Menu

Chatrine Debora

About Chatrine Debora

Bachelors of Arts in International Relations, interested in social politics and economic policy.

Posts by Chatrine Debora:

NATO Sepakati Pernyataan KTT Den Haag dengan Target Pengeluaran Pertahanan Lima Persen

, , 0

Negara-negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sepakat pada Minggu (22/6/2025) mengenai pernyataan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mendatang bahwa mereka akan menetapkan target pengeluaran tahunan untuk pertahanan dan keamanan sebesar 5% dari PDB pada tahun 2035. Dengan semua persetujuan 32 anggota NATO, pernyataan resmi baru akan dilakukan pada KTT mereka di Den Haag pada hari Rabu mendatang (24/06/2025).

Sebelumnya, usulan ini ditolak oleh Spanyol karena dinilai tidak masuk akal dan akan menjadi kontra-produktif. Pernyataan ini bukan tanpa alasan karena Perdana Menteri Spanyol, Sanchez, menilai upaya ini akan terlalu memberatkan ekonomi, terutama berkaitan dengan peningkatan pajak publik. Menurut perkiraan NATO, Spanyol menghabiskan 1,24% dari PDB untuk pertahanan pada 2024.

Para diplomat berhasil mengatasi keberatan Sanchez dengan mengubah kata-kata dalam janji pengeluaran tersebut, dari “kami berkomitmen” menjadi “sekutu berkomitmen.” Perubahan ini memungkinkan Sanchez mengklaim bahwa komitmen tersebut tidak berlaku bagi Spanyol.

“Kami sepenuhnya menghormati keinginan sah negara lain untuk meningkatkan investasi pertahanannya, tetapi kami tidak akan melakukannya,” kata Sanchez dalam pidatonya di televisi Spanyol pada Minggu.

NATO beroperasi berdasarkan konsensus sehingga semua anggotanya harus menyetujui sebuah pernyataan agar dapat diadopsi.

Para pejabat NATO berpendapat bahwa peningkatan besar pengeluaran pertahanan diperlukan untuk menghadapi ancaman yang meningkat dari Rusia dan agar Eropa dapat mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanannya sendiri seiring AS mengalihkan fokus militernya ke China.

Target pengeluaran pertahanan NATO saat ini adalah 2% dari PDB, namun Trump menegaskan target tersebut harus naik menjadi 5% meskipun ia menyarankan bahwa target ini tidak berlaku bagi AS.

Dalam rencana yang diajukan Sekjen NATO Mark Rutte, negara-negara akan mencapai 5% PDB dengan menaikkan target pengeluaran pertahanan inti dari 2% menjadi 3,5% dan mengalokasikan tambahan 1,5% untuk hal-hal terkait, seperti penyesuaian infrastruktur bagi kendaraan militer dan keamanan siber.

Rutte awalnya mengusulkan target baru ini dicapai pada 2032, tetapi batas waktunya diperpanjang hingga 2035 dalam teks akhir, kata para diplomat. Target ini juga akan ditinjau pada 2029.

Beberapa negara Eropa, terutama yang bertetanggaan dengan Rusia, seperti Polandia, Estonia, dan Lithuania sudah mulai meningkatkan biaya belanja pertahanan mencapai 5% dari Produk Domestik Bruto (gross domestic product or GDP).

Namun, negara anggota lainnya akan kewalahan untuk mencapai 5% dikarenakan ralitasnya, hanya beberapa negara yang mencapai target 2% yang bahkan sudah ditetapkan lebih dari satu dekade lalu.



Kebutuhan atau kepatuhan?

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa bahaya utama muncul jika seruan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dianggap sekadar tindakan sepihak, simbolis, atau hanya bentuk kepatuhan terhadap desakan Amerika Serikat. Padahal, dorongan ini lahir dari kebutuhan nyata berdasarkan rencana pertahanan NATO sendiri terkait skenario menghadapi serangan Rusia. Rutte sudah menegaskan bahwa Rusia berpotensi menyerang anggota NATO dalam lima tahun mendatang.

Meski detail rencana pertahanan NATO dirahasiakan, Rutte telah mengungkap kekurangan yang ada: NATO memerlukan peningkatan 400% dalam sistem pertahanan udara dan misil, tambahan ribuan kendaraan lapis baja serta tank, dan jutaan peluru artileri lagi.

Kenyataannya, sebagian besar negara anggota, termasuk Inggris, belum memenuhi janji kapabilitas mereka kepada NATO. Itulah sebabnya Swedia berencana melipatgandakan ukuran angkatan daratnya, sedangkan Jerman ingin menambah 60.000 personel baru.

Rencana pertahanan ini sangat rinci terkait strategi NATO melindungi wilayah timurnya jika terjadi serangan Rusia. Dalam pidato terbaru, Jenderal Christopher Donahue, Kepala Angkatan Darat AS di Eropa, menyoroti pentingnya mempertahankan wilayah Polandia dan Lituania yang berbatasan dengan Kaliningrad, wilayah Rusia. Ia mengakui bahwa NATO cepat menyadari kemampuan saat ini belum memadai.

Namun anehnya, isu Rusia dan perang di Ukraina justru tidak menjadi topik utama pembahasan. Inilah yang kini menjadi titik perpecahan antara Eropa dan Amerika. Kurt Volker menyebut bahwa di bawah Trump, AS tak lagi memandang keamanan Ukraina sebagai bagian penting dari keamanan Eropa, sementara negara-negara Eropa tetap menganggapnya vital. Trump sudah membuat retak persatuan NATO dengan mengadakan pembicaraan dengan Putin dan menahan bantuan militer ke Ukraina.

Menurut Ed Arnold, topik-topik sensitif sengaja disingkirkan dari agenda KTT agar tak memicu konflik dengan Trump. Seharusnya para pemimpin membahas strategi baru menghadapi Rusia, tetapi hal itu batal dibicarakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hanya diundang untuk menghadiri jamuan makan malam KTT, tanpa terlibat dalam pertemuan utama Dewan Atlantik Utara.

Rutte berharap KTT perdananya sebagai Sekretaris Jenderal berjalan singkat dan lancar. Namun, dengan posisi Trump yang bertentangan dengan sebagian besar sekutunya terkait Rusia, ancaman terbesar NATO, tidak ada jaminan segalanya akan berjalan mulus.

