Kesepakatan

Kapal biji-bijian terakhir TQ Samsun berada di lepas Laut Hitam pada 17 Juli 2023 di Istanbul, Turki. (Foto oleh Sercan Ozkurnazli/ dia images via Getty Images)

July 18 2023

Kesepakatan Ekspor Biji-Bijian Ukraina Terhenti: Ancaman Besar Bagi Banyak Negara

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence BB, ekspor, Kesepakatan, Rusia, Turki, Ukraina 0

Pada 17 Juli waktu setempat, Rusia mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan keikutsertaannya dalam kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina, kembali menimbulkan kekhawatiran atas pasokan pangan global dan menggagalkan terobosan diplomatik langka yang muncul dari invasi Rusia di Ukraina. Perjanjian tersebut, yang dicapai oleh bantuan Turki dan PBB pada Juli 2022, secara resmi berakhir pada tengah malam waktu setempat menuju tanggal 18 Juli di Istanbul, Kyiv, dan Moskow.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia tidak akan memperbarui pakta itu. Rusia untuk beberapa waktu mengeluh bahwa mereka dicegah untuk mengekspor bahan makanannya sendiri secara memadai, dan Peskov mengutip keberatan itu sebagai alasan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

Walaupun begitu, Peskov tetap membuka pintu untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu di masa depan, “segera setelah (kesepakatan) bagian Rusia selesai.” Selama akhir pekan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengindikasikan bahwa dia tidak akan memperbarui pakta tersebut, dengan mengatakan bahwa tujuan utamanya “belum terealisasi“.

Hal ini menimbulkan harga gandum dan jagung di pasar komoditas global kembali melonjak. Runtuhnya pakta itu mengancam akan menaikkan harga pangan bagi konsumen di seluruh dunia dan membuat jutaan orang kelaparan. “Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasi dalam Black Sea Grain Initiative akan memperburuk kerawanan pangan dan membahayakan jutaan orang yang rentan di seluruh dunia,” kata Adam Hodge, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan Laut Hitam telah memastikan jalur yang aman bagi kapal yang membawa biji-bijian dari pelabuhan Ukraina. Sejauh ini kesepakatan tersebut memungkinkan ekspor hampir 33 juta metrik ton makanan melalui pelabuhan Ukraina, menurut data PBB. Kesepakatan itu telah diperbarui tiga kali, tetapi Rusia telah berulang kali mengancam akan menarik diri, dengan alasan terhambat dalam mengekspor produknya sendiri.

Sebelum perang, Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima secara global, terhitung 10% dari ekspor, menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Ukraina adalah salah satu dari tiga pengekspor jelai, jagung, dan minyak rapeseed terbesar di dunia, kata Gro Intelligence, sebuah perusahaan data pertanian. Ini juga merupakan pengekspor minyak bunga matahari terbesar, terhitung 46% dari ekspor dunia, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tahun lalu, guncangan ekonomi yang mencakup dampak perang Ukraina dan pandemi menjadi alasan utama “kerawanan pangan akut” di 27 negara, yang memengaruhi hampir 84 juta orang, menurut laporan Food Security Information Network. FSIN mendefinisikan kerawanan pangan akut sebagai kekurangan pangan yang cukup sehingga membahayakan nyawa atau mata pencaharian seseorang.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen di Windsor Guildhall pada 27 Februari 2023 di Windsor, Inggris (Foto oleh Dan Kitwood/Getty Images)

March 2 2023

Inggris dan UE Menyepakati Kesepakatan Perdagangan Baru Pasca-Brexit

Anita Susanto Economy, Europe, News, Politics Ekonomi, Inggris, Irlandia, Kesepakatan, Rishi Sunak, Uni Eropa, Ursula von der Leyen 0

Inggris dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan baru pasca-Brexit yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan mereka yang sudah berjalan lama atas Irlandia Utara. Perjanjian tersebut mengubah protokol Irlandia Utara yang kontroversial setelah pertemuan antara PM Inggris, Rishi Sunak dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen di wilayah Windsor, sebelah barat London.

