Konflik Perbatasan

January 3 2023

Setelah 12 Tahun, Indonesia dan Vietnam sepakat terkait batas Zona Ekonomi Ekslusif

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Security and Defence, Think Indonesia, Konflik Perbatasan, Vietnam, ZEE 0

Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan pembicaraan jangka panjang mengenai perbedaan batas-batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) diantara kedua negara. Dimana Vietnam dan Indonesia telah terlibat dalam perselisihan atas klaim ZEE yang tumpang tindih di perairan sekitar Kepulauan Natuna di Laut China Selatan selama bertahun-tahun.

Melalui pengumuman kesepakatan negosiasi ini menandai langkah penting menuju penyelesaian perselisihan perbatasan antara negara-negara Asia Tenggara di Laut China Selatan.

Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” mengumumkan pada Kamis (22/12/2022) bahwa negosiasi ZEE telah selesai dan kesepakatan telah ditandatangani sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).

“Setelah 12 tahun melakukan perundingan intensif, Indonesia dan Vietnam akhirnya menyelesaikan perundingan batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” kata Presiden Jokowi.

Pada tahun 2021, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataannya mengatakan bahwa negosiasi dengan Vietnam mengenai batas ZEE sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 merupakan salah satu prioritas kementeriannya.

“Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak berdasarkan hukum internasional,” kata Marsudi.

Kedua negara menyepakati batas landas kontinen, atau dasar laut, pada tahun 2003 dan sejak 2010, dimana Indonesia-Vietnam telah terlibat dalam lebih dari selusin putaran pembicaraan tentang penetapan ZEE, yang memberi negara akses eksklusif ke sumber daya alam di perairan dan di dasar laut.

Pengumuman itu muncul setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam selama tiga hari di Indonesia. Kedua pemimpin negara juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi $15 miliar pada tahun 2028, dimana naik dari anggaran saat ini sekitar $12 miliar, serta untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, pariwisata, dan pendidikan.

Selama bertahun-tahun, Vietnam dan Indonesia telah berjuang untuk menyelesaikan klaim ZEE yang tumpang tindih di perairan sekitar Kepulauan Natuna di Laut China Selatan. (Suatu negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam yang terletak di dalam ZEE-nya.) Sementara kedua negara menandatangani perjanjian tentang batas landas kontinen pada tahun 2003, namun batas ZEE masih tetap diperebutkan, hal ini sebagian besar disebabkan karena adanya perbedaan perspektif hukum tentang bagaimana seharusnya penerapan hukum tersebut.

Hal ini kemudian menjadikan sering terjadinya perselisihan antara kedua negara atas isu penangkapan ikan ilegal. Indonesia telah menangkap dan menghancurkan puluhan kapal Vietnam yang dituduh melanggar batas perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Pada tahun 2017, kapal penjaga pantai Vietnam dilaporkan mencegah upaya Indonesia untuk menahan kapal Vietnam yang tertangkap sedang memancing di perairan yang disengketakan.

Adapun permasalahan ini telah dikelola dengan relatif baik, diantara kedua belah pihak berupaya untuk tidak membiarkan perselisihan ini mewarnai hubungan bilateral. Terlebih masih ada permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan dan bisa dikatakan merupakan permasalahan lebih mendesak bagi Vietnam dan Indonesia, yakni ekspansif China melalui klaim atas Laut China Selatan.

Sebelum kesepakatan kemarin, yang detailnya belum dirilis, ZEE kedua belah pihak setidaknya sebagian territorial yang dimaksud berada dalam klaim “sembilan garis putus-putus” China, yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan.

Dengan demikian, perjanjian tersebut merupakan langkah yang disambut baik menuju penyelesaian serangkaian perselisihan luar biasa yang telah mencegah negara penggugat Asia Tenggara – khususnya Malaysia, Vietnam, dan Filipina – untuk membangun front persatuan melawan klaim China yang jauh lebih luas.

Langkah Besar Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Dengan berakhirnya negosiasi mengenai batas-batas ZEE antara Indonesia-Vietnam merupakan pencapaian penting bagi kedua negara, khususnya terkait demarkasi batas laut yang lebih jelas antara negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini turut mendorong pembuktian bahwa negara-negara ASEAN dapat menyelesaikan sengketa maritim di antara mereka. Diharapkan melalui pengumuman kesepakatan penyelesaian Indonesia-Vietnam ini juga akan mendorong negosiasi antara Vietnam dan Filipina, serta Malaysia.

Selain itu pencapaian kesepakatan ZEE merupakan sinyal positif untuk menyelesaikan kasus penangkapan ikan ilegal dan aliansi politik untuk mengekang ekspansi China di Laut China Selatan. Meski sama-sama negara komunis, tak dipungkiri Vietnam juga menghadapi persoalan perbatasan Laut China Selatan dengan China, seperti banyak negara Asia Pasifik. Kesepakatan ini akan membantu memperkuat posisi Indonesia dan Vietnam dalam konstelasi sengketa di Laut China Selatan. Meski secara legal formal, Indonesia tidak memiliki sengketa langsung dengan China.

