Menu

Social and Culture

Peru Election

Pemilu Peru 2021: Menambah Permasalahan Domestik?

, , , , , , , , , 0

Peru baru saja melaksanakan pemilihan umum presiden antara dua pasangan kandidat yakni Keiko Fujimori dari sayap kanan dan Pedro Castillo dari sayap kiri. Pemilihan ini tetap dilaksanakan meski keadaan politik, sosial, dan ekonomi di Peru memburuk terutama dikarenakan isu korupsi dan lambatnya penanganan pandemi Covid-19 di Peru. Sejauh ini, hasil pemilu menunjukan Pedro Castillo meraih dukungan 50,2 persen yakni unggul 0.4 persen dari Fujimori, di mana dengan hasil suara total yang dihitung sudah sudah sebanyak 99,8 persen.[1] Perolehan ini menunjukkan kemungkinan besar Castillo akan memenangkan pemilu kali ini.

Fujimori menduga ada praktik kecurangan dan pencurian suara, namun tuduhan ini belum terbukti. Ditambah, banyak juga masyarakat Peru yang ragu bahwa kedua kandidat ini akan memberikan perubahan untuk Peru, bahkan para aktivis kemanusiaan dan akademisi menilai pesta demokrasi ini akan melemahkan implementasi nilai demokrasi itu sendiri.[2] Mengapa keraguan ini bisa terjadi?

 

Krisis Domestik Berkepanjangan di Peru

Kepercayaan dan dukungan publik pada pemerintah menjadi hal vital dalam berjalannya kepemimpinan dan kekuasaan elit politik, terutama di negara demokrasi. Kepercayaan bisa meningkat maupun menurun dipengaruhi berbagai faktor, baik dari elit dan masyarakat sendiri, karena berkaitan dengan pencapaian ekspektasi dari masyarakat yang sudah “mempercayakan” kepemimpinan pada sekelompok elit, yakni keadaan sosial, ekonomi, regulasi, dan lain-lain.[3] Partisipasi publik dalam pemilu dan demonstrasi menjadi salah satu bentuk komunikasi antara publik dan pemerintah sebagai satu kesatuan komunitas. Demonstrasi dan kritik ini juga tetap penting sebagai evaluasi serta dinamika politik domestik agar antara pemerintah dan publik bisa bersama-sama mendukung pencapaian kepentingan bersama. Namun di Peru, berbagai kondisi ini sangatlah rumit dan multidimensional terutama pada pelaksanaan pemilu dalam masa pandemi ini.

Secara politik, beberapa pemimpin Peru sebelumnya selalu berhubungan dengan tindak penyalahgunaan kekuasaan, di mana presiden yang lengser tahun 2018 yakni Pedro Kuczynski harus mundur karena dugaan pembelian suara, lalu digantikan oleh Martin Vizcarra. Namun Vizcarra juga harus dimakzulkan karena tuduhan penyuapan dan korupsi saat masih menjadi gubernur.[4] Vizcarra selanjutnya digantikan oleh Manuel Merino yang hanya bertahan lima hari setelah menjabat karena diprotes, sehingga menimbulkan konflik sipil disertai terjadinya kekerasan di Peru yang menewaskan dua warga sipil.[5] Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini seakan menjadi hal biasa dalam perpolitikan domestik Peru, terlebih semua peristiwa turunnya pemimpin Peru ini banyak ditekan oleh partai oposisi pimpinan Fujimori, menunjukkan adanya upaya perebutan kekuasaan yang melemahkan pemerintah.

Saat ini pun, perebutan kekuasaan antara Fujimiro dan Castillo sudah sangat rentan karena masyarakat sudah semakin terpecah, di mana kebanyakan pendukung Castillo berasal dari masyarakat berpendapatan rendah, sedangkan pendukung Fujimiro dari masyarakat berpendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, dari aspek sosial dan kesehatan terutama pada masa pandemi ini, kasus positif covid-19 di Peru mencapai hampir 2 juta dengan kematian 187 ribu orang yang membuat negara ini menjadi negara paling terdampak pandemi di Amerika Latin.[6] Kondisi ini membuat masyarakat banyak yang kekurangan tangki oksigen, tempat tidur, dan vaksin untuk membantu perawatan di masa pandemi Covid-19. Dampak tambahannya yakni lapangan kerja semakin menipis dan jumlah pengangguran di Peru mencapai kurang lebih dua juta orang serta hampir sepertiga masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.[7] Kegagalan pemerintah dan krisis kepemimpinan Peru dalam mengambil kebijakan membuat kondisi selama pandemi di luar kendali.

 

Kompetisi Pemilu dalam Politik Peru

Kompetisi dalam pemilu menjadi elemen yang mendukung persaingan sehat dan akuntabilitas para kandidat, namun hal ini akan berbeda kasusnya pada negara yang demokrasinya belum matang atau dewasa seperti Peru. Dengan kondisi Peru yang minim akuntabilitas, tinggi korupsi, dan melihat perbedaan suara yang tipis, kecilnya dominasi partai mayoritas melemahkan kekuasaan politik partai.[8] Kondisi ketidakstabilan ini membuat masyarakat Peru harus memilih kandidat terbaik dari yang “terburuk” demi kelangsungan politik negaranya. Baik Keiko Fujimori maupun Castillo masing-masing memiliki latar belakang yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat, di mana Fujimiro sendiri merupakan anak dari mantan presiden otoriter Peru yakni Alberto Fujimori yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM, ditambah Keiko juga sempat ditahan 16 bulan berkaitan dengan praperadilan korupsi. Fujimori bahkan sudah mencalonkan dirinya sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. 

Di sisi lain, Castillo merupakan seorang guru pedesaan yang baru turun ke politik karena memimpin gerakan guru dengan pandangan-pandangan terlalu ekstrem dalam perekonomian, termasuk berkaitan dengan ambisi membuat konstitusi atau referendum baru dan peningkatan pajak untuk industri tambang Peru yang banyak membuat pelaku bisnis dan kalangan atas khawatir.[9] Hal ini dikarenakan Castillo menginginkan penguatan peran negara dalam menguasai perusahaan tambang, sedangkan Fujimori yang lebih menekankan pada perdagangan bebas demi stabilitas ekonomi. Namun, kedua kandidat memiliki pandangan yang sama terkait isu penolakan aborsi dan pernikahan sesama jenis yang membuat aktivis kemanusiaan menilai kedua kandidat akan melanggar hak-hak kebebasan masyarakat.

Keiko yang sudah cukup lama dalam perpolitikan tentunya akan berkompetisi dengan Castillo yang baru masuk dunia politik. Namun, jika Keiko mengklaim adanya kemungkinan kecurangan, Castillo malah meminta pihak berwenang untuk “melindungi suara” karena masih sedang proses perhitungan dan publikasi. Ambisi Keiko dan rumor tidak berdasarnya sangat berisiko menambah kekacauan sosial dan politik masyarakat yang sudah terpecah. Melihat banyaknya keraguan dari masyarakat Peru terhadap kedua kandidat, pemimpin Peru perlu mengembalikan kepercayaan dan dukungan sipil untuk mencapai kestabilan domestiknya. Masyarakat memerlukan pemimpin yang memberikan kepastian dan pencapaian kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan terutama dalam masa kritis, pandemi saat ini.

[1] Reuters, (2021), Peru’s socialists lead tight election as battle brews over result, NBC News, https://www.nbcnews.com/news/latino/perus-socialists-lead-tight-election-battle-brews-result-rcna1155

 

[2] Philip Reeves, (2021), NPR, https://www.npr.org/2021/06/06/1003713891/peru-heads-to-a-presidential-election-with-two-controversial-candidates

[3] Saki Kumagai dan Federica Iorio, (n.d.), Building Trust in Government through Citizen Engagement, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33346/Building-Trust-in-Government-through-Citizen-Engagement.pdf?sequence=5

[4] BBC, (2020), Peruvian Congress votes to impeach President Martín Vizcarra, BBC,  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54872826

[5] Jordi Canas, (2020),  Subject: EU election observation mission in Peru for the April 2021 presidential elections, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006576_EN.html

[6] Woldometers, (2021), Peru, Woldometer, https://www.worldometers.info/coronavirus//country/peru/

[7] Al Jazeera, Op.cit., Peru, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/peru/

[8] Marco Aquino dan Marcelo Roachabrun, (2021), Reuters, https://www.reuters.com/world/americas/peru-awakes-uncertain-future-with-polarized-vote-knife-edge-2021-06-07/

[9] Philip Reeves, (2021), Voters In Peru Wait For Results Of The Country’s Presidential Election, WKMS, https://www.wkms.org/post/voters-peru-wait-results-countrys-presidential-election#stream/0

Sejarah Baru Bagi Aktivis Lingkungan: Shell Terbukti Menyumbang Kerusakan Iklim

, , , , , , , , 0

Pada 26 Mei 2021, Greenpeace berhasil memenangkan kasus atas emisi CO2 dari perusahaan minyak Royal Dutch Shell. Kasus ini sendiri dibawa oleh aktivis dari  Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie), 17.000 penggugat, dan 6 organisasi lainnya yang memaksa perusahaan Shell untuk mengurangi emisinya sebesar 45% dalam 10 tahun ke depan. Roger Cox, pengacara Milieudefensie mengatakan bahwa “Ini adalah titik balik dalam sejarah. Kasus ini unik karena pertama kalinya hakim memutuskan perusahaan besar pencemar lingkungan untuk mematuhi Perjanjian Iklim Paris. Keputusan ini mungkin juga memiliki konsekuensi besar bagi pencemar besar lainnya.”[1]

