Menu

Laut China Selatan

Indonesia Should Develop More Progress on the Natuna Sea

, , , , , 0

Indonesia has an overlapping territory issue with China. As the Chinese have claimed the nine-dash line in the South China Sea (SCS) islands, China has repeatedly banned Indonesia from drilling near the South China Sea islands, including Natuna islands. Noting the mineral and natural resources in the SCS, the Chinese have been openly threatening Indonesia’s right and authority in the Natuna. China intentionally wanted to show and reaffirm China’s power and influence to Indonesia regarding ‘who owns’ the SCS. The SCS and Natuna issues are integrated with other issues. Then, what can be done in these situations?

 

 

Indonesia has the right to the Natuna Sea; China can not say otherwise.

Indonesia owns the Natuna located in the most northern islands in the SCS, and that is not a part of the SCS territory. The Chinese claimed approximately 83.000 km from an exclusive economic zone (EEZ) in Northern Natuna in Indonesia. At the same time, Indonesia has authority over the Natuna waters as part of its territorial integrity. Therefore, Indonesia has every right and opportunity to deploy research and drill in the area without any restriction from any country. 

Now, as the Chinese have boldly told Indonesia what to do, Indonesia should not be ‘neutral.’ China has acted as if the North Natuna is also their territory and treated Indonesia as one of the claimant states of SCS. The SCS area is a dynamic territory, and as there is a swift focus on Indo-Pacific. Indonesia needs to strengthen its border security from external threats. One of the threats is the fishing ships sent by China, as the Indonesian coast guard has driven away Chinese 4301 for violating fishing rights.

China has also sent their survey ship, which sailed to Indonesia’s EEZ. The ship named Haiyang Dizhi 10 has been reentered in Tuna Blok in Indonesia’s EEZ for approximately five months since September 2021. The area is a crucial oil and gas field for Indonesia’s exploration, which is needed for Indonesia’s economic income and cooperation. Not only the uninvited ship is a potential threat to Indonesia’s economy, but it is also a threat to Indonesia’s territorial sovereignty and security. 

 

The need for cooperation and a firmer stance on China

Though the uninvited ship is not violated any maritime rules, it has been in and out of Indonesia’s EEZ. Thus it then raises concern on maritime security issues. Christian Bueger (2015) argues that maritime security concepts are related to other vital aspects such as marine environment, economic development, national security, and human security. These aspects are crucial for Indonesia as Indonesia has a vision and prospect for securing the maritime domain and promoting the safety of the waters. 

The issue of fishing rights and ‘survey ship’ from China are correlated to all aspects of maritime security. Indonesia responds to the importance of securing its maritime territorial by adding more patrol near SCS. Indonesia increased patrols around the Natuna Islands in the SCS as many foreign vessels had detected. Data and information regarding Indonesia’s maritime conditions, including the freedom and safety for peaceful conduction activities, could be detained by the unnecessary move from other countries.

Indonesia has always been so calm on pressing and firming the official response about China’s acts. Indonesia does not want to risk its risky economic and political relations with China over Natuna issues, though it is also a concerning and crucial issue. At the same time, China will not stop widening its influence and claim in SCS, including Natuna. The advancement of militarisation near SCS has enabled China and other countries to oversee the SCS. The rise of China’s economy and military power will increasingly threaten peace and stability in the South China Sea. The dominance of China has to be countered by Indonesia, not only domestically but also regionally. 

Indonesia can not depend on implementing the code of conduct regarding CSC. The unity of ASEAN also seems unfeasible; therefore, Indonesia needs to stress the importance of sovereignty recognition within countries. Indonesia can also develop trilateral cooperation. For example, Indonesia should cooperate with Malaysia and Vietnam or Singapore to support China’s territorial dispute. As a non-claimant state, Singapore will support open and free international waters. Malaysia and Vietnam are also claimant states in SCS, and cooperation for peaceful negotiation is crucial. Indonesia needs to consider cooperating with Australia as a third party or facilitator to maintain the freedom of navigation and peaceful territorial disputes.