Tiba-Tiba, Ketegangan Global Meningkat Setelah Serangan AS ke Situs Nuklir Iran 

, , , , 0

Dalam eskalasi dramatis ketegangan di Timur Tengah, Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan udara dan rudal terkoordinasi ke tiga fasilitas nuklir utama Iran selama akhir pekan, yang memicu kecaman keras dari Teheran dan meningkatkan kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

 

AS “Menghancurkan” Situs Nuklir Iran

Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi militer yang sukses menargetkan Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, Fasilitas Nuklir Natanz, dan Pusat Teknologi Nuklir Isfahan. Serangan dilakukan oleh kombinasi pembom siluman B-2 yang dilengkapi dengan bom “pembobol bunker” yang sangat kuat dan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Menurut Sekretaris Keamanan Pete Hegseth, serangan ini adalah misi tempur B-2 terbesar dalam sejarah, melibatkan lebih dari 125 pesawat secara total. Hegseth menegaskan bahwa operasi militer ini menyasar program nuklir Iran, bukan tentara atau masyarakat sipil Iran.

Trump menyatakan operasi tersebut “sangat berhasil” dan menegaskan Iran “harus segera menghentikan perang ini” dan meninggalkan semua ambisi nuklirnya. Hegseth dan beberapa staf AS lainnya juga menyatakan bahwa kerusakan dari pertempuran ini akan membutuhkan beberapa waktu namun berdasarkan pengamatan awal, ketiga situs nuklir Iran mengalami kerusakan yang parah.

 

Respons Keras dari Iran

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan AS sebagai “pelanggaran berat” terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Dalam pidatonya di pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul pada Minggu (22/06/2025), Araghchi menuduh pemerintahan Trump telah melewati “garis merah yang sangat besar” dan memperingatkan bahwa AS akan menanggung “tanggung jawab penuh atas konsekuensi berbahaya” dari aksinya. Araghchi juga menuduh Trump mengkhianati bukan hanya rakyat Iran, tetapi juga para pemilihnya sendiri di Amerika dengan meninggalkan upaya diplomasi demi agresi militer yang didorong oleh pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang disebutnya “penjahat perang yang dicari.”

Pemerintah Iran bersumpah akan mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya “dengan segala cara yang diperlukan” dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang mereka sebut sebagai tindakan perang ilegal.

 

Keterlibatan Israel dan Dampak Regional

Serangan tersebut mengikuti serangan udara mendadak Israel terhadap situs nuklir dan militer Iran awal bulan ini. Netanyahu memuji keputusan Trump, menyebutnya sebagai upaya “berani” dan terkoordinasi untuk menghentikan program nuklir Iran, yang menurut Israel bertujuan mengembangkan senjata atom. Iran, didukung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), membantah tuduhan ini dan menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil. Konflik yang sedang berlangsung telah menyebabkan lebih dari 400 kematian di Iran akibat serangan rudal Israel, sementara sedikitnya 24 orang tewas dalam serangan balasan Iran ke Israel.

Di sisi lain, China mengecam keras serangan AS tersebut, menyebutnya pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Beijing mendesak semua pihak, terutama Israel, untuk segera menghentikan permusuhan dan memulai dialog diplomatik demi melindungi warga sipil dan memulihkan perdamaian.

Rusia muncul sebagai sekutu utama Iran di tengah krisis ini. Araghchi mengumumkan rencana konsultasi mendesak dengan Presiden Vladimir Putin, menekankan kemitraan strategis antara kedua negara.

 

Aspek Kemanusiaan dan Keamanan Nuklir

Meski serangan berdampak cukup besar, namun badan nuklir Iran melaporkan tidak ada kebocoran radiasi atau kontaminasi di sekitar situs yang menjadi sasaran. Organisasi Energi Atom Iran berjanji akan melanjutkan aktivitas nuklirnya meski menghadapi agresi asing, menghormati pengorbanan para ilmuwan Iran yang gugur dalam serangan sebelumnya. 

Dengan Washington dan Teheran yang tetap bertahan dalam ketegangan sengit dan Israel bersumpah akan melanjutkan serangan “selama yang diperlukan,” risiko perang regional yang meluas semakin besar. Komunitas internasional menghadapi tekanan yang meningkat untuk memediasi gencatan senjata dan menghidupkan kembali jalur diplomasi sebelum konflik semakin tak terkendali.

Perekrutan Anak Muda oleh Kartel Narkoba Meksiko dari Perspektif Teori Asosiasi Diferensial

, , , , , 0

Jika sebagian besar anak-anak bermimpi menjadi seorang dokter atau guru, tidak dengan ribuan anak di Meksiko. Di banyak wilayah, masa depan mereka direnggut dan digantikan dengan senjata, narkoba, dan pelajaran tentang cara membunuh. Permasalahan kekerasan di Meksiko masih menjadi permasalahan sistematis. Sejak tahun 2006, lebih dari 480.000 orang dilaporkan tewas akiban kekerasan dalam upaya pemerintah memerangi narkoba (France 24, 2025). Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari kemiskinan atau kurangnya pendidikan. Artikel ini akan menelaahnya melalui Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland, 1947 dalam Matsueda, 2010) yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang intensif.  Teori ini memandang bahwa terdapat tiga level pembelajaran perilaku menyimpang: pada tingkat masyarakat (konflik norma), kelompok (organisasi sosial yang berbeda), dan individu (asosiasi diferensial). Melalui kerangka ini, artikel berasumsi bahwa kekerasan sistemik oleh kartel di Meksiko merupakan hasil dari lingkungan sosial yang disfungsional—kelompok sosial yang gagal memberikan rasa aman, nilai moral, dan perlindungan kepada anggotanya.

Anak-anak muda, terutama yang berasal dari komunitas terpinggirkan dan tidak sekolah menjadi sasaran utama untuk direkrut oleh kelompok bersenjata di Meksiko (Hoschstetler, 2023). Menariknya, penelitian terbaru menemukan bahwa ternyata bukan anak muda yang keluar dari sekolah, tetapi anak-anak muda yang sudah bekerja yang kebanyakan direkrut oleh kelompok kriminal bersenjata. Namun memang kebanyakan mereka bekerja dalam kondisi yang buruk dan tanpa akses pada perlindungan sosial (Zepeda Gil, R. 2024). Realitas yang bisa dilihat adalah anak-anak direkrut, dilatih, dan dijadikan alat perang oleh kelompok tidak bertanggungjawab.