June 27 2022

Filipina Mengakhiri Perundingan dengan China terkait Eksplorasi Bersama di Laut yang Disengketakan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics joint exploration;, Konflik Perbatasan 0

Menteri luar negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., pada hari Kamis (23/06) menyatakan bahwa diskusi eksplorasi minyak dan gas bersama antara antara Filipina dan China di Laut China Selatan telah “dihentikan sepenuhnya” dengan alasan kendala konstitusional dan masalah kedaulatan atas instruksi Presiden Rodrigo Duterte.

“Presiden sudah berbicara. Saya melaksanakan instruksinya ke surat itu: diskusi minyak dan gas dihentikan sepenuhnya. Tidak ada yang tertunda; semuanya sudah berakhir,” kata Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. dalam pidatonya pada peringatan 124 tahun berdirinya Departemen Luar Negeri (DFA).

“Tiga tahun berlalu dan kami belum mencapai tujuan kami untuk mengembangkan sumber daya minyak dan gas yang sangat penting bagi Filipina – tetapi tidak dengan mengorbankan kedaulatan; bahkan tidak setitik pun,” tambahnya.

Tidak jelas kapan keputusan itu diambil . Kedutaan China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar. Filipina, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, telah berjuang untuk menemukan mitra asing untuk membantu mengeksploitasi cadangan energi lepas pantainya karena klaim China yang tumpang tindih.

Sebaliknya, kedua negara berjanji untuk bekerja sama, dibantu oleh upaya Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk menjalin hubungan yang lebih hangat dengan China. Pada tahun 2018 ketika Manila dan Beijing menandatangani nota kesepahaman, menciptakan kerangka kerja untuk negosiasi masa depan tentang eksplorasi minyak dan gas bersama di Laut Filipina Barat. Tetapi banyak ahli meragukan pengaturan seperti itu mungkin karena kepekaan politik dan memperingatkan setiap kesepakatan untuk berbagi sumber daya energi dapat dilihat sebagai melegitimasi klaim pihak lain, atau memberikan wilayah berdaulat.

Kedua negara telah berdebat selama beberapa dekade mengenai kedaulatan maritim dan sejak 2018 berjanji untuk bersama-sama mengeksplorasi aset minyak dan gas di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, meskipun China juga mengklaim.

Pada 2016, Manila memenangkan putusan arbitrase yang membatalkan klaim ekspansif Beijing di Laut Cina Selatan, termasuk bagian dari Laut Filipina Barat. Keputusan ini memperjelas bahwa Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam ZEE 200 milnya, tetapi China, yang mengklaim sekitar 90% Laut China Selatan sebagai wilayahnya, telah menolak untuk mengakui keputusan itu.

Kedua negara membentuk panel khusus untuk mencari tahu bagaimana mereka dapat bersama-sama menjelajahi wilayah tersebut, tanpa perlu membahas masalah kedaulatan yang sensitif. Namun Locsin mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dicapai tanpa melanggar konstitusi Filipina, atau pemerintah China membatalkan klaimnya. Duterte, katanya, membuat panggilan untuk membatalkan pembicaraan.

“Tetapi hanya karena kita memiliki perbedaan bukan berarti kita harus memperebutkan segalanya. Dalam semangat itu, saya mencoba selama tiga tahun untuk mencapai kesepakatan untuk memfasilitasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Laut Filipina Barat, Saya dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah mencoba untuk melangkah sejauh yang kami bisa – tanpa meninggalkan aspirasi China di pihaknya; dan batasan konstitusional di pihak saya. Saya menutup diskusi sepenuhnya, ”ujar Locsin.

Dalam pidatonya, Losin juga mengingat negosiasi untuk kode etik di Laut China Selatan. “Kami bersikeras bahwa itu tidak mengakui supremasi China dengan mengesampingkan kekuatan lain di pijakan Pasifik. Agar adil, China tidak pernah meminta itu. Untuk “setiap instruksi,” kemlu Filipina akan menanggapi dengan protes, kata Locsin

“Dalam menegakkan supremasi hukum dan bukan kekuatan sebagai jalan ke depan, kami telah berpegang pada UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) dan putusan arbitrase 2016. Mereka adalah jangkar kembar posisi Filipina di Laut Filipina Barat dan Laut China Selatan. Tanpa aturan hukum, tidak ada yang bisa berkembang atau bertahan lama dari anarki yang dihasilkan. Dan tidak – permainan anarki tidak selalu menjadi yang terkuat,” tambahnya lebih lanjut.