Perusahaan Shell sendiri adalah salah satu dari 10 perusahaan yang paling mencemari iklim di dunia.[2] “Putusan ini merupakan sinyal yang jelas bagi industri bahan bakar fosil. Batubara, minyak dan gas harus tetap di dalam tanah. Orang-orang di seluruh dunia menuntut keadilan iklim. Hari ini pengadilan menegaskan bahwa industri bahan bakar fosil tidak dapat melanjutkan pencemaran iklim mereka. Kami dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional di seluruh dunia atas krisis iklim.”[3] Perselisihan antara Greenpeace dan Shell telah terjadi sejak awal 1990, dimana Shell memutuskan untuk membuang instalasi Brent Spar (Sebuah platform penyimpan minyak di ladang minyak Brent yang dioperasikan oleh Shell Inggris) dengan minyak yang berada di dalamnya ke Laut Atlantik yang diizinkan oleh Pemerintah Inggris pada saat itu. Hal ini menyebabkan pemboikotan produk Shell di Eropa, dimana beberapa stasiun Shell di Jerman melaporkan penurunan penjualan sebesar 50 persen.[4]

Tekanan dari organisasi dan gerakan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan bagi Shell yang akhirnya Brent Spar dibongkar di daratan untuk dijadikan fondasi pelabuhan kapal feri. Bahkan dengan banyaknya komunitas yang memprotes Shell berbulan-bulan setelah Brent Spar, citra perusahaan Shell di mata publik sangat buruk. Shell menjadi subjek kemarahan banyak organanisasi dan publik.[5]

Hingga pada tahun 2012, Greenpeace memulai kampanyenya untuk menghentikan pengeboran minyak Shell di Laut Chukchi guna menyelamatkan Arktik, karena bagi Greenpeace,  Shell masih menjadi salah satu perusahaan yang sangat mengancam lingkungan. Hal ini berlangsung hingga tahun 2015 ketika Shell memutuskan akan melakukan pengeboran di laut yang sama, kampanye “Hentikan Shell” pun dilanjutkan dengan enam aktivis yang menaiki kapal bor secara ilegal dan Shell melayangkan gugatan kepada Greenpeace yang menyatakan klaim untuk ganti rugi di Distrik Alaska.[6] Tiga tahun kemudian, organisasi Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie) mengirimkan surat pada Direktur Utama Royal Dutch Shell Inc. yang menyatakan bahwa Shell telah menjadi salah satu penyumbang kerusakan iklim setidaknya sejak 1986 dimana Shell sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap ambisi untuk mencapai “dunia bersih nol emisi pada tahun 2050” dan merusak ambisi Perjanjian Paris.

Pada Mei 2018, sebanyak 10.000 orang di Belanda menggugat Shell walaupun tidak dihiraukan tuntutannya oleh perusahaan minyak Inggris-Belanda tersebut. Akhirnya, pada 12 Februari 2019, 6 organisasi yaitu Action Aid, Both Ends, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief, Waddenvereniging dan Greenpeace telah bergabung dalam persidangan untuk menuntut Shell ditambah 17.000 penggugat telah bergabung untuk melakukan tuntutan untuk Shell agar ramah lingkungan sesuai dengan Perjanjian Paris.[7] Pengadilan di Den Haag kemudian memanggil Shell pada April 2019 dan delapan bulan setelahnya persidangan digelar. Dikabarkan bahwa putusan dari gugatan oleh lebih dari 17.000 orang ini diharapkan akan keluar pada bulan Mei 2021.

Pada 26 Mei 2021, akhirnya Pengadilan Belanda memutuskan bahwa Shell bertanggung jawab atas kerusakan iklim. Putusan ini menjadi sejarah dimana perusahaan besar diputuskan untuk bertanggung jawab atas kontribusi dari bisnis bahan bakar fosilnya dan diperintahkan untuk mengurangi emisi karbon di seluruh rantai pasokannya. Ini adalah pertama kalinya sebuah perusahaan bahan bakar fosil besar dimintai pertanggungjawaban atas kontribusinya terhadap perubahan iklim dan diperintahkan untuk mengurangi emisi karbonnya di seluruh rantai pasokannya.[8] Putusan ini berarti Shell harus secara radikal mengubah arah dan mengurangi emisi CO2 sebesar 45% pada tahun 2030, sejalan dengan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat.

Isu lingkungan sendiri telah menjadi perhatian banyak masyarakat. Secara global, perkembangan teori yang berkaitan dengan isu lingkungan telah berkembang semenjak 1972 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas bahwa isu lingkungan merupakan masalah besar. Isu lingkungan ini bukan lagi menjadi masalah tiap individu, namun menjadi sebuah tragedy of the commons atau situasi dimana sumber daya lingkungan bersama digunakan secara berlebihan, dan menimbulkan risiko bagi semua orang. Dari hal ini, muncul banyak lembaga sosial masyarakat (LSM atau organisasi non-pemerintah) yang peduli dan bergerak dan peduli lingkungan dan salah satu yang terbesar adalah Greenpeace.

LSM umumnya hadir sendiri untuk menyelesaikan masalah bersama yang terkadang banyak negara tidak mampu menyelesaikannya, dan Greenpeace hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan manusia lewat usahanya menjaga lingkungan. Aktifitas dari Greenpeace sendiri erat kaitannya dengan memprotes perusahaan nasional dan multinasional yang tidak ramah lingkungan, Shell menjadi salah satu perusahaan bahan bakar minyak dari fosil yang dinilai oleh Greenpeace sangat tidak ramah lingkungan. Sebelum akhirnya Pengadilan Belanda memutuskan bahwa Shell memiliki peran terhadap kerusakan lingkungan, belum ada perusahaan besar yang berhasil diminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang dihasilkan oleh mereka.

Gugatan dari Greenpeace dan aktor lainnya terhadap Shell merupakan sebuah tekanan lingkungan luar bagi sebuah aktor untuk menentukan arah kebijakannya. Walaupun tidak terlalu efektif, tapi apa yang telah dilakukan oleh Greenpeace ini dapat mempengaruhi bagaimana persepsi publik terhadap Shell yang secara tidak langsung menurunkan keuntungan mereka akibat tindakan boikot produk secara masal. Tentu pengaruh secara tidak langsung ini merupakan permasalahan yang sering ditemukan para pegiat LSM, bahwa masalah efektivitas berkaitan erat dengan legitimasi tindakan LSM. Untuk itu, gugatan bagi negara maupun aktor lainnya sering dilayangkan oleh LSM yang akhirnya setelah perseteruan panjang antara Greenpeace dan Shell, putusan pengadilan merupakan kemenangan bersejarah bagi iklim dan semua orang menghadapi konsekuensi dari krisis iklim yang membuktikan bahwa LSM maupun aktor lain dapat menggerakkan perusahaan multinasional untuk patuh terhadap pelestarian lingkungan yang dampaknya sangat besar.

[1] “Historic victory: judge forces Shell to drastically reduce CO2 emissions”, Milieudefensie, 26 Mei 2021, https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions

[2] Greenpeace International, “Historic verdict in climate case against Shell”, Greenpeace, 26 Mei 2021, https://www.Greenpeace.org/international/press-release/47934/historic-verdict-in-climate-case-against-shell/

[3] Ibid.

[4] Greenpeace International, “1995- Shell reverses decision to dump the Brent Spar”, Greenpeace, 1995, https://wayback.archiveit.org/9650/20200402124531/http://p3raw.Greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/Brent-Spar/

[5] EC Newdesk, “Brent Spar: Battle that launched modern activism”, Reuters Events, 5 Mei 2010,  https://www.reutersevents.com/sustainability/business-strategy/brent-spar-battle-launched-modern-activism#

[6] “Shell Offshore Inc. v. Greenpeace Inc.”, United States Court of Appeals For the Ninth Circuit, 18 Agustus 2015, http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2016/20160304_docket-15-35392_opinion.pdf

[7] “Timeline climate case Shell”, Milieudefensie, https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell/timeline

[8] Op. Cit., Greenpeace International, “Historic verdict in climate case against Shell”

Konflik Israel-Palestina Kembali Meletus, Terparah Semenjak Tahun 2014

, , , , , , , , , , 0

Pada awal Mei 2021, konflik antara Palestina dan Israel kembali meletus. Bentrok antara keduanya bermula umat Islam memadati kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menyambut malam Lailatul Qadar di akhir Ramadhan. Bentrokan ini diawali ketegangan sekitar satu bulan lalu ketika otoritas Israel membatasi beberapa kegiatan pertemuan masyarakat Palestina di awal bulan suci Ramadhan. Walaupun sempat mereda, namun ketegangan diantara keduanya kembali karena rencana pengusiran puluhan warga Palestina dari lingkungan Yerusalem Timur. Bentrok diantara keduanya semakin memanas hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringatan bahwa bentrok diantara keduanya dapat meningkat menjadi perang dengan skala penuh.