 

Kegagalan pemerintah dan kondisi sosial Meksiko

Kebijakan represif pemerintah, seperti penurunan pasukan keamanan ke jalanan sejak 2006, justru memperburuk kondisi sosial dengan memicu perekrutan warga sipil oleh kartel (Zepeda Gil, 2024). Studi Prieto-Curiel et al. (2023) menunjukkan bahwa pada 2022, populasi anggota kartel di Meksiko diperkirakan 160.000–185.000 orang, menjadikan kartel sebagai salah satu “pemberi kerja” terbesar di negara itu. Untuk bertahan, kartel harus merekrut minimal 350 anggota baru per minggu. Model matematis mereka menunjukkan bahwa peningkatan penangkapan tanpa menekan laju rekrutmen justru meningkatkan jumlah pembunuhan dan anggota kartel. Satu-satunya strategi efektif untuk menurunkan kekerasan adalah pencegahan rekrutmen, terutama pada kelompok usia muda dan rentan.

Pemerintah menilai bahwa pengurangan angka anak-anak muda yang tidak bersekolah atau bekerja menjadi solusi dari permasalahan ini. Meskipun kebijakan sosial Meksiko selama ini menekankan pada pengurangan angka Not in Employment, Education, or Training (NEET) sebagai strategi untuk menekan perekrutan anak muda oleh kartel, data menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak muda yang terlibat dalam kekerasan justru telah bekerja, meskipun dalam kondisi informal tanpa perlindungan. Upaya pemerintah yang berfokus pada pengurangan angka NEET (Not in Employment, Education, or Training) juga terbukti tidak efektif, karena mayoritas anak yang direkrut kartel justru sudah bekerja, meski dalam kondisi informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Dalam perspektif Teori Asosiasi Diferensial, proses perekrutan lebih berkaitan dengan siapa yang mereka temui, seberapa sering mereka berinteraksi, dan sejauh mana nilai-nilai menyimpang itu ditanamkan dalam keseharian mereka. Tidak ada program nasional spesifik untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah direkrut, dan belum ada hukum yang secara eksplisit melarang perekrutan anak oleh kartel.

Tidak hanya itu, banyak anak muda yang bergabung dengan lingkar kekerasan kartel di Meksiko ternyata merupakan anak-anak yang mengalami kekerasan fisik di rumah (sekitar 19 persen) dan berasal dari rumah yang hanya dipimpin oleh seorang Ibu (13,3 persen) (Zepeda Gil, R., 2024). Situasi ini mencerminkan kondisi ekstrim dari sosialisasi kriminal yang tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekonomi, namun juga transformasi psikososial anak-anak dalam lingkungan yang diwarnai kekerasan.

 

Perekrutan oleh orang terdekat

Teori Asosiasi Diferensial melihat bahwa metode perekrutan kartel di Meksiko jarang bersifat acak; mereka sering memanfaatkan hubungan sosial yang sudah ada—kerabat, teman sebaya, bahkan tetangga. Menurut Bureau of International Labor Affairs AS, sekitar 30.000 anak telah direkrut oleh kelompok kriminal di Meksiko, sementara kelompok advokasi memperkirakan jumlah anak rentan mencapai 200.000 (Reuters, 2025). Anak-anak direkrut mulai usia 6 tahun, dan 70% dari mereka tumbuh di lingkungan dengan kekerasan ekstrem. Mayoritas berasal dari keluarga yang hancur oleh kekerasan dan narkoba, banyak yang sudah kecanduan narkoba sejak usia sangat muda.

Dalam kasus Sol, misalnya, perekrutan dilakukan oleh seseorang yang dikenal di tempat kerja informalnya. Pola ini menguatkan konsep intensitas dalam Asosiasi Diferensial: semakin dekat hubungan personal, semakin besar kekuatan pengaruh sosial dalam proses pembelajaran kriminal. Sol tidak hanya direkrut, tapi juga mendapat pembenaran atas keterlibatannya, seperti keyakinan bahwa usianya melindunginya dari hukuman. Dari pengakuan Sol, sekarang 20 tahun, dia sudah kecanduan obat-obatan sejak umur 9 tahun dan melakukan pembunuhan pertamanya saat berumur 12 tahun. Kasus Sol menjadi bukti bahwa relasi sosial jauh lebih penting dibanding status ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang terlalu makro dan ekonomistik perlu digantikan dengan pendekatan yang melihat relasi sosial sebagai inti dari solusi.

Salah satu anak lain yang direkrut menyatakan bahwa mereka merasa bahwa bergabung dengan kartel membuatnya merasa seperti menjadi bagian dari sebuah kelompok dan paling penting mereka tidak lagi merasa kelaparan  (Diaz, 2025). Isabel, mantan anggota kartel lain, direkrut oleh pamannya sendiri pada usia 14 tahun. Ia terlibat dalam pembunuhan, mengalami trauma berat, dan kehamilan yang berakhir keguguran akibat penyalahgunaan narkoba (Reuters, 2025). 

Meskipun banyak dari mereka yang ‘dijebak’ atau merasa ingin bergabung, banyak juga kasus lain di mana anak-anak ini dipaksa untuk bergabung dengan kelompok, atau diancam akan dibunuh. Perekrutan anak oleh kartel narkoba di Meksiko merupakan hasil dari kegagalan negara dalam menciptakan sistem perlindungan sosial dan pendidikan yang efektif, serta dari proses internalisasi nilai kriminal melalui jaringan sosial yang intens. 

Dalam kerangka Teori Asosiasi Diferensial, frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas hubungan sosial menjadi kunci dalam menjelaskan keterlibatan anak-anak dalam lingkar kekerasan. Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan ini tidak cukup dengan pelatihan kerja atau pengurangan angka NEET, tetapi harus mencakup intervensi terhadap relasi sosial—misalnya dengan menghadirkan mentor sebaya, program komunitas, serta dukungan psikososial yang mencegah anak-anak masuk dalam lingkungan sosial yang menyimpang. Hanya dengan memahami dinamika relasi sosial ini, pendekatan kebijakan dapat benar-benar memutus rantai kekerasan antargenerasi yang telah mengakar di Meksiko.

Sumber

Survei: China Melampaui AS dalam Popularitas Global saat Trump Kembali Menjabat

, , , , 0

Data dari firma intelijen Amerika Serikat (AS), Morning Consult,  melaporkan  bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, opini publik global lebih mendukung China dibanding AS. Pergeseran ini, yang terjadi antara Januari hingga akhir April 2025, menandai pembalikan dramatis dari tren sebelumnya dan menyoroti dampak kebijakan domestik dan luar negeri AS terhadap citra internasionalnya.