Ukrainian servicemen patrol in the streets of the village of Katerynivka, in the Lugansk region on November 2, 2019, after their withdrawal. - Ukrainian army and Moscow-backed separatists said on October 29, 2019 they had begun to withdraw their troops from a key area in the war-torn east ahead of a high-stakes summit with Russia. (Photo by Aleksey Filippov / AFP) (Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images)

February 21 2022

Meski Kisruh, Ukraina Ungkap Tetap Ingin Gabung NATO

Chatrine Debora Politics, Security and Defence, Think Konflik Perbatasan, Rusia, Ukraina 1

Situasi di wilayah konflik perbatasan Ukraina-Rusia masih terus bersitegang. Rusia mengklaim negaranya sudah melakukan penarikan mundur setengah dari anggota militer. Namun, presiden Biden belum memverifikasi klaim Putin tersebut, dan menilai kemungkinan invasi dari Rusia masih sangat bisa terjadi. Ditambah, seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa Rusia masih terus meningkatkan jumlah tentara di perbatasan mencapai 7,000 tentara.

Perbedaan klaim antara Rusia dan AS menunjukkan sulitnya upaya diplomasi dan penurunan tensi konflik perbatasan Rusia-Ukraina. Bagi AS, tindakan Rusia merupakan upaya memobilisasi kekuatan militer yang ingin menyerang. Namun sama seperti sebelumnya, Rusia terus menekankan bahwa negaranya tidak menginginkan perang dengan Ukraina.

Rusia masih menunggu jawaban pasti terkait permintaannya yakni kepastian keanggotaan Ukraina di The North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Hal ini dikarenakan meskipun Putin mendapat konfirmasi bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat, namun informasi tersebut tidak memberikan kepastian atau garansi yang jelas bagi Putin.

Sembari menunggu kepastian tersebut, Rusia menggunakan instrumen militer sebagai kekuatan politiknya dengan Eropa. Alutsista terus ditambah oleh Rusia, dan latihan militer juga tetap dilakukan. Hingga kini pun, AS mengklaim terdapat peningkatan tajam tentara Rusia di perbatasan, yakni sekitar 190.000 tentara di luar perbatasan Ukraina. Kondisi ini membuat semua pihak tetap waspada dan bersiap untuk kemungkinan terburuk yakni kontak militer.

Elit politik Eropa seperti presiden Prancis, Macron, serta Kanselir Jerman, Olaf Scholz, turut melakukan upaya diplomasi untuk mencegah perang di Eropa. Bahkan demi alasan keamanan, tidak hanya anggota keluarga kedutaan besar, namun juga staf Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional diminta relokasi ke wilayah yang lebih aman.

Dengan tensi militer meningkat ini, Ukraina tetap menyatakan bahwa keinginan untuk bergabung dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization masih menjadi prioritas utama bagi Ukraina. Lalu, mengapa Ukraina ingin bergabung NATO?

Ukraina menginginkan keanggotaan NATO untuk keamanan nasionalnya

Utusan Ukraina yakni Duta Besar Prystaiko menyatakan bahwa negaranya tidak akan membatalkan rencana menjadi anggota NATO meski sedang bersitegang dengan Rusia. Prystaiko menekankan bahwa Ukraina juga tidak menginginkan perang, dan hal tersebut yang sedang diupayakan dengan Rusia.

Ukraina menilai bahwa keanggotaan Ukraina dengan NATO akan menjadi garansi terbaik untuk keamanan nasionalnya dari Rusia. Di sisi lain, Rusia tidak menginginkan Ukraina masuk keanggotaan NATO, namun di saat bersamaan juga terus memberikan ancaman nyata dan tekanan politik pada Ukraina. Tekanan ini yang malah semakin membuat Ukraina mendekat kepada Barat untuk bantuan kerja sama militer dan aspek lainnya.

Lalu mengapa NATO? NATO merupakan aliansi militer terbesar dan terkuat di Eropa. Organisasi politik sekaligus aliansi militer yang dibentuk tahun 1949 tersebut beranggotakan 30 negara anggota dari benua Eropa, dan juga Amerika Serikat. NATO dibentuk guna mempromosikan keamanan dan stabilitas di wilayah Atlantik Utara, sehingga aliansi ini membentuk postur pertahanan dan pencegahan untuk berbagai ancaman dan tantangan lingkup keamanan.

Sebagai negara di wilayah Eropa, bergabungnya Ukraina dengan NATO menjadi pilihan tepat bagi Ukraina. Namun, meski sudah berupaya mendekatkan diri dengan para pimpinan NATO, Ukraina terkendala masalah domestik dan juga regional, termasuk isu politik keamanan dengan Rusia. Eropa menilai keanggotaan Ukraina akan semakin memperburuk tensi konflik perbatasan, sehingga perbincangan serius mengenai keanggotaan Ukraina di NATO terus diundur demi kepentingan keamanan bersama.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Washington, NATO memiliki prinsip “collective defense” atau pertahanan bersama, sehingga jika terdapat serangan ke satu anggota maka dianggap ditujukkan ke seluruh negara anggota lainnya. Kondisi ini memungkinkan NATO melakukan tindakan preventif sekaligus aktif untuk menjaga stabilitas keamanan negara anggotanya.

