Menu

News

pull berita dari dipnews

Spanyol Beli 30 Pesawat Latih Jet Hurjet Dari Turki

, , , , , , 0

Pada 29 Desember 2025 Ketua Sekretariat Industri Pertahanan Turki (SSB) Haluk Gorgun mengumumkan bahwa Spanyol telah menandatangani kontrak pembelian 30 pesawat tempur latih jet Hurjet buatan Turkish Aerospace Industries (TAI). Kontrak tersebut memiliki nilai sebesar USD 2,8 miliar. Gorgun menyatakan bahwa kontrak ini merupakan bukti bahwa saat ini Turki merupakan salah satu negara eksportir persenjataan yang dapat diandalkan. Gorgun menambahkan kontrak ini juga menandakan bahwa Turki sudah mampu mengekspor pesawat tempur dengan teknologi canggih. Selain itu Gorgun juga menyatakan bahwa kontrak pembelian ini memiliki paket komprehensif yang mencakup integrasi sistem pelatihan pilot, simulator pesawat, infrastruktur perbaikan berkala, dan dukungan operasional dalam jangka waktu panjang.

Spanyol memutuskan untuk membeli jet Hurjet karena Angkatan Udara dan Luar Angkasa Spanyol (EDAE) membutuhkan pesawat baru yang dapat menggantikan pesawat tempur F-5M yang digunakan oleh Skadron Pelatihan Ala 23 di Lapangan Udara Talavera. Untuk menemukan pengganti yang sesuai pemerintah Spanyol memutuskan untuk membuka proses tender antara beberapa kompetitor yakni Hurjet buatan Turki, T/FA-50 Korea Selatan, dan Boeing T-7 buatan Amerika Serikat. Proses tender ini juga melibatkan beberapa aktor dari industri pertahanan Spanyol seperti Indra, ITP, GMV, Aertec, Airtificial, dan SENER dengan tugas untuk mengintegrasikan sistem dan merancang simulasi untuk pilot EDAE. Hurjet dianggap unggul dibandingkan dengan kompetitor lain karena kecepatan, ketahanan, dan avionik yang dimiliki dianggap cukup untuk melatih pilot EDAE generasi baru.

Spanyol telah menyampaikan keinginan untuk membeli beberapa persenjataan lain dari Turki untuk mengurangi ketergantungan pertahanan terhadap Amerika Serikat. Sebelumnya pada Oktober 2025, media Spanyol melaporkan bahwa pemerintahan Negeri Matador tertarik untuk membeli pesawat tempur siluman KAAN. Tidak lama setelah kabar tersebut beredar, dilaporkan juga bahwa Spanyol tertarik untuk membeli rudal anti-tank buatan Roketsan setelah mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan teknologi Israel. Keinginan Spanyol untuk membeli persenjataan dari Turki selaras dengan kepentingan nasional Negeri Dua Benua karena mereka ingin memiliki peran lebih besar dalam pembangunan postur pertahanan Uni Eropa (EU).

 

Pemerintah Jepang Sepakati Rancangan Anggaran Baru

, , , , , , , 0

Pada 27 Desember 2025 kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyetujui rancangan anggaran baru yang akan diberikan kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura (Diet). Dalam rancangan tersebut, Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 9,4% (USD 58 miliar) pada tahun fiskal 2026 untuk membangun ulang kapabilitas pertahanan Negeri Sakura guna menghadapi ancaman dari China. Untuk membangun kemampuan tersebut Jepang akan membangun kapabilitas serangan balik dengan mengakuisisi persenjataan strategis seperti rudal penjelajah, rudal anti-kapal, dan drone penyerang. Menanggapi rencana anggaran tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan bahwa anggaran pertahanan perlu ditingkatkan karena saat ini Negeri Sakura sedang menghadapi dinamika keamanan regional yang cukup kompleks.

