Menu

Pertahanan

China Airlines

Maskapai Taiwan Terlibat dalam Pertahanan Nasional untuk Hadapi Ancaman Cina

, , , , , , 0

Penulis: Muhammad Asdar Prabowo

Taipei – Pada 1 Desember 2025, upaya Taiwan memperkuat pertahanan nasional menghadapi meningkatnya aktivitas militer Tiongkok kini melibatkan aset sektor swasta. Salah satu maskapai kecil, Apex Aviation, menyatakan kesiapannya menjalankan misi surveilans untuk membantu pemantauan pergerakan militer Tiongkok di sekitar wilayah perairan Taiwan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pertahanan Taiwan yang menekankan peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan nasional, laporan Reuters Senin (02/12/2025).

Apex Aviation mengoperasikan pesawat ringan Tecnam P2012 Traveller yang telah dimodifikasi dengan radar pengintai buatan Amerika Serikat. Perangkat tersebut memungkinkan pemetaan dan pelacakan kapal perang di perairan yang sering dilalui armada militer Tiongkok. Menurut laporan sejumlah media internasional, perusahaan ini telah berinvestasi signifikan untuk mendukung integrasi kemampuan pengawasan maritim berbasis sipil.

Informasi dalam laporan ini merujuk pada pemberitaan Reuters yang pertama kali mengungkap rencana Apex Aviation terlibat dalam operasi surveilans pertahanan Taiwan, serta dilengkapi data teknis dari media industri penerbangan internasional seperti FlightGlobal dan publikasi resmi Tecnam terkait kemampuan platform ISR yang digunakan.

Inisiatif ini sejalan dengan konsep whole-of-society defence yang dikembangkan Taiwan guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi operasi grey-zone yang kian intens. Selama beberapa tahun terakhir, patroli dan latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan meningkat drastis dan menjadi beban tersendiri bagi kapasitas Angkatan Bersenjata Taiwan.

Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan risiko keamanan dan hukum yang perlu diperhitungkan. Pesawat sipil yang mengambil peran pengawasan militer dikhawatirkan berpotensi menjadi sasaran pelecehan udara oleh militer Tiongkok. Kejelasan regulasi terkait operasi komando dan koordinasi data pertahanan menjadi syarat penting sebelum penerapan penuh model ini.

Keterlibatan sektor sipil di Taiwan mencerminkan pola baru keamanan kawasan Indo-Pasifik yakni civillian-military integration untuk menghadapi ancaman multidomain. Dalam konteks ini, keamanan tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan konvensional, tetapi juga mobilisasi aset sipil yang responsif dan relatif ekonomis.

Bagi Taiwan yang menghadapi tekanan langsung dari Tiongkok, strategi ini bukan semata alternatif, melainkan kebutuhan. Pengawasan maritim yang luas membutuhkan aset tambahan yang tidak menguras anggaran pertahanan namun tetap memberikan data situasional yang penting.

Modernisasi Militer Jepang dan Korea Selatan: Ambisi Besar Dengan Krisis Waktu

, , , , , , , 0

Di tengah situasi regional yang semakin tegang Jepang dan Korea Selatan sedang berupaya untuk memperkuat postur pertahanan mereka dengan melakukan berbagai cara seperti meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan persenjataan canggih secara mandiri, serta memperdalam aliansi atau kemitraan sebagai bentuk dari external balancing. Keinginan untuk memperkuat postur pertahanan merupakan prioritas penting bagi kedua negara karena mereka sedang menghadapi ancaman bersama yang dapat mengancam keamanan nasional dan kedaulatan mereka. Di satu sisi Korea Selatan menghadapi Korea Utara yang semakin kuat akibat dari bantuan militer Rusia dan China serta pengalaman tempur yang di bawa pulang oleh pasukan ekspedisi mereka yang bertempur di invasi terhadap Ukraina. Di sisi lain Jepang sedang menghadapi China yang semakin asertif dalam memperkuat klaim wilayah mereka di Kepulauan Senkaku. Selain itu China juga telah berulang menyatakan keinginan untuk mempersatukan Taiwan bahkan jika mereka harus menggunakan kekuatan militer. Merespon hal tersebut Jepang menyatakan bahwa mereka akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) jika Taiwan menghadapi serangan dari China. Hal ini telah menyebabkan ketegangan antara kedua negara meningkat.

