Menu

nuklir

Korea Utara Diduga Mengaktifkan Kembali Reaktor Nuklirnya

, , 1

Pengawas Atom PBB dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa Korea Utara atau dikenal dengan Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) diprediksi memulai kembali reaktor nuklir yang berfungsi menghasilkan plutonium untuk senjata nuklir. Menurut International Atomic Energy Agency (IAEA), aktifitas tersebut dilakukan di sebuah kompleks nuklir di Yongbyon, wilayah pusat program nuklir DPRK. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kim Jong Un di acara Kongres Kedelapan Partai Buruh Korea pada Januari 2021 ketika menyampaikan laporan tentang pekerjaan Komite Sentral Ketujuh Partai di Kongres Kedelapan Partai Buruh Korea. Pada acara tersebut, Kim Jong Un mengatakan akan memperbaharui kekuatan nuklirnya.

Sebelumnya, pada dialog antara Kim Jong Un dan Donald Trump di Hanoi, Vietnam pada tahun 2019, Kim Jong Un sendiri menawarkan pembongkaran Kompleks Yongbyon untuk mendapatkan keringanan sanksi oleh Amerika Serikat. Namun, tidak ada kesepakatan dicapai dari dialog tersebut, karena selain kompleks Yongbyon, pihak Trump menginginkan pembongkaran rudal balistik atau situs nuklir lainnya, sedangkan Kim menolak keinginan Trump ini, sehingga reaktor nuklir dengan nama The Yongbyon 5MW(e) tersebut masih ada hingga saat ini.

Pihak IAEA sendiri dalam laporannya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses langsung ke Yongbyon,  dan memantau aktifitas reaktor tersebut hanya mengandalkan gambar satelit. Tanpa akses tersebut, IAEA tidak dapat mengkonfirmasi status operasional atau fitur konfigurasi/desain fasilitas atau lokasi seperti yang dijelaskan dalam bagian ini, atau sifat dan tujuan kegiatan yang dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Eksperimental Yongbyon.

Baik organisasi internasional dan negara lain pun tidak dapat berbuat banyak, karena negara pimpinan Kim Jong Un itu pada tahun 2003 menarik dirinya dari Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (Non-proliferation Treaty atau NPT). Usaha untuk melakukan pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamanan Non-proliferasi Nuklir ini sebenarnya telah berlangsung semejak tahun 1994 dan IAEA belum dapat menerapkan tindakan pengamanan apa pun di DPRK. Sejak 2006, DPRK juga telah tercatat melakukan enam kali uji coba senjata nuklir dimana uji coba terakhirnya adalah tahun 2017. Menurut laporan IAEA, sejak awal Desember 2018 hingga awal Juli 2021, tidak ada indikasi operasional reaktor. Namun, sejak awal Juli 2021, IAEA mengatakan ada indikasi berlangsungnya operasional reaktor nuklir tersebut dengan ditandai keluarnya air pendingin yang sejalan dengan beroperasinya reaktor.

Selain itu, IAEA juga menyertakan beberapa indikasi beroperasinya reaktor nuklir di DPRK, seperti beroperasinya laboratorium kimia dan pembangkit uap sejak pertengahan Februari hingga awal Juli 2021, jangka waktu lima bulan tersebut konsisten dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproses ulang inti dari bahan bakar iradiasi dari reaktor nuklir 5MW(e), pergerakan kendaraan di seiktar pabrik fabrikasi batang bahan bakar nuklir di Yongbyon, dan pembangunan Reaktor Air Ringan. Walaupun terdapat beberapa bukti satelit dan informasi yang tersedia, IAEA tidak dapat memperkirakan kapan reaktor nuklir 5MW(e) dapat beroperasi.

China akan Melampaui Rusia sebagai Ancaman Nuklir bagi AS

, , , 1

Seorang pejabat angkatan udara Amerika Serikat, Thomas Bussiere, menyatakan China yang sedang gencar meningkatkan kapabilitas kekuatan nuklirnya akan segera melampaui Rusia sebagai ancaman nuklir utama bagi Amerika Serikat.

“Akan ada titik, di mana jumlah ancaman yang diberikan oleh China akan melebihi jumlah ancaman yang saat ini dihadirkan Rusia.” kata Bussiere.

Bussiere yang menjabat sebagai wakil komandan Komando Strategis AS menekankan pengembangan kemampuan nuklir China “tidak dapat lagi disetarakan” dengan klaimnya yang ingin tetap menjaga kekuatan nuklir pada tingkat  minimum.

Tidak seperti dengan Rusia, antara AS-China tidak memiliki mekanisme dialog atau perjanjian mengenai isu ini, sehingga bisa meningkat pada “miskomunikasi” antar kedua negara.

 

Sebelumnya, China memang sedang mengembangkan kembali kekuatan nuklirnya di dua wilayah, terutama sekitar Xinjiang.

The Stockholm International Peace Research Institute mengestimasi China memiliki sekitar 350 hulu ledak nuklir, sedangkan AS berjumlah 5.550 dan Rusia sekitar 6.255.

China memiliki 150 misil yang bisa meluncurkan sekitar 180-190 hulu ledak nuklir. Jika seluruh misil dipersenjatai dengan satu hulu-ledak, maka jumlahnya akan meningkat menjadi 410-440 hulu ledak nuklir.