Tidak lama setelah pemerintah Jepang mengumumkan hal tersebut, beberapa kanal media China mempublikasikan artikel yang menyampaikan sikap kritis terhadap rencana anggaran yang telah disetujui. China Daily menyatakan bahwa keputusan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan akibat dari trauma sejarah yang dialami kawasan Asia di era perang dunia kedua. Sementara itu Xinhua News menyatakan rencana anggaran yang telah disepakati kabinat PM Sanae Takaichi telah mendapatkan pertentangan dari publik Negeri Sakura. Artikel Xinhua juga mengutip sejahrawan Jepang Atsushi Kotetsu yang menyatakan kekecewaannya karena anggaran tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat Negeri Sakura. Selain itu Global Times menekankan bahwa rencana anggaran ini merupakan tanda Jepang sedang berupaya untuk meninggalkan pasifisme.

Hubungan antara Jepang dan China telah memburuk sejak 7 November 2025 saat PM Sanae Takaichi menyatakan dalam Diet bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan dari China. Pernyataan tersebut menghadapi respon keras dari China yang melarang impor makanan hasil laut Jepang, menghentikan berbagai acara budaya di Negeri Tirai Bambu yang diselenggarakan oleh artis Negeri Sakura, dan menyarankan warga mereka untuk tidak mengunjungi Jepang. Walaupun demikian, PM Sanae enggan menarik pernyataan tersebut karena sang menteri menganggap pernyataan tersebut selaras kebijakan luar negeri Jepang terhadap Taiwan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa selanjutnya dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut tentang Taiwan.

Libyan army cadets perform for an audience including the prime minister, the commander of the Turkish training mission, and other dignitaries at their graduation ceremony of in Tripoli, Libya, on Feb. 8, 2022.

Parlemen Nasional Turki Perpanjang Durasi Intervensi Militer Ke Libya Selama 24 Bulan

, , , , , , 0

Pada 23 Desember 2025, Parlemen Nasional Turki menyepakati sebuah mosi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan memperpanjang durasi intervensi militer Negeri Dua Benua di Libya selama dua tahun. Dalam perdebatan yang membahas tentang mosi tersebut, pihak pemerintahan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menyatakan bahwa intervensi ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara Turki dan pemerintah Libya di Tripoli. Selanjutnya, Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Fuat Okay menyatakan Turki merupakan negara yang selalu konsisten dalam membantu masyarakat Libya. Fuat juga menekankan persahabatan dekat antara Turki dan Libya yang telah ada sejak abad ke-16. Di sisi lain, blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Republikan Rakyat (CHP) menyatakan mereka akan mendukung perpanjangan tersebut dengan beberapa kondisi seperti keamanan prajurit.

Dalam dekrit tersebut, tertulis bahwa tujuan Turki memperpanjang intervensi di Libya untuk membantu Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) Libya dalam mempertahankan gencatan senjata serta mengamankan kepentingan nasional Negeri Dua Benua di Negeri Perangga. Akan tetapi walaupun intervensi ini memiliki dukungan yang cukup signifikan di Turki, hal tersebut telah menjadi salah satu isu paling kontroversial di Libya. Di satu sisi, terdapat pihak di Libya yang menganggap intervensi Turki penting untuk menjaga keamanan sekaligus memperbaiki situasi politik yang cukup buruk. Di sisi lain terdapat juga pihak yang menganggap intervensi Turki di Libya merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan karena pemerintahan Negeri Perangga tidak pernah meminta bantuan militer dari Negeri Dua Benua.

Sebelumnya pada 14 Desember 2025 Presiden Erdogan telah menyatakan keinginannya untuk memperpanjang durasi intervensi militer Turki di Libya. Menurut sang presiden, situasi politik Negeri Perangga membuat pemilu sulit untuk diselenggarakan dan hal tersebut bisa memperburuk situasi keamanan dan stabilitas nasional. Sejak Januari 2020, Turki telah mengerahkan pasukan ke Libya untuk membantu pemerintah GNA Libya yang saat itu sedang menghadapi gempuran pemerintah rival yang berada di Tobruk. Akibat dari intervensi tersebut, pasukan GNA Libya berhasil membebaskan beberapa wilayah yang sebelumnya telah diduduki oleh pemerintahan rival Tobruk. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong diberlakukannya gencatan senjata pada Oktober 2020.