Untuk menghadapi ancaman tersebut kedua negara mengambil jalan ambisius yang menyeimbangkan keharusan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan serta mengakomodasi kepentingan sekutu utama mereka yakni Amerika Serikat. Dalam kasus Korea Selatan, mereka telah mempercepat program pengembangan persenjataan canggih secara mandiri seperti pesawat tempur KF-21 Boromae, rudal anti-kapal (ASM) supersonik ASM-II, rudal penjelajah (KALCM) Chenryong, dan rudal pertahanan udara jarak jauh L-SAM. Di saat yang sama Korea Selatan juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dengan menyepakati pengembangan kapal selam penyerang bertenaga nuklir (SSN) dan pembelian pesawat tempur siluman multiguna F-35 Lightning. Di sisi lain Jepang telah berupaya untuk membangun ulang industri pertahanan mereka dengan mengembangkan persenjataan seperti rudal penyerang dan penjelajah tipe 12, kapal tempur fregat multiguna kelas Mogami, pesawat tempur siluman X-2 Shinshin, rudal hipersonik, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas JSDF dalam skenario tempur. Selain mengembangkan persenjataan secara mandiri Jepang juga meningkatkan kerja sama dengan sekutu mereka seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Italia untuk mengembangkan persenjataan generasi baru sekaligus memperkuat kapabilitas serangan balasan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi Jepang dalam program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 global combat air programme (GCAP), pembelian rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk, dan kemungkinan pengembangan SSN dengan Amerika Serikat.

Seluruh upaya tersebut merupakan program ambisius karena komitmen finansial dan politik yang harus diberikan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk memastikan bahwa program pengembangan dan pembelian yang mereka lakukan dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi terdapat satu tantangan yang bisa menyebabkan seluruh upaya tersebut sulit untuk tercapai. Tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh persenjataan tersebut. Saat ini Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sedang mengalami krisis populasi akibat dari angka kelahiran yang cukup rendah. Krisis ini telah memberikan dampak negatif terhadap sektor pertahanan kedua negara. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Korea Selatan (ROKA) dan JSDF terpaksa melakukan reformasi darurat dengan menyesuaikan jumlah prajurit yang diperlukan guna mempertahankan kesiapan operasional serta meningkatkan masa aktif prajurit yang tersedia untuk mempertahankan retention. Jika perang meletus di kawasan Asia Timur, keterbatasan ini dapat menjadi bom waktu yang dapat dieksploitasi oleh rival utama mereka yakni China dan Korea Utara dalam skenario perang. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara (KPA) dapat mengeksploitasi kekurangan tersebut dengan memberikan tekanan konstan terhadap JSDF dan ROKA hingga mereka tidak mampu menggantikan seluruh prajurit yang telah tewas dalam pertempuran.

Selain krisis populasi, terdapat juga isu keandalan Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat dipercaya dalam program modernisasi postur pertahanan. Bagi Korea Selatan tantangan ini merupakan sebuah isu nyata karena walaupun mereka memiliki pakta pertahanan bilateral, hal ini tidak berarti Amerika Serikat akan memberikan seluruh teknologi pertahanan paling canggih mereka kepada Negeri Ginseng. Hal ini dapat dilihat dalam dua kasus yakni pengembangan KF-21 Boromae dan keinginan Korea Selatan untuk mengakuisisi komponen cooperative engagement capability (CEC) dari sistem tempur AEGIS. Amerika Serikat enggan memberikan Korea Selatan teknologi kunci seperti CEC dan sistem avionik yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan KF-21 Boromae. Hal ini telah memperlambat pengembangan sistem persenjataan Korea Selatan karena tanpa teknologi kunci yang dimiliki Amerika Serikat mereka harus mencari pemasok lain untuk menyediakan teknologi yang diperlukan. Kasus yang serupa juga dialami oleh Jepang karena sebelum adanya pesawat tempur F-35 Lightning, Negeri Sakura telah berupaya untuk membeli pesawat siluman F/A-22 Raptor dari Amerika Serikat. Akan tetapi upaya ini dicekal oleh pemerintah Amerika Serikat karena saat itu Negeri Paman Sam ingin mempertahankan monopoli terhadap teknologi pesawat siluman.