Popularitas China Naik Saat AS Menurun
Survei Morning Consult, yang dilakukan dari 1 Januari hingga 30 April 2025, melibatkan hampir 5.000 orang dewasa di 41 negara (tidak termasuk responden dari China dan AS), menemukan bahwa pada akhir Mei 2025, China memperoleh peringkat popularitas bersih sebesar 8,8, sementara AS turun ke -1,5. Hasil survei ini sangat kontras dengan Januari 2024, ketika AS memiliki peringkat popularitas bersih di atas 20 dan China dipandang negatif.

Data yang dilaporkan oleh Axios dan South China Morning Post ini menunjukkan bahwa kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS memainkan peran besar dalam pergeseran ini. Fokus Trump yang kembali pada tarif dan pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap hubungan internasional telah menjauhkan banyak sekutu dan mitra tradisional AS, mencerminkan pola yang terlihat selama masa jabatan pertamanya.

Efek Trump dan Biden


Di bawah pemerintahan Trump sebelumnya (2017–2020), kepercayaan global terhadap kepemimpinan AS jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Survei Pew Research Center menemukan bahwa kurang dari setengah responden di 37 negara memandang AS secara positif, penurunan tajam dari akhir masa jabatan Barack Obama. Kepercayaan terhadap kemampuan Trump dalam menangani urusan global secara konsisten lebih rendah dibanding Presiden China Xi Jinping, terutama di kalangan sekutu AS di Eropa dan Asia.

Sebaliknya, pemerintahan Biden yang menekankan multilateralisme dan pembangunan aliansi menyebabkan citra global AS membaik. Pandangan positif terhadap AS hampir dua kali lipat di beberapa negara kunci antara 2020 dan 2021. Namun, perbaikan ini terbukti runtuh karena pecahnya perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta persaingan AS-China yang terus berlanjut, menyebabkan kepercayaan terhadap kepemimpinan AS turun dari 58% pada 2022 menjadi 43% pada 2024.

China Menang di Kawasan Global Selatan
Meski citra China memburuk di banyak negara Barat karena penanganan COVID-19 dan isu hak asasi manusia, Beijing secara bertahap menutup kesenjangan popularitas di Kawasan Global Selatan, terutama di Asia Tenggara dan Afrika. Pada 2023, China melampaui AS sebagai pemimpin global dengan peringkat tertinggi di Afrika, menurut laporan World Leaders dari Gallup.

Meskipun masih ada skeptisisme terhadap penghormatan China atas kebebasan individu, banyak negara di Global Selatan memandang keterlibatan ekonomi dan respons pandemi dari Beijing lebih positif dibanding Washington. Hal ini diterjemahkan menjadi meningkatnya dukungan terhadap kepemimpinan global China, terutama saat AS bergulat dengan perpecahan internal dan perubahan prioritas kebijakan luar negeri.

Dampak terhadap Kepemimpinan Global AS
Survei terbaru dari Pew dan Morning Consult menyoroti tantangan yang dihadapi AS dalam mempertahankan kekuatan lunak (soft power) dan pengaruh globalnya. Dengan kembalinya Trump ke kursi kepresidenan, AS berisiko makin terasing dari sekutu-sekutu utamanya dan reputasinya sebagai kekuatan untuk perdamaian dan stabilitas terus terkikis.

Para analis memperingatkan bahwa pemerintahan AS berikutnya harus bekerja keras untuk menegaskan kembali kepemimpinan Amerika dan membangun kembali kepercayaan dengan mitra internasional. Seiring kedua ekonomi terbesar dunia bersaing mendapatkan pengaruh, pertarungan untuk mendapatkan opini publik global kemungkinan akan semakin intens—dan akan membentuk tidak hanya hubungan diplomatik, tetapi juga masa depan tatanan internasional itu sendiri.

Sumber

Liang, X. (2025, June 3). China lifts in public opinion around the world as US drops in Trump 2.0, survey data shows. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3312932/china-lifts-public-opinion-around-world-us-drops-trump-20-survey-data-shows?module=top_story&pgtype=homepage

Shao, J., & Kim, P. M. (2024, July 23). Comparing global views of the United States and China during the Trump and Biden administrations. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/comparing-global-views-of-the-united-states-and-china-during-the-trump-and-biden-administrations/

Pemerintahan Belanda Runtuh: Geert Wilders Tarik Dukungan, Pemilu Baru Menanti

, , , 0

Perdana Menteri Belanda Dick Schoof pada Selasa (3/6/2025) mengumumkan bahwa pemerintahan koalisi Belanda resmi runtuh setelah pemimpin sayap kanan Geert Wilders menarik seluruh menteri dari Partai untuk Kebebasan (PVV) keluar dari kabinet. Keputusan mengejutkan ini diambil menyusul kebuntuan kebijakan imigrasi yang selama ini menjadi syarat utama dukungan PVV terhadap pemerintahan. Meskipun dukungan untuk PVV berada di angka 23 persen pada November tahun lalu, namun saat ini angka tersebut turun menjadi hanya sekitar 20 persen.

Perdana Menteri Dick Schoof, yang baru menjabat selama sebelas bulan dan sebelumnya dipilih langsung oleh Wilders untuk memimpin pemerintahan, segera mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander. Ia menyesalkan runtuhnya kabinet, menyebutnya “tidak perlu dan tidak bertanggung jawab” di tengah tantangan global yang semakin besar, termasuk perang di Ukraina dan persiapan KTT NATO yang akan digelar di Belanda dalam waktu tiga minggu ke depan.

Wilders menyatakan bahwa koalisi gagal memenuhi janjinya terhadap pemilih. Ia mengusulkan paket kebijakan suaka paling ketat dalam sejarah Belanda — termasuk menutup perbatasan bagi pencari suaka, pelibatan militer dalam pengamanan perbatasan, serta deportasi bagi pelaku kejahatan yang memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, usulan itu ditolak atau dianggap tidak realistis oleh mitra koalisinya.

Keputusan Wilders disambut dengan kemarahan dan kecaman dari sesama pemimpin koalisi. Dilan Yesilgöz dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) menyebut tindakan Wilders sebagai “sangat tidak bertanggung jawab,” sementara Caroline van der Plas dari partai petani BBB menuduh Wilders lebih mementingkan ego pribadi daripada nasib rakyat Belanda. Beberapa pihak menduga Wilders sengaja menciptakan krisis untuk kembali menguatkan posisinya dalam pemilu mendatang.

