Dalam eskalasi dramatis ketegangan di Timur Tengah, Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan udara dan rudal terkoordinasi ke tiga fasilitas nuklir utama Iran selama akhir pekan, yang memicu kecaman keras dari Teheran dan meningkatkan kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.
AS “Menghancurkan” Situs Nuklir Iran
Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi militer yang sukses menargetkan Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, Fasilitas Nuklir Natanz, dan Pusat Teknologi Nuklir Isfahan. Serangan dilakukan oleh kombinasi pembom siluman B-2 yang dilengkapi dengan bom “pembobol bunker” yang sangat kuat dan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Menurut Sekretaris Keamanan Pete Hegseth, serangan ini adalah misi tempur B-2 terbesar dalam sejarah, melibatkan lebih dari 125 pesawat secara total. Hegseth menegaskan bahwa operasi militer ini menyasar program nuklir Iran, bukan tentara atau masyarakat sipil Iran.
Trump menyatakan operasi tersebut “sangat berhasil” dan menegaskan Iran “harus segera menghentikan perang ini” dan meninggalkan semua ambisi nuklirnya. Hegseth dan beberapa staf AS lainnya juga menyatakan bahwa kerusakan dari pertempuran ini akan membutuhkan beberapa waktu namun berdasarkan pengamatan awal, ketiga situs nuklir Iran mengalami kerusakan yang parah.
Respons Keras dari Iran
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan AS sebagai “pelanggaran berat” terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Dalam pidatonya di pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul pada Minggu (22/06/2025), Araghchi menuduh pemerintahan Trump telah melewati “garis merah yang sangat besar” dan memperingatkan bahwa AS akan menanggung “tanggung jawab penuh atas konsekuensi berbahaya” dari aksinya. Araghchi juga menuduh Trump mengkhianati bukan hanya rakyat Iran, tetapi juga para pemilihnya sendiri di Amerika dengan meninggalkan upaya diplomasi demi agresi militer yang didorong oleh pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang disebutnya “penjahat perang yang dicari.”
Pemerintah Iran bersumpah akan mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya “dengan segala cara yang diperlukan” dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang mereka sebut sebagai tindakan perang ilegal.
Keterlibatan Israel dan Dampak Regional
Serangan tersebut mengikuti serangan udara mendadak Israel terhadap situs nuklir dan militer Iran awal bulan ini. Netanyahu memuji keputusan Trump, menyebutnya sebagai upaya “berani” dan terkoordinasi untuk menghentikan program nuklir Iran, yang menurut Israel bertujuan mengembangkan senjata atom. Iran, didukung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), membantah tuduhan ini dan menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil. Konflik yang sedang berlangsung telah menyebabkan lebih dari 400 kematian di Iran akibat serangan rudal Israel, sementara sedikitnya 24 orang tewas dalam serangan balasan Iran ke Israel.
Di sisi lain, China mengecam keras serangan AS tersebut, menyebutnya pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Beijing mendesak semua pihak, terutama Israel, untuk segera menghentikan permusuhan dan memulai dialog diplomatik demi melindungi warga sipil dan memulihkan perdamaian.
Rusia muncul sebagai sekutu utama Iran di tengah krisis ini. Araghchi mengumumkan rencana konsultasi mendesak dengan Presiden Vladimir Putin, menekankan kemitraan strategis antara kedua negara.
Aspek Kemanusiaan dan Keamanan Nuklir
Meski serangan berdampak cukup besar, namun badan nuklir Iran melaporkan tidak ada kebocoran radiasi atau kontaminasi di sekitar situs yang menjadi sasaran. Organisasi Energi Atom Iran berjanji akan melanjutkan aktivitas nuklirnya meski menghadapi agresi asing, menghormati pengorbanan para ilmuwan Iran yang gugur dalam serangan sebelumnya.
Dengan Washington dan Teheran yang tetap bertahan dalam ketegangan sengit dan Israel bersumpah akan melanjutkan serangan “selama yang diperlukan,” risiko perang regional yang meluas semakin besar. Komunitas internasional menghadapi tekanan yang meningkat untuk memediasi gencatan senjata dan menghidupkan kembali jalur diplomasi sebelum konflik semakin tak terkendali.