 

Sejarah konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel sendiri sebenarnya muncul ketika Inggris diberikan mandat untuk mendirikan tempat berlindung bagi Kaum Yahudi di Wilayah Palestina usai Perang Dunia I, karena wilayah tersebut merupakan tanah leluhur dari Kaum Yahudi. Kaum Muslim yang berada di wilayah tersebut pun menentangnya dan menuntut bahwa wilayah tersebut adalah miliknya. Semenjak munculnya konflik antara kedua pihak, justru semakin banyak Kaum Yahudi yang bermigrasi ke daerah tersebut karena peristiwa holocaust dan juga adanya Perang Dunia II. Untuk menengahi perebutan wilayah ini, pada tahun 1947 PBB mengeluarkan rekomendasi United Nations Partition Plan for Palestine yang kemudian diadopsi menjadi Resolusi 181 (II) yang merekomendasikan pembagian wilayah untuk berdirinya Palestina dan sebuah negara Yahudi secara berdampingan. Namun saran PBB ini tidak diindahkan oleh Palestina.

Hingga pada 1948, Kaum Yahudi mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang menyebabkan perang antara Israel dan juga negara-negara arab seperti Lebanon, Iraq, Jordania, Sudan, dan juga Palestina. Jika bagi Israel momen tersebut adalah suatu awal kemerdekaan, bagi masyarakat Palestina kejadian ini sering disebut Nakba atau penghapusan etnis sebab banyaknya korban jiwa, dimana dalam semalam Palestina diambil alih oleh Israel. Berdirinya Israel di tanah konflik tersebut ternyata diikuti dengan pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, selama satu tahun hingga 1949, lebih dari 700.000 orang Palestina telah dijadikan pengungsi dan lebih dari 13.000 telah dibunuh oleh militer Israel.

 

Konflik Terbesar Semenjak Tahun 2014

Semenjak perang Gaza tahun 2014, dengan korban sebanyak 2.100 warga Palestina tewas di Jalur Gaza, bersama dengan 66 tentara Israel dan tujuh warga sipil di Israel., bentrok yang terjadi sejak 7 Mei 2021 merupakan bentrok besar terbaru yang terjadi. Dalam kurun waktu satu minggu dengan total jumlah 200 korban jiwa, termasuk 59 anak-anak dan 35 wanita, dengan 1.305 terluka, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Beberapa waktu sebelum pecahnya bentrok di Masjid Al-Aqsa, telah terjadi ketegangan antara Palestina dan Israel, hal ini dikarenakan keputusan polisi Israel membarikade area tempat duduk di luar Gerbang Damaskus pada awal Ramadhan memicu ketegangan awal. Di tambah masalah perebutan wilayah yang diklaim sebagai wilayah historis bagi Palestina dan Israel yaitu Syeikh Jarrah menjadi inti konflik terbaru ketika penduduk Palestina mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dan pemukim Yahudi berusaha mengusirnya. Protes terhadap pengusiran warga Palestina ini telah berlangsung satu minggu sebelum meletusnya bentrok di Masjid Al-Aqsa.

Hingga pada malam 7 Mei 2021, bentrok antara kedua belah pihak pecah. Usai shalat Jum’at, masyarakat Palestina melempari polisi Israel dengan batu. Pada malam itu sendiri, terdapat sekitar 205 masyarakat Palestina dan 17 polisi Israel terluka karena pihak Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut untuk menghalau demostran. Awalnya, pada 10 Mei 2021 masyarakat Israel akan memperingati Hari Yerusalem dengan membuat parade yang melewati kawasan Muslim, padahal selama Bulan Ramadhan kegiatan umat muslim dibatasi oleh otoritas Israel. Kaum nasionalis Israel diberi akses ke Kuil Gunung (Temple Mount) yang satu kompleks dengan Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Namun pada Senin pagi otoritas Israel membatalkan izin akses karena meletusnya bentrok meski pawai Kota Tua akan terus berlanjut.

Selain bentrok di kawasan Syeikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa, Kelompok Hamas memberikan peringatan kepada Israel untuk menarik polisi dan militer dari dua kawasan meletusnya bentrok dengan cara meluncurkan roket ke area Yerusalem, Israel kemudian membalas serangan itu pada hari yang sama. Dilaporkan oleh Israel Defense Force (IDF), semenjak 10 Mei 2021, Hamas telah menembakkan lebih dari 1.000 rudal di Gaza.

Studi: 1 dari 3 Pasien Sembuh Covid-19 Mengalami Gangguan Mental

, , , , , 0

Studi: 1 dari 3 Pasien Sembuh Covid-19 Mengalami Gangguan Mental

Hasil penelitian di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa sekitar sepertiga pasien sembuh Covid-19 mengalami gangguan kesehatan mental jangka panjang atau gejala gangguan syaraf.  Lalu, bagaimana hal ini terjadi?

Pasien Covid dan Kesehatan Mental

Lancet Psychiatry melakukan studi mengenai indikasi dan risiko diagnosis psikis dan saraf dari pasien sembuh Covid-19 setelah enam bulan, di mana dari sekitar 236,379 pasien, sebanyak 34 persen pasien sembuh Covid-19 terdeteksi gangguan enam bulan pasca infeksi. Gangguan kesehatan mental yang umum ditemukan sangat bervariasi, di mana sebanyak 17 persen pasien mengalami gangguan kecemasan, 14 persen mengalami depresi, dan 5 persen menderita insomnia, serta gangguan lainnya. Sedangkan dari gangguan saraf yakni stroke, pendarahan otak, dan demensia.

Persentase ini meningkat secara bertahap tergantung tingkat keparahan pasien Covid-19, dimana pasien yang sempat dirawat di RS, terutama di ruang unit intensif, memiliki rentan persentase yang lebih tinggi. Ilmuwan belum bisa menemukan secara pasti keterkaitan antara virus dengan kondisi kejiwaan seseorang seperti kecemasan dan depresi, baik dari kondisi biologis maupun fisik, namun diagnosis inilah yang paling umum ditemukan dibandingkan flu atau gangguan infeksi pernafasan lainnya.

Meskipun begitu, bukan serta merta Covid-19 akan berdampak langsung pada penyakit mental dan saraf dikarenakan dalam penelitian ini belum mencakup berbagai faktor internal dan eksternal pasien seperti kondisi ekonomi dan sosial, usia, kebiasaan, dan riwayat kesehatan lainnya. Berbagai faktor kompleks ini juga banyak berpengaruh pada penyakit psikis pasien Covid-19 dalam jangka panjang.

Kesehatan Mental termasuk Isu Nasional
Dikaitkan dengan keadaan di Indonesia, perlu diingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, di mana diagnosis positif Covid-19 dengan karantina yang lama dirawat di RS menjadi salah satu pendorong gejala mental dan syaraf ini terjadi. Stres berkepanjangan ditambah dengan banyaknya stigma negatif masyarakat pada pasien yang pernah terpapar, banyaknya pasien yang meninggal, terhambatnya kegiatan sosial dan ekonomi  memberikan tekanan mental tambahan bagi masyarakat yang sembuh Covid-19. Berbagai tekanan ini mendorong ketakutan dan kekhawatiran yang menyebabkan depresi dan permasalahan kesehatan jiwa dan saraf pada pasien sembuh Covid-19. Dengan kondisi sosial dan penanganan yang kurang tepat, proses penyembuhan atau pasca penyembuhan menjadi semakin melambat sehingga produktivitas juga menurun dan berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) melakukan survei terkait kesehatan mental masyarakat selama pandemi, dimana koresponden berasal dari berbagai wilayah terutama Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mendominasi dengan total hampir 50%, ditambah dengan data dari wilayah lain. Swaperiksa pada 4010 responden menunjukkan sebanyak 64,8% mengalami masalah psikologis, di mana 71% dialami wanita dan 29% dialami pria.

Selanjutnya berdasarkan usia, rentan usia dari 17-29 dan lansia lebih dari 60 tahun lebih banyak terdampak dengan kondisi psikologis umum seperti cemas dan depresi ditemukan, dengan gejala utama yakni kekhawatiran serta gangguan tidur  berlebihan. Meskipun koresponden kebanyakan bukan dari pasien sembuh Covid-19, namun hasil ini menjadi gambaran kesehatan mental masyarakat pada masa pandemi, yang kemungkinan akan lebih berisiko tinggi pada pasien yang pernah terpapar Covid-19.

Maka dari itu, riset lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi gejala dan diagnosis terutama untuk pasien sembuh Covid perlu untuk melihat metode pencegahan dan perawatan yang diperlukan kedepannya demi stabilitas kondisi sosial, kesehatan, dan keamanan manusia di Indonesia. Dalam membantu meredam kepanikan massa yang berlebihan, baik praktisi dan akademisi kesehatan, dibantu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menghadapi isu kesehatan mental terutama dari pasien sembuh Covid-19 di masa pandemi ini.


Sumber:

Freund, Alexander. Banyak Mantan Pasien Covid-19 Derita Efek Masalah Psikis. DW. https://www.dw.com/id/covid-19-picu-efek-jangka-panjang-masalah-psikis/a-55575335. 2020.

