Menu

Dampak Pandemi

This photograph taken on February 24, 2021 shows a Covax tag on a shipment of Covid-19 vaccines from the Covax global Covid-19 vaccination programme, at the Kotoka International Airport in Accra. - Ghana received the first shipment of Covid-19 vaccines from Covax, a global scheme to procure and distribute inoculations for free, as the world races to contain the pandemic. Covax, launched last April to help ensure a fairer distribution of coronavirus vaccines between rich and poor nations, said it would deliver two billion doses to its members by the end of the year. (Photo by Nipah Dennis / AFP) (Photo by NIPAH DENNIS/AFP via Getty Images)

COVAX Berhasil Distribusi 1 Miliar Dosis ke Seluruh Dunia

, , , , 0

Pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan global, terutama dengan varian baru Omicron dan Detacron (Delta Omicron). Proses vaksinasi masih berlangsung secara global dengan penyediaan akses yang adil dan bebas untuk vaksin Covid-19.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa negara anggota meluncurkan program inisiasi bersama terkait akses vaksin. Kerja sama ini ditujukkan guna memperluas akses vaksin terutama ke negara-negara miskin.

Fokus ke negara miskin didasari adanya akses yang sangat terbatas, di mana negara yang lebih maju ‘mengamankan’ kebanyakan dosis vaksin untuk negaranya.

Baru-baru ini, COVAX berhasil mencapai satu miliar dosis vaksin ke seluruh dunia. Sekitar 144 negara mendapatkan akses tambahan untuk dosis vaksin.

Program COVAX yang dimulai sejak tahun 2020 lalu tersebut juga didukung oleh Indonesia, di mana Menlu Retno Marsudi menjadi salah satu salah satu Ketua Covax Advance Market Commitment Engagement Group (AMC EG).

Per 6 Desember 2021, Indonesia memperoleh sekitar 45 juta dosis vaksin dari fasilitas COVAX.

 

 

Tantangan pengelolaan program COVAX

 

Target COVAX yakni mengirimkan dua miliar dosis di akhir tahun 2021, namun proses menjadi lambat dikarenakan penimbunan awal oleh negara-negara kaya.

Terlebih juga adanya pembatasan ekspor, dan seringnya perubahan-perubahan dalam organisasinya.

Dilansir Reuters, program ini mulai menyebarkan dosis vaksin sejak Februari 2021. Sekitar sepertiga dosisnya telah disumbangkan oleh negara-negara kaya, meskipun rencana awal COVAX hanya memasok suntikan yang diperoleh langsung oleh program dengan anggaran lebih dari USD10 miliar dari dana donor.

Pada 24 Februari 2021, Ghana menjadi negara pertama di dunia yang menerima vaksin melalui COVAX, di mana sekitar 600.000 dosis vaksin Oxford–AstraZeneca dikirimkan ke Accra.

Perubahan strategi telah menyebabkan penundaan, karena donor sering meminta untuk mengirim dosis ke negara-negara yang dipilih oleh mereka.

 

 

Ketimpangan akses vaksin masih sangat tinggi

Menurut siaran pers PBB per 13 Januari 2022, dari 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia, 36 negara telah memvaksinasi kurang dari 10% dari populasi mereka, dan 88 negara kurang dari 40%.

Di kesempatan lain, Menlu RI Retno Marsudi, mengapresiasi pencapaian COVAX.

“Tapi akhirnya COVAX membuktikan multilateralisme dapat bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Covax memperlihatkan kita bisa berhasil kalau kita bekerjasama dan mengutamakan solidaritas. Bagi banyak negara, Covax sangat diandalkan untuk memperoleh pasokan vaksin Covid-19,” kata Retno.

Retno mendorong semua negara dan komunitas dunia agar mendukung program COVAX melalui investasi.

Menlu RI juga menekankan bahwa program COVAX merupakan kepentingan bersama terkait memastikan akses yang adil untuk bantuan vaksin Covid-19 ke seluruh dunia.

Pentingnya investasi dan kerja sama semua pihak akan memperlancar proses pemulihan dunia dari virus Covid-19.

EuropePopulism

Dukungan untuk Populisme Terus Menurun Selama Pandemi Covid-19

, , , , 0

Survey dari YouGov menyatakan terdapat penurunan dukungan yang tajam atas sentimen populis di Eropa hingga 11 persen.

 

Apa itu populisme?

Populisme, khususnya dalam politik pasca-milenium, biasanya mengacu pada populisme kanan. Biasanya populisme dicirikan dengan seruan politik bermuatan emosional untuk mengatasi krisis melalui neo nasionalisme, maskulinisme, dan isu lain yang mengabaikan norma-norma demokrasi liberal.

Populisme menginginkan adanya arus dukungan masyarakat yang merasa kebutuhan dan pandangannya diabaikan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. 

