Menu

amerika serikat

Pertemuan Resmi Pertama AS dan China Sejak Biden Menjabat

, , , 0

Amerika Serikat telah mengkonfirmasi akan melakukan pertemuan pejabat tinggi dengan China minggu ini. Antony Blinken, Secretary of State AS, dan Jake Sullivan, penasehat Keamanan Nasional AS, dikabarkan akan bertemu dengan Yang Jiechi, Direktur Central Commission for Foreign Affairs China, dan Wang Yi, State Councilor China.

Pertemuan pejabat tinggi kedua negara akan berlangsung di AS setelah kepulangan Anthony Blinken yang saat ini bersama Lloyd Austin, Secretary of Defense, sedang melakukan kunjungan ke negara-negara partner terdekat AS di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Pertemuan ini sekaligus akan menjadi pertemuan langsung (in person) top-level pertama antara China dan AS sejak Biden menjabat sebagai Presiden.

Joe Biden sejak menjabat secara resmi mendeskripsikan China merupakan tantangan geopolitik terbesar untuk AS. Selain itu, China secara ekonomi, diplomatik, militer, dan kemampuan teknologi juga menjadi tantangan bagi kestabilan sistem internasional yang terbuka. Sehingga pertemuan kedua negara ini menjadi sangat dinantikan.

Banyak yang menilai bahwa isu berkaitan dengan ekonomi, militer dan Laut China Selatan keduanya tidak akan mengalah satu sama lain. Namun, keduanya mungkin akan sepakat mengenai isu climate change. Hal ini dikarenakan climate change menjadi salah satu kebijakan prioritas Biden dan China yang saat ini semakin memperlihatkan komitmennya dalam isu tersebut. Apapun hasil dari pertemuan keduanya dipastikan akan mempengaruhi dan menentukan pola persaingan politik global ke depannya.

Referensi:
Delaney, R., Fromer. J., & Churchill, O. (2021, 11 Maret). US Confirms High-Level Meeting with Chinese Officials in Alaska Next Week. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/article/3124923/us-china-relations-us-state-department-confirms-top-level-meeting-alaska

Williams, A., De Luce, D., & Gains, M. (2021, 11 Maret). U.S., China Delegations to Hold Top-Level Meeting Next Week after First Diplomatic Trip. NBCNews. https://www.nbcnews.com/politics/national-security/u-s-china-delegations-hold-top-level-meeting-next-week-n1260502

Penarikan Tentara AS dari Afghanistan: Kebijakan Demiliterisasi Biden?

, , , , , , , 0

Setahun lalu tepatnya Februari 2020, Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump sebelumnya menyepakati perjanjian perdamaian (Doha peace agreement) dengan Taliban, kelompok militan di Afghanistan.
Kesepakatan ini ditujukan untuk menghentikan perang melalui pelucutan senjata dan dialog perdamaian dengan pemerintah di Kabul untuk mencegah perluasan tindakan ekstrimis dari kelompok seperti Al-Qaeda yang meluncurkan serangan ke wilayah nasional, regional, serta Amerika Serikat dan aliansinya.
Sebagai gantinya, maka tentara AS atau asing lainnya harus ditarik mundur hingga tenggat bulan Mei 2021.
Namun mengingat adanya perubahan kepemimpinan AS dengan Joe Biden sekarang, bagaimana kebijakan AS di wilayah Afghanistan?