Di sisi lain, kubu oposisi menyambut positif keputusan PVV. Frans Timmermans, mantan Komisaris Uni Eropa untuk iklim dan kini pemimpin blok oposisi utama di parlemen Belanda, menyambut baik keputusan Geert Wilders.

Timmermans menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung pembentukan pemerintahan minoritas dan mendesak diadakannya pemilu baru sesegera mungkin. Dalam wawancaranya dengan Associated Press, ia menyatakan bahwa jatuhnya kabinet ini menjadi momentum penting untuk memulihkan politik demokratis dan menyingkirkan pengaruh partai-partai ekstrem. “Saya pikir ini adalah kesempatan bagi semua partai demokratis untuk membebaskan diri dari ekstremisme. Sudah jelas bahwa ekstremis tidak bisa memerintah. Ketika situasi menjadi sulit, mereka lari,” ujar Timmermans.

Pernyataan Timmermans mencerminkan kekecewaan luas terhadap gaya politik konfrontatif Wilders, yang meskipun menang besar dalam pemilu sebelumnya, tetap menjadi sosok kontroversial dengan agenda anti-imigrasi dan retorika keras terhadap Islam serta Uni Eropa.

Sampai saat ini, tanggal pemilu baru belum ditetapkan, namun diperkirakan akan digelar paling cepat pada musim gugur. Pemerintahan yang tersisa akan menjalankan tugas sebagai kabinet sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap isu imigrasi dan biaya hidup, pemilu mendatang akan menjadi barometer penting arah masa depan politik Belanda, antara populisme yang makin menguat atau kembali pada stabilitas moderat.

Hasil Exit Poll Pemilu Korsel: Lee Jae-myung Resmi Menjadi Presiden Korea Selatan 

, , , 0

Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, resmi menjadi presiden berikutnya setelah exit poll menunjukkan kemenangan telak dalam pemilu yang digelar hari Selasa (3/6/2025). Pemilu ini diadakan setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan akibat memberlakukan darurat militer pada Desember 2024 dalam upaya gagal menguasai parlemen yang didominasi oposisi. Hasil ini tidak mengejutkan karena setelah pemakzulan tersebut, kandidat dari partai kiri, Lee Jae-Myung, diprediksi akan memenangkan pemilihan umum presiden tahun ini.

Menurut exit poll gabungan dari tiga stasiun televisi besar Korea Selatan—KBS, MBC, dan SBS—Lee, calon dari Partai Demokrat, mengamankan 51,7% suara, jauh di depan rival konservatifnya, Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang meraih 39,3%. Calon dari partai kecil, Lee Jun-seok, mendapatkan 7,7%.

 

Pemilu sebagai Penolakan terhadap Warisan Yoon

Pemilu ini penting sebagai cerminan penilaian publik terhadap kepemimpinan Yoon yang kontroversial, yang berakhir tiba-tiba setelah pemberlakuan darurat militernya memicu protes nasional dan berujung pada pemakzulan. Lee Jae-myung, mantan pengacara HAM dan mantan gubernur Provinsi Gyeonggi, memanfaatkan kemarahan publik terhadap tindakan otoriter Yoon dan kegagalan ekonominya. “Rakyat telah memberikan putusan terhadap pemerintahan Yoon,” kata Park Chan-dae, pejabat senior Partai Demokrat.

Pemilu Korea Selatan: Tingkat partisipasi dan isu gender

Tingkat partisipasi pemilih mencapai 79%, yang tertinggi sejak 1997, menunjukkan betapa pentingnya pemilu ini. Korea Selatan masih terbelah antara mereka yang menginginkan stabilitas di bawah kepemimpinan Lee dan kalangan konservatif yang khawatir dengan kebijakan progresifnya serta masalah hukum yang masih membayanginya. Lee, yang menghadapi sejumlah tuduhan korupsi, yang ia anggap sebagai motif politik, telah berjanji untuk mempersatukan bangsa dan memulihkan ekonomi. Ia juga menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang, dengan memperbaiki hubungan dengan China dan Korea Utara sambil mempertahankan aliansi dengan AS.

Dalam isu kesetaraan gender, pemilu Korea Selatan kali ini mencerminkan semakin dalamnya jurang perbedaan gender di negara tersebut. Meski dikenal sebagai salah satu negara paling maju dan makmur di dunia, Korea Selatan masih tertinggal jauh dalam hal kesetaraan gender. Dalam laporan Global Gender Gap Forum Ekonomi Dunia terbaru, Korea Selatan menempati peringkat ke-112 dari 146 negara untuk partisipasi ekonomi perempuan, dan peringkat ke-100 dalam pencapaian pendidikan perempuan. Pemilu 2025 juga menjadi pemilu pertama dalam 18 tahun terakhir yang seluruh kandidat presidennya adalah laki-laki, tanpa satu pun perempuan yang mencalonkan diri.

Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, mencuat dengan kampanye yang secara terang-terangan anti-feminis, termasuk janji untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender. Pemerintahannya bahkan menghapus istilah “kesetaraan gender” dari kurikulum nasional. Selama masa pemakzulannya, Yoon banyak mendapat dukungan dari pemilih pria muda, sementara perempuan justru memimpin gelombang protes besar-besaran terhadapnya pada Desember lalu.

Kini, perempuan muda Korea Selatan diperkirakan akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi partai konservatif Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, dan kandidatnya Kim Moon Soo. Data dari Reuters menunjukkan bahwa mayoritas pria muda cenderung mendukung partai sayap kanan, sementara hampir setengah dari perempuan muda lebih memilih kandidat dari Partai Demokrat yang progresif. Meski begitu, perbedaan pandangan politik berdasarkan gender ini cenderung mengecil pada kelompok usia yang lebih tua.

 

Tantangan ke Depan

Jika resmi dikonfirmasi sebagai pemenang, Lee akan langsung dilantik pada Rabu (4/6/2025) dan menghadapi negara yang sedang mengalami stagnasi ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketegangan geopolitik. Mayoritas Partai Demokrat di parlemen akan memberinya kekuatan legislatif yang besar, tetapi kepemimpinannya mungkin akan terganggu oleh masalah hukum yang belum terselesaikan. Kim Moon-soo, penerus Yoon sebagai tokoh konservatif, sempat memperingatkan selama kampanye bahwa Lee akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerang lawan politik. “Dia berusaha mendirikan kediktatoran seperti Hitler,” klaim Kim dalam kampanye di Busan.

