Menu

Gaza

Gencatan Senjata, Gaza, Netanyahu

Gencatan Senjata Gaza: Krisis Pemerintahan Netanyahu Dan Kegagalan Operasional IDF

, , 0

19 Januari 2025 merupakan hari kebahagiaan bagi warga Palestina di Gaza karena perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di Qatar. Penandatanganan tersebut menandakan berakhirnya perang Israel terhadap Gaza yang telah berlangsung selama 15 bulan setelah Hamas melancarkan serangan militer yang mengejutkan sistem pertahanan Negeri Bintang Daud. Perjanjian gencatan senjata ini memiliki tiga tahap yang mencakup pertukaran tawanan, menghentikan blokade terhadap Gaza, meningkatkan pemberian bantuan kemanusiaan terhadap Gaza, pembangunan ulang infrastruktur dan perumahan Gaza yang dihancurkan oleh pertempuran/pengeboman Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dan penarikan mundur IDF secara bertahap dari Gaza. Tidak lama setelah gencatan senjata berlaku Hamas dan IDF melaksanakan pertukaran tawanan (prisoner exchange) yang telah disepakati.

Akan tetapi walaupun warga Palestina di Gaza merayakan perjanjian gencatan senjata, elit politik dan warga negara Israel skeptis terhadap perjanjian tersebut. Hal ini terlihat saat Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas membahayakan keamanan nasional Israel. Pandangan serupa juga disampaikan oleh warga Israel di Tel Aviv dari kelompok Forum Gruva yang melancarkan protesdi depan markas besar (mabes) IDF untuk mendesak pemerintahan Perdana Menteri (PM) IsraelBenjamin Netanyahu menolak perjanjian gencatan senjata tersebut. Selain itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Israel Itamar Ben Gvir menyampaikan penolakan keras terhadap gencatan senjata karena dia menanggap perjanjian tersebut sebagai penyerahan diri Israel terhadap terorisme. Beberapa hari setelah gencatan senjata ditandatangani, Ben Gvir mengundurkan diridari pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes dari penandatanganan gencatan senjata. Di sisi lain Kepala Staf IDF Jendral Herzi Halevi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab akibat dari ketidakmampuannya untuk mencegah terjadinya serangan 7 Oktober 2023.

Penolakan, skeptisisme, dan pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat sipil dan militer Israel merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh PM Netanyahu sejak krisis politik 2018-2022 dan kontroversi reformasi yudisial tahun 2023. Krisis ini merupakan salah satu tantangan terbesar Netanyahu karena saat ini partai politik yang berada dalam koalisinya seperti Otzma Yehudit dan Partai Mafdal Zionisme Relijus melancarkan pemberontakan internal karena mereka geram dengan gencatan senjata yang telah disetujui. Saat ini ancaman terbesar PM Netanyahu adalah pengunduran diri menteri yang berasal dari partai politik karena jika mereka mengundurkan diri hal ini membahayakan mayoritas yang dimiliki oleh koalisi Netanyahu di Parlemen Israel (Knesset). Jika hal tersebut terjadi posisi PM Netanyahu sebagai perdana menteri terancam karena para partai oposisi dapat melakukan pemakzulan dengan menyelenggarakan pemungutan suara mosi tidak percaya (vote of no confidence). Hal ini membuka pintu kemungkinan bagi sebuah krisis politik baru yang berpotensi lebih buruk dibandingkan krisis yang terjadi pada 2018-2022.

Di sisi lain penandatanganan gencatan senjata oleh Israel dapat dimaknai sebagai bukti bahwa Israel tidak berhasil mencapai tujuan perang yang ditetapkan yaitu untuk menghancurkan struktur organisasi Hamas dan menyelamatkan para sandera Israel yang disekap di Gaza sejak 7 Oktober 2023 karena performa IDF di Gaza yang kurang baik. Performa IDF yang kurang baik di Gaza dapat dilihat dengan berbagai video pertempuran yang diunggah di media sosial seperti Telegram dan X/Twitter. Dalam salah satu video tersebut terlihat bahwa IDF belum siap menghadapi musuh yang memiliki home field advantage karena dalam salah satu video yang diunggah oleh Hamas di X/Twitter terlihat milisi Hamas menggunakan taktik gerilya untukmenyergap peleton prajurit IDF di wilayah Jabaliya. Video kedua menunjukan keunggulan asimetris Hamas yang menggunakan drone dengan hulu ledak tinggi untuk menghancurkan kendaraan tipe main battle tank (MBT) Merkava IV Barak yang dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif (APS) Trophy. Video ketiga memperlihatkan efektivitas jaringan terowonganHamas di Gaza karena dalam video tersebut terlihat beberapa milisi menyusup garis pertahanan IDF dan menghancurkan kendaraan tempur mereka menggunakan ranjau/peledak dan roket anti-tank yang terparkir rapih di markas depan (FOB) mereka.

