Menu

Perbatasan

download (3)

China akan membentuk zona kontrol perbatasan di sekitar Myanmar untuk memerangi penipuan

, , , , , 0

China akan membentuk zona kontrol sementara di provinsi barat daya Yunnan untuk membatasi pergerakan orang di wilayah sepanjang perbatasan dengan Myanmar dalam upaya memerangi penipuan telekomunikasi yang merajalela yang dilakukan oleh warga negara China yang dibujuk ke negara Asia Tenggara tersebut. Zona kontrol perbatasan yang ketat sementara akan didirikan di kota Tengchong di provinsi Yunnan, China Barat Daya dari hari Minggu 1 Oktober hingga 31 Desember 2023 untuk memerangi telekomunikasi lintas batas dan penipuan online, menurut pengumuman dari kota tersebut. Kota ini merupakan pintu gerbang penting bagi China untuk masuk ke Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Menurut sebuah pengumuman resmi, pembentukan zona ini dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen penyeberangan orang dan kendaraan di daerah tersebut, sehingga dapat membatasi penyusup untuk memasuki zona kontrol dan mengurangi kemungkinan orang yang melintasi perbatasan secara ilegal dan berpartisipasi dalam penipuan telekomunikasi di Myanmar utara.Zona kontrol akan mencakup beberapa kota yang berbatasan dengan Myanmar, termasuk Houqiao, Diantan dan Mingguang.

Bagi penduduk di dalam zona kontrol yang terlibat dalam pertanian atau membutuhkan lahan untuk menggembalakan ternak, komunitas lokal akan mengeluarkan sertifikat untuk masing-masing penduduk, dan penduduk harus mendaftar di stasiun perbatasan bersama terdekat sebulan sekali. Pejabat perbatasan dan penjaga hutan yang perlu melakukan bisnis di dalam zona kontrol juga harus memberikan sertifikat dan mendaftar di pos perbatasan sebulan sekali.

Individu yang terlibat dalam proyek-proyek perbatasan, pemeliharaan, serta penebangan bambu dan kayu di dalam zona tersebut harus memberikan sertifikat dari pemilik properti atau departemen terkait dan mendaftarkan diri di pos-pos perbatasan setiap 15 hari, demikian bunyi pengumuman tersebut. Pemerintah kota-kota perbatasan akan memberi tahu stasiun perbatasan bersama tentang personel pemerintah dan kendaraan dari daerah di luar kota perbatasan yang perlu masuk dan keluar dari zona kontrol. Personel militer dan petugas polisi yang menjalankan tugas normal tidak perlu menjalani pemeriksaan, katanya.

Petugas dari pos perbatasan bersama akan mendaftarkan dan memverifikasi individu dan kendaraan yang memasuki zona kontrol. Mereka yang tidak memiliki dokumen yang diperlukan akan diperiksa dan diserahkan ke kantor polisi setempat.

 

Pasukan Perdamaian Sementara PBB (UNIFIL) berjaga sambil memegang bendera PBB di perbatasan wilayah Kafr Shuba, yang dianggap sebagai wilayah sengketa antara Lebanon dan Israel (Foto oleh Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images)

Dewan Keamanan PBB Memperbarui Misi UNIFIL

, , , , , , , , , 0

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berlangsung sesaat sebelum izin misi hampir berakhir. Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang telah hadir sejak tahun 1978, memiliki misi untuk membentuk zona penyangga antara Israel dan Lebanon, keduanya secara resmi dalam keadaan perang.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada 1 September ini menerima 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi ini memperpanjang keberadaan UNIFIL di Lebanon hingga 31 Agustus 2024. Ketentuan mandatnya sangat mirip dengan tahun sebelumnya, yang melibatkan memberikan kebebasan pergerakan kepada sekitar 10.000 pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Aspek mandat ini telah menjadi poin perselisihan, ditantang baik oleh pemerintah Lebanon maupun kelompok pro-Iran Hezbollah yang berpengaruh.

Teks resolusi tersebut “menghimbau dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk memastikan penghormatan dan akses yang tidak terhalang bagi UNIFIL dalam semua operasinya dan aksesnya ke seluruh Garis Biru.” Garis Biru mengacu pada batas yang ditandai oleh PBB pada tahun 2000 setelah pasukan Israel mundur dari selatan Lebanon.

