Menu

Search Results for: COP26

Kausea Natano, Perdana Menteri Tuvalu, berbicara pada hari kedua segmen tingkat tinggi Konferensi Iklim COP28 UNFCCC di Expo City Dubai pada 02 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab (Foto oleh Sean Gallup/Getty Images)

Australia Merangkul Tuvalu Saat Naiknya Laut Mengancam Daratan Kepulauan Pasifik

, , , , , , , , , 0

Warga Tuvalu kini dapat tinggal di Canberra berkat perjanjian yang diumumkan pada awal November 2023 terkait keselamatan warga Tuvalu untuk perlindungan terhadap iklim, dimana kenaikan air laut dapat mengancam kepulauan tersebut.

Negara kepulauan Tuvalu yang terletak dekat garis khatulistiwa terdiri dari sembilan pulau karang dan atol dengan ketinggian rata-rata dua meter, jika permukaan air laut naik, dapat dipastikan wilayah kedaulatan Tuvalu akan hilang ditelan air. Kesepakatan itu ditandatangani oleh perdana menteri Australia dan Tuvalu, Anthony Albanese dan Kausea Natano. “Ini adalah perjanjian pertama yang secara khusus menangani mobilitas terkait iklim,” kata profesor Universitas New South Wales, Jane McAdam dilansir dari France24.

Australia telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakui pengungsi perubahan iklim dengan janjinya untuk menyambut negara tetangganya di Pasifik Selatan. Di masa lalu, permohonan suaka bagi warga Tuvalu dan pulau-pulau Pasifik lainnya yang mengajukan permohonan suaka ke negara tetangga seperti Selandia Baru ditolak karena Konvensi Pengungsi tahun 1951 tidak mengakui perubahan iklim sebagai pembenaran untuk menerima status pengungsi. Menurut UNHCR, frasa “pengungsi iklim” tidak didefinisikan oleh undang-undang dan tidak didukung oleh organisasi tersebut.

Sebelumnya, banyak aktor telah mengeluarkan peringatan tentang kesulitan iklim yang dihadapi masyarakat Tuvalu saat ini. Tuvalu terus mengangkat masalah ini, terutama pada COP26 di Glasgow pada November 2021. “Kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim menimbulkan ancaman mematikan dan nyata bagi Tuvalu dan negara-negara kepulauan atol di dataran rendah,” kata Simon Kofe, Menteri Luar Negeri Tuvalu, sambil berdiri setinggi lutut di laut dalam sebuah pernyataan video.

Tahun berikutnya, pada COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, diplomat senior Tuvalu mengulangi pesan yang sama, memohon kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan dampak bencana pemanasan global terhadap kepulauan tersebut. Pemerintahan Tuvalu mengatakan awal tahun ini bahwa mereka akan menciptakan “The First Digital Nation,” sebuah representasi online wilayahnya, dalam upaya untuk menarik perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi negara kepulauan tersebut dan mempertahankan statusnya sebagai sebuah negara jika suatu saat tenggelam.

Dalam sebuah wawancara dengan organisasi amal Long Now, Kofe menyatakan, “Kami ingin dapat mengambil gambaran tentang budaya saat ini, dan memungkinkan anak dan cucu saya mendapatkan pengalaman yang sama di mana pun mereka berada.” Berdasarkan studi terbaru yang dirilis oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), telah terjadi peningkatan permukaan air laut sekitar 23 sentimeter sejak tahun 1880 dan diperkirakan permukaan laut akan naik sebesar 30 cm pada tahun 2050 dan 77 cm pada tahun 2100.

Akibat kenaikan permukaan laut, Funafuti, ibu kota Tuvalu, mengalami kekeringan parah, kekurangan air, dan pencemaran air tanah, menimbulkan kelaparan dan pengungsian yang signifikan akibat kondisi iklim yang menantang. Menurut France24, Perdana Menteri Australia menyatakan bahwa kedua negara akan berkolaborasi dalam “adaptasi iklim, pengaturan kerja dan keamanan” sebagai bagian dari kemitraan baru yang “mengakui perubahan iklim sebagai ancaman terbesar terhadap penghidupan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. masyarakat Tuvalu.”

Meskipun sebagian pihak memuji perjanjian ini, sebagian lainnya menyoroti ironi tersebut sambil menyoroti kontribusi Australia terhadap pemanasan global. Dengan begitu banyak negara tetangga di Pasifik yang menanggung dampak ekonomi dan sosial yang parah akibat pola cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut, ketergantungan ekonomi Australia pada ekspor batu bara dan gas telah lama menjadi sumber perselisihan.

Australia adalah eksportir batu bara yang besar, dan negara ini masih menjadi penyebab utama pemanasan global, meskipun kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020 hanya di atas 1%. Negara ini merupakan eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia pada tahun 2021, menurut Geoscience Australia. Di sisi lain, selain Tuvalu yang terancam, negara-negara kepulauan lain seperti Kepulauan Marshall, Kiribati (Polinesia), Maladewa (Samudera Hindia), dan Nauru (Oseania) juga semakin rentan akibat naiknya permukaan air laut dan kenaikan permukaan air laut. dalam bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global.

Perjanjian ‘Falepili Union‘ antara Australia dan Tuvalu berfokus pada kerja sama iklim, mobilitas, dan keamanan. Dalam kerja sama iklim, Australia menegaskan kembali hak warga Tuvalu untuk tetap berada di wilayah mereka meskipun terjadi kenaikan permukaan laut, dan memberikan komitmen sebesar $11 juta dolar AS untuk Proyek Adaptasi Pesisir Tuvalu. Aspek mobilitas menetapkan jalur khusus bagi hingga 280 warga Tuvalu setiap tahunnya untuk tinggal, belajar, dan bekerja di Australia secara permanen, tanpa persyaratan kerja. Di samping bantuan yang berkaitan dengan perubahan iklim, klausul keamanan, khususnya mengenai agresi militer, masih menjadi kontroversi, dan Australia memberikan bantuan setelah bencana atau agresi militer. Akibatnya, Pemerintah Tuvalu menghadapi kritik dari pihak oposisi, mengarah pada potensi negosiasi ulang terhadap beberapa klausul kontroversial.

(Foto oleh Thierry Monasse/Getty Images)

Proyek Global Gateway Milik Eropa: Cara Baru Untuk Menandingi Pengaruh China Di Afrika?

