Menu

Chatrine Debora

About Chatrine Debora

Bachelors of Arts in International Relations, interested in social politics and economic policy.

Posts by Chatrine Debora:

AS, Eropa, dan Ukraina pada Konferensi Keamanan Munich 2025

, , , , , 0

Konferensi Keamanan Munich (Munich Security Conference) tahun 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 Februari, mempertemukan lebih dari 50 kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pejabat militer untuk membahas berbagai masalah yang paling mendesak dalam keamanan global. Konferensi internasional keamanan ini diadakan setiap tahun di Munich, Jerman dan dibentuk pada tahun 1963 lalu oleh mantan tentara dan penerbit Jerman, Ewald von Kleist. 

Meskipun presiden AS tidak hadir secara langsung, namun kebijakan dan pengaruh presiden AS tetap terlihat besar, terutama dengan topik-topik bahasan seperti hubungan trans-Atlantik, masa depan Ukraina, dan pengeluaran pertahanan NATO.

 

Perspektif AS: ‘America First’ dan Pengeluaran Militer

Di bawah kepemimpinan Trump, AS mendorong peningkatan belanja pertahanan dari sekutu NATO dan menekankan strategi “America First.” Ketika Wakil Presiden JD Vance berpidato dalam konferensi tersebut, komentarnya menggarisbawahi desakan Trump yang terus berlanjut agar negara-negara Eropa mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pertahanan mereka sendiri. AS meminta agar anggota NATO, khususnya di Eropa, meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 5 persen dari PDB, jauh di atas target 2 persen NATO.

Trump telah lama mengkritik Eropa karena dinilai tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk NATO, menyebutnya sebagai “penipuan” dan menyarankan agar AS tidak lagi menanggung beban biaya NATO. “Jika Anda tidak membayar, kami tidak akan melindungi Anda,” kata Trump, menegaskan bahwa perlindungan militer dari AS bergantung pada komitmen keuangan Eropa. Sikap “America First” ini kemungkinan akan terus mempengaruhi diskusi di MSC, terutama karena prioritas pengeluaran militer AS bergeser ke arah tantangan Asia-Pasifik, terutama China.

Wakil Presiden AS, Vance, juga menyatakan “Ancaman yang paling saya khawatirkan terhadap Eropa bukanlah Rusia, bukan China, bukan pula aktor eksternal lainnya, namun yang saya khawatirkan adalah ancaman dari dalam, yakni mundurnya Eropa dari beberapa nilai yang paling mendasar, nilai-nilai yang dianut bersama Amerika Serikat.”

Selain itu, rencana perdamaian Trump untuk Ukraina telah menjadi titik perdebatan karena Trump mendorong resolusi cepat untuk perang yang dikhawatirkan oleh beberapa pemimpin Eropa dapat mengorbankan Ukraina. Sementara integritas teritorial Ukraina tetap menjadi garis merah bagi para pemimpin Eropa, pendekatan AS terhadap konflik ini tetap berfokus pada mengamankan pengaruh ekonomi dan militer untuk memaksa Rusia bernegosiasi.

 

Perspektif Eropa: Menyeimbangkan Pertahanan, Kedaulatan, dan Persatuan dengan AS

Bagi para pemimpin Eropa, tantangannya saat ini adalah mengelola tuntutan AS sambil memastikan prioritas pertahanan dan keamanan mereka sendiri terpenuhi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang menghadiri MSC di Munich, menegaskan kembali posisinya bahwa setiap perundingan perdamaian dengan Rusia harus berpusat pada kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. 

Namun, kekhawatiran Zelenskyy bertambah dengan rencana perdamaian yang diusulkan Trump, yang dapat mengesampingkan negara-negara Eropa dalam pembicaraan masa depan dengan Rusia dan berpotensi menawarkan terlalu banyak pengaruh kepada Moskow.

Delegasi Jerman di MSC secara khusus berfokus pada pengeluaran militer dan masa depan NATO. Dengan semakin dekatnya pemilihan umum federal Jerman, diskusi tentang anggaran pertahanan menjadi semakin mendesak. Para pemimpin politik dalam negeri terpecah mengenai berapa banyak yang harus diinvestasikan di Bundeswehr (militer Jerman), menyeimbangkan kebutuhan ini dengan anggaran yang ketat dan prioritas dalam negeri. Perdebatan ini semakin diperumit dengan meningkatnya tuntutan dari Washington agar Eropa meningkatkan anggaran pertahanannya, sebuah situasi yang dianggap tidak realistis oleh banyak pihak di Eropa karena keterbatasan keuangan mereka.

Selain itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius turut mengecam Wakil Presiden AS JD Vance, yang dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich menuduh pemerintah Eropa mengabaikan keprihatinan para pemilih mengenai imigrasi dan membatasi kebebasan berbicara. “Demokrasi dipertanyakan oleh Wakil Presiden AS untuk seluruh Eropa tadi,” kata Pistorius. “Dia berbicara tentang penghancuran demokrasi. Dan jika saya memahaminya dengan benar, dia membandingkan kondisi di beberapa bagian Eropa dengan kondisi di wilayah otoriter… hal itu tidak dapat diterima,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan para pemimpin Eropa lainnya berusaha untuk mempertahankan kohesi dalam aliansi tersebut, terlepas dari sikap AS yang lebih isolasionis. Tujuan Eropa adalah memperkuat kerja sama pertahanan di antara anggota NATO dan mempromosikan tujuan keamanan bersama, bahkan jika itu berarti meningkatkan pengeluaran militer untuk menenangkan AS.

Terkait dengan biaya pertahanan, Kepala Eksekutif Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa Komisi Eropa akan mengusulkan pengecualian pertahanan dari batasan pengeluaran pemerintah Uni Eropa di tengah-tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Eropa mendanai pertahanannya sendiri. Von der Leyen mengatakan bahwa pencabutan pembatasan belanja pertahanan akan mengikuti logika yang sama dengan penghapusan batas pinjaman selama pandemi COVID-19.