Resolusi juga menjelaskan bahwa UNIFIL tidak memerlukan izin sebelum menjalankan tugas yang diberikan dan dapat beroperasi secara independen sambil menjaga koordinasi dengan pemerintah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengkritik keterbatasan akses UNIFIL ke beberapa wilayah, termasuk lokasi yang dimiliki oleh LSM lingkungan Lebanon yang dituduh oleh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Hezbollah.

Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, menentang perpanjangan mandat UNIFIL tahun 2022, menyatakan bahwa pasukan bersenjata asing tidak boleh beroperasi di tanah Lebanon tanpa persetujuan pemerintah dan koordinasi dengan tentara Lebanon. Pemerintah Lebanon, dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kembali ke ketentuan mandat UNIFIL tahun 2021, yang lebih sedikit menekankan kemampuan operasional independen UNIFIL. Meskipun demikian, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati menyambut perpanjangan mandat ini, mencatat bahwa resolusi tersebut mengakui permintaan Lebanon agar UNIFIL beroperasi dengan koordinasi pemerintah.

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi mereka ke Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Palestina. Mandatnya diperluas pada tahun 2006 setelah Israel dan Hezbollah terlibat dalam perang selama 34 hari, dan tugasnya adalah memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh banyak pemerintah Barat, Hezbollah tetap bersenjata dan berpengaruh dalam politik Lebanon, berbeda dengan faksi lain yang tidak bersenjata setelah perang saudara Lebanon dari tahun 1975 hingga 1990.

Imigran Ethiopia di perbatasan Arab Saudi dan Yaman/Net

Tentara Arab Saudi Diduga Menembaki Imigran, Ratusan Tewas

, , , , , , 0

Penjaga perbatasan Saudi menembaki migran Ethiopia yang mencoba menyeberang ke kerajaan Teluk dari Yaman “seperti hujan” dan diduga telah membunuh ratusan orang sejak tahun lalu, demikian laporan Human Rights Watch (HRW) yang dirilis pada hari Senin (21/08).

Tuduhan ini, yang dianggap sebagai “tidak berdasar” oleh sumber pemerintah Saudi, menunjukkan eskalasi yang signifikan dari penyalahgunaan di sepanjang rute berbahaya dari Tanduk Afrika ke Arab Saudi, di mana ratusan ribu warga Ethiopia tinggal dan bekerja.

Seorang perempuan berusia 20 tahun dari wilayah Oromia di Ethiopia, yang diwawancarai oleh HRW, mengatakan bahwa penjaga perbatasan Saudi membuka tembakan pada sekelompok migran yang baru saja dilepaskan dari tahanan.

“Mereka menembaki kami seperti hujan. Ketika saya mengingatnya, saya menangis,” ujarnya. “Saya melihat seorang pria meminta pertolongan, dia kehilangan kedua kakinya. Dia berteriak; dia berkata, ‘Apakah kamu meninggalkan saya di sini? Tolong jangan tinggalkan saya’. Kami tidak bisa membantunya karena kami berlari untuk nyawa kami.”

Peneliti HRW, Nadia Hardman, mengatakan bahwa “para pejabat Saudi membunuh ratusan migran dan pencari suaka di daerah perbatasan terpencil ini tanpa diketahui dunia lain,” menurut pernyataan. “Menghabiskan miliaran untuk membeli klub golf profesional, klub sepak bola, dan acara hiburan besar untuk meningkatkan citra Saudi seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari kejahatan mengerikan ini,” katanya.

Pada hari Senin, Amerika Serikat menyuarakan keprihatinan atas laporan tersebut dan mendesak penyelidikan menyeluruh.

“Kami telah mengutarakan kekhawatiran kami tentang tuduhan-tuduhan ini kepada pemerintah Saudi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri. “Kami mendesak pihak berwenang Saudi untuk melakukan penyelidikan yang teliti dan transparan serta memenuhi kewajibannya sesuai hukum internasional.”