2 Kapal Perang Inggris Menuju Laut China Selatan

, , , 0

Inggris mengonfirmasi akan secara permanen mengirimkan dua kapal perang ke wilayah Indo-Pasifik, menyusul tensi politik keamanan antara China dan aliansi Inggris yakni Amerika Serikat (AS) dan Jepang di Laut China Selatan (LCS).

Rencana ini ditetapkan setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi bertemu Selasa (20/7) di Tokyo untuk membahas kerjasama keamanan kedua negara, terutama berkaitan dengan isu LCS dan Taiwan. 

Terlebih, baru-baru ini secara terbuka Partai Komunis China mengunggah video yang secara terang-terangan memperingatkan Jepang jika berani turut campur atas isu Taiwan. China menyatakan bersiap merespon dengan nuklir dan berperang secara total jika Jepang mengabaikan peringatan ini.

Video ini lalu dihapus oleh chanel Partai Komunis China, namun rekamannya sudah tersebar luas di internet.

Secara umum, China menyatakan akan menyerang dengan bom nuklir secara berkelanjutan hingga Jepang menyatakan menyerah. Peringatan ini tidak bisa diabaikan, mengingat tindakan China yang agresif dan tidak bisa diprediksi bisa mengancam keamanan nasional dan regional di Asia. Apalagi mengingat Jepang memiliki sejarah yang buruk terkait bom nuklir pada masa perang dunia lalu.

Kapal Inggris dan Kehadiran Militer Inggris di Asia

Ben Wallace mengatakan rencana ini akan dilaksanakan setelah kapal induk dan kapal pengawal Ratu Elizabeth berlayar ke Jepang bulan September nanti melalui LCS.

Ratu Elizabeth dan kapal pengawalnya akan berpencar lalu mendekat ke pangkalan laut Jepang dan AS. Kapal induk Inggris yang membawa jet F-35B akan berlabuh di Yokosuka, markas komando Jepang dan AS.

Kapal Royal Navy generasi kedua yang diturunkan bernama HMS Spey dan Tamar tersebut masuk ke kelas River. Kapal-kapal ini sudah memiliki program operasional laut dan kapabilitas andal karena pernah digunakan untuk  menjaga keamanan maritim di Inggris. 

Dengan berdasar pada “kebebasan navigasi,” Inggris menyatakan akan menghormati China, sebagaimana jika China menghormati Inggris yang bertindak sesuai hukum laut internasional, guna memperkuat dan mendukung keamanan regional aliansinya.

AS Peringatkan Ulang China terkait Serangan ke Filipina

, , , , 0

Amerika Serikat pada Minggu (11/07), mengulangi peringatan kepada China bahwa segala bentuk serangan terhadap Angkatan bersenjata Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada peringatan yang menandai ulang tahun kelima keputusan oleh pengadilan arbitrase independen yang menolak klaim teritorial ekspansif China atas jalur air, yang berpihak pada Filipina.

 “Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951,” tambah Blinken.

Pasal perjanjian itu mengatakan sebagian bahwa “setiap Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu Pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatannya sendiri dan menyatakan bahwa ia akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan ketentuannya. proses konstitusional.”   Blinken juga meminta pemerintah China untuk “mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional (dan) menghentikan perilaku provokatifnya” di Laut China Selatan.”

Putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag yang menolak klaim China atas Laut China Selatan secara langsung, sekaligus memperjelas bahwa China melanggar kedaulatan Filipina melalui kegiatan seperti pembangunan pulau di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Manila termasuk Pulau-pulau yang disebut sebagai rantai Xisha di China, yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, tetapi China telah menguasainya sejak tahun 1970-an.

Beijing pun melakukan penolakan atas putusan pengadilan tersebut dan terus membangun dan memperkuat posisinya secara militer di Laut China Selatan. China mengklaim AS dan negara-negara lain meningkatkan ketegangan di kawasan itu dengan mengirim kapal perang mereka ke sana yang melanggar kedaulatannya.