 

Keamanan Global: Implikasi Jangka Panjang dari Kebijakan Trump

Pengaruh Trump juga membentuk kembali dinamika keamanan global karena AS lebih berfokus pada China dan kurang berfokus pada pertahanan Eropa, ada kekhawatiran yang berkembang di antara anggota NATO bahwa Eropa harus meningkatkan kemampuan militernya sendiri untuk memastikan pertahanannya. MSC berfungsi sebagai platform penting untuk membahas isu-isu ini, dengan para pemimpin dunia yang menyatakan keprihatinannya tentang kemampuan Eropa untuk menangani keamanannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada kehadiran militer AS.

Selain itu, konflik Ukraina terus mendominasi diskusi dengan beberapa pemimpin Eropa sangat ingin melihat kemajuan perundingan perdamaian, bahkan ketika mereka khawatir tentang keterlibatan AS dalam negosiasi tersebut. Ketika pemerintahan Trump mendorong resolusi dengan Rusia, Ukraina dan Eropa harus menavigasi pergeseran kesetiaan ini, menyeimbangkan tekanan internasional dengan kepentingan strategis mereka sendiri.

 

China di MSC

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menekankan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Uni Eropa untuk menciptakan dunia yang “makmur” dan menolak “standar ganda” dalam hukum internasional. Wang Yi menyerukan multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlakuan yang sama dalam mengatasi tantangan global, menyoroti perlunya perdamaian dan saling menguntungkan.

Di tengah meningkatnya isolasionisme AS, terutama di bawah kebijakan “America First” Presiden Trump, peran China dalam tata kelola global dan menangani masalah seperti AI dan perubahan iklim semakin mendapat perhatian. Jiang Feng, seorang akademisi China di MSC, mencatat bahwa para pejabat Eropa menghargai sikap China terhadap perdamaian dan menganggapnya sebagai hal yang penting dalam lanskap internasional yang kompleks.

Diskusi yang berfokus pada China berada hampir di setiap sesi yang ada, mencerminkan pengaruh China yang semakin meningkat di berbagai isu global. Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global, peran penting China dalam dialog global menjadi semakin tak terhindarkan dengan meningkatnya ekspektasi untuk keterlibatan yang lebih luas.

Insiden China-Australia di Laut China Selatan dari Perspektif Realisme

, , , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) menuduh Australia dengan sengaja memprovokasi mereka dengan melakukan patroli maritim di Laut China Selatan. China mengatakan bahwa Australia menyebarkan “narasi palsu,” tetapi Australia berpendapat bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional (Lee, Chen, & Needham, 2025). Insiden ini berkaitan dengan jet tempur China PLA J-16 yang melepaskan suar dekat dengan pesawat pengintai P-8A Poseidon Australia. Kontak ini semakin menyoroti peningkatan tensi terkait kehadiran militer, kedaulatan, dan keamanan nasional di Laut China Selatan. 

Akibat insiden ini, Australia melabeli tindakan China sebagai “tidak profesional dan berbahaya.” Guna memahami motivasi di balik tindakan China dan Australia, pendekatan realisme menjadi salah satu teori hubungan internasional yang dapat digunakan untuk membahas tensi hubungan kedua negara ini dikarenakan realisme menekankan pada pencapaian kepentingan nasional, kekuasaan, dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis.

 

Realisme dan Kepentingan Nasional: Penegasan Kekuasaan China

Pendekatan realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, di mana negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya yakni guna mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Realisme berpendapat bahwa dengan sistem internasional yang anarkis, tidak adanya otoritas guna menyelesaikan sengketa atau menjaga stabilitas, maka negara perlu bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk melindungi kepentingan mereka (Mearsheimer, 2001). Dalam isu Laut China Selatan, realisme menjelaskan kepentingan China yakni guna melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan keamanannya di kawasan tersebut.

Bagi China, Laut China Selatan bukan hanya mengenai isu regional, tetapi juga wilayah penting guna menegakkan kedaulatan nasional dan melindungi kepentingan strategis. Melalui klaim teritorialnya, China berupaya mengamankan rute dan sumber daya maritim utama guna pertumbuhan ekonomi dan militernya. Dalam pandangan realisme, negara yang sedang meningkatkan kekuatannya, seperti China, cenderung bertindak agresif untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan vital, yakni kepentingan wilayah, sumber daya, dan pengaruh regional, terutama di wilayah yang sedang diperebutkan (Mearsheimer, 2001).

Insiden suar dapat dilihat sebagai upaya pertahanan China atas klaim teritorialnya dan keinginannya untuk memproyeksikan kekuatan di wilayah yang dianggap strategis dalam konteks geopolitiknya. Dengan merespons operasi pengawasan Australia dengan manuver militer, China menunjukkan komitmen dan kekuatannya untuk melindungi pengaruhnya di Laut China Selatan. Dalam perspektif ini, tindakan militer China tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan wilayah nasionalnya tetapi juga memperkuat hegemoni regionalnya dan menghalangi kekuatan asing untuk menantang peningkatan kehadiran militernya di kawasan Asia-Pasifik.

 

Tanggapan Australia: Keamanan Nasional dan Perimbangan Kekuatan

Tindakan Australia di Laut China Selatan mencerminkan prinsip-prinsip teori realis, terutama dalam konteks keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan. Sebagai negara kekuatan menengah dan sekutu utama Amerika Serikat, Australia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Meskipun memiliki jarak yang jauh secara geografis, Australia tetap memiliki kepentingan di Laut China Selatan karena wilayah ini merupakan jalur air yang krusial bagi perdagangan internasional. 

