Perdana Menteri Belanda Dick Schoof pada Selasa (3/6/2025) mengumumkan bahwa pemerintahan koalisi Belanda resmi runtuh setelah pemimpin sayap kanan Geert Wilders menarik seluruh menteri dari Partai untuk Kebebasan (PVV) keluar dari kabinet. Keputusan mengejutkan ini diambil menyusul kebuntuan kebijakan imigrasi yang selama ini menjadi syarat utama dukungan PVV terhadap pemerintahan. Meskipun dukungan untuk PVV berada di angka 23 persen pada November tahun lalu, namun saat ini angka tersebut turun menjadi hanya sekitar 20 persen.
Perdana Menteri Dick Schoof, yang baru menjabat selama sebelas bulan dan sebelumnya dipilih langsung oleh Wilders untuk memimpin pemerintahan, segera mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander. Ia menyesalkan runtuhnya kabinet, menyebutnya “tidak perlu dan tidak bertanggung jawab” di tengah tantangan global yang semakin besar, termasuk perang di Ukraina dan persiapan KTT NATO yang akan digelar di Belanda dalam waktu tiga minggu ke depan.
Wilders menyatakan bahwa koalisi gagal memenuhi janjinya terhadap pemilih. Ia mengusulkan paket kebijakan suaka paling ketat dalam sejarah Belanda — termasuk menutup perbatasan bagi pencari suaka, pelibatan militer dalam pengamanan perbatasan, serta deportasi bagi pelaku kejahatan yang memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, usulan itu ditolak atau dianggap tidak realistis oleh mitra koalisinya.
Keputusan Wilders disambut dengan kemarahan dan kecaman dari sesama pemimpin koalisi. Dilan Yesilgöz dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) menyebut tindakan Wilders sebagai “sangat tidak bertanggung jawab,” sementara Caroline van der Plas dari partai petani BBB menuduh Wilders lebih mementingkan ego pribadi daripada nasib rakyat Belanda. Beberapa pihak menduga Wilders sengaja menciptakan krisis untuk kembali menguatkan posisinya dalam pemilu mendatang.
Di sisi lain, kubu oposisi menyambut positif keputusan PVV. Frans Timmermans, mantan Komisaris Uni Eropa untuk iklim dan kini pemimpin blok oposisi utama di parlemen Belanda, menyambut baik keputusan Geert Wilders.
Timmermans menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung pembentukan pemerintahan minoritas dan mendesak diadakannya pemilu baru sesegera mungkin. Dalam wawancaranya dengan Associated Press, ia menyatakan bahwa jatuhnya kabinet ini menjadi momentum penting untuk memulihkan politik demokratis dan menyingkirkan pengaruh partai-partai ekstrem. “Saya pikir ini adalah kesempatan bagi semua partai demokratis untuk membebaskan diri dari ekstremisme. Sudah jelas bahwa ekstremis tidak bisa memerintah. Ketika situasi menjadi sulit, mereka lari,” ujar Timmermans.
Pernyataan Timmermans mencerminkan kekecewaan luas terhadap gaya politik konfrontatif Wilders, yang meskipun menang besar dalam pemilu sebelumnya, tetap menjadi sosok kontroversial dengan agenda anti-imigrasi dan retorika keras terhadap Islam serta Uni Eropa.
Sampai saat ini, tanggal pemilu baru belum ditetapkan, namun diperkirakan akan digelar paling cepat pada musim gugur. Pemerintahan yang tersisa akan menjalankan tugas sebagai kabinet sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap isu imigrasi dan biaya hidup, pemilu mendatang akan menjadi barometer penting arah masa depan politik Belanda, antara populisme yang makin menguat atau kembali pada stabilitas moderat.
