Menu

Search Results for: PBB

W020211025719174472840

Cina dan PBB: Menyelidiki birokrasi multilateral

, , 0

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa merayakan Hari Multilateralisme dan Diplomasi Internasional untuk Perdamaian pada tanggal 24 April.[1] Hari ini diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2018 untuk menyebarluaskan manfaat multilateralisme dan diplomasi.[2] Dalam sebuah acara baru-baru ini untuk memperingati hari tersebut, Wakil Perwakilan Tetap Cina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan[3] bagaimana Amerika Serikat (AS) memajukan agendanya sendiri di bawah kedok “tatanan internasional berbasis aturan” dan memaksakannya kepada negara-negara lain. Sebagian besar pernyataan Cina ditempatkan pada mempromosikan PBB sebagai platform multilateral pusat yang perlu direformasi untuk mewujudkan dunia yang setara dan multipolar. Sesuai pernyataan tersebut, Cina menunggu KTT Masa Depan pada bulan September yang bertujuan untuk membentuk kembali arsitektur tata kelola multilateral agar relevan dengan realitas global saat ini.[4] Pernyataan resmi Cina mengenai tata kelola global yang ada secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menentang ‘hegemoni, politik kekuasaan, dan praktik segelintir negara yang memonopoli urusan internasional’. Mengingat fakta bahwa Parlemen Inggris saat ini sedang menyelidiki instrumentalisasi Cina terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bagaimana Cina mencoba menyuap dan memengaruhi sistem PBB untuk mendapatkan bantuan dari sistem multilateral, kekhawatiran tentang monopoli urusan internasional ini tampaknya agak ironis.

 

Penyelidikan parlemen tentang multilateralisme Cina

Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris mengajukan laporan pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa beberapa negara otokratis berusaha mengkooptasi organisasi multilateral yang penting secara strategis sehingga mereka dapat mendesain ulang prinsip-prinsip pendirian organisasi-organisasi ini sesuai dengan gagasan mereka tentang bagaimana organisasi-organisasi ini harus melayani kepentingan nasional mereka. Setelah laporan tersebut, Komite memulai penyelidikan pada Januari 2024[5] untuk menyelidiki bagaimana negara-negara seperti Cina mencoba memengaruhi organisasi multilateral. Cakupan dari Komite ini termasuk menyelidiki peran negara-negara seperti Brasil, Prancis, India, Turki, Afrika Selatan, Nigeria, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Rusia, Amerika Serikat, dan Indonesia dalam organisasi multilateral. Terlepas dari ambisi yang luas ini, bukti yang paling kuat yang diajukan kepada Komite tetap menentang Cina dan perannya dalam mempengaruhi birokrasi PBB. Komite baru-baru ini menerima bukti tertulis dari Emma Reilly, seorang warga negara Inggris yang diberhentikan dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB[6] karena gagal mematuhi etika organisasi dan kemudian memberikan wawancara publik sebagai pelapor.

Sesuai dengan bukti tertulis yang diserahkan kepada Komite, PBB telah menjadi sasaran yang sama dengan Cina dalam beberapa hal. Cina diduga telah mengambil keuntungan dari buruknya pengungkapan pendanaan PBB di mana hanya jumlah dana yang disumbangkan yang diungkapkan, dan bukan persyaratan yang melekat pada dana tersebut. Sesuai dengan bukti tertulis Reilly, Cina memberlakukan persyaratan rahasia di seluruh jaringan badan-badan PBB bahwa dana yang diberikan tidak boleh dibelanjakan di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa mekanisme pendanaan bersama Cina yang bekerja sama dengan PBB, Dana Perwalian Perdamaian dan Pembangunan, merupakan mekanisme terselubung untuk mempromosikan proyek-proyek di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan. Dana ini diisi oleh dua tahap tahunan masing-masing sebesar 10 juta dolar AS, di mana tahap pertama dicadangkan untuk proyek-proyek yang terkait dengan BRI dan tahap kedua membantu Sekretaris Jenderal PBB untuk proyek-proyek peliharaannya, sehingga melindungi dana tersebut dari pengawasan berbasis PBB.

Pernyataan bukti itu juga menuduh Cina[7] menggunakan departemen PBB yang kurang dikenal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, misalnya, membuat perwakilan LSM secara tidak sah dikeluarkan dari lokasi PBB dengan menggunakan kantor Wakil Sekretaris Jenderal Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA), yang sekarang diperuntukkan bagi seorang warga negara Cina. Tuduhan-tuduhan seputar DESA ini tetap penting karena departemen ini merupakan badan utama yang berurusan dengan personil Keamanan PBB sekaligus mengizinkan delegasi LSM untuk masuk ke dalam kegiatan-kegiatan PBB. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk memberikan akreditasi kepada LSM yang ingin menghadiri pertemuan PBB di New York. Seperti yang dituduhkan, pengaruh Cina terhadap DESA telah menyebabkan perubahan tertentu di mana hanya perwakilan LSM yang sekarang dapat memasuki wilayah PBB yang memiliki kartu pengenal yang diberikan oleh negara yang merupakan negara anggota PBB atau memiliki status pengamat. Perubahan yang dilakukan oleh DESA ini berarti menolak masuknya perwakilan LSM yang memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bukan merupakan negara anggota PBB atau pengamat, dan hal ini sangat merugikan LSM-LSM di Taiwan.

 

Badan PBB lainnya yang menjadi sasaran penyelidikan Parlemen adalah Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang telah dipertanyakan setelah pengungkapan kasus Reilly. Faktor Cina tetap menjadi tuduhan utama karena para diplomat Cina dituduh mencari nama-nama individu yang meminta akreditasi dari OHCHR untuk berbicara menentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina. Modus pemindahan nama-nama dari OHCHR ke diplomat CINA ini dulunya dilakukan melalui staf profesional PBB, namun sejak malpraktik ini disorot, hal ini rupanya dilakukan oleh staf temporer tingkat junior yang dipekerjakan untuk kontrak enam hingga delapan minggu. Anggota staf tersebut lebih rentan daripada birokrat PBB yang sudah lama bekerja dan tampaknya juga membantu mempertahankan penyangkalan yang masuk akal bagi staf PBB yang sudah lama bekerja.