Elit populis akan mengklaim bahwa dirinya membawa solusi dari permasalahan rakyat, sehingga dapat mendapat dukungan dari ‘simpati’ politiknya. Selain itu, elit populis juga akan mengkotakkan politik antara orang biasa dengan elit korup.

Muller dan Urbinati memandang populisme (kanan) sebagai parasit demokrasi liberal yang tumbuh di masa krisis hingga akhirnya membahayakan negara.

Ilmuwan politik melihat adanya pola yang jelas mengenai penurunan dukungan untuk populisme, namun menyatakan hasil survey dapat menutupi tingkat radikalisme di antara pemilih populis. Kondisi pandemi Covid-19 juga diyakini menjadi salah satu faktor.

 

Kemunduran dukungan populisme

Salah satu survey menemukan bahwa terdapat penurunan dukungan orang dewasa di Prancis terkait “kehendak rakyat harus menjadi prinsip tertinggi dalam politik negara ini,” sebagai prinsip populis utama terus turun dari 66 persen pada 2019, menjadi 62% pada 2020, dan 55% pada 2021.

Tidak hanya di Eropa, survey yang dilakukan di 109 negara sejak tahun 2020 juga menggambarkan hasil yang sama. Dukungan untuk partai dan politisi populis, dan kesepakatan dengan sentimen populis, telah berkurang selama pandemi. 

Tim dari Universitas Cambridge mengatakan ada tanda-tanda yang jelas dari mundurnya “gelombang populis.” Salah satunya yakni penanganan yang salah dan kurang tepat dari pemimpin populis atas pandemi Covid-19. 

Kondisi pandemi mendorong adanya keinginan mencapai stabilitas dan penurunan sikap “polarisasi” akibat pandemi. Krisis yang terjadi mulai mempengaruhi opini publik, terutama pandangan terhadap aspek politik.

Kepercayaan terhadap proses demokrasi terus goyah, bahkan muncul ketidakpercayaan pada elit yang meningkat sejak Covid-19 muncul.

Secara rata-rata, para pemimpin populis mengalami penurunan hingga 10 poin persentase pada tahun 2020 dan akhir 2021. Sementara peringkat untuk non-populis  rata-rata  kembali ke sekitar tingkat pra-pandemi.

Protesters wearing mask depicting syringes hold a Swiss flag during a rally against the current measures to tackle the spread of the coronavirus, Covid-19 health pass and vaccination, in Lausanne on October 16, 2021. - On 28 November 2021, Swiss will vote on challenging the law underpinning many of the governments coronavirus measures. The countrys vaccination rate is lower than that of many other European nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Mayoritas Masyarakat Swiss Setujui Rencana Pemerintah Terkait Respons Covid-19

, , , , , , , 0

Menyusul gelombang ke lima Covid-19 di Eropa, Swiss berencana meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19. Swiss mendeteksi penambahan kasus baru sekitar 75,843 dalam kurun waktu dua minggu. Namun, voting yang dilakukan dinilai cukup langka di Swiss, terutama karena pemerintah federal Swiss belum merespons Covid-19 dengan batasan-batasan baru.

Analis politik menilai keputusan ini dilakukan untuk tidak meningkatkan lebih banyak lagi oposisi pada kebijakan anti-Covid 19 sebelum voting tanggal 28 November 2021 kemarin ditetapkan.

Sebanyak 62,01 persen mayoritas masyarakat Swiss menyetujui rencana pemerintah dalam merespons peningkatan kasus Covid-19 di Eropa. Persentase dukungan ini meningkat sekitar 2 persen dibandingkan pemilihan pada Juni 2020 lalu terkait aturan Covid-19. Dengan partisipasi sekitar 65,72 persen pada tahun 2021 ini, referendum menunjukkan kebanyakan pemilih Swiss menginginkan batasan-batasan melawan Covid-19 tetap diberlakukan.

Sebelumnya, perhitungan cepat memprediksi persentase yang serupa yakni sekitar 60 persen masyarakat yang mendukung hukum baru. Polling lain pada awal November menunjukkan adanya pertumbuhan masyarakat sekitar 38 persen yang menolak rencana aturan baru pemerintah Swiss.

Pembatasan kehidupan publik untuk membatasi penyebaran infeksi virus Corona memicu oposisi di Swiss, di mana kondisi ini juga memicu referendum Swiss, terutama dengan varian baru yakni Omicron yang mengkhawatirkan masyarakat global.

Seperti kebanyakan negara Eropa, gelombang protes juga terjadi di Swiss. Protes yang dipimpin “Freiheitstrychler” atau Kelompok Kebebasan tidak jarang berubah menjadi kerusuhan dengan pihak kepolisian.