Elemen penangkal pertahanan menjadi unsur utama strategi pertahanan NATO. Strategi di dalamnya termasuk dalam mencegah konflik dan perang, melindungi aliansi, menjaga kebebasan dalam menetapkan keputusan dan tindakan, serta menjaga nilai kebebasan.

Selain itu, sebagai aliansi yang dibentuk pasca perang dunia kedua, perkumpulan militer ini juga menekankan upaya pertahanan defensif, bukan agresif terutama untuk Rusia. NATO berupaya untuk melindungi negara anggota, bukan melakukan konfrontasi maupun ancaman untuk Rusia.

Dengan keuntungan tersebut, Ukraina tentunya ingin bergabung dengan NATO, terlebih dengan tingginya ancaman militer dari Rusia. Maka dari itu, Rusia tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hak Ukraina dalam urusan keamanannya. Ukraina memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan domestik maupun luar negerinya.

Politik dalam kekuatan militer Ukraina dan NATO

Penggunaan kekuatan militer berkaitan erat dengan perpolitikan, baik secara lingkup individu, nasional, regional, dan global. Kekuatan militer juga menjadi sebuah bagian institusi politik karena pemimpin militer akan berinteraksi dengan elit politik dan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bassey (2005) menyatakan bahwa dalam strategi militer, kekuatan militer digunakan oleh negara dalam hubungannya dengan negara lain. Saat upaya diplomasi kurang menjanjikan, terdapat ruang penggunaan kekuatan bersenjata untuk melindungi kepentingannya. Kekuatan bersenjata digunakan untuk mempertahankan kepentingan, atau juga memberikan tekanan sebagai tambahan posisi tawar menawar dalam negosiasi.

Kekuatan atau kapabilitas militer yang dikuasai negara mempengaruhi bagaimana negara melakukan diplomasi dan strategi militernya. Kepemilikan kekuatan militer dan sistem teknologi persenjataan dapat digunakan negara untuk mendukung kebijakan luar negerinya, baik untuk mengancam atau menyerang pihak lainnya. Dalam aspek keamanan, kepentingan untuk bertahan atau survival menjadi aspek utama dalam berlangsungnya negara. Maka dari itu, dalam hal kerja sama pertahanan, isu ini terkadang menjadi hal sensitif dan bergantung pada hubungan antar negara.

NATO juga dibentuk sebagai institusi keamanan sekaligus politik yang menggabungkan persamaan pandangan antar negara anggotanya. Dengan aturan dan kerja sama pertahanan, peningkatan kapabilitas militer untuk tujuan defensif menjadi kekuatan pertahanan bersama negara anggota. Dengan adanya kebijakan dan strategi militer bersama, kepentingan nasional, sekaligus regional dan global dapat dicapai bersama, termasuk dalam hal ini ancaman militer dari Rusia untuk Eropa.

Bagi Ukraina, negaranya secara terus menerus khawatir akan keselamatan dan keamanan negaranya dikarenakan potensi serangan Rusia. Ukraina berada di wilayah lingkungan yang membuat penting bagi Ukraina mengembangkan kapabilitas militernya. Strategi yang dibutuhkan negaranya saat ini yakni dukungan politik untuk melindungi kestabilan di negaranya, bahkan jika menggunakan kekuatan persenjataan.

Ukrainian servicemen take part in the joint Rapid Trident military exercises with the United States and other NATO countries nor far from Lviv on September 24, 2021, as tensions with Russia remain high over the Kremlin-backed insurgency in the country's east. - The annual Rapid Trident military exercises, taking place in western Ukrainian until October 1, involve some 6,000 soldiers from 15 countries, Ukraine's defence ministry said in a statement. (Photo by Yuriy DYACHYSHYN / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images)

February 11 2022

Macron: Rusia Tidak Menginginkan Perang dengan Ukraina

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Security and Defence Kapabilitas Militer, Konflik Perbatasan, Ukraina 0

Tensi di perbatasan Rusia-Ukraina masih menjadi isu utama di wilayah Eropa. Negara-negara Barat berupaya melakukan dialog dengan kedua belah pihak, termasuk juga Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang berkunjung ke Rusia dan Ukraina guna membahas tensi perbatasan kedua negara tersebut.

Macron mengatakan bahwa selama pertemuan presiden Rusia, Vladimir Putin, mengaku tidak akan meningkatkan tensi di perbatasan Ukraina. Namun, tetap saja pernyataan ini tidak menjamin kondisi di wilayah perbatasan tidak akan kembali bersitegang.

Terakhir, Presiden Putin juga menyatakan tidak berencana menyerang Ukraina, namun juga di sisi lain terus meningkatkan tentaranya yang sudah melebihi 100,000 orang di perbatasan.

