Pada 27 Desember 2025 kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyetujui rancangan anggaran baru yang akan diberikan kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura (Diet). Dalam rancangan tersebut, Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 9,4% (USD 58 miliar) pada tahun fiskal 2026 untuk membangun ulang kapabilitas pertahanan Negeri Sakura guna menghadapi ancaman dari China. Untuk membangun kemampuan tersebut Jepang akan membangun kapabilitas serangan balik dengan mengakuisisi persenjataan strategis seperti rudal penjelajah, rudal anti-kapal, dan drone penyerang. Menanggapi rencana anggaran tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan bahwa anggaran pertahanan perlu ditingkatkan karena saat ini Negeri Sakura sedang menghadapi dinamika keamanan regional yang cukup kompleks.
Tidak lama setelah pemerintah Jepang mengumumkan hal tersebut, beberapa kanal media China mempublikasikan artikel yang menyampaikan sikap kritis terhadap rencana anggaran yang telah disetujui. China Daily menyatakan bahwa keputusan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan akibat dari trauma sejarah yang dialami kawasan Asia di era perang dunia kedua. Sementara itu Xinhua News menyatakan rencana anggaran yang telah disepakati kabinat PM Sanae Takaichi telah mendapatkan pertentangan dari publik Negeri Sakura. Artikel Xinhua juga mengutip sejahrawan Jepang Atsushi Kotetsu yang menyatakan kekecewaannya karena anggaran tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat Negeri Sakura. Selain itu Global Times menekankan bahwa rencana anggaran ini merupakan tanda Jepang sedang berupaya untuk meninggalkan pasifisme.
Hubungan antara Jepang dan China telah memburuk sejak 7 November 2025 saat PM Sanae Takaichi menyatakan dalam Diet bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan dari China. Pernyataan tersebut menghadapi respon keras dari China yang melarang impor makanan hasil laut Jepang, menghentikan berbagai acara budaya di Negeri Tirai Bambu yang diselenggarakan oleh artis Negeri Sakura, dan menyarankan warga mereka untuk tidak mengunjungi Jepang. Walaupun demikian, PM Sanae enggan menarik pernyataan tersebut karena sang menteri menganggap pernyataan tersebut selaras kebijakan luar negeri Jepang terhadap Taiwan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa selanjutnya dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut tentang Taiwan.