Namun, jika dimuat dengan DF-41, yang dapat membawa hingga dua-tiga hulu ledak per rudal, jumlah ini akan meningkat menjadi 930-940 hulu ledak.

Peningkatan kapabilitas pertahanan, terutama mengenai nuklir, dapat memicu kompetisi senjata dan risiko eskalasi konflik.

Dilihat dari sisi China, modernisasi kekuatan nuklir ini merupakan upaya China melindungi kepentingan keamanan wilayah dan kekuatan politiknya atas pandangan atau asumsi ancaman dari AS.

Nuklir dalam hal ini bisa menjadi “senjata” memperkuat kekuatan militer, yakni sebagai deterrence atau penangkal ancaman dari luar. Di sisi lain, nuklir juga menjadi instrumen kekuatan politik ekonomi suatu negara dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lainnya, seperti kerja sama China-Rusia.

Berkaitan dengan dialog nuklir, China menyatakan bersedia untuk bertemu dengan AS, hanya jika AS bersedia menurunkan kekuatan nuklirnya sama dengan nuklir kepemilikan China.

Tentunya hal ini akan sulit dituruti AS karena nuklir juga menjadi kekuatan militer dan politik bagi AS, terutama jika dilihat dari sejarah kemenangan negara-negara besar pada masa perang dunia terdahulu.

Dialog tetap perlu dilakukan sebagai langkah awal dan utama dalam menurunkan eskalasi konflik militer, terutama nuklir sebagai senjata pemusnah massal yang mematikan jika sampai digunakan dalam berperang.

China Nuclear

Ilmuwan AS Klaim China Bangun Pusat Nuklir Ke-2

, , , , 0

 

Lembaga penelitian Federation of American Scientist melaporkan gambar satelit yang menunjukan China sedang membangun pusat misil nuklir kedua di wilayah Hami, Timur Xinjiang dengan total sekitar 110 silo rudal. Pusat misil nuklir pertama berada di sekitar Yumen wilayah Provinsi Gansu dengan total sekitar 120 silo rudal.

 

Gambar. Pembangunan Silo Rudal di Xinjiang Timur

 

Pembangunan misil ini dimulai sekitar Mei 2021 lalu, di mana prosesnya dilakukan cukup cepat. Letak dari misil-misil di Hami ini juga menunjukan pola yang serupa yakni 3 kilometer bersamaan dengan fasilitas pendukung yang dibangun.

 

Konstruksi dan pengorganisasian silo Hami mirip dengan tempat pembangunan pertama di lokasi Yumen. Tempat penampungan ini biasanya dihapus hanya setelah konstruksi di bawahnya selesai. Sama seperti situs Yumen, situs Hami memiliki luas sekitar 800 kilometer persegi.

Peningkatan Kemampuan Nuklir

Pembangunan dua pusat nuklir ini menunjukkan peningkatan atau ekspansi nuklir China yang tentu bisa terus meningkat kapabilitasnya. Jumlah pembangunan silo China ini melampaui jumlah silo intercontinental ballistic missiles (ICBMs) atau rudal balistik milik Rusia dan melebih setengah dari ICBM milik tentara AS.

 

Masih belum pasti bagaimana China akan mengoperasikan silo yang baru, apakah akan menambahkan semuanya dengan rudal atau hanya sebagian yang akan digunakan sebagai umpan kosong. Namun jika semuanya diisi dengan rudal hulu ledak tunggal, maka jumlah hulu ledak pada ICBM China berpotensi meningkat dari sekitar 185 hulu ledak saat ini menjadi sebanyak 415 hulu ledak.

 

Mengingat isu nuklir menjadi isu yang sangat sensitif, sehingga motivasi dan tindakan ini akan menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran bagi keamanan dan kestabilan global.

 

Hal ini terlihat dari Pentagon yang menyatakan kekhawatirannya pada pembangunan kekuatan nuklir China yang ditujukan untuk kekuatan militer, bukan riset maupun kebutuhan publik.

 

“Ini adalah kedua kalinya dalam dua bulan, di mana publik mengetahui apa yang telah kami katakan selama ini tentang meningkatnya ancaman yang dihadapi dunia dan kerahasiaan yang mengelilinginya,” kata Komando Strategis AS.

 

AS meminta China untuk bertindak sesuai kesepakatan terkait proliferasi nuklir dan menginginkan adanya penurunan kompetisi senjata antar negara.

 

Meskipun tensi politik dan ekonomi kedua negara yakni AS-China meningkat, namun pembangunan kekuatan militer pemusnah massal ini menjadi salah satu kapasitas keamanan yang perlu perhatian lebih demi menjaga kestabilan dan keamanan global.

Rencana Kebijakan “Keras” Pemerintahan Amerika Serikat terhadap Korea Utara: Sejarah dan Upaya yang Kerap Gagal

, , , , , , , , 0

Hubungan yang terkadang membaik dan terkadang memburuk di antara Amerika Serikat (AS) dan juga Korea Utara atau dengan nama resmi Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) telah terjadi sejak lama. Hal ini terjadi karena kedua negara merasa terancam dengan satu sama lain sehingga seringnya terjadi gertakan dari dua belah pihak. Amerika Serikat sendiri telah lama menginginkan denuklirisasi Korea Utara, namun hal ini tidak kunjung berhasil dilakukan, lantaran Korea Utara sendiri tentu merasa senjata pemusnah masal itu dapat menjadi nilai plus dalam posisi tawar (bargaining position) Korea Utara di dunia internasional.