Washington kemudian membalas klaim tersebut dan menyatakan bahwa kehadiran angkatan lautnya di Laut China Selatan mendukung kebebasan navigasi di bawah hukum maritim internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dikirmkannya kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold untuk melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di dekat Kepulauan Paracel di bagian barat laut Laut China Selatan.

 

Food Security in China: Forgotten Foreign Policy Driver

, , , , 0

Berkurangnya lahan untuk cocok tanam akibat pengalihan lahan untuk gedung-gedung tuntutan dari perkembangan ekonomi, secara signifikan telah mendatangkan kekhawatiran bagi perwujudan food security di suatu negara. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, food security merupakan hal yang penting bagi China. Menjamin seluruh populasinya dapat mengakses makanan bukanlah hal yang mudah. Sehingga tidak heran jika kebijakan berkaitan food security selalu menjadi prioritas dari pemerintah China.

Politik internasional dan food security, keduanya saling mempengaruhi. Terutama ketika food security berkaitan dengan akses dan ketersediaan pada perikanan. Food Security belakangan ini dinilai menjadi salah satu faktor utama China menginginkan Laut China Selatan sebagai miliknya. Perilaku yang lebih sering diekspresikan dengan kata ‘ekspansi’ cenderung dianggap sebagai upaya memperluas wilayahnya daripada adanya dorongan dari domestik China.

Food security memang masih dianggap sebagai isu yang underrated dan tidak mempengaruhi kebijakan luar negeri. Namun bagi China, food security adalah salah satu prioritas tertinggi dalam kebijakan pemerintahan dan sangat penting di mana dianggap berperan sangat krusial bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat di China.[1] Bagi China, segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi dan perkembangannya dalam domestik adalah hal yang penting. Sehingga perwujudan terhadap food security di China bisa menjadi salah satu pendorong perilaku ‘agresif’nya di internasional yang sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan selama ini.

Food Security dalam Perspektif China
Awalnya, food security dalam perspektif China berkaitan dengan konsep terjaminnya beras, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Namun, sejak terjadinya reformasi ekonomi, China telah membuka dirinya ke dunia internasional dan melakukan ekspor-impor dengan negara lain. Sehingga, sejak saat itu telah terjadi perubahan pola makan di domestik China.[2] Salah satu perubahan yang paling nampak adalah peningkatan konsumsi dan kebutuhan terhadap seafood.

Perubahan konsumsi telah membuat seafood menjadi salah satu sumber pangan utama yang harus dapat diakses dengan mudah dan dijamin ketersediaannya. Peningkatan konsumsi itupun menjadikan China sebagai pemain kunci dalam perdagangan seafood dan mendominasi produksi, konsumsi, impor dan ekspor seafood saat ini. Hal ini membuat seafood apa yang dikonsumsi, bagaimana dan sumbernya dimana oleh China menjadi penting bagi dunia internasional.[3]

Food Security China di Laut China Selatan
Para ahli memperkirakan produksi makanan di tahun 2050 akan naik dua kali lipat untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dengan lahan untuk tanaman terus berkurang, perikanan dan akuakultur (budidaya perikanan) akan menjadi sangat penting.[4] Hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dari China. Populasi yang kedepannya akan meningkat sehingga dibutuhkan lebih banyak makanan untuk memberi makan rakyatnya. Sehingga akses dan ketersediaan terhadap seafood menjadi penting.

Sebagian besar sumber seafood China berasal dari pemancingan. Terbukti dari besarnya persentase memancing yang dilakukan oleh China yaitu sebesar 85%.[5] China saat ini tercatat sebagai salah satu negara terdepan dalam hal tersebut dan telah menangkap hampir 20% dari total penangkapan ikan di dunia.[6]  Data-data ini membuktikan bahwa China ketersediaan seafood China bergantung pada tangkapan yang berasal dari Laut. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan seafoodnya, China tentunya memerlukan tempat memancing baru yang lebih besar.