 

KTT Masa Depan

Tuduhan yang dilontarkan di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Inggris tidak memberikan penilaian terhadap jaringan multilateral yang kompleks namun berfungsi dengan baik di bawah naungan PBB. Namun, hal ini memiliki arti penting bagi mereka yang akan menegosiasikan lintasan multilateralisme dalam KTT Masa Depan yang akan diadakan pada bulan September mendatang. Salah satu bidang utama yang ingin dicapai oleh KTT ini adalah ‘Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.0’.[8] Ini adalah visi untuk PBB yang mengalami transformasi budaya dan keterampilan di seluruh entitas dan budaya kerjanya sehingga dapat mendukung negara-negara anggotanya dengan lebih baik. Meningkatkan transparansi adalah salah satu tujuan dari mewujudkan PBB 2.0 di mana alat dan inisiatif baru akan dirancang dan diimplementasikan untuk membuat birokrasi multilateral menjadi tempat kerja yang lebih baik, inklusif, efisien, dan transparan.[9] Meskipun fokusnya semakin mengarah pada data dan inovasi, akan lebih baik jika wacana tentang PBB 2.0 juga mencakup keselamatan pelapor dan transparansi kerja birokrasi di dalam badan-badannya. Sangat menjengkelkan ketika mencatat bahwa tidak ada whistleblower PBB sejak tahun 1946 yang sukses dalam karirnya di PBB setelah melakukan whistleblowing. PBB 2.0 juga harus memberikan atau setidaknya berusaha memberikan jawaban atas celah yang mempolitisasi badan-badan seperti DESA dan OHCHR karena tuduhan-tuduhan ini tetap menjadi tuduhan terhadap birokrasi PBB. Bukanlah pertanda baik bagi reformasi organisasi strategis untuk berfokus pada beberapa negara dan campur tangan mereka di dalam PBB. Yang perlu difokuskan adalah ketidakmampuan struktur birokrasi PBB untuk tetap kebal dari tuduhan-tuduhan ini, terlepas dari siapa pun negara yang bersalah. Fokus pada PBB 2.0 dan perlindungan birokrasi dari pengaruh negara harus menjadi agenda utama dalam KTT Masa Depan, bukan karena beberapa negara secara aktif berusaha mempengaruhi birokrasi PBB, tetapi karena proyek PBB masih menandai titik tertinggi dari diplomasi kolaboratif terlepas dari kekurangannya.

 

[1] United Nations. International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace, 24 April. https://www.un.org/en/observances/multilateralism-for-peace-day

[2] Ibid.

[3] Permanent Mission of the People’s Republic of Cina to the UN. (2024, January 24). Remarks by Ambasador Geng Shuang at the Special Event Commemorating the “International Day of Multilateralism and Diploamcy for Peace”. http://un.Cina-mission.gov.cn/eng/hyyfy/202404/t20240425_11288760.htm

[4] United Nations. Summit of the Future: What Would it Deliver?. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver.pdf

[5] UK Parliament. (2024, January 12).Foreign Affairs Committee launches inquiry into multilaterals. https://committees.parliament.uk/committee/78/foreign-affairs-committee/news/199352/foreign-affairs-committee-launches-inquiry-into-multilaterals/

[6] Ruadhan Mac Cormaic. (2021, November 27). Cina, the UN Human Rights Office and the Irish whistleblower. The Irish Times. https://www.irishtimes.com/opinion/Cina-the-un-human-rights-office-and-the-irish-whistleblower-1.4739778

[7] Instumentalisation of the United Nations by the People’s Republic of Cina (PRC). Written evidence submitted by Emma Reilly. https://committees.parliament.uk/writtenevidence/128496/pdf/

[8] United Nations. Summit of the Future: What Would it Deliver?. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver.pdf

[9] UN. (2023, September). Our Common Agenda Policy Brief 11: UN 2.0. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-un-2.0-en.pdf

Sejumlah warga memeriksa sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan (1/12/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.

Brasil Mengutuk PBB karena ‘Kegagalan PBB’ Atas Isu Palestina

, , , , 0

Pada pembukaan forum G20, Menteri Luar Negeri Brasil menyerukan reformasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangda (PBB) dan lembaga multilateral lainnya pada hari Rabu (21/2/2024) sambil mengkritik ketidakmampuan mereka untuk mencegah konflik global.

Mauro Vieira menyampaikan kepada rekan-rekan menteri luar negeri selama pembukaan pertemuan G20 di Rio de Janeiro bahwa Dewan Keamanan PBB tidak dapat mencegah atau menghentikan konflik seperti yang terjadi di Ukraina dan Jalur Gaza.

“Institusi multilateral tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh paralisis yang tidak dapat diterima dari Dewan Keamanan terkait konflik yang sedang berlangsung,” ujar Vieira.

Menteri luar negeri dari 20 negara kaya dan berkembang tersebut melakukan pertemuan minggu ini untuk membahas kemiskinan, perubahan iklim, dan ketegangan global yang meningkat, menetapkan rencana kerja yang harus diselesaikan menjelang pertemuan puncak pada 18-19 November di Rio.

Salah satu proposal kunci Brasil, yang ditetapkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, adalah reformasi lembaga-lembaga tata kelola global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan bank-bank multilateral, di mana Ia ingin mendorong representasi yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang.

Pemimpin sayap kiri itu menekankan usulannya untuk memperluas Dewan Keamanan PBB, mempertimbangkan masuknya lebih banyak negara dari Afrika, Amerika Latin, serta India, Jerman, atau Jepang.

“Kita perlu menambah lebih banyak orang dan mengakhiri hak veto di PBB, karena tidak mungkin bagi satu negara saja untuk bisa memveto persetujuan sesuatu yang disetujui oleh semua anggota,” kata Lula saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Ethiopia.

Lucas Pereira Rezende, ilmuwan politik di Universitas Federal Minas Gerais meragukan apakah dorongan Lula akan berhasil karena anggota tetap Dewan Keamanan di masa lalu telah ‘meremehkan’ upaya reformasi yang akan mengakibatkan kehilangan kekuasaan mereka. “Saat ini tidak ada momentum untuk mereformasi PBB. PBB sedang dalam krisis, dan mungkin mengubah Dewan Keamanan sekarang bukanlah pilihan yang ideal.”

Vieira mengatakan bahwa Brasil “sangat khawatir” dengan meningkatnya jumlah konflik di seluruh dunia – tidak hanya di Ukraina dan Gaza, tetapi juga di lebih dari 170 lokasi.  Lebih dari $2 triliun per tahun dihabiskan untuk anggaran militer secara global dan seharusnya lebih banyak lagi digunakan untuk program bantuan pembangunan.

“Jika ketidaksetaraan dan perubahan iklim benar-benar merupakan ancaman eksistensial, saya merasa kita tidak memiliki tiindakan konkret dalam masalah-masalah ini,” ujar Vieira. “Ini adalah perang yang harus kita perangi pada tahun 2024.”