Masyarakat Swiss akhirnya menyetujui beberapa modifikasi aturan hukum Covid-19 yang sudah diadopsi oleh Parlemen pada Maret 2021 lalu. Di Swiss, setiap keputusan yang diambil di tingkat federal, kanton atau kotamadya dapat dipertanyakan oleh pemilih, terkadang beberapa bulan setelah implementasinya.

Dari sejumlah 26 kanton, hanya dua kanton yang menolak yani Schwyz dan Appenzell Innerrhoden yang beraliran konservatif dan berada di daerah pedesaan timur Swiss. Dengan hasil tersebut, maka keberlanjutan aturan-aturan Covid-19 akan tetap diberlakukan, bahkan ditingkatkan.

Perbedaan yang ditetapkan yakni pemanjangan bantuan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk meningkatkan upaya melacak kasus kontak dan kapasitas tes Covid-19. Pemerintah juga menetapkan dasar hukum untuk menggunakan “Sertifikat Covid-19” untuk memfasilitasi keperluan bepergian ke luar negeri untuk keperluan-keperluan tertentu.

Dengan adanya sertifikat vaksin, maka hanya orang yang sudah divaksin, sembuh, atau hasil negatif yang diperbolehkan menghadiri acara publik dan pertemuan-pertemuan.

LONDON, ENGLAND - APRIL 24: A Met Police officer walks amongst protestors during a "Unite For Freedom" anti-lockdown demonstration held to protest against the use of vaccine passports in the United Kingdom, on April 24, 2021 in London, England. The proposed vaccine passports would enable members of the public to prove that they have received a COVID-19 vaccination, which many argue will allow major events to take place. Opposers of the scheme fear that the passports will result in discrimination against those who have not been vaccinated. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

Dampak Pengetatan Aturan Covid-19, Ribuan Masyarakat Eropa Protes

, , , , , , , , , 0

Peningkatan kasus Covid-19 di Eropa, terutama dengan varian baru Delta secara signifikan mempengaruhi kondisi sosial dan kesehatan di wilayah Eropa. Gelombang terbaru yang disebut sebagai gelombang keempat membuat Jerman dan Belanda mengeluarkan kebijakan ketat.

Belanda memberlakukan lockdown sebagian, sedangkan Jerman sudah memperingatkan warganya mengenai rencana batasan baru yang akan dirilis. Di wilayah Jerman, tingkat infeksi saat ini menunjukkan adanya rata-rata kematian per-hari mencapai 200 orang.

Lothar Wieler, Kepala Badan pengendalian penyakit Jerman, Robert Koch Institute,   menyatakan pada konferensi pers bahwa kegiatan publik harus dilarang dan pengembangan vaksin terbaru harus terus dilakukan. Wieler juga menambahkan, dengan penambahan kasus sekitar 50,000 per hari, maka akan terjadi peningkatan pasien di rumah sakit.

Sejauh ini, hampir 100,000 masyarakat Jerman meninggal akibat Covid-19, sehingga tingkat infeksi juga lebih tinggi dari biasanya. Pemerintah Jerman banyak bergantung pada paspor vaksin dan batasan akses di wilayah tertentu.

Di sisi lain, pemerintah Belanda menghadapi peningkatan kasus hingga 21,000 per hari, sehingga pemerintah memberlakukan kembali keharusan memakai masker dan kartu vaksin.

Dr. Hans Kluge mengingatkan bahwa akan terdapat pertambahan kematian akibat Covid-19 mencapai 500,000 orang jika aksi darurat segera ditetapkan.

 

Protes Lockdown di Eropa

Sejak mengalami lockdown ketiga di tahun lalu, banyak pemuda turun ke jalan guna menolak pembatasan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah. Di Belanda, setidaknya 50 orang ditangkap dan lima petugas kepolisian terluka di tengah keramaian di Rotterdam yang disertai dengan tembakan.

Demonstrasi awalnya berlangsung secara damai, namun berubah menjadi kerusuhan disertai kekerasan saat ratusan orang mulai menyerang kepolisian, menghancurkan mobil, dan membakar tempat sampah.

Wali Kota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, menilai kerusuhan yang terjadi membuat polisi perlu menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Otoritas Belanda menggunakan gas air mata, anjing polisi, dan peralatan lain untuk menghentikan para pemuda yang menjadi provokator.

Para demonstran berteriak “Kebebasan, kebebasan, kebebasan!” Kebanyakan dikarenakan pengetatan aturan, terutama bagi mereka yang belum divaksin. Keharusan vaksinansi vaksin Covid-19 membuat masyarakat baik yang sudah divaksin, terutama yang belum divaksin, kesulitan masuk ke restoran, pusat pembelanjaan, dan acara olahraga di wilayah lokal mereka.