Kemenangan Lee menandai perubahan dramatis dalam politik Korea Selatan, di mana rakyat menolak pemerintahan konservatif dan memilih pemimpin yang berasal dari kalangan miskin namun berhasil menanjak. 

Hasil pemilu di Korea Selatan tidak hanya berdampak pada politik domestik, tetapi juga akan membawa konsekuensi besar dalam kebijakan luar negeri negara itu. Arah pemerintahan yang baru dapat memengaruhi hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat dan Jepang, serta memperburuk ketegangan yang sudah ada dengan Tiongkok. Selain itu, pemilu ini berpotensi menandai perubahan strategi Korea Selatan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Tensi India-Pakistan Meningkat Setelah Serangan Mematikan di Kashmir, Hubungan Diplomatik dan Milliter Tegang

, , , 0

Ketegangan antara India dan Pakistan telah meningkat secara dramatis setelah serangan militan mematikan pada Selasa (22/4/2025) di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang, sebagian besar turis India dan Nepal. Serangan sipil menjadi salah satu yang terburuk di wilayah tersebut dalam seperempat abad terakhir, sehingga mendorong serangkaian aksi pembalasan dan tensi diplomasi yang dikhawatirkan semakin membawa kedua negara ini ke arah konfrontasi militer.

India dengan cepat menyalahkan Pakistan karena menyembunyikan kelompok-kelompok militan yang dinilai bertanggung jawab atas pembantaian tersebut, secara khusus menunjuk pada Lashkar-e-Taiba, sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan yang telah lama dituduh mendalangi terorisme lintas batas. Polisi di Kashmir menetapkan tiga orang tersangka, dua orang diyakini sebagai warga negara Pakistan dan satu orang warga lokal Kashmir, terkait dengan serangan tersebut. Polisi menawarkan hadiah sebesar 2 juta rupee (Rp400 juta) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka.

Sebagai tanggapan, Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah untuk membalas dendam dengan menyatakan, “India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya sampai ke ujung bumi.” Tidak hanya itu, New Delhi juga menangguhkan partisipasi India dalam kerja sama penggunaan bersama. 

 

Pembalasan Diplomatik dan Penangguhan Perjanjian

India telah mengusir para diplomat Pakistan, membatalkan layanan visa untuk warga negara Pakistan, dan menutup penyeberangan perbatasan Attari-Wagah. India juga menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Perairan Indus, sebuah perjanjian yang dibuat pada tahun 1960 yang mengatur pembagian perairan sungai antara kedua negara. Penangguhan perjanjian ini sangat penting bagi pertanian dan pasokan air minum Pakistan, sehingga menuai reaksi keras dari Islamabad. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Kamis (24/4/2025) mengutuk tindakan India sebagai tindakan “sepihak, bermotif politik, dan tidak memiliki dasar hukum,” dan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengubah aliran air akan dilihat sebagai “tindakan perang.”

Di sisi lain, Islamabad telah menandingi langkah India dengan serangkaian tindakan balas-membalas. Pakistan juga mengusir para penasihat pertahanan, angkatan laut dan udara India, memangkas staf diplomatik India di Islamabad menjadi 30 orang, dan menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat yang dimiliki dan dioperasikan oleh India. Visa yang dikeluarkan untuk warga negara India di bawah SAARC dan pengaturan lainnya juga dicabut.

Perdagangan antara kedua negara juga terhenti dan Pakistan telah mengumumkan penutupan perbatasan Wagah untuk semua orang kecuali para peziarah Sikh, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April. Sebuah protes nasional meletus di Pakistan dengan para demonstran mengutuk penarikan diri India dari perjanjian pembagian air. Pakistan juga menangguhkan sebuah proyek saluran irigasi yang menandakan betapa dalamnya masalah keamanan air terjalin ke dalam permusuhan yang meningkat.

 

Kecemasan meningkat

Lebih dari 1,500 orang telah ditahan di Kashmir selama penyelidikan, dan keamanan di wilayah ini masih terus ditingkatkan. Ketakutan dan ketidakpastian telah berdampak pada kehidupan sehari-hari, dengan banyak penduduk Kashmir yang mengungkapkan kesedihan mereka dan menegaskan bahwa serangan tersebut tidak mencerminkan kehendak masyarakat setempat.

“Tolong jangan berpikir bahwa warga Kashmir adalah musuh Anda,” kata Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah. “Kami tidak bersalah dalam hal ini. Kami juga menderita.”

Menjelang Pemilihan Presiden, Lee Jae-myung Dinobatkan Sebagai Kandidat Oposisi Utama Korea Selatan 

, , 0

Lee Jae-myung, seorang pemimpin liberal dan mantan ketua Partai Demokrat Korea, secara resmi telah mendapatkan nominasi dari partainya untuk pemilihan presiden mendadak yang dijadwalkan pada tanggal 3 Juni. Terpilihnya Lee mengukuhkan posisinya sebagai calon terdepan untuk menggantikan Presiden Yoon Suk-yeol yang digulingkan atas upayanya untuk memberlakukan darurat militer.

Memenangkan hampir 90 persen suara dalam pemilihan Partai Demokrat pada hari Minggu (27/04/2025), Lee dengan mudah mengalahkan dua saingan internalnya, mengkonfirmasi dukungan yang luas di dalam partainya dan di antara para pemilih liberal di seluruh negeri. “Mulai saat ini, saya bukan hanya kandidat dari Partai Demokrat, namun juga semua orang yang merindukan berakhirnya pemberontakan, mengatasi krisis, serta persatuan dan kebahagiaan,” kata Lee dalam pidato penerimaannya.

 

Pesaing yang Tidak Asing

Hasil ini menandai upaya ketiga Lee untuk meraih kursi kepresidenan. Dia sebelumnya kalah dari Yoon Suk-yeol pada pemilu 2022 dengan selisih suara tersempit dalam sejarah Korea Selatan dan berada di posisi ketiga pada pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada tahun 2017. Terlepas dari kekalahan di masa lalu, Lee telah mempertahankan dukungan politik yang stabil melalui advokasi mengenai kesetaraan ekonomi yang lebih besar dan hubungan yang lebih hangat dengan Korea Utara.