Dalam menghadapi peningkatan kontrol yang semakin kuat dari negara-negara seperti China atas Laut China Selatan, keterlibatan Australia dalam latihan kebebasan navigasi dan pengawasan maritim menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Teori realis menekankan bahwa negara bertindak demi kepentingan nasional mereka, terutama ketika menghadapi potensi ancaman. Dalam konteks Australia, tindakan mereka di Laut China Selatan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap meningkatkan kehadiran militer dan klaim teritorial China. Dengan melakukan pengawasan rutin dan menegaskan haknya untuk beroperasi di perairan internasional, Australia berupaya menentang dominasi China dan mencegah ketidakseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan perspektif realis yang menegaskan pentingnya negara dalam melindungi kedaulatannya dan melawan setiap ancaman (Baldwin, 1985).

Insiden suar yang terjadi mencerminkan sikap militer Australia yang bertekad menjaga stabilitas regional dan menegakkan norma-norma hukum internasional. Komitmen Australia terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan lintas batas, berawal pada keyakinan bahwa tatanan berbasis aturan harus tetap ditegakkan di Laut China Selatan. Bagi Australia, insiden suar tersebut bukan hanya tentang keamanan fisik pesawatnya, tetapi juga tentang menegaskan kepentingan keamanan nasionalnya, di mana dinamika kekuatan berpindah kepada China.

 

Dilema Keamanan: Eskalasi dan Kesalahan Persepsi

Salah satu konsep utama dalam realisme adalah dilema keamanan, yakni upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (termasuk kegiatan militer) yang membuat negara lain merasa terancam, sehingga tensi ini menghasilkan perlombaan senjata atau bahkan konflik (Jervis, 1978). Insiden suar antara China dan Australia menggambarkan dinamika yang terjadi.

Dari perspektif China, operasi pengawasan militer yang dilakukan Australia di Laut China Selatan dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan teritorialnya. China menganggap tindakan Australia sebagai gangguan pada pengaruhnya, sehingga mendorong untuk merespons dengan langkah-langkah militer defensif. 

Dengan melepaskan suar di dekat pesawat Australia, China mengirimkan pesan yang jelas: mereka tidak akan mentolerir aktivitas militer asing yang mengancam klaim teritorialnya di wilayah tersebut. Di sisi lain, kehadiran Australia di Laut China Selatan dipicu oleh upaya untuk melindungi keamanannya sendiri dan mempertahankan akses ke jalur perdagangan yang vital bagi kelangsungan ekonomi negara. Namun, dari sudut pandang China, operasi militer Australia dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kontrolnya atas wilayah tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana kedua negara memandang tindakan satu sama lain sebagai ancaman, yang mengarah pada eskalasi ketegangan dan risiko konfrontasi lebih lanjut. Dilema keamanan yang nyata terlihat dalam konteks ini, di mana kedua negara terjebak dalam siklus aksi dan reaksi yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sumber
Baldwin, D. A. (2020). Economic statecraft. Princeton University Press. https://www.researchgate.net/publication/229889891_A_Political_Theory_of_Economic_Statecraft 

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167-214. https://doi.org/10.2307/2009978

Lee, L., Chen, X., & Needham, K. (2025, February 14). China accuses Australia of deliberate provocation in South China Sea. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-defence-ministry-accuses-australia-south-china-sea-provocation-2025-02-14/

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company.

Waltz, K. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.

China Memperkuat Kerja Sama dengan Jerman dan Uni Eropa di Tengah Ketegangan Perdagangan

, , , , , 0

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan kembali komitmen negaranya untuk mempererat hubungan dengan Jerman dan Uni Eropa. Wang Yi, yang juga anggota dari Biro Politik Partai Komunis Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), menyatakan dalam pertemuan tersebut bahwa China dan Jerman secara konsisten menjaga interaksi tingkat tinggi. Kerja sama pragmatis antara kedua negara juga menunjukkan momentum kuat dan menghasilkan hasil positif. Wang juga mencatat bahwa meskipun terdapat peningkatan unilateralisme dan proteksionisme, namun pergeseran global menuju multipolaritas tidak dapat dihindari. 

Wang Yi akhirnya menekankan pentingnya perdagangan bebas dan prinsip multilateralisme dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang diadakan dalam rangka Konferensi Keamanan Munich.

Dalam diskusinya dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Wang mengapresiasi sikap “pragmatis” Jerman terkait tarif Uni Eropa untuk kendaraan listrik (EV) buatan China. Ia mendorong Berlin untuk terus berperan konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan yang ada. Scholz pun menegaskan kembali penolakan Jerman terhadap praktik proteksionisme dan berharap agar ketegangan perdagangan antara Uni Eropa dan China dapat segera teratasi.

Selain itu, Wang juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, untuk menekankan pentingnya kolaborasi dalam melawan semakin meningkatnya proteksionisme serta menjaga otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baerbock menegaskan pentingnya komunikasi yang transparan, sambil mengingatkan kembali komitmen Jerman terhadap kebijakan satu-China dan prinsip perdagangan bebas.

China memandang hubungannya dengan Jerman sebagai kunci penting dalam menstabilkan hubungan antara China dan Uni Eropa. Wang menekankan bahwa meskipun tantangan geopolitik terus muncul, multipolaritas merupakan tren global yang tidak bisa dihindari. Ia juga menegaskan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Jerman dalam menghadapi isu-isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan terpisah dengan pemimpin Eropa lainnya, termasuk pejabat dari Prancis dan Spanyol, Wang mendorong pentingnya pendekatan diplomatik yang bijaksana dalam mengatasi ketegangan perdagangan. Ia kembali menegaskan komitmen China untuk berkolaborasi dengan mitra Eropa, guna meningkatkan saling pengertian serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.