 

Enam WNI Ditangkap di Singapura, Kemlu RI Turun Tangan

Enam WNI Ditangkap di Singapura, Kemlu RI Turun Tangan

, , , , , 0

Enam warga negara Indonesia berusia 23 hingga 29 tahun ditangkap otoritas Singapura karena memasuki wilayah negara Singapura secara ilegal melalui jalur laut. Penangkapan dilakukan pada Minggu (21/12) dini hari setelah Polisi Penjaga Pantai Singapura mendeteksi sebuah perahu kayu di perairan Tanah Merah.

Berdasarkan penyelidikan awal, keenam pria tersebut diduga berniat masuk ke Singapura secara ilegal untuk mencari pekerjaan. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman maksimal enam bulan penjara serta hukuman cambuk wajib sedikitnya tiga kali, sesuai dengan undang-undang imigrasi Singapura yang mengatur sanksi bagi pelanggaran masuk wilayah negara tanpa izin. Otoritas Singapura menyatakan tindakan masuk tanpa izin ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum imigrasi negara tersebut dan langsung ditindak tegas oleh aparat. Para tersangka didakwa dengan tuduhan pelanggaran Pasal 6(1)(c) Undang-Undang Imigrasi 1959Singapura terkait masuk secara ilegal ke wilayah negara itu.

Menanggapi penangkapan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui Direktorat Pelindungan WNI (PWNI) mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menelusuri lebih lanjut kasus ini.

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah mengatakan bahwa KBRI aktif melakukan komunikasi dengan otoritas Singapura untuk mengumpulkan data resmi, termasuk status hukum dan informasi lebih rinci mengenai dakwaan yang akan dijatuhkan kepada keenam warga Indonesia tersebut.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela juga mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Singapore Police Force untuk memperoleh informasi resmi terkait penanganan hukum terhadap keenam WNI tersebut. Menurutnya, KBRI Singapura terus melakukan konfirmasi mengenai identitas, status hukum, serta proses hukum yang dijalani para WNI dan melakukan koordinasi ini  sebagai bagian dari kewajiban diplomatik untuk melindungi WNI di luar negeri, terutama dalam situasi hukum seperti ini. Langkah tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur, serta memberikan akses bantuan konsuler jika diperlukan oleh para tersangka, serta memastikan bahwa hak-hak mereka selama proses hukum tetap terlindungi.

Abu Bakr al-Tartousi, part of the HTS military that now is guarding the building where Captagon was made.

Industri Captagon Suriah Terkekang Akibat Runtuhnya Rezim Assad

, , , , , , 0

Pada 23 Desember 2025 Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Isu Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan yang menyatakan industri Captagon telah dikekang akibat aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Transisi Suriah (STG) sejak runtuhnya rezim Assad. Dalam laporan tersebut, UNDOC menyatakan bahwa sejauh ini STG telah menghancurkan setidaknya 15 laboratorium produksi Captagon skala besar dan 13 gudang penyimpanan narkoba sejak 8 Desember 2024. Laporan UNODC juga menyatakan aksi pencegatan yang dilakukan oleh STG dan negara lain di kawasan Timur Tengah telah membuahkan hasil karena setidaknya 177 juta tablet Captagon berhasil disita oleh otoritas terkait. Direktur Operasi UNODC Bo Mathiasen menyatakan kolaborasi antar negara, pertukaran informasi intelijen, dan operasi pencegatan bersama telah berhasil menyita lebih banyak pil Captagon pada tahun 2025.

Akan tetapi, laporan ini tidak dapat mengkonfirmasi tentang kemungkinan bahwa sebagian dari industri Captagon Suriah memindahkan lokasi produksi mereka ke benua lain seperti Afrika. Selain itu laporan UNODC juga memberikan peringatan jaringan penyelundupan narkoba akan berpotensi untuk kembali mengedarkan narkoba sintesis jenis Sabu Metamfetamin jika jumlah pil Captagon tidak dapat cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Agar hal tersebut dapat diantisipasi, UNODC mendorong negara yang terdampak untuk mempelajari faktor yang menyebabkan permintaan Captagon cukup tinggi. Selain itu laporan ini juga menyatakan bahwa pengedaran Captagon dari Suriah masih berlangsung karena masih terdapat stok pil yang dapat mencukupi permintaan pasar.