Rencana Renegosiasi Afghanistan dan Taliban
Setahun setelah dialog perdamaian terjadi, kondisi di Afghanistan tidak berubah di mana Taliban masih meluncurkan serangan pada pemerintah dan tetap menjalin hubungan dengan Al-Qaeda, sehingga perjanjian yang ditetapkan tidaklah efektif.
Joe Biden sedang meninjau kembali perjanjian dengan Taliban tersebut bersama politisi AS dengan mendorong negosiasi ulang perjanjian hingga batas akhir waktu 1 Mei untuk menarik seluruh tentara AS di Afghanistan. Pemerintahan Biden mengusulkan pada pemerintah Afghanistan untuk menandatangani perjanjian sementara pembagian kekuasan dengan Taliban melalui surat dari Sekretaris Negara AS Antony Blinken ke Presiden Ashraf Ghani. Dengan begitu, terdapat kemungkinan akan ada negosiasi penambahan waktu kehadiran tentara asing di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.500 tentara AS dengan belasan pusat militer, 9.600 tentara NATO, dan 18.000 anggota sipil berada di Afghanistan. Penurunan anggota tentara asing sudah dilakukan secara berkelanjutan meskipun belum sepenuhnya dilakukan. Di sisi lain, Taliban terus mengancam akan melakukan serangan pada tentara AS jika mau memperpanjang misi militer di Afghanistan.

Demiliterisasi dalam Kebijakan Luar Negeri Biden
Dalam melihat kebijakan dan keputusan AS di Afghanistan, dapat digunakan konsep pengambilan keputusan di mana pemimpin politik menggunakan “two-level games” yakni secara berkesinambungan memperhitungkan keadaan domestik dan internasional yang tingkatannya dilihat melalui interaksi atau analisis aktor politik domestik, interaksi antara kondisi domestik dan internasional, aktor tertentu, kepentingan, dan lain-lain. Pemimpin pemerintahan dapat berfungsi sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional dalam berbagai isu politik termasuk hubungan internasional.

Kebijakan yang akan diambil AS berkaitan dengan upaya pencapaian kesepakatan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang akan memfasilitasi penarikan pasukan AS dari perang 20 tahun tersebut. Selama dua dekade tersebut, Pentagon menyatakan salah satu konflik terpanjang ini sudah memakan dana sekitar USD 193 miliar. Kebijakan ini berkaitan dengan konsep demiliterisasi, yakni proses pengurangan atau penurunan pengaruh maupun jumlah kekuatan militer baik dalam sektor negara maupun publik, dan adanya realokasi sumber kekuatan militer untuk kepentingan sipil. Penarikan mundur tentara AS merupakan salah satu upaya demiliterisasi di wilayah Afghanistan, namun keputusan ini bukan hanya sekedar mengenai penurunan pengeluaran militer AS, namun berkaitan dengan pandangan dan visi Biden yang menginginkan adanya pendekatan diplomasi dan kerja sama oleh semua pihak.

Sebenarnya keputusan ini cukup dilematis, mengingat Biden disatu sisi menolak peningkatan kehadiran tentara AS di wilayah Afghanistan dan menginginkan peran AS dalam mengakhiri konflik yang sudah terjadi sejak 20 tahun lalu. Pandangan ini dinyatakan pada masa kampanye tahun 2020 lalu, di mana Biden menyatakan akan tetap menghadapi terorisme di Afghanistan namun juga akan turut “bertanggung jawab” menghentikan perang untuk memastikan tentara AS tidak perlu kembali di masa akan datang. Biden menyatakan akan membawa pulang para tentara AS, beberapa ribu tentara lainnya hanya akan fokus pada operasi menghadapi terorisme.

Namun di sisi lainnya, penarikan total tentara AS dan asing di wilayah tersebut sangat berisiko, hal ini mengingat Taliban melanggar perjanjian sebelumnya dan jika AS keluar maka pengaruh dan ketidakstabilan di Afghanistan bisa semakin meluas. Mengingat adanya pengalaman AS dengan peristiwa 9/11 dan kondisi wilayah Timur Tengah dengan kepemilikan nuklir Iran bisa membuat kestabilan regional dan global semakin berisiko.

Melihat fokus Biden saat ini, maka pendekatannya dalam menghadapi dua aktor ini dicerminkan melalui Surat AS dari Blinken yang mendorong adanya kerja sama untuk menghadapi Taliban dan menciptakan perdamaian di Afghanistan. AS mendorong pemimpin Afghanistan terkait dialog atau diplomasi dan memperingatkan akan kemungkinan perluasan kekuasaan teritorial Taliban yang berbahaya untuk Afghanistan. Dengan pendekatan diplomasi dan multilateral Biden, maka AS sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional perlu mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan negara lain termasuk India, Rusia, China, dan lain-lain, agar setiap perbedaan preferensi maupun kepentingan nasional perlu mempertimbangkan permasalahan kolektif yakni terorisme dan ketidakstabilan sosial, politik, ekonomi di wilayah regional Afghanistan.