China Kecam Penempatan Rudal Jepang Di Pulau Yonagumi

, , , , , , , , , , 0

Pada 24 November 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi mengumumkan bahwa Negeri Sakura akan menempatkan rudal anti-udara jarak menengah ke Pulau Yonagumi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serangan kejutan dari China. Menhan Koizumi menambahkan bahwa pengerahan rudal ini tidak akan memiliki dampak besar terhadap meningkatnya ketegangan regional. Tidak lama setelah pengumuman tersebut seorang wartawan menanyakan kepada Menhan Koizumi dampak dari pengerahan rudal tersebut terhadap potensi Krisis Taiwan. Menhan Koizumi menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa dia tidak ingin berkomentar terhadap hipotesis yang beredar. Menhan Koizumi juga menyatakan bahwa setelah rencana tersebut rampung, sang menhan akan menyampaikan detail yang ada kepada pemerintah lokal dan masyarakat Pulau Yonagumi.

Menanggapi perkembangan tersebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Mao Ning menyatakan bahwa hal tersebut merupakan provokasi yang mendorong terjadinya konfrontasi militer. Mao menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh Jepang merupakan langkah berbahaya yang perlu ditanggapi secara bijak oleh negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Mao juga menuduh kelompok politik sayap kanan Jepang sedang berupaya untuk mengembalikan militerisme yang dapat menghancurkan kawasan dengan perang baru. Selain itu Mao menekankan bahwa China akan mempertahankan wilayah dan keamanan nasional mereka dari segala bentuk intervensi asing. Sementara itu pakar pertahanan China Lu Chao menyatakan bahwa pengerahan rudal ke Pulau Yonagumi membuktikan bahwa Jepang secara perlahan akan meninggalkan postur pertahanan yang sebelumnya bersifat non-konfrontatif.

Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan militer dari China. Tidak lama setelah pernyataan tersebut diberikan, China menyampaikan kecaman sekaligus melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk merusak ekonomi Jepang. Langkah tersebut diantaranya adalah mengeluarkan larangan wisata terhadap warga China yang ingin pergi ke Jepang, menghentikan impor boga bahari dari Jepang, dan melarang penayangan film Jepang di Negeri Tirai Bambu. Menurut laporan yang diberikan oleh Biro Keamanan Nasional (NSB) kepada Parlemen Nasional Taiwan, ketegangan antara kedua negara tidak akan mudah redup karena tidak ada pihak yang ingin mengubah posisi mereka. Laporan tersebut juga menyatakan ketegangan diplomatik antara Jepang dan China akan memiliki dampak besar terhadap situasi keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia dan Australia Sepakati Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Baru

, , , , , , , , , 0

Pada 12 November 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa kedua negara telah menyepakati perjanjian kerja sama pertahanan baru. Pengumuman tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo dan PM Anthony di atas dek kapal induk HMAS Canberra milik Angkatan Laut Australia (RAN). Dalam perjanjian ini, jika salah satu pihak merasa terancam pemimpin dari kedua negara akan melakukan diskusi komprehensif untuk membahas tentang langkah yang dapat diambil guna menghadapi ancaman tersebut. Presiden Prabowo menyatakan perjanjian ini merupakan perluasan dari Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada 29 Agustus 2024.

Menanggapi perkembangan tersebut PM Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan momen bersejarah yang menandakan era baru dalam kerja sama bagi kedua negara. PM Anthony menambahkan bahwa perjanjian kerja sama ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Australia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional dengan bertindak secara sinergis. PM Albanese juga menyatakan kerja sama ini didasari oleh perjanjian serupa yang ditandatangani oleh PM Paul Keating dan Presiden Soeharto pada Desember 1995. Sementara itu Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PM Albanese dan menekankan kebijakan bertetangga baik sebagai dasar bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan bersama.

Indonesia dan Australia merupakan tetangga yang memiliki tantangan keamanan yang serupa. Salah satu tantangan tersebut adalah China yang dianggap oleh kedua negara sebagai mitra ekonomi penting sekaligus rival strategis dengan kekuatan militer yang semakin kokoh di wilayah sengketa Laut China Selatan dan kawasan Indo-Pasifik. Pandangan ini dikonfirmasi oleh mantan PM Paul yang menyatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC News bahwa 3 dekade sebelumnya beliau dan Presiden Soeharto gelisah dengan China yang semakin kuat. Mantan PM Paul mengklaim Presiden Soeharto khawatir dengan China karena beliau menganggap kekuatan militer Indonesia tidak cukup untuk mempertahankan seluruh wilayah negara dari serangan musuh yang lebih kuat dan kompeten.