Ketidakmampuan IDF untuk menyelamatkan seluruh sandera yang disekap sejak serangan 7 Oktober 2023 merupakan kegagalan terbesar mereka karena Hamas berhasil menyembunyikan sebagian besar sandera mereka di terowongan bawah tanah yang seringkali berada di belakang garis pertahanan IDF. Hal ini dapat dilihat pada saat Hamas membebaskansandera warga Israel yang berhasil mereka sembunyikan di Gaza Utara, wilayah yang seharusnya berada dibawah kendali penuh IDF. Selain itu reputasi IDF sebagai militer yang melindungi warga negara Israel tercoreng saat prajurit mereka menewaskan tiga sandera yang berhasil membebaskan diri walaupun mereka mengikuti instruksi prajurit IDF. Kegagalan operasional tersebut merupakan ancaman bagi PM Netanyahu karena dia harus menghadapi amarah dari keluarga para prajurit dan sandera yang tewas dalam perang tersebut. Amarah ini dapat mempeburuk posisi PM Netanyahu setelah perang berakhir karena dia harus menghadapi tekanan baru dari masyarakat sipil yang geram terhadap kesia-siaan perang Israel di Gaza.

Indonesia Tolak Usulan Relokasi Gaza Usai Pelantikan Trump

, , , 0

Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat dalam sebuahupacara di Rotunda Gedung Capitol, Washington D.C. Dalam pidato pelantikannya, iamenekankan agenda nasionalistik dengan fokus pada slogan “Put America First.”

Sejumlah kepala negara kemudian turut menyampaikan ucapan selamat ataspelantikan Donald Trump. Melalui akun media sosial X, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikannya sebagaiPresiden Amerika Serikat. ‘Ucapan selamat yang terhangat kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat,’ tulis Prabowo. Iajuga menambahkan, ‘Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama secara eratdengan Amerika Serikat dan memperkuat kerja sama strategis yang telah lama terjalindemi keuntungan bersama kedua negara.’

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengucapkan selamat ataspelantikan Trump. Dalam pesan resminya, Abbas juga menyinggung pentingnya solusidua negara sebagai dasar untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah.“Kami siap bekerja sama dengan Anda (Trump) untuk mencapai perdamaian selamamasa kepresidenan Anda, dengan berpedoman pada solusi dua negara yang berdasarkan legitimasi internasional,” demikian pernyataan Abbas seperti dikutip darikantor berita Palestina, Wafa. “Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan berdirinyaNegara Palestina dan Negara Israel yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan,” tambahnya.

Setelah resmi dilantik, Donald Trump kemudian langsung mengeluarkan serangkaianusulan dimana salah satunya adalah soal wacana pemindahan sebagian warga Gaza ke Indonesia; dan ditolak oleh Indonesia. Dalam rilis resmi, Kemlu menyatakanpemerintah tak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun soal relokasi wargaGaza ke Indonesia. “Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untukmemindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian pernyataan Kemlu.

gembiranya-warga-gaza-rayakan-kesepakatan-gencatan-senjata-1_169

Israel dan Hamas Resmi Sepakati Gencatan Senjata

, , , , , 0

Gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza resmi dimulai pada Minggu(19/1). Kesepakatan tersebut berlaku setelah melalui koordinasi yang intens antarakedua pihak yang dibantu oleh mediator, termasuk Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir.

Keputusan untuk menerapkan gencatan senjata ini diambil setelah perundinganpanjang yang berlangsung hingga Rabu (15/1), diikuti dengan persetujuan yang disahkan dalam pemungutan suara kabinet Israel pada Jumat (17/1). Dalam voting tersebut, 24 menteri Israel mendukung kesepakatan ini, sementara delapan menteridari kalangan konservatif, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menolak perjanjian tersebut.