Exopolitics: Dulu Eksplorasi, Sekarang Militerisasi

, , , , 0

Politik luar angkasa atau yang coba dipopulerkan oleh Salla sebagai exopolitics sudah sejak lama menjadi bagian dari politik global. Hal ini ditandai ketika luar angkasa menjadi domain persaingan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Keduanya bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan siapa yang memimpin dan memiliki kapabilitas paling unggul untuk eksplorasi luar angkasa ketika itu. Penggunaan luar angkasa kemudian diatur dalam The Outer Space Treaty 1962 yang pada intinya menekankan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai dan kepentingan seluruh umat manusia. Seiring dengan perkembangan  kepentingan negara,  pengguna luar angkasa pun ikut berkembang dan sekali lagi memunculkan persaingan.

Akibat globalisasi, teknologi telah menjadi sangat krusial bagi ekonomi negara, salah satunya teknologi luar angkasa yang berupa satelit. Hal ini membuat negara semakin bergantung pada satelit untuk mencapai kepentingan ekonomi itu maupun kepentingan lainnya.[1] Oleh karena itu, negara-negara berupaya untuk melindungi satelit mereka dari potensi ancaman dan serangan di luar angkasa. Militerisasi di luar angkasa pun tidak terhindarkan karena hal ini.

Militerisasi di luar angkasa merujuk pada penempatan dan pengembangan senjata dan teknologi militer yang digunakan untuk tujuan militer di luar angkasa.[2] Militerisasi yang dilakukan oleh suatu negara di luar angkasa akan membuat politik global menjadi tidak menentu. Keberadaan satelit bersenjata di sana tentunya dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Negara-negara yang merasa terancam akan ikut melakukan hal yang sama dan hal ini akan membuat jumlah satelit bersenjata meningkat pesat. Selain itu, hal terburuknya ketika seluruh satelit memiliki senjata berpotensi menjadikan luar angkasa sebagai arena perang yang sebelumnya merupakan zona netral.  

Kepemilikan dan pengembangan sistem dual-use yang dipakai oleh China membuatnya diklaim telah melakukan militerisasi dan terindikasi telah menempatkan senjata dalam satelitnya dipakai untuk menyerang satelit milik negara lain.[3] Hal ini dikarenakan dual-use membuat satu satelit bisa digunakan untuk kepentingan dan tujuan sipil-militer. China dianggap telah membuka kembali persaingan di luar angkasa, kali ini dengan unsur militer dan senjata. Tentu saja, dual-use China yang diduga telah menempatkan senjata di satelitnya mendapatkan respon dari negara-negara rivalnya seperti, AS dan Jepang. Tidak lagi merespon dengan menempatkan senjata pada satelit mereka, kedua negara tersebut membentuk angkatan bersenjata baru untuk menangani ancaman di luar angkasa yang berasal dari China

Dibawah pemerintahan Trump, AS resmikan US Space Force (USFF)sebagai cabang angkatan bersenjata baru pada tahun 2019. Cabang ini memiliki tugas utama untuk melindungi satelit AS dari ancaman maupun serangan satelit negara lain di luar angkasa, dalam hal ini China. Walaupun masa jabatan Trump telah berakhir, Joe Biden diperkirakan akan mempertahankan keberadaan USFF.[4] Hal ini memperlihatkan pentingnya keberadaan dan kelangsungan fungsi satelit bagi AS di luar angkasa dan jika satelit mereka bermasalah dapat mengganggu kepentingan nasional AS. 