Seorang sumber pemerintah Saudi mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat diandalkan. “Tuduhan-tuduhan yang tercantum dalam laporan Human Rights Watch tentang penjaga perbatasan Saudi menembaki warga Ethiopia saat mereka menyeberang perbatasan Saudi-Yaman adalah tidak berdasar dan tidak didasarkan pada sumber yang dapat diandalkan,” kata sumber tersebut yang meminta anonimitas.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di New York ini telah mendokumentasikan penyalahgunaan terhadap migran Ethiopia di Arab Saudi dan Yaman selama hampir satu dekade, tetapi pembunuhan-pembunuhan terbaru ini tampaknya “luas dan sistematis” dan dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, demikian disampaikan.

Tahun lalu, para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan “tuduhan-tuduhan yang mengkhawatirkan” bahwa “tembakan artileri lintas perbatasan dan tembakan senjata ringan oleh pasukan keamanan Arab Saudi telah membunuh sekitar 430 migran” di bagian selatan Arab Saudi dan utara Yaman selama empat bulan pertama tahun 2022.

Pada Maret tahun itu, repatriasi warga Ethiopia dari Arab Saudi dimulai dalam perjanjian antara kedua negara. Kementerian luar negeri Ethiopia mengatakan sekitar 100.000 warganya diharapkan pulang dalam beberapa bulan.

Laporan HRW mengatakan bahwa tidak ada tanggapan atas surat yang dikirimkan kepada pejabat-pejabat Saudi.

Namun pemberontak Houthi yang menguasai Yaman utara menduga “pembunuhan-pembunuhan yang disengaja terhadap imigran dan warga Yaman” oleh penjaga perbatasan, sebagai tanggapan terhadap surat dari HRW.

Menurut kelompok hak asasi manusia ini, migran-migran mengatakan bahwa pasukan Houthi bekerja dengan penyelundup manusia dan akan “mengeksploitasi” mereka atau menjaga mereka di pusat-pusat penahanan di mana mereka “disiksa” sampai mereka bisa membayar “biaya keluar”.

Para Houthi membantah bekerja dengan penyelundup manusia, menggambarkan mereka sebagai “penjahat”.

Pada tahun 2015, pejabat Saudi membentuk koalisi militer dalam upaya untuk menghentikan kemajuan Houthi yang didukung oleh Iran, yang telah merebut ibu kota Yaman, Sanaa, dari pemerintah yang diakui secara internasional pada tahun sebelumnya.

Perang Yaman telah menciptakan apa yang PBB gambarkan sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan jutaan orang bergantung pada bantuan.

Banyak dari penyalahgunaan yang dijelaskan oleh HRW mungkin terjadi selama gencatan senjata yang mulai berlaku pada April 2022 dan sebagian besar masih berlangsung meskipun secara resmi berakhir pada Oktober tahun lalu.

Laporan HRW didasarkan pada wawancara dengan 38 migran Ethiopia yang mencoba menyeberang ke Arab Saudi dari Yaman, serta dari citra satelit, video, dan foto-foto yang diposting di media sosial “atau dikumpulkan dari sumber lain”.

Laporan HRW mendesak Riyadh untuk mengakhiri kebijakan penggunaan kekuatan mematikan terhadap migran dan pencari suaka, dan mendesak PBB untuk menyelidiki pembunuhan-pembunuhan yang diduga tersebut.

Helikopter militer Mil Mi-8MTV-5 Belarusia terbang di atas lapangan selama latihan bersama angkatan bersenjata Rusia dan Belarusia sebagai bagian dari inspeksi Pasukan Tanggap Negara Persatuan, di lapangan tembak dekat kota Osipovichi di luar Minsk pada 17 Februari , 2022. (Foto oleh MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP melalui Getty Images)

Polandia Mengirim Pasukan Ke Perbatasan Setelah Tuduhan Belarusia Melanggar Perbatasan Udara

, , , , , , , 0

Polandia menambah jumlah pasukan di perbatasannya dengan Belarusia setelah dua helikopter Belarusia dikatakan melanggar wilayah udara Polandia. “Ada pelanggaran wilayah udara Polandia oleh dua helikopter Belarusia yang sedang berlatih di dekat perbatasan,” menurut kementerian pertahanan Polandia dalam sebuah pernyataan.