Gencatan senjata ini akan berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama akanberlangsung selama 42 hari, mencakup pertukaran sandera, penghentian serangan, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang selama ini terhalang oleh konflik. Selain itu, Hamas diperkirakan akan membebaskan 33 sandera, yang juga termasukwarga negara asing yang sebelumnya ditahan di Gaza.

Pada fase kedua, yang dijadwalkan akan mulai dirundingkan pada hari ke-16 gencatansenjata, akan difokuskan pada upaya untuk mengakhiri perang dan mencapaikesepakatan gencatan senjata permanen. Pada fase ini, para sandera yang masihhidup akan dibebaskan dan ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan oleh Israel. Salah satu aspek penting dalam fase ini adalah penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Adapun fase ketiga akan mencakup pemulangan jenazah sandera yang tewas selamaperiode konflik, serta meluncurkan rencana rekonstruksi Gaza yang terimbas parahakibat perang yang berlangsung.

Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka telah setuju untuk membebaskan 737 tahanan Palestina dan 1.167 warga Gaza yang ditangkap selama operasi militer Israel di wilayah tersebut. Namun, kantor media yang berpusat di Gaza menyebutkan data yang berbeda, bahwa Israel akan membebaskan 1.737 tahanan, termasuk wanita dan anak-anak, serta hampir 300 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup.

Disisi lain, pada Sabtu (18/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan kekhawatirannya terkait keterlambatan pengiriman daftar nama sanderayang akan dibebaskan oleh Hamas. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akanmelanjutkan kesepakatan jika daftar tersebut tidak segera diterima. Netanyahu juga memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata ini tidakakan ditoleransi dan Hamas harus bertanggung jawab penuh. Israel berharap bisamelanjutkan gencatan senjata sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Sementara itu, warga Gaza menyambut gembira kesepakatan ini, dan terlihatmerayakan gencatan senjata di beberapa titik di Jalur Gaza. Meski demikian, ketegangan masih terasa, mengingat tantangan besar dalam merealisasikankesepakatan tersebut ditengah sejarah pelanggaran perjanjian sebelumnya. Gencatansenjata ini memberikan harapan bahwa konflik panjang antara Israel dan Hamas dapatdihentikan dan membuka peluang untuk rekonstruksi Gaza yang telah dihancurkan oleh perang. Namun, masih ada ketidakpastian apakah kedua pihak dapat mematuhiperjanjian ini dalam jangka panjang.

WhatsApp Image 2024-10-22 at 12.16.35_ef7b6993

Kematian Yahya Sinwar: Akhir Perang atau Awal Babak Baru?

, , , , , 0

Pada 17 Oktober 2024 Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan melalui media sosial X/Twitter bahwa mereka telah menewaskan Kepala Biro Politik dan pemimpian Hamas serta pencetus dari serangan 7 Oktober 2023 Yahya Sinwar. Sehari setelah pengumuman tersebut Juru Bicara Internasional IDF Letnan Kolonel (Letkol) Nadav Shoshani merilis sebuah video yang menunjukan Yahya Sinwar bersembunyi dalam sebuah rumah di Kota Rafah. Menanggapi peristwa ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan dalam sebuah video bahwa tewasnya Yahya Sinwar menandakan permulaan dari berakhirnya perang. Selain itu Netanyahu kembali menekankan bahwa perang ini hanya dapat berakhir jika Hamas menyerahkan senjata mereka dan melepaskan 101 sandera yang saat ini sedang disekap di Gaza. Sementara itu Hamas mengkonfirmasi kematian Yahya Sinwar dan menyatakan komitmen mereka untuk tetap bertempur melawan Israel di Gaza, hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya yang saat ini sedang hidup dalam pengasingan di Qatar.