Upaya diplomasi terus dilakukan

Presiden Prancis meyakini bahwa tetap ada langkah yang bisa diambil untuk menurunkan tensi kedua negara, dan semua pihak harus tetap menenangkan diri.

Presiden Ukraina dan Presiden Rusia memberitahu Presiden Prancis bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip perjanjian perdamaian tahun 2014 lalu yakni perjanjian Minsk.

Perjanjian Minsk merupakan perjanjian untuk menghentikan perang di wilayah timur Ukraina. Perjanjian ini muncul pada masa konflik separatisme yang didukung negara Rusia melakukan aneksasi di Krimea.

Setelah pertemuan, presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa negosiasi akan mengubah kondisi antara Rusia-Ukraina, namun diperlukan aksi konkret untuk menurunkan tensi.

“Saya tidak percaya dengan kata-kata, saya percaya bahwa setiap politisi bisa secara transparan menunjukkan langkah dan aksi konkret,” kata Zelensky.

Dengan nada yang serupa, juru bicara Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan tidak akan mengkonfirmasi langkah nyata apa pun yang mendukung resolusi konflik.

Optimisme Macron dan Skeptisme Putin-Zelensky

Presiden Macron menekankan pentingnya aksi dan diplomasi guna menurunkan tensi kedua pihak. Macron juga optimis bahwa solusi konkret bisa dicapai dalam mengatasi krisis perbatasan kedua negara.

Meskipun Putin menilai perbincangan dengan Macron “berguna, substansial, dan berbasis bisnis,” namun Putin menolak klaim Macron yang menyatakan akan menurunkan eskalasi militer.

Berdasarkan respon Rusia-Ukraina, kedua pihak sama-sama menunjukkan keraguan akan penurunan tensi perbatasan kedua negara. Meskipun disambut dengan positif, namun kunjungan Macron juga tidak banyak mengubah situasi karena tidak mampu mencapai kesepakatan maupun pemahaman bersama.

Meskipun begitu, baik Macron bersama Zelensky tetap mendukung dan mendorong diadakannya dialog dengan Rusia, bersama dengan Jerman sebagai pihak fasilitator perjanjian Minsk.

Upaya diplomasi menjadi salah satu langkah awal dan proses jangka panjang untuk menurunkan eskalasi perbatasan Ukraina-Rusia. Langkah ini penting agar tidak terjadi konfrontasi maupun kontak militer yang mampu menimbulkan perang di benua Eropa.

Ukrainian servicemen wait in a trench on their position on the front line with Russia-backed separatists near the small town of Svitlodarsk, in Donetsk region on December 18, 2021. (Photo by Anatolii STEPANOV / AFP) (Photo by ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images)

January 31 2022

Krisis Perbatasan Rusia-Ukraina, Ada Apa dengan Jerman?

Chatrine Debora America, Europe, Politics, Security and Defence, Social and Culture, Think Eropa, Jerman, Konflik Perbatasan, Rusia, Ukraina 1

Negara Barat yakni Eropa dengan aliansinya Amerika Serikat (AS) sedang disibukkan dengan permasalahan krisis perbatasan Rusia dan Ukraina. Tensi konflik perbatasan dikhawatirkan mengarah pada serangan militer terbuka atau bahkan menjadi “Perang Dunia Ketiga.”

Beberapa negara telah menyatakan pandangan dan dukungannya terkait penurunan eskalasi Rusia. Inggris menyatakan ragu invasi Rusia bisa dihentikan, dan menyarankan agar sanksi diberikan pada Rusia. Inggris dan AS juga sudah mengirimkan ribuan alutsista dan tentara untuk membantu meningkatkan kapabilitas militer Ukraina.

Rusia menginginkan agar aliansi pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) tidak melakukan ekspansi keanggotaan dan kekuatan militer di wilayah Eropa. Termasuk mengenai bergabungnya Ukraina dengan aliansi pertahanan tersebut.

Ketakutan Rusia mengenai kemungkinan masuknya Ukraina ke aliansi NATO bukan tanpa alasan. Jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka kekuatan militer, termasuk kehadiran anggota militer NATO akan semakin besar di perbatasan dengan Rusia. Pengaruh Barat akan semakin besar di Ukraina, dan hal itu yang ingin dicegah Rusia.

Namun, kemungkinan bergabungnya Ukraina sangatlah kecil, karena selain permasalahan domestik yakni angka korupsi, konsekuensi politik keamanan saat Ukraina bergabung juga akan meningkatkan tensi dengan Rusia. Kondisi ini yang juga dihindarkan oleh Eropa dan AS.

AS menolak permintaan Rusia terkait penghentian pengiriman kekuatan militer di perbatasan dengan Ukraina. Tindakan ini memberi sinyal bahwa AS dan NATO tidak akan berdiam diri melihat tindakan agresif Rusia.

