News

Dewan Perwakilan Rakyat Filipina sempat membuka pembahasan terkait kemungkinan pemakzulan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang dikenal sebagai Bongbong Marcos, menyusul berbagai kontroversi kebijakan selama masa pemerintahannya.

Komite Kehakiman DPR Filipina menggelar sidang pada Selasa (3/2) untuk menelaah dua pengaduan pemakzulan yang diajukan terhadap Marcos. Namun sehari kemudian, Rabu (4/2), komite memutuskan menolak kedua usulan tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Wakil Ketua Komite Kehakiman, Ysabel Zamora, menyatakan bahwa laporan yang masuk tidak menunjukkan adanya tindakan nyata dari presiden yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Menurutnya, kekurangan dalam arah kebijakan pemerintahan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pemakzulan.

Dua pengaduan pemakzulan yang diterima masing-masing diajukan oleh pengacara Andre de Jesus dan tokoh kelompok progresif Liza Maza. De Jesus menuduh Marcos bertanggung jawab atas penyerahan mantan Presiden Rodrigo Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta menudingnya memiliki masalah penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Marcos juga dituduh tidak memveto anggaran tertentu, memperoleh keuntungan dari proyek pengendalian banjir bermasalah, serta membentuk Komisi Independen Infrastruktur yang diduga bertujuan melindungi kelompok dekatnya.

Sementara itu, Liza Maza menilai Marcos layak dimakzulkan karena kebijakan anggaran infrastruktur yang dianggap boros dan membuka peluang penyalahgunaan dana. Formula alokasi anggaran infrastruktur yang diterapkan pemerintah disebut telah memicu dugaan korupsi, praktik suap, dan manipulasi anggaran untuk kepentingan pejabat tertentu.

Maza juga menuding adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana tidak terprogram serta keterlibatan langsung presiden dalam praktik penyisipan anggaran dan skema suap.

DPR Filipina selanjutnya akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak rekomendasi komite. Saat ini, parlemen didominasi oleh anggota yang berafiliasi dengan presiden.

Ketua Komite Kehakiman, Gerville Luistro, menyampaikan bahwa laporan akhir akan diselesaikan dan diserahkan ke sidang paripurna pada pekan depan. Namun, jadwal pembahasannya tetap bergantung pada keputusan pimpinan sidang.

Untuk dapat memakzulkan presiden, dukungan minimal sepertiga anggota DPR diperlukan. Jika syarat itu terpenuhi, Senat akan menggelar persidangan pemakzulan dengan 24 senator bertindak sebagai juri.

Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, meninggal dunia pada usia 53 tahun setelah ditembak di kediamannya di Zintan, Libya pada 3 Februari 2026.

Menurut pengacara Saif, Khaled al-Zaidi, dan penasihat politiknya, kematian itu terjadi setelah empat pria tak dikenal menyerbu rumahnya. Sebelum kejadian tersebut berlangsung, kamera pengawas di lokasi sempat dimatikan.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab, dan otoritas Libya belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai motif penyerangan atau identitas pelaku. Sementara itu, kantor kejaksaan Libya telah membuka penyelidikan terkait kasus tersebut.

Meski tidak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan, Saif al-Islam pernah dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh kedua di Libya setelah ayahnya, terutama selama masa pemerintahan Muammar Gaddafi yang berlangsung lebih dari empat dekade. Ia dikenal berperan besar dalam perumusan kebijakan dan misi diplomatik.

Saif terlibat dalam perundingan pelucutan senjata pemusnah massal Libya serta negosiasi kompensasi bagi keluarga korban pengeboman pesawat Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia, pada 1988. Namun, citra tersebut runtuh ketika pemberontakan pecah pada 2011. Saif memilih berpihak pada keluarganya dan berperan dalam penindasan keras terhadap kelompok oposisi.

Masih pada tahun yang sama, Saif ditangkap oleh kelompok bersenjata di Zintan ketika berusaha meninggalkan negara tersebut, tak lama setelah pasukan oposisi berhasil merebut ibu kota Tripoli. Ia kemudian ditahan dan dipenjara di wilayah Zintan selama beberapa tahun.

Setelah bebas, Saif hidup berpindah-pindah dan menghindari publik karena ancaman pembunuhan. Pada 2021, ia kembali muncul dengan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Libya, langkah yang memicu kontroversi luas dan penolakan dari berbagai kelompok bersenjata serta korban rezim lama. Pencalonannya akhirnya gugur dan turut memperparah kebuntuan politik di Libya.

Kematian Saif al-Islam Gaddafi kembali menyoroti rapuhnya situasi keamanan dan politik Libya, yang hingga kini masih dilanda konflik dan perpecahan sejak runtuhnya rezim Gaddafi pada 2011.

Pernyataan tim politik Saif menyebut para penyerang sebagai pria bertopeng, dan mereka menggambarkan aksi tersebut sebagai sebuah “pembunuhan pengecut dan tak terhormat”.