Tewasnya Yahya Sinwar mendapatkan reaksi dari berbagai pihak seperti Amerika Serikat, Iran, dan Hezbollah di Lebanon. Amerika Serikat menanggapi kematian dari Yahya Sinwar secara positif dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joe Biden yang menyatakan hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada teroris yang bisa lolos dari keadilan. Sementara itu perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan melalui akun media sosial X/Twitter kematian Yahya Sinwar akan memperkuat semangat perlawanan rakyat Palestina. Menurut LBCI Lebanon Khaled Mashaal telah diangkat sebagai pemimpin sementara Hamas sampai pemimpin baru dapat ditentukan. Berdasarkan informasi yang ada terdapat setidaknya enam nama yang dapat menjadi penerus Yahya Sinwar yakni Mahmoud Al-Zahar, Mohammed Sinwar, Mousa Abu Marzouk, Mohammed Deif, Khalil al-Hayya, dan Khaled Mashaal. Menanggapi ini, peneliti senior Chatham House Amjad Iraqi menyatakan Hamas perlu menentukan apakah mereka membutuhkan pemimpin dengan pendirian keras atau dengan pendirian moderat.

Kematian Yahya Sinwar merupakan sebuah pukulan berat bagi Hamas di wilayah Gaza. Akan tetapi hal ini tidak berarti perang di Gaza akan segera berakhir karena Hamas saat ini sedang berperang dengan taktik gerilya dan hal ini akan mempersulit IDF dalam menghancurkan organisasi tersebut. Sejarah menunjukan bahwa Hamas merupakan sebuah organisasi yang tangguh karena Israel sebelumnya hampir menghancurkan struktur komando organisasi tersebut akan tetapi hal ini tidak pernah mengurangi atau mematahkan semangat perang mereka. Menurut Mayjen (Purn) Angkatan Darat Jordania Mamoun Al-Nowar ketangguhan ini ada karena Hamas merupakan kelompok yang mewakili keinginan rakyat Palestina dengan ideologi yang tidak terpusat terhadap satu orang.

 

joe-biden-kunjungi-israel-di-tengah-serangan-ke-gaza-perang-3_169

Amerika Serikat Tekan Israel Tingkatkan Situasi Kemanusiaan di Gaza

, , , , , , 0

Setelah sebelumnya mengirimkan sistem antirudal canggih ke Israel, sebuah senjata pertahanan untuk mencegat rudal yakni Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan mengerahkan 100 tentara untuk mengoperasikannya dalam rangka membantu pertahanan Israel dalam mengantisipasi serangan Iran, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengingatkan Israel untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam sebulan ke depan guna memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza, atau berisiko menghadapi pembatasan pada bantuan militer AS. Peringatan ini disampaikan oleh pejabat AS atas  kekhawatiran yang meningkat sejak konflik dengan Hamas yang telah berlangsung setahun tersebut.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengirimkan surat kepada pejabat Israel, memberikan penekanan perlunya tindakan untuk menangani situasi yang semakin memburuk di Gaza utara. Surat tersebut menyebutkan bahwa tindakan Israel saat ini memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Beberapa pembatasan yang dihadapi Gaza, termasuk larangan impor komersial dan pembatasan pergerakan bantuan kemanusiaan, diangkat dalam surat itu. Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, menyatakan bahwa surat tersebut bukan ancaman, tetapi menegaskan perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan.

Surat ini dianggap sebagai ultimatum paling tegas kepada pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak awal konflik Gaza, dengan kemungkinan perubahan dukungan AS terhadap Israel. Dalam surat tersebut, Israel diminta untuk mengizinkan setidaknya 350 truk bantuan masuk setiap hari dan menghentikan perintah evakuasi bagi warga Palestina jika tidak ada kebutuhan operasional. Pemerintah AS telah sering mendesak dan menekan Israel untuk memperbaiki kondisi di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Meskipun demikian, pemerintah Biden sebagian besar menolak untuk memberlakukan pembatasan pada miliaran dolar bantuan militer yang dikirim Amerika Serikat ke Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken juga pernah mengirim surat pada bulan April yang menuntut Israel untuk meningkatkan akses bantuan. Biden juga memperingatkan pada waktu itu bahwa kebijakan AS akan ditentukan berdasarkan tindakan Israel di Gaza.

Disisi lain, Israel mengklaim bahwa operasi mereka sesuai dengan hukum internasional dalam upaya mengatasi militan Hamas yang bersembunyi di terowongan dan di antara penduduk sipil Gaza.