Tindakan dari kedua negara ini menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dari dua belah pihak.

 

Walaupun Korea Utara sempat menjadi anggota dari Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) di tahun 1985 yang menyepakati bahwa ia tidak akan memproduksi dan mengembangkan nuklir di tahun 1991, namun kabar mengenai pengembangan nuklir dengan cara memperkaya uranium di tahun 2002 membuat hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat kembali menegang.[1] Hingga dari tahun 2006-2009, Korea Utara dilaporkan telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir sebanyak dua kali namun gertakan itu disambut dengan tindakan strategic patience oleh pemerintahan Obama yang walaupun pada akhirnya gagal mencapai target Amerika Serikat yaitu denuklirisasi di Korea Utara.

 

Tindakan menggertak dari Korea Utara pun semakin terlihat jelas ketika Kim Jong-Un menjadi pemimpin Korea Utara pada tahun 2011. Gertakan ini umumnya dilakukan lewat parade-parade militer yang videonya dirilis oleh Korea Utara untuk memperlihatkan seberapa kuat mereka dengan harapan tidak seharusnya Amerika Serikat bertindak semena-mena terhadap Korea Utara. Pada tahun 2017, Korea Utara pun sukses meluncurkan rudal balistik antarbenua yang membuat hubungan kedua negara ini semakin panas. Namun untuk menanggulangi tindakan lebih jauh dari Korea Utara, pada 2018, Amerika Serikat berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara yang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bertemu dan pada 12 April 2018 menghasilkan pernyataan yang ditandatangani keduanya mengenai komitmen Amerika Serikat untuk pemberian jaminan keamanan Korea Utara atau dikenal sebagai grand bargain.

 

Target awal dari Trump sendiri terhadap Korea Utara sendiri masih sama seperti kepemimpinan Obama, dan presiden sebelum-sebelumnya dimana Trump tetap menginginkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun rencana ini kembali gagal ketika Trump dan Kim mengadakan KTT kedua di Vietnam yang dimulai pada 27 Februari 2019. Setelah dua hari pembicaraan, para pemimpin gagal mencapai kesepakatan. Presiden Amerika mengatakan Kim ingin semua sanksi terhadap Korea Utara dicabut, tetapi tidak menawarkan pembongkaran program nuklir negara yang memadai sebagai gantinya.[2]

 

Berbeda halnya dengan Joe Biden. Biden sendiri menyatakan pada sesi tanya jawab dalam pemilihan presiden Amerika Serikat mengenai hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang secara jelas menyatakan bahwa Korea Utara merupakan masalah dan akan memastikan bahwa Amerika Serikat dapat mengontrol tindakan Korea Utara. Pernyataan ini jelas memperlihatkan bahwa Presiden Amerika ke-46 ini tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Trump untuk memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara. Pada 28 April 2021, ketika Biden menyampaikan pidatonya pun, pernyataan mengenai senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara ini mengancam keamanan Amerika Serikat dan juga dunia. Rencana dari pemerintahan Biden sendiri adalah untuk melakukan pendekatan diplomasi yang praktis dan terkalibrasi yang terbuka.[3]

 

Pernyataan dari Biden ini sendiri menggambarkan bahwa Korea Utara merupakan negara yang membahayakan dan mengancam keamanan Amerika Serikat, yang disambut oleh gertakan dari Korea Utara dan digambarkan sebagai situasi “sangat gawat” bagi Amerika Serikat akibat pidato tersebut. Kejadian ini sendiri dapat dikaitkan dengan konsep keamanan nasional.Keamanan sebagaimana dijelaskan oleh teori realisme, adalah perlindungan terhadap kemerdekaan politik, keutuhan wilayah, dan kedaulatan eksternal negara, dan menggunakan istilah keamanan untuk menunjukkan tidak adanya ancaman militer eksternal.[4] Sedangkan keamanan nasional menyiratkan serangkaian penilaian tertentu yang mendasari tentang cara-cara yang mungkin dilakukan komunitas politik dalam menjaga dari potensi bahaya.[5]

 

Berangkat dari konsep keamanan nasional sendiri, Amerika Serikat sebagai negara yang berusaha melindungi dirinya sendiri mungkin akan bertindak sedikit keras untuk melindungi diri dari Korea Utara yang melakukan ancaman. Rencana kebijakan Amerika Serikat yang digambarkan sebagai“permusuhan” terhadap  Korea Utara sendiri merupakan salah satu tindakan yang dilakukan AS untuk melindungi keamanan nasionalnya. Namun jika melihat bagaimana hubungan di antara kedua negara dan juga Biden melihat Korea Utara hubungan di antara mereka tidak akan lebih baik daripada di bawah Trump.

 

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pendekatan Amerika Serikat terhadap Korea Utara lewat presiden-presiden sebelumnya tidak pernah berhasil, dan untuk mendekati kondisi keamanan nasionalnya, Amerika Serikat melalui pemerintahan Biden akan melakukan cara yang berbeda dari sebelumnya untuk mengamankan diri dari ancaman Korea Utara dan juga senjata-senjata hebat yang diharapkan tidak akan pernah digunakan di kemudian hari.

