development, 68, 180-204.
[17] UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Level and trends in child malnutrition: Key finding of the 2023 edition. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/368038/9789240073791-eng.pdf?sequence=1
[18] Li, Z., Kim, R., Vollmer, S., & Subramanian, S. V. (2020). Factors associated with child stunting, wasting, and underweight in 35 low-and middle-income countries. JAMA network open, 3(4), e203386-e203386.
[19] Harding, K. L., Aguayo, V. M., & Webb, P. (2018). Factors associated with wasting among children under five years old in South Asia: Implications for action. PloS one, 13(7), e0198749.
[20] Headey, D., Heidkamp, R., Osendarp, S., Ruel, M., Scott, N., Black, R., … & Walker, N. (2020). Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. The Lancet, 396(10250), 519-521.
[23] FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets Across The Rural-Urban Continuum. https://www.fao.org/3/cc3017en/online/cc3017en.html
[25] Larroque, B., Bertrais, S., Czernichow, P., & Léger, J. (2001). School difficulties in 20-year-olds who were born small for gestational age at term in a regional cohort study. Pediatrics, 108(1), 111-115.
[26] Risnes, K. R., Vatten, L. J., Baker, J. L., Jameson, K., Sovio, U., Kajantie, E., … & Bracken, M. B. (2011). Birthweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis. International journal of epidemiology, 40(3), 647-661.
[27] Unicef. Saving lives and giving newborns the best start: https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/Saving-lives-and-giving-newborns-the-best-start.pdf
[28] World Health Organization. Obesity and overweight. 9 Juni 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
[29] World Health Organization. World Obesity Day 2022- Accelerating action to stop obesity. 4 Maret 2022. https://www.who.int/news/item/04-03-2022-world-obesity-day-2022-accelerating-action-to-stop-obesity
[30] The European Association for the Study of Obesity. https://easo.org/#:~:text=65%25%20of%20the%20world%E2%80%99s%20population,of%20being%20overweight%20or%20obese.
[31] World Health Organization. Obesity and overweight. 9 Juni 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
[32] Felix Ritcher. Why the War in Ukraine Threatens Global Food Security. Statista. 11 April 2022. https://www.statista.com/chart/27225/russian-and-ukrainian-share-of-global-crop-exports/