Tuduhan pelanggaran perbatasan Polandia oleh helikopter Mi-24 dan Mi-8 milik Angkatan Udara Belarusia dan pasukan pertahanan udara yang dinilai tidak masuk akal dan dibuat oleh kepemimpinan militer dan politik Polandia untuk membenarkan pembangunan kekuatan dan sarana di perbatasannya Belarusia,” kata kementerian itu. Menurut France 24, NATO telah diberitahu tentang insiden itu.

Orang-orang yang tinggal di sekitar desa Białowieża di Polandia timur dekat perbatasan Belarus, mengatakan di media sosial tentang pelanggaran perbatasan sebelum kementerian pertahanan mengeluarkan pernyataannya.

Kementerian pertahanan Belarusia membantah di saluran Telegramnya bahwa helikopter militernya telah melanggar perbatasan Polandia. Pekan lalu, Putin justru menuduh Polandia menyimpan ambisi teritorial di Belarus dan mengatakan akan menganggap setiap serangan terhadap tetangganya sebagai serangan terhadap dirinya sendiri.

Sebelumnya Polandia dan Belarusia terlibat perdebatan terkait kelompok tentara Wagner. Pada akhir Juli, perdana menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan sekelompok 100 pejuang Wagner telah bergerak lebih dekat ke kota Grodno di Belarusia, dekat perbatasan Polandia, menggambarkan situasinya sebagai semakin berbahaya.

Pada 1 Agustus, Alexander Lukashenko, Presiden Belarusia dengan “mengejek” mengatakan kepada Polandia bahwa mereka “harus berterima kasih padanya” karena telah mengawasi tentara bayaran Wagner yang sekarang ditempatkan di Belarusia setelah pemberontakan yang gagal terhadap Kremlin bulan lalu.

Sejumlah pejuang Wagner yang tidak ditentukan telah pindah ke Belarusia dan mulai melatih pasukan Lukashenko. Untuk itu, Polandia sudah mulai memindahkan lebih dari 1.000 pasukannya sendiri lebih dekat ke perbatasan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara selama konferensi pers sebelum pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen (tidak digambarkan) pada 30 Januari 2023 di Yerusalem, Israel. (Foto oleh Amir Levy/Getty Images)

Kunjungan Blinken Menjadi Urgensi Baru Saat Ketegangan Israel Dan Palestina Meningkat

, , , , , , , 0

Perjalanan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken ke Israel dan Tepi Barat mungkin telah berlangsung selama berminggu-minggu, tetapi konflik antara Palestina dan Israel justru meningkat. Baik masyarakat Palestina maupun Israel telah menjadi korban dari situasi di perbatasan yang dikhawatirkan akan semakin kacau. Bahkan kedua negara menyatakan bahwa serangan-serangan di perbatasan merupakan salah satu serangan teror terburuknya dalam beberapa tahun terakhir.

Kini, kedua negara menggantungkan harapan mereka pada kedatangan Blinken untuk melerai ketegangan antara Palestina dan Israel. Selain mencoba menenangkan situasi melalui dialog, salah satu prioritas utama Blinken kemungkinan adalah mencoba memulihkan koordinasi keamanan yang sangat penting antara Israel dan Otoritas Palestina (PA). Sebelumnya, PA mengumumpan pemutusan koordinasi dan melancarkan serangan ke Israel di wilayah Tepi Barat yang juga menewaskan seorang wanita warga sipil. Hal ini dikritik oleh AS bahwa kerja sama keamanan bukanlah “langkah yang tepat untuk diambil saat ini“.

Koordinasi, menurut banyak pejabat Israel dan Amerika merupakan bagian penting untuk menjaga perdamaian karena melibatkan pembagian intelijen tentang aktivitas militan, dan juga hubungan antara pasukan keamanan Israel dan Palestina. Tanpa koordinasi itu, Israel mungkin tidak dapat memberi tahu pasukan keamanan Palestina di mana dan kapan mereka akan beroperasi di Tepi Barat, yang dapat menyebabkan kesalahan atau bentrokan berbahaya di antara keduanya.