[1] Priyanka Boghani, “The U.S. and North Korea On The Brink: A Timeline”, PBS.org, 28 Februari 2019,  https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/

[2] Ibid

[3] Al Jazeera, “US says no ‘grand bargain’ as Biden changes approach to N Korea”, Aljazeera.com, 1 Mei 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/us-says-no-grand-bargain-as-biden-changes-approach-to-n-korea

[4]  Samuel M. Makinda, “Sovereignty and Global Security”, Security Dialogue, 1998, Sage Publications, Vol. 29(3) 29: 281-292, hlm. 286

[5] Matthew Sussex, dkk, “National security: between theory and practice”, Australian Journal of International Affairs, 71:5, 474-478, 8 Agustus 2017, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10357718.2017.1347139, hlm. 474

Fasilitas Nuklir Natanz Disabotase, Iran: “Ini adalah tindakan terorisme”

, 0

Sebuah insiden terjadi pada fasilitas nuklir Natanz milik Iran pada minggu 11 April 2021. Sebelumnya juru bicara Iran’s Atomic Energy Organisation (AEIO) Behrouz Kamlvandi menyatakan bahwasanya terdapat masalah pada jaringan distribusi listrik di situs Natanz yang mana menyebabkan fasilitas nuklir kehilangan aliran listrik. Namun dari insiden ini, tidak menyebabkan korban ataupun kontaminasi.

Fasilitas nuklir Natanz yang berlokasi di gurun pusat provinsi Isfahana merupakan pusat program pengayaman uranium Iran dan dipantau oleh inspektur dari Badan Energi Atom Internasional, sebagai pengawas nuklir PBB. Insiden seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi, sebelumnya Juli tahun lalu, kebakaran terjadi di fasilitas yang sama, yang menurut Iran merupakan upaya untuk menyabotase program nuklir negara itu. Selain itu, pada tahun 2010, virus komputer Stuxnet, yang diyakini secara luas dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Israel, ditemukan setelah digunakan untuk menyerang Natanz.

Menurut kepala badan nuklir Iran Ali Akbar Salehi mengatakan bahwa ini merupakan tindakan “terorisme nuklir”. Ia menambahkan bahwa Teheran berhak mengambil tindakan untuk membalas para pelakunya. “Sambil mengutuk tindakan tercela ini, Iran menekankan perlunya komunitas internasional dan Badan Tenaga Atom Internasional untuk menangani terorisme nuklir ini dan berhak untuk mengambil tindakan terhadap para pelakunya,” kata Salehi.

Sehari sebelumnya pada Sabtu (11/04), Presiden Iran Hassan Rouhani meresmikan sentrifugal baru di situs Natanz dalam sebuah upacara yang disiarkan langsung di televisi. Sentrifugal adalah perangkat yang dibutuhkan untuk menghasilkan uranium yang diperkaya, yang dapat digunakan untuk membuat bahan bakar reaktor serta senjata nuklir.

Penyiar publik Israel Kan, mengutip dari sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya, mengatakan pemadaman listrik yang jelas di fasilitas itu disebabkan oleh operasi dunia maya Israel serta kerusakan di Natanz lebih luas daripada yang dilaporkan Iran. Surat kabar Haaretz juga mengatakan insiden itu bisa diasumsikan sebagai serangan siber Israel.

Israel, yang menuduh Iran berusaha membangun senjata nuklir yang dapat digunakan untuk melawannya, tidak memberikan komentar resmi atas insiden tersebut. Namun pada sebuah upacara pada hari Minggu dengan kepala militer dan intelijen Israel yang menandai peringatan 73 tahun berdirinya Israel minggu depan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perjuangan melawan Iran dan proksi dan upaya persenjataan Iran adalah misi besar. “Situasi yang ada hari ini belum tentu akan menjadi situasi yang akan ada besok,” tambahnya, tanpa merujuk insiden Iran secara langsung.

Adapun ketika diminta tanggapan atas insiden Natanz ini, juru bicara International Atomic Energy Agency (IAEA) berkata melalui email, “Kami mengetahui laporan media. Kami tidak memiliki komentar pada tahap ini. “

Terlepas dari insiden Natanz ini, keberadaan pengembangan sentrifurgal mewakili pelanggaran lain terhadap kesepakatan 2015, yang hanya mengizinkan Iran untuk memproduksi dan menyimpan uranium yang diperkaya dalam jumlah terbatas untuk digunakan menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik komersial. Selain itu, kejadian ini sedikit banyak akan mempengaruhi upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 – yang ditinggalkan oleh AS di bawah pemerintahan Trump pada 2018 – yang rencananya akan dilanjutkan pada kepemimpinan Joe Biden.