Di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik yang meningkat, upaya diplomatik China di Munich mencerminkan niatnya untuk menjaga hubungan ekonomi dan politik yang kokoh dengan Eropa, sekaligus menavigasi perselisihan perdagangan dengan Brussels. Dengan kedua pihak berusaha menyeimbangkan kerja sama ekonomi dan kepentingan strategis, beberapa bulan ke depan diprediksi akan menjadi krusial dalam menentukan arah hubungan China-Uni Eropa.

China Peringatkan Filipina Terkait Pengerahan Sistem Rudal AS

, , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) telah mengeluarkan peringatan keras kepada Filipina terkait penyebaran sistem rudal ‘Typhon’ Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut, dan menyerukan kepada negara Asia Tenggara tersebut untuk menjunjung tinggi komitmennya dengan menarik sistem rudal tersebut, yang pada awalnya diperkenalkan pada bulan April 2024. 

Sistem rudal ini merupakan bagian dari latihan militer gabungan AS-Filipina dan telah menjadi titik perselisihan antara kedua negara, di mana China menuduh Filipina melanggar janji dan membahayakan keamanan regional.

Pengerahan sistem rudal Typhon merupakan bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Asia-Pasifik, yang telah mengalami peningkatan ketegangan, terutama di Laut China Selatan. Sistem rudal AS, yang mampu meluncurkan rudal Tomahawk dan SM-6 sangat maju. Penempatan rudal Tomahawk di Filipina mampu mencapai target di China dan Rusia, dan misil SM-6 juga mampu menyerang di wilayah udara dan laut hingga lebih dari 200 kilo meter jauhnya. 

Sebagai tanggapan, China telah menegaskan bahwa kehadiran sistem rudal di Filipina merupakan tantangan langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Zhang Xiaogang, juru bicara kementerian pertahanan China, memperingatkan bahwa Filipina telah menyerahkan pertahanan nasionalnya kepada kekuatan asing dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Sengketa yang berkembang ini menyoroti dinamika geopolitik yang kompleks di Laut China Selatan, di mana Filipina dan China telah lama terlibat dalam kebuntuan teritorial. Seruan China untuk menarik sistem rudal telah menambah lapisan ketegangan, karena Filipina terus menyeimbangkan kerja sama pertahanannya dengan AS sambil berusaha mempertahankan kedaulatan atas perairan yang disengketakan.

Seiring dengan perkembangan situasi, kedua belah pihak terus menavigasi masalah keamanan nasional yang sensitif, dengan Filipina berusaha memperkuat kemampuan pertahanannya sambil menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari tetangganya yang kuat, China.

Dalam konferensi pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya terhadap sistem rudal tersebut, dan menggambarkannya sebagai “senjata ofensif strategis” yang mengancam keamanan negara-negara tetangga. Guo menekankan bahwa kegagalan Filipina dalam memenuhi janjinya untuk menarik sistem rudal setelah latihan gabungan tersebut dapat memicu perlombaan senjata yang berbahaya dan ketidakstabilan geopolitik di wilayah regional. Guo juga memperingatkan bahwa China tidak akan tetap pasif karena kepentingan keamanannya terancam.

Akan tetapi, pemerintah Filipina membantah bahwa mereka pernah berjanji untuk menarik sistem tersebut. Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, mengklarifikasi bahwa sistem rudal Typhon semata-mata ditujukan untuk tujuan pertahanan. Dia lebih lanjut mencatat bahwa Filipina mematuhi konstitusi pasifisnya, yang menolak perang sebagai kebijakan nasional.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menawarkan kesepakatan bersyarat mengenai sistem rudal Typhon AS yang saat ini dikerahkan di negara tersebut. Marcos menyatakan bahwa Filipina bersedia mengembalikan sistem rudal tersebut, tetapi hanya jika China menghentikan tindakan agresifnya di Laut China Selatan.

“Mari kita buat kesepakatan dengan China: Berhentilah mengklaim wilayah kami, berhentilah mengganggu nelayan kami dan biarkan mereka mencari nafkah, berhentilah menabrak kapal kami, berhentilah meriam air kepada rakyat kami, berhentilah menembakkan laser kepada kami, dan berhentilah bersikap agresif dan memaksa kami, dan saya akan mengembalikan rudal-rudal Typhon itu,” ujar Marcos dalam sebuah konferensi pers. Dia menambahkan, “Begitu mereka menghentikan apa yang mereka lakukan, saya akan mengembalikan semuanya,” dan menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan dilakukan jika China menghentikan tindakannya di perairan yang disengketakan.

Pemerintahan Biden Mendorong Penguatan Hubungan dengan Indo-Pasifik

, , , , 0

Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Amerika Serikat (AS) Biden telah mengajukan tiga perjanjian penting kepada Kongres untuk meningkatkan hubungan AS dengan sekutu dan mitra utama di Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin dipengaruhi oleh China. Selain itu, Presiden Joe Biden juga secara resmi meminta persetujuan kongres untuk kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Thailand dan ratifikasi perjanjian asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall.

Perjanjian-perjanjian ini, yang sangat penting untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan ini, selaras dengan upaya-upaya sebelumnya oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 dan 2020 lalu untuk mengimbangi kehadiran China yang terus meningkat. 

Secara garis besar, perjanjian nuklir sipil selama 30 tahun dengan Thailand, yang akan berlaku dalam waktu 90 hari kecuali jika Kongres menolaknya, akan memfasilitasi transfer bahan dan teknologi nuklir yang sensitif tetapi tidak diklasifikasikan untuk memenuhi kebutuhan energi Thailand yang terus meningkat.

