Populisme

January 20 2022

Dukungan untuk Populisme Terus Menurun Selama Pandemi Covid-19

Chatrine Debora Europe, News, Politics COVID-19, Dampak Pandemi, Populisme 0

Survey dari YouGov menyatakan terdapat penurunan dukungan yang tajam atas sentimen populis di Eropa hingga 11 persen.

Apa itu populisme?

Populisme, khususnya dalam politik pasca-milenium, biasanya mengacu pada populisme kanan. Biasanya populisme dicirikan dengan seruan politik bermuatan emosional untuk mengatasi krisis melalui neo nasionalisme, maskulinisme, dan isu lain yang mengabaikan norma-norma demokrasi liberal.

Populisme menginginkan adanya arus dukungan masyarakat yang merasa kebutuhan dan pandangannya diabaikan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.

Elit populis akan mengklaim bahwa dirinya membawa solusi dari permasalahan rakyat, sehingga dapat mendapat dukungan dari ‘simpati’ politiknya. Selain itu, elit populis juga akan mengkotakkan politik antara orang biasa dengan elit korup.

Muller dan Urbinati memandang populisme (kanan) sebagai parasit demokrasi liberal yang tumbuh di masa krisis hingga akhirnya membahayakan negara.

Ilmuwan politik melihat adanya pola yang jelas mengenai penurunan dukungan untuk populisme, namun menyatakan hasil survey dapat menutupi tingkat radikalisme di antara pemilih populis. Kondisi pandemi Covid-19 juga diyakini menjadi salah satu faktor.

Kemunduran dukungan populisme

Salah satu survey menemukan bahwa terdapat penurunan dukungan orang dewasa di Prancis terkait “kehendak rakyat harus menjadi prinsip tertinggi dalam politik negara ini,” sebagai prinsip populis utama terus turun dari 66 persen pada 2019, menjadi 62% pada 2020, dan 55% pada 2021.

Tidak hanya di Eropa, survey yang dilakukan di 109 negara sejak tahun 2020 juga menggambarkan hasil yang sama. Dukungan untuk partai dan politisi populis, dan kesepakatan dengan sentimen populis, telah berkurang selama pandemi.

Tim dari Universitas Cambridge mengatakan ada tanda-tanda yang jelas dari mundurnya “gelombang populis.” Salah satunya yakni penanganan yang salah dan kurang tepat dari pemimpin populis atas pandemi Covid-19.

Kondisi pandemi mendorong adanya keinginan mencapai stabilitas dan penurunan sikap “polarisasi” akibat pandemi. Krisis yang terjadi mulai mempengaruhi opini publik, terutama pandangan terhadap aspek politik.

Kepercayaan terhadap proses demokrasi terus goyah, bahkan muncul ketidakpercayaan pada elit yang meningkat sejak Covid-19 muncul.

Secara rata-rata, para pemimpin populis mengalami penurunan hingga 10 poin persentase pada tahun 2020 dan akhir 2021. Sementara peringkat untuk non-populis rata-rata kembali ke sekitar tingkat pra-pandemi.

July 16 2021

Mantan Presiden Afrika Selatan Dipenjara, Bentrokan Pendukung Tewaskan 72 Orang

Chatrine Debora Africa, News Afrika Selatan, Bentrokan, Instabilitas Sosial, Jacob Zuma, Korupsi, Populisme 2

Mantan Presiden Afrika Selatan periode 2009 – 2018 Jacob Zuma (79 tahun), menyerahkan diri ke kepolisian setelah bertahun-tahun menyangkal keterlibatannya dalam praktik korupsi, pencucian uang, dll., pada masa pemerintahannya. Sebelumnya Zuma merupakan wakil Presiden di tahun 1999, di mana pada tahun 2008 Zuma untuk pertama kali dituduh melakukan penipuan, jual beli senjata ilegal dan kegiatan lain senilai USD 5 miliar. Namun dikarenakan terus menyangkal keterlibatannya, Zuma masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden di periode selanjutnya.

Korupsi ini melibatkan para pengusaha yang dekat dengan Zuma yakni Atul, Ajay, dan Rajesh Gupta, di mana mereka diizinkan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah, termasuk merekrut atau memecat menteri-menteri.

Zuma sudah diberikan batas waktu 5 hari oleh pengadilan untuk menyerahkan diri atas tuntutan masa tahanan 15 bulan di penjara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Zuma menyerahkan diri tepat di waktu tengah malam saat tenggat waktu penangkapannya berakhir.

Zuma merupakan politisi kontroversial yang sering menggunakan kata-kata kasar saat pidato terutama pada Jan van Riebeeck, seorang administrator Belanda, yang dinilai Zuma sebagai pembawa kehancuran di Afrika Selatan karena membuka jalan bagi kolonisasi Eropa di Afrika.

Pendukung Zuma Bentrok

Zuma termasuk pemimpin populis yang menggunakan isu-isu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan dukungan politiknya di Afrika Selatan. Zuma juga merupakan figur dari penghapusan sistem rasis apartheid di Afrika Selatan. Kebanyakan demonstran pendukung Jacob Zuma merupakan etnis Zulu dari kalangan anak muda yang berada di kondisi kesulitan ekonomi, tidak mengenyam pendidikan, dan miskin, sehingga pernyataan Zuma yang seakan mempromosikan perekonomian semakin meningkatkan suaranya.

Ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, ketidakpuasan kondisi ekonomi, sosial, dan politik berada di puncaknya, terlebih dengan penangkapan Zuma memicu pandangan bahwa pemerintah menargetkan politisi yang mendukung masyarakat terpinggirkan.