 

Sumber Referensi:

BBC News. “Iran says key Natanz nuclear facility hit by ‘sabotage’.” 12 April 2021. Retrived from: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56708778

Parisa Hafezi. “Iran says Natanz nuclear site hit by terrorism- TV”. Reuters. 12 April 2021. Retrived from:  https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-natanz/iran-says-natanz-nuclear-site-hit-by-terrorism-tv-idUSKBN2BY052 

Respon Pentagon atas Laporan IAEA terkait Aktivitas Pengoperasian Kembali Nuklir Korea Utara

, , , , 0

Pada laporan yang disampaikan oleh Rafael Marino Grossi Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kepada Dewan Gubernur IAEA Senin (1/03) kemarin, menyebutkan bahwa Korea Utara telah menunjukkan tanda-tanda mengoperasikan kembali pembangkit listrik tenaga panas yang digunakan untuk menyediakan panas ke fasilitas pemrosesan ulang bahan bakar nuklir, merujuk pada aktivitas di fasilitas nuklir Yongbyong dan Kangson Korea Utara. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa Pyongyang mencoba memanen plutonium untuk senjata nuklir. Korea Utara telah menggunakan laboratorium radiokimia di Yongbyon untuk memproses kembali plutonium dari reaktor di sana untuk dijadikan bom nuklir. Grossi menyebut kelanjutan aktivitas nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran yang jelas terhadap sanksi PBB dan “sangat disesalkan”.

Merujuk laporan IAEA yang menunjukkan kemungkinan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir untuk bom oleh Korea Utara, Pentagon menyatakan keprihatinannya dan mengatakan kegiatan semacam itu dapat meningkatkan ketegangan dengan Pyongyang. Laksamana Muda Michael Studeman, kepala intelijen untuk komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS), mengatakan aktivitas Korea Utara yang disorot minggu ini oleh IAEA dapat dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian Pemerintahan Biden dan akan menggunakan pengembangan ulang fasilitas nuklir ini sebagai semacam alat tawar-menawar untuk mendapatkan keringanan sanksi, mengingat Pemerintah AS saat ini sedang meninjau kebijakan AS-Korea Utara. “Kami mengawasi isu ini. dan sangat mengkhawatirkan ke mana arah Korea Utara terkait isu ini” tambah Studeman.

Pemerintahan Presiden Joe Biden yang mulai menjabat pada Januari, sedang melakukan peninjauan penuh atas kebijakan Korea Utara menyusul kebijakan mantan Presiden Donald Trump sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya.  Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Negara Biden Antony Blinken menyatakan bahwa pendekatan ke Korea Utara dapat melibatkan lebih banyak sanksi ataupun insentif diplomatik yang belum dapat ditentukan.

Sumber Referensi:

David Brunnstrom. (2021, 3 Maret). “Pentagon concerned by U.N. report indicating possible North Korea nuclear reprocessing”. Reuter.com. https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-nuclear/pentagon-concerned-by-u-n-report-indicating-possible-north-korea-nuclear-reprocessing-idUSKCN2AU2RZ

Song Sang Ho. (2021, 2 Maret). “ IAEA chief: N.K. shows signs of operating steam plant plutonium reprocessing facility”. Yonhap News.com. https://en.yna.co.kr/view/AEN20210302001000325?section=news

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Indonesia, Hanya Wacana?

, , , , , , , 0

Indonesia sudah melakukan penelitian pengembangan nuklir selama puluhan tahun, namun program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih memiliki kendala terutama dari segi dukungan politik, ekonomi, dan sosial domestik. Pro kontra yang berkembang berkaitan dengan beberapa hal terutama keamanan yakni lokasi pengembangan tenaga nuklir mengingat wilayah Indonesia yang rentan terkena bencana alam dan potensi radiasi. Namun, melihat perkembangan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan akan energi, sedangkan cadangan bahan bakar seperti batu bara yang semakin menipis dan memiliki tingkatan emisi karbon cukup tinggi, Indonesia semakin mantap melakukan pengembangan teknologi nuklir sebagai alternatif terutama dalam kebutuhan energi listrik nasional di masa mendatang. Lalu bagaimana upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengembangan PLTN dalam negeri?

Pemanfaatan Nuklir di Indonesia
Hingga saat ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan sedang mengelola tiga reaktor nuklir Indonesia yakni Reaktor TRIGA 2000 di Bandung sejak dibangun tahun 1965, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor GA. Siwabessy di Serpong.[1] Ketiga nuklir ini terus dikembangkan kapasitasnya dan masih beroperasi dengan normal, dimana sejak tahun 2015 lalu BATAN masih melakukan upaya pengembangan konversi bahan reaktor TRIGA 2000 yang sudah diajukan izin modifikasinya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Diharapkan target pengembangan dan pengoperasian reaktor ini rampung tahun 2024, di mana menurut Jupiter, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT), BATAN mampu secara mandiri mendesain konversi reaktor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang diawasi langsung oleh BAPETEN sehingga dapat dijamin kehandalan dan keselamatannya.[2] Reaktor-reaktor yang dikembangkan ini berdaya rendah sehingga memang dimanfaatkan untuk tujuan damai, bukan diperuntukkan sebagai senjata untuk menyerang atau bertahan dari serangan nuklir negara lain.

Pemanfaatan nuklir ini sudah dilakukan di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan atau riset, pangan, pertanian, medis, dan lain-lain. Teknologi ini digunakan dalam perekayasaan hayati seperti penelitian untuk menghasilkan bibit unggul menggunakan iradiator gamma, dan lain-lain guna mendukung perekonomian dan sosial masyarakat. Pemerintah semakin aktif mengembangkan nuklir, di mana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemanfaatan nuklir nanti akan lebih diperluas termasuk untuk pengembangan aspek energi nuklir melalui PLTN. Sebagai upaya mencapai Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025 maka nuklir juga harus dimasukkan dalam fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang EBT, mengingat energi nuklir sebagai alternatif energi terbarukan di Indonesia.