Lula mengatakan bahwa “apa yang terjadi di Jalur Gaza dan terhadap rakyat Palestina tidak pernah terjadi dalam sejarah lain. Bahkan, hal itu terjadi ketika Hitler memutuskan untuk membunuh orang Yahudi.” Sebagai respons, Israel menyatakan Lula “persona non grata”, memanggil duta besar Brasil di Israel, dan menuntut permintaan maaf. Sebagai balasan, Lula memanggil kembali duta besar Brasil untuk berkonsultasi. Setelah beberapa tahun terisolasi secara diplomatik di bawah Presiden sebelumnya, Jair Bolsonaro, Lula berusaha untuk mengembalikan Brasil ke panggung utama diplomasi global sejak kembali berkuasa pada Januari 2023.

Antonio Gutteres

Sekjen PBB: “Perut kosong memicu ketidakstabilan”

, , , , 0

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekacauan iklim dan krisis pangan adalah ancaman yang semakin meningkat terhadap perdamaian global. Antonio juga mengatakan dalam pertemuan PBB tingkat tinggi bahwa bencana iklim membahayakan produksi pangan dan “perut kosong menjadi pemicu ketidakstabilan”.

Antonio Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi dampak kekurangan pangan dan kenaikan suhu terhadap perdamaian dan keamanan internasional – pandangan yang disuarakan oleh banyak negara tetapi tidak oleh Rusia. “Di mana perang terjadi, kelaparan merajalela – baik itu karena pengusiran penduduk, penghancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, atau kebijakan penyangkalan yang disengaja.” “Sementara itu, kekacauan iklim membahayakan produksi pangan di seluruh dunia,” katanya.

Gaza yang dilanda perang, katanya, tidak ada yang memiliki cukup makan dan wilayah kecil itu menyumbang 80 persen dari 700.000 orang terlapar di dunia. Setelah lebih dari satu dekade perang di Suriah, katanya, 13 juta warga Suriah tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Lalu di Myanmar, prospek mengakhiri kelaparan telah mundur karena konflik dan ketidakstabilan, katanya.

Simon Stiell, kepala iklim PBB, mengatakan kepada dewan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada ketidakamanan pangan dan konflik. Dia mengatakan satu dari 10 orang di planet ini sudah menderita kelaparan kronis hari ini dan jika perubahan iklim berlangsung cepat, “akan menjadi lebih buruk”. “Tindakan cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan diperlukan sekarang untuk membantu mencegah keduanya dari berkelanjutan,” kata Stiell.

Beth Bechdol, wakil direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, mengatakan bukti ilmiahnya jelas: “Perubahan iklim mengancam keamanan pangan, dan dampaknya adalah ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.” Dia mengulangi peringatan lama FAO: “Tidak ada keamanan pangan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keamanan pangan.”

Bechdol mengatakan 258 juta orang di 58 negara menghadapi tingkat ketidakamanan pangan yang tinggi dan lebih dari dua pertiga dari mereka – 174 juta orang – berada pada tingkat kelaparan tinggi karena iklim dan konflik. “Walaupun mungkin tidak ada hubungan kausal langsung antara keduanya, ada bukti yang jelas bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko dan pendorong konflik dan ketidakstabilan, seperti perselisihan atas tanah dan air,” kata Bechdol. “Dan konflik berkontribusi pada kerentanan perubahan iklim, terutama bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan bermigrasi.”

Sebagai contoh dari hubungan kompleks antara perubahan iklim dan konflik, dia menunjukkan pada penggembala di Afrika Barat dan Tengah yang telah dengan damai melintasi batas dengan ternak mereka mencari air dan padang rumput selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan iklim, tekanan lingkungan, dan keamanan telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan persaingan antara penggembala dan petani untuk sumber daya yang langka termasuk air dan tanah, katanya.

Bechdol menekankan bahwa perubahan iklim dan konflik tidak hanya memengaruhi peternakan tetapi juga produksi tanaman, perikanan, dan kehutanan “yang secara intim dan tak terpisahkan terkait dengan perubahan iklim”. Dia mendorong PBB dan pihak lainnya untuk fokus pada pertanian “sebagai solusi kunci terhadap ancaman yang semakin besar dari perubahan iklim, konflik, dan dampaknya terhadap keamanan pangan”.

Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, yang negaranya memegang kepresidenan dewan bulan ini dan memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dampak perubahan iklim dan ketidakamanan pangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dipilih sebagai topik pertemuan karena hubungannya yang semakin kuat.

“Konflik adalah pendorong utama ketidakamanan pangan akut di Afrika, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Haiti,” kata Ali kepada pertemuan tersebut, menambahkan bahwa perang di Gaza menimbulkan ton emisi karbon ke atmosfer. “Dewan Keamanan harus memperhitungkan efek konsekuensial terhadap keamanan pangan dan iklim dalam mengatasi masalah konflik dan perang,” kata presiden tersebut, menekankan bahwa “masalah ini sangat terkait dengan aturan hukum, demokrasi, dan tata kelola”. 

2022_11$largeimg_231302598

2024: Kesempatan penebusan bagi PBB?

, , , , , , 0

 

Saat ini, lebih dari puluhan konflik berkecamuk di seluruh dunia-mulai dari perang saudara di Myanmar dan permusuhan Israel-Hamas di Jalur Gaza hingga konflik Rusia-Ukraina di Eropa dan kekerasan di Sudan Selatan. Pada tahun 2023, ketika gelombang konflik bergeser dalam lingkup dan intensitas, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada satu hal yang tetap sama, yaitu ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespons dengan cepat dan efektif. Sebuah proyek besar yang diresmikan pada akhir Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan optimisme dan sanjungan, PBB kini menunjukkan angka yang menyedihkan. PBB telah gagal melaksanakan tugas utama yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB-pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, tujuan utamanya.[1] Dan masa depan juga tidak terlihat lebih cerah, dengan peringatan Sekretaris Jenderal António Guterres tentang “meningkatnya ketegangan, fragmentasi, dan lebih buruk” di masa mendatang.[2]

Apa yang membuat PBB yang telah berusia lebih dari 75 tahun ini tidak dapat melaksanakan kewajiban utamanya? Para kritikus telah menunjukkan beberapa alasan. Kurangnya konsensus di antara P-5 yang menyebabkan kelumpuhan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), tidak memadainya perimbangan kekuatan dan representasi saat ini terhadap negara-negara berkembang, serta memprioritaskan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional, semuanya berkontribusi pada erosi kepercayaan, legitimasi, dan kredibilitas PBB. Kecuali negara-negara anggotanya mengambil langkah segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, PBB sedang menatap ke arah keusangan.