Kelland, Kate. A Third of COVID Survivors Suffer Neurological or Mental Disorders: Study. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brain-idUSKBN2BT2ZI. 2021.

PDSKJI, 5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, PSDKJI, http://pdskji.org/home, 2020

Taquet, Maxime. dkk., 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. The Lancet Psychiatry. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext. 2021.

 

 

Drama Keluarga Kerajaan Yordania: Pangeran Hamzah Putuskan akan Setia pada Raja Abdullah II?

, , , , 0

Yordania mengalami ketegangan belakangan ini karena terjadi penangkapan pada puluhan orang termasuk anggota senior kerajaan yakni Hasan bin Said atas tuduhan “persekongkolan jahat” dengan pihak asing dalam melawan kerajaan.[1] Meski bukan rahasia umum adanya konflik kerajaan Yordania, namun ini merupakan kali pertama perseteruan internal tersebut terkuak pada publik domestik dan internasional. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?

Internal Kerajaan Yordania dan Perebutan Tahta
Perlu diketahui, Yordania berada di wilayah strategis Timur Tengah dengan bentuk monarki semi-konstitusional yang kepala pemerintahannya saat ini yakni Perdana Menteri Bisher Al-Khasawneh dan kepala negara saat ini yakni Raja Abdullah II. Hamzah, keponakan tiri Raja Abdullah II,  merupakan anak sulung Raja Hussein dan Ratu Noor yang dahulu menjadi calon terkuat dan terfavorit di mata para kepala suku setempat untuk menjadi pengganti raja Hussein yang sudah meninggal. Namun, Hamzah pada masa itu dinilai masih sangat muda sehingga anak tertua Raja Abdullah II yakni Hussein bin Abdullah diangkat menggantikan Mantan Putra Mahkota Hamzah bin Hussein yang sudah menjabat sejak tahun 1999-2004 tersebut.

Harapan Noor agar anaknya menjadi raja seketika musnah, namun Hamzah sendiri tidak secara terbuka menentang keputusan tersebut dan lebih berupaya “membentuk” figur yang mendukung kondisi kestabilan sosial dan ekonomi di Yordania. Noor menyatakan pandangannya melalui media sosial dan berharap kebenaran serta keadilan dapat ditegakkan, namun direspons dengan serangan dan cacian dari anggota kerajaan lain yang menilai Noor hanya menginginkan kekuasaan.[2] Perpecahan internal kerajaan Yordania ini semakin terlihat di publik.

Hamzah bin Hussein sebagai oportunis?
Perseteruan dimulai saat Hamzah dalam sebuah video di BBC menyatakan Ia menjadi tahanan rumah sehingga diminta untuk tidak menghubungi siapapun termasuk rekannya, kecuali keluarga kerajaan.[3] Penangkapan ini dilakukan pada masa tingginya kritik termasuk dari Hamzah yang menilai kerajaan Yordania melakukan banyak korupsi dan pembuatan kebijakan pemerintahan yang buruk selama puluhan tahun. Namun, pihak Kerajaan Yordania menilai bahwa Pangeran Hamzah yang sudah dipantau selama beberapa waktu tersebut berupaya menghancurkan keamanan dan stabilitas di Yordania dengan mengumpulkan koalisi dengan kepala suku. 

Mengapa Hamzah melakukan semua tindakan tersebut sekarang? Konsep politik oportunistik menyatakan terdapat berbagai situasi yang digunakan dalam menggalang dukungan, kekuatan, dan pengaruh politik dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, termasuk membangun aliansi bersama beverapa pihak untuk kepentingan elit politik tanpa benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.[4] Keadaan domestik Yordania sendiri sedang tidak stabil terutama secara ekonomi dan sosial dikarenakan masa pandemi membuat Yordania defisit hingga 5,7% tahun ini dan diekspektasi semakin menurun hingga 3,7% pada tahun 2022. Keadaan krisis ini diperburuk dengan banyaknya pengungsi Suriah, sehingga dikhawatirkan tingkat pengangguran negara semakin tinggi di mana tahun 2020 lalu saja sudah mencapai 14,6%.[5] Dengan ketidakstabilan yang berkepanjangan tersebut terutama dari sisi perekonomian mempengaruhi aspek lain terutama sosial dan politik, sehingga momen ini digunakan Hamzah memperluas kekuatan politiknya dengan membangun aliansi dengan kepala suku yang mendukungnya, mengingat dulu Hamzah memang populer dikalangan kepala suku. Kondisi ketidakstabilan ini cukup berbahaya untuk keberlangsungan Yordania karena bisa memunculkan ketidakpuasan masyarakat untuk menekan pemerintah.

Stabilitas Yordania dan dukungan asing
Ayman Safadi, Wakil Perdana Menteri Yordania, menyatakan Hamzah ahli dalam memutarbalikkan fakta dan berupaya menggalang dukungan dari para tetua suku. Pemerintah Yordania menyatakan sudah melakukan mediasi dengan Hamzah yang membuat Hamzah sepakat akan tetap setia dan mendukung Raja Abdullah II.[6] Meskipun perseteruan ini sudah diselesaikan secara personal dan internal, namun ancaman domestik seperti ini masih sangat berisiko terjadi kembali terutama jika pemerintah Yordania tidak mampu menjamin kestabilan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan dasar ini yang selanjutnya akan memperkuat dukungan yang mempertahankan kekuasaan pemerintah Yordania. Skenario terburuknya adalah Hamzah bersama dengan kekuatan politiknya akan menggunakan kondisi ketidakstabilan tersebut untuk semakin menurunkan dukungan masyarakat pada Raja Abdullah II, yang sejauh ini bentuk monarki masih diakui oleh masyarakat Yordania.

Melihat wilayah dan posisi geografis Yordania yang berada disekitar negara berkonflik dan rentan di Timur Tengah, banyak negara memandang pentingnya stabilitas di negara ini agar tetap bisa menjadi wilayah “netral” zona konflik di regional tersebut. Ketegangan Yordania ini juga menarik perhatian para pemimpin asing seperti negara-negara Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah sah Yordania dan mendukung keamanan nasional dan perekonomian Yordania demi kesejahteraan masyarakatnya.

[1] Yasmine Salam, How Jordan’s royal drama could threaten Middle East stability, as U.S. offers support, NBC News, https://www.nbcnews.com/news/world/how-jordan-s-royal-drama-could-threaten-middle-east-stability-n1263016, 2021.

[2] BBC, Yordania: Siapa Pangeran Hamzah bin Hussein, mantan putra mahkota yang dituduh berusaha ‘mengacaukan’ negara?, BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56635718, 2021.

[3] Anisatul Umah, Pangeran Yordania Jadi “Tahanan Rumah”, Kenapa?, CNBC, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210404105728-4-235101/pangeran-yordania-jadi-tahanan-rumah-kenapa, 2021.

[4] Claudia Roth Pierpont, The Florentine The man who taught rulers how to rule, The News Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2008/09/15/the-florentine, 2008.

[5] Nordea, Country profile Jordan, Nordea, https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/jordan/political-context, 2021.

[6] BBC, Jordan’s Prince Hamzah pledges allegiance to king after mediation, BBC, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56644578, 2021

Penembakan di Atlanta: Isu Rasial dan Hukum Kepemilikan Senjata di AS

, , , , , , , , 0

Beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap beberapa orang di Atlanta yang menewaskan 8 orang, di mana 6 korbannya merupakan wanita keturunan Asia-Amerika.[1] Penembakan ini diduga berkaitan dengan pandangan negatif pada orang Asia yang meningkat selama beberapa tahun ke belakang terutama pandemi selama Covid-19. Lalu, bagaimana kaitan antara pandemi Covid-19 dan peningkatan sentimen anti Asia di Amerika Serikat (AS)?

Kekerasan pada kelompok minoritas bukan “isu baru”

Secara jumlahnya, total imigran di AS mengalami penurunan di tahun 2020 dengan kurang lebih 85,7 juta imigran dengan total 26% dari populasi AS.[2] Namun, jumlah ini kemungkinan meningkat mengingat Biden-Harris mendukung isu hak asasi dan sosial di AS. Banyaknya jumlah imigran dari berbagai wilayah ini membuat kondisi sosial di AS menjadi lebih beragam. Sentimen dan rasisme berbentuk kekerasan, baik secara verbal dan nonverbal pada berbagai komunitas di AS terutama Asia-Amerika sudah ada dan berkembang bahkan sejak pertengahan abad ke-19. Lalu, mengapa meningkat akhir-akhir ini?

Belakangan, perhatian terhadap isu rasisme di AS meningkat, baik dalam jumlah dan kefatalannya. Stop Asian American and Pacific Islander (AAPI) Hate Project, komunitas menolak rasisme, mengestimasi kurang lebih terdapat 3.800 insiden kekerasan verbal dan fisik pada komunitas Asia-Amerika sejak Maret 2020.[3] Kelompok terutama Asia-Amerika mendapat kekerasan di jalanan, diskriminasi, dan dipukuli, sehingga orang-orang yang berada di kelompok ini mengalami fase-fase kekhawatiran yang berisiko mencapai krisis sosial pada dirinya dan komunitasnya di AS.