Meskipun begitu, Indonesia masih terkendala permasalahan internal lain yakni terdapat pandangan salah satunya dari Rida Mulyana, Direktur Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melihat bahwa PLTN bukanlah fokus saat ini mengingat belum optimalnya pengembangan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi, tanah, air, biomassa, cahaya matahari, dan lain-lain.[3] Namun, melihat kapasitas pembangkit listrik Indonesia sejak Juni 2020 mencapai 70.964 megawatt (MW), maka dibutuhkan bauran energi dan salah satunya adalah pengembangan PLTN.[4] Maka dari itu, pengembangan PLTN perlu dimulai dari sekarang mengingat perencanaan dan pembangunannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Terkait dengan kekhawatiran akan keamanan PLTN, Bob Effendy dari perwakilan ThorCon, perusahaan energi multinasional, menyatakan bahwa PLTN memiliki risiko kematian paling kecil.[5] Lalu, wilayah penempatan yang dipilih juga merupakan wilayah yang rendah potensi gempa termasuk wilayah Bangka dan Kalimantan. Maka dari itu, kekhawatiran mengenai keamanan PLTN masih bisa diatasi dengan berbagai penelitian dan indikator keamanan sesuai dengan prosedur yang ada disertai dengan penggunaan teknologi yang memadai. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap proyek PLTN juga semakin meningkat dimana sebanyak 70% masyarakat terutama dari wilayah Bangka dan Kalimantan Barat mendukung program pembangunan PLTN ini.[6] Dukungan masyarakat dan dasar hukum yang sudah dimiliki Indonesia ini menjadi modal upaya membangun PLTN Indonesia.

Kerja sama Internasional dalam Pembangunan PLTN Indonesia
Robert Keohane, seorang neoliberal, menyatakan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika aktor menyesuaikan tindakannya sesuai dengan hal aktual atau preferensi aktor lain, melalui sebuah proses koordinasi kebijakan.[7] Koordinasi kebijakan ini akan membuat kebijakan setiap aktor akan disesuaikan untuk menurunkan risiko konsekuensi negatif bagi aktor lainnya, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Dalam mencapai tujuan atau kepentingan membangun PLTN dalam negeri, Indonesia juga melakukan kerja sama internasional dengan negara, lembaga, maupun organisasi internasional. Kerja sama pembangunan PLTN ini dimaksudkan untuk mendukung riset dan teknologi baik dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam proses penggunaan tenaga nuklir termasuk dalam PLTN Indonesia.

Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto mengembangkan kekuatan nuklir Indonesia melalui pengembangan teknologi Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) sebagai bahan di luar sumber energi nuklir dengan bekerja sama dengan ThorCon International dari Amerika Serikat.[8] PLTN ini menggunakan bahan baku thorium dibandingkan uranium karena limbah thorium bisa digunakan kembali.[9] Bahan baku thorium dan uranium ini tersebar luas di wilayah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Selain itu, jika PLTN dibangun di wilayah Bangka Belitung atau Kalimantan, maka Indonesia memiliki potensi mengekspor listrik ke negara lain seperti Singapura.[10] Selain membangun kemandirian energi, PLTN juga akan mendorong meningkatkan perekonomian negara termasuk daya saing domestik sekaligus membangun kerja sama internasional Indonesia.

Dari lingkup global, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Country Program Framework (CPF) periode 2021-2021 pada 23 September 2020 di Kantor Pusat IAEA di Vienna. CPF sendiri merupakan dokumen perencanaan strategis untuk jangka menengah yang akan menjadi referensi pengaplikasian kerja sama teknis dalam penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Terdapat beberapa area kerja sama yang dibahas yakni keamanan dan keselamatan radiasi, makanan dan pertanian, kesehatan dan nutrisi, sumber air dan lingkungan, energi dan industri, serta pengembangan kapasitas. CPF ini akan menjadi dokumen penting untuk mengatur pengembangan nuklir yang akan memberikan dampak positif pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai kendala yang ada, terdapat peningkatan upaya pemerintah melalui pembentukan dasar hukum tenaga nuklir dan kerja sama internasional, serta peningkatan dukungan masyarakat Indonesia yang menjadikan perencanaan program pengembangan PLTN menjadi semakin nyata dilakukan. Namun, pada dasarnya tetap diperlukan kesatuan semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, ditambah bantuan dari organisasi maupun negara asing yang akan semakin mendukung program PLTN domestik guna mencapai berbagai kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

[1] Batan, 2018, “Tiga Reaktor Riset Indonesia Masih Beroperasi dengan Baik”, Batan, http://www.batan.go.id/

[2] Ibid.,

[3] Rio Indrawan, 2020, “Dirjen Ketenagalistrikan : EBT Prioritas, Nuklir Tetap Jadi Pilihan Terakhir”, Dunia Energi, https://www.dunia-energi.com/

[4] Verda Nano, 2020, “ThorCon Targetkan Studi Kajian PLTN Rampung Agustus 2021”, Kata Data, https://katadata.co.id/

[5] Dunia Energi, 2019, “Pembangkit Thorium Berisiko Kecil, ThorCon Menanti Kepastian Hukum”, Dunia Energi, https://www.dunia-energi.com/