, , , , , , , 0

Pada awal Desember, Komisi Eropa mengumumkan rencana untuk menginvestasikan 300 miliar euro ($340 miliar dolar Amerika Serikat) secara global lewat proyek Global Gateway. Proyek ini akan berinvestasi di bidang infrastruktur, digital, dan iklim yang diperkirakan sebagai alternatif dari Belt and Road Initiative milik China. Uni Eropa (UE) menekankan pendanaan yang “berdasarkan nilai-nilai seperti transparansi, penghormatan terhadap hukum dan kondisi kerja lokal,” yang berusaha menandingi pinjaman dana yang ditawarkan China.[1]

Proyek ini lahir dari kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven sebagai inisiatif untuk membangun infrastruktur global yang dicetuskan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai Build Back Better World. Proyek ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antara negara utara dan selatan. Kesenjangan investasi infrastruktur antara negara utara dan selatan mencapai  $2,7 triliun sebelum pandemi, menurut perkiraan Bank Dunia.[2] Tentu dengan dilandanya dunia oleh Covid-19, kesenjangan ini menjadi lebih lebar lagi.

Menurut Kepala Komisi Eropa Ursula von der Lyeyen, UE lewat Global Gateway akan berusaha memastikan masyarakat lokal mendapat manfaat dari proyek infrastruktur dengan membawa serta sektor swasta yang disebut juga sebagai “alternatif sejati” dari program yang China jalankan sejak tahun 2013.[3] Brussels berharap untuk fokus pada perbedaan antara cara Cina dan Eropa melakukan bisnis, dimulai dengan sifat pendanaan. “Di pihak China, struktur pendanaan sebagian besar berasal dari pinjaman, sedangkan program Eropa akan bergantung pada investasi sektor publik dan swasta,” tutur Francesca Ghiretti, dalam sebuah wawancara dengan France 24.[4]

Proyek Global Gateway ini akan menawarkan bantuan dalam bentuk hibah, pinjaman, dan jaminan yang akan berasal dari lembaga kawasan, pemerintah, UE, dan juga bank pembangunan nasional. Mereka juga mengandalkan persyaratan yang menguntungkan semua pihak dan meninggalkan negara dunia ketiga dari jebakan utang.[5] Untuk membiayai proyek tersebut, UE akan menggunakan Dana Eropa untuk Pembangunan Berkelanjutan Plus. Program ini menyediakan 40 miliar euro dalam kapasitas jaminan dan menawarkan hibah hingga 18 miliar euro dari program bantuan eksternal. [6]

Lebih spesifik lagi, proyek ini akan berfokus pada infrastruktur fisik yang ramah lingkungan. Diantaranya adalah kabel serat optik, koridor transportasi dan jalur transmisi listrik untuk memperkuat jaringan digital, transportasi dan energi. Untuk UE sendiri, keuntungan yang berusaha didapatkan adalah pencapaian kepentingannya dan memperkuat rantai pasokannya.

China sendiri meluncurkan proyek Belt and Road Initiative sejak tahun 2013 untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan seluruh dunia dan telah menghabiskan banyak uang untuk pengembangan infrastruktur secara global. Namun para pejabat UE mengatakan pembiayaan yang ditawarkan oleh Beijing seringkali tidak menguntungkan, tidak transparan, dan membuat beberapa negara miskin. Terutama negara-negara di Afrika yang saat ini bergantung pada China melalui utang.[8]

Hal ini terlihat dari bagaimana fenomena ”debt trap” terjadi diberbagai negara selatan. Sri Lanka merupakan contoh nyata dari skema proyek China. Ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar utang akhirnya membuatnnya menyerahkan saham dan sewa pelabuhannya selama 99 tahun kepada perusahaan China.

Berbicara mengenai negara dunia ketiga, China memiliki fokus untuk menginvestasikan dana lewat berabagai pembangunan infrastukturnya di benua Afrika. Sampai saat ini, hanya ada lima negara Afrika—Eritrea, Benin, Mali, Sao Tome, serta Principe dan Eswatini —yang belum menandatangani MoU atau dukungan. Namun, China terus mendorong kehadirannya di negara-negara ini tanpa terpengaruh.[9] Hal ini memperlihatkan bahwa hampir seluruh negara di Afrika telah berpartisipasi dalam kepentingan politik China lewat proyek BRI.

Proyek UE yang menjadi sebuah alternatif bagi BRI merupakan sebuah proyek yang sangat terlambat. China telah memulai proyeknya lebih dari 8 tahun lalu dan berjalan dengan cukup baik sampai saat ini. Di sisi lain, program BRI memiliki implikasi yang meresahkan bagi keberlanjutan utang. Menurut Johns Hopkins China Africa Research Initiative, negara-negara Afrika Timur meminjam sekitar $29 miliar dari China untuk pengembangan.[10]

Tentu, menghindari utang yang ditawarkan China menjadi sebuah pertimbangan bagi banyak negara khususnya dengan penghasilan yang rendah. Namun, banyak dari negara-negara di Afrika telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan China. Dari segi geopolitik, Global Gateway berusaha menjadi lawan dari proyek BRI dengan tujuan yang sama: memperluas pengaruh dan mempererat kekuatan politik diantaranya agar tidak menjadi sekutu dari proyek lawannya. Keunggulan dari proyek UE sendiri adalah skema yang berbeda dengan menekankan sisi ramah lingkungan yang sesuai dengan kesepakatan di COP26.

Pertemuan G7 yang menjadi inisiasi proyek ini sendiri juga tentu memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengaruh China di konstelasi global dengan menggunakan konsep smart power. Konsep balance of power menunjukan bahwa negara-negara—walaupun kali ini adalah institusi transnasional yaitu UE—berusaha meningkatkan kemampuan relatif antara dirinya dan lawan. Meyakini konsep Kenneth Waltz bahwa sistem internasional tidak memiliki otoritas tertinggi, membuat negara-negara berlomba untuk mengejar kepentingan dan menyeimbangkan kekuatan lawan. Walaupun, UE sendiri dinilai sangat terlambat untuk menyusul ataupun menjadi alternatif dari sebuah proyek yang telah berjalan cukup lama.

Benua Afrika yang saat ini didominasi negara-negara berkembang tentu menjadi target aliansi dan juga proyek-proyek transnasional. Kali ini, China memiliki tandingan di wilayah kawasan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan COP26 bahwa dunia akan mengganti berbagai infrastruktur untuk lebih ramah lingkungan, UE memiliki harapan untuk menandingi China di tahun 2027 dengan menggunakan smart power-nya ditambah dengan kondisi pandemi yang terjadi. Perekonomian dunia yang kacau akibat virus corona ini mempengaruhi ekonomi global. Ketidakmampuan negara-negara untuk bertahan ditambah  utang pada China dapat menjadi celah bagi UE untuk memainkan perannya sebagai kekuatan politik besar.