Japanese PM Sanae Takaichi giving an address in parliament

China Kecam Pernyataan PM Sanae Takaichi Tentang Isu Kedaulatan Taiwan

, , , , , , , , 0

Pada 10 November 2025 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Li Jian menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa Negeri Tirai Bambu mengecam pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang isu Taiwan. Li menyatakan bahwa PM Sanae telah menyampaikan pernyataan provokatif terhadap isu Taiwan yang melanggar prinsip satu China dan norma dasar dalam menjalankan hubungan antar negara. Li menambahkan bahwa pernyataan ini tidak konsisten dengan komitmen politik yang telah diberikan oleh pemerintah Jepang sejauh ini. Li juga menyatakan bahwa China secara tegas menolak segala bentuk pernyataan yang dapat mendorong sentimen separatisme di Taiwan dan intervensi dari pihak luar terhadap isu internal Negeri Tirai Bambu.

Tidak lama setelah memberikan pernyataan tersebut Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian menyampaikan di media sosial X/Twitter dengan pernyataan bahwa dia akan memotong leher PM Sanae tanpa keraguan. Selain Konsul Jenderal Xue, beberapa diplomat China juga menyampaikan di media sosial bahwa jika Jepang mengerahkan JSDF untuk membantu Taiwan, Negeri Tirai Bambu akan memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk melancarkan serangan balik ke daratan utama Negeri Sakura. Menanggapi pernyataan tersebut juru bicara pemerintah Jepang Minoru Kihara menyatakan unggahan yang diberikan China tidak pantas. Kihara menambahkan bahwa Jepang akan menyampaikan protes formal kepada kedutaan besar dan Kemlu China.

Sebelumnya PM Sanae menyampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Komite Anggaran Parlemen Nasional Jepang bahwa Negeri Sakura perlu menganggap agresi militer yang dilancarkan China terhadap Taiwan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Jika situasi tersebut tidak dapat dihindari Jepang akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) untuk melancarkan intervensi militer dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip pertahanan kolektif (collective self defense). Pernyataan PM Sanae merupakan perkembangan signifikan karena pemerintahan sebelumnya enggan memberikan pernyataan yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap Taiwan. Walaupun hal ini mendapatkan reaksi keras dari China, PM Sanae enggan menarik pernyataan yang telah diberikan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa di waktu yang akan datang dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan apapun yang berkaitan dengan isu Taiwan.

Fujian in Sea Trials

Sang Naga Setara Dengan Sang Elang: Peluncuran Kapal Induk Fujian

, , , , , , , 0

Pada 5 November 2025 industri pertahanan China kembali mengejutkan dunia saat Presiden China dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping meresmikan peluncuran kapal induk Fujian di Pangkalan Laut Sanya, Pulau Hainan. Upacara peresmian kapal induk Fujian dihadiri oleh 2000 delegasi dari sektor militer dan sipil yang berkontribusi dalam proses desain dan pembangunan kapal induk tersebut. Kapal induk Fujian merupakan aset tempur paling besar dan canggih yang sejauh ini digunakan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN). Kapal induk ini memiliki berat sekitar 85 ribu ton, dengan panjang 316 meter dan lebar 76 meter, serta dilengkapi dengan sistem ketapel peluncur pesawat elektromagnetik (EMALS). Kapal ini memiliki armada pesawat yang cukup signifikan yakni pesawat tempur multiguna J-15T, pesawat tempur siluman J-35, dan pesawat peringatan dini (AEW&C/AWACS) KJ-600. Tidak lama setelah upacara peluncuran rampung, kapal induk Fujian ditugaskan ke laut lepas untuk menjalankan uji kesiapan tempur.

