Ketegangan antara India dan Pakistan telah meningkat secara dramatis setelah serangan militan mematikan pada Selasa (22/4/2025) di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang, sebagian besar turis India dan Nepal. Serangan sipil menjadi salah satu yang terburuk di wilayah tersebut dalam seperempat abad terakhir, sehingga mendorong serangkaian aksi pembalasan dan tensi diplomasi yang dikhawatirkan semakin membawa kedua negara ini ke arah konfrontasi militer.
India dengan cepat menyalahkan Pakistan karena menyembunyikan kelompok-kelompok militan yang dinilai bertanggung jawab atas pembantaian tersebut, secara khusus menunjuk pada Lashkar-e-Taiba, sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan yang telah lama dituduh mendalangi terorisme lintas batas. Polisi di Kashmir menetapkan tiga orang tersangka, dua orang diyakini sebagai warga negara Pakistan dan satu orang warga lokal Kashmir, terkait dengan serangan tersebut. Polisi menawarkan hadiah sebesar 2 juta rupee (Rp400 juta) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka.
Sebagai tanggapan, Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah untuk membalas dendam dengan menyatakan, “India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya sampai ke ujung bumi.” Tidak hanya itu, New Delhi juga menangguhkan partisipasi India dalam kerja sama penggunaan bersama.
Pembalasan Diplomatik dan Penangguhan Perjanjian
India telah mengusir para diplomat Pakistan, membatalkan layanan visa untuk warga negara Pakistan, dan menutup penyeberangan perbatasan Attari-Wagah. India juga menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Perairan Indus, sebuah perjanjian yang dibuat pada tahun 1960 yang mengatur pembagian perairan sungai antara kedua negara. Penangguhan perjanjian ini sangat penting bagi pertanian dan pasokan air minum Pakistan, sehingga menuai reaksi keras dari Islamabad. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Kamis (24/4/2025) mengutuk tindakan India sebagai tindakan “sepihak, bermotif politik, dan tidak memiliki dasar hukum,” dan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengubah aliran air akan dilihat sebagai “tindakan perang.”
Di sisi lain, Islamabad telah menandingi langkah India dengan serangkaian tindakan balas-membalas. Pakistan juga mengusir para penasihat pertahanan, angkatan laut dan udara India, memangkas staf diplomatik India di Islamabad menjadi 30 orang, dan menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat yang dimiliki dan dioperasikan oleh India. Visa yang dikeluarkan untuk warga negara India di bawah SAARC dan pengaturan lainnya juga dicabut.
Perdagangan antara kedua negara juga terhenti dan Pakistan telah mengumumkan penutupan perbatasan Wagah untuk semua orang kecuali para peziarah Sikh, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April. Sebuah protes nasional meletus di Pakistan dengan para demonstran mengutuk penarikan diri India dari perjanjian pembagian air. Pakistan juga menangguhkan sebuah proyek saluran irigasi yang menandakan betapa dalamnya masalah keamanan air terjalin ke dalam permusuhan yang meningkat.
Kecemasan meningkat
Lebih dari 1,500 orang telah ditahan di Kashmir selama penyelidikan, dan keamanan di wilayah ini masih terus ditingkatkan. Ketakutan dan ketidakpastian telah berdampak pada kehidupan sehari-hari, dengan banyak penduduk Kashmir yang mengungkapkan kesedihan mereka dan menegaskan bahwa serangan tersebut tidak mencerminkan kehendak masyarakat setempat.
“Tolong jangan berpikir bahwa warga Kashmir adalah musuh Anda,” kata Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah. “Kami tidak bersalah dalam hal ini. Kami juga menderita.”