[1] Sebastian Seibt, “With its ‘Global Gateway’, EU tries to compete with China’s Belt and Road Initiative”, France 24, 3 Desember 2021, https://www.france24.com/en/europe/20211203-with-its-global-gateway-eu-tries-to-compete-with-the-china-s-belt-and-road

[2] Anna Cooban, “Europe unveils its $340 billion answer to China’s Belt and Road infrastructure initiative”, CNN Business, 1 Desember 2021, https://edition.cnn.com/2021/12/01/business/global-gateway-eu-china-belt-road/index.html

[3] Jan Strupczewski, “EU unveils 300 billion euro answer to China’s Belt and Road”, Reuters, 1 Desember 2021,

https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/eu-unveils-300-bln-euro-global-investment-scheme-2021-12-01/

[4] Op. Cit., Sebastian Seibt

[5] Op. Cit., Jan Strupczewski

[6] Jorge Valero dan John Follain, “European Union unveils $340 billion infra spend to rival China”, Business Standard, 2 Desember 2021, https://www.business-standard.com/article/international/european-union-unveils-340-billion-infra-spend-to-rival-china-121120200026_1.html

[7] Op. Cit., Jan Strupczewski

[8] Ibid.

[9] L. Venkateswaran, “China’s belt and road initiative: Implications in Africa”, Issue Briefs and Special Reports, 24 Agustus 2020, https://www.orfonline.org/research/chinas-belt-and-road-initiative-implications-in-africa/

[10] Paul Nantulya, “Implications for Africa from China’s One Belt One Road Strategy”, Africa Center For Strategic Studies, 22 Maret 2019, https://africacenter.org/spotlight/implications-for-africa-china-one-belt-one-road-strategy/

Sistem dan perangkat pipa di stasiun penerima gas Nord Stream 2 di Laut Baltik

Proyek Nord Stream 2 Terhenti, Eropa Kembali Alami Kenaikan Harga Gas Alam

, , , , , , 0

Negara-negara di Uni Eropa (UE) mengalami kenaikan harga gas alam pada pertengahan November 2021. Sebelumnya pasar gas alam mengalami kelangkaan karena lonjakan permintaan gas alam akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan juga dimulainya musim dingin. Selain kegelisahan pasar akibat melonjaknya permintaan, Jerman juga mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan proses sertifikasi pipa gas baru milik Rusia, Nord Stream 2.

Akibat dari lonjakan dan kebijakan Jerman, harga gas alam berjangka di Eropa meningkat sejak 16 November dan terus naik. Hal ini berdampak ke banyak hal seperti mempengaruhi harga grosir gas Inggris yang melonjak seperti awal Oktober lalu. Lonjakan itu menyebabkan beberapa pabrik di Eropa dan Inggris ditutup karena kerugian akibat harga gas.

Sebelumnya, pada akhir September lalu harga gas alam  melonjak ke rekor tertinggi di Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia. Hal ini membuat negara-negara mengambil langkah cepat untuk menanggulangi krisis gas alam. Spanyol telah mengumumkan langkah darurat untuk memotong tagihan energi, sementara Prancis berencana mensubsidi hampir 6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah. Di Inggris, batas harga gas alam berusaha dipertahankan oleh pemerintah, namun menyebabkan banyaknya perusahaan energi kecil di Inggris bangkrut.

Selain tingkat produksi yang menurun akibat musim dingin, keputusan Jerman untuk tidak menyetujui jalur pipa Nord Stream 2 karena operator pipa yang berbasis di Swiss terhambat masalah birokrasi. Pipa sepanjang 1.200 kilometer lebih ini banyak dikritik di dalam dan di luar UE karena melanggengkan ketergantungan blok tersebut pada bahan bakar fosil dan memperluas pengaruh geopolitik Rusia yang bertentangan dengan komitmen negara-negara UE.

Belum diratifikasinya proyek Nord Stream 2 ini menunda produksi gas alam yang diperkirakan akan mulai mengalir di awal Februari 2022. Carlos Torres Diaz, kepala pemasaran gas dan listrik di Rystad Energy mengatakan bahwa “Nord Stream 2 adalah saluran pipa yang dapat mengubah permainan pasokan di Eropa”. Ditambah dengan cuaca dingin di Eropa, Eurasia Group juga mengatakan bahwa UE akan mengalami kelangkaan gas alam dalam waktu yang lebih panjang akibat berbagai faktor dan mengatakan operasi gas kemungkinan tidak akan dimulai sampai kuartal kedua 2022”.

Gas alam dan batu bara sendiri masih memasok lebih dari 35% dari total produksi sumber energi UE.  Sesuai dengan kesepakatan di COP 26 dimana batu bara secara bertahap dihapus. Banyak negara menggunakan gas alam sebagai sumber daya transisi untuk bertindak sebagai jembatan sebelum alternatif hijau, seperti turbin angin dan panel surya diluncurkan. Selain itu, gas juga digunakan untuk pemanas dan aktifitas sehari-hari perumahan, membuat lonjakan harga semakin terlihat pada pengeluaran akhir konsumen terutama di musim dingin.

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden China Xi Jinping selama pertemuan puncak virtual dari Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. (Foto oleh MANDEL NGAN / AFP) (Foto oleh MANDEL NGAN/AFP via Getty Images )

Krisis Iklim: Tragedy of Common Sebagai Dasar Penurunan Ketegangan Antara Amerika Serikat dan China

, , , , , , , , , 0

Pada 10 November 2021, Amerika Serikat (AS) dan China mengumumkan kerja samanya pencegahan perubahan iklim untuk mengurangi emisi metana dan penggunaan batu bara agar sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan G20 tahun 2021 di Glasgow, Inggris. Baik AS maupun China merupakan dua negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kerja sama antara keduanya ini diumumkan oleh John Kerry, utusan AS untuk masalah Iklim dan Xie Zhenhua politisi perwakilan China.  Kerja sama ini berusaha menutup “kesenjangan yang signifikan” untuk menekan kenaikan suhu dunia.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guetarres, mengatakan kerja sama ini sebuah “langkah penting yang baik”. Pernyataan ini juga disetujui oleh Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa, Frans Timmermans yang mengatakan bahwa AS dan China tahu masalah ini sangat penting serta membantu Conference of Parties 26 (COP26) mencapai kesepakatan.[1] COP26 sendiri menjadi konferensi perubahan iklim terbesar sejak pertemuan di Paris pada tahun 2015. COP26 ini juga kembali mempertegas usaha negara-negara agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1.5℃.

