Pada Jumat (10/01/2025), Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengedepankan kesatuan dan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sentralitas ASEAN merujuk pada penghormatan negara-negara terhadap norma ASEAN seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mendukung perdamaian dan kerja sama ASEAN. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa poin penting yang disampaikan, seperti rencana Indonesia untuk terus mengembangkan kerja sama pertahanan strategis terutama berkaitan dengan keamanan maritim dan keamanan perairan.
Selain itu, Menlu RI Sugiono juga menekankan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan melalui dialog damai dan mengadvokasi aturan dan peraturan (code of conduct) antara ASEAN dan China. Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan, namun tensi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia sering meningkat dikarenakan kontak dengan pasukan penjaga perairan China.
Klaim Beijing yang luas atas jalur perairan tersebut, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global, sering kali berbenturan dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina, sehingga memicu perselisihan yang sering terjadi.
“Secara geostrategis, Indonesia berada dekat dengan sumber konflik regional, yaitu Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian konflik secara damai,” ujar Sugiono. Ia menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sentralitas ASEAN dan dialog konstruktif mengenai kode etik. Pernyataan ini muncul ketika Indonesia berusaha untuk memperkuat posisinya dalam hal kedaulatan dan keamanan maritim di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk di wilayah Asia Pasifik. Salah satu upaya lain guna mendukung perdamaian dan keamanan yakni terus mengirimkan pasukan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari wilayah Lebanon hingga Republik Demokratik Kongo, dan enam zona konflik lainnya, terdapat lebih dari 2.700 prajurit Indonesia dikerahkan guna mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Angka ini menjadikan Indonesia dengan jumlah kontributor personal terbesar kedelapan. Dilihat dari sisi sejarah, sejak tahun 1957, sudah terdapat lebih dari 24.000 personel pemelihara perdamaian Indonesia yang turut mendukung misi perdamaian PBB.
Sugiono juga membahas posisi Indonesia terhadap isu Palestina, menekankan akan mendukung perdamaian pada konflik Gaza dan mendukung gencatan senjata serta menekan tanggung jawab Israel atas perannya di konflik tersebut.
Bergabungnya Indonesia ke BRICS
Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, merinci rencana-rencana Indonesia untuk memperluas kemitraan perdagangan dan memperkuat posisi internasionalnya. Prioritas utama termasuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra-mitra non-tradisional di Afrika dan Pasifik. Sugiono menyoroti keanggotaan Indonesia di blok BRICS – yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Iran, Mesir, dan Afrika Selatan – sebagai penguatan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, bukan sebagai pergeseran dalam keberpihakan internasional.
Kementerian Luar Negeri Brasil mengukuhkan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, menekankan tujuan bersama untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan membina kerja sama di negara-negara Selatan. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai langkah penting dalam upaya-upaya Indonesia untuk membentuk struktur global yang lebih adil sambil memajukan kepentingan ekonomi dan diplomatiknya.
Meskipun banyak yang mempertanyakan sikap Indonesia, namun Indonesia memastikan akan berupaya menjembatani negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik dan mencegah konflik geoekonomi dan geopolitik. Upaya ini akan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Asta Cita sebgai panduan strategis negara.