Turki akan bergabung dengan Afrika Selatan ajukan kasus genosida Israel di Mahkamah Internasional. Foto/Ilustrasi: MEE

Turki bergabung dalam kasus genosida Afrika Selatan melawan Israel di ICJ

, , , , 0

Turki bergabung dengan Afrika Selatan untuk melawan Israel di Mahkamah Internasional berkaitan dengan tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bngsa-Bangsa (PBB).

Kementerian luar negeri Turki menyatakan bahwa Ankara telah memutuskan bergabung “dalam Permohonan yang Diajukan oleh Republik Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).”

Pada Desember 2023, Afrika Selatan menuduh bahwa serangan Israel ke Gaza, yang diluncurkan sebagai pembalasan atas serangan berdarah Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, telah melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948, meskipun Israel membantah keras tuduhan tersebut.

Delegasi parlemen Turki yang didampingi oleh duta besar Turki untuk Belanda mengajukan “deklarasi intervensi” di markas ICJ di Den Haag. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Oncu Keceli, mengatakan dalam sebuah tulisan di X bahwa “kasus yang diajukan ke ICJ ini sangat penting untuk menjamin agar kejahatan yang dilakukan Israel tidak dibiarkan tanpa hukuman.” Sebelumnya, kasus ini telah didukung oleh negara lain seperti Kolombia, Libya, Spanyol dan Meksiko.

“Masyarakat internasional harus melakukan bagiannya untuk menghentikan genosida, harus memberikan tekanan yang diperlukan terhadap Israel dan para pendukungnya,” kata Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di media sosial X.

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Israel melakukan genosida, menyerukan agar Israel dihukum di pengadilan internasional, dan mengkritik negara-negara Barat yang sudah mendukung Israel. Turki juga telah menghentikan perdagangan dengan Israel dengan alasan tindakan militernya di Gaza. Sebelumnya, Erdogan juga menyatakan bahwa Turki mungkin akan masuk ke Israel untuk mendukung Palestina, sebagaimana di masa lalu mereka mengintervensi di Libya.

Tidak seperti negara-negara Barat yang mencap Hamas sebagai organisasi teroris, Erdogan justru memuji kelompok tersebut dengan menggambarkannya sebagai gerakan pembebasan.

Negara-negara yang bergabung dalam kasus ini akan memiliki kesempatan untuk membuat pengajuan tertulis dan menyampaikan argumen dalam dengar pendapat publik. Sidang pendahuluan dalam kasus genosida terhadap Israel telah berlangsung, namun pengadilan diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun sebelum mencapai putusan akhir.

Di sisi lain, Hamas menyambut baik langkah Turki untuk bergabung dalam gugatan ini, dengan menyatakan bahwa hal ini memperkuat dukungan Erdogan terhadap perjuangan Palestina. “Tidak ada negara di dunia ini yang berada di atas hukum internasional,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Oncu Keceli, sebelumnya. Dia menekankan bahwa kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang diduga dilakukan Israel tidak dibiarkan begitu saja. Keceli juga menyerukan penegakan segera langkah-langkah pencegahan yang diperintahkan oleh pengadilan, termasuk penghentian serangan militer dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Afrika Selatan Tantang Israel di Mahkamah Internasional Soal Genosida Gaza

, , , , , 0

Afrika Selatan akan menghadiri Mahkamah Internasional (International Court of Justice (ICJ)) di Den Haag untuk menyampaikan kasusnya terkait dugaan genosida Israel di Gaza. Sidang ini dijadwalkan pada tanggal 11 dan 12 Januari 2024 mendatang.

“Kami akan hadir di Pengadilan ICJ pada tanggal 11 Januari bulan ini. Kami akan menyampaikan kasus kami berdasarkan semua bukti termasuk maksud dari kejahatan genosida, di mana kami menemukan fakta ini berdasarkan pernyataan dari berbagai pemimpin terkait isu ini,” kata Zane Dangor, Direktur Jeneral Kementerian Luar Negeri.

Afrika Selatan, yang mendukung Palestina selama beberapa dekade, bulan lalu meminta ICJ untuk menginvestigasi tuduhan kemungkinan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan menyatakan bahwa Israel sudah melanggar ketentuan di Konvesi Gonesida tahun 1948. Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional untuk mendorong Israel menghentikan setiap tindakan yang melanggar ketentuan internasional. Di sisi lain, Israel akan juga menghadiri tuntutan Afrika Selatan mengenai tuduhan genosida, kata seorang juru bicara pemerintahan Israel.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bahwa Israel terlibat dalam ‘pemboman sembarangan” di Gaza. Menurut intelijen AS, hampir separuh dari amunisi udara ke darat yang digunakan oleh Israel adalah amunisi tanpa panduan yang umumnya kurang akurat sehingga mampu menyasar warga sipil yang tidak bersalah. Hukum hak asasi internasional menyatakan bahwa pemboman sembarangan ini dilarang.