Kesepahaman antara AS dan China

AS dan China akan bertemu langsung pada tahun depan untuk membahas standar pengurangan metana dari bahan bakar fosil.[2] Xie mengatakan bahwa pada dialog antar pejabat tinggi itu sangat kooperatif. “Ada lebih banyak kesepakatan antara China dan AS daripada perbedaan” menurut Xie kepada wartawan.[3] Xie dan Kerry juga setuju bahwa kerja sama merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah iklim.[4] Dapat dikatakan COP26 cukup sukses untuk mengingatkan negara-negara bekerja sama dalam menangani krisis lingkungan. Hal ini ditandai dengan kerja sama dua negara penyumbang emisi terbesar.

Draf COP26 sendiri menuliskan beberapa kesepakatan umum yang dikritik banyak pihak “kurang ambisius”. Namun secara umum kesepakatan di COP26 ini memang hanya mempertegas Perjanjian Paris di tahun 2015. Draf ini mendesak negara-negara untuk memperkuat target pengurangan karbon di akhir tahun 2022. Salah satu caranya adalah kesepakatan untuk mengurangi transportasi berbahan bakar bensin dan diesel yang disepakati oleh banyak negara dan perusahaan multinasional seperti Ford dan Mercedes. Tetapi baik AS maupun China justru dikabarkan belum tergabung dalam komitmen ini.[5]

Walaupun terdapat kerja sama antara AS dan China, Beijing tidak menyepakati kesepakatan COP26, justru akan bekerja dengan cara dan targetnya sendiri. China menolak Bergabung dengan kesepakatan untuk membatasi metana – gas rumah kaca yang berbahaya yang diikuti oleh AS dan Uni Eropa. China berkomitmen untuk mengurangi konsumsi batu bara lewat Rencana Lima Tahun ke-15 dari 2026-2030, satu dekade lebih lama dari apa yang ditargetkan AS. Kerry sendiri menyambut baik kesediaan China untuk bekerja sama dan berharap China mulai melaksanakan dan mempercepat upaya pengurangan emisi secepat mungkin yang sesuai dengan target AS.[6]

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping pada pidato tertulis untuk G20 menyampaikan bahwa China menjunjung tinggi konsensus multilateral dalam menghadapi tantangan global dan menghormati Perjanjian Paris sebagai dasar hukum kerja sama di bidang iklim.[7] Xi juga menegaskan untuk fokus pada tindakan nyata dengan menetapkan target dan visi realistis yang sesuai dengan kondisi nasional.[8] Sesuai pernyataan bahwa China akan mengurangi emisi dengan caranya sendiri, baru-baru ini China merilis dua arahan untuk mencapai targetnya. Arahan tersebut berjudul Panduan Kerja untuk Puncak Karbon Dioksida dan Netralitas Karbon dalam Implementasi Penuh dan Setia dari Filosofi Pembangunan Baru dan Rencana Aksi untuk Puncak Karbon Dioksida Sebelum 2030.

Mengutip The ASEAN Post, Xi menyampaikan pada Komite Nasional Hubungan AS-China bahwa negaranya siap untuk bekerja sama dengan AS sebelum pertemuan virtual antara keduanya akan berlangsung dalam waktu dekat. Joe Biden, Presiden AS sendiri memiliki tujuan pada pertemuan virtual antara keduanya. Biden akan memberi tahu Xi bahwa AS dan China perlu membangun “batas yang masuk akal” agar persaingan antara kedua negara tidak mengarah ke konflik. “Pertemuan ini adalah tentang upaya berkelanjutan kami untuk mengelola kompetisi secara bertanggung jawab, bukan tentang menyetujui hasil atau hasil tertentu,”[9]

Dari keterangan tertulis White House, Biden sendiri memiliki tujuan jangka panjang terhadap hubungannya dengan China. AS tetap ingin menjadi sebuah established force dengan memastikan posisi AS berada di atas China dalam jangka panjang.[10] Tujuan AS ini yang membuat Biden menginisiasi pertemuan secara virtual untuk memperjelas niat dan prioritas AS dengan percakapan substantif bukan simbolis yang akhirnya dilaksanakan pada pertengahan November.[11]

 

Krisis Iklim Sebagai Dasar Rekonsiliasi Hubungan

Pertemuan antara keduanya berlangsung pada pertengahan November 2021 dan berlangsung selama tiga jam lebih. Xi mengatakan senang telah bertemu dengan Biden yang disebut sebagai “teman lama”. Pertemuan tersebut memanas ketika kedua negara membahas isu hak asasi manusia (HAM) serta masalah Taiwan dan perdaganan. Pembicaraan itu sendiri tidak menghasilkan suatu terobosan baru mengenai apapun. Biden hanya memastikan “Persaingan antara kedua negara agar tidak mengarah ke konflik, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hanya kompetisi”[12]. Seperti asumsi realism bahwa negara merupakan cerminan dari manusia. Keinginan manusia akan kekuasaan, adalah penyebab utama konflik antar negara.[13]

Pertemuan ketiga semenjak Biden menduduki jabatan presiden AS ini menyadari bahwa hubungan keduanya terbentur oleh kepentingan nasional masing-masing pihak. Kesepahaman antara keduanya kali ini dapat menjadi sebuah dasar dari kerja sama. Pasalnya, hubungan AS dan China sebelumnya memburuk karena berbagai masalah. Namun hubungan baik ini dinilai menjadi sebuah langkah baik terutama untuk mencegah krisis lingkugan. Dialog antara AS dan China pada tahun 2014 mengantarkan dunia pada perjanjian Paris di tahun 2015.[14]

Sebelumnya, hubungan AS-China memburuk akibat banyak hal. Beberapa minggu lalu Biden berjanji akan membela Taiwan jika China menyerang, yang dipahami oleh China sebagai “aksi yang mengarah ke sesuatu yang berbahaya”[15] Selain masalah Taiwan, AS juga membentuk forum QUAD dan juga turut menentang China dalam konflik Laut China Selatan. Kedua negara menyadari bahwa pertemuan mereka di konflik-konflik tersebut dapat tereskalasi menjadi sesuatu yang tidak dapat terpikirkan. Secara realistis, kedua negara ini juga menyadari power yang dimiliki lawannya.