 

Menguraikan lanskap geopolitik yang berubah-ubah

Kita sedang menyaksikan “zaman tanpa perdamaian”, sebuah transisi paradigmatik dari era pasca-Perang Dingin.[3] Tatanan dunia yang terpecah belah yang sangat terpolarisasi antara Timur dan Barat, tetapi juga antara Utara dan Selatan – perpecahan yang diperdalam oleh defisit kepercayaan di antara negara-negara besar. Faktor-faktor sistemik mendorong persaingan keamanan di antara negara-negara besar. Perang antarnegara, yang tampak seperti fenomena kuno beberapa dekade yang lalu, kini menjadi kenyataan pahit; kekuatan nuklir masih menghindari konfrontasi militer langsung satu sama lain, dan lebih memilih berperang melalui proksi, tetapi kekuatan non-nuklir regional tidak memiliki keraguan seperti itu. Teknologi perbatasan sekarang menawarkan alat yang menambahkan elemen kecanggihan dan kehancuran pada perang yang belum pernah ada sebelumnya.[4] Selain itu, alih-alih mengurangi durasi konflik, kemampuan teknologi ini justru memperpanjangnya. Namun, PBB tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatur persenjataan dan proliferasi teknologi perbatasan ini.

Kecenderungan untuk berperang dan berkonflik juga diperkuat oleh pergeseran pola pikir negara-negara, di mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan di medan perang daripada di meja perundingan.[5] Perang Tigray di Ethiopia[6] dan serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh[7] melambangkan pergeseran sikap ini. Negara-negara tidak lagi mau menggunakan instrumen multilateral untuk perdamaian. Akibatnya, penciptaan perdamaian dan diplomasi menjadi kurang penting.[8] Tren ini akan semakin menonjol di tahun-tahun mendatang dan semakin membebani tugas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Tren lain yang menonjol adalah semakin tumpulnya alat pemaksa non-militer seperti sanksi dan pembatasan perdagangan dalam membatasi penggunaan kekuatan. Dengan rezim sanksi DK PBB yang tidak dapat membuat kemajuan karena perbedaan P-5, Barat telah menerapkan rezim sanksi sepihak terhadap musuh-musuhnya.[9] Namun, kecuali dalam beberapa kasus, sanksi telah gagal mengubah perilaku mereka, yang menunjukkan kegunaannya yang terbatas. Namun, hal ini tidak akan menghalangi Barat, dan tahun-tahun mendatang akan melihat penggunaan sanksi sebagai instrumen kebijakan untuk menghindari konfrontasi militer langsung dengan musuh-musuhnya.

 

Menggunakan kembali PBB untuk tatanan dunia multipolar

Jelas bahwa PBB perlu mengubah fungsi untuk menyelamatkan kredibilitasnya dan membendung krisis multilateralisme. Dalam beberapa hal, tahun mendatang berpotensi memberikan kesempatan langka untuk memperkuat mandatnya dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

PBB dijadwalkan untuk mengadakan KTT Masa Depan yang ambisius pada bulan September 2024.[10] Salah satu agenda utamanya adalah “Agenda Baru untuk Perdamaian”. Sekretaris Jenderal PBB telah menetapkan visinya untuk perdamaian dan cara-cara untuk membentuk sistem keamanan kolektif yang efektif.[11]

Agar visi ini dapat terwujud, PBB harus menyadari bahwa beberapa konflik mungkin tidak selalu berawal dari persaingan keamanan, tetapi dari faktor-faktor seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, PBB harus mengembangkan alat baru untuk pencegahan konflik dan berinvestasi dalam kemampuan peringatan dini untuk memperingatkan negara-negara anggota tentang konflik yang akan datang. Selain itu, PBB juga harus memperhitungkan peran berbahaya dari teknologi perbatasan dan mengembangkan kerangka kerja tata kelola global untuk mengekang proliferasi teknologi tersebut tanpa mengingkari manfaat positifnya bagi negara-negara di belahan dunia Selatan.

Kedua, PBB harus memanfaatkan kekuatan aktor geopolitik baru-kekuatan menengah, pengelompokan minilateral dan plurilateral, G20, dan aktor non-negara yang konstruktif-untuk menjembatani kesenjangan geopolitik. PBB perlu mengakui kontribusi mereka dalam menempa konsensus dalam berbagai konteks dan melibatkan mereka. PBB dapat melakukan hal ini dengan memberi mereka kepengurusan atas beberapa lembaga dan inisiatif pembangunan perdamaian untuk mengatasi defisit kepercayaan yang melanda P-5.

Yang terpenting, PBB harus menyusun peta jalan yang konkret dan terikat waktu pada KTT Masa Depan untuk mereformasi sistem PBB, khususnya DK PBB, yang saat ini mencerminkan perimbangan kekuatan dari abad lampau dan proyek kolonial.[12] Peta jalan ini haruslah membuat PBB menjadi lebih baik di masa depan dengan tidak hanya memberikan representasi yang memadai kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang, namun juga memberikan hak-hak yang sama dengan P-5 yang sudah ada. Peta jalan ini harus menekan P-5 untuk meninggalkan pengejaran zero-sum game dan menyetujui reformasi untuk sistem PBB yang inklusif, akuntabel dan efektif. India telah mengajukan gagasannya tentang multilateralisme yang direformasi[13] dan efektif.[14] Demikian pula, Kelompok L69 yang terdiri dari Negara-negara Berkembang dari Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Asia dan Pasifik (Negara-Negara Kepulauan Kecil) juga telah mempresentasikan visi mereka untuk reformasi DK PBB.[15]

Menemukan jalan menuju perdamaian memang telah menjadi upaya yang menantang bagi PBB dengan polarisasi yang mendalam dari tatanan dunia saat ini dan konflik yang membara.[16] Memang, ada tantangan politik dan prosedural yang harus dihadapi oleh PBB dalam hal reformasi. Namun, KTT Masa Depan memberikan momentum politik yang sangat penting bagi PBB untuk membentuk cetak biru bagi legitimasi dan keberlangsungannya. PBB harus menapaki jalan yang sulit namun menjanjikan ini untuk memperkuat kemampuannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Seperti yang ditegaskan dengan tegas oleh Sekretaris Jenderal Guterres, PBB harus ‘melakukan reformasi atau bubar’.[17]

 

 

[1] United Nations. United Nations Charter (full text) https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

[2] United Nations. Press Conference by Secretary-General Antonio Guterres ar United Nations Headquarters. 13 September 2023. https://press.un.org/en/2023/sgsm21938.doc.htm

[3] Mark Leonard. Welcome to the age of unpeace. Politco. 18 Oktober 2021. https://www.politico.eu/article/welcome-to-the-age-of-unpeace-geopolitics-conflict/

[4] Rajeswari PillaI Rajagopalan.Future Warfare and Rechnology: Issues and Strategies. ORF. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/11/GP-ORF-Future-Warfare-and-Technology-01.pdf

[5] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation.  13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[6] Afriyie, F. A., Ayangbah, S., & Effah, K. O. (2023). Diagnosing Ethiopia’s Tigray War: Reverberations in the Horn of Africa. Insight on Africa, 15(2), 139-151. https://doi.org/10.1177/09750878231170177

[7] Welt, C., & Bowen, A. S. (2021). Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Congressional Research Service, (R46651).