AS dan NATO menunjukkan bahwa mereka siap dengan kondisi apapun yang terjadi, bahkan jika skenario terburuk yakni perang di perbatasan tak terelakkan. Dari sisi AS, keputusan AS merupakan refleksi dari ketegasan AS atas ‘permainan’ Rusia pada Ukraina dan aliansinya, namun di sisi lain, peningkatan kekuatan militer juga akan membuat Rusia merasakan dilema keamanan.

Disaat AS dan beberapa negara Eropa mengirimkan bantuan militer, Jerman sebagai salah satu negara paling berpengaruh di Eropa malah menolak memberikan bantuan militer. Jerman lebih memilih mengirimkan bantuan kesehatan dan helm keselamatan. Lalu, bagaimana konflik perbatasan dari pandangan Ukraina-Rusia? Mengapa Jerman menolak dukungan militer untuk Ukraina?

Ukraina dari perspektif Rusia, dan sebaliknya

Semua pihak, baik Rusia-Ukraina, lalu aliansi Ukraina dan rekan Rusia sama-sama tidak menginginkan terjadinya perang. Mereka menyadari dampak jangka panjang dan buruk jika perang terjadi di wilayah regional Eropa. Tidak hanya merugikan nyawa, namun juga hubungan politik yang semakin tegang dan dampak pada kestabilan pertahanan, kerja sama ekonomi, serta aliran energi di Eropa.

Kemungkinan kontak bersenjata hanya akan terjadi jika salah satu pihak ‘berinisiasi’ memulai serangan terlebih dahulu. Pejabat resmi AS memprediksi Rusia akan menyerang Ukraina pada pertengahan bulan Februari mendatang. Namun, prediksi ini juga terus mengalami perpanjangan waktu sejak akhir tahun 2021 lalu.

Berkaitan dengan isu ini, Charles L. Glaser dan Chaim Kaufmann mendefinisikan keseimbangan ofensif-defensif sebagai rasio biaya atau harga yang harus dikeluarkan oleh kekuatan militer penyerang, berbanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh kekuatan militer pihak bertahan.

Harga bukan hanya dari segi materil, namun juga dampak politik atas perang terlalu besar bagi kedua pihak, sehingga eskalasi besar menjadi opsi yang tidak menguntungkan.

Ukraina memiliki kemampuan militer terbatas jika dibandingkan dengan Rusia. Bergantung pada dukungan AS dan negara Eropa menjadi strategi bertahan Ukraina. Meskipun tensi ini bukan kali pertama terjadi, dan juga tidak akan menjadi yang terakhir, namun Ukraina seakan hanya memiliki satu opsi saat ini, yakni tetap mendukung langkah AS yang mengirimkan kekuatan militer.

Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menyatakan ‘puas’ dengan AS, dan menekankan tetap diperlukannya diskusi dengan Ukraina atas langkah apapun yang ditetapkan AS. Dalam hal ini, Ukraina tetap menginginkan AS menghormati dan melibatkan negaranya.

Permasalahannya, peningkatan dukungan militer dari AS menjadi kekuatan defensif bagi Ukraina, namun ofensif bagi Rusia. Dengan dukungan dan penambahan tentara dan alutsista dari AS dan Eropa, Rusia juga berupaya bertahan dengan terus meningkatkan jumlah tentara dan alutsistanya. Setidaknya berjumlah 100,000 tentaranya di wilayah perbatasan dengan Ukraina. Rusia menempatkan lebih banyak pasukannya di wilayah Luhansk dan Donetsk, yakni wilayah timur Ukraina.

Perbedaan pendekatan Jerman: Terpecahnya pandangan Eropa?

Rusia ingin memecah fokus Eropa dan AS. Rusia ‘menguji’ kepemimpinan Biden dan aliansi Eropa, terutama dengan pergantian Kanselir Jerman terbaru yakni Olaf Scholz. Tidak dipungkiri, terdapat banyak permasalahan di wilayah Eropa yang terus berkembang. Mulai dari isu bentrok pencari suaka atau pengungsi di Polandia, masalah pipa gas, dan juga konflik perbatasan di Ukraina.

Semua permasalahan ini saling berkaitan, dan kondisi konflik bersenjata dengan Rusia hanya akan memperburuk semua permasalahan yang ada. Dari perspektif Jerman, kontak senjata inilah yang ingin diminimalisir. Maka dari itu, Jerman memilih untuk tidak menyuplai alutsista apapun ke Ukraina.

Padahal, Jerman adalah salah satu produsen dan eksportir senjata utama dunia, dengan penjualan meningkat 21% dari 2016 hingga 2020, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.

Jerman mendapat kritik keras dari rekan negara Eropa lainnya yang menilai pasifnya kepemimpinan Jerman atas Rusia. Bahkan wali kota Ukraina, Vitali Klitschko, menilai langkah tersebut sebagai ‘lelucon.’ Klitschko menilai Olaf Scholz gagal memahami ancaman keamanan Rusia atas Ukraina.

