F

Sebuah penembakan massal yang mengguncang Australia pada 14 Desember 2025 menjadi sorotan dunia setelah insiden tragis tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya saat warga menghadiri perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Sydney. 

Penembakan terjadi pada sore hari saat ribuan orang berkumpul di area “Chanukah by the Sea”. Dua pria; yakni seorang ayah berusia sekitar 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun kemudian membuka tembakan ke arah kerumunan. Salah satu pelaku, sang ayah, tewas di lokasi, sementara pelaku lainnya, sang anak, dilarikan ke rumah sakit. Kini, pelaku telah didakwa dengan 59 pelanggaran, termasuk pembunuhan dan tindakan terorisme. Proses hukum untuknya dijalankan sambil  dirawat di rumah sakit dan berada dalam pengawasan polisi.

Pihak berwenang federal Australia menyatakan bahwa serangan itu “diilhami oleh ideologi kelompok ISIS” berdasarkan bukti bendera kelompok ISIS yang ditemukan di kendaraan pelaku. Perdana Menteri Anthony Albanese mengecam aksi itu sebagai tindakan kebencian dan teror, serta menegaskan bahwa Australia tidak akan mentolerir kekerasan serta intoleransi seperti ini.

Sebelum terlibat dalam aksi penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, dua pelaku, Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram, dikabarkan sempat menghabiskan waktu sebulan di Filipina. Berbagai media bahkan melaporkan kedua orang itu ke FIlipina untuk mengikuti latihan kelompok teroris.

Menanggapi beberapa laporan tersebut, Pihak berwenang Filipina membantah klaim bahwa pelaku sempat berlatih dengan kelompok teroris di negara mereka. Pejabat Angkatan Bersenjata Filipina, Kolonel Francel Margareth Padilla, menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya aktivitas teroris asing di wilayahnya. Mereka membantah jika kedua pelaku datang ke Negeri Lumbung Padi untuk pelatihan militer atau terorisme.

Sementara itu, peristiwa ini juga memicu perdebatan mengenai kebijakan senjata di Australia yang dikenal sangat ketat sejak reformasi pasca-Port Arthur 1996. Pemerintah Australia kini sedang mempertimbangkan penguatan lebih lanjut terhadap undang-undang kepemilikan senjata, termasuk pembatasan jumlah senjata yang dapat dimiliki per individu serta pengawasan ketat atas proses lisensi.