Domestik AS dan pandangan pada kelompok Asia-Amerika
Mengingat sentimen pada kelompok-kelompok ini sudah ada, yang membedakan adalah perubahan pandangan terhadap isu imigran yang dipengaruhi banyak faktor seperti media, kebijakan politik, retorika partai politik, dan kejadian atau peristiwa.[4] Pandangan ini yang selanjutnya berpengaruh pada tindakan masyarakat AS pada kelompok Asia-Amerika di AS.

Secara sosial politik, pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun ke belakang, disebut oleh Trump sebagai “China-virus” yang cenderung rasial.[5] Dampak Covid-19 yang sangat besar pada perekonomian dan kesehatan, ditambah ratusan ribu masyarakat AS yang meninggal karena Covid membuat kondisi sosial di AS berubah drastis.

Kedua yakni adanya peningkatan tensi hubungan politik antara AS dan China yang membuat baik masyarakat dan elit politik memandang pentingnya langkah tegas pada China demi menghalau pengaruh ekonomi, politik, dan militernya secara global.

Pandangan ini ditunjukkan dalam survei dari Pew Research Center yang menunjukkan bahwa sebanyak 9 dari 10 orang dewasa yakni 89% melihat China sebagai kompetitor dan musuh, dibandingkan rekan.[6] Pandangan ini membuat banyak masyarakat mendukung perlunya pendekatan yang lebih tegas pada China terutama dari isu hak asasi manusia, sebagai isu pertama yang paling dikhawatirkan masyarakat, isu ekonomi yang menjadi isu kedua paling dikhawatirkan (job loss), dan berbagai isu lain. Berbagai kondisi ini membuat adanya peningkatan opini negatif terhadap China sebanyak 20% sejak 2016[7] sehingga banyak masyarakat menilai perlunya pembatasan pelajar asing terutama dari China di AS.

Pandangan negatif ini juga dicerminkan dari pencarian di laman Google terkait “Virus China” atau “Virus Wuhan” yang cenderung lebih tinggi serta berkaitan dengan isu rasisme dan menyalahkan China.[8] Maka dari itu, dapat dilihat bahwa pandangan terkait anti-Asian ini memang sudah ada dari dulu, namun dikarenakan momentum yang terjadi di mana Covid-19 berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat, maka pandangan ini berubah menjadi tindakan yang akhirnya membuat peningkatan diskriminasi secara verbal dan nonverbal serta penembakan terjadi.

Pembaharuan hukum penggunaan senjata di AS?
Penembakan di Atlanta mendorong ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes kekerasan Anti-Asia.[9] Gelombang protes ini mengkhawatirkan adanya ketakutan terhadap kelompok lain, terutama kalangan Afrika-Amerika di wilayah ini karena sentimen anti Asia yang semakin meningkat karena Covid-19. Ketakutan sosial ini memunculkan kondisi kekhawatiran dan semakin ketatnya kebijakan untuk para imigran.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya pada 26 Januari menandatangani sebuah perintah eksekutif terkait xenophobia (ketakutan pada orang asing), intoleransi, dan kebencian rasial.[10] Meskipun pelaku menyangkal tindakannya bermotifkan rasial, namun dampaknya sangat besar pada komunitas Asia-Amerika dan juga komunitas lain di AS.

Selain isu sosial, Biden juga mendorong Kongres untuk membicarakan kembali hukum terkait kepemilikan senjata untuk mengurangi kekerasan massal di AS, termasuk pelarangan senjata yang memiliki “assault type weapons” seperti senapan semi otomatis dan pistol.  Pengaturan ini semakin penting karena kurang lebih seminggu setelah insiden di Atlanta, hari Senin (22/03) lalu terjadi penembakan massal di Colorado yang menewaskan sepuluh orang. Dua kejadian ini semakin  menekan Biden untuk sesegera mungkin mengatur kepemilikan senjata, sesuai dengan janji kampanye kepresidennya.

Hingga saat ini, AS menjadi negara kepemilikan tertinggi sipil atas senjata, di mana tingkat fatalitas senjatanya juga secara konstan lebih tinggi dari negara maju lainnya, dengan total lebih dari 43,000 kematian karena senjata sejak tahun lalu.[11] Disatu sisi, penggunaan senjata ini didukung oleh mayoritas masyarakat AS, namun juga mereka menginginkan adanya aturan tambahan terkait tingkat menengah dan tinggi terkait batasan penggunaan, dan pengontrolan latar belakang pengguna untuk kebutuhan pengaturan kepemilikan senjata.[12]

Penembakan di Atlanta dan Colorado, serta penembakan lain yang sudah terjadi di AS, menunjukkan diperlukannya hukum yang ketat terkait senjata, baik penggunaan dan kepemilikan senjata untuk tahap pencegahan dan pemulihan keadaan yang tepat. Selain itu, dengan keragaman yang ada di AS, mengingat baik kelompok Asia-Amerika dan kelompok lainnya serta komunitas “asli” AS berada di satu wilayah yang sama, perlu menyadari adanya ketergantungan satu sama lain. Hal ini mengingat kelompok-kelompok ini membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di AS yang membuat penerimaan dan adaptasi kondisi sosial yang berubah terutama di masa pandemi ini menjadi penting.

[1] AFP, 2021, Atlanta shootings expose fear in Asian-American community, Arab News, https://www.arabnews.com/node/1827981/world

[2] Jeanne Batalova, dkk., 2021, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, Migration Policy https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020

[3] Michigan News, 2021, Violence against Asian Americans on the rise, but racism isn’t new, University of Michigan,  https://news.umich.edu/violence-against-asian-americans-on-the-rise-but-racism-isnt-new/

[4] Helen Dempster, dkk., 2020, Public attitudes towards immigration and immigrants, Working Paper, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/202009_odi_public_attitudes_towards_immigration_wp_final_0.pdf

[5] Cyril Julien, 2021, The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/19/atlanta-shootings-expose-fears-of-asian-american-community.html?src=mostviewed&pg=/

[6] Laura Silver, dkk., 2021, Most Americans Support Tough Stance Toward China on Human Rights, Economic Issues, Pew Research, https://www.pewresearch.org/global/2021/03/04/most-americans-support-tough-stance-toward-china-on-human-rights-economic-issues/

[7] Abhijnan Rej, 2021, Americans Deeply Unhappy with China, New Survey Shows, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/03/americans-deeply-unhappy-with-china-new-survey-shows/

[8] Thu T. Nguyen, 2020, Exploring U.S. Shifts in Anti-Asian Sentiment with the Emergence of COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, www.mdpi.com/journal/ijerph

[9] AFP, Op.cit.

[10] Greg Bluestein, 2021, Biden, Harris to meet with Asian-American leaders in Atlanta during Friday’s visit, The Atlanta Journal-Constitution,  https://www.ajc.com/politics/politics-blog/biden-harris-to-meet-with-asian-american-leaders-in-atlanta-during-fridays-visit/XM7WWSL2SNEPPASFS64FWCRPII/

[11] Trevor Hunnicutt dan Susan Cornwell, 2021, Biden considers executive actions on guns, calls on Congress to pass weapons ban, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-guns/biden-considers-executive-actions-on-guns-calls-on-congress-to-pass-weapons-ban-idUSKBN2BF2DK

[12] Ibid.,

Pasca Brexit: Lika-Liku Hubungan Inggris dan Uni Eropa

, , , , , , 0

Meski sudah resmi keluar dari Uni Eropa (UE), namun hubungan antara UE dan Inggris terus memanas. Komisi Eropa, sebagai badan eksekutif UE melayangkan pemberitahuan formal pada Inggris hari Senin lalu terkait pelanggaran ketentuan Protokol Irlandia dan Irlandia Utara sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Perjanjian Brexit (Withdrawal Agreement), yang menjadi babak baru perjanjian antara UE dan Inggris. Lalu, mengapa perseteruan antara UE dan Inggris ini bisa terjadi?

Pemutusan Hubungan Inggris dan UE
Withdrawal Agreement yakni perjanjian internasional mengikat pada hukum internasional yang sudah diratifikasi sejak awal Januari tahun 2020 lalu merupakan perjanjian keluarnya Inggris dari keanggotaan UE.[1] Perjanjian ini mengatur perekonomian dan keuangan, hak asasi, perjanjian perbatasan, dan penyelesaian perseteruan antara UE dan Inggris ke depannya, termasuk terkait perpindahan barang jasa ke Irlandia Utara.

Withdrawal Agreement ini penting dalam mendukung perdamaian dan stabilitas pasar tunggal UE serta menghindari perbatasan barang berlebihan di Irlandia Utara. Perjanjian ini memiliki masa transisi 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa transisi Brexit (British Exit) pada 1 Januari lalu sehingga berbagai kesepakatan yang mengatur industri makanan perlu melakukan adaptasi batasan baru perdagangan di sepanjang Laut Irlandia.[2] 

Perjanjian ini ternyata memunculkan tensi politik antara Inggris, UE, dan Irlandia Utara karena berkaitan dengan pengaturan perekonomian dan politik, termasuk perlindungan kesepakatan Irlandia Utara (The Good Friday Agreement)[3] mengenai masa depan kedaulatan Irlandia Utara, antara menjadi bagian Inggris atau persatuan Irlandia, di mana menurut survei terkait Brexit, mayoritas di Irlandia Utara memilih tetap di UE.[4] Permasalahan UE dan Inggris terkait Irlandia Utara dimulai saat Inggris secara sepihak melakukan kesepakatan dengan Irlandia Utara yang memperpanjang periode pemeriksaan impor makanan ke Irlandia Utara hingga 1 Oktober 2021.

