China akan membentuk zona kontrol perbatasan di sekitar Myanmar untuk memerangi penipuan
China akan membentuk zona kontrol sementara di provinsi barat daya Yunnan untuk membatasi pergerakan orang di wilayah sepanjang perbatasan dengan Myanmar dalam upaya memerangi penipuan telekomunikasi yang merajalela yang dilakukan oleh warga negara China yang dibujuk ke negara Asia Tenggara tersebut. Zona kontrol perbatasan yang ketat sementara akan didirikan di kota Tengchong di provinsi Yunnan, China Barat Daya dari hari Minggu 1 Oktober hingga 31 Desember 2023 untuk memerangi telekomunikasi lintas batas dan penipuan online, menurut pengumuman dari kota tersebut. Kota ini merupakan pintu gerbang penting bagi China untuk masuk ke Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Menurut sebuah pengumuman resmi, pembentukan zona ini dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen penyeberangan orang dan kendaraan di daerah tersebut, sehingga dapat membatasi penyusup untuk memasuki zona kontrol dan mengurangi kemungkinan orang yang melintasi perbatasan secara ilegal dan berpartisipasi dalam penipuan telekomunikasi di Myanmar utara.Zona kontrol akan mencakup beberapa kota yang berbatasan dengan Myanmar, termasuk Houqiao, Diantan dan Mingguang.
Bagi penduduk di dalam zona kontrol yang terlibat dalam pertanian atau membutuhkan lahan untuk menggembalakan ternak, komunitas lokal akan mengeluarkan sertifikat untuk masing-masing penduduk, dan penduduk harus mendaftar di stasiun perbatasan bersama terdekat sebulan sekali. Pejabat perbatasan dan penjaga hutan yang perlu melakukan bisnis di dalam zona kontrol juga harus memberikan sertifikat dan mendaftar di pos perbatasan sebulan sekali.
Individu yang terlibat dalam proyek-proyek perbatasan, pemeliharaan, serta penebangan bambu dan kayu di dalam zona tersebut harus memberikan sertifikat dari pemilik properti atau departemen terkait dan mendaftarkan diri di pos-pos perbatasan setiap 15 hari, demikian bunyi pengumuman tersebut. Pemerintah kota-kota perbatasan akan memberi tahu stasiun perbatasan bersama tentang personel pemerintah dan kendaraan dari daerah di luar kota perbatasan yang perlu masuk dan keluar dari zona kontrol. Personel militer dan petugas polisi yang menjalankan tugas normal tidak perlu menjalani pemeriksaan, katanya.
Petugas dari pos perbatasan bersama akan mendaftarkan dan memverifikasi individu dan kendaraan yang memasuki zona kontrol. Mereka yang tidak memiliki dokumen yang diperlukan akan diperiksa dan diserahkan ke kantor polisi setempat.