[6] Kontan,2020, “Kementerian ESDM: Banyak investor tertarik bangun pembangkit listrik tenaga nuklir”, Kontan, https://industri.kontan.co.id/

[7] Helen Milner, 1992, “,International Theories of Cooperation among Nations: Strength and Weaknesses Cooperation among Nations, bu Joseph Grieco: Saving the Mediterranean, by Peter Haas”, World Politics, Vol. 44, No. 3, pp. 466-496, http://www.jstor.org/

[8] CNN, 2020, “Prabowo Gandeng Perusahaan AS Kembangkan Nuklir di Indonesia”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/

[9] Anisatul Umah, 2020, “Jadi Wacana Sejak 1960-an, Kok RI Belum Bisa Bikin PLTN Ya?”, CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/

[10] Ibid.,

Pembunuhan Jenderal Soleimani oleh Amerika Serikat dibalas Nuklir oleh Iran

, , , , , 0

Terbunuhnya Jenderal Qassem Soleimani setahun lalu karena serangan pesawat nirawak Amerika Serikat (AS), pada masa pemerintahan Trump, di Bandara Baghdad semakin memperburuk hubungan AS-Irak. Lalu, bagaimana dampak pembunuhan Jenderal Soleimani bagi hubungan AS dan kekuatan keamanan serta nuklir Iran? Pada masa pemerintahan AS oleh Trump, keputusan membunuh Soleimani diklaim Trump dikarenakan Soleimani sudah secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap tewasnya ratusan tentara AS serta perencanaan untuk membunuh lebih banyak lagi warga AS. Keputusan penyerangan ini dikatakan Trump bertujuan mencegah serangan Iran di masa depan dan demi melindungi kepentingan serta keselamatan warga negara AS, termasuk diplomat dan personil militer yang ditargetkan Soleimani. Trump juga mengklaim keputusan tersebut dilakukan untuk menghentikan perang, bukan memulai perang.

 Siapa Jenderal Qassem Soleimani?

Soleimani merupakan tokoh penting kedua di Iran dan pemimpin Pasukan Pengawal Revolusi Islam dan Pasukan Quds, pasukan revolusi Iran, yang dipandang sebagai tokoh heroik nasional.[1] Di bawah kepemimpinan Soleimani, Iran mendukung Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan pro-Iran lainnya sehingga bisa memperluas kehadiran militernya di Irak dan Suriah dalam melawan kelompok pemberontak selama terjadi perang sipil. Perannya menjadi sangat vital terutama untuk kebijakan Iran di Timur Tengah melalui penyediaan pendanaan, bimbingan, persenjataan, intelijen, ditambah pengadaan logistik pada aliansi pemerintah dan kelompok yang sudah dicap teroris oleh Barat seperti kelompok Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam.

Meluasnya pengaruh Iran ke wilayah Suriah membuat Soleimani dipercaya sebagai pemimpin yang berkarismatik dan memiliki semangat pejuang di wilayah Iran, sehingga terkadang Ia dipercaya memimpin kelompok yang diturunkan dalam upaya menyerang AS, Arab Saudi, Israel, dan lain-lain. Charles Lister, peneliti Middle East Institute menyatakan bahwa kematian tokoh penting Iran ini menjadi salah satu pembunuhan yang paling signifikan bagi sejarah AS melebihi kematian Osama bin Laden atau Abu Bakar al-Baghdadi dalam aspek strategis dan implikasinya.[2] Mengingat pentingnya pengaruh dan kepercayaan masyarakat pada Soleimani, kematian Soleimani mengundang kemarahan elit politik dan masyarakat Iran.

Nuklir Iran dan Hubungan AS – Iran

Hubungan politik AS-Iran sebenarnya sudah mengalami eskalasi sejak beberapa dekade lalu, terutama terkait pengembangan energi nuklir Iran sejak tahun 1970-an yang terus berkembang namun hal itu juga yang membuat Iran harus menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) di tahun 2015 bersama dengan negara besar lain termasuk AS untuk membatasi aktivitas pengembangan program nuklir Iran yang ilegal dan dilarang. Perjanjian ini ditandatangani agar Iran di satu sisi bisa mengurangi dampak dari sanksi maupun embargo ekonomi berharga miliaran dolar pada Iran dikarenakan keadaan domestik Iran yang semakin kritis. Namun di sisi lain, Iran sebagai gantinya harus memberhentikan hampir seluruh program nuklirnya dan perlu membuka fasilitasnya agar bisa dilakukan inspeksi oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), yakni badan internasional yang mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Dalam melihat fenomena politik keamanan ini,  pendekatan realisme menggambarkan bahwa tujuan suatu negara adalah survival (bertahan) yakni mencapai keamanan negara baik secara militer, ekonomi, dan politik. Dalam realisme, keadaan pencapaian keamanan negara akan berada pada kondisi kompetisi maupun kerjasama sehingga perlu ditentukan bagian mana yang lebih besar pengaruhnya pada kemampuan militer yakni untuk menangkal atau bertahan jika menangkal tidak cukup, serta keadaan anarki maupun ketidakamanan yang memunculkan dilema keamanan.[3] Maka dari itu, jika dipandang dari Iran, mengingat Iran tetap berupaya mengembangkan nuklirnya, maka sanksi maupun tekanan politik lain tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada keinginan mengembangkan nuklir untuk tujuan keamanan negaranya. Selanjutnya, dalam konteks strategis di wilayah Timur Tengah, Iran juga berada pada posisi ketidakamanan mengingat hubungan kedekatan negara-negara Timur Tengah seperti Israel dan negara Arab dengan AS dan penempatan tentara-tentara AS di wilayah tersebut yang membuat Iran perlu meningkatkan kekuatan militer sekaligus politiknya melalui kepemilikan nuklir.