Masyarakat Indonesia mendukung tuntutan Afrika Selatan atas Israel

Beberapa kelompok masyarakat atau civil society organizations dan aktivis dari Indonesia menyatakan dukungannya terhadap tindakan Afrika Selatan yang membawa kasus genosida Israel ke Mahkamah Internasional. MER-C, salah satu organisasi di Jakarta, membantu pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Fasilitas ini menjadi salah satu yang dihancurkan pertama kali oleh Israel.

Hingga awal Oktober lalu, sekitar 22,000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam perang di Gaza. Selain itu, Jamaah Muslimin, sebuah organisasi Muslim dari Jawa Barat, juga menyatakan dukungannya terhadap Afrika Selatan dengan menyatakan tindakan tersebut “brilian dan berani.”

Jamaah Muslimin juga mendorong negara lain seperti Indonesia, negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), terutama negara anggota Organisasi Kerjasama Islam mendorong Mahkamah Internasional untuk menekan Israel agar menghentikan kejahatan genosida di Palestina. Cecep Jasim, yang mengoordinasi demonstrasi untuk Gaza di Jawa Barat, menyatakan bahwa Israel sudah melewati batas kemanusiaan dan ia sepenuhnya mendukung Afrika Selatan.

Why Would Spain Support the Independence of Palestine?

, , , , , , 0

Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez doubts that Israel would abide by international law in its war on Gaza, emphasizing the high number of civilian casualties happening there. “What we are seeing in Gaza is not acceptable,” said PM Pedro Sanchez on Thursday (30/11/2023). He added that what is currently happening in Gaza is unacceptable. Spanish ambassador ended up summoned by Israel, recalling for consultation with the envoy. More than 15,000 Palestinians were killed after weeks of Israel’s attacks on Palestinians, worsening the humanitarian crisis. Spain has become one of the European countries who are vocally against Israel, citing that Israel has killed innocent civilians, including thousands of boys and girls in the Gaza Strip. Not only stressing that violence will lead to more violence, Spain also called for a permanent ceasefire. Spain has encouraged Europe to also discuss the recognition of a Palestinian state.  

Some Israel left-wing politicians, on the other hand, have accused Spain of siding with Hamas after the ‘genocide’ accusation. Israel has labeled ‘Hamas is ISIS’ since the attack on the 7th of October and claimed they found the ISIS flag on the assault site. Spain rejected the claim, and the social rights minister, who is also the far-left junior partner of Spain’s coalition government has publicly supported Palestine, criticizing Israel’s occupation and that Israel has committed war crimes. Israel urged Spain to condemn the ‘immoral’ remarks from his minister, stating that it may endanger the Jewish communities in Spain. Spain reaffirmed that it condemned Hamas attacks on Israel and also called for civilian protection in Gaza. “We cannot confuse Hamas, which is in the European Union’s (EU) list of terrorist groups, with the Palestinian population or authority,” said Spain’s Minister of Foreign Affairs, Jose Manuel Albares. Although some countries such as Austria and Germany said they would suspend the funding to Palestinian territories, however, Spain, France, and Luxembourg are considering keeping the aid flow for the civilians.

 

Spain has close historical relations with the Arab world

Almost a decade ago in 2014, under a conservative government, the Parliament in Spain adopted a nonbinding resolution calling for the recognition of the Palestinian state. However, no follow-up action was implemented. It was back in the late 1930s to 1970s that Spain turned to Arab countries during the Franco dictatorship due to the isolation in the West. However, after 1986, Spain established diplomatic relations with Israel.

Recently, Spain Prime Minister Sanchez was visiting the Middle East, in the wake of the Israel-Hamas conflict. After his re-appointment, Pedro Sanchez has been pushing the European leaders to support Palestinian aspirations, including its independence. Additionally, Spain’s Foreign Minister stated that the independence of Palestine would be a step forward and the best guarantee of peace in the Middle East.