“Kami sekarang telah membuat terobosan yang merubah protokol asli dan hari ini mengumumkan kerangka kerja Windsor yang baru,” kata Sunak pada konferensi pers bersama von der Leyen setelah diskusi pasangan itu. “Perjanjian ini memberikan persetujuan untuk perdagangan yang lancar di seluruh Inggris, melindungi Irlandia Utara dalam persatuan kami dan melindungi kedaulatan bagi rakyat Irlandia Utara,” tambahnya.

Von der Leyen memuji kesepakatan itu sebagai solusi praktis bagi masyarakat dan untuk semua komunitas di Irlandia Utara. “Kerangka kerja baru ini akan memungkinkan kami untuk memulai bab baru,” katanya kepada wartawan di konferensi pers. “[Perjanjian] Ini memberikan solusi jangka panjang bahwa kami berdua yakin akan bekerja untuk semua orang dan bisnis di Irlandia Utara menjadi solusi untuk menanggapi langsung kekhawatiran yang telah mereka ajukan.”

“Inggris dan Uni Eropa mungkin memiliki perbedaan di masa lalu, tetapi kami adalah sekutu, mitra dagang, dan teman … ini adalah awal dari bab baru dalam hubungan kami,” kata Sunak. Kesepakatan itu berupaya menyelesaikan ketegangan yang disebabkan oleh pengaturan pasca-Brexit 2020 yang mengatur Irlandia Utara, wilayah Inggris, dan perbatasan terbuka dengan Republik Irlandia, yang merupakan bagian dari UE. Masalah ini telah memicu runtuhnya pemerintah daerah, mengguncang proses perdamaian yang sudah berusia puluhan tahun antara Irlandia Utara dan hubungan yang memburuk antara Inggris dan UE.

Kerangka kerja baru ini diharapkan dapat meringankan pemeriksaan fisik pada barang-barang yang datang dari bagian lain Inggris ke Irlandia Utara, dan memberi anggota parlemen yang terakhir mengatakan atas aturan UE yang harus diterapkannya di bawah ketentuan rumit atas keluarnya Inggris dari blok Eropa tersebut. Secara luas jelas terlihat bahwa ada kemajuan yang signifikan di sejumlah bidang tentang aturan perdagangan untuk Irlandia Utara tetapi masalah-masalah utama yang menjadi perhatian tetap ada menurut Jeffrey Donaldson, Pemimpin partai Democratic Unionist Party.

Di sisi lain, Amerika Serikat yang terlibat erat dalam Perjanjian Jumat Agung yang membawa perdamaian ke wilayah tersebut setelah sekitar 30 tahun konflik, memuji kesepakatan itu sebagai kesempatan untuk “meningkatkan kemakmuran” dan memperkuat perdamaian. Pengaturan baru adalah “langkah penting untuk memastikan bahwa perdamaian yang diperoleh dengan susah payah dan kemajuan Perjanjian Belfast/Jumat Agung dilestarikan dan diperkuat,” kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz berbicara selama konferensi pers di Yerusalem pada 12 Oktober 2022 setelah perjanjian maritim dengan Lebanon. (Foto oleh MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

October 21 2022

Israel Dan Lebanon Mencapai Kesepakatan Bersejarah

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics Diplomasi, Hizbullah, Israel, Kesepakatan, Lebanon, Perang 0

Israel dan Lebanon akhirnya mencapai kesepakatan bersejarah dimana para pemimpin masing-masing pihak mengatakan hal ini secara terpisah pada 13 Oktober 2022, menyelesaikan sengketa perbatasan laut selama bertahun-tahun yang melibatkan ladang minyak dan gas utama di wilayah Mediterania.

Kesepakatan ini juga termasuk ladang minyak dan gas Karish dan wilayah yang dikenal sebagai prospek Qanaa, yang diperkirakan akan jatuh ke perairan Israel dan Lebanon masing-masing berdasarkan kesepakatan. Israel telah mengatakan akan mulai mengekstraksi minyak dan gas dari Karish dan mengekspornya ke Eropa dalam waktu dekat.

“Versi terakhir dari tawaran itu memuaskan Lebanon dan memenuhi tuntutannya serta melestarikan hak-hak Lebanon atas kekayaan alam ini,” kata Presiden Lebanon, Michel Aoun dalam sebuah pernyataan beberapa jam setelah menerima tawaran terakhir Israel melalui mediator AS, Amos Hochstein. Aoun mengatakan dia berharap perjanjian yang belum ditandatangani itu akan diumumkan “sesegera mungkin.”