China kemudian mengklaim kepemilikan atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Kawasan itu diklaim sebagai historic fishing ground China. Hal ini memperlihatkan adanya kepentingan untuk memancing (fishing) daripada ekspansi wilayah di kawasan itu. Soal sumber daya laut, Laut China Selatan diketahui memang memiliki sumber daya laut yang melimpah dan tercatat 12% dari total tangkapan ikan di seluruh dunia berasal dari kawasan ini.[7] Hal ini memperlihatkan betapa penting keberadaan sumber daya laut di Laut China Selatan bagi pemenuhan kebutuhan seafood.

Konflik biasa terjadi antara individu, masyarakat (society) bahkan antar negara masalah akses untuk perikanan. Terkadang, eskalasi konflik perikanan juga dapat menyebabkan konfrontasi militer. Tercatat beberapa konflik akibat perikanan berakhir dengan eskalasi dan tensi yang tinggi antar negara yaitu perang dingin yang terjadi antara Iceland dan Inggris di tahun 1950an dan 1970an, serta antara China dan Jepang tahun 1920-1930an. [8] Hal ini membuktikan bahwa perselisihan sumber daya laut dapat membawa ketidakstabilan hubungan yang lebih besar (state to state) terutama untuk negara di mana food security merupakan hal yang rentan.

Populasinya yang terus meningkat tentu akan menuntut lebih banyak ‘perut’ yang harus diberi makan oleh pemerintah China. Hal ini membuat food security China menjadi cukup rentan. China memerlukan wilayah untuk memancing dengan kekuasaan lebih besar yang memaksa mereka bersikap ekspansionis dengan melewati ZEE milik negara lain di sekitar Laut China Selatan. Tuntutan itu juga terlihat dengan adanya tanda bahwa pemerintah China berada dibalik semua nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam ZEE negara lain. Kapal nelayan milik China tertangkap kerap kali didampingi atau dilindungi oleh  kapal coast guard, seperti yang pernah terjadi ketika memasuki ZEE milik Indonesia di Natuna Utara.

Selain itu, China juga melakukan beberapa hal yang sekali lagi menunjukan pentingnya ketersediaan seafood demi menjamin food security. Beberapa tahun terakhir, motivasi China untuk mengurangi efek dari climate change meningkat dengan pesat. Hal ini dikarenakan ada hubungan erat antara efek climate change terhadap sumber daya laut. Menurut penelitian dan proyeksi yang dilakukan para ahli, climate change membawa perubahan pada produksi perikanan karena terjadinya perubahan angin, temperatur air, berkurangnya oksigen dan meningkatnya keasaman di laut. [9] China diestimasikan akan menjadi salah satu negara yang akan mengalami kerugian besar karena hal ini.

[1] Funing Zhong & Jing Zhu. “Food Security in China from Global Perspective”. Choices 2nd Quarter 32 (2). A Publication of the Agricultural & Applied Economics Association. (2017) 1

[2] Beatrice Crona., etc., “China at a Crossroads: An Analysis of China’s Changing Seafood Production and Consumption,” One Earth Perspective. Elsevier Inc. (2020). 32

[3] Nhuong Tran., Etc., “Indonesian Aquaculture Futures: An Analysis of Fish Supply and Demand in Indonesia to 2030 and Role of Aquaculture Using the AsiaFish Model”, Marine Policy Vol. 79, May 2017, (2017)

[4]Gibbens, Sarah, “Can the Ocean Feed A Growing World?”, 15 Agustus 2018 https://www.nationalgeographic.com/environment/article/news-fisheries-aquaculture-food-security

[5] Ibid. Gibbens.

[6] Kraska, in Building a Normative Order in the South China Sea: Evolving Disputes, Expanding Options, (2020), 126

[7] Asyura Salleh, “The South China Sea: Preventing the Tyranny of the Commons”, The Diplomat, (2020), https://thediplomat.com/2020/01/the-south-china-sea-preventing-the-tyranny-of-the-commons/

[8] McClanahan, T., Allison, E. H., & Cinner,  J. E. (2015). Managing Fisheries for Human and Food Security Fish and Fisheries. 80.