Terkait konflik Laut China Selatan, AS yang berusaha mempertahankan posisinya sebagai negara terkuat melakukan apa yang disebut oleh Morgenthau sebagai kesiapan militer untuk memperkuat power negaranya agar dapat mengalahkan China. China juga melakukan kesiapan militer dengan perkembangan kekuatan militer yang tidak main-main untuk mencapai “The Chinese Dreams” yang menjadikan angkatan lautnya yang terbesar saat ini.

Seperti asumsi realis bahwa seni politik adalah pengembangan kepekaan terhadap area internasional berdasarkan pengetahuan praktis untuk menyeimbangkan nilai dan kepentingan. Kedua negara ini menyadari power yang dimiliki lawannya, Keinginan AS dan China untuk menjadi major power ini terhalang oleh kekuatan dari lawan mereka. Jika diteruskan, maka sesuatu yang tidak dapat terpikirkan itu dapat terjadi. Dengan kata lain, negara akan bertindak berdasarkan “kebijaksanaan praktis” daripada rasionalisme.[16]

Walaupun realis menekankan kekuatan tradisional,  Morgenthau juga mengatakan bahwa salah satu komponen kekuatan suatu negara adalah kualitas diplomasinya.[17] Krisis iklim, yang menjadi sebuah tragedy of common ini dapat menjadi sebuah dasar diplomasi untuk menurunkan ketegangan diantara keduanya. Kesadaran akan bagaimana konflik dapat menyebabkan kerugian bukan menjadi pilihan bagi kedua negara. Justru dari pembicaraan secara virtual, Biden dan Xi justru menciptakan suatu batasan dan kesepahaman agar persaingan mereka tidak menimbulkan konflik.  

Isu lingkungan yang jauh dari konsep keamanan tradisional dapat menciptakan sebuah dasar kerja sama yang dapat mengeliminasi ancaman bagi kedua belah pihak, tragedy of common menjadi pilihan. Hasil yang tidak dapat terpikirkan ketika konflik meningkat tentu berusaha dihindari kedua belah pihak. Selain menciptakan detterence dengan kesiapan militer, diplomasi juga dilancarkan untuk mengurangi ketegangan diantara keduanya.

[1] “COP26: China and US agree to boost climate co-operation”, BBC, 11 November 2021, https://www.bbc.com/news/science-environment-59238869

[2] Charissa Yong dan Aw Cheng Wei, “US, China pledge to work together to fight climate change”, The Straits Times, 12 November 2021, https://www.straitstimes.com/world/europe/us-china-pledge-to-work-together-to-fight-climate-change

[3] Op. Cit, “COP26: China and US agree to boost climate co-operation”

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] https://edition.cnn.com/2021/11/10/world/china-us-climate-cop26-joint-agreement-intl/index.html

[7] “Xi Jinping Delivers a Written Speech at the World Leaders Summit at the 26th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 11 November 2021. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918354.shtml

[8] Ibid.

[9] Morgan Chalfant, “Biden set for expansive virtual meeting with Chinese president”, The Hill, 15 November 2021, https://thehill.com/homenews/administration/581508-biden-set-for-expansive-virtual-meeting-with-chinese-president

[10] “Background Press Call by Senior Administration Officials on President Biden’s Virtual Meeting with President Xi of the People’s Republic of China”, The White House, 15 November 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/11/15/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-president-bidens-virtual-meeting-with-president-xi-of-the-peoples-republic-of-china/

[11] Ibid.

[12] Kevin Liptak, “’Healthy debate,’ but no breakthroughs in Biden’s critical talks with China’s Xi Jinping”, CNN, 16 November 2021, https://edition.cnn.com/2021/11/15/politics/joe-biden-xi-jinping-virtual-summit/index.html

[13] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2020.1833860

[14] Op. Cit., Charissa Young dan Aw Cheng Wei

[15] “Biden says US will defend Taifan if China attacks”, CNN, 22 Oktober 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-59005300

[16] Hanley RP, “Political science and political understanding: Isaiah Berlin on the nature of political inquiry.” American Political Science Review, 2004 dalam Jodok Troy, “The realist science of politics: the art of understanding political practice”, European Journal of International Relations, 1-25, 2021,  hlm. 2, DOI:10.1177/13540661211050637, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/13540661211050637

[17] Morgenthau, Politics among Nations, hlm. 152, dalam Fredrik Doeser, “The strategic and realist perspectives: An ambiguous relationship”, Journal of Strategic Studies, 2 Desember 2020, DOI:10.1080/01402390.2020.1833860, hlm 6, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402390.2020.1833860?needAccess=true

 

Ilustrasi limbah makanan (Foto oleh Westend16/Getty Images)

Mengapa Undang-Undang Anti Limbah Makanan China Perlu Diterapkan di Indonesia?

, , , , , , , , 1

Konferensi G20 menekankan anggotanya untuk turut serta mencegah kenaikan suhu lebih dari 1.5C. Bahan bakar fosil merupakan pembahasan sekaligus permasalahan utama yang menyebabkan perubahan iklim. Namun, banyak aspek yang luput dari perhatian banyak pemimpin negara terkait komitmennya untuk menanggulangi pemanasan global. Salah satunya adalah tingginya limbah makanan yang berupa food loss (makanan mentah yang terbuang karena tidak dapat digunakan) dan food waste (makanan siap dikonsumsi yang dibuang) yang walaupun terkesan sebagai masalah kecil tetapi ternyata berdampak sangat besar.

Walaupun belum menjadi perhatian banyak negara, tetapi terdapat beberapa usaha menanggulangi permasalahan ini dan salah satunya adalah oleh China. Secara resmi China mengadopsi undang-undang mengenai limbah makanan. Setelah hampir 8 tahun melakukan kampanye nasional melawan limbah makanan seperti kampanye “Clean Plate”, rancangan undang-undang anti limbah makanan diajukan ke Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada 23 Desember 2020 dan disahkan pada akhir bulan April tahun 2021. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai bagaimana China berusaha mengurangi limbah makanan dengan drastis dengan cara represif yaitu memberlakukan denda yang cukup besar.