[8] Observer Research Foundation. War Is Now Again An Acceptable Grammar Of Negotiation.  13 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=WAJHgrN0lfs&t=1s

[9] Henry Farrell, Abraham L. Newman; Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security 2019; 44 (1): 42–79. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

[10] United Nations. Summit of Future: What Would it Deliver. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver.pdf

[11] United Nations. Our Common Agenda Policy Brief 9 : A New Agenda for Peace. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-new-agenda-for-peace-en.pdf

[12] Rasisina Debates. The United Nations Security Council is constituted to further the colonization project. Observer Research Foundation. 2 Juni 2023. http://20.244.136.131/expert-speak/the-united-nations-security-council-is-constituted-to-further-the-colonisation-project

[13] Harsh V. Pant. Viviek Mishra. A ground plan for India’s reformed multilateralism. The Hindu. 26 September 2022. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-ground-plan-for-indias-reformed-multilateralism/article65935206.ece

[14] Task Forces07 Towards Reformed Multilateralism Transforming Global Institutions and frameworks. https://t20ind.org/wp-content/uploads/2022/11/Task-Force-7-digital.pdf

[15] Ministry of External Affairs Government of India. L-9 Ministerial Joint Press Statement. 21 September 2023. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/37132/L69_Ministerial_Joint_Press_Statement

[16]Shamala Kandiah Thompson, Karin Landgren & Paul Romita. The United Nations IN Hindsight: The Long and Winding Road to Security Council Reform.  Just Security. 30 September 2022. https://www.justsecurity.org/83310/the-united-nations-in-hindsight-long-winding-road-to-security-council-reform/

[17] United Nations. ‘Reform or rupture’says Guterres, calling for multilateralism tobe remade for the 21st century. https://www.un.org/en/desa/reform-or-rupture

RAFAH, GAZA - OCTOBER 27: Palestinians meet their daily food needs by baking bread on a sheet pan under difficult conditions in a school of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) where they take shelter during the 21st day of Israeli airstrikes in Rafah, Gaza on October 27, 2023. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

PBB: Bencana Perang Dan Kekerasan Telah Menyebabkan 114 Juta Orang Mengungsi

, , , , 0

Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengumumkan hari ini bahwa jumlah individu yang terpaksa mengungsi akibat perang, penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia kemungkinan telah melampaui 114 juta pada akhir September 2023. Namun, dengan adanya konflik di Gaza, maka jumlah ini akan terus bertambah.

UNHCR juga menyatakan bahwa separuh dari orang yang mengungsi terpaksa untuk menyebrangi perbatasan. Lalu, hanya tiga negara yakni Afghanistan, Suriah, dan Ukraine yang menjadi asal hampir sepertiga dari pengungsi di dunia.

Faktor utama yang mendorong pengungsian paksa pada paruh pertama tahun 2023 adalah perang di Ukraina dan konflik di Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Myanmar. Selain itu, kombinasi kekeringan, banjir, dan ketidakamanan di Somalia, bersama dengan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Afghanistan, turut berkontribusi secara signifikan. Temuan ini dilaporkan dalam Laporan Tren Pertengahan Tahun UNHCR, yang menganalisis pengungsian paksa dalam enam bulan pertama tahun ini.

“Fokus dunia saat ini – dengan benar – adalah pada bencana kemanusiaan di Gaza. Namun secara global, terlalu banyak konflik yang berkembang atau memburuk, menghancurkan kehidupan tak bersalah dan memaksa orang meninggalkan tempat asal mereka,” ujar Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi. 

“Ketidakmampuan komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik atau mencegah konflik baru mendorong pengungsian dan penderitaan. Kita harus melihat ke dalam diri, bekerja sama untuk mengakhiri konflik, dan memungkinkan para pengungsi dan orang-orang terdampak lainnya untuk pulang atau memulai kembali kehidupan mereka.”

Menurut laporan tersebut, pada akhir Juni, ada 110 juta orang yang terpaksa mengungsi di seluruh dunia, naik 1,6 juta dari akhir 2022. Lebih dari setengah dari mereka tidak pernah menyeberangi batas internasional. Dalam tiga bulan dari Juni hingga akhir September, UNHCR memperkirakan jumlah orang yang terpaksa mengungsi bertambah sebanyak 4 juta, sehingga total mencapai 114 juta. Perang di Timur Tengah meletus pada tanggal 7 Oktober, di luar periode yang dicakup oleh laporan ini, sehingga dampaknya terhadap pengungsian manusia tidak termasuk dalam perhitungannya.

“Sementara kita menyaksikan perkembangan di Gaza, Sudan, dan di tempat lain, harapan akan perdamaian dan solusi bagi para pengungsi dan populasi terdampak lainnya mungkin terasa jauh,” tambah Grandi. “Namun kita tidak boleh putus asa. Bersama mitra kami, kita akan terus mendorong dan menemukan solusi bagi para pengungsi.”

Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi tuan rumah bagi 75 persen pengungsi dan orang-orang lain yang membutuhkan perlindungan internasional. Secara global, terdapat 1,6 juta permohonan suaka baru yang diajukan dalam enam bulan pertama, jumlah terbesar yang pernah tercatat.

Sedikit lebih dari 404.000 pengembalian pengungsi tercatat, lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun 2022, meskipun banyak di antaranya tidak dalam kondisi aman. Hampir 2,7 juta orang yang mengalami pengungsian internal kembali ke rumah selama periode yang sama, lebih dari dua kali lipat jumlah pengembalian selama paruh pertama tahun 2022. Jumlah pengungsi yang diresmikan juga mengalami peningkatan.

Laporan ini diluncurkan menjelang Forum Pengungsi Global (GRF) kedua, pertemuan terbesar di dunia tentang para pengungsi dan populasi terpaksa mengungsi lainnya, yang akan diadakan di Jenewa dari 13 hingga 15 Desember. Pemerintah, pengungsi, otoritas lokal, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta akan berkumpul untuk memperkuat respons global dan mencari solusi untuk tingkat pengungsian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

 

Satu dari 73 menjadi pengungsi

Lebih dari satu dari 73 orang di seluruh dunia terpaksa mengalami pengungsian, demikian disampaikan oleh UNHCR. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi tuan rumah bagi 75 persen dari para pengungsi dan orang-orang lain yang membutuhkan perlindungan internasional.