Akibat dari perang saudara yang menyebabkan kerusakan besar terhadap perekonomian Suriah, rezim Bashar Al-Assad memutuskan untuk mengembangkan industri narkoba Captagon pada tahun 2018-2019 agar Negeri Al-Sham dapat memiliki sumber pemasukan. Dalam hal ini, sekutu dan anggota keluarga Dinasti Al-Assad berinvestasi untuk mengembangkan fasilitas produksi, memperbesar gudang penyimpanan, dan memperkokoh jaringan penyelundupan. Dilansir dari VOA News, rezim Assad mendapatkan setidaknya USD 10 miliar per tahun dari perdagangan Captagon di seluruh kawasan Timur Tengah. Akibat dari keputusan tersebut, Amerika Serikat dan Uni Eropa (EU) menjatuhkan sanksi terhadap Bashar Al-Assad dan tokoh lain yang terlibat dalam perdagangan Captagon.

 

Konflik Thailand–Kamboja, ASEAN Perkuat Diplomasi untuk Cegah Eskalasi

Konflik Thailand–Kamboja, ASEAN Perkuat Diplomasi untuk Cegah Eskalasi

, , , , , , , , 0

Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN menggelar pertemuan khusus di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12/2025) untuk membahas eskalasi konflik perbatasan yang kembali mencuat antara Thailand dan Kamboja. Pertemuan ini diprakarsai oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dengan tujuan utama mencari solusi de-eskalasi dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. 

Malaysia menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan respons atas keputusan bersama antara pemimpin Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025 untuk membawa situasi konflik ke forum ASEAN. Pertemuan akan dipimpin oleh Menlu Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, dengan menempatkan dialog konstruktif dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai pijakan utama pembahasan. 

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memanas sejak awal Desember ketika bentrokan bersenjata kembali meletus di wilayah yang mereka klaim bersama. Penggunaan pesawat tempur dan serangan udara telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu warga sipil mengungsi. Konflik ini muncul dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun. 

Posisi Negara Anggota ASEAN

Beberapa negara anggota ASEAN, salah satunya Laos, turut menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik tersebut. Pemerintah Laos menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perselisihan guna mencerminkan semangat solidaritas dan prinsip good neighbourliness di ASEAN. 

Sementara itu, Thailand menegaskan tidak ingin ditekan atau dirugikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan digelar di Malaysia pada 22 Desember 2025. Pemerintah Thailand menyatakan sikapnya tetap menginginkan perdamaian, menolak tudingan melanggar kedaulatan negara lain, serta meminta Kamboja menunjukkan ketulusan untuk gencatan senjata.

Upaya Diplomasi Internasional di Kawasan

Pada 31 Juli 2025, pernyataan resmi dari ASEAN dalam hasil pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh Malaysia untuk membahas situasi terkini antara Kamboja dan Thailand telah menegaskan komitmen blok ini untuk mengupayakan penyelesaian damai melalui dialog dan mekanisme diplomatik. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC), serta mendukung pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati kala itu.

Selain ASEAN, aktor global juga telah terlibat dalam upaya mediasi. Salah satunya, utusan Khusus China untuk Urusan Asia, Deng Xijin, telah mengunjungi Phnom Penh untuk membahas upaya de-eskalasi dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Menurut Deng, China akan terus memainkan “peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Kamboja dan Thailand dengan tujuan untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai.

Pertemuan ASEAN hari ini (22/12) diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan baru untuk meredakan ketegangan, memperkuat implementasi gencatan senjata, serta membangun kerangka dialog yang memungkinkan kedua negara tetangga ini kembali ke jalur negosiasi damai. ASEAN berupaya menegaskan perannya sebagai forum sentral dalam menjaga stabilitas regional, sekaligus menggarisbawahi prinsip menyelesaikan konflik secara damai dan kolektif demi keamanan kawasan Asia Tenggara. 