Sementara itu, Jepang yang memiliki hubungan konfliktif dengan China tentu saja melihat kapabilitas satelit China sebagai ancaman yang nyata dan membahayakan keamanannya. Bahkan di tengah krisis pandemi, Jepang meresmikan satu skuadron untuk self-defense satelit mereka dari potensi ancaman pada Mei 2020.[5] Selanjutnya, Jepang menjalin kerja sama bersama AS yang ditujukan untuk membangun kapabilitas luar angkasanya pada Agustus di tahun yang sama. Kerja sama antara AS dan Jepang ini menjadi aliansi pertama untuk domain luar angkasa sekaligus mengindikasikan keseriusan keduanya menghadapi ancaman dari China terhadap satelit mereka di luar angkasa. 

Kondisi exopolitics saat ini seolah mengingatkan kembali pada persaingan masa Perang Dingin. Namun persaingan kali ini mungkin akan lebih intens dibanding sebelumnya. Bukan eksplorasi, kali ini militerisasi. Lalu, dengan adanya unsur militer dan senjata di luar angkasa, apakah kali ini kita akan bisa melihat Space War yang sebelumnya hanya bisa kita lihat di film saja? Walaupun luar angkasa kerap kali dikatakan sebagai Final Frontier, masih banyak yang meragukan perang akan terjadi di luar angkasa. Tentunya karena hal itu belum pernah terjadi dan terbayang sebelumnya, namun dengan perkembangan teknologi hal ini bisa terjadi.[6] 

Cukup sulit memang untuk memberikan pandangan lain bagaimana hasil akhir dari persaingan ini, selain perang. Ditambah, hubungan AS dan China maupun Jepang dan China saat ini berada pada titik terendah. Rasa tidak percaya satu sama lain semakin besar membuat mereka tidak bisa saling mempercayai dan menyebabkan persepsi selalu negatif terhadap masing-masing pihak. Jika saja mereka mau berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan seluruh umat manusia, kerjasama dan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai tentunya dapat terwujud. 

[1] Ajey Lele. (2013). Asian Space Race: Rhetoric or Reality?. Springer

[2] Pawel Bernat. (2019). The Inevitability of Militarization of Outer Space. Scientific & Technical Journal: Safety & Defense 5 (1) 49-54. 

[3]  Harsh Vasan. (2017, 19 Januari). How China Is Weaponizing Outer Space. The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/01/how-china-is-weaponizing-outer-space/ 

[4]  AP News Wire. (2021, 28 Januari). Biden Seen Likely to Keep Space Force, A Trump Favorite. Independent. https://www.independent.co.uk/news/biden-seen-likely-to-keep-space-force-a-trump-favorite-space-force-joe-biden-donald-trump-space-force-service-b1793898.html 

[5]  Jiji. (2020, 18 Mei). Japan Launches New Squadron to Step Up Defense in Outer Space. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/18/national/sdf-launches-space-operations-unit/ 

[6] John Wright. (2020, 4 Februari). Where No Alliance Has Gone Before: US-Japan Military Cooperation in Space. https://thediplomat.com/2020/02/where-no-alliance-has-gone-before-us-japan-military-cooperation-in-space/ 

Kerja Sama Pertahanan India-AS dan Dilema Kawasan Indo-Pasifik

, , , , , , , 0

(Foto: Sam Panthaky via Getty Images)

Tentara India dan Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer pertahanan “Yudh Abhyas 20” di wilayah perbatasan India dengan Pakistan bagian Barat, Rajasthan. Latihan militer yang dilaksanakan dari 8 Februari – 21 Februari 2021 ini merupakan bagian kerjasama tahunan India dengan Amerika Serikat yang sudah dimulai sejak tahun 2004.[1] Tujuan awal dari kerja sama ini yakni operasi penjaga perdamaian dan bantuan sipil berkaitan dengan kemanusiaan dan bencana alam, namun semakin berkembang sesuai dengan tantangan keamanan kedua negara yakni melawan terorisme global. Bagaimana kaitan kerja sama pertahanan antara India-AS dengan politik kawasan di India?