Inggris masih merasa “superior” atas Uni Eropa?
Inggris menyatakan kesepakatan dengan Irlandia Utara tidak melanggar protokol.[5] Inggris juga sejak tahun lalu sudah menetapkan Undang-Undang Pasar Internal Inggris (The Internal Market Bill) yang bertujuan memastikan pasar internal Inggris secara hukum siap pada akhir masa transisi Brexit, yang sebenarnya berpotensi mengesampingkan kekuatan hukum internasional, termasuk Withdrawal Agreement dengan UE.[6] Secara historis, baik Irlandia dengan Inggris atau Inggris dan UE memiliki hubungan politik rumit. Namun pada dasarnya hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional Inggris untuk domestik dan peran globalnya.

Menggunakan konsep realisme Jackson dan Sorensen, realisme menilai kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional penting untuk pencapaian kekuasaan dan kelangsungan hidup negara yakni dalam keamanan, politik, dan ekonomi.[7] Mengingat realisme menilai aktor negara paling penting dibandingkan organisasi supranasional seperti contoh UE, Inggris memandang bahwa kedaulatannya lebih tinggi daripada UE sehingga setiap keputusan harus diputuskan oleh Inggris dan untuk Inggris tanpa pengaruh dari pihak lain.

Keputusan Inggris yang melanggar perjanjian internasional dengan UE menggambarkan Inggris lebih memprioritaskan kepentingan nasionalnya terutama ekonomi dibandingkan risiko tensi politik dengan UE. Hal ini dikarenakan dampak awal keluarnya Inggris dari UE ditambah pandemi corona membuat perdagangan antara Inggris dan UE merosot tajam hingga ekspor menurun 40,7% dan impor menurun 28,8% yang membuat perekonomian Inggris dari bulan ke bulan menurun sebanyak 2,9%.[8] Mengingat UE merupakan rekan terdekat perdagangan bagi Inggris, maka tensi politik ini berisiko memperburuk hubungan dagang satu sama lain karena semakin meningkatnya batasan perdagangan dengan UE dan bisa berdampak pada perekonomian jangka panjang di Inggris.

Uni Eropa sedang menunjukkan “kapabilitas” nya
Pelanggaran perjanjian yang dilakukan Inggris bukan yang pertama karena September 2020 lalu Inggris mengakui melanggar UU Pasar Internal Inggris yang secara otomatis melanggar perjanjian internasional Withdrawal Agreement juga.[9] Pada tahun 2020 tersebut, UE juga melayangkan surat peringatan pada Inggris namun tidak digubris, sehingga UE sudah dua kali mengambil jalur hukum atas tindakan Inggris. Kontroversi UU Pasar Internal Inggris terutama pada Pasal 42,43, dan 45[10] ini dianggap UE melanggar hukum internasional karena pada pasal 42 ayat 5 khususnya, membuat menteri memiliki kekuasaan untuk mengubah atau melunturkan prosedur terkait protokol Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Withdrawal Agreement.

Keputusan UE dalam menindak tegas pelanggaran yang dilakukan Inggris tidak terlepas dari kepentingan UE baik secara ekonomi dan politik, yakni disatu sisi untuk memberikan sanksi pelanggaran bagi Inggris dan di sisi lain menunjukkan kapabilitas serta kekuatan UE pada negara anggota dan global dalam menjaga keadilan dan integritas pasar tunggal UE serta kepatuhan terhadap Withdrawal Agreement.

Dampak jalur hukum Uni Eropa atas Inggris
Pasca surat pemberitahuan, terdapat beberapa skema[11] yang mungkin terjadi, yakni pertama, Inggris memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk membalas atau mengirimkan hasil observasi dari pemberitahuan formal dari UE. Setelah itu, baik jika sudah selesai atau belum, Komisi Eropa akan memutuskan untuk mengeluarkan Reasoned Opinion yakni permintaan formal untuk patuh dalam hukum UE, di mana berdasarkan Protokol Pengadilan Hukum UE, maka UE memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan sesuai perjanjian, termasuk pemberian denda. Skema kedua yakni jika Inggris tidak setuju dengan konsultasi pada Komite Gabungan setelah waktu sebulan tersebut, maka UE melalui ayat 169 Withdrawal Agreement akan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa hingga arbitrase yang juga akan berujung pada sanksi finansial termasuk tarif impor dari Inggris.

Tensi politik antara Inggris dan UE ini perlu ditindak dengan tegas namun tetap mengutamakan diplomasi berdasarkan nilai demokrasi yang dijunjung di Eropa. Hal ini dikarenakan tensi berkepanjangan antara UE dan Inggris berisiko melunturkan prinsip kepercayaan dan kepentingan bersama di area Eropa. Meski memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, baik UE dan Inggris tetap perlu bertindak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama untuk mendukung kestabilan, perdamaian, dan perekonomian nasional dan regional Eropa dalam jangka panjang.

[1] HM Government, -, TECHNICAL NOTE: IMPLEMENTING THE WITHDRAWAL AGREEMENT, Service of the Government of the UK, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628116/Technical_note_implementing_the_withdrawal_agreement_FINAL.pdf

[2] Kara Fox dan James Frater, 2021, EU launches legal action against UK over Northern Ireland protocol, CNN Edition, https://edition.cnn.com/2021/03/15/europe/eu-uk-brexit-grace-period-northern-ireland-gbr-intl/index.html

[3] Tom Edgington dan Chris Morris, 2021, Brexit: What is the Northern Ireland Protocol and why are there checks?, BBC, https://www.bbc.com/news/explainers-53724381

[4] BBC, 2020, EU Referendum Result, BBC, https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results

[5] Philip Blenkinshop, 2021, EU launches UK Northern Ireland legal case, Canberra Times, https://www.canberratimes.com.au/story/7168387/eu-launches-uk-northern-ireland-legal-case/

[6] Steeve Peers, 2020, How does the Internal Market Bill breach the EU Withdrawal Agreement?, Prospect Magazine, https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/internal-market-bill-break-international-law-brexit

[7] Munafrizal Manal, 2015, Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques, Global & Strategis, Th. 9, No.2, https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/6902

[8] Richard Partington, 2021, Exports to EU plunge by 40% in first month since Brexit, The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2021/mar/12/exports-to-eu-plunge-in-first-month-since-brexit-uk-economy

[9] European Parliament Think Tank, 2020, UK Internal Market Bill and the Withdrawal Agreement, European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659359

[10] Sahil Thapa, 2020, The Internal Market Bill: A New Threat to the Rule of Law, The Oxford University Undergraduate Law Journal, https://www.law.ox.ac.uk/ouulj/blog/2020/10/internal-market-bill-new-threat-rule

[11] Press release European Commission, 2021, Withdrawal Agreement: Commission sends letter of formal notice to the United Kingdom for breach of its obligations under the Protocol on Ireland and Northern Ireland, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1132

Baru Awal Tahun, Ratusan Anak Diculik Kelompok Boko Haram

, , , , , 0

Pada Februari 2021 lalu, kelompok bersenjata Nigeria yakni Boko Haram menculik kurang lebih 300-an anak perempuan di sekitar wilayah Jangebe bagian Barat Laut Zamfara.[1] Kelompok Boko Haram menyerang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Nigeria, dimana ratusan siswa dan staf sekolah diculik dan satu anak tewas ditembak.[2] Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, karena sejak satu dekade lalu ratusan anak sering diculik oleh kelompok bersenjata di Nigeria. Meski awalnya baru puluhan orang yang bisa diselamatkan, namun dilansir pada tanggal 2 Maret  2021 lalu, Gubernur Bello Matawalle menyatakan bahwa seluruh anak-anak yang diculik sudah dibebaskan.[3] Namun, mengapa penculikan terus terjadi dan bagaimana konsekuensinya?

Penculikan anak menjadi “peristiwa biasa” di Nigeria
Kerentanan dan risiko penculikan anak-anak di wilayah konflik seakan menjadi hal biasa yang terjadi di wilayah Nigeria terutama di wilayah Barat Laut dan Utara yang mengalami berbagai permasalahan keamanan seperti serangan kelompok bersenjata, pemerasan, dan penculikan. Kelompok Boko Haram yakni kelompok yang menginginkan pendirian negara Islam atau Khilafah agar Nigeria bisa berjalan di bawah Hukum Syariah dan menolak nilai-nilai Barat, menyebarkan teror ke wilayah Nigeria sejak beberapa tahun lalu. Jadi, mengapa hal ini terus terjadi? Dalam melihat kelompok terorganisir seperti Boko Haram, Teori Queer Ladder dari Daniel Bell menyatakan bahwa kelompok bersenjata memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang memiliki asumsi bahwa kelompok bersenjata memiliki perilaku instrumental yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam mencapai peningkatan sosial dan ekonomi berupa sarana mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.[4] Intensi ini terlihat dari permintaan kelompok Boko Haram yang meminta tebusan untuk anak-anak yang diculiknya.