Meski konflik ini secara teknis terjadi antara Thailand dan Kamboja, Hasil pertemuan ASEAN pada Juli 2025 dan mencuatnya kembali konflik ini memperlihatkan ASEAN yang kini tengah diuji dalam kapasitasnya untuk menyatukan negara-negara anggota di bawah satu visi keamanan kolektif, serta masih lemahnya hasil dari pertemuan ASEAN itu sendiri. 

Hasil pertemuan kali ini kemudian diharapkan dapat menentukan kembali arah diplomasi regional selanjutnya, serta kesiapan ASEAN dalam menangani konflik internal antar anggotanya di masa mendatang dalam jangka panjang. 

New Zealand Defense Minister Judith Collins, left, and Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi at the ACSA signing in Tokyo on Dec. 19

Jepang dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Pertahanan

, , , , , , , , 0

Pada 19 Desember 2025 Jepang dan Selandia baru menandatangani perjanjian bilateral kerja sama pertahanan baru. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Selandia Baru Judith Collins dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi di Tokyo. Dalam perjanjian baru ini, Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Angkatan Bersenjata Selandia Baru (NZDF) diberikan kewenangan untuk bertukar pasokan, bahan bakar, dan personel. Perjanjian ini juga memperbolehkan JSDF untuk menggunakan fasilitas militer milik NZDF dan sebaliknya jika mereka sedang menyelenggarakan latihan bersama. Selain itu, perjanjian ini juga memperkuat kerja sama intelijen antara Jepang dan Selandia Baru dengan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh badan intelijen dari kedua negara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menhan Selandia Baru Judith Collins menyatakan bahwa kerja sama ini akan membentuk sebuah kondisi yang akan memperkuat kolaborasi antara JSDF dan NZDF. Collins menambahkan bahwa kerja sama antara Jepang dan Selandia Baru akan semakin penting di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu Collins juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dari Jepang dan Selandia baru untuk memastikan keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan destabilisasi kawasan Indo-Pasifik tidak akan menguntungkan siapapun. Koizumi juga menjelaskan bahwa selain perjanjian ini, kedua negara sedang mendiskusikan peluang untuk memperdalam kerja sama dalam bidang lain. Selain itu Koizumi juga memberikan penjelasan kepada Collins tentang insiden penguncian radar antara pesawat tempur China dan Jepang yang terjadi pada 6 Desember 2025.

Negosiasi perjanjian kerja sama pertahanan antara Selandia Baru dan Jepang telah berlangsung sejak Juli 2025 saat menlu kedua negara bertemu di Tokyo. Hal tersebut dilakukan oleh Selandia Baru karena Negeri Kiwi menganggap kerja sama dengan Jepang penting untuk menghadapi China yang semakin asertif. Selain membahas tentang peluang kerja sama pertahanan antara kedua negara, Selandia Baru juga telah menyampaikan keinginan mereka untuk membeli fregat siluman kelas Mogami buatan Jepang.

Pelaku Penembakan Massal di Australia Dikabarkan Berlatih di Filipina, Manila Buka Suara

Pelaku Penembakan Massal di Australia Dikabarkan Berlatih di Filipina, Manila Buka Suara

, , , , , , 0

Sebuah penembakan massal yang mengguncang Australia pada 14 Desember 2025 menjadi sorotan dunia setelah insiden tragis tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya saat warga menghadiri perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Sydney. 

Penembakan terjadi pada sore hari saat ribuan orang berkumpul di area “Chanukah by the Sea”. Dua pria; yakni seorang ayah berusia sekitar 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun kemudian membuka tembakan ke arah kerumunan. Salah satu pelaku, sang ayah, tewas di lokasi, sementara pelaku lainnya, sang anak, dilarikan ke rumah sakit. Kini, pelaku telah didakwa dengan 59 pelanggaran, termasuk pembunuhan dan tindakan terorisme. Proses hukum untuknya dijalankan sambil  dirawat di rumah sakit dan berada dalam pengawasan polisi.