Peluncuran kapal induk Fujian merupakan sebuah terobosan baru bagi industri pertahanan China karena aset tempur ini merupakan kapal pertama yang dirancang dan dibangun secara mandiri oleh galangan kapal Negeri Tirai Bambu. Hal ini menunjukan industri pembangunan kapal China telah mengalami perkembangan yang cukup pesat karena sebelumnya China hanya memiliki kapal induk era Uni Soviet yang mereka perbaharui agar mereka mampu mengangkut pesawat tempur modern serta peralatan tempur yang lebih terkini. Akan tetapi kedua kapal tersebut tetap memiliki kekurangan besar yaitu tidak adanya ketapel peluncur pesawat karena mereka diluncurkan melalui sistem ski-jump. Sistem ini merupakan sebuah kekurangan signifikan bagi sebuah kapal induk modern karena ski-jump membatasi jumlah muatan yang bisa diangkut oleh pesawat tempur agar mereka bisa lepas landas dari kapal induk. Hal ini menyebabkan pesawat tempur tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi musuh. Sementara itu kapal induk yang menggunakan sistem ketapel dapat meluncurkan pesawat tempur mereka tanpa harus mengkhawatirkan persenjataan yang diangkut karena sistem tersebut mampu menggerakkan pesawat ke kecepatan tinggi dalam waktu pendek. Oleh karena itu peluncuran kapal induk Fujian dapat dianggap sebagai lompatan teknologi besar karena kapal tersebut memiliki EMALS yang dapat meluncurkan pesawat dengan kecepatan lebih tinggi dan tingkat keselamatan lebih baik.

Peluncuran kapal induk Fujian juga menandakan bahwa saat ini PLAN memiliki kekuatan yang setara atau lebih kuat dibandingkan dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) yang dikerahkan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh USN karena walaupun Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk, sebagian dari kapal tersebut tidak dikerahkan di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu walaupun China saat ini hanya memiliki tiga kapal induk, seluruh aset tempur ini memiliki ditugaskan untuk beroperasi di Samudra Pasifik sehingga jika perang terbuka meletus antara kedua negara, PLAN akan memiliki keunggulan jumlah karena mereka dapat mengerahkan lebih banyak pesawat tempur dari ketiga kapal induk untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya yang berada di gugusan pulau pertama (first island chain) dan kedua (second island chain). Untuk mencapai hal ini terdapat kemungkinan kapal induk Fujian akan digunakan sebagai aset penyerang utama karena sistem ketapel EMALS yang dimiliki kapal tersebut memperkuat kekuatan serang yang dimiliki oleh Satuan Penerbang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLANAF) karena mereka dapat mengangkut persenjataan dengan jumlah besar dan aset AWACS yang mampu memberikan para pilot informasi terkini dari zona tempur yang akan dilalui oleh para pilot tempur. Selain digunakan sebagai aset tempur, kapal induk Fujian juga dapat digunakan sebagai instrumen proyeksi kekuatan (power projection) untuk menunjukan bahwa China kini memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh dimanapun mereka berada. Peran ini sebelumnya telah dilakukan oleh kapal induk USN dan hal tersebut dapat dilihat saat USS Enterprise melancarkan serangan terhadap pasukan milisi Taliban di Afghanistan tidak lama setelah serangan teroris 11 September 2001.

Akan tetapi walaupun kapal induk Fujian memiliki banyak potensi untuk memperkuat kapabilitas serang dan proyeksi kekuatan PLAN, terdapat beberapa kekurangan yang membuat kapal induk tersebut tidak setara dengan kapal induk buatan Amerika Serikat. Kekurangan yang paling mencolok adalah mesin yang digunakan. Walaupun Fujian memiliki sistem elektronik dan ketapel yang canggih, kapal ini masih digerakkan menggunakan sistem propulsi turbin uap (steam turbine). Hal ini membatasi jarak jangkau Fujian dari 8 ribu hingga 10 ribu mil laut (nm) sementara kapal induk USN seperti USS Nimitz yang dilengkapi dengan reaktor memiliki jarak jangkau tidak terbatas. Selain jarak jangkau terbatas, Fujian hanya mampu mengangkut 40-60 pesawat tempur dan AWACS sementara kapal induk USN memiliki kemampuan untuk membawa sekitar 60-70 pesawat serupa. Hal ini membuat Fujian berada dalam posisi yang kurang dalam pertempuran antara kapal induk karena Amerika Serikat dapat mengirimkan lebih banyak aset udara untuk mencari dan menyerang lawan mereka.