Kerja sama Pertahanan India – AS
Lt. Amitabh Sharma, juru bicara Pertahanan India, menyatakan kerjasama latihan militer antara India – AS di sekitar wilayah konflik perbatasan India – Pakistan akan diwakili masing-masing 250 perwakilan anggota militer kedua negara, dimana Batalyon 11 Pasukan Jammu dan Kashmir, bagian Komando Barat Daya akan mewakili dari India, sedangkan Batalyon kedua, yakni Resimen Infanteri dari Tim Tempur Brigade akan menjadi perwakilan Tentara AS.[2] Kerja sama pertahanan ini menjadi yang terbesar antara kedua negara dam dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer melalui pertukaran informasi serta pelatihan militer kedua negara.

Perluasan kerja sama antara India dan AS menunjukkan adanya penguatan kerjasama secara berkelanjutan antar kedua negara baik untuk mencapai kepentingan keamanan dan politik masing-masing negara. Di satu sisi, AS perlu memberikan “dukungan politik” pada India sebagai salah satu negara besar dan potensial di wilayah Indo-Pasifik, sekaligus menghalau pengaruh dan kekuatan China di wilayah perbatasan dengan India. Di sisi lain, India juga membutuhkan kerja sama pertahanan dengan AS, meskipun Kol. David Smith, veteran dari Badan Intelijen Pertahanan AS, menyatakan bahwa masih terdapat skeptisme dari anggota militer India dari tingkat junior hingga senior terkait intensi dan sikap AS terhadap India.[3] Skeptisme ini yang selanjutnya menjadi jarak tersendiri bagi India dalam menjaga hubungannya dengan AS.

Dilemma Keamanan India pada Pakistan
Berdasarkan sejarahnya, India-Pakistan mengalami empat kali perang besar sejak tahun 1947  yang didasari perbedaan persepsi pada isu sosial budaya. Berbagai konflik yang terjadi ini semakin meningkatkan eskalasi politik dan militer terutama di wilayah perbatasan.  Kedua negara ini merupakan negara dengan kepemilikan kekuatan nuklir sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat kerentanan eskalasi konflik politik dan militer di wilayah kawasan Indo-Pasifik. Melalui fenomena tersebut, terdapat konsep dilema keamanan dari Shiping Tang yang menyatakan bahwa dalam kondisi anarki, kedua negara yang realis defensif tidak bermaksud untuk mengancam keamanan masing-masing negara.[4] Namun, perbedaan persepsi dan kecurigaan akan intensi negara lain membuat negara menilai bahwa kekuatan dibutuhkan untuk mencapai keamanan sehingga kedua negara semakin mengumpulkan kekuatannya.

Keadaan ini sebenarnya tidak meningkatkan keamanan, namun malah menurunkan keamanan negara dikarenakan India melihat Pakistan sebagai ancaman dan juga sebaliknya. Kekhawatiran ini yang mendorong kompetisi persenjataan menjadi lebih berisiko mengubah konflik psikologis menjadi konflik militer. Peningkatan dilema keamanan kawasan antara India dan Pakistan membuat India mendekatkan kerja sama militernya dengan AS, mengingat Pakistan memiliki hubungan cukup dekat dengan China, yang juga memiliki konflik perbatasan dengan India. Mengingat pengaruh global China yang sedang meningkat, maka hubungan kedekatan Pakistan dan China menjadi alarm bagi India untuk memperkuat keamanan nasionalnya melalui kerja sama pertahanan dengan AS.

[1]

The Times of India. (2021). Indo-US joint military exercise ‘Yudh Abhyas’ begins in Raja. The Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/india/indo-us-joint-military-exercise-yudh-abhyas-begins-in-rajasthan/articleshow/80750557.cms

[2] Rej, Abhijnan. (2021). India-US Army Exercises Begins in Indian Border State of Rajasthan, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/02/india-us-army-exercises-begins-in-indian-border-state-of-rajasthan/

[3] Ibid.,

[4] Tang, Shiping. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, Security Studies, 18:3, 587-623

Biden Umumkan Perubahan Fokus Kebijakan Luar Negeri AS

, , 0

(Foto: Bloomberg via getty images)

Pada 4 Februari 2020, Joe Biden mengumumkan beberapa perubahan kebijakan luar negeri AS. Dalam pidato yang dimuat di CNN, Joe Biden menekankan, “America is back” atau dalam bahasa Indonesia Amerika telah kembali. Hal ini menekankan bahwa Amerika yang lama, sebelum dirusak oleh Donald Trump, telah kembali. Beberapa perubahan utama kebijakan luar negeri AS diantaranya berkaitan hubungan AS dan aliansinya, ancaman Tiongkok dan Rusia, promosi demokrasi dan HAM sampai masalah pengungsi.