Bahkan terdapat masyarakat yang menilai saat kebijakan pemerintah sebagai tirani yang dijadikan aturan hukum, sehingga kerusahan disertai kekerasan adalah sebuah kewajiban.

Di wilayah lain yakni Austria, sekitar 40,000 orang melakukan demonstrasi menolak pembatasan yang dinilai berlebihan, terutama melihat rendahnya tingkat vaksinasi nasional. Austria juga turut membatasi arus masuknya turis hingga tanggal 13 Desember karena pemberlakuan lockdown. Negara Austria menjadi negara Eropa pertama yang mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi sebuah keharusan hukum. Peraturan yang diharapkan berlaku pada Februari nanti isu masih dalam tahap diskusi menyeluruh.

Ribuan masyarakat Eropa lain juga tidak ketinggalan menolak pembatasan Covid-19 seperti terjadi di Kroasia, Italia, Prancis, dan Denmark. Meskipun di beberapa wilayah Eropa tingkat vaksinasi sudah tinggi, namun kampanye vaksinasi tetap diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok.

Andrea Ammon, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menilai keharusan vaksin merupakan gambaran adanya “pedang bermata dua” di mana aturan ketat mampu memberikan pemikiran pada masyarakat yang meragukan vaksin.

G20Summit21

Bangga, Indonesia Resmi Jadi Ketua Pertemuan G20 Berikutnya

, , , , , 2

Group of 20 atau G20 baru saja menyelesaikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dua hari di Roma, Italia. Forum kerja sama ekonomi internasional beranggotakan 19 negara perekonomian besar dan Uni Eropa tersebut bertemu pertama kali dalam G20 sejak pandemi Covid-19 terjadi. KTT G20 diakhiri dengan perjanjian isu iklim yang mendukung komitmen para negara anggota untuk mengakhiri pendanaan proyek batubara akhir tahun.

Negara anggota G20 juga setuju untuk menegaskan kembali Perjanjian Paris untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2 derajat. Lebih jauh lagi, negara anggota G20 berupaya membatasi pemanasan global hingga 1.5 derajat di atas tingkat pra-industri.

Setelah menghadiri pertemuan G20, para kepala negara anggota G20, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berangkat langsung ke Glasgow guna menghadiri KTT Conference of the Parties (COP) ke-26 UNFCCC.

KTT COP26 di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNFCCC akan membahas penanggulangan isu perubahan iklim. Negara anggota dari G20 merupakan negara penghasil hampir 80 persen emisi karbon. Mereka berjanji akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung pertemuan COP26 yang akan dilaksanakan di Glasgow.

Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, membuka diskusi formal mengenai iklim di hari kedua dengan mengatakan, “Keputusan yang kita tetapkan hari ini akan berdampak secara langsung pada kesuksesan Pertemuan Glasgow dan juga kemampuan kita dalam mengatasi krisis iklim.” Draghi menambahkan perlunya penentuan upaya jangka panjang yang konsisten dengan perjanjian Paris dan membuat perubahan jangka pendek guna mencapai tujuan tersebut setahap demi setahap.

Di aspek lain, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, menyatakan para pemimpin G20 sudah setuju untuk mencapai strategi vaksinasi global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. “Para pemimpin menilai pentingnya memvaksinasi sekitar 40 persen populasi sampai akhir tahun 2021, dan bertambah menjadi 70 persen dalam pertengahan 2022. Pertemuan G20 membahas mulai dari kerja sama kementerian keuangan dan kesehatan, bersama Organisasi Kesehatan Dunia, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional untuk mendukung ketersediaan dana dalam menghadapi pandemi.” kata Retno Marsudi.

Skeptisme mengenai Target G20

Analis lingkungan menyatakan untuk mencapai target 1.5 derajat berarti perlu mengurangi emisi global hingga setengahnya pada tahun 2030 dan “nol emisi karbon” pada 2050. Namun, dalam draf deklarasi G20 tidak disampaikan mengenai tenggat waktu mencapai netralitas karbon. Kesepakatan G20 hanya menyatakan ingin mencapai target nol emisi karbon pada “pertengahan abad.” Tidak hanya dari ahli, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga menyatakan ketidakpuasan terhadap kesepakatan para pemimpin dunia yang dinilai “tidak cukup” sehingga konsekuensi tambahan bagi planet ini akan terjadi lebih cepat.

Para aktivis iklim yakni Greenpeace juga menilai bahwa tidak adanya ambisi dan visi yang kuat dari para pemimpin G20.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Hadiri KTT G20 dan Keketuaan Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan menerima keketuaan G20 di Italia mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Setiap tahunnya, negara anggota G20 akan digilir untuk menjadi tuan rumah pertemuan G20, di mana keketuaan kali ini merupakan pertama kalinya bagi Indonesia sejak tahun 1999.