Negara-negara yang paling banyak menampung pengungsi adalah Iran dan Turki dengan masing-masing 3,4 juta orang; Jerman dan Kolombia dengan masing-masing 2,5 juta orang; dan Pakistan dengan 2,1 juta orang.

Hampir setengah dari penduduk Suriah tetap mengalami pengungsian pada pertengahan tahun 2023: 6,7 juta orang di dalam negeri dan 6,7 juta pengungsi serta pencari suaka, dengan sebagian besar diantaranya tinggal di Turki.

Secara global, terdapat 1,6 juta permohonan suaka baru yang diajukan antara Januari dan Juni 2023 – jumlah terbesar yang pernah tercatat dalam enam bulan pertama dari setiap tahun. Dari jumlah tersebut, 540.600 klaim diajukan di Amerika Serikat, 150.200 di Jerman, dan 87.100 di Spanyol.

The United States was the only member of the UN Security Council to vote against the resolution, but as a permanent member it holds a veto © Bryan R. Smith / AFP

Lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Soal Konflik Israel-Hamas

, , , 0

Pada 18 Oktober 2023, resolusi yang diusulkan oleh Brazil, dipimpin oleh Sergio Franca Danese, menorong agar adanya “jeda kemanusiaan” untuk memberikan bantuan dan keamanan kepada jutaan penduduk Gaza telah ditolak oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dari 15 anggota Dewan, 12 negara mendukung resolusi yang diajukan Brazil, sementara Amerika Serikat menolak dan Rusia serta Inggris abstain.

Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak veto, yakni hak bagi lima anggota tetap DK PBB (terdiri dari China, Prancis, Federasi Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang mampu menggugurkan resolusi jika salah satu negara anggota tetap DK PBB menolak tindakan yang diusulkan.

Sebelum pemungutan suara, dua amandemen yang diusulkan oleh Rusia yang menyerukan gencatan senjata segera, permanen dan menyeluruh, serta diakhirinya serangan terhadap warga sipil, ditolak oleh Dewan Keamanan. 

Amerika Serikat yang diwakili oleh duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menolak resolusi tersebut karena menurut mereka resolusi tersebut tidak menyebutkan hak bela diri Israel. Mereka berpendapat bahwa Israel memiliki hak bela diri yang tercermin dalam Pasal 51 Piagam PBB dan telah dikonfirmasi oleh Dewan dalam resolusi sebelumnya tentang serangan teroris.

Pada saat yang sama, Brasil, yang mengepalai resolusi tersebut, menekankan bahwa fokusnya adalah situasi kemanusiaan kritis di lapangan, namun tetap memperhatikan realitas politik.

Rusia menyoroti bahwa amendemen mereka bertujuan untuk mengakhiri serangan tidak terarah terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza, serta mengutuk pembatasan terhadap wilayah tersebut. Mereka juga meminta gencatan senjata kemanusiaan.

Selain itu, Inggris memilih untuk abstain karena menurut mereka teks resolusi tersebut harus lebih jelas tentang hak bela diri yang melekat pada Israel dan karena resolusi tersebut mengabaikan fakta bahwa kelompok ekstremis Hamas, yang mengendalikan Gaza, menggunakan warga Palestina sebagai perisai manusia.

Duta besar Uni Emirat Arab untuk PBB, Lana Zaki Nusseibeh, mendukung resolusi ini karena meskipun tidak sempurna, resolusi ini dengan jelas menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati. 

Dalam situasi yang sangat sulit ini, Uni Emirat Arab menekankan perlunya gencatan senjata kemanusiaan penuh, tanpa mengorbankan keamanan Israel, untuk memungkinkan perawatan orang-orang terluka luka-luka, mengubur jenazah dengan layak, dan mulai membangun kembali kehidupan mereka.

 

Kontroversi keputusan AS: standar ganda Barat

Resolusi tersebut mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan dan diperkirakan akan diadopsi. Veto AS menimbulkan kritik terhadap standar ganda Amerika dan tuduhan bahwa Amerika Serikat, yang mengkritik Rusia karena melumpuhkan Dewan dalam perang di Ukraina, menghambat kerja Dewan. 

Keputusan ini membuat Israel berterima kasih kepada AS karena menggunakan hak vetonya. Tiongkok menggambarkan tindakan tersebut sebagai “sesuatu yang luar biasa” sementara Rusia mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan contoh standar ganda AS.

Dua anggota G7 di dewan tersebut – Jepang dan Prancis – memutuskan untuk bersebrangan dengan AS dengan mendukung mosi kemanusiaan tersebut. 

Laporan Global Times, media berbasis China, mengkritisi veto AS, di mana veto  AS tidak hanya melanggar moralitas dan keadilan yang paling mendasar, namun juga melemahkan otoritas dan kredibilitas Dewan Keamanan PBB, melemahkan kemampuan dan kemauan komunitas internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan. “Ketidakmampuan” PBB untuk melindungi paham kemanusiaan internasional saat ini secara langsung disebabkan oleh pengabaian dan pengabaian Amerika terhadap paham kemanusiaan internasional. 

Dewan Keamanan harus melakukan perubahan dan tidak boleh stagnan. Komunitas internasional harus memperkuat kecaman moralnya terhadap tindakan-tindakan tersebut, memberikan tekanan dan menyerukan kepada AS untuk segera meninggalkan pendiriannya yang menentang komunitas internasional. Bias Amerika adalah salah satu akar penyebab permasalahan Palestina yang sudah berlangsung lama, dan merupakan katalisator yang meningkatkan eskalasi konflik ketika konflik tersebut pecah. 

Pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB diadakan di markas besar PBB di New York pada 10 Oktober 2023. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

Rusia Merasa Layak Untuk Kembali Ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB

, , , , , , , , 0

Rusia secara aktif berupaya untuk kembali menjadi bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meski sempat ditangguhkan tahun lalu karena intervensi militernya di Ukraina. Konflik di Ukraina terus berlanjut, disertai dengan banyaknya investigasi PBB terkait pelanggaran HAM oleh Rusia. Bahkan, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait deportasi anak-anak Ukraina. Meskipun demikian, Moskow tetap berusaha untuk mendapatkan suara dukungan untuk kembali masuk ke Dewan HAM PBB.

Pemungutan suara Dewan Hak Asasi Manusia mendatang akan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana masyarakat global memandang Rusia saat ini. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung di Majelis Umum PBB di New York, dan dilakukan secara rahasia. Untuk mendukung pencalonannya, Misi Rusia untuk PBB menyelenggarakan sebuah acara di New York, di mana Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia menekankan kesiapan negaranya untuk memajukan hak asasi manusia sebagai sarana untuk mendorong rekonsiliasi antar negara dan kelompok, daripada “melanggengkan” perselisihan.