Tetapi PA telah berada di bawah tekanan selama berbulan-bulan untuk memutuskan koordinasi, yang sering dilihat oleh warga Palestina sebagai pemaksaan dari Israel. Nour Odeh, mantan juru bicara PA mengatakan bahwa “Koordinasi keamanan ini memalukan dan tidak efektif,” kepada CNN. Di sisi lain, Michael Milshtein, mantan kepala Departemen Urusan Palestina di Intelijen Pertahanan Israel, mengatakan dia berharap Blinken akan “memanfaatkan atau menekan PA untuk memperbarui koordinasi keamanan,”

Milshtein mengatakan melanjutkan koordinasi keamanan tidak hanya akan mengurangi ketegangan secara umum tetapi mengirim sinyal ke kelompok militan Palestina yang menyaingi PA. Tapi Odeh mengatakan mendorong orang-orang Palestina kembali ke arah koordinasi “tidak akan menjadi negosiasi yang mudah, karena itu akan berarti kerugian… di mata orang-orang Palestina.”

Pemerintah Israel, sebagai tanggapan atas dua serangan penembakan di Yerusalem yang menewaskan tujuh warga sipil dan melukai lima lainnya, meluncurkan serangkaian tindakan termasuk rencana untuk menghancurkan rumah para penyerang dan menyusun undang-undang untuk mencabut kartu identitas Israel dan tempat tinggal keluarga orang Israel tersebut. telah menuduh terorisme, praktik yang menurut para kritikus adalah bentuk hukuman kolektif yang dilarang oleh hukum internasional. Blinken juga harus menuntut Israel mengubah kebijakannya terhadap PA, kata Milshtein, terutama tindakan yang berdampak negatif terhadap kesehatan ekonomi wilayah tersebut.

Warga Haiti menunggu di luar kantor imigrasi untuk mengajukan paspor di Port-au-Prince pada 10 Januari 2023. (Foto oleh RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

Keadaan Memburuk di Haiti, Bantuan Sangat Diperlukan

, , , , , , , , 0

Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise tahun lalu, geng-geng kriminal di Haiti telah menguasai sebagian besar wilayah negara yang menyebabkan banyak konflik dan baku tembak antara anggota geng dan polisi. Dilansir dari Al Jazeera, ratusan orang tewas dalam kontak senjata tahun lalu, bahkan pada bulan September 2022, geng-geng Haiti memblokir terminal bahan bakar selama hampir enam minggu, menghentikan sebagian besar kegiatan ekonomi.

Untuk itu, Kanada dan Amerika Serikat berusaha membantu dengan menyediakan kendaraan taktis dan lapis baja, serta perbekalan lainnya pada bulan Oktober 2022 setelah Haiti mendesak masyarakat internasional untuk mengirimkan “pasukan bersenjata khusus”. Ottawa juga telah memberikan sanksi kepada warga Haiti yang dituduh memiliki hubungan geng, termasuk mantan presiden, dua mantan perdana menteri, dan tiga pengusaha terkenal.

Kanada telah mengirimkan kendaraan lapis baja ke Haiti untuk membantu memerangi geng kriminal di saat negara itu dilanda krisis kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada dengan cara mengirimkan pesawat militer Kanada yang ditujukan untuk Kepolisian Nasional Haiti di ibu kota negara, Port-au-Prince.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan di Mexico City pada hari 11 Januari 2023 bahwa sanksi dan bantuan itu “membuat perbedaan”. “Kita semua sangat sadar bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk di Haiti dan itulah mengapa Kanada dan mitranya, termasuk Amerika Serikat, sedang mempersiapkan berbagai skenario jika hal itu mulai menjadi lebih buruk,” kata Trudeau dilansir dari Al Jazeera.

Kanada akan terus memberikan dukungan, kata Trudeau, tetapi dia menekankan krisis Haiti harus diselesaikan di dalam negeri. “Apa yang sangat penting dalam situasi ini adalah rakyat Haiti sendiri menjadi pusat dukungan, pembangunan stabilitas dan penyelesaian krisis di Haiti saat ini,” tuturnya.