Lee, 60 tahun, membangun reputasinya sebagai pejuang anti-korupsi selama masa jabatannya sebagai walikota Seongnam dan gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di Korea Selatan. Para pendukungnya melihat dia sebagai sosok yang dapat mengatasi ketidaksetaraan yang mengakar dan korupsi sistemik, meskipun para kritikus memperingatkan bahwa gaya populisnya dapat semakin memecah belah negara yang sudah terpecah belah.

 

Pemilihan Penting Setelah Kekacauan Politik

Pemilihan presiden dini dipicu setelah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan Yoon awal bulan ini. Upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada bulan Desember 2024, yang dimaksudkan untuk menekan keresahan yang semakin meningkat, pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Lee memainkan peran sentral dalam memobilisasi anggota parlemen untuk memblokir dekrit darurat militer, sebuah langkah yang memperkuat kredensial kepemimpinannya pada saat yang kritis.

Dalam pidato setelah pencalonannya, Lee membandingkan tindakan Yoon dengan masa lalu otoriter Korea Selatan dan bersumpah untuk mengarahkan negara ini menuju norma-norma demokrasi yang diperbarui dan revitalisasi ekonomi. “Memulihkan demokrasi adalah jalan menuju persatuan nasional. Menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi adalah jalan menuju persatuan nasional. Mempersempit kesenjangan di antara kita adalah jalan menuju persatuan nasional,” kata Lee.

 

Fokus Kebijakan dan Strategi Kampanye

Lee telah berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan sekaligus memposisikan negara ini sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi tinggi dan pemerintahan yang demokratis. Agenda kebijakan luar negerinya termasuk mempertahankan kemitraan keamanan yang kuat dengan AS dan Jepang sambil mencari peluang untuk meningkatkan hubungan yang tegang dengan Korea Utara, sebuah sikap yang dapat memperoleh daya tarik jika ketegangan mereda di wilayah yang lebih luas.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan Lee memimpin saingan potensialnya dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif dengan selisih dua digit. PPP, yang masih tidak stabil karena perpecahan internal setelah penggulingan Yoon, akan memilih kandidatnya pada 3 Mei. Menurut jajak pendapat Gallup Korea, Lee memperoleh dukungan 38 persen dibandingkan dengan gabungan 23% untuk semua calon PPP.

Namun, kampanye Lee masih dibayangi oleh masalah hukum. Saat ini ia sedang menghadapi lima persidangan yang sedang berlangsung terkait dengan tuduhan korupsi dan penyuapan, termasuk skandal pengembangan properti senilai $1 miliar. Jika terpilih, Lee kemungkinan akan mendapatkan kekebalan hukum dari penuntutan selama masa jabatannya di bawah hukum Korea Selatan.

 

Sebuah Bangsa di Persimpangan Jalan

Pemilihan ini terjadi pada saat yang sangat penting bagi Korea Selatan, yang sedang bergulat dengan tantangan ekonomi, penurunan demografi, dan ketidakpercayaan politik. Para analis melihat pemungutan suara ini bukan hanya sebagai keputusan atas visi Lee, tetapi juga sebagai perhitungan nasional atas kepresidenan Yoon yang kontroversial.

“Pemilu ini adalah ajang di mana rakyat memberikan penilaian mereka atas pemberlakuan darurat militer Yoon setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yudisial atas hal itu,” kata Choi Jin, direktur Institut Kepemimpinan Presiden yang berbasis di Seoul.

Kemampuan Lee untuk menyeimbangkan seruan untuk reformasi dengan kebutuhan untuk penyembuhan nasional kemungkinan akan menentukan apakah ia dapat menerjemahkan status pelopornya menjadi mandat yang langgeng.

Iran Bungkam Saat Ledakan Mematikan di Pelabuhan Menewaskan Sedikitnya 40 Orang dan Melukai Ratusan Orang

, , 0

Pihak berwenang Iran masih bungkam mengenai penyebab pasti ledakan besar yang mengoyak pelabuhan Shahid Rajaee di dekat Bandar Abbas pada hari Minggu (27/4), menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang lainnya.

Para saksi mata menggambarkan kebakaran kecil terjadi di antara kontainer-kontainer yang ditumpuk sebelum ledakan besar mengguncang pelabuhan, menghasilkan gumpalan coklat kemerahan ke langit dan menghancurkan jendela-jendela yang berjarak hingga 50 kilometer. Pihak berwenang mengatakan enam orang masih belum ditemukan.

Para petugas darurat terus berjuang melawan api hingga hari Minggu (27/04), dibantu oleh helikopter dan pesawat yang menyiram lokasi dengan air laut. Pada tengah hari, 80 persen api dilaporkan telah berhasil dipadamkan.

Laporan awal menunjukkan bahwa ledakan tersebut melibatkan bahan kimia berbahaya yang disimpan secara tidak benar di pelabuhan. Televisi pemerintah Iran dan Administrasi Bea Cukai menyalahkan “tempat penimbunan barang berbahaya dan bahan kimia,” tetapi tidak menyebutkan bahan kimia apa yang terlibat. Perusahaan minyak nasional Iran mengkonfirmasi bahwa ledakan tersebut tidak terkait dengan kilang minyak, tangki, atau jaringan pipa di daerah tersebut.

Kekhawatiran keamanan dengan cepat muncul setelah adanya laporan bahwa natrium perklorat, bahan kimia yang digunakan dalam propelan rudal padat, baru-baru ini tiba di pelabuhan Shahid Rajaee dari China. Diketahui bahwa dua pengiriman bahan kimia tersebut tiba pada bulan Februari dan Maret, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan keterkaitan dengan program rudal balistik Iran.

Namun, beberapa ahli menyarankan penyebab yang lebih umum. Profesor kimia dari University College London, Andrea Sella, mengatakan bahwa insiden tersebut memiliki ciri-ciri ledakan amonium nitrat, yang mirip dengan ledakan di Beirut pada tahun 2020.

Kementerian pertahanan Iran dan pejabat lainnya membantah bahwa ada bahan militer yang disimpan di pelabuhan tersebut. “Tidak ada jenis kiriman impor atau ekspor untuk bahan bakar atau aplikasi militer yang, atau sedang berada di lokasi tersebut,” kata Jenderal Reza Talaeinik.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk menginspeksi kerusakan dan mengawasi upaya-upaya bantuan. Ia mengumumkan tiga hari berkabung dan berjanji akan melakukan investigasi penuh atas penyebab bencana tersebut.