Biden menyampaikan bahwa Amerika akan memperbaiki hubungan dengan aliansi sekaligus memperkuat dan menjamin demokrasi bersama dengan mereka. Myanmar kemudian menjadi tugas pertama dari AS untuk membuktikan komitmennya ini. Biden menyatakan bahwa AS akan bekerjasama dengan aliansinya untuk memperbaiki dan mengembalikan demokrasi di Myanmar sekaligus menyampai keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Myanmar.

Biden juga mengemukakan akan memperkuat hubungan dengan negara kompetitior melalui diplomasi untuk menjamin keamanan AS, terutama meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia. Untuk mewujudkan hal itu, AS dan Rusia telah menyepakati untuk memperpanjang Nuclear Arms Treaty selama 5 tahun ke depan. Berkaitan dengan China, Biden menyampaikan bahwa AS siap bekerja sama dengan China namun akan bersikap tegas pada China khususnya mengenai pelanggaran-pelanggaran China, melawan agresifitas China, dan mendesak China untuk menghormati HAM.

Untuk Isu lingkungan, Biden sejak hari pertama menjabat telah menunjukan intensitas tinggi untuk hal itu ditandai dengan membawa AS kembali menjadi anggota dari Paris Agreement. Hal yang sama juga dilakukan Biden untuk isu pandemi saat ini. AS akan kembali bekerja sama dengan WHO dan mengedepankan multilateral dalam penanggulangan pandemi dan bersiap untuk pandemi di masa depan.

Poin penting lainnya, AS berkomitmen untuk menghentikan perang di Yemen. Untuk itu, AS telah menunjuk utusan khusus untuk menyelesaikan hal ini. Permasalahan HAM pun tak luput digarisbawahi oleh Biden. Demi mendorong hal itu, Biden telah memutuskan untuk meningkatkan kuota penerimaan pengungsi korban konflik yang berasal dari berbagai negara di AS.

Tonton Video Full Pernyataan Joe Biden.

Pembunuhan Jenderal Soleimani oleh Amerika Serikat dibalas Nuklir oleh Iran

, , , , , 0

Terbunuhnya Jenderal Qassem Soleimani setahun lalu karena serangan pesawat nirawak Amerika Serikat (AS), pada masa pemerintahan Trump, di Bandara Baghdad semakin memperburuk hubungan AS-Irak. Lalu, bagaimana dampak pembunuhan Jenderal Soleimani bagi hubungan AS dan kekuatan keamanan serta nuklir Iran? Pada masa pemerintahan AS oleh Trump, keputusan membunuh Soleimani diklaim Trump dikarenakan Soleimani sudah secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap tewasnya ratusan tentara AS serta perencanaan untuk membunuh lebih banyak lagi warga AS. Keputusan penyerangan ini dikatakan Trump bertujuan mencegah serangan Iran di masa depan dan demi melindungi kepentingan serta keselamatan warga negara AS, termasuk diplomat dan personil militer yang ditargetkan Soleimani. Trump juga mengklaim keputusan tersebut dilakukan untuk menghentikan perang, bukan memulai perang.

 Siapa Jenderal Qassem Soleimani?

Soleimani merupakan tokoh penting kedua di Iran dan pemimpin Pasukan Pengawal Revolusi Islam dan Pasukan Quds, pasukan revolusi Iran, yang dipandang sebagai tokoh heroik nasional.[1] Di bawah kepemimpinan Soleimani, Iran mendukung Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan pro-Iran lainnya sehingga bisa memperluas kehadiran militernya di Irak dan Suriah dalam melawan kelompok pemberontak selama terjadi perang sipil. Perannya menjadi sangat vital terutama untuk kebijakan Iran di Timur Tengah melalui penyediaan pendanaan, bimbingan, persenjataan, intelijen, ditambah pengadaan logistik pada aliansi pemerintah dan kelompok yang sudah dicap teroris oleh Barat seperti kelompok Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam.