Pihak berwenang federal Australia menyatakan bahwa serangan itu “diilhami oleh ideologi kelompok ISIS” berdasarkan bukti bendera kelompok ISIS yang ditemukan di kendaraan pelaku. Perdana Menteri Anthony Albanese mengecam aksi itu sebagai tindakan kebencian dan teror, serta menegaskan bahwa Australia tidak akan mentolerir kekerasan serta intoleransi seperti ini.

Sebelum terlibat dalam aksi penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, dua pelaku, Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram, dikabarkan sempat menghabiskan waktu sebulan di Filipina. Berbagai media bahkan melaporkan kedua orang itu ke FIlipina untuk mengikuti latihan kelompok teroris.

Menanggapi beberapa laporan tersebut, Pihak berwenang Filipina membantah klaim bahwa pelaku sempat berlatih dengan kelompok teroris di negara mereka. Pejabat Angkatan Bersenjata Filipina, Kolonel Francel Margareth Padilla, menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya aktivitas teroris asing di wilayahnya. Mereka membantah jika kedua pelaku datang ke Negeri Lumbung Padi untuk pelatihan militer atau terorisme.

Sementara itu, peristiwa ini juga memicu perdebatan mengenai kebijakan senjata di Australia yang dikenal sangat ketat sejak reformasi pasca-Port Arthur 1996. Pemerintah Australia kini sedang mempertimbangkan penguatan lebih lanjut terhadap undang-undang kepemilikan senjata, termasuk pembatasan jumlah senjata yang dapat dimiliki per individu serta pengawasan ketat atas proses lisensi. 

Chinese MoFA Spokesperson Go Jiakun Speaking At a Press Conference

China Jatuhkan Sanksi Terhadap Mantan Kepala Staf JSDF

, , , , , , , , 0

Pada 15 Desember 2025 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China menyatakan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan (JCS) Pertahanan Jepang (JSDF) Shigeru Iwasaki. China memberikan sanksi kepada Iwasaki karena mereka mengklaim sang mantan jenderal JSDF telah melakukan kolusi kepada kelompok separatis Taiwan dengan menjabat sebagai penasihat politik kabinet Presiden Lai Ching-te. Kemenlu China juga mengklaim aksi Iwasaki melanggar prinsip satu China (one China policy) yang secara jelas menyatakan Taiwan adalah bagian dari Negeri Tirai Bambu. Selain itu Kemenlu China juga mengklaim dengan menyepakati jabatan sebagai konsultan politik, Iwasaki telah merusak kedaulatan dan integritas wilayah China.

Menanggapi perkembangan tersebut Kemenlu Taiwan menyampaikan keberatan terhadap sanksi yang diberikan oleh China kepada Iwasaki karena mereka menganggap penunjukan sang mantan jenderal JSDF sebagai konsultan merupakan sesuatu yang wajar. Kemenlu Taiwan juga menyatakan bahwa Negeri Formosa secara rutin mengangkat warga negara asing (WNA) sebagai penasehat dalam bidang tertentu berdasarkan pengalaman profesional yang dimiliki oleh individu tersebut. Selain itu Kemenlu Taiwan menekankan bahwa China tidak memiliki yurisdiksi atau wewenang terhadap aktivitas yang dilakukan oleh negara atau WNA dengan Negeri Formosa. Kemenlu Taiwan juga mendesak China untuk tidak melakukan politisasi terhadap isu pertukaran internasional (international exchanges) karena hal tersebut dapat menggerus kepercayaan bersama antara berbagai pihak. Di sisi lain Menteri Sekretariat Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa aksi sepihak China terhadap warga Jepang merupakan bentuk intimidasi.