Perdana Menteri Israel, Yair Lapid mengatakan ini adalah pencapaian bersejarah yang akan memperkuat keamanan Israel, menyuntikkan miliaran ke dalam ekonomi Israel, dan memastikan stabilitas perbatasan utara Israel. Rancangan perjanjian memenuhi semua prinsip keamanan dan ekonomi yang ditetapkan oleh Israel, kata Lapid yang dilanjutkan dengan direncanakannya rapat kabinet keamanan dengan pertemuan khusus pemerintah, katanya.

Pejabat Lebanon mengatakan kesepakatan itu tidak berarti “perjanjian” apa pun akan ditandatangani dengan Israel dan perjanjian ini bukan langkah menuju normalisasi hubungan antara kedua negara, yang secara teknis masih berperang.

Sebelumnya negosiator Lebanon dan wakil ketua parlemen, Elias Bou Saab mengatakan kepada CNN bahwa “Lebanon merasa bahwa [kesepakatan] mempertimbangkan semua persyaratan Lebanon dan kami percaya pihak lain harus merasakan hal yang sama.” Sementara itu, kepala negosiator Israel, Eyal Hulata mengatakan “Semua tuntutan kami dipenuhi, perubahan yang kami minta telah diperbaiki. Kami melindungi kepentingan keamanan Israel dan sedang dalam perjalanan menuju kesepakatan bersejarah.”

Pembicaraan terkait kesepakatan antara Israel dan Lebanon mendapatkan momentum setelah perusahaan eksplorasi minyak dan gas yang berbasis di London, Energean tiba pada bulan Juni untuk memulai pengembangan ladang Karish atas nama Israel. Meskipun kapal Energean berada jauh di selatan daerah yang disengketakan, sebagian dari ladang itu berada di daerah yang diklaim Lebanon.

Setelah kesepakatan, kelompok Hizbullah, milisi Syiah di Lebanon yang didukung oleh Iran menolak berkomentar ketika dihubungi oleh CNN, tetapi kelompok bersenjata yang didukung Iran sebelumnya mengatakan akan mematuhi perjanjian apa pun yang ditandatangani oleh pemerintah Lebanon.

Perjanjian bersejarah itu tidak mempengaruhi perbatasan darat, tetapi kemungkinan akan meredakan ketegangan keamanan dan ekonomi kedua negara. Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan pada hari Kamis bahwa sebuah kesepakatan “akan menghindari kita dari perang di wilayah tersebut.”

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian (kanan) bertemu dengan Josep Borell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (kiri (Foto oleh ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

July 7 2022

AS Khawatir Dengan Kemajuan Nuklir Iran: Kesepakatan Mungkin Menjadi ‘Masa Lalu’

Anita Susanto America, Asia Pacific, Europe, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, iran, JCPOA, Kesepakatan, Negosiasi, nuklir, Uni Eropa 0

Pejabat perwakilan Amerika Serikat dan Iran baru-baru ini meninggalkan Doha, Qatar, setelah satu putaran diskusi untuk mencoba memulihkan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA. Kedua belah pihak pergi dengan kecewa lantaran belum menemukan titik kesepakatan untuk merestorasi kesepakatan tersebut dimana hampir lebih dari satu tahun terjadi secara tidak langsung dengan pejabat perwakilan Uni Eropa sebagai perantara.

Dilansir dari NPR, Uni Eropa sebagai koordinator dan perantara, ingin mencoba satu upaya lagi dengan berencana mengundang kedua delegasi di Doha dengan harapan bahwa Iran akan menunjukkan kesediaan untuk mencapai restorasi tersebut yang sampai saat ini belum mampu memberikan jawaban.

Menurut Robert Malley, utusan Khusus AS untuk Iran, UE telah memberikan gambaran yang sangat rinci tentang apa yang menurut mereka akan menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan hasil yang adil. Malley juga mengatakan bahwa negosiasi yang dibawa oleh AS adalah negosiasi bentuk baru, bukan negosiasi lama yang sama seperti diskusi-diskusi sebelumnya. Sehingga AS tinggal menunggu jawaban dari Iran. Di sisi lain, Iran termasuk Doha juga menambahkan tuntutan baru sebagai syarat restorasi JCPOA yang menurut Malley tidak ada hubungannya dengan kesepakatan nuklir.

