Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, resmi menjadi presiden berikutnya setelah exit poll menunjukkan kemenangan telak dalam pemilu yang digelar hari Selasa (3/6/2025). Pemilu ini diadakan setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan akibat memberlakukan darurat militer pada Desember 2024 dalam upaya gagal menguasai parlemen yang didominasi oposisi. Hasil ini tidak mengejutkan karena setelah pemakzulan tersebut, kandidat dari partai kiri, Lee Jae-Myung, diprediksi akan memenangkan pemilihan umum presiden tahun ini.
Menurut exit poll gabungan dari tiga stasiun televisi besar Korea Selatan—KBS, MBC, dan SBS—Lee, calon dari Partai Demokrat, mengamankan 51,7% suara, jauh di depan rival konservatifnya, Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang meraih 39,3%. Calon dari partai kecil, Lee Jun-seok, mendapatkan 7,7%.
Pemilu sebagai Penolakan terhadap Warisan Yoon
Pemilu ini penting sebagai cerminan penilaian publik terhadap kepemimpinan Yoon yang kontroversial, yang berakhir tiba-tiba setelah pemberlakuan darurat militernya memicu protes nasional dan berujung pada pemakzulan. Lee Jae-myung, mantan pengacara HAM dan mantan gubernur Provinsi Gyeonggi, memanfaatkan kemarahan publik terhadap tindakan otoriter Yoon dan kegagalan ekonominya. “Rakyat telah memberikan putusan terhadap pemerintahan Yoon,” kata Park Chan-dae, pejabat senior Partai Demokrat.
Pemilu Korea Selatan: Tingkat partisipasi dan isu gender
Tingkat partisipasi pemilih mencapai 79%, yang tertinggi sejak 1997, menunjukkan betapa pentingnya pemilu ini. Korea Selatan masih terbelah antara mereka yang menginginkan stabilitas di bawah kepemimpinan Lee dan kalangan konservatif yang khawatir dengan kebijakan progresifnya serta masalah hukum yang masih membayanginya. Lee, yang menghadapi sejumlah tuduhan korupsi, yang ia anggap sebagai motif politik, telah berjanji untuk mempersatukan bangsa dan memulihkan ekonomi. Ia juga menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang, dengan memperbaiki hubungan dengan China dan Korea Utara sambil mempertahankan aliansi dengan AS.
Dalam isu kesetaraan gender, pemilu Korea Selatan kali ini mencerminkan semakin dalamnya jurang perbedaan gender di negara tersebut. Meski dikenal sebagai salah satu negara paling maju dan makmur di dunia, Korea Selatan masih tertinggal jauh dalam hal kesetaraan gender. Dalam laporan Global Gender Gap Forum Ekonomi Dunia terbaru, Korea Selatan menempati peringkat ke-112 dari 146 negara untuk partisipasi ekonomi perempuan, dan peringkat ke-100 dalam pencapaian pendidikan perempuan. Pemilu 2025 juga menjadi pemilu pertama dalam 18 tahun terakhir yang seluruh kandidat presidennya adalah laki-laki, tanpa satu pun perempuan yang mencalonkan diri.
Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, mencuat dengan kampanye yang secara terang-terangan anti-feminis, termasuk janji untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender. Pemerintahannya bahkan menghapus istilah “kesetaraan gender” dari kurikulum nasional. Selama masa pemakzulannya, Yoon banyak mendapat dukungan dari pemilih pria muda, sementara perempuan justru memimpin gelombang protes besar-besaran terhadapnya pada Desember lalu.
Kini, perempuan muda Korea Selatan diperkirakan akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi partai konservatif Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, dan kandidatnya Kim Moon Soo. Data dari Reuters menunjukkan bahwa mayoritas pria muda cenderung mendukung partai sayap kanan, sementara hampir setengah dari perempuan muda lebih memilih kandidat dari Partai Demokrat yang progresif. Meski begitu, perbedaan pandangan politik berdasarkan gender ini cenderung mengecil pada kelompok usia yang lebih tua.
Tantangan ke Depan
Jika resmi dikonfirmasi sebagai pemenang, Lee akan langsung dilantik pada Rabu (4/6/2025) dan menghadapi negara yang sedang mengalami stagnasi ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketegangan geopolitik. Mayoritas Partai Demokrat di parlemen akan memberinya kekuatan legislatif yang besar, tetapi kepemimpinannya mungkin akan terganggu oleh masalah hukum yang belum terselesaikan. Kim Moon-soo, penerus Yoon sebagai tokoh konservatif, sempat memperingatkan selama kampanye bahwa Lee akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerang lawan politik. “Dia berusaha mendirikan kediktatoran seperti Hitler,” klaim Kim dalam kampanye di Busan.
Kemenangan Lee menandai perubahan dramatis dalam politik Korea Selatan, di mana rakyat menolak pemerintahan konservatif dan memilih pemimpin yang berasal dari kalangan miskin namun berhasil menanjak.
Hasil pemilu di Korea Selatan tidak hanya berdampak pada politik domestik, tetapi juga akan membawa konsekuensi besar dalam kebijakan luar negeri negara itu. Arah pemerintahan yang baru dapat memengaruhi hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat dan Jepang, serta memperburuk ketegangan yang sudah ada dengan Tiongkok. Selain itu, pemilu ini berpotensi menandai perubahan strategi Korea Selatan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.