Presiden Jokowi dalam pidatonya menekankan pentingnya memperkuat arsitektur kesehatan global yang berdasarkan pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan keadilan. Presiden Jokowi menilai tujuan ini dapat dicapai melalui adanya mekanisme meningkatkan sumber daya kesehatan global. Langkah yang perlu diambil yakni menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas batas dan mengoptimalisasi peran negara G20 untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat, dan alat kesehatan lainnya.

Selanjutnya, agenda prioritas dalam keketuaan Indonesia di G20 akan berfokus pada pemulihan pasca pandemi Covid-19. Tema yang diambil yakni “Bersama-sama Pulih, Menjadi Lebih Kuat” yang akan fokus pada distribusi vaksin global yang adil, mulai dari kesediaan dana yakni adanya kerja sama ekonomi. Upaya ini dapat dimulai melalui pembentukan gugus tugas keuangan dan kesehatan bersama untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

Selain itu, Indonesia juga akan mempromosikan kebudayaan, turisme, dan industri kreatif. Kesempatan ini penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan dan memperkuat kepemimpinan dalam aspek kerja sama internasional, mengingat banyaknya negara-negara yang mendukung keketuaan Indonesia.

suga

Yoshihide Suga Mengumumkan Mundur Pasca Gagal Tangani Pandemi di Jepang

, , , , , 0

Kurang dari setahun menjabat, Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, berencana mundur pada 30 September 2021 mendatang.

“Dibutuhkan energi yang besar dalam kampanye politik dan penanganan Covid-19. Saya tidak bisa melakukan keduanya bersamaan, sehingga saya memilih fokus pada Covid-19.” kata Suga.

Yoshihide Suga mengatakan tidak akan mencalonkan diri lagi di pemilihan ketua partai yang akan mendatang, dimana Partai Demokratik Liberal berencana melakukan kampanye mulai 17 September dan melakukan pemilihan tanggal 29 September.

Pengunduran diri Suga berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakannya mengatasi pandemi Covid-19 di Jepang dan penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020.

Keadaan pandemi Covid-19 di Jepang hingga saat ini masih mengkhawatirkan, sehingga kebijakan lockdown ditetapkan pemerintah setempat. Varian baru Delta juga dikhawatirkan ahli kesehatan Jepang akan meningkatkan pasien Covid-19.

Kebijakan lockdown pun diperpanjang dan terbaru akan ditetapkan lockdown sampai 30 September 2021. Dengan kondisi ini, Suga bersikeras tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020. Keputusan ini banyak ditentang masyarakat.

Suga memimpin di balik layar Partai Demokratik Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP) yang sudah memiliki dominasi politik Jepang selama beberapa dekade. Namun, Suga dinilai sebagai pemimpin yang sangat tidak karismatik, ditambah Ia terlihat tidak nyaman sebagai pemimpin yang menghadap publik.

Dukungan pada Suga menurun menjadi sekitar 34%, sehingga Partai khawatir kredibilitas partai akan terus menurun jika tidak melakukan pergantian Perdana Menteri.

 

 

Kepemimpinan Selanjutnya?

Pengunduran diri Suga berisiko mendorong kondisi ketidakstabilan kepemimpinan Jepang, sehingga calon penggantinya perlu dipersiapkan segera.

Kepemimpinan selanjutnya memiliki beberapa calon kandidat. Salah satu pesaingnya adalah Fumio Kishida, mantan kepala kebijakan LDP yang telah mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri. Mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi juga dikabarkan ingin ikut mencalonkan.

Dilansir Nikkei Asia, Menteri Reformasi Regulasi Taro Kono dari Faksi LDP juga telah memutuskan untuk mencalonkan diri, dan berupaya mengamankan dukungan dari 20 anggota parlemen LDP. Kono bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Taro Aso untuk memberitahukan rencananya.

Kono cukup populer dalam jajak pendapat tentang pemilihan presiden partai berikutnya, begitu juga dengan mantan Sekretaris Jenderal LDP, Shigeru Ishiba. Kono dinilai sebagai pemimpin reformis, sehingga bisa memberikan dampak positif pada berbagai kebijakan, terutama ekonomi.

Pergantian kepemimpinan bisa diadakan dengan dua skenario, pertama yakni pemilihan sebelum 21 Oktober, ketika masa jabatan anggota parlemen majelis rendah saat ini berakhir. Kedua yakni meminta pengganti Suga mengadakan sesi Debat Luar Biasa pada bulan Oktober dan membubarkan parlemen.

 

SriMulyani.jpeg

RUU KUP yang “Bocor” jadi Jawaban Pasca Pandemi?