Iran juga diketahui telah memiliki bahan yang cukup untuk membuat sebuah bom. “Sepengetahuan kami, mereka belum melanjutkan program persenjataan mereka, yang mereka perlukan untuk mengembangkan bom.” Jelas Malley. Tetapi hal ini membuat AS dan juga mitranya khawatir dan hal tersebut menjadi alasan utama mengapa pihak Barat ingin merestorasi kembali perjanjian ini, “kesepakatan (JCPOA) adalah untuk kepentingan nonproliferasi kami”tambah Malley. Menurut pihak AS, Iran sendiri diperkirakan hanya butuh waktu beberapa minggu untuk merakit bom dan persenjataan nuklir.

Malley menjelaskan saat ini fokus diskusi bukan lagi antara AS dan Iran meskipun Washington siap untuk melakukannya. Tetapi diskusi perlu dilakukan antara pihak internal Iran, “Mereka perlu sampai pada kesimpulan tentang apakah mereka sekarang siap untuk kembali mematuhi kesepakatan,”

Meski begitu, pihak Iran menyatakan bahwa mereka juga memiliki keinginan untuk merestorasi perjanjian yang dibatalkan oleh AS pada masa kepemimpinan Trump itu. Dilansir dari Times of Israel, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian bersikeras bahwa perjanjian nuklir yang ‘dihidupkan’ kembali dengan negara-negara besar tetap dapat dicapai, bahkan setelah putaran diskusi yang gagal di Doha.

Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Aula Besar Rakyat melalui tautan video di Beijing, Tiongkok. (Foto oleh Du Yang/Layanan Berita China via Getty Images)

June 6 2022

China dan Negara-Negara Kepulauan Pasifik Menyepakati Kesepakatan Ekonomi, Tetapi Tidak Dapat Menyepakati Pakta Keamanan

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, Economy, News, Politics, Security and Defence China, Ekonomi, Fiji, Kesepakatan, Pasifik 0

Wang Yi, Menteri Luar Negeri China mendesak agar negara-negara di wilayah Pasifik tidak terlalu khawatir terhadap negaranya setelah pertemuan Beijing dengan para Menteri luar negeri dari 10 negara kepulauan di Fiji ketika mereka tidak dapat menyetujui pernyataan mengenai perdagangan dan keamanan. Wang, mewakili China menjadi penyelenggara sekaligus tuan rumah pertemuan ini di tengah kunjungan diplomatiknya ke berbagai kawasan yang tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutunya.

Duta Besar China untuk Fiji, Qian Bo, mengatakan para peserta telah sepakat untuk membahas rancangan komunike dan rencana lima tahun “sampai kita mencapai kesepakatan.” “Ada dukungan umum dari 10 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kami, tetapi tentu saja ada kekhawatiran tentang beberapa masalah khusus.”

Sebelumnya, sebuah rancangan komunike dan rencana aksi lima tahun yang diusulkan China ke negara-negara kepulauan tersebut telah dikirimkan sebelum pertemuan itu. Menunjukkan bahwa China sedang mencari kesepakatan perdagangan dan keamanan regional yang luas. Namun rancangan komunike tersebut memicu pertentangan dari setidaknya salah satu negara yang diundang yaitu Negara Federasi Mikronesia, dilansir dari CNN.

Pertemuan yang dihadiri Menteri luar negeri Samoa, Tonga, Kiribati, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Niue, dan Vanuatu, Wang mengatakan bahwa pertemuan itu di sisi lain telah menyetujui lima area dari kerja sama, tetapi diskusi lebih lanjut memang masih dibutuhkan untuk membentuk konsensus yang lebih kuat. Lima area yang telah disetujui sendiri lebih mengarah pada kerjasama di sektor-sektor ekonomi, pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid, pusat-pusat baru pertanian dan bencana, tetapi tidak ada kesepakatan yang telah disetujui di sektor keamanan.