Pendekatan yang akan dilakukan Scholz pada Rusia tidak akan banyak berubah. Keputusan untuk menolak pengiriman bantuan senjata militer oleh Olaf Scholz juga bukan berarti Scholz tidak mendukung NATO dan aliansinya AS.

Jerman merupakan bagian Eropa dan NATO, yang juga menentang tindakan agresif Rusia atas Ukraina. Scholz juga menegaskan akan terus mendukung dan memberikan bantuan pada Ukraina, namun dengan catatan tidak akan memberikan senjata mematikan. Jerman bahkan memblokir akses Estonia, aliansi di NATO, saat akan mengirimkan senjata bantuan buatan Jerman ke Ukraina.

Jerman memilih untuk menyeimbangkan kebijakannya sebagai aliansi AS dan Eropa, serta rekan Rusia terutama di bidang dagang. Kebijakan ini di satu sisi penting untuk menurunkan tensi militer di perbatasan Ukraina-Rusia, sekaligus melindungi kepentingan domestik Jerman baik ekonomi maupun energi dengan Rusia.

January 6 2022

Rencana China Bangun Jembatan Bisa Perburuk Tensi Perbatasan dengan India

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, India, Konflik Perbatasan 0

Laporan gambar citra satelit menunjukkan bahwa China sedang membangun jembatan baru melewati wilayah Danau Pangong Tso di Ladakh Timur. Namun, infrastruktur tersebut masih dalam lingkup teritorial China yakni Khurnak. Berikut merupakan gambaran wilayah tersebut:

Gambar. Area Perselisihan India-China

Sumber. Times of India

Menurut laporan, jembatan akan dibangun lebih dari 20 kilo meter di wilayah Timur di titik Finger 8 (Pos pemeriksaan 8). Jembatan ini akan mendukung pergerakan dari tentara China atau China’s People’s Liberation Army (PLA) untuk menambah dan mendekatkan tentaranya di wilayah Garis Kontrol Aktual (LAC).

LAC sendiri merupakan garis demarkasi yang memisahkan wilayah yang dikuasai India dan China, yakni di bekas wilayah kerajaan Jammu dan Kashmir. Dengan adanya jembatan ini, pergerakan tentara China juga akan lebih cepat di wilayah Utara dan Selatan Danau Pangong Tso. Hal ini mengingat letak Danau Pangong Tso yang menjadi salah satu titik gesekan di wilayah LAC.

Jembatan baru juga akan mempermudah distribusi kekuatan persenjataan China. Lebih lanjut lagi, pembangunan jembatan akan memangkas sekitar 140-150 km jarak dari awalnya sekitar 200 km. Dengan begitu, jarak tempuh juga akan berkurang drastis yakni dari sekitar 12 jam menjadi hanya sekitar 3-4 jam perjalanan.

Tentara China sebelumnya harus mengitari wilayah Rudok, namun jika jembatan sudah selesai maka jembatan baru akan menjadi wilayah intersektor yang secara langsung menguntungkan China.

Bentrokan kekuatan bersenjata China-India

Sebelumnya, bentrokan antara tentara China-India sudah sering terjadi di wilayah perbatasan ini. Baik korban luka maupun tewas sama-sama merugikan kedua pihak. Sengketa wilayah ini setidaknya sudah menewaskan 20 tentara India pada tahun lalu, sehingga masing-masing negara semakin meningkatkan kekuatan militer di wilayah perbatasan.

Setidaknya terdapat 50.000-60.000 tentara di turunkan oleh masing-masing negara di wilayah sensitif ini. China fokus dengan meningkatkan infrastruktur militernya setelah tentara India mengambil alih beberapa titik strategis di wilayah Selatan Danau Pangong Tso pada bulan Agustus 2020 lalu.

Sebelumnya, India kembali menggunakan “Operasi Macan Tutul Salju” pada tahun 2020 untuk menguasai daerah tinggi di Selatan Danau Pangong Tso. Operasi ini berhasil membuat India mengambil area seperti Black Top, Helmet Top, Rechin-la dan Rezang-La dari barisan Kailash. India menguasai sekitar 45 km bagian Barat Danau, sedangkan sisanya dikuasai oleh China. Kekuasaan di wilayah Selatan ini menjadi keuntungan taktis bagi tentara India, sehingga bisa meningkatkan dominasi kekuatan India di wilayah ini.

Per Februari 2020, tentara India secara permanen menguasai Finger 3 dan Dhan Singh Thapa. Sedangkan, China menguasai wilayah di Finger 8.

Dengan pergerakan India yang cukup cepat ini, membuat China juga memastikan agar pergerakan dan kekuasaan mereka bisa lebih ditingkatkan. Salah satunya menggunakan proyek pembangunan jembatan.

Pembangunan jembatan akan meningkatkan kekhawatiran bagi India, sehingga India juga perlu memikirkan rencana dan strategi operasional tambahan untuk mengatasi tekanan dari China.