Japanese Minister of Defense Shinjiro Koizumi meets with US Secdef Pete Hegseth

Jepang Berkomitmen Untuk Tingkatkan Anggaran Pertahanan

, , , , , , , , 0

Pada 28 Oktober 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas berbagai isu seperti investasi, perjanjian ekspor mineral, dan penguatan aliansi militer antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut PM Sanae menyatakan kepada Presiden Trump bahwa Jepang berkomitmen untuk mempertahankan keamanan nasional dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Pernyataan ini kembali ditekankan saat Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth pada 29 Oktober 2025. Menhan Koizumi juga menambahkan bahwa Jepang akan berupaya untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun fiskal 2025. Selain itu Menhan Koizumi juga menyatakan Jepang akan mengkaji ulang tiga dokumen yang berkaitan dengan keamanan nasional Negeri Sakura pada akhir tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut Presiden Donald Trump menyampaikan apresiasi terhadap Jepang yang secara konsisten telah membeli persenjataan buatan Amerika Serikat seperti rudal penjelajah Tomahawk, pesawat tempur siluman F-35, dan berbagai tipe rudal anti-udara. Trump juga menyatakan aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat merupakan salah satu hubungan bilateral paling hebat di dunia. Sementara itu Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut baik upaya Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Hegseth menganggap hal tersebut perlu dilakukan secepatnya karena pembangunan kapasitas militer yang dilakukan China merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi oleh kedua negara. Selain itu Hegseth juga menganggap aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat penting untuk mencegah aksi agresif dari China serta menjaga perdamaian dunia.

Keinginan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena pada 24 Oktober 2025 PM Sanae menyampaikan pidato kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura untuk menjelaskan kebijakan yang akan dia ambil. Dalam pidato tersebut PM Sanae menjelaskan rencananya untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB sekaligus membangun kekuatan dari Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Selain itu PM Sanae juga menjelaskan bahwa dokumen seperti strategi keamanan nasional, strategi pertahanan nasional, serta program pembangunan postur pertahanan harus diubah untuk menghadapi situasi geopolitik yang semakin rumit dan penuh dengan konflik.

Gripen fighter flying on a patrol

Selamat Tinggal Lenin Halo Viking JAS-39E Gripen Untuk AU Ukraina

, , , , , , , , , 0

Pada 22 Oktober 2025 Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson di Linkopping untuk membahas tentang kerja sama pertahanan antara kedua negara serta implementasi dari PURL Initiative yang digagas oleh Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mempercepat pengiriman persenjataan canggih kepada Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU). Dalam kunjungan tersebut Presiden Zelenskyy mengunjungi pabrik Saab untuk melihat bagaimana pesawat tempur JAS-39E Gripen dapat berkontribusi dalam menghadapi serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Rusia (VKS). Tidak lama setelah kunjungan tersebut rampung PM Ulf mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa kedua negara telah menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) pembelian 100 hingga 150 JAS-39E Gripen untuk memperkuat armada pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina (UAF).

Keputusan untuk membeli pesawat tempur JAS-39E Gripen merupakan perkembangan positif karena UAF membutuhkan pesawat tempur yang dapat menggantikan warisan dari era Uni Soviet seperti MiG-29UB Fulcrum, Su-27/30 Flanker, Su-24 Fencer, dan Su-25 Frogfoot. Seluruh pesawat tempur tersebut perlu diganti karena persenjataan warisan Uni Soviet memiliki kekurangan besar sehingga mereka tidak mampu menghadapi lawan modern yang digunakan oleh VKS di wilayah udara Ukraina seperti Su-35 Flanker-E dan Su-34 Fullback. Kekurangan tersebut diantaranya adalah radar dengan jarak deteksi terbatas dan kurang canggih dibandingkan pesawat tempur VKS. Kedua hal tersebut merupakan bahaya besar bagi pilot UAF, keterbatasan tersebut membuat mereka rentan terhadap serangan musuh yang memiliki radar dengan jarak deteksi lebih jauh seperti Su-35 milik VKS. Selain keterbatasan jarak deteksi, radar yang digunakan oleh pesawat tempur Ukraina era Uni Soviet masih menggunakan sistem semi-active radar homing (SARH). Sistem ini merupakan kekurangan signifikan di era rudal anti-udara yang memiliki kapabilitas fire and forget di mana pesawat yang menembakkan rudal harus memandu misil secara manual menggunakan pemancar radar. Hal ini membuat pesawat tempur yang menembakkan misil berada dalam posisi rentan karena mereka tidak bisa melakukan manuver untuk menghindar dari serangan musuh sebelum rudal kena atau meleset dari target.