, , , , , , 0

Meskipun pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir 18 bulan, namun kasus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia masih sangat tinggi.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ini akan sangat riskan melihat kasus positif di Indonesia yang meningkat terutama pasca masa Lebaran kemarin membuat total kasus terdaftar menjadi sekitar 1,93 juta dengan kematian 53 ribu orang.[1] Berbagai kebijakan perekonomian pun sudah dilakukan, namun baru-baru ini rencana atau usulan perubahan pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) “bocor” ke publik dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Lalu, apakah peningkatan pajak akan membantu pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19?

 

RUU KUP bocor, menimbulkan pro kontra masyarakat

Rencana peningkatan tarif PPN menjadi salah satu aspek fokus pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian pasca pandemi. Rencana kebijakan ini mengatur peningkatan pajak sembako, jasa pelayanan kesehatan medis, dan pendidikan menjadi 12 persen yang sebelumnya 10 persen. Peningkatan pajak ini sebenarnya masih berada dalam interval tarif PPN yang berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 diizinkan di antara 5 hingga 15 persen. Dengan dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan rencana perubahan pengenaan PPN pada UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), di mana Pasal 4A pada draf RUU KUP tersebut mengatur penghapusan beberapa jenis barang tidak kena pajak dan akan membebankan pajak pada jasa yang sebelumnya dikecualikan dari pemungutan PPN.[2] Pemungutan pajak ini mengatur pajak mulai dari barang sembako, jasa kesehatan medis hingga ketenagakerjaan, sehingga memang memunculkan banyak pertentangan dari masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah yang menilai pemerintah hanya berani menekan masyarakat kelas bawah.

Menkeu Sri Mulyani menanggapi pertentangan rencana pajak ini dengan menyebut bahwa pembahasan RUU KUP masih belum bisa dijelaskan secara rinci pada publik karena sudah terlebih bocor sebelum diserahkan dan dibicarakan pada sidang DPR.[3] Ditambah, draf RUU KUP yang beredar tersebut bukanlah bagian keseluruhan dan memang belum saatnya dibahas karena pemerintah masih fokus pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19.[4] Namun, secara garis besar Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai pengaturan baru perubahan struktur pajak terutama pada pajak penghasilan (PPh) dan PPN ini diperlukan untuk menciptakan struktur pajak yang lebih baik, mengingat PPh di Indonesia masih rendah.[5]  Proses reformasi ini juga diklaim pemerintah tidak akan menghambat upaya pemulihan ekonomi, apalagi memberatkan kelompok masyarakat rentan dan miskin yang khawatir terkait sembako. Hal ini dikarenakan pajak terutama pada sembako hanya akan berlaku pada bahan-bahan “premium” yang biasa ada di swalayan, bukan di pasar tradisional.

 

Pemerintah: peningkatan pajak bukan sekadar peningkatan pendapatan

Negara akan cenderung mendorong peningkatan belanja masyarakat dan memberikan kebijakan langkah darurat fiskal untuk stabilitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat selama masa pandemi.[6] Peningkatan pajak ini menjadi upaya menstimulasi berbagai sektor perekonomian agar mau melakukan investasi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa mendorong perekonomian nasional dan membantu dana bantuan serta pelayanan sosial. Selain itu, keputusan ini juga tidak dapat dipungkiri penting dalam upaya penyeimbangan fiskal, baik melalui penurunan belanja dan penghasilan pajak mengingat terdapat peningkatan utang demi penanganan krisis Covid-19.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan terdapat peningkatan rasio utang pemerintah pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 40 persen yang tetap akan terus meningkat ke depannya, mengingat belanja negara banyak difokuskan untuk program pemulihan ekonomi nasional.[7] Utang pemerintah sudah mencapai Rp6.445,07 triliun per 3 Maret, di mana meningkat sebanyak Rp1.253 triliun dibandingkan periode sebelumnya.[8] Ditambah lagi, APBN juga mengalami defisit yang masih berada di angka tiga persen karena banyaknya program perlindungan sosial masyarakat. Dengan kondisi kerentanan ekonomi saat ini, memang dapat memperlambat pertumbuhan belanja masyarakat dan berdampak juga pada pemasukan negara. Namun, pemerintah kembali mengklaim kebijakan ini bukan berarti semata-mata pemerintah hanya menginginkan pendapatan.[9] Hal ini dikarenakan reformasi ini dibutuhkan untuk secara bertahap meningkatkan rasio perpajakan dan mengaplikasikan asas sehat dan adil, dimana barang-barang mewah harus mendapat pajak yang lebih tinggi juga.