Peristiwa penculikan oleh Boko Haram berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan keamanan Nigeria yang rentan dan tidak stabil. Kondisi kerentanan hampir di semua aspek tersebut membuat Nigeria kurang mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya seperti ekonomi dan keamanan yang ditambah dengan kasus korupsi politisi Nigeria sehingga akses-akses lain juga ikut tersendat. Mengingat banyaknya penculikan di sekolah, seakan menjadi gambaran bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi masyarakat beraktivitas karena risiko penculikan juga sangat tinggi di sekolah.

Instabilitas Domestik Nigeria
Kondisi ketidakstabilan di Nigeria membuat pemerintahan atau kekuasaan sah tidak mampu berbuat banyak untuk mengendalikan situasi yang ada, ditambah banyak kasus kebrutalan polisi dan kecurangan politisi Nigeria yang memunculkan keraguan dan unjuk rasa dalam domestik Nigeria. Mengingat tindakan kelompok bersenjata ini semakin mengganggu dan membatasi aktivitas masyarakatnya, maka pemerintah yang sudah jelas tidak mampu menangani permasalahan domestiknya membutuhkan peran aktor asing baik negara dan organisasi internasional untuk membantu mengendalikan perdamaian melalui operasi peacekeeping di sekitar wilayah tersebut.

Setelah satu dekade berlangsung, melalui pemilihan tahun lalu Presiden Muhammadu Buhari mengklaim bahwa Boko Haram berhasil “ditaklukan,”[5] namun mengingat masih terjadinya penculikan ratusan anak dan dampak sosial ekonomi lokal yang disebabkan kelompok Boko Haram, maka Pemerintah Nigeria membutuhkan sesuatu yang lebih dari hanya menaklukan Boko Haram melalui “kekuatan fisik”, namun juga sosial masyarakat terutama karena penculikan anak. Pendekatan ini perlu dipertimbangkan mengingat penculikan para anak ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan eksploitasi anak baik laki-laki dan perempuan yang pola pikir dan karakternya terpengaruh karena lingkungannya. Mengingat sejak dekade lalu sudah total ribuan anak sudah diculik[6] dan baru beberapa ratus yang “diselamatkan”, maka besar kemungkinan anak-anak tersebut sudah diajari atau dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan untuk memberontak sejak dini yang banyak di antara mereka dijadikan “tentara anak” yang “direkrut” secara paksa dan dieksploitasi untuk keuntungan kelompok Boko Haram mempertahankan eksistensinya. Disini, anak-anak menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah menjaga dan memberikan kepastian untuk keamanan masyarakatnya. Konsekuensinya, baik secara domestik dan regional kondisi di Nigeria mengancam kestabilan dan keamanan di wilayah sekitar Afrika. Maka dari itu, bantuan kemanusiaan dan pengembangan komunitas sosial di Nigeria perlu memprioritaskan keamanan lokal dan berupaya menumbuhkan ekonomi di wilayah Nigeria agar kebutuhan penting lain termasuk pendidikan mampu mendukung melawan penyebaran ideologi pemberontak Boko Haram.

[1] The Associated Press, 2021, Hundreds of Nigerian Students Kidnapped, Police Say, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/02/26/world/africa/nigeria-kidnap-students-schoolchildren.html

[2] Anietie Ewang, 2021, More Schoolchildren Abducted in Nigeria, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2021/02/17/more-schoolchildren-abducted-nigeria

[3] Deutsche Welle, 2021, Nigeria: Hundreds of kidnapped students released — governor, DW, https://www.dw.com/en/nigeria-hundreds-of-kidnapped-students-released-governor/a-56741975

[4] Okoli, dkk., 2014, Kidnapping and National Security in Nigeria, Research on Humanities and Social Sciences, p. 137-146,Vol. 4, No.6, https://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/viewFile/11987/12311

[5] The National, 2019, Nigeria claims Boko Haram ‘defeated’ after 10-year insurgency, The National News, https://www.thenationalnews.com/world/africa/nigeria-claims-boko-haram-defeated-after-10-year-insurgency-1.893400#:~:text=Nigeria’s%20presidency%20claimed%20that%20a,threat%20posed%20by%20international%20militants.

[6] Stephanie Busari, 2018, UNICEF: Boko Haram has kidnapped more than 1000 children in Nigeria, CNN, https://edition.cnn.com/2018/04/13/africa/boko-haram-children-abduction-intl/index.html

Ada Apa antara Facebook dan Australia?

, , , , , , 0

Perseteruan antara Big Tech Company yakni Facebook, perusahaan yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg, dengan negara Australia kembali memanas akhir-akhir ini. Mengapa perseteruan antara negara dan perusahaan global ini terjadi?

Facebook Sempat Menolak Rancangan Aturan Australia

Perseteruan Facebook vs Australia sudah berlangsung cukup lama, di mana kali ini meningkat karena Australia berencana mengeluarkan kebijakan tentang penetapan tarif yang membuat jaringan sosial media seperti Google dan Facebook perlu “membayar” kantor berita jurnalisme untuk kontennya di kolom “Facebook News”, di mana setiap pengeluaran sebesar AUD100 (sekitar Rp1,1 juta) dalam iklan digital di media Australia, maka sebesar AUD81 (sekitar Rp907 ribu) akan masuk ke Google dan Facebook.[1] Proposal aturan Australia ini ditujukan untuk meregulasi perilaku anti persaingan dan monopoli pada pasar media digital domestik. Simon Birmingham, Menteri Keuangan Australia, menyatakan bahwa aturan ini diperlukan agar terdapat keseimbangan yang tepat sehingga konten berita yang diproduksi oleh kantor berita Australia bisa dan harus dibayar dengan dasar yang sah dan adil.[2] Meski sempat menentang peraturan Australia tersebut, namun Google dan Facebook akhirnya mencapai kesepakatan dengan Australia.

Facebook sempat memblokir Australia dari pencarian dan penyebaran berita melalui media layanannya serta menghapus beberapa akun politisi Australia.[3] Facebook menyatakan masyarakat dan penayang iklan di Australia tidak akan bisa lagi membagikan maupun melihat berita lokal maupun internasional, yang menunjukkan bahwa Facebok melakukan tindakan  pelarangan yang cukup fatal dalam menghadapi kebijakan Australia tersebut. Facebook menyatakan bahwa legislasi tersebut salah mengkonsepsikan hubungan Facebook dengan publisher karena publisher menggunakan Facebook untuk menyebarkan konten beritanya secara “gratis”.[4]

Per tanggal 23 Februari ini, terdapat kesepakatan terbaru, dimana Pemerintah Australia menambahkan beberapa proposal persetujuan termasuk di dalamnya periode mediasi 2 bulan yang menjadi waktu tambahan negosiasi  kedua pihak terkait persetujuan komersial yang bisa membantu Facebook berkegiatan di luar ketentuan yang ada. Terkait waktu tersebut, Campbell Brown, Wakil Presiden Kerjasama Berita Global Facebook, menyatakan Facebook setuju untuk mengembalikan akses artikel dan berita untuk pengguna Australia “di waktu yang akan datang” dan pemerintah Australia sudah mengklarifikasi bahwa Facebook akan tetap memutuskan berita mana yang akan muncul di laman Facebook agar Facebook tidak secara otomatis tunduk pada “negosiasi yang dipaksakan.”[5]

Perusahaan Lebih Berwenang daripada Negara?

Pemblokiran Facebook ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, komunitas kemanusiaan, dan politisi dari beberapa negara yang menganggap tindakan Facebook sangat mengecewakan dan membatasi kebebasan masyarakat sebuah negara untuk mengakses informasi. Sebenarnya kebijakan Australia dalam mengatur terkait bayaran untuk setiap berita yang diproduksi oleh kantor berita Australia yang disebarkan melalui Facebook memang bukan tanpa alasan. Mengingat kendali dan pengaruh berbagai perusahaan global termasuk Facebook dalam penyebaran berita bukan hanya terkait dengan data pengguna namun juga perekonomian nasional negara termasuk aspek politik dan hukum. Dengan perkembangan media dan komunikasi internasional saat ini, perusahaan digital menjadi sangat berpengaruh secara global sehingga berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan keamanan juga berkaitan dengan media digital.

Facebook memiliki mekanisme dan aturan tersendiri terkait pembayaran maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, namun melihat tindakan Facebook memblokir akses tersebut mencerminkan adanya potensi perusahaan global besar merasa maupun mencoba “bertindak” seperti negara. Australia dalam hal ini bertujuan untuk membatasi dan mengelola pertumbuhan ekonomi dengan mendukung bayaran bagi pekerja domestiknya. Selain aspek perekonomian, aspek politik juga menjadi tujuan Australia, di mana Australia perlu memegang kendali dan mendukung pencapaian kepentingan serta nilai Australia dalam setiap aktivitas yang terjadi di wilayah teritorialnya.