Kesepakatan asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall – bagian dari kerangka kerja yang lebih luas yang juga mencakup Negara Federasi Mikronesia – telah disetujui sebelumnya pada awal tahun ini. Biden merinci perjanjian senilai USD7,1 miliar untuk Palau dan Kepulauan Marshall, yang mencakup ketentuan untuk bantuan bencana, prakiraan cuaca, layanan pos, dan bantuan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, bank-bank di negara-negara kepulauan ini sekarang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yang akan melindungi deposito jika terjadi kebangkrutan.

Negara-negara Asosiasi Kerja sama Bebas ini memiliki populasi di bawah 200.000 di lebih dari 1.000 pulau dan memainkan peran penting dalam posisi strategis AS. Terletak sekitar 2.500 mil di sebelah barat daya Hawaii, negara-negara ini menjadi tuan rumah bagi instalasi militer yang vital, seperti fasilitas uji coba rudal di Kepulauan Marshall dan sistem radar frekuensi tinggi di Palau. Dengan begitu, perjanjian ini memperkuat hubungan yang terjalin selama Perang Dunia II ketika pasukan A.S. membebaskan kepulauan ini dari kendali Jepang.

 

Bagaimana dengan pemerintahan Trump mendatang?

Selain itu, menyambut pemerintahan Trump yang akan datang, dengan Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional, mereka telah mengisyaratkan kesinambungan dalam kebijakan Indo-Pasifik A.S. Berbicara di U.S. Institute of Peace, Waltz menekankan Cina sebagai “musuh terbesar AS” dan menggarisbawahi peran India sebagai mitra utama. Dia menegaskan kembali pentingnya inisiatif seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan AS), Quad (quadrilateral security dialogue), dan dialog trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan Filipina untuk mendorong “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan yang akan segera keluar dari jabatannya menggemakan sentimen Waltz, dengan menekankan bahwa strategi China yang kuat secara inheren terkait dengan strategi Asia yang kuat. Namun, terdapat kekhawatiran tentang ambiguitas AS, di mana meskipun dipercaya kebijakannya berkaitan dengan kompetisi ekonomi bersama China akan berjalan dengan intens, namun tidak dalam isu keamanan. Analis menilai bahwa isu penting seperti pertahanan Taiwan dan garansi keamanan untuk aliansi AS seperti Filipina, tidak menjadi isu prioritas pemerintahan Trump.

Di bawah pendekatan kebijakan luar negeri Trump, Taiwan kemungkinan besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan membeli sistem militer AS yang lebih canggih. Meskipun langkah-langkah tersebut dapat memperkuat keamanan Taiwan, namun hal ini berisiko membebani ekonominya.

Para analis masih terbagi atas implikasi dari kepemimpinan Trump untuk Taiwan. Di satu sisi, keselarasan yang lebih dalam dengan kebijakan AS dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan postur pertahanan Taiwan. Di sisi lain, pengambilan keputusan Trump yang tidak dapat diprediksi dan langkah-langkah ekonomi proteksionis, seperti tarif, dapat mengacaukan industri regional, menimbulkan tantangan bagi ekonomi Taiwan yang bergantung pada perdagangan.

Dalam kondisi ini, analis menilai bahwa Taiwan harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan kepentingannya. Diversifikasi kemitraan perdagangan akan membantu mengurangi risiko ekonomi, dan investasi dalam kemampuan pertahanan dalam negeri dapat meningkatkan keamanan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dengan mengelola hubungannya dengan A.S. dan China secara hati-hati, Taiwan dapat bekerja untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas ekonominya di tengah-tengah kompleksitas segitiga AS-China-Taiwan.

Perjanjian Renville dan Terhambatnya ‘Kemerdekaan’ Indonesia

, , , , , 0

Pada tanggal 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Renville, yang dinamai berdasarkan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang menjadi tempat perundingan berlangsung. Perjanjian yang mendapat intervensi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) ini lahir di tengah konflik panjang pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, di mana Belanda masih berupaya merebut kekuasaannya. Mediasi dalam perundingan ini juga melibatkan perwakilan dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh DK-PBB di tahun 1947 dan terdiri dari Australia, Belgia, dan AS. Negara AS dipilih sebagai pihak netral, Belgia dipilih oleh Belanda, dan perwakilan Australia dipilih Indonesia. 

Perjanjian Renville berkaitan dengan kesepakatan wilayah kedaulatan Indonesia, dan juga penetapan gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo atau “Garis Van Mook”, yakni batas buatan yang menandai batas terjauh posisi militer yang menjadi keuntungan sepihak untuk Belanda. Pada akhirnya, Belanda melanggar perjanjian Renville dikarenakan serangannya ke Ibu Kota Indonesia saat itu yakni Yogyakarta, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Dalam pasca perang dunia kedua dan juga perang dingin antar blok Barat dan Timur, posisi strategis dan kondisi sosial politik di Indonesia menjadi penting bagi AS dan aktor internasional lainnya. Meskipun mendapat intevensi internasional, namun perjanjian ini gagal dan menghambat ‘kemerdekaan’ Indonesia. Meskipun terlihat sebagai upaya diplomasi yang netral, intervensi internasional dalam perjanjian Renville justru memperlambat proses kemerdekaan sejati Indonesia. Lalu, bagaimana peran dan kepentingan AS dalam perjanjian ini?

