Setelah 20 bulan tertunda, akhirnya Parlemen Turki akan menyetujui keanggotaan Swedia di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang biasa dikenal dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO). Majelis umum Turki, di mana aliansi pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan memegang mayoritas, akan memberikan suara terkait aplikasi yang pertama kali diajukan oleh Swedia pada tahun 2022 setelah invasi penuh skala Rusia ke Ukraina.
Parlemen Turki meratifikasi aksesi Swedia protokol, di mana partai mayoritas menyatakan pendekatan tegas negara Nordik terhadap militan Kurdistan meningkatkan dukungan terhadap mereka. Sebelumnya, Turki menunda dukungan pada keanggotaan Swedia karena gelombang dukungan terhadap Parti Pekerja Kurdistan (PKK) serta pembakaran Al-Quran.
Setelah parlemen menyetujui langkah tersebut, diharapkan Erdogan akan menandatanganinya menjadi undang-undang dalam beberapa hari, meninggalkan Hungaria sebagai satu-satunya negara anggota yang belum menyetujui keanggotaan Swedia. Sebelumnya, Hungaria telah berjanji untuk tidak menjadi anggota terakhir yang meratifikasi, tetapi parlemennya sedang libur hingga pertengahan Februari. Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan pada hari Selasa bahwa ia mengundang rekan sejawatnya dari Swedia untuk berkunjung dan bernegosiasi agar negaranya dapat bergabung dengan blok tersebut.
“Saya tidak melihat alasan untuk bernegosiasi dalam situasi saat ini, meskipun … kita dapat memiliki dialog dan terus membahas pertanyaan-pertanyaan,” kata Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom kepada agensi berita Swedia TT. Pemerintah Swedia tidak memberikan komentar terkait proses parlementer Turki.
Turki dan Hungaria menjaga hubungan yang lebih baik dengan Rusia dibandingkan dengan anggota NATO lainnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Meskipun menentang invasi Rusia ke Ukraina, Turki telah mengkritik sanksi Barat terhadap Moskow, yang telah memperingatkan bahwa akan merespons jika NATO memperkuat infrastruktur militer di dua negara Nordik tersebut.
Swedia, yang keanggotaannya menandai pergeseran sejarah dalam kebijakan keamanannya, akan meningkatkan pertahanan NATO di wilayah Laut Baltik.