Di sisi lain, perwakilan AS tidak henti-hentinya mengingatkan negara-negara mengenai pelanggaran hak asasi manusia akibat invasi Moskow yang tidak beralasan. Meskipun proses pemungutan suara secara teoritis mempertimbangkan catatan hak asasi manusia dan komitmen para kandidat, pemungutan suara secara rahasia memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk menyampaikan pesan-pesan mereka sendiri. Beberapa negara mungkin mendukung Rusia untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku AS sebagai negara adidaya global, sementara negara lain mungkin bergantung pada Rusia untuk sumber daya penting seperti pangan dan biji-bijian.

Rusia merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 2021. Namun, pada bulan April 2022, Rusia membuat sejarah dengan menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari dewan tersebut sejak Libya pada tahun 2011. Langkah untuk mengusir Moskow mendapat dukungan besar, dengan 93 mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain. Khususnya, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam, bersama Rusia, menentang tindakan tersebut, sementara Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, dan Arab Saudi abstain.

Lusinan perempuan dan anak-anak mengantri di dalam pusat bantuan kemanusiaan Don Bosco di Tigray untuk menerima sup guna mengobati kekurangan gizi pada anak. (Foto oleh Ximena Borrazas/SOPA Images/LightRocket melalui Getty Images)

Penyelidikan PBB Terhadap Pelanggaran HAM di Ethiopia Usai: Pentingnya Peran Aktor Non-Negara & Norma Internasional

, , , , , , , , , , , 0

Investigasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Ethiopia diperkirakan akan selesai minggu depan, meskipun kekerasan masih terjadi di wilayah tersebut. Komisi Internasional Pakar HAM untuk Ethiopia, yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan usulan Uni Eropa, akan secara resmi mengakhiri mandatnya setelah tanggal 13 Oktober 2023.

Keputusan ini diambil setelah komisi tersebut mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Ethiopia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk melanjutkan penyelidikan independen terhadap situasi hak asasi manusia di negara tersebut.[1] Konflik di wilayah Tigray di utara Ethiopia dimulai pada November 2020 ketika pasukan pemerintah Ethiopia bentrok dengan pemberontak yang mengakibatkan kekerasan yang meluas yang dilakukan oleh semua pihak.[2]

Meskipun perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Penghentian Permusuhan ditandatangani pada bulan November tahun 2021, kekejaman masih terus terjadi di beberapa wilayah Tigray, sebagaimana dicatat dalam laporan OHCHR.[3] Tahun lalu, mandat tersebut diperbarui dengan selisih yang tipis. Human Rights Watch mengkritik Uni Eropa dan negara-negara anggotanya karena mundur dari dukungan mereka dalam meneliti situasi hak asasi manusia di Ethiopia, dan menyebutnya sebagai “pukulan yang sangat buruk” bagi para korban kekejaman di negara tersebut.[4]

Ethiopia di sisi lain secara konsisten menentang penyelidikan yang diamanatkan PBB, dengan menyatakan bahwa kebijakan peradilan nasionalnya memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, sebuah sikap yang ditentang oleh komisi PBB. Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu menyatakan bahwa “Tidak perlu membicarakan jalan buntu.”[5]

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dinilai oleh tim gabungan dari PBB dan Ethiopia, ditemukan pelanggaran luas terhadap hukum HAM internasional, kemanusiaan, dan pengungsi oleh semua pihak yang berkonflik di Tigray seperti: serangan secara acak terhadap warga sipil dan objek sipil yang melanggar hukum humaniter internasional dan kemungkinan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Selain itu, banyak juga ditemukan kasus pembunuhan di luar hukum dan eksekusi di luar hukum oleh pihak berkonflik dan juga oleh  milisi lain seperti kelompok Fano dan Samri.[6]

Konflik The Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) sendiri menyoroti bagaimana kekuatan regional dan global dapat terlibat dalam konflik lokal. Dalam kasus ini, negara-negara tetangga seperti Eritrea dan Sudan telah terlibat dalam konflik tersebut, dan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa telah menyatakan keprihatinannya dan mengambil tindakan diplomatik. Selain negara, konflik ini memperlihatkan bahwa aktor non-negara, seperti PBB juga berperan dalam resolusi konflik dan asistensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

PBB sebagai aktor non-negara, hadir di tengah pihak berkonflik untuk berusaha membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Keberagaman antar aktor telah menciptakan peluang bagi terbentuknya sistem baru dan kemitraan baru, serta penguatan dan transformasi sistem lama.[7] Terlebih, secara teori, Aktor non-negara dapat meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan oleh negara. Contohnya, PBB dapat memantau dan melaporkan pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya, sehingga memberikan tekanan pada negara untuk mematuhi norma dan standar internasional.

Norma internasional menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi pegangan aktor internasional dalam melakukan sebuah tindakan. Hal ini berkaitan dengan HAM dimana, meskipun hukum humaniter internasional tidak memberikan rincian yang sama mengenai investigasi, standar hak asasi manusia ini berlaku sepanjang waktu dan universal, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, norma-norma internasional juga memiliki peran penting dalam mengurangi risiko dengan memperjelas perilaku yang tidak dapat diterima dan membantu membentuk tindakan negara dan aktor non-negara.

[1] “EHRC-OHCHR Joint Investigation Report on Tigray Conflict”, Ethiopian Human Rights Commission, 12 Oktober 2022, https://ehrc.org/download/ehrc-ohchr-joint-investigation-report-on-tigray-conflict/

[2] Eve Brennan, “UN-mandated investigation into atrocities in Ethiopia to end”, CNN, 5 Oktober 2023, https://edition.cnn.com/2023/10/05/africa/un-ethiopia-investigation-lapses-intl/index.html

[3] “The acute risk of further atrocity crimes in Ethiopia: an analysis”, International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, Human Rights Council, 3 Oktober 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/chreetiopia/A-HRC-54-CRP-2.pdf

[4] Op. Cit., Brennan

[5] Ibid.

[6] “Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights”, Ethiopian Human Rights Commission, 2021

[7] Neeraj Trivedi, “Role of Organisations as Non-State Actors in International Relations”, CLAWS Journal, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 116-125.

Perdana Menteri Haiti Ariel Henry (Kiri) menyapa Sekretaris Kabinet Kenya untuk Urusan Luar Negeri dan Diaspora, Alfred Nganga Mutua (kanan) saat mereka menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah) mengenai situasi keamanan di Haiti, di sela-sela pertemuan Sidang Umum PBB ke-78 di New York City pada 22 September 2023. (Foto oleh BING GUAN / POOL / AFP) (Foto oleh BING GUAN/POOL/AFP via Getty Images)

PBB Menyetujui Bantuan Angkatan Bersenjata Di Haiti

, , , , , , , , , , , 0

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui pengerahan pasukan multinasional bersenjata ke Haiti, ketika negara Karibia itu bergulat dengan kekerasan geng yang merajalela dan kelumpuhan politik. Meskipun disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, pasukan tersebut tidak secara resmi berada di bawah kendali PBB. Misi ini diperkirakan akan dipimpin oleh Kenya bersama beberapa negara tetangga Haiti di Karibia yang juga telah menawarkan dukungan untuk misi tersebut.

