Pada 23 Desember 2025, Parlemen Nasional Turki menyepakati sebuah mosi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan memperpanjang durasi intervensi militer Negeri Dua Benua di Libya selama dua tahun. Dalam perdebatan yang membahas tentang mosi tersebut, pihak pemerintahan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menyatakan bahwa intervensi ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara Turki dan pemerintah Libya di Tripoli. Selanjutnya, Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Fuat Okay menyatakan Turki merupakan negara yang selalu konsisten dalam membantu masyarakat Libya. Fuat juga menekankan persahabatan dekat antara Turki dan Libya yang telah ada sejak abad ke-16. Di sisi lain, blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Republikan Rakyat (CHP) menyatakan mereka akan mendukung perpanjangan tersebut dengan beberapa kondisi seperti keamanan prajurit.
Dalam dekrit tersebut, tertulis bahwa tujuan Turki memperpanjang intervensi di Libya untuk membantu Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) Libya dalam mempertahankan gencatan senjata serta mengamankan kepentingan nasional Negeri Dua Benua di Negeri Perangga. Akan tetapi walaupun intervensi ini memiliki dukungan yang cukup signifikan di Turki, hal tersebut telah menjadi salah satu isu paling kontroversial di Libya. Di satu sisi, terdapat pihak di Libya yang menganggap intervensi Turki penting untuk menjaga keamanan sekaligus memperbaiki situasi politik yang cukup buruk. Di sisi lain terdapat juga pihak yang menganggap intervensi Turki di Libya merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan karena pemerintahan Negeri Perangga tidak pernah meminta bantuan militer dari Negeri Dua Benua.
Sebelumnya pada 14 Desember 2025 Presiden Erdogan telah menyatakan keinginannya untuk memperpanjang durasi intervensi militer Turki di Libya. Menurut sang presiden, situasi politik Negeri Perangga membuat pemilu sulit untuk diselenggarakan dan hal tersebut bisa memperburuk situasi keamanan dan stabilitas nasional. Sejak Januari 2020, Turki telah mengerahkan pasukan ke Libya untuk membantu pemerintah GNA Libya yang saat itu sedang menghadapi gempuran pemerintah rival yang berada di Tobruk. Akibat dari intervensi tersebut, pasukan GNA Libya berhasil membebaskan beberapa wilayah yang sebelumnya telah diduduki oleh pemerintahan rival Tobruk. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong diberlakukannya gencatan senjata pada Oktober 2020.
