Pengunduran diri

Majelis Nasional Vietnam pada hari Rabu(18/1/2023) menyetujui pengunduran diri Presiden Nguyen Xuan Phuc, sehari setelah ia secara dramatis mengundurkan diri sebagai bagian dari gerakan anti-korupsi. Pengunduran diri yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya ini terjadi pada periode pergolakan politik yang signifikan di Vietnam, di mana pembersihan antikorupsi oleh Partai Komunis yang berkuasa dan pertikaian antar faksi telah menyebabkan beberapa menteri dipecat.

Vietnam yang otoriter dijalankan oleh partai, yang secara resmi dipimpin oleh sekretaris jenderal, presiden, dan perdana menteri. Dengan belum ditunjuknya pengganti Phuc, Vo Thi Anh Xuan, wakil presiden saat ini, secara otomatis menjadi presiden sementara, sesuai dengan konstitusi.

Pengunduran diri Phuc terjadi setelah ada rumor bahwa ia adalah orang berikutnya yang akan dikeluarkan dan keluarnya dia menjadikannya anggota partai berpangkat tertinggi yang akan disingkirkan, dengan para analis mengatakan bahwa pemecatannya adalah bagian dari “transformasi” partai.

Dalam pertemuan luar biasa yang tertutup untuk media internasional, lebih dari 93 persen anggota Majelis Nasional memilih untuk menyetujui pengunduran diri Phuc, kata media pemerintah. Keputusan-keputusan penting dibuat oleh politbiro, yang sekarang berjumlah 16 orang. Pengunduran diri Presiden Phuc yang tiba-tiba merupakan langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam, di mana perubahan politik biasanya diatur dengan hati-hati, dengan penekanan pada stabilitas yang hati-hati.

Pada hari Selasa (17/1/2023), Partai Komunis memutuskan bahwa pria berusia 68 tahun ini bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh para menteri senior di bawahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri pada tahun 2016-2021, sebelum ia menjadi presiden.

Dua wakil perdana menteri – Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam – dipecat bulan ini dalam pembersihan anti-korupsi yang telah menyebabkan penangkapan puluhan pejabat, dengan banyak tuduhan korupsi yang berkaitan dengan kesepakatan yang dilakukan sebagai bagian dari respons pandemi Covid di Vietnam.

‘Mentransformasi partai’

Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong – orang yang paling berkuasa di partai – secara luas dipandang sebagai arsitek di balik gerakan anti-korupsi, yang telah terbukti populer di kalangan masyarakat Vietnam.

Jonathan London, seorang pakar Vietnam kontemporer, mengatakan bahwa “puncak dramatis” dari kampanye ini adalah “mengubah partai pada tingkat tertinggi”.

“Orang-orang dapat menggunakan terminologi pembersihan politik,” katanya kepada AFP. “Tapi saya pikir ini mungkin lebih baik dipahami sebagai kebetulan dari persaingan internal di dalam partai dan kemudian kesalahan langkah besar oleh orang-orang ini di posisi senior” tambahnya.

Hanya satu presiden Partai Komunis lainnya yang pernah mengundurkan diri, dan itu karena alasan kesehatan.

Para analis terbagi atas apakah kehilangan Phuc  yang memiliki pengalaman yang signifikan di arena internasional akan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi negara. Le Hong Hiep, seorang peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, mengatakan bahwa sifat kolektif dari kepemimpinan Vietnam berarti perubahan kebijakan yang besar tidak mungkin terjadi.

Namun bagi London, pergantian personel berarti “risiko Vietnam hanya memiliki sedikit orang dalam posisi otoritas … yang memiliki pengalaman dan kompetensi” di panggung internasional.

Phuc diangkat menjadi presiden yang sebagian besar bersifat seremonial pada April 2021 setelah mendapat pujian atas keberhasilan negara itu dalam menangani pandemi.