Sebelumnya pada bulan September 2025 China telah melakukan aksi serupa terhadap anggota Parlemen Nasional Jepang (Diet) Seki Hei dari Fraksi Partai Inovasi Jepang (JIP). Negeri Tirai Bambu melakukan aksi tersebut karena mereka menganggap Seki telah menyebarkan misinformasi tentang Taiwan, sengketa Pulau Senkaku, dan isu sejarah antara kedua negara. Keputusan China untuk memberikan sanksi terhadap Iwasaki dilakukan saat ketegangan antara Jepang dan Negeri Tirai Bambu sedang meningkat akibat dari pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi kepada Diet Jepang pada 24 Oktober 2025. Dalam pernyataan tersebut PM Sanae menyatakan Jepang akan mengirimkan JSDF untuk membantu Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan militer dari China.

 

Harga Minyak Naik Tajam Setelah Trump Perintahkan Blokade Tanker Venezuela

Harga Minyak Naik Tajam Setelah Trump Perintahkan Blokade Tanker Venezuela

, , , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (16/12/2025) memerintahkan pemblokiran penuh terhadap seluruh kapal tanker minyak yang keluar dan masuk Venezuela yang tercantumdalam daftar sanksi AS.

Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena dugaan pencurian aset AS serta berbagai tuduhan lain, termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Venezuela telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing, sehingga AS memberlakukan blokade total terhadap kapal tanker minyak yang terkait dengan negara tersebut.

Kebijakan ini diperkirakan memperburuk hubungan antara Washington dan Caracas. Dampaknya langsung terasa di pasar global, di mana harga minyak melonjak tajam pada Rabu, memicu ketegangan geopolitik baru di tengah kekhawatiran terhadap permintaan energi.

Minyak mentah Brent tercatat naik 57 sen atau 0,9% menjadi US$59,50 per barel pada pukul01.35 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS meningkat 59 senatau 1% ke level US$55,86 per barel.

Secara tidak langsung, embargo tersebut dinilai telah berlangsung sejak pekan lalu, ketika AS menyita sebuah kapal tanker minyak yang terkena sanksi di perairan lepas pantai Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dalam pidatonya Selasa malam, menuduh AS berupaya menguasai sumber daya alam negaranya.

Maduro menyatakan bahwa apa yang ia sebut sebagai imperialisme dan kelompok sayap kananfasis berambisi menjajah Venezuela demi mengendalikan cadangan minyak, gas, emas, dan mineral lainnya. Ia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menyatakan bahwa perdamaian akan tetap terjaga di Venezuela.

Ia juga menuding pengerahan kekuatan militer AS di kawasan sebagai upaya menggulingkan pemerintahannya serta merebut sumber daya minyak Venezuela, yang merupakan anggota OPEC dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia.

Di sisi lain, harga minyak mentah berat Merey—komoditas utama ekspor Venezuela ke China—mengalami pelebaran diskon hingga US$21 per barel di bawah harga acuan Brent, dibandingkan dengan diskon US$14–15 per barel pada pekan sebelumnya. Informasi ini disampaikan kepadaReuters oleh dua pedagang dan satu sumber perusahaan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pelebaran diskon tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya biaya “klausa perang” yang dibebankan pemilik kapal, guna mengantisipasi risiko pencegatan, penundaan, atau perubahan rute akibat keberadaan militer AS yang terus berlangsung di kawasan Karibia.

Sepanjang tahun ini, China menjadi tujuan utama ekspor minyak Venezuela, menyerap sekitar55% hingga 90% dari total pengiriman bulanan—naik dibandingkan porsi 40%–60% pada tahun sebelumnya. Pada November, Venezuela mengekspor sekitar 952.000 barel per hari, dengan sekitar 778.000 barel per hari dikirim ke China, berdasarkan data pelacakan kapal.

Para analis memperingatkan bahwa pasokan minyak Venezuela ke China berpotensi menurun pada Februari mendatang apabila kapal-kapal tanker yang saat ini sudah bermuatan dan tertahan di perairan Venezuela tidak dapat berlayar.

AS dipandang telah berupaya memutus sumber pendapatan utama pemerintahan Maduro, yang sangat bergantung pada ekspor minyak untuk membiayai belanja negara.

Load More