Selain krisis kemanusiaan akibat aktivitas sejumlah geng-geng kriminal, pada 10 Januari 2022, lembaga Senat, yang merupakan lembaga terakhir yang dipilih secara demokratis di Haiti telah dicabut. Hal ini memperkuat apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai kediktatoran de facto yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Haiti saat ini.

Di Haiti, hanya terdapat 10 senator yang secara simbolis mewakili 11 juta penduduk negara itu dalam beberapa tahun terakhir karena Haiti gagal mengadakan pemilihan legislatif sejak Oktober 2019. Masa jabatan mereka berakhir dalam semalam, meninggalkan Haiti tanpa satu pun anggota parlemen di Senat atau majelis rendah parlemen di tengah krisis politik saat ini. “Ini adalah situasi yang sangat suram,” kata Alex Dupuy, sosiolog kelahiran Haiti di Universitas Wesleyan, “salah satu krisis terburuk yang dialami Haiti sejak kediktatoran Duvalier.” Tambahnya, dilansir dari LA Times.

Sementara itu, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry yang mengambil alih kepemimpinan Haiti setelah Moise terbunuh telah gagal mengadakan pemilihan umum. Janji terbarunya, pada 1 Januari 2023 adalah bahwa Mahkamah Agung akan dipulihkan dan dewan pemilihan sementara ditugaskan untuk menetapkan tanggal pemilihan yang masuk akal, walaupun sampai saat ini belum juga terjadi.

Dilaporkan bahwa semenjak pembunuhan Moise di kediamannya, situasi di Haiti memburuk dengan drastis, banyak masyarakat Haiti yang kemudian melarikan diri dengan pesawat atau perahu dengan putus asa mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai keselamatan dan keamanan ekonomi. Banyak di antara pengungsi itu yang mengincar untuk pindah ke Bahama atau Florida. Namun, aksi masyarakat Haiti ini kemudian dicegat oleh kebijakan Presiden Biden baru-baru ini yang telah mencegat puluhan ribu tahun lalu, mengirim mereka kembali ke Haiti.

Andrzej Duda Presiden Polandia terlihat di Dewan Keamanan Nasional Polandia sebagai tanggapan atas ledakan peluru di desa Przewodow di provinsi Lubelskie di Warsawa pada 16 November 2022. (Foto oleh Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images)

Artikel 4 Piagam NATO Setelah Ledakan Rudal di Polandia

, , , , , , , , , , 0

Setelah sebuah rudal yang dilaporkan merupakan buatan Rusia menyerang wilayah Polandia di dekat perbatasanya. Polandia kemungkinan akan meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 NATO dan mengangkat masalah tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 16 November 2022.

Akibat rudal tersebut, dua orang tewas akibat ledakan di sebuah desa 6 kilometer dari perbatasan Polandia dan Rusia. Presiden Polandia, Andrzej Duda mengatakan bahwa Polandia tidak memiliki bukti konklusif yang menunjukkan siapa yang menembakkan rudal tersebut.

Insiden itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy menguraikan kepada para pemimpin negara-negara G20 rencana perdamaiannya untuk Ukraina, dan setelah Rusia meluncurkan “ gelombang serangan rudal terberat” dalam hampir sembilan bulan perang.

Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya kini tengah menyelidiki insiden di Polandia, tetapi informasi awal menunjukkan bahwa itu mungkin bukan disebabkan oleh rudal yang ditembakkan dari Rusia, kata Presiden AS Joe Biden. Di sisi lain, kementerian pertahanan Rusia membantah laporan bahwa rudal Rusia menghantam wilayah Polandia.

Duda mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg dan Biden bahwa “sangat mungkin” duta besar Polandia untuk NATO “akan meminta agar dilaksanakannya Pasal 4, yaitu konsultasi di antara sekutu.”[1]

Mengapa Polandia Menyarankan Agar Pasal 4 Piagam NATO Dilakukan?

Pasal 4 perjanjian NATO mencakup kasus ketika negara anggota merasa terancam oleh negara lain atau organisasi teroris. 30 negara anggota kemudian memulai konsultasi formal atas permintaan anggota yang terancam. Pembicaraan melihat apakah ada ancaman dan bagaimana menghadapinya, dengan keputusan yang diambil dengan suara bulat.