Secara umum, undang-undang ini mengatur pengolahan limbah di level masyarakat dan usaha. Salah satunya China melarang video makan dengan porsi besar yang tengah menjadi tren dengan denda hingga 100.000 yuan. Pemerintah wilayah maupun otoritas diatasnya dapat memberi peringatan dan denda untuk siapapun yang menyisakan makanan dari 1.000 – 10.000 yuan.[1]

Mengapa limbah makanan perlu dikelola dengan baik? Limbah makanan yang biasanya tidak begitu diperhatikan banyak pihak ternyata memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Sejalan dengan agenda pertemuan-pertemuan internasional yang membahas lingkungan dan peubahan iklim seperti COP26,  limbah makanan juga perlu menjadi perhatian global. Limbah makanan dalam skala kecil tidak terasa seperti masalah, tetapi jika dihitung dan diperhatikan pada level yang jauh lebih besar, limbah makanan merupakan masalah besar.

Pada level nasional, limbah makanan di Indonesia mencapai 23 juta ton-48 juta ton per tahun pada periode 2000-2019 menurut Bappenas,[2] dan 77kg per kapita dan hampir 21 juta ton pertahunnya menurut Food Waste Index 2021 dari The Food and Agriculture Organiation (FAO). Limbah sebanyak ini juga berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun atau setara 4 persen-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.[3]

Dengan dana sebesar itu, tentu jika dapat dilakukan tindakan preventif agar meminimalisir limbah limbah. Dana tersebut dapat dialokasikan ke hal yang lebih penting guna mereduksi ancaman lain. Salah satu contoh permasalahan negara yang terjadi akibat faktor pangan adalah gagal panen di Korea Utara yang menyebabkan naiknya harga pangan karena komoditas yang menjadi langka di pasaran. Manajemen pangan yang baik menghasilkan minimnya limbah makanan ini dapat menjadi cara untuk membantu penyelesaian masalah seperti gagal panen karena cadangan dana dan pangan tersedia.

Selain itu, pengurangan limbah makanan ini juga berpengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Menurut PBB, jumlah limbah makanan 20 tahun terakhir di Indonesia dapat memberi makan sekitar 61-125 juta orang Indonesia.[4] Dimana menurut Anissa Ratna Putri, Consulting Manager dan Team Leader FLW Study dari Waste4Change, mengatakan bahwa sebanyak 44% limbah makanan berasal dari kategori padi.[5] Sehingga jika limbah makanan diatasi, lebih banyak masyarakat akan terbantu dengan tidak langkanya bahan pangan sehingga harga terjangkau.

Perencana Direktorat Lingkungan Hidup, Bappenas, Anggi Pertiwi Putri, mengatakan data ini menimbulkan ketimpangan pangan yang terjadi di masyarakat.  Padahal, sekitar 8,34 persen penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan pangan.[6] Walaupun menurut Global Hunger Index, tingkat kelaparan masyarakat Indonesia ada di level sedang (moderate) yang seharusnya dapat dikurangi jika adanya pengaturan mengenai limbah makanan.

Selain merugikan negara dari segi ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat, limbah makanan turut menyumbang masalah pencemaran lingkungan dan perubahan iklim.  Limbah makanan menyumbang 7,3% emisi gas rumah kaca (GRK) setiap tahun di Indonesia.[7] Dimana jumlah emisi yang dihasilkan mencapai 1.702,9 mega ton CO2-ek.[8] Sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menangani perubahan iklim, seharusnya  juga mengatur pengolahan limbah yang terkesan sebagai permasalahan kecil ini.

Di Indonesia sendiri, belum banyak pihak yang mepraktikan dan mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya mengurangi limbah makanan. Hanya organisasi-organisasi lingkungan seperti kampanye #berkahpiringkosong oleh APRIL Group dan ZeroWasteID, serta kampanye seperti yang dilakukan Bank DBS yang menjalankan praktik bisnis berkelanjutan menginisiasi gerakan #MakanTanpaSisa dalam kampanye “Towards Zero Food Waste”, guna mendorong masyarakat sebagai konsumen untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap makanan yang mereka konsumsi agar mengurangi limbah makanan yang dihasilkan.[9]

Selain kesadaran di level masyarakat yang minim, pemerintah juga tidak banyak melakukan aksi terkait penanganan dan juga usaha untuk menumbuhkan  limbah makanan, walaupun begitu Bappenas sendiri mengatakan bahwa Indonesia mulai berkomitmen mengurangi dan melakukan penanganan limbah. Bappenas menargetkan untuk menurunkan jumlah limbah makanan hingga 55,88% pada 2045. Sejak periode 2000-2019 sendiri limbah food loss sebenarnya mengalami penurunan dari 61% menjadi 45%, namun sebaliknya, food waste mengalami peningkatan.[10]

Limbah makanan tentu menjadi salah satu limbah  paling umum di masyarakat, kurangnya pengertian dan pengarahan untuk meminimalisir limbah menjadikan target pemerintah Indonesia untuk mengurangi limbah makanan tidak efektif. Salah satunya adalah lewat pembuatan undang-undang. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah bersumber pada Undang-undang No.18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan limbah dan juga Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Isi dari undang-undang yang  membahas mengenai pengelolaan limbah rumah tangga ini terlalu umum. tDimana tidak menjelaskan secara tersurat mengenai limbah makanan, serta tidak menargetkan masyarakat sebagai aktor utama yang perlu bertindak menangani limbah makanan. Dengan peraturan anti limbah makanan seperti yang diterapkan China, seharusnya tren limbah makanan berkurang.

Sebagai negara dengan jumlah populasi yang banyak, tentu penanganan limbah makanan perlu diperhatikan dan diterapkan untuk kemaslahatan bersama sebagaimana green theory mempertanyakan tentang hubungan antara dan di antara manusia dan lingkungan dalam konteks komunitas dan pengambilan keputusan kolektif.

Undang-undang yang diterapkan oleh China memaksa masyarakatnya untuk menggunakan pangan secara bijak yang berdampak baik ke banyak aspek. Lewat tindakan masyarakat, tentu pemerintah lebih mudah dalam penanganan dan manajemen limbah agar mengurangi kerugian dari segi ekonomi dan lingkungan.

 

 

[1] “Anti-Food Waste Law of the People’s Republic of China“, Chinese National People’s Congress, 29 April 2021,  http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202104/83b2946e514b449ba313eb4f508c6f29.shtml

[2] “Bappenas: Limbah Makanan RI Capai 48 Juta Ton Per Tahun”. CNN Indonesia, 9 Juni 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609112128-532-652051/bappenas-limbah-makanan-ri-capai-48-juta-ton-per-tahun

[3] Ibid.