[9] Op. Cit., McClanahan, 83-84 ium LiS01S!�

Drone MQ-4C Triton, Alutsista Australia untuk Laut China Selatan

, , , 0

(Foto: seapowermagazine.org)

Kemajuan pesat perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan namun juga menjadi perwujudan supremasi dan keunggulan masing-masing negara. Salah satunya ialah peningkatan industri pertahanan dengan penggunaan drone dalam kebutuhan pertahanan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Australia pada tahun 2018 membeli Drone MQ-4C Triton dari Amerika Serikat sebagai upaya peningkatan kekuatan dan kapabilitas pertahanan negaranya. Bagaimana drone baru Australia berefek ke dalam hubungan antar negara lainnya terutama dalam isu Laut China Selatan?

Kerja sama Australia-AS: Drone MQ-4C Triton

Seiring pembangunan kekuataan militer China yang semakin masif di kawasan Asia Pasifik, terlebih dengan semakin aktifnya upaya klaim Laut China Selatan dan isu rencana pembangunan markas militer China di Vanuatu yang memberikan sense of danger bagi Australia. Terlebih berbagai permasalahan pelanggaran perbatasan lainnya seperti perompakan dan pembajakan laut, imigrasi illegal, illegal fishing, smuggling dll. menjadikan Australia perlu meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan terlebih dalam hal intelijen, pengawasan, dan pengintaian.  Australia kemudian melakukan perjanjian pembelian drone MQ-4C Triton pada tahun 2018, sebuah drone jarak jauh buatan Amerika Serikat (AS) dengan estimasi biaya digunakan sebanyak $ 5.1 miliar.

Drone MQ-4C Triton merupakan sebuah program pengembangan antara Angkatan udara Australia dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Australia akan bekerja dengan Angkatan Laut AS untuk mengembangkan, memproduksi dan pemeliharaan MQ-4C Triton. Drone Triton pertama akan dimulai pada pertengahan 2023 yang kemudian keenam drone tersebut akan beroperasi pada akhir 2025, berbasis di Australia Selatan.[1]

Triton akan digunakan bersama dengan P-8A Poseidon aircraft untuk operasi jarak jauh dan pengumpulan informasi intelijen dan dapat meningkatkan kemampuan serangan anti kapal selam dan Angkatan Laut Australia. Disampaikan oleh Pyne mengatakan salah satu kontribusi terpenting Australia untuk “Five Eyes” – jaringan pengumpulan intelijen yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru – adalah pengintaian dan pengawasan atas Asia Tenggara dan Antartika, serta samudra Hindia dan Pasifik. Tritons akan beroperasi dengan 12 pesawat pengintai P-8 Poseidon berawak yang menggantikan pesawat P-3 Orion yang sudah tua.[2]

Investasi awal yang digelontorkan senilai $ 1,4 miliar mencakup fasilitas baru, sistem kendali darat, dukungan dan pelatihan. Termasuk $ 200 juta untuk program bersama dengan Angkatan Laut AS pada pengembangan, produksi dan pemeliharaan pesawat. Termasuk $ 364 juta untuk peningkatan infrasuktur guna mengakomodasi drone baru di dua pangkalan Angkatan udara Australia yakni Edinburgh, utara Adelaide, serta Pangkalan RAAF Tindal di Wilayah Utara.[3]

Triton dirancang untuk menghadirkan daya tahan, ketinggian, jangkauan, dan kemampuan mengudara yang gigih. Drone ini direkayasa dengan sensor khusus jarak jauh yang ditujukan untuk pengawasan laut. MQ-4C Triton juga dapat dengan cepat menyesuaikan ketinggian dan menggabungkan teknologi khusus seperti sayap de-icing.[4] Drone ini dapat bertahan dalam misi selama lebih dari 24 jam di ketinggian lebih dari 50.000 kaki dengan kemampuan jelajah mencakup lebih dari 200 mil persegi di lautan dalam satu misi. Fungsi dari Triton ini adalah untuk memberi informasi ke komandan kapal untuk mendeteksi dan melihat target, ancaman, dan item yang menarik secara real time dari jarak yang sangat jauh menggunakan sensor, kamera, dan tautan data dari sistem Triton.[5]

Australia telah memulai investasi angkatan laut masa damai terbesarnya melalui strategi pembuatan kapal besar-besaran yang mencakup kapal selam baru, kapal patroli lepas pantai, dan fregat untuk menopang kemampuan pertahanannya. Melalui keberadaan drone Triton ini akan secara signifikan meningkatkan peperangan anti-kapal selam dan kemampuan serangan maritim Australia, serta kemampuan pencarian dan penyelamatan.