Meskipun Facebook menyatakan akan mencari pasarnya di wilayah lain, namun keputusan maupun kebijakan Australia juga perlu dipertimbangkan oleh Facebook mengingat negara lain juga bisa mengeluarkan kebijakan yang sama. Seperti contoh negara Kanada yang sejak tahun lalu didesak oleh masyarakatnya untuk mengatur perusahaan-perusahaan media sosial termasuk Facebook karena rendahnya kepercayaan masyarakat Kanada terhadap Facebook, mengingat terdapat sentimen mengenai data privasi, berita palsu, dan iklan politik yang menyebar. Baik negara dan perusahaan Big Tech ini sama-sama membutuhkan, sehingga negosiasi yang win-win solutions perlu dipertimbangkan.

[1] BBC. 2021, Facebook Australia: Tech giant faces growing criticism over news ban, BBC, https://www.bbc.com/news/world-australia-56116738

[2] India Times, 2021, Australia won’t change planned content laws despite Facebook block: Lawmaker, Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/australia-wont-change-planned-content-laws-despite-facebook-block-lawmaker/articleshow/81144889.cms

[3] Colin Packham, 2021, Facebook resumes talks with Australia after blocking news content in country, Global News, https://globalnews.ca/news/7652177/australia-facebook-talks-resume/

[4] Kerry Flynn, 2021, Facebook bans news in Australia as fight with government escalates, CNN, https://edition.cnn.com/2021/02/17/media/facebook-australia-news-ban/index.html

[5] Mike Isaac dan Damien Cave, 2021, Facebook Strikes Deal to Restore News Sharing in Australia, The New York Times,  https://www.nytimes.com/2021/02/22/technology/facebook-australia-news.html

Belarusia: Demokratisasi menjadi Konflik Nasional

, , , , , , , 1

Ratusan ribu masyarakat Belarusia turun ke jalan menentang hasil pemilu dan klaim kemenangan Lukashenko, pemimpin dari partai Komunis yang sudah memimpin sejak 26 tahun lalu. Protes tersebut direspon dengan kekerasan oleh kepolisian setempat ditambah dengan adanya penculikan dan penangkapan demonstran. Namun setelah 26 tahun menjabat, mengapa demonstrasi sekarang lebih besar dibandingkan demonstrasi tahun-tahun sebelumnya?

Antara Ideologi Eropa dan Rusia
Berdasarkan sejarahnya, Belarusia merupakan negara perpecahan dari Uni Soviet yang berideologi komunis, di mana mayoritas warganya berbahasa Rusia. Kedekatan Belarusia dan Rusia membentuk hubungan ketergantungan Belarusia pada Rusia terutama dalam perekonomian dan keamanan negara, di mana Lukashenko menyatakan siap berperang jika ada negara Eropa maupun Amerika Serikat yang berupaya menyerang Rusia melalui Belarusia. Rusia juga mengatakan akan memberikan bantuan kekuatan militer untuk membantu memonitor ketidakstabilan sosial di Belarusia. Kedekatan ini cukup menunjukkan hubungan Lukashenko dengan Rusia, namun tetap saja terdapat pertentangan masyarakat Belarusia yang terus terjadi.

Secara geografis, Belarusia berbatasan dengan dua ideologi berbeda yakni liberal dari negara Eropa dan komunis dari Rusia sehingga Belarusia merupakan wilayah penting sebagai “buffer” kekuatan negara Eropa dan Rusia agar tidak langsung berbatasan dengan negara berideologi Komunis dari negara lain, vice versa. Nilai dan kekuatan ideologi ini penting sebagai instrumen mempertahankan kestabilan, kekuatan, dan pengaruh negara masing-masing, baik dilakukan dengan cara damai maupun kekerasan.

Domestik Belarusia
Walaupun pada masa ini Belarusia memiliki sistem presidensial dan Republik, namun sejarah kompleks Belarusia bersama Rusia membuat Lukashenko dari Partai Komunis sudah memerintah Belarusia sejak tahun 1994 hingga sekarang. Lukashenko atau “Europe’s Last Dictator” memimpin Belarusia secara otoriter dan menolak untuk melakukan dialog dengan pihak oposisi maupun masyarakatnya walaupun sudah terdapat demonstrasi sebelumnya yakni tahun 2011 yang diikuti ribuan orang.

Lalu, mengapa Lukashenko tetap berada di kekuasaan selama ini? Secara garis besar, kepemimpinan otoriter Lukashenko membuat kekuatan pertahanan keamanan yakni polisi dan militer tetap loyal dan mendukung posisi Lukashenko, yang ditambah dengan kedekatan dan dukungan dari Rusia. Kepemimpinan dan kekuatan ini cukup menahan desakan domestik, termasuk meredam kekuatan-kekuatan oposisi Belarusia. Demonstran yang turun ke jalan banyak yang diculik dan ditangkap, di mana pemimpin oposisi yang turut menyarakan demo ini yakni Tikhanovskaya sampai  “melarikan diri” ke Lithuania untuk alasan keamanannya dan keluarganya pada masa pemilu dan demonstrasi berlangsung.

Dikaitkan dengan hasil pemilihan Presiden Belarusia tanggal 9 Agustus 2020, dilaporkan terdapat manipulasi, di mana petugas pemilihan umum (pemilu) di Minsk, Vitebsk, dan beberapa wilayah lain mengatakan mereka diminta menandatangani dokumen yang menyatakan hasil pemilihan valid namun dengan jumlah total suara yang dikosongkan. Hasilnya adalah pemilu tersebut “memenangkan” Lukashenko dengan total 80% yang mendorong pertentangan banyak pihak termasuk oposisi dan aktivis yang turut memonitor penyelenggaraan pemilu dan menyatakan banyak menerima keluhan pelanggaran.

Melalui berbagai upaya mempertahankan kekuasaannya, Lukashenko menggunakan kekerasan dan menyalahi hak asasi manusia karena tindakan penculikan, penangkapan ribuan demonstran termasuk tewasnya dua demonstran yang menolak hasil “pemilu” Belarus bulan Agustus 2020 tersebut. Gerakan protes yang meluas ini menyebabkan konflik sosial antara masyarakat dan kekuatan pemerintah yang menjadi konflik nasional Belarus yang juga berpotensi menjadi penggerak gerakan-gerakan nasionalis lain di wilayah Rusia maupun Eropa.

Lalu apa yang mendasari gerakan protes ini? Setiap gerakan protes memiliki dasarnya masing-masing, di mana jika dilihat dari gerakan protes tahun 2011 lalu, protes ini didasari adanya permasalahan stagnasi ekonomi yang terus berlanjut bahkan hingga tahun-tahun berikutnya hingga sekarang. Stagnasi ekonomi di Belarusia membuat negara ini harus banyak bergantung dengan Rusia hingga sekarang, di mana tetap banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan adanya penurunan pendapatan. Kondisi ini mendorong masyarakat turun ke jalan untuk memprotes Lukashenko yang tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat terutama dengan kondisi ketidakstabilan di era pandemi Covid-19.

Dengan ketidakpastian situasi ekonomi dan sosial ini, gerakan protes masyarakat tahun 2020 ini lebih meluas dan semakin besar yang ditambah dengan krisis politik melalui gerakan “anti-pemerintah” yang terus  mendesak Lukashenko mundur. Walaupun Svetlana Tikhanovskaya, oposisi Belarus, sudah pergi ke Lithuania, namun Ia tetap mendukung penyelenggaraan demonstrasi damai menentang Lukashenko dan menekan pemerintah untuk membebaskan tahanan politik dan menghargai hak dasar yakni hak asasi manusia masyarakat Belarus.

Gerakan demokratisasi di Belarus ini terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan berkepanjangan pemerintahan Lukashenko terutama secara ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial dan politik masyarakat dan Belarus. Berdasarkan konsep legitimasi, disaat pemerintahan yang memiliki “legitimasi” memerintah tidak memberikan timbal balik yakni kesejahteraan, kestabilan sosial politik, maupun nilai kemasyarakatan maka kepemimpinannya berpotensi mengalami krisis legitimasi. Kepemimpinan maupun kekuasaan suatu pemerintahan ini bisa mengalami krisis kepercayaan dan dukungan yang berujung masyarakat mendesak pemerintah untuk turun dari kekuasaannya. Dilihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang semakin meningkat dari periode demonstrasi di Belarus sejak 2011 hingga sekarang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menyadari  diperlukannya perubahan dalam pemerintahan untuk memperbaiki kondisi sosial.

 

Dalam kasus Belarus,  ideologi juga menjadi faktor penting yang mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan Belarus, di mana pemerintahan Lukashenko banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melakukan pelanggaran yakni manipulasi hasil pemilihan umum yang menjadi inti nilai demokrasi suatu negara. Selanjutnya, protes Belarus ini juga rentan intervensi asing, di mana baik Eropa dan Rusia sama-sama mencoba melindungi kepentingannya. Rusia berupaya membuat atau mengulur turunnya Lukashenko dikarenakan berpotensi menyebabkan meningkatkan isu pergerakan di Rusia. Di sisi lain, Eropa juga perlu mendukung demokratisasi Belarus sesuai dengan nilai demokrasi yang dijunjung oleh negara-negara di Eropa.