 

Kepentingan AS dan keterlibatannya dalam Perjanjian Renville

Pengaruh dan peran AS dalam perjanjian Renville berkaitan erat dengan posisinya di Komisi Tiga Negara yang memfasilitasi perubahan kebijakan AS di Indonesia. Posisi ini memberi AS pengaruh besar dalam proses negosiasi tanpa harus secara terbuka melakukan intervensi dan juga aliran informasi dan perspektif baik dari Belanda dan Indonesia. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang kuat pasca Perang Dunia II, AS mendapat dua tantangan utama di kawasan Asia Tenggara: mencegah penyebaran komunisme dan menjaga kestabilan ekonomi dan politik di kawasan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi masa itu, tindakan Agresi Militer Belanda I dan II membuat AS menilai bahwa Belanda tidak mampu dan tidak berniat untuk menyelesaikan konflik sehingga membuat kondisi kawasan semakin tidak stabil. Berkaitan dengan kondisi ini, konstruktivisme dari Alexander Wendt, menilai bahwa struktur internasional merupakan hasil dari distirbusi ide, dan negara turut berkontribusi dalam penyebaran dan pembentukan ide ini. Dalam konteks Perang Dingin, di mana konflik ideologi juga sedang berkembang yakni dari blok Timur dengan komunisme-nya, pemerintah AS berfokus pada pengekangan penyebaran ideologi komunisme (containtment) di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dukungan AS lebih dimotivasi oleh ketakutan terhadap komunisme, dibandingkan mendukung keadilan dan aspirasi perjuangan Indonesia untuk merdeka sepenuhnya.

Indonesia sendiri memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang strategis mengingat Indonesia merupakan jalur maritim dengan sumber daya alam yang melimpah, dan juga dekat dengan blok komunis di Asia. Kekhawatiran ini dikarenakan kedekatan Indonesia dengan negara blok Timur seperti China, yang dianggap sebagai wilayah rentan pengaruh komunisme, serta keberadaan faksi saya kiri dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai upaya untuk mencegah ‘domino effect’ komunisme, AS juga memberi tekanan kepada Belanda untuk menghindari kebijakan militeristik yang akan memperparah ketidakstabilan di regional. Meskipun begitu, AS tetap mempertahankan hubungan baik dengan Belanda yang memang menjadi salah satu sekutu utama mereka di Eropa Barat. 

 

Peran AS dan dampak intervensinya untuk Indonesia

AS berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan di antara Indonesia dan Belanda. Meski mendesak Belanda untuk berkompromi dengan Indonesia, mengingat ketidakmampuan Belanda untuk menekan gerakan nasionalis, namun AS juga mendukung pembentukan negara federasi yang memungkinkan pengaruh Belanda yang berlanjut dan dominan di Indonesia. Posisi yang ambigu ini membatasi pencapaian ‘kemerdekaan penuh’ Indonesia dikarenakan tetap mengakomodasi kepentingan kolonialisme Belanda.

Meskipun tidak dimaksudkan untuk menghindari konflik, namun perjanjian Renville justru memperlambat proses kemerdekaan Indonesia. Melalui perjanjian ini, Belanda memiliki waktu untuk memperkuat posisi militer dan diplomatiknya dengan Indonesia, terutama dengan ditetapkannya Garis Van Mook sebagai wilayah gencatan senjata dan kontrol Belanda atas wilayah Indonesia. Meskipun AS disinyalir sebagai ‘pihak netral,’ namun bukti kegagalan perjanjian Renville menjadi simbol dari keterbatasan intervensi internasional dalam konteks dekolonialisasi dan realitas geopolitik yang bahkan hingga saat ini masih mengutamakan kepentingan negara besar, dibandingkan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.

Serangan Siber dari China Kembali Terjadi, Tensi AS-China Meningkat

, , , , , 0

Para peretas China dilaporkan telah membobol kantor pemerintah AS yang bertanggung jawab untuk menilai investasi asing atas risiko keamanan nasional. Serangan siber yang sebelumnya tidak diungkapkan ini menyoroti kepentingan Beijing dalam memantau Komite Investasi Asing di AS (CFIUS), yang telah memperluas kewenangannya untuk memeriksa transaksi real estate di dekat pangkalan militer. Peretasan ini, yang merupakan bagian dari penyusupan yang lebih besar ke dalam sistem yang tidak diklasifikasikan oleh Departemen Keuangan, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi tersebarnya informasi sensitif, meskipun tidak diklasifikasikan, yang dapat digunakan untuk tujuan intelijen. 

Para pejabat AS secara aktif mengevaluasi dampak serangan ini terhadap keamanan nasionalnya, sementara Departemen Keuangan telah menyatakan bahwa tidak ada bukti adanya akses asing terjadi. Peretasan ini juga menargetkan kantor sanksi Departemen Keuangan, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan China atas dugaan serangan siber. Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan keprihatinannya atas implikasi peretasan tersebut terhadap hubungan AS-China, dan mengangkat masalah ini secara langsung dengan mitranya dari China.

Meskipun begitu, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington menegaskan kembali bahwa mereka tidak melakukan operasi peretasan. Liu menambahkan bahwa pada saat pertemuan Presiden AS Biden dan Presiden China Xi Jinping tahun lalu, Xi Jinping mengatakan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung klaim ‘serangan siber dari China.’ 

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Joe Biden berencana untuk memperkenalkan perintah eksekutif yang memperketat standar keamanan siber untuk agen dan kontraktor federal, menekankan pengembangan perangkat lunak yang aman dan mekanisme evaluasi yang lebih ketat. Hal ini terjadi ketika para pejabat AS menyerukan pendekatan yang lebih ofensif untuk melawan ancaman siber, dengan alasan penargetan yang terus-menerus.

Sementara itu, Pemerintahan Trump yang akan menjabat menyatakan mereka akan mengadvokasi langkah-langkah yang lebih ketat terhadap China karena masalah keamanan nasional. Meskipun badan-badan militer dan intelijen AS telah melakukan operasi siber ofensif terhadap China, Penasihat Keamanan Nasional pada pemerintahan Trump nanti, Mike Waltz, menekankan perlunya tindakan yang lebih kuat lagi. “Amerika tidak bisa hanya bermain bertahan di dunia maya lagi,” kata Waltz. “Kita harus melakukan serangan dan membebankan biaya kepada mereka yang mencuri teknologi kita dan menyerang infrastruktur kita.”