Selama satu tahun terakhir, baik Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry maupun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah mendorong pembentukan sebuah kekuatan untuk mengatasi eskalasi krisis keamanan di Haiti. Namun, melihat sejarah tantangan yang dihadapi oleh upaya perdamaian sebelumnya di Haiti dan risiko-risiko terkait dengan mengirim kekuatan asing ke dalam situasi yang kompleks saat ini, usaha untuk menemukan negara yang bersedia memimpin upaya ini menjadi tugas yang sulit.

Pada akhir Juli lalu, Kenya mengumumkan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai negara yang memimpin dan mengerahkan sebanyak 1.000 personel ke Haiti. Sementara itu, Amerika Serikat juga menunjukkan kesediaannya untuk memberikan dukungan logistik walaupun tanpa pengerahan pasukan ke lapangan, bulan lalu PBB juga mengungkapkan bahwa beberapa negara lain juga bersedia berkontribusi dalam kekuatan keamanan multinasional, termasuk Jamaika, Bahama, dan Antigua serta Barbuda.

Setelah berbulan-bulan perdebatan internal mengenai mandat yang sesuai, anggota Dewan Keamanan PBB akan memutuskan dengan cepat apakah akan memberikan persetujuan mereka untuk misi semacam ini, yang akan beroperasi secara independen tanpa kendali PBB. Pada pertengahan September lalu, Perdana Menteri Haiti, Henry kembali memohon kepada komunitas internasional di hadapan Sidang Umum PBB untuk memberikan bantuan “darurat” bagi negaranya.

Laporan terbaru dari kantor Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan bahwa berbagai krisis di Haiti memburuk selama tahun terakhir. Laporan DK PBB tersebut mencatat meningkatnya kekerasan yang semakin intensif dan brutal yang dilakukan oleh geng kriminal yang menguasai sebagian besar ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dan beberapa daerah sekitarnya. Laporan tersebut juga mencatat penggunaan pemerkosaan sebagai senjata, penembak jitu yang menimbulkan ketakutan di antara penduduk setempat dari atap-atap, dan bahkan kasus pembakaran hidup-hidup.

Tercatat hampir 2.800 pembunuhan yang terjadi antara Oktober 2022 dan Juni 2023, termasuk 80 kematian anak di bawah umur yang tragis. Eskalasi kekerasan ini semakin diperparah oleh perdagangan senjata ilegal, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Meskipun begitu, laporan tersebut juga mencatat bahwa warga biasa Haiti telah mulai membentuk unit pertahanan diri untuk melawan kekuatan-kekuatan ini.

Pasukan “dukungan keamanan multinasional” akan mempunyai mandat selama 12 bulan di Haiti. Waktu kedatangannya belum ditentukan dan lebih banyak negara telah diundang untuk berpartisipasi. Resolusi tersebut juga menyerukan penghentian global penjualan senjata ke Haiti, kecuali untuk tujuan keamanan yang disetujui. Misi ini diharapkan dapat memperkuat keamanan lokal dan memperkuat Kepolisian Nasional Haiti dalam mengejar geng-geng tersebut. Pasukan keamanan Haiti telah menerima sejumlah dukungan internasional namun masih kekurangan staf dan kekurangan persenjataan.

Pasukan Perdamaian Sementara PBB (UNIFIL) berjaga sambil memegang bendera PBB di perbatasan wilayah Kafr Shuba, yang dianggap sebagai wilayah sengketa antara Lebanon dan Israel (Foto oleh Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images)

Dewan Keamanan PBB Memperbarui Misi UNIFIL

, , , , , , , , , 0

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berlangsung sesaat sebelum izin misi hampir berakhir. Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang telah hadir sejak tahun 1978, memiliki misi untuk membentuk zona penyangga antara Israel dan Lebanon, keduanya secara resmi dalam keadaan perang.

Resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB pada 1 September ini menerima 13 suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Resolusi ini memperpanjang keberadaan UNIFIL di Lebanon hingga 31 Agustus 2024. Ketentuan mandatnya sangat mirip dengan tahun sebelumnya, yang melibatkan memberikan kebebasan pergerakan kepada sekitar 10.000 pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Aspek mandat ini telah menjadi poin perselisihan, ditantang baik oleh pemerintah Lebanon maupun kelompok pro-Iran Hezbollah yang berpengaruh.

Teks resolusi tersebut “menghimbau dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk memastikan penghormatan dan akses yang tidak terhalang bagi UNIFIL dalam semua operasinya dan aksesnya ke seluruh Garis Biru.” Garis Biru mengacu pada batas yang ditandai oleh PBB pada tahun 2000 setelah pasukan Israel mundur dari selatan Lebanon.

Resolusi juga menjelaskan bahwa UNIFIL tidak memerlukan izin sebelum menjalankan tugas yang diberikan dan dapat beroperasi secara independen sambil menjaga koordinasi dengan pemerintah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengkritik keterbatasan akses UNIFIL ke beberapa wilayah, termasuk lokasi yang dimiliki oleh LSM lingkungan Lebanon yang dituduh oleh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Hezbollah.

Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, menentang perpanjangan mandat UNIFIL tahun 2022, menyatakan bahwa pasukan bersenjata asing tidak boleh beroperasi di tanah Lebanon tanpa persetujuan pemerintah dan koordinasi dengan tentara Lebanon. Pemerintah Lebanon, dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kembali ke ketentuan mandat UNIFIL tahun 2021, yang lebih sedikit menekankan kemampuan operasional independen UNIFIL. Meskipun demikian, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati menyambut perpanjangan mandat ini, mencatat bahwa resolusi tersebut mengakui permintaan Lebanon agar UNIFIL beroperasi dengan koordinasi pemerintah.

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi mereka ke Lebanon sebagai tanggapan terhadap serangan Palestina. Mandatnya diperluas pada tahun 2006 setelah Israel dan Hezbollah terlibat dalam perang selama 34 hari, dan tugasnya adalah memantau gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh banyak pemerintah Barat, Hezbollah tetap bersenjata dan berpengaruh dalam politik Lebanon, berbeda dengan faksi lain yang tidak bersenjata setelah perang saudara Lebanon dari tahun 1975 hingga 1990.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..