Pelabuhan Shahid Rajaee adalah terminal komersial terbesar di Iran dan merupakan jalur vital bagi impor dan ekspor negara tersebut. Lokasinya yang strategis di Selat Hormuz, sebuah titik kritis untuk pengiriman minyak global, menimbulkan kekhawatiran regional yang lebih luas, meskipun para pejabat Iran telah mengatakan bahwa ledakan tersebut tampaknya tidak terkait dengan serangan eksternal.

Ledakan tersebut terjadi ketika para pejabat Iran dan AS mengadakan putaran pembicaraan baru di Oman yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir, meskipun tidak ada pihak yang mengaitkan bencana pelabuhan dengan negosiasi tersebut.

Operasi pelabuhan sebagian telah dilanjutkan pada hari Minggu, tetapi penduduk tetap waspada, dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor di Bandar Abbas ditutup karena peringatan polusi udara dari bahan kimia seperti amonia dan sulfur dioksida.

Rekaman dari kejadian tersebut menunjukkan jalan raya yang dipenuhi puing-puing, bangunan yang runtuh, dan rumah sakit yang dipenuhi dengan korban. “Seluruh gudang dipenuhi dengan asap, debu, dan abu,” kata seorang korban selamat. Penyelidikan sedang berlangsung, tetapi masih ada pertanyaan mengapa bahan kimia yang mudah menguap disimpan di pelabuhan begitu lama dan apakah peringatan yang dikeluarkan oleh pejabat manajemen bencana telah diabaikan.

China Mengintensifkan Perlawanan Terhadap Tarif AS, Mendesak Penyelarasan Kerja Sama Regional

, , 0

Perdagangan global yang semakin terpecah dikarenakan beban tarif yang meningkat membuat China bergerak cepat untuk menopang dukungan regional dan mencegah negara-negara tetangganya untuk tidak bersekutu terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Upaya diplomatik terbaru dari Beijing tidak hanya mencerminkan kekhawatiran akan dampak ekonomi langsung, tetapi juga upaya strategis yang lebih luas untuk membentuk kembali dinamika kekuatan perdagangan internasional.

Dalam sebuah pesan yang disampaikan melalui kedutaan besarnya di Tokyo, Perdana Menteri China Li Qiang pada Selasa (22/04/2025) meminta Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk mengkoordinasikan tanggapan bersama terhadap apa yang dipandang China sebagai langkah-langkah perdagangan sepihak dan proteksionis yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Panggilan tersebut menekankan upaya “memerangi proteksionisme bersama-sama” dan menolak upaya yang dapat merusak kohesi regional demi keuntungan bilateral jangka pendek dengan Washington.

Penjangkauan ini dilakukan di tengah upaya China yang lebih luas untuk mencegah sekutu-sekutu Asia – terutama Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan guna membuat perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang menurut Beijing dapat mengisolasi atau meminggirkan kepentingannya sendiri.

Dalam langkah terpisah, Kementerian Perdagangan China dilaporkan telah memperingatkan produsen Korea Selatan agar tidak mengekspor barang-barang yang mengandung mineral tanah jarang China ke perusahaan-perusahaan pertahanan AS. Sumber-sumber pemerintah mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi baterai, suku cadang kedirgantaraan, dan komponen elektronik telah diperingatkan bahwa mereka dapat menghadapi sanksi jika tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

Kampanye tekanan ini menyusul kontrol ekspor China baru-baru ini terhadap elemen-elemen dari alam yang penting untuk teknologi sipil dan militer, sebagai bagian dari tanggapannya terhadap tarif Trump. Bahan-bahan ini merupakan bahan penting dalam pembuatan semikonduktor, kendaraan listrik, dan persenjataan presisi. Dengan memanfaatkan dominasinya di sektor ini, China mengisyaratkan kesiapannya untuk mempersenjatai rantai pasokan jika diperlukan.

Pendekatan “America First” dari Trump, yang berusaha untuk mengarahkan kembali perdagangan global demi industri domestik, versus strategi multilateral China yang bertujuan untuk mempertahankan arus perdagangan terbuka menjadi hal yang ternyata bisa menguntungkan Beijing.

Wakil Presiden AS, JD Vance mengatakan tarif pemerintah sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk “menyeimbangkan kembali perdagangan global.” Dia mengkonfirmasi kemajuan dalam negosiasi dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan mengisyaratkan model baru aliansi perdagangan yang dibangun tidak hanya berdasarkan ekonomi, tetapi juga kepentingan strategis bersama. “Kami ingin membangun sesuatu yang benar-benar baru,” ujar Vance, menggambarkan sebuah visi untuk sistem perdagangan global yang ‘stabil dan adil’ yang berakar pada kemitraan dan bukan ketergantungan.

Namun, retorika ini belum meyakinkan pasar global. IMF minggu ini memangkas proyeksi pertumbuhan globalnya, mengutip ketidakpastian terkait tarif sebagai penghalang utama. Indeks Dow Jones berada di jalur yang tepat untuk mengalami bulan April terburuk sejak Depresi Besar, menggarisbawahi kecemasan investor tentang gangguan yang berkepanjangan pada rantai pasokan internasional.

Bagi negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan-yang sangat terintegrasi dengan pasar AS dan China, pilihannya bukan lagi soal ideologi, melainkan soal kelangsungan hidup. Bersekutu terlalu dekat dengan salah satu pihak berisiko menimbulkan pembalasan ekonomi dari pihak lain, sementara tetap netral dapat menawarkan perlindungan terbatas karena aturan perdagangan ditulis ulang secara real time.

Peringatan keras dari China bahwa mereka akan “dengan tegas mengambil tindakan balasan” terhadap negara mana pun yang mengorbankan kepentingannya menambah bobot lebih lanjut pada keputusan-keputusan ini. “Mengorbankan kepentingan orang lain dengan imbalan apa yang disebut sebagai pengecualian adalah seperti mencari kulit harimau,” kata Kementerian Perdagangan, memperingatkan bahwa kesepakatan semacam itu pada akhirnya akan ”gagal di kedua sisi.”

Pesannya jelas: China tidak hanya siap untuk mempertahankan posisinya dalam perang dagang saat ini, tetapi juga untuk mendefinisikan kembali persyaratan di mana aliansi perdagangan di masa depan dibentuk.

  

Load More