Lebanon Lantik Panglima Militer Josep Aoun sebagai Presiden Baru

, , , , , 0

Pada Kamis (9/1/2025), Panglima Angkatan Darat Lebanon, Joseph Aoun, terpilih sebagai presiden ke-14 Lebanon yang mengakhiri kebuntuan politik selama lebih dari dua tahun. Kurang lebih terdapat 12 kali kegagalan dalam mengisi jabatan kepresidenan setelah masa jabatan Michel Aoun berakhir pada bulan Oktober 2022 lalu. Proses pemilihan berlangsung dalam dua sesi parlemen, dengan sejumlah 128 wakil rakyat yang berpartisipasi dan para duta besar dari negara-negara kunci, termasuk Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Iran, dan Tiongkok, hadir. 

Aoun awalnya menerima 71 suara dukungan pada putaran pertama. Suara ini kurang hanya 15 suara dari total 866 suara yang dibutuhkan untuk menduduki posisi presiden. Namun, setelah bertemu dengan Blok Perlawanan Hizbullah dan Blok Pembangunan dan Pembebasan Gerakan Amal selama jeda, ia mendapatkan dukungan mereka, meraih 99 suara pada sesi kedua dan meraih kursi kepresidenan. “Sebuah fase baru dalam sejarah Lebanon dimulai hari ini,” kata Aoun pada sumpah jabatan.

Terpilihnya Aoun menggarisbawahi pengaruh Hizbullah dan sekutunya dalam politik Lebanon. Anggota parlemen Hizbullah Mohammad Raad menyoroti peran penting mereka, dengan menyatakan bahwa pemungutan suara yang tertunda adalah untuk menegaskan pengaruh politik mereka. 

Wartawan Amerika-Lebanon, Rania Khalek, menggambarkan kepresidenan Aoun sebagai produk dari tekanan eksternal, terutama dari AS dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Hizbullah. Meskipun pada awalnya menentang, Hizbullah dan Amal mendukung Aoun setelah ia dilaporkan menyetujui persyaratan mereka, termasuk pendekatannya terhadap gencatan senjata dengan Israel, yang menandakan signifikansi politik mereka yang berkelanjutan. Bagi AS kepemimpinan Aoun penting, terutama sejak Israel membom Lebanon yang semakin meningkatkan tensi perang. 

Khalek menilai, Israel melemahkan Hizbullah secara militer, dan AS mencoba untuk melemahkan Hizbullah secara politik dengan menempatkan Aoun yang diharapkan mendukung kepentingan negara-negara Barat. Namun, melihat sulitnya Aoun naik ke jabatannya tanpa dukungan Hizbullah merefleksikan bahwa pentingnya peran dan pengaruh Hizbullah dan aktor lain dalam kepemimpinan Aoun.

Dalam pidato pengukuhannya, Presiden Aoun berjanji untuk menegakkan reformasi peradilan, memerangi korupsi, dan memperkuat kedaulatan dan keamanan Lebanon. Ia menekankan komitmennya untuk membangun kembali daerah-daerah yang hancur akibat agresi Israel baru-baru ini dan mengusulkan strategi pertahanan untuk melawan ancaman Israel. 

 

Bagaimana tanggapan aktor internasional?

Kepresidenannya telah mengundang reaksi beragam, dengan Presiden AS Joe Biden dan para pejabat Israel menyatakan optimisme akan stabilitas dan kerja sama, sementara gerakan-gerakan Palestina Hamas dan Jihad Islam menyerukan kemajuan dalam hal kedaulatan Libanon dan kesejahteraan para pengungsi Palestina.

Selain itu, pada Jumat (10/01/2025), Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani melakukan pertemuan dengan Presiden Lebanon Aoun di Lebanon. Tajani memuji kepemimpinan Aoun, dan menggambarkannya sebagai presiden dengan “kepribadian yang sangat berpengaruh” yang mampu memberikan kontribusi bagi perdamaian regional. Berbicara di Kedutaan Besar Italia, Tajani menekankan bahwa stabilitas Lebanon di bawah kepemimpinan Aoun dapat memperkuat gencatan senjata di Lebanon selatan dan membantu upaya-upaya untuk membangun gencatan senjata di Gaza. 

“Saya kira stabilitas Lebanon akan memperkuat gencatan senjata di bagian selatan negara itu dan juga akan membantu, saya kira, mempercepat gencatan senjata di Gaza,” ujar Tajani. Menyoroti urgensi situasi, ia menambahkan, “Ada banyak sandera, ada terlalu banyak korban tewas, dan karenanya, baik bagi penduduk Palestina maupun para sandera, kita harus bergegas.”

Organisasi Perdagangan Dunia Dukung Uni Eropa atas Indonesia Soal Isu Kelapa Sawit

, , , , , 0

Para ahli dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagian besar mendukung pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar nabati oleh Uni Eropa, setelah adanya keluhan dari Indonesia. Keputusan panel yang disampaikan pada hari Jumat (10/1/2025), menyimpulkan bahwa meskipun tindakan-tindakan Uni Eropa tersebut sebagian besar sejalan dengan peraturan perdagangan, namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan dalam persiapan, publikasi, dan administrasi pembatasan tersebut.

Sengketa ini berpusat pada Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa tahun 2018 (RED II), yang membatasi penggunaan bahan bakar nabati berbasis tanaman untuk memenuhi target energi terbarukan dan bertujuan untuk menghapuskan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030. Uni Eropa telah menjustifikasi langkah-langkah ini dengan melabeli produksi minyak kelapa sawit sebagai produksi yang tidak berkelanjutan.

Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengajukan keluhan pada tahun 2019, menentang keputusan Uni Eropa tersebut. Keputusan serupa dikeluarkan oleh panel WTO pada tahun 2024 terkait keluhan Malaysia atas masalah yang sama. Bersama-sama, Indonesia dan Malaysia menyumbang sebagian besar produksi minyak kelapa sawit dunia, yang merupakan bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik.