“China akan merilis penjelasannya sendiri tentang posisi dan proposisi, dan proposal kerja sama kami dengan negara-negara kepulauan Pasifik, dan ke depan kami akan terus melakukan diskusi dan konsultasi yang berkelanjutan dan mendalam untuk membentuk lebih banyak konsensus untuk kerja sama,” jelas Wang dalam sebuah konferensi pers kepada wartawan di Fiji. Selaras dengan timbulnya kekhawatiran AS, Wang sendiri menjelaskan bahwa motif China adalah untuk mendukung negara-negara berkembang di Afrika, Asia dan juga Karibia. “Jangan terlalu cemas dan jangan terlalu gugup, karena pembangunan dan kemakmuran bersama China dan semua negara berkembang lainnya hanya akan berarti harmoni yang besar, keadilan yang lebih besar, dan kemajuan yang lebih besar bagi seluruh dunia,” jelas Wang.

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama mengatakan kepada wartawan bahwa negara-negara Pasifik memprioritaskan konsensus. Bainimarama mengatakan bahwa aspek geopolitik tidak menjadi faktor utama bagi negara-negara di Pasifik melainkan aspek ekonomi dan lingkungan—akibat pemanasan global—yang menjadi hal penting bagi mereka yang mendorong kerja sama dengan China.

February 23 2022

Iran Berencana Untuk Kembali Ke Perjanjian Nuklirnya Dengan Amerika Serikat

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, Diplomasi, iran, Kesepakatan, nuklir 1

Mayoritas dari anggota legislatif Iran telah merencanakan kondisi ketat sebagai syarat kembalinya Iran pada perjanjian nuklir tahun 2015. Sebuah pernyataan pada 20 Februari 2022 menyebutkan 250 dari 290 legislatif di parlemen meminta Presiden Ebrahim Raisi untuk mematuhi persyaratan mereka dalam memulihkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Aksi ini menjadi salah satu kemajuan setelah perundingan mengenai perpanjangan kesepakatan sempat terhenti pada diskusi keenam di Wina, Juni 2021. Setelah itu, beberapa kejadian membuat kemajuan dari kesepakatan itu berkurang, seperti terpilihnya presiden Iran, Ebrahim Raisi yang merupakan seorang loyalis rezim konservatif dari kabinet yang diusulkan didominasi oleh garis keras dan afiliasi Garda Revolusi, dan juga pengayaam uranium yang dinilai melebihi batas wajar.

Rapat legislatif itu juga menyatakan bahwa pemerintahan kejam Amerika Serikat dan para pengikutnya yang lemah seperti Prancis, Jerman, dan Inggris atau yang disebut E3 telah menunjukkan bahwa mereka tidak terikat oleh kesepakatan apa pun selama beberapa tahun terakhir yang membuat Iran harus belajar dari pengalaman dan menetapkan batas yang jelas dalam melakukan hubungan internasional.

Dilansir dari Al Jazeera, pihak Iran menyatakan bahwa “Rezim AS dan negara-negara lain yang menjadi pihak JCPOA harus berjanji bahwa mereka tidak akan menggunakan mekanisme snapback”. Sebuah prosedur kontroversial buatan AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai upaya untuk secara sepihak menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.

Syarat yang Iran berikan masih menjadi pertimbangan.

Para anggota parlemen juga tetap menginginkan agar semua sanksi yang diterapkan oleh AS akibat kesepakatan nuklir dicabut. Termasuk beberapa undang-undang lainnya seperti UU Sanksi Iran (ISA), UU Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), dan sanksi U-Turn pada transaksi dolar.

Terkait perundingan JCPOA, sebagian besar masalah telah disepakati untuk memulihkan kesepakatan tersebut, walaupun terdapat beberapa masalah dimana Iran maupun pihak Barat terus mengatakan secara terbuka bahwa pihak lawannya perlu membuat keputusan akhir untuk mengembalikan kesepakatan nuklir mereka.

Beberapa pihak memprediksi bahwa JCPOA akan dijalankan pada akhir Februari dimana saat ini para pemegang kepentingan tengah berada dalam diskusi yang kompleks. Bahkan, Israel yang menjadi salah satu aktor penentang nuklir Iran merespon baik prospek kesepakatan nuklir yang dipulihkan. Diskusi terkait pemulihan kesepakatan nuklir memang mengalami kemajuan dan berbagai pihak kini telah setuju mengenai JCPOA. Namun, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengingatkan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus melibatkan penegakan oleh pengawas nuklir PBB.