Sanchez his new administration affirmed that his ‘first commitment’ to foreign policy would be to ‘work in Europe and Spain to recognize the Palestinian state.’ While Europe and the US are under high criticism for their favoritism towards Israel, the Prime Minister of Spain tried to show its support and have a ‘ripple effect’ in Europe. The statement reflects that Spain is one of the European countries that have clear support for the Arab world. For Sanchez, support for the Palestinians is also an effort to his political commitment both domestically and internationally. His focus on Palestina came up during a government formation debate, he pushed for a majority backing to form a left-wing coalition government. To gather support and voice for the government, Sanchez needed to keep his promises. However, some far-left members pushed Sanchez further on the situation of Palestine, and even some urged Spain to impose sanctions on Israel and break formal ties with Israel. 

 

Domestic push on Palestinian 

A growing sympathy towards Palestinians happening in Spain, where a survivor of the 1937 Guernica massacre and Palestinian protestor paid tribute to Israel’s bloody deeds in Gaza. The spokesperson for the Guernica Palestine organization, Igor Otxoa, stated that they have always felt sympathy for the Palestinians who suffered under the dictatorship and long conflict with the Spanish state. One noteworthy thing is that Spain leads few Western countries that are increasingly criticizing Israel. 

A Spanish minister for social rights and leader of the far-left Podemos party also condemned the double standards from other world leaders, citing that while human rights violence in the Ukraine has been supported, however, there is a ‘silence’ on the victim of Israel’s cruelty. On the Ukraine-Russian war, the European Union took quick action to impose sanctions on Russian President Vladimir Putin. While Spain needed to push for more release of hostages and the flow of humanitarian aid, it also needed to urge the West not to worsen geopolitical conditions with veto power in the United Nations (UN). 

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (2nd R) attends the UN Security Council meeting (UNSC) on the situation in the Middle East on November 29, 2023 in New York, United States. (Photo by Murat Gok/Anadolu via Getty Images)

UN Security Council Adopts Resolution Urging “Humanitarian Breaks and Passages” in Gaza

, , , , , , , , , , 0

After weeks of acrimonious discussions, the UN Security Council finally passed a resolution asking for “humanitarian pauses and corridors” in the war-torn Gaza. With the exception of the United States, the United Kingdom, and Russia, twelve nations voted in favor of the proposal. In accordance with international humanitarian law, the resolution demanded that “urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip be established for a sufficient number of days to enable the full, rapid, safe, and unhindered humanitarian access for United Nations humanitarian agencies and their implementing partners.”

According to the International Rescue Committee, humanitarian organizations require a minimum five-day truce in order to carry out essential work that would restore basic requirements and services for Gaza’s over two million people. Last Monday, US President Joe Biden announced that he had requested “a pause for a lot more than three days” from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Following the voting, Israel’s UN ambassador, Gilad Erdan, declared in a statement that the resolution was “disconnected from reality and is meaningless.” He declared, “Israel will continue acting in accordance with international law regardless of what the council decides, while the Hamas terrorists will not even read the resolution, let alone abide by it.”

Israel closed Gaza’s exits from the Palestinian enclave, cut off its food, water, and electricity supplies, and launched a heavy airstrike campaign in retaliation for the deadly terror attacks carried out by the Palestinian militant group Hamas, which resulted in an estimated 1,200 deaths and the kidnapping of about 240 people. Gaza has been under siege since October 7. The Gaza war has intensified in recent weeks, with increasing ground operations in the northern part of the Gaza Strip, from which inhabitants have been ordered to flee along authorized routes within brief windows of time.

Although the council is “finally acting,” according to Palestinian Ambassador Riyad Monsour, it ought to have demanded a ceasefire. He also took issue with it not denouncing the killings of civilians and aid workers. The International Rescue Committee referred to the vote as “an important first step” in a statement. Over the past few weeks, the senior UN officials’ pleas have become more abrasive, UN Secretary General, Antonio Guterres has referred to the meager aid that has been permitted to reach Gaza as “a trickle” and “a drop in the ocean.” Over 120 nations last month voted in favor of a “sustained humanitarian truce” that would end hostilities at the UN General Assembly, indicating the mood of the world at large. However, in contrast to an obligatory vote in the Security Council, the vote in that body is nonbinding.