Sengketa antara China-India berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan politik dan keamanan kedua negara. Meskipun upaya dialog sudah dilakukan, namun bentrokan masih sering terjadi di wilayah perbatasan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi garis depan perbatasan Ukraina di Donbass. (Foto oleh Kepresidenan Ukraina / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

December 8 2021

Ukraina Ungkap Rencana Serangan Skala Besar Oleh Rusia di Akhir Januari 2022

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence Konflik Perbatasan, Militer, Rusia, Ukraina 2

Ukraina mengungkapkan Rusia telah mengirim lebih dari 94 ribu personel militer ke perbatasan negaranya dan diperkirakan akan melancarkan serangan besar pada akhir Januari mendatang. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Rezkinov mengatakan kepada parlemen bahwa Ukraina saat ini memantau ketat pergerakan Rusia. Ia memaparkan Ukraina tak akan melakukan sesuatu yang dapat memprovokasi situasi, namun menyatakan negaranya siap untuk melawan jika Rusia melancarkan serangan.

Sampai saat ini, Amerika Serikat (AS) sebagai negara sekutu Ukraina mewaspadai potensi invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini didasari pada prediksi intelijen AS bahwa Moskow telah menyusun rencana untuk serangan yang melibatkan sekitar 175.000 personel. Sebuah dokumen intelijen AS merinci beberapa temuan termasuk posisi sesuatu yang dapat menjadi 100 batalion kelompok taktis, baju besi berat, artileri, dan peralatan lainnya.

Analisis AS tentang rencana Rusia sebagian didasarkan pada citra satelit yang “menunjukkan unit yang baru tiba di berbagai lokasi di sepanjang perbatasan Ukraina selama sebulan terakhir”. Bulan lalu, foto-foto satelit mengungkapkan perangkat keras Rusia sedang bergerak di tempat latihan sekitar 300 km dari perbatasan. Tetapi hanya sedikit informasi lain yang telah dipublikasikan untuk mendukung tuduhan oleh kekuatan Barat tentang meningkatnya ancaman.

Terkait ketegangan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu pada awal Desember 2021 di Stockholm, Swedia. Blinken menyampaikan peringatan kepada Lavrov jika invasi Rusia benar-benar terjadi. Walaupun begitu, Lavrov tidak menggubris ancaman dari AS. Lavrov mengatakan negaranya telah berulang kali diberi sanksi yang membuat AS tidak yakin apakah Vladimir Putin, Presiden Rusia akan menghentikan rencananya atau tidak hanya karena ancaman AS. Selain ancaman, Blinken juga menawarkan bantuan mediasi diplomatik untuk kedua negara dan merencanakan pertemuan antara Presiden AS dan Rusia pada 7 Desember 2021.

Biden sendiri mengatakan akan mengadakan panggilan video dengan Putin pada hari Selasa menurut sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki. Pertemuan antara keduanya akan membahas berbagai topik dalam hubungan AS-Rusia, termasuk stabilitas strategis, dunia maya, dan masalah regional. AS juga akan menggarisbawahi keprihatinannya dengan kegiatan militer Rusia dan menegaskan kembali dukungan AS untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Dilansir dari The Washington Post, alasan Kremlin memasuki wilayah perbatasannya dengan Ukraina adalah untuk menuntut jaminan Washington bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dan bahwa aliansi tidak akan melakukan kegiatan militer di dalam dan sekitar wilayah Ukraina. Di sisi lain, Pemerintah Ukraina menegaskan bahwa Moskow tidak dapat mencegah Kiev membangun hubungan yang lebih dekat dengan NATO. “Rusia tidak dapat menghentikan Ukraina untuk semakin dekat dengan NATO dan tidak memiliki hak untuk berbicara dalam diskusi yang relevan,” menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri dikutip dari CNN.

Sebelum laporan intelijen dan citra satelit, seorang pejabat pemerintah Ukraina mengatakan bahwa latihan militer Rusia yang dilakukan awal tahun 2021 di dekat perbatasan Ukraina adalah untuk membantu pasukan Rusia melancarkan invasinya. “Pasukan Rusia menangani masalah pembentukan kelompok penyerang di dekat perbatasan negara kita, langkah-langkah mobilisasi, dukungan logistik kelompok, (dan) transfer kontingen militer yang signifikan, termasuk melalui udara.”.

Hubungan Rusia dan Ukraina memiliki sejarah kompleks sejak akhir 2013 karena kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Kemudian hubungan diantara dua negara bekas Uni Soviet ini diperparah oleh aneksasi Krimea tahun 2014 yang menyebabkan eskalasi kekuatan militer Rusia dan gerakan separatis di Donbass. Krimea sendiri merupakan semenanjung otonom di Ukraina selatan dengan loyalitas Rusia yang kuat. Pencaplokan Krimea oleh Rusia ini kemudian dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia sebagai klaim yang tidak sah.