Dampak Drone MQ- 4C Triton bagi Australia

Teori Sekurititsasi dikemukakan oleh Ole Waever bahwasanya security adalah sejenis tindakan verbal dengan mengkalrifikasikan keamanan, pemerintah berdalih dari fakta umum ke area tertentu dan mengambil tindakan apapun sebagai bagian dari mencegah hak istimewa.[6]  Sehingga upaya Australia untuk memodernisasi alusita melalui kerja sama pengembangan Drone MQ-4C Triton menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan negara mereka. Disisi lain memiliki alusista nasional yang canggih, menjadikan adanya rasa hormat dari negara lain terutama sebagai efek penangkalan (deterrence) dari agresi militer asing dan juga mempengaruhi dalam kemampuan diplomasi internasional.[7] Keberadaan Drone Triton ini dapat mempengaruhi perkembangan hubungan Australia dengan negara lainnya.

Bagi AS, Australia adalah sekutu, mitra dan teman penting di Asia Pasifik yang didasari oleh nilai-nilai demokrasi bersama, kepentingan bersama, dan kedekatan budaya. Sehingga aliansi AS-Australia merupakan jangkar bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan kebebasan navigasi, penerbangan, dan penggunaan laut lainnya yang sah, termasuk di Laut Cina Selatan.[8] Sehingga dengan keberadaan Drone Triton ini menjadi perwujudan bagian dari aset AS untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian dalam Laut China Selatan.

Sedangkan bagi China yang mengklaim kedaulatan atas hampir semua Laut China Selatan, meskipun ada klaim saingan dari tetangganya di Asia Tenggara.[9] Keberadaan Drone Triton Australia ini menjadi ancaman, terutama dengan kemampuan pengambilan informasi yang dimiliki drone ini akan mengganggu rencana kegiatan pembangunan kekuataan pertahanan China di Laut China Selatan dengan menyediakan data informasi terkait kepada AS dan Sekutu.

Bagi domestik Australia sendiri, keberadaan drone Triton ini akan melindungi perbatasan Australia dan membuat rasa aman pada wilayah Australia, yang secara dramatis memperluas kemampuan Australia untuk menemukan kapal militer di lautan Asia dan mempererat operasi bersama dengan AS di wilayah Asia Pasifik. Selain itu drone ini akan secara mudah dapat memenuhi putaran misi di Laut China Selatan setelah lepas landas dari wilayah northern. Australia menegaskan haknya untuk dapat melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan, di perairan internasional seperti yang selama ini dilakukan, baik dengan kapal permukaan maupun pesawat terbang.  Dengan keberadaan drone Triton ini merupakan wujud peningkatan kekuatan dan kapabilitas Australia dalam mempertahankan negaranya dari segala ancaman, dan secara signifikan meningkatkan kemampuan militer dalam intelijen pengawasan dan pengintaian.

 

 

 

 

[1] Sonali Paul. (2018, 26 Juni). “Australia to buy six U.S. Triton drones for $5.1 billion.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-australia-defence-idUSKBN1JL30I

[2] Rod Mcguirk. (2018, 26 Januari). “Australia to buy 6 US-made Triton drones for $5.1 billion.” USA Today. https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/06/26/australia-buys-triton-drones/733525002/

[3] David Wroe. (2018, 25 Juni). “Australia to spend nearly $7 billion buying unmanned military planes from America.” The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-to-spend-nearly-7-billion-buying-unmanned-military-planes-from-america-20180625-p4znmc.html

[4] Kris Osborn. (2021, 25 Februari). “How Australian’s New Triton Drones Will Find Chinese Submarines.” The National Interest. https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-australia%E2%80%99s-new-triton-drones-will-find-chinese-submarines-178821?s=08

[5] Tim Broderick. (2016, 7 Desember). “The U.S Navy is Preparing the MQ-4C Triton Drone for Service in the Pacific.” The National Interest. https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-us-navy-preparing-the-mq-4c-triton-drone-service-the-18663

[6] Ole Waever, Securitization and Desecuritization , dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) On Security, (New York: Columbia University Press, 1995) hal. 55.