After several days of ceasefire, dire humanitarian conditions in Gaza grow worse as Israel widens its offensive. In the Gaza Strip, which is governed by Hamas, the Health Ministry said that there had been over 16,200 deaths and over 42,000 injuries. The ministry reported that women and children made up 70% of the fatalities, although it does not distinguish between deaths from warfare according to ABC News.

Warga Palestina menunggu di depan toko roti untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saat serangan udara Israel hari ke-23 di Rafah, Gaza pada 29 Oktober 2023. (Foto oleh Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

Oxfam: Kelaparan menjadi “Senjata perang” terhadap warga Gaza

, , , , , , , , 0

Setelah Israel menutup pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar ke Jalur Gaza yang terkepung, Oxfam, organisasi yang berfokus pada permasalahan kemiskinan masyarakat dunia kembali mengeluarkan permohonannya agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi.

Organisasi tersebut mengklaim bahwa kelaparan digunakan sebagai “senjata perang“. Setelah pejuang Hamas menyerang Israel selatan dari Gaza pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 1.400 orang, menurut otoritas Israel, Israel kemudian melakukan “pengepungan total” di Gaza.

Selain pengepungan tersebut, Israel telah membom wilayah tersebut tanpa henti, menewaskan sekitar 6.600 warga Palestina, menurut pemerintah Gaza (yang dipimpin oleh Hamas). Organisasi-organisasi PBB telah mengeluarkan peringatan tentang krisis kemanusiaan yang akan terjadi dan telah memohon kepada Israel untuk mengizinkan kendaraan bantuan tambahan masuk ke Gaza. Sejak awal konflik, kurang dari 70 kendaraan bantuan telah mencapai daerah miskin tersebut.

Hanya “dua persen makanan yang seharusnya dikirimkan telah memasuki Gaza sejak pengepungan total,” menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Oxfam pada hari Rabu, 25 Oktober 2023. Menurut Oxfam, sekitar 104 truk setiap hari dibutuhkan untuk memasok makanan ke Gaza guna meringankan situasi pangan yang mendesak.

Direktur regional Oxfam untuk Timur Tengah, Sally Abi Khalil, menyatakan, “Di manakah letak kemanusiaan dalam situasi ini? Sungguh mengerikan.” Tidak ada alasan untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang ketika jutaan orang dihukum secara kolektif di depan umum. Lebih lanjut, Khalil mengatakan bahwa para pemimpin global harus mengambil tindakan dan bertindak cepat dan mereka tidak bisa hanya berpangku tangan dan menonton.

Setiap hari, keadaan di wilayah konflik antara Israel-Palestina terus memburuk. Anak-anak mengalami trauma parah akibat penembakan yang terus-menerus, dan dalam waktu dekat, masyarakat mungkin tidak dapat menyediakan makanan untuk bertahan hidup. Mengutip pembatasan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang yang terdapat dalam hukum kemanusiaan internasional, Oxfam menyatakan bahwa “menjadi sangat jelas bahwa situasi kemanusiaan yang terjadi di Gaza sesuai dengan larangan yang dikutuk dalam resolusi tersebut.”

LSM tersebut juga meminta gencatan senjata segera agar semua pasokan penting berupa makanan, bensin, air, dan peralatan medis dapat diperoleh, serta seruan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan negara-negara anggotanya untuk menghentikan situasi yang semakin buruk.

Amerika Serikat dijadwalkan untuk menyampaikan rekomendasi kepada DK PBB dalam upaya untuk mendapatkan dukungan bagi gencatan senjata singkat yang akan memungkinkan lebih banyak bantuan mencapai Gaza, sementara Rusia dijadwalkan untuk menyampaikan resolusi yang menganjurkan gencatan senjata yang lebih luas.

Organisasi-organisasi PBB mengatakan pada 24 Oktober lalu bahwa mereka meminta bantuan tanpa hambatan untuk masuk ke Gaza dan bahwa orang-orang di sana membutuhkan lebih dari 20 kali lipat pasokan yang ada. Tiga rumah sakit rujukan penting di Gaza selatan telah menerima obat-obatan dan pasokan medis, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, mereka masih harus mencapai wilayah utara wilayah kantong Palestina.

Load More