Meluasnya pengaruh Iran ke wilayah Suriah membuat Soleimani dipercaya sebagai pemimpin yang berkarismatik dan memiliki semangat pejuang di wilayah Iran, sehingga terkadang Ia dipercaya memimpin kelompok yang diturunkan dalam upaya menyerang AS, Arab Saudi, Israel, dan lain-lain. Charles Lister, peneliti Middle East Institute menyatakan bahwa kematian tokoh penting Iran ini menjadi salah satu pembunuhan yang paling signifikan bagi sejarah AS melebihi kematian Osama bin Laden atau Abu Bakar al-Baghdadi dalam aspek strategis dan implikasinya.[2] Mengingat pentingnya pengaruh dan kepercayaan masyarakat pada Soleimani, kematian Soleimani mengundang kemarahan elit politik dan masyarakat Iran.

Nuklir Iran dan Hubungan AS – Iran

Hubungan politik AS-Iran sebenarnya sudah mengalami eskalasi sejak beberapa dekade lalu, terutama terkait pengembangan energi nuklir Iran sejak tahun 1970-an yang terus berkembang namun hal itu juga yang membuat Iran harus menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) di tahun 2015 bersama dengan negara besar lain termasuk AS untuk membatasi aktivitas pengembangan program nuklir Iran yang ilegal dan dilarang. Perjanjian ini ditandatangani agar Iran di satu sisi bisa mengurangi dampak dari sanksi maupun embargo ekonomi berharga miliaran dolar pada Iran dikarenakan keadaan domestik Iran yang semakin kritis. Namun di sisi lain, Iran sebagai gantinya harus memberhentikan hampir seluruh program nuklirnya dan perlu membuka fasilitasnya agar bisa dilakukan inspeksi oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), yakni badan internasional yang mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Dalam melihat fenomena politik keamanan ini,  pendekatan realisme menggambarkan bahwa tujuan suatu negara adalah survival (bertahan) yakni mencapai keamanan negara baik secara militer, ekonomi, dan politik. Dalam realisme, keadaan pencapaian keamanan negara akan berada pada kondisi kompetisi maupun kerjasama sehingga perlu ditentukan bagian mana yang lebih besar pengaruhnya pada kemampuan militer yakni untuk menangkal atau bertahan jika menangkal tidak cukup, serta keadaan anarki maupun ketidakamanan yang memunculkan dilema keamanan.[3] Maka dari itu, jika dipandang dari Iran, mengingat Iran tetap berupaya mengembangkan nuklirnya, maka sanksi maupun tekanan politik lain tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada keinginan mengembangkan nuklir untuk tujuan keamanan negaranya. Selanjutnya, dalam konteks strategis di wilayah Timur Tengah, Iran juga berada pada posisi ketidakamanan mengingat hubungan kedekatan negara-negara Timur Tengah seperti Israel dan negara Arab dengan AS dan penempatan tentara-tentara AS di wilayah tersebut yang membuat Iran perlu meningkatkan kekuatan militer sekaligus politiknya melalui kepemilikan nuklir.

Terkait dengan JCPOA, Pada perkembangannya ternyata AS secara sepihak melalui Presiden Trump mundur dari perjanjian JCPOA tahun 2018 dan ditambah dengan serangan pada Soleimani yang membuat Iran kehilangan salah satu pimpinan militernya yang memiliki posisi dan pengaruh penting bagi militer Iran. Tindakan AS ini berdampak pada semakin sulitnya pemulihan hubungan kedua negara melalui diplomasi atau negosiasi melihat ketidakkonsistenan dan tindakan “sembrono” AS atas Iran. Serangan pada Solemani pada tahun lalu dibalas Iran dengan serangan roket di pangkalan udara Irak tempat pasukan militer AS ditempatkan.