Selama hampir seminggu, para pendukung mengalami bentrok dengan kepolisian yang melawan kembali menggunakan peluru dan bahkan dikerahkan juga anggota militer untuk menambah kekuatan melawan demonstran.

Keadaan di sana sangat kacau, terutama di dua wilayah yakni Gauteng dekat Johannesburg dan KwaZulu-Natal, yakni provinsi Zuma berasal. Angka kematian terbanyak berada di KwaZulu-Natal dengan 26 orang, 19 orang di Gauteng, dan sisanya berada di beberapa wilayah lain. Kelangkaan bahan makanan dan obat-obatan di berbagai wilayah di Afrika Selatan semakin memperburuk keadaan, di mana banyak masyarakat yang menjarah toko-toko swalayan dan pabrik di wilayah tersebut.

Beberapa negara tetangga sudah melakukan peringatan bepergian pada warga negaranya untuk membatasi kunjungan ke Afrika Selatan untuk menghindari kerusuhan.

December 2 2020

FPI, Populisme, dan Ketidakstabilan Sosial di Era Pandemi

Rifani Agnes Eka Wahyuni News FPI, Pandemi, Populisme 0

Pernyataan dan pemikiran Rizieq ditambah dengan pergerakan massanya pada masa pandemi ini bisa semakin menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan masyarakat di Indonesia.

Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia pada November lalu mendorong intensitas pergerakan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia dimana kegiatan dan pergerakan tersebut bisa mempengaruhi isu populisme FPI yang digunakan Habib Rizieq untuk meningkatkan isu sosial dan agama yang dipolitisasi untuk pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi pergerakan FPI, sehingga hal ini dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial sekaligus potensi peningkatan kasus Covid-19, mengingat banyaknya kegiatan Rizieq yang mendorong munculnya kerumunan masyarakat.

Selain itu, terdapat peningkatan pro-kontra masyarakat terhadap kepulangan Habib Rizieq, di mana pergerakan ribuan massa yang turun ke jalan untuk menyambut kepulangannya dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta membuat ketertiban dan aktivitas sosial serta perekonomian di wilayah tersebut terganggu, terlebih hal itu menimbulkan kerumunan yang sebenarnya dilarang pada masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, terdapat kedatangan massa pendukung Habib Rizieq dari Aliansi Umat Madura ke rumah Ibu dari Menkopolhukam RI, Mahfud Md sebagai bentuk respon atas komentar Mahfud mengenai keharusan Rizieq diperiksa terutama terkait hasil swab dan kontak dengan pasien positif Covid-19. Tindakan kelompok pendukung Habib Rizieq ini menimbulkan keresahan terutama pada masyarakat yang dirugikan karena tindakan provokatif kerumunan massa tersebut.

Sebelum dan pasca kepulangannya, banyak aktivitas Habib Rizieq yang bersifat kontroversial terutama secara lisan yang bersifat rasial dan menyebarkan kebencian sehingga memicu perpecahan masyarakat dan ketidakstabilan sosial, sehingga mendapat respon penolakan masyarakat dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat yang menganggap pergerakan Habib Rizieq sebagai pemecah belah bangsa.

Pergerakan kelompok FPI ini banyak disoroti media nasional dan asing sebagai bentuk gerakan sosial yang berupaya mendorong populisme Islam di Indonesia khususnya pada lingkup politik maupun sosial. Namun, Menurut Prof. Vedi Hadiz dari Asia Institute Universitas Melbourne yang menyatakan bahwasanya populisme Islam yang digunakan Habib Rizieq melalui FPI gagal dalam mendominasi baik di lingkup politik maupun sosial. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri tidak ada kelompok atau partai agama yang mendominasi serta Habib Rizieq juga tidak memiliki kapabilitas untuk turun dalam politik walaupun Habib Rizieq memiliki pengaruh untuk menggerakan massa.

Namun, jika di kilas balik pada tahun pra kepergian dan pasca kepulangan Habib Rizieq, di mana kelompok dan kepemimpinan Rizieq mampu mempengaruhi kondisi politik Indonesia tahun 2017 saat ratusan ribu massa turun ke jalan dalam aksi 212 dan pencopotan Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan karena ketidakmampuan mengontrol kerumunan massa Habib Rizieq, maka di satu sisi Habib Rizieq masih berpengaruh dalam memberikan tekanan dan ketidakstabilan sosial politik di Indonesia walaupun tidak secara menyeluruh.

Selain itu, bentuk pergerakan dan tindakan FPI pasca kepulangan Habib Rizieq juga meresahkan masyarakat dan semakin mengganggu kondisi sosial yang sudah tidak stabil terutama melihat peningkatan kasus positif pandemi Covid-19. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis pada konferensi pers mengenai kerumunan massa di setiap acara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyatakan bahwa kerumunan massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlihat dari pandangan dan masukan warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Kerumunan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster-klaster Covid-19 baru, mengingat dari berbagai acara di wilayah Jakarta ini, puluhan anggota dari kelompok Habib Rizieq turut menyumbang lonjakan kasus positif Covid-19.

Pergerakan dan kerumunan dari kelompok FPI yang dipimpin Habib Rizieq masih memiliki pengaruh secara sosial dan politik. Pernyataan dan pemikiran Rizieq ditambah dengan pergerakan massanya pada masa pandemi ini bisa semakin menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat perlu secara bersama-sama membantu upaya penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum dari semua pihak, termasuk dari Habib Rizieq dan kelompoknya agar tidak terjadi efek domino pada aspek lainnya.

Ditulis oleh Tim Riset Democracy and Integrity for Peace (DIP) Institute.