[4] “Policy Briefing: Policy Reform to Reduce Food Loss and Waste and Support Low Carbon Development in West Java, Indonesia”, UN PAGE, 1 Juli 2021, https://www.un-page.org/files/public/policy_brief_flw_policy_scoping_west_java_province.pdf

[5] https://www.kompas.com/food/read/2021/10/27/133600175/limbah-makanan-di-indonesia-jadi-permasalahan-serius-?page=all

[6] Silvita Agmasari, “Sampah Makanan di Indonesia Jadi Permasalahan Serius”, Kompas, 27 Oktober 2021,  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609112128-532-652051/bappenas-limbah-makanan-ri-capai-48-juta-ton-per-tahun

[7] Op. Cit., UN PAGE.

[8] Ibid.

[9]  Yandri Daniel Damaledo, “Bank DBS Dukung Kampanye Kurangi Sampah Makanan di Indonesia”, Tirto.id, 11 Desember 2020, https://tirto.id/f73y

[10] Verda Nano Setiawan, “Kerugian Limbah Makanan RI Dua Dekade Terakhir Capai RP 551 Triliun”, Katadata, 24 Agustus 2021, https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6124cab6550a4/kerugian-limbah-makanan-ri-dua-dekade-terakhir-capai-rp-551-triliun

G20Summit21

Bangga, Indonesia Resmi Jadi Ketua Pertemuan G20 Berikutnya

, , , , , 2

Group of 20 atau G20 baru saja menyelesaikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dua hari di Roma, Italia. Forum kerja sama ekonomi internasional beranggotakan 19 negara perekonomian besar dan Uni Eropa tersebut bertemu pertama kali dalam G20 sejak pandemi Covid-19 terjadi. KTT G20 diakhiri dengan perjanjian isu iklim yang mendukung komitmen para negara anggota untuk mengakhiri pendanaan proyek batubara akhir tahun.

Negara anggota G20 juga setuju untuk menegaskan kembali Perjanjian Paris untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2 derajat. Lebih jauh lagi, negara anggota G20 berupaya membatasi pemanasan global hingga 1.5 derajat di atas tingkat pra-industri.

Setelah menghadiri pertemuan G20, para kepala negara anggota G20, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berangkat langsung ke Glasgow guna menghadiri KTT Conference of the Parties (COP) ke-26 UNFCCC.

KTT COP26 di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNFCCC akan membahas penanggulangan isu perubahan iklim. Negara anggota dari G20 merupakan negara penghasil hampir 80 persen emisi karbon. Mereka berjanji akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung pertemuan COP26 yang akan dilaksanakan di Glasgow.

Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, membuka diskusi formal mengenai iklim di hari kedua dengan mengatakan, “Keputusan yang kita tetapkan hari ini akan berdampak secara langsung pada kesuksesan Pertemuan Glasgow dan juga kemampuan kita dalam mengatasi krisis iklim.” Draghi menambahkan perlunya penentuan upaya jangka panjang yang konsisten dengan perjanjian Paris dan membuat perubahan jangka pendek guna mencapai tujuan tersebut setahap demi setahap.

Di aspek lain, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, menyatakan para pemimpin G20 sudah setuju untuk mencapai strategi vaksinasi global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. “Para pemimpin menilai pentingnya memvaksinasi sekitar 40 persen populasi sampai akhir tahun 2021, dan bertambah menjadi 70 persen dalam pertengahan 2022. Pertemuan G20 membahas mulai dari kerja sama kementerian keuangan dan kesehatan, bersama Organisasi Kesehatan Dunia, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional untuk mendukung ketersediaan dana dalam menghadapi pandemi.” kata Retno Marsudi.

Skeptisme mengenai Target G20

Analis lingkungan menyatakan untuk mencapai target 1.5 derajat berarti perlu mengurangi emisi global hingga setengahnya pada tahun 2030 dan “nol emisi karbon” pada 2050. Namun, dalam draf deklarasi G20 tidak disampaikan mengenai tenggat waktu mencapai netralitas karbon. Kesepakatan G20 hanya menyatakan ingin mencapai target nol emisi karbon pada “pertengahan abad.” Tidak hanya dari ahli, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga menyatakan ketidakpuasan terhadap kesepakatan para pemimpin dunia yang dinilai “tidak cukup” sehingga konsekuensi tambahan bagi planet ini akan terjadi lebih cepat.

Para aktivis iklim yakni Greenpeace juga menilai bahwa tidak adanya ambisi dan visi yang kuat dari para pemimpin G20.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Hadiri KTT G20 dan Keketuaan Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan menerima keketuaan G20 di Italia mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Setiap tahunnya, negara anggota G20 akan digilir untuk menjadi tuan rumah pertemuan G20, di mana keketuaan kali ini merupakan pertama kalinya bagi Indonesia sejak tahun 1999.

Presiden Jokowi dalam pidatonya menekankan pentingnya memperkuat arsitektur kesehatan global yang berdasarkan pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan keadilan. Presiden Jokowi menilai tujuan ini dapat dicapai melalui adanya mekanisme meningkatkan sumber daya kesehatan global. Langkah yang perlu diambil yakni menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas batas dan mengoptimalisasi peran negara G20 untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat, dan alat kesehatan lainnya.

Selanjutnya, agenda prioritas dalam keketuaan Indonesia di G20 akan berfokus pada pemulihan pasca pandemi Covid-19. Tema yang diambil yakni “Bersama-sama Pulih, Menjadi Lebih Kuat” yang akan fokus pada distribusi vaksin global yang adil, mulai dari kesediaan dana yakni adanya kerja sama ekonomi. Upaya ini dapat dimulai melalui pembentukan gugus tugas keuangan dan kesehatan bersama untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

Selain itu, Indonesia juga akan mempromosikan kebudayaan, turisme, dan industri kreatif. Kesempatan ini penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan dan memperkuat kepemimpinan dalam aspek kerja sama internasional, mengingat banyaknya negara-negara yang mendukung keketuaan Indonesia.