Namun, pasal 4 tidak berarti bahwa akan ada “serangan” balik secara langsung dari anggota NATO. Mekanisme seperti ini pernah terjadi sebelumnya, sebuah konsultasi ini telah dipicu beberapa kali dalam sejarah NATO. Misalnya, oleh Turki tahun lalu, ketika tentara Turki tewas dalam serangan dari Suriah. Saat itu, NATO memutuskan untuk berkonsultasi, tetapi tidak mengambil tindakan apa pun. Pada awal invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari lalu, anggota NATO Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia sempat mengusulkan Pasal 4.[2]

Pasal 4 berbeda dengan Pasal 5 Piagam NATO. Jika dikonfirmasi bahwa Moskow merupakan aktor dibalik ledakan rudal tersebut, hal ini dapat memicu prinsip pertahanan kolektif NATO yang dikenal sebagai Pasal 5, di mana serangan terhadap salah satu anggota aliansi Barat dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pasal 5 sendiri pernah dilaksanakan pada tahun 2001 ketika serangan terhadap twin towers oleh Al-Qaeda yang dikenal sebagai insiden 9/11 menewaskan lebih dari 3.000 orang. AS mengusulkan “peperangan melawan teroris” ke Afghanistan yang diikuti oleh pasukan NATO.

Terlepas dari kenyataan bahwa pihak berwenang Polandia masih menyelidiki sumber dan penyebab ledakan,[3] berita insiden tersebut dengan cepat menimbulkan spekulasi tentang Pasal 5 NATO dimana pihak NATO menyatakan bahwa “serangan bersenjata terhadap satu anggota atau lebih akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua” dan kekuatan militer dapat digunakan sebagai tanggapan.

Pasal 4 sendiri menetapkan mekanisme konsultasi di antara anggota untuk bertukar pandangan dan informasi, dan mendiskusikan masalah sebelum mencapai kesepakatan dan mengambil tindakan menurut penjelasan di situs NATO. Sebagai negara dengan kekuatan yang jauh berbeda dengan Rusia dengan power index Polandia sebesar 0.4179 dan berada di peringkat ke 24 sedangkan Rusia memiliki skor sebesar 0.0501 di peringkat kedua dunia[4] membuat kebijakan untuk menggunakan NATO sebagai hal yang bijaksana bagi Polandia, untuk mencapai pertahanan yang lebih kuat lagi.

Walaupun anggota NATO tengah bersiap menentukan keputusan akan tindakan balasan, Biden di sela-sela KTT G20 mengatakan bahwa kecil kemungkinan rudal yang mendarat di polandia ditembakkan oleh Rusia.[5] Menyusul pembicaraan antara Kepala CIA dan Staf Intelijen Rusia terkait penggunaan senjata nuklir di Turki.

Kementerian pertahanan Rusia membantah laporan bahwa rudal Rusia yang menghantam wilayah Polandia dilakukan oleh militernya. Menyusul pernyataan Biden, tiga pejabat AS memberikan penilaian awal menunjukkan rudal itu justru ditembakkan oleh pasukan Ukraina untuk menghalau rudal Rusia yang masuk ke wilayah kedaulatan Ukraina yang menghancurkan infrastruktur listrik Ukraina hari ini.[6]

Setelah perundingan, ditetapkan bahwa Ukraina tidak tidak disalahkan, karena tindakan itu dilakukan untuk menangkis serangan udara besar-besaran Rusia “Biar saya perjelas: Ini bukan kesalahan Ukraina,” kata Stoltenberg. “Rusia memikul tanggung jawab utama karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina.”[7]

[1] “Poland likely to invoke NATO’s Article 4, will raise missile blast with UN – officials”, Reuters, 16 November 2022, https://www.reuters.com/world/europe/poland-considering-nato-article-4-activation-says-spokesman-2022-11-15/

[2] Berndt Riegert, “What is NATO’s Article 4?”, DW, 16 November 2022, https://www.dw.com/en/whats-natos-article-4-and-how-does-it-differ-from-article-5/a-60898860