Kelompok-kelompok lingkungan telah lama mengkritik produksi minyak kelapa sawit karena kontribusinya terhadap deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, karena wilayah hutan hujan yang luas telah dibuka untuk perkebunan. Keputusan WTO ini semakin memperumit perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan masalah lingkungan.

 

Indonesia berupaya menyamakan data perhutanan dengan standar keberlanjutan Uni Eropa

Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem data hutan dan rantai pasoknya untuk memenuhi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR), yang melarang impor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao yang terkait dengan deforestasi. Peraturan tersebut mengharuskan produsen dan perusahaan yang memperdagangkan komoditas tersebut ke Uni Eropa untuk memberikan bukti terperinci yang membuktikan bahwa komoditas tersebut tidak diproduksi dari lahan yang mengalami deforestasi sejak tahun 2020. Peraturan baru ini memberikan waktu kepada produsen dan perusahaan hingga 30 Desember 2024 untuk mematuhi peraturan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan antara data hutan Indonesia dan peta Forest Observatory Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan data Forest Observatory-nya untuk memantau perubahan hutan dan sungai, sedangkan Indonesia menggunakan sistem monitoringnya sendiri bernama SIMONTANA. Uni Eropa menggunakan definisi ‘hutan’ berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sedangkan Indonesia menggunakan definisinya sendiri.

Menurut Indonesia, Uni Eropa melebih-lebihkan tutupan hutan dengan memasukkan semak belukar dan lahan pertanian, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan dicap sebagai negara “berisiko tinggi”, yang berpotensi membuat ekspornya diawasi lebih ketat. 

Guna mengatasi hal ini, Indonesia bekerja sama dengan para pejabat Uni Eropa untuk menyelaraskan definisi dan data hutan sebelum implementasi EUDR pada bulan Desember 2024. Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, mengindikasikan peta yang disiapkan oleh pusat penelitian gabungan Eropa memiliki kekeliruan. Maka dari itu pada pertemuan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2024 lalu, kedua pihak membandingkan catatan dan peta untuk menyelaraskan data.

Apa selanjutnya?

Kecuali jika laporan panel WTO diajukan banding, laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan ke depan (60 hari). Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban-kewajiban WTO. Para pihak biasanya mencoba untuk menyepakati jangka waktu yang masuk akal bagi Anggota WTO yang bersengketa untuk mematuhinya. Jika hal ini tidak dapat disepakati, maka akan diputuskan oleh arbiter. 

Menlu Sugiono: Indonesia Prioritaskan Kesatuan dan Sentralitas ASEAN

, , , , 0

Pada Jumat (10/01/2025), Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengedepankan kesatuan dan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sentralitas ASEAN merujuk pada penghormatan negara-negara terhadap norma ASEAN seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mendukung perdamaian dan kerja sama ASEAN. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa poin penting yang disampaikan, seperti rencana Indonesia untuk terus mengembangkan kerja sama pertahanan strategis terutama berkaitan dengan keamanan maritim dan keamanan perairan.

Selain itu, Menlu RI Sugiono juga menekankan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan melalui dialog damai dan mengadvokasi aturan dan peraturan (code of conduct) antara ASEAN dan China. Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan, namun tensi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia sering meningkat dikarenakan kontak dengan pasukan penjaga perairan China. 

Klaim Beijing yang luas atas jalur perairan tersebut, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global, sering kali berbenturan dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina, sehingga memicu perselisihan yang sering terjadi.

“Secara geostrategis, Indonesia berada dekat dengan sumber konflik regional, yaitu Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian konflik secara damai,” ujar Sugiono. Ia menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sentralitas ASEAN dan dialog konstruktif mengenai kode etik. Pernyataan ini muncul ketika Indonesia berusaha untuk memperkuat posisinya dalam hal kedaulatan dan keamanan maritim di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk di wilayah Asia Pasifik. Salah satu upaya lain guna mendukung perdamaian dan keamanan yakni terus mengirimkan pasukan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari wilayah Lebanon hingga Republik Demokratik Kongo, dan enam zona konflik lainnya, terdapat lebih dari 2.700 prajurit Indonesia dikerahkan guna mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Angka ini menjadikan Indonesia dengan jumlah kontributor personal terbesar kedelapan. Dilihat dari sisi sejarah, sejak tahun 1957, sudah terdapat lebih dari 24.000 personel pemelihara perdamaian Indonesia yang turut mendukung misi perdamaian PBB.

Sugiono juga membahas posisi Indonesia terhadap isu Palestina, menekankan akan mendukung perdamaian pada konflik Gaza dan mendukung gencatan senjata serta menekan tanggung jawab Israel atas perannya di konflik tersebut.

 

Bergabungnya Indonesia ke BRICS

Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, merinci rencana-rencana Indonesia untuk memperluas kemitraan perdagangan dan memperkuat posisi internasionalnya. Prioritas utama termasuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra-mitra non-tradisional di Afrika dan Pasifik. Sugiono menyoroti keanggotaan Indonesia di blok BRICS – yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Iran, Mesir, dan Afrika Selatan – sebagai penguatan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, bukan sebagai pergeseran dalam keberpihakan internasional.

Kementerian Luar Negeri Brasil mengukuhkan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, menekankan tujuan bersama untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan membina kerja sama di negara-negara Selatan. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai langkah penting dalam upaya-upaya Indonesia untuk membentuk struktur global yang lebih adil sambil memajukan kepentingan ekonomi dan diplomatiknya.

Meskipun banyak yang mempertanyakan sikap Indonesia, namun Indonesia memastikan akan berupaya menjembatani negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik dan mencegah konflik geoekonomi dan geopolitik. Upaya ini akan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Asta Cita sebgai panduan strategis negara.

Load More