Coal Truck

Sinyal Darurat Bagi Perubahan Iklim: The Production Gap Report 2021

, , , , , , 0

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat United Nations Environment Programme (UNEP) merilis sebuah dokumen berjudul  The Production Gap Report yang menjelaskan dan berisi data mengenai penggunaan bahan bakar fosil. Dari hasil penelitian pada dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan negara di dunia belum banyak melakukan usaha untuk mengurangi produksi bahan bakar fosil untuk membatasi pemanasan global agar hanya naik 1,5°C. Produksi bahan bakar fosil ini sendiri tidak banyak mengalami perubahan sejak dokumen pertama pada 2019. Penemuan ini menjadi masalah besar yang dapat menyebabkan kegagalan global untuk mencegah perubahan iklim yang lebih parah.

Menurut dokumen yang dirilis pada pertengahan Oktober tahun 2021, sebagian besar produsen minyak dan gas dunia berencana untuk meningkatkan produksi hingga 2030 atau lebih, dan beberapa produsen batu bara besar berencana untuk melanjutkan atau meningkatkan produksi. Hal ini bertentangan dengan keinginan para pemimpin negara yang berusaha berkomitmen untuk menurunkan emisi dari hasil bahan bakar fosil di tahun 2030 dan bebas emisi di tahun 2050. Lebih rinci, laporan tersebut juga menemukan bahwa negara-negara telah mengarahkan lebih dari $300bn (£217bn) untuk kegiatan bahan bakar fosil sejak awal pandemi Covid-19 yang lebih besar dari anggaran untuk energi bersih.

Pada satu kesempatan, Ploy Achakulwisut, seorang peneliti di Stockholm Environment Institute (SEI) dan penulis utama laporan ini menjelaskan efek dari kurangnya komitmen penurunan produksi bahan bakar fosil dan produksi yang sudah berada di atas batas aman, Achakulwisut mengatakan bahwa “Penelitiannya jelas: produksi batu bara, minyak dan gas global harus mulai menurun segera dan tajam agar konsisten dengan membatasi pemanasan jangka panjang hingga 1,5°C,”

Selain berdampak langsung ke perubahan iklim dan juga anggaran besar-besaran yang justru dikeluarkan untuk bahan bakar fosil, Dr. Jeremy Hess, seorang profesor kesehatan dan pengobatan darurat global di University of Washington mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar kotor ini memiliki berbagai efek terhadap kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Dilansir dari The Guardian, Dr. Hess mengatakan “Sayangnya ini adalah tahun pertama saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya dan para pasien sangat jelas mengalami dampak perubahan iklim. Saya melihat paramedis yang telah luka bakar pada lutut mereka karena berlutut untuk merawat pasien dengan sengatan panas. Dan saya melihat terlalu banyak pasien meninggal di unit gawat darurat akibat paparan panas mereka tahun lalu,”

Untuk menyelamatkan iklim, laporan The Production Gap 2021 tersebut menyarankan pemerintah untuk mengambil peran utama dan memastikan bahwa transisi dari bahan bakar fosil adalah adil dan merata. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menguasai lebih dari 50% produksi bahan bakar fosil dunia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen juga mengatakan bahwa masih ada waktu untuk mencegah pemanasan global yang melebihi 2°C. Andersen kemudian mengingatkan bahwa pada Konferensi Iklim PBB, yang dikenal sebagai Conference of the Parties 26 (COP26) bahwa “pemerintah harus melangkah, mengambil langkah cepat dan segera untuk menutup kesenjangan produksi bahan bakar fosil dan memastikan transisi yang adil dan merata.

COP26 sendiri akan diselenggarakan di Glasgow pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Tujuannya untuk memperkuat komitmen dan menjanjikan langkah-langkah pengurangan karbon yang akan menjaga harapan hidup untuk membatasi kenaikan pemanasan global hingga 1,5°C. Batas 1,5°C ini merujuk pada Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Perjanjian Paris sendiri bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata secara global yang idealnya 1,5°C.

gettyimages-1203669554-594x594-1

China Absen dalam Summit on Climate and Development, Akibat Adu Sanksi dengan Inggris?

, , , , 0

Tercatat Menteri dari sekitar 35 negara berpartisipasi dalam Summit on Climate and Development. Pertemuan ini merupakan bagian dari UN COP26 (United Nations Climate Change Conference) untuk edisi ke 26 yang akan dilaksanakan di Glasgow pada bulan November tahun ini.

AS, Uni Eropa bahkan India termasuk dalam daftar hadir, namun satu negara besar tercatat absen. China dikabarkan tidak menghadiri pertemuan itu padahal climate change menjadi salah satu prioritas negaranya. Diketahui bahwa Inggris menjadi tuan rumah dari Summit on Climate and Development tahun ini sehingga banyak yang menduga absennya China dikarenakan tensi hubungan bilateral keduanya yang sedang panas beberapa minggu terakhir.

Dilansir dari laman resminya, Summit on Climate and Development diagendakan untuk fokus membicarakan bagaimana negara-negara yang terlibat dapat bekerja sama dalam isu climate change. Termasuk di dalamnya fokus untuk mencegah efek dari climate change menjadi semakin buruk secara bersama-sama. Agenda-agenda lain yang akan dibahas diantaranya mitigasi dampak climate change, keringanan hutang dan akses pendanaan. Hasil dari Summit on Climate and Development diharapkan dapat membantu pembentukan dan pembahasan agenda tentang climate di forum kerja sama internasional melalui COP26 maupun forum lainnya. Sehingga sangat di sayangkan ketidakhadiran China pada pertemuan itu.

Menurut juru bicara Inggris untuk COP26, undangan telah dikirimkan kepada China dan dalam pernyataan itu juga menambahkan bahwa Inggris berharap dapat bekerjasama dengan China dalam climate change. Namun China memang tidak mengirimkan utusan untuk pertemuan ini. Sampai berita ini dirilis belum ada keterangan resmi dari China tentang alasan ketidakhadirannya pada pertemuan itu.

Beberapa minggu belakangan, telah terjadi adu sanksi antara Inggris bersama AS, Kanada dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada China. Sanksi itu diberikan atas dasar dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kelompok Uighur. Sanksi ini kemudian dibalas oleh China yang juga memberikan sanksi kepada keempat pihak tersebut. Tentu sangat di sayangkan jika benar aksi adu sanksi ini dan  menghambat agenda kerja sama internasional, khususnya tentang climate change. 

Referensi:

UN Climate Change Conference UK 2021 in Partnership with Italy, “UK to Host Global Summit on Climate and Development”. https://ukcop26.org/uk-to-host-global-summit-on-climate-and-development/

Matt McGrath, “Climate Change: China Absent from key UK Meeting”. 3 Maret 2021. https://www.bbc.com/news/science-environment-56584575

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..