[3] Miriam Berger dan Sammy Westfall, “Why are NATO Articles 4 and 5 being discussed after the blast in Poland?”, Washington Post, 15 November 2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/15/what-is-article-5-nato/

[4] “2022 Military Strength Ranking”, Global Fire Power, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

[5] “Key Events”, ABC News, 16 November 2022, https://www.abc.net.au/news/2022-11-16/ukraine-russia-war-live-updates-putin-zelenskyy-poland-missile/101658346

[6] “Missile that hit Poland fired by Ukraine forces – US officials”, 1 News, 16 November 2022, https://www.1news.co.nz/2022/11/16/missile-that-hit-poland-fired-by-ukraine-forces-us-officials/

[7] Steven Erlanger and Marc Santora, “‘This Is Not Ukraine’s Fault’: Tensions Ease Over Missile Strike in Poland”, NY Times, 16 November 2022, https://www.nytimes.com/2022/11/16/world/europe/ukraine-russia-poland-explosion.html

Pejabat Turki membawa mayat migran yang ditemukan mati beku di desa Pasakoy, Distrik Ipsala, kurang dari 10 kilometer (6,2 mil) dari perbatasan Yunani setelah didorong kembali oleh Yunani, pada 2 Februari 2022, di Edirne, Turkiye. (Foto oleh Gokhan Balci/Anadolu Agency via Getty Images)

Perseteruan Diplomatik Antara Turki dan Yunani: 19 Orang Ditemukan Tidak Bernyawa Di Perbatasan

, , , , , , , 0

Sumber resmi mengatakan 19 migran ditemukan tidak bernyawa di Ipsala, sebuah kota kecil di Turki yang berbatasan dengan Yunani. Penemuan tersebut terjadi setelah satu minggu kedua negara tersebut dihantam badai salju. Wali Kota Ipsala, Abdullah Naci Unsal, mengatakan para migran ini kemungkinan meninggal antara hari Selasa dan Rabu. Dilansir dari CNN, Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu kota tersebut sering dijadikan jalur oleh para migran yang berusaha memasuki wilayah Uni Eropa.

Awalnya, 12 orang ditemukan tidak bernyawa di wilayah berlumpur, sejalan dengan investigasi 7 orang kembali ditemukan oleh pihak berwenang setempat. Sekelompok migran ini diinformasikan merupakan bagian dari 22 anggota kelompok migran dan pihak berwenang tengah mencari 10 orang yang masih hilang dan membuka investigasi terkait insiden tersebut. Darimana ataupun apa tujuan dari kelompok migran ini belum diketahui yang menyebabkan saling tuduh antara Ankara dan Athena

Insiden ini membuat Turki dan Yunani saling menyalahkan satu sama lain karena dianggap tidak dapat melindungi sekelompok orang tersebut. Soylu menuduh sekelompok migran itu ditolak oleh pejabat perbatasan Yunani. Ia juga menyebarkan gambar yang dikaburkan lewat Twitter yang menuduh Yunani melucuti pakaian dan sepatu beberapa mayat yang ditemukan yang terbaring di area lumpur ketika ditemukan. Selain menuduh Yunani, Soylu menyalahkan UE dan mengatakan bahwa UE “tidak dapat disembuhkan, lemah dan tidak memiliki perasaan manusiawi.”

Di sisi lain, Menteri Yunani Notis Mitarachi menyangkal tuduhan Soylu. Mitarachi mengatakan pada sebuah pernyataan bahwa kebenaran dibalik insiden diperbatasan itu tidak seperti propaganda yang disebarkan oleh Turki. Mitachi juga berargumen bahwa kelompok migran tersebut tidak pernah sampai ke perbatasan yang mengindikasikan bahwa tragedi ini adalah kesalahan Turki.

Kasus migran ini telah menjadi masalah di banyak perbatasan negara anggota Uni Eropa, Turki sendiri merupakan jalur utama migran dari Asia, Afria, dan Timur tengah untuk mencapai Eropa sejak tahun 2015. Dilansir dari New York Times, dalam setahun terakhir, Yunani telah mengambil tindakan lebih keras untuk mencegah migran. Yunani membangun pagar memaksa para migran yang datang dari Turki baik lewat jalur darat dan laut.

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..