Selanjutnya, Rafael Mariano, Direktur International Atomic Energy Agency (IAEA), menyatakan bahwa Iran saat ini berencana mengembangkan uranium hingga 20% di fasilitas bawah tanah Fordo secepatnya. Rencana pengembangan uranium hingga 4.5% ini bertentangan dengan kesepakatan tahun 2015 (JCPOA) mengenai batas pengembangan uranium Iran yakni 3.67%. Peneliti menyatakan Iran saat ini memiliki kapabilitas untuk setidaknya mengembangkan dua senjata nuklir dengan daya dan kualitas rendah jika memilih untuk melakukannya.[4] Selain itu, Iran juga saat ini terus mengembangkan centrifuge yakni alat pemisah gas yang didesain untuk memperkayakan Uranium yakni I1-2M, IR-4, IR-6, IR-9 yang terus ditingkatkan kualitasnya.[5] Meskipun untuk saat ini pengembangan nuklir tersebut masih jauh dari kekuatan yang bisa dianggap sebagai kekuatan nuklir digunakan untuk senjata, namun IAEA menyatakan terdapat kemungkinan Iran melakukan tes kekuatan atau senjata nuklir menggunakan material yang sulit dideteksi.

Mengingat wilayah Timur Tengah menjadi salah satu wilayah rentan baik dari konflik sipil maupun tindakan terorisme oleh aktor negara maupun non negara, maka sebenarnya pengembangan nuklir di tempat yang tidak stabil tersebut semakin membahayakan kestabilan dan keamanan regional dan global terutama jika sampai disalahgunakan oleh kelompok pemberontak atau terorisme. Namun di satu sisi, pengembangan nuklir bagi Iran merupakan upaya pencapaian kepentingan keamanannya sekaligus kekuatan politik Iran bersama dengan negara AS, Barat dan Arab. Secara politik kawasan Iran juga memiliki ambisi untuk menjadi negara yang menghegemoni di Timur Tengah. Lebih jauh, Iran mendeklarasikan program nuklirnya tidak lagi memiliki batas operasional dan akan dikembangkan sesuai kebutuhan teknis Iran.

Kekuatan kepemilikan nuklir yang semakin besar ini akan membuat Iran menjadi negara yang lebih kuat posisi tawar menawarnya dalam politik dan perekonomian terutama di jalur suplai minyak Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, melalui dukungan kekuatan militer dari kelompok yang dicap teroris oleh AS dan Barat, kekuatan militer Iran mendapatkan kekuatan tambahan dari kelompok tersebut. Dengan kondisi ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah, posisi Iran bisa menjadi semakin besar pengaruhnya. Peningkatan kekuatan dan pengaruh Iran ini menjadi ancaman dan tantangan bagi kepentingan AS di wilayah Timur Tengah terutama untuk politik dan keamanan. Maka dari itu, demi mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah dan antara AS – Iran, maka AS memerlukan strategi dan pendekatan terutama melalui perjanjian baru dengan Iran. Selanjutnya, dampak dari ketidakpercayaan dan tindakan AS pada Iran di masa Trump akan meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi Joe Biden, Presiden AS saat ini yang menyatakan akan melakukan negosiasi ulang terkait JCPOA dengan Iran.

[1] BBC, 2020, “Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463

[2] NatashaTurak, 2020, CNBC, “‘The puppet master is dead’: Iranian Gen. Qasem Soleimani’s power, and why his death is such a big deal”, https://www.cnbc.com/2020/01/03/who-was-iranian-general-qasem-soleimani-and-why-his-killing-matters.html

[3]  Charles L. Glaser, 1994, “Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help”, International Security, Vol. 19, No.3, pp. 50-90, 60.

[4] Jon Gambre, 2021, AJC, “Iran plans 20% uranium enrichment ‘as soon as possible'”, https://www.google.com/amp/s/www.ajc.com

[5] Parisa Hafezi, 2019, Reuters, “Iran launches more advanced machines to speed up nuclear enrichment: official”, https://www.reuters.com/