Terkait dengan JCPOA, Pada perkembangannya ternyata AS secara sepihak melalui Presiden Trump mundur dari perjanjian JCPOA tahun 2018 dan ditambah dengan serangan pada Soleimani yang membuat Iran kehilangan salah satu pimpinan militernya yang memiliki posisi dan pengaruh penting bagi militer Iran. Tindakan AS ini berdampak pada semakin sulitnya pemulihan hubungan kedua negara melalui diplomasi atau negosiasi melihat ketidakkonsistenan dan tindakan “sembrono” AS atas Iran. Serangan pada Solemani pada tahun lalu dibalas Iran dengan serangan roket di pangkalan udara Irak tempat pasukan militer AS ditempatkan.

Selanjutnya, Rafael Mariano, Direktur International Atomic Energy Agency (IAEA), menyatakan bahwa Iran saat ini berencana mengembangkan uranium hingga 20% di fasilitas bawah tanah Fordo secepatnya. Rencana pengembangan uranium hingga 4.5% ini bertentangan dengan kesepakatan tahun 2015 (JCPOA) mengenai batas pengembangan uranium Iran yakni 3.67%. Peneliti menyatakan Iran saat ini memiliki kapabilitas untuk setidaknya mengembangkan dua senjata nuklir dengan daya dan kualitas rendah jika memilih untuk melakukannya.[4] Selain itu, Iran juga saat ini terus mengembangkan centrifuge yakni alat pemisah gas yang didesain untuk memperkayakan Uranium yakni I1-2M, IR-4, IR-6, IR-9 yang terus ditingkatkan kualitasnya.[5] Meskipun untuk saat ini pengembangan nuklir tersebut masih jauh dari kekuatan yang bisa dianggap sebagai kekuatan nuklir digunakan untuk senjata, namun IAEA menyatakan terdapat kemungkinan Iran melakukan tes kekuatan atau senjata nuklir menggunakan material yang sulit dideteksi.

Mengingat wilayah Timur Tengah menjadi salah satu wilayah rentan baik dari konflik sipil maupun tindakan terorisme oleh aktor negara maupun non negara, maka sebenarnya pengembangan nuklir di tempat yang tidak stabil tersebut semakin membahayakan kestabilan dan keamanan regional dan global terutama jika sampai disalahgunakan oleh kelompok pemberontak atau terorisme. Namun di satu sisi, pengembangan nuklir bagi Iran merupakan upaya pencapaian kepentingan keamanannya sekaligus kekuatan politik Iran bersama dengan negara AS, Barat dan Arab. Secara politik kawasan Iran juga memiliki ambisi untuk menjadi negara yang menghegemoni di Timur Tengah. Lebih jauh, Iran mendeklarasikan program nuklirnya tidak lagi memiliki batas operasional dan akan dikembangkan sesuai kebutuhan teknis Iran.

Kekuatan kepemilikan nuklir yang semakin besar ini akan membuat Iran menjadi negara yang lebih kuat posisi tawar menawarnya dalam politik dan perekonomian terutama di jalur suplai minyak Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, melalui dukungan kekuatan militer dari kelompok yang dicap teroris oleh AS dan Barat, kekuatan militer Iran mendapatkan kekuatan tambahan dari kelompok tersebut. Dengan kondisi ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah, posisi Iran bisa menjadi semakin besar pengaruhnya. Peningkatan kekuatan dan pengaruh Iran ini menjadi ancaman dan tantangan bagi kepentingan AS di wilayah Timur Tengah terutama untuk politik dan keamanan. Maka dari itu, demi mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah dan antara AS – Iran, maka AS memerlukan strategi dan pendekatan terutama melalui perjanjian baru dengan Iran. Selanjutnya, dampak dari ketidakpercayaan dan tindakan AS pada Iran di masa Trump akan meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi Joe Biden, Presiden AS saat ini yang menyatakan akan melakukan negosiasi ulang terkait JCPOA dengan Iran.

[1] BBC, 2020, “Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463

[2] NatashaTurak, 2020, CNBC, “‘The puppet master is dead’: Iranian Gen. Qasem Soleimani’s power, and why his death is such a big deal”, https://www.cnbc.com/2020/01/03/who-was-iranian-general-qasem-soleimani-and-why-his-killing-matters.html

[3]  Charles L. Glaser, 1994, “Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help”, International Security, Vol. 19, No.3, pp. 50-90, 60.

[4] Jon Gambre, 2021, AJC, “Iran plans 20% uranium enrichment ‘as soon as possible'”, https://www.google.com/amp/s/www.ajc.com

[5] Parisa Hafezi, 2019, Reuters, “Iran launches more advanced machines to speed up nuclear enrichment: official”, https://www.reuters.com/