[7]

[8] U.S. Department of State. (2020, 21 Januari). “U.S. Relations with Australia.” https://www.state.gov/u-s-relations-with-australia/#:~:text=The%20Australia%2C%20New%20Zealand%2C%20and,and%20enjoys%20broad%20bipartisan%20support.&text=The%20U.S.%2DAustralia%20alliance%20is,region%20and%20around%20the%20world

[9] ET The Economic Times. (2018, 26 Januari). “Australia buys US drones to continue monitoring South China Sea.” https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/australia-buys-us-drones-to-continue-monitoring-south-china-sea/articleshow/64743759.cms?from=mdr

Kapal Perang NATO Kini Hadir di Laut China Selatan?

, , 0

Jerman dikabarkan akan mengirimkan kapal perang ke Asia pada Agustus ini. Kapal perang itu akan berlayar ke Asia dan kembali ke Jerman. Dalam perjalanannya, kapal itu akan melewati Laut China Selatan dan diklaim akan menjadi kapal perang pertama Jerman yang melewati perairan itu sejak tahun 2020. Pengiriman kapal perang itu diduga sebagai upaya Jerman mendukung Amerika Serikat menerapkan freedom of navigation di perairan tersebut. 

Seperti diketahui, sengketa telah berlangsung cukup lama di Laut China Selatan setelah China secara sepihak mengklaim kepemilikan perairan itu. Beberapa negara Asia Tenggara terseret dalam sengketa ini diantaranya Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina. Belum ada titik terang penyelesaian sengketa ini walaupun pada tahun 2016 Arbitrase internasional telah menetapkan bahwa klaim China atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan tidak memiliki dasar yang sah. 

Namun, China pada kenyataan tidak menghiraukan hal itu dan justru membangun pangkalan militer di wilayah tersebut. AS menuduh pangkalan militer China di wilayah tersebut ditujukan untuk mengintimidasi negara-negara yang ikut dalam sengketa ini.

Menanggapi pengiriman kapal perang oleh Jerman, melalui juru bicara State Department, AS menyambut dengan gembira keputusan Jerman tersebut. Sekaligus mengatakan bahwa upaya itu ditujukan untuk mempertahankan rules-based international order, tidak hanya di Asia namun juga seluruh kawasan Indo-Pacific. AS juga menekankan bahwa komunitas internasional memiliki peran vital untuk mewujudkan maritime order yang terbuka. 

Sebelumnya, tercatat ada kapal perang Kanada yang berlayar di dekat Laut China Selatan dan melewati selat Taiwan pada akhir Januari lalu. Tidak ketinggalan juga, ada Prancis yang pada bulan Februari mengirimkan kapal perang dan kapal selam bertenaga nuklir ke Laut China Selatan untuk melakukan latihan bersama dengan Jepang dan AS. Kehadiran NATO di Laut China Selatan membuat wilayah ini semakin penting sekaligus memanas. 

Sementara China pada Rabu (3/03) dikabarkan telah melakukan latihan militer di Laut China Selatan dengan menggunakan Combat-Scenario. 

Referensi:

Aljazeera. (2021, 4 Maret). German Warship to Cross South China Sea for First Time since 2002. Aljazeera.com.https://www.aljazeera.com/news/2021/3/4/german-warship-to-sail-through-south-china-sea 

Wang, Amber. (2021, 19 Februari). France Sends Warships to South China Sea Ahead of Exercise with US and Japan. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3122416/france-sends-warships-south-china-sea-ahead-exercise-us-and