 

Reformasi perpajakan masih perlu pengkajian

Sebagai upaya meningkatkan perekonomian yang terpuruk pasca pandemi, rencana peningkatan pajak sebenarnya menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam reformasi aturan pajak sebagai jangka panjang perekonomian domestik. Pajak juga memang penting untuk anggaran negara, namun peningkatan pajak bukan menjadi solusinya terutama pasca pandemi Covdi-19 karena terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:

  1. Peningkatan pajak terutama dalam sembako dan pendidikan berisiko semakin meningkatkan kemiskinan

Meskipun pemerintah menyatakan hanya menyasar produk “premium” dan jasa baru, namun bukan berarti tidak akan berdampak pada produk yang ada di pasaran umum. Dengan meningkatnya harga barang dan jasa tersebut, masyarakat yang biasa menikmati barang dan jasa “premium” bisa beralih pada produk “biasa” sehingga memunculkan kelangkaan barang dan peningkatan harga. Dampaknya, masyarakat umum lain juga bisa menurunkan belanja dan kualitas barang pokok yang lebih rendah yang akhirnya membuat kesehatan dan pertumbuhan masyarakat menurun.

 

  1. Masih tingginya penghindaran pajak dan permainan pajak di Indonesia, data wajib pajak juga bermasalah

Tidak dipungkiri memang pajak sangat membantu anggaran negara yang juga diperuntukkan demi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat selama pandemi, terlihat dari berbagai bantuan dana kartu prakerja, bantuan pada usaha kecil menengah, dan lain-lain. Namun permasalahan lain dari pajak sendiri terkadang bukan dari besaran pajak, namun dari tingkat kepatuhan pajak Indonesia yang masih rendah.[10] Kepatuhan pajak ini akan berbanding lurus dengan penerimaan pajak pemerintah sehingga pemerintah perlu memfokuskan juga pada strategi untuk menurunkan rasio penghindar pajak domestik. Maka dari itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu aspek yang perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pebisnis.Selain itu, data wajib perpajakan domestik juga masih bermasalah, dimana banyak data fiktif dan tidak sesuai yang membuat sulitnya integrasi data.[11] Kebijakan satu data juga  diperlukan untuk membuat data semakin teratur dan terintegrasi dengan data aset lainnya. Berbagai permasalahan mendasar ini perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum meningkatkan perpajakan domestik pasca pandemi covid-19 karena dengan begitu pendapatan dan kewajiban baik dari pemerintah, masyarakat, dan pebisnis bisa bersama-sama membangun perekonomian nasional.

[1] Worldometer, (2021), Indonesia, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/

[2] Rifan Aditya, (2021), RUU KUP: Isi, Barang yang Kena Pajak dan Bebas Pajak, Suara.com, https://www.suara.com/news/2021/06/11/131203/ruu-kup-isi-barang-yang-kena-pajak-dan-bebas-pajak?page=2

 

[3] Kompas, (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku heran RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bocor., Kompas, https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-ruu-kup-yang-mau-pajaki-sembako

[4] Ibid.,

[5] Muhamad Wildan, (2021), Kemenkeu Beberkan Alasan Perlunya Reformasi PPN dan PPh Orang Pribadi, DDTV, https://news.ddtc.co.id/kemenkeu-beberkan-alasan-perlunya-reformasi-ppn-dan-pph-orang-pribadi-30604?page_y=1100

[6] Deloitte. Recovery from the COVID-19 crisis What role will tax policy play?, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-recovery-from-covid-19-crisis-what-role-tax-policy-play-supporting-recovery-1.pdf

[7] CNN Indonesia, (2021), Sri Mulyani Ramal Rasio Utang RI di Atas 40 Persen pada 2022, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602144829-532-649503/sri-mulyani-ramal-rasio-utang-ri-di-atas-40-persen-pada-2022

[8] Ibid.,

[9] Jaffry Prakoso, (2021), Wacana Pajak Sembako, Wamenkeu: Bukan Niat Pemerintah Keruk Pendapatan, Ekonomi, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210617/9/1406853/wacana-pajak-sembako-wamenkeu-bukan-niat-pemerintah-keruk-pendapatan

[10] Indo Pajak, Kepatuhan Pajak di Indonesia, Indo Pajak, https://indopajak.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia/

[11] Kontan, (2021), Menkeu: Satu penduduk Indonesia bisa punya 40 data hambat integrasi data, Kontan, https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-satu-penduduk-indonesia-bisa-punya-40-data-hambat-integrasi-data

gettyimages-1227752046-594x594-1

Studi: 1 dari 3 Pasien Sembuh Covid-19 Mengalami Gangguan Mental

, , , , , 0

Studi: 1 dari 3 Pasien Sembuh Covid-19 Mengalami Gangguan Mental

Hasil penelitian di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa sekitar sepertiga pasien sembuh Covid-19 mengalami gangguan kesehatan mental jangka panjang atau gejala gangguan syaraf.  Lalu, bagaimana hal ini terjadi?

Pasien Covid dan Kesehatan Mental

Lancet Psychiatry melakukan studi mengenai indikasi dan risiko diagnosis psikis dan saraf dari pasien sembuh Covid-19 setelah enam bulan, di mana dari sekitar 236,379 pasien, sebanyak 34 persen pasien sembuh Covid-19 terdeteksi gangguan enam bulan pasca infeksi. Gangguan kesehatan mental yang umum ditemukan sangat bervariasi, di mana sebanyak 17 persen pasien mengalami gangguan kecemasan, 14 persen mengalami depresi, dan 5 persen menderita insomnia, serta gangguan lainnya. Sedangkan dari gangguan saraf yakni stroke, pendarahan otak, dan demensia.

Persentase ini meningkat secara bertahap tergantung tingkat keparahan pasien Covid-19, dimana pasien yang sempat dirawat di RS, terutama di ruang unit intensif, memiliki rentan persentase yang lebih tinggi. Ilmuwan belum bisa menemukan secara pasti keterkaitan antara virus dengan kondisi kejiwaan seseorang seperti kecemasan dan depresi, baik dari kondisi biologis maupun fisik, namun diagnosis inilah yang paling umum ditemukan dibandingkan flu atau gangguan infeksi pernafasan lainnya.

Meskipun begitu, bukan serta merta Covid-19 akan berdampak langsung pada penyakit mental dan saraf dikarenakan dalam penelitian ini belum mencakup berbagai faktor internal dan eksternal pasien seperti kondisi ekonomi dan sosial, usia, kebiasaan, dan riwayat kesehatan lainnya. Berbagai faktor kompleks ini juga banyak berpengaruh pada penyakit psikis pasien Covid-19 dalam jangka panjang.

Kesehatan Mental termasuk Isu Nasional
Dikaitkan dengan keadaan di Indonesia, perlu diingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, di mana diagnosis positif Covid-19 dengan karantina yang lama dirawat di RS menjadi salah satu pendorong gejala mental dan syaraf ini terjadi. Stres berkepanjangan ditambah dengan banyaknya stigma negatif masyarakat pada pasien yang pernah terpapar, banyaknya pasien yang meninggal, terhambatnya kegiatan sosial dan ekonomi  memberikan tekanan mental tambahan bagi masyarakat yang sembuh Covid-19. Berbagai tekanan ini mendorong ketakutan dan kekhawatiran yang menyebabkan depresi dan permasalahan kesehatan jiwa dan saraf pada pasien sembuh Covid-19. Dengan kondisi sosial dan penanganan yang kurang tepat, proses penyembuhan atau pasca penyembuhan menjadi semakin melambat sehingga produktivitas juga menurun dan berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) melakukan survei terkait kesehatan mental masyarakat selama pandemi, dimana koresponden berasal dari berbagai wilayah terutama Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mendominasi dengan total hampir 50%, ditambah dengan data dari wilayah lain. Swaperiksa pada 4010 responden menunjukkan sebanyak 64,8% mengalami masalah psikologis, di mana 71% dialami wanita dan 29% dialami pria.

Selanjutnya berdasarkan usia, rentan usia dari 17-29 dan lansia lebih dari 60 tahun lebih banyak terdampak dengan kondisi psikologis umum seperti cemas dan depresi ditemukan, dengan gejala utama yakni kekhawatiran serta gangguan tidur  berlebihan. Meskipun koresponden kebanyakan bukan dari pasien sembuh Covid-19, namun hasil ini menjadi gambaran kesehatan mental masyarakat pada masa pandemi, yang kemungkinan akan lebih berisiko tinggi pada pasien yang pernah terpapar Covid-19.

Maka dari itu, riset lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi gejala dan diagnosis terutama untuk pasien sembuh Covid perlu untuk melihat metode pencegahan dan perawatan yang diperlukan kedepannya demi stabilitas kondisi sosial, kesehatan, dan keamanan manusia di Indonesia. Dalam membantu meredam kepanikan massa yang berlebihan, baik praktisi dan akademisi kesehatan, dibantu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menghadapi isu kesehatan mental terutama dari pasien sembuh Covid-19 di masa pandemi ini.


Sumber:

Freund, Alexander. Banyak Mantan Pasien Covid-19 Derita Efek Masalah Psikis. DW. https://www.dw.com/id/covid-19-picu-efek-jangka-panjang-masalah-psikis/a-55575335. 2020.

Kelland, Kate. A Third of COVID Survivors Suffer Neurological or Mental Disorders: Study. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brain-idUSKBN2BT2ZI. 2021.

PDSKJI, 5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, PSDKJI, http://pdskji.org/home, 2020

Taquet, Maxime. dkk., 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. The Lancet Psychiatry. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext. 2021.

 

 

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..