Untuk mengatasi disparitas kekuatan tersebut UAF membutuhkan pesawat tempur baru yang memiliki radar dengan jarak deteksi yang cukup jauh dibandingkan dengan armada warisan Uni Soviet. Kapabilitas ini merupakan sebuah keharusan karena saat ini pertempuran udara ditentukan oleh pihak yang mampu menjatuhkan lawan di luar jangkauan mata (BVR). Selanjutnya pesawat tempur tersebut harus memiliki kapabilitas multiguna dan mampu mengangkut rudal anti-udara canggih dengan kapabilitas fire and forget yang saat ini digunakan negara anggota NATO seperti AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor, IRIS-T, dan AIM-9 Sidewinder. Kapabilitas ini diperlukan oleh UAF untuk menghadapi aset udara VKS, karena dengan adanya kapabilitas fire and forget pesawat tempur UAF dapat meluncurkan rudal sekaligus menghindar dari serangan musuh. Selain memiliki kapabilitas multiguna dan BVR memadai, pesawat tempur baru tersebut juga mampu beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Saat ini Ukraina tidak bisa menempatkan seluruh aset udara pangkalan udara mereka karena VKS secara konsisten berusaha untuk menggerus armada pesawat tempur UAF dengan menargetkan pesawat yang berada di hanggar dan landasan pacu.

Berdasarkan seluruh kebutuhan tersebut pembelian pesawat tempur JAS-39E Gripen yang memiliki beberapa ciri khas sesuai realita perang udara di Ukraina merupakan pilihan tepat bagi UAF. Salah satu ciri khas pesawat tempur tersebut, memiliki desain yang membuatnya mampu untuk beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Ciri khas tersebut membuat pesawat JAS-39E Gripen cocok untuk UAF karena mereka dapat melakukan perbaikan berkala, pengisian bahan bakar, dan mempersenjatai kembali pesawat tersebut tanpa harus mendarat di pangkalan udara. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi Ukraina karena armada pesawat tempur mereka akan lebih sulit dideteksi dan dihancurkan oleh aset udara VKS,  tambahan pula setiap jalan raya yang ada di negara tersebut memiliki potensi untuk menjadi sebuah landasan pacu. Selain ketangguhan, pesawat tempur JAS-39E Gripen juga dapat mengangkut rudal anti-udara paling canggih yang saat ini telah digunakan oleh negara NATO. Hal ini dapat memberikan UAF keunggulan dalam menghadapi aset udara VKS karena kapabilitas fire and forget yang dimiliki oleh rudal tersebut membuat JAS-39E mampu dalam melancarkan serangan BVR tanpa harus memandu misil sehingga sang pilot pesawat tempur hanya perlu fokus untuk menghindar dari serangan yang dilancarkan musuh. Terakhir, pesawat tempur ini dilengkapi dengan radar PS-05 yang memiliki jarak deteksi jauh dan mampu mengunci puluhan target sekaligus. Adanya kemampuan tersebut, menjadikan UAF dapat  menghancurkan salvo drone atau rudal penjelajah yang ditembakkan VKS ke fasilitas strategis mereka, sehingga merupakan potensi keunggulan bagi UAF dalam operasi pertahanan udara.

J-10 Flying On The 2018 China Air Show

Pesawat Tempur J-10 Untuk TNI-AU: Peluang dan Tantangan Baru

, , , , , , , 0

Pada 12 Oktober 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Republik Rakyat China (RRC) untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Beberapa hari setelah kunjungan tersebut Menhan Sjafrie membenarkan kabar yang beredar bahwa Indonesia akan membeli setidaknya 42 pesawat tempur multiguna Chengdu J-10 buatan RRC. Selain pesawat tempur tersebut, Janes melaporkan Indonesia juga akan membeli dua tipe alat utama sistem persenjataan (alutsista) lain dari China yakni kapal penyerang rudal cepat Tipe 22 dan rudal anti-kapal CM-302/YJ-12E. Untuk mendanai akuisisi ketiga sistem alutsista tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui anggaran pinjaman luar negeri (PLN) sebesar USD 3,1 miliar.

Kabar bahwa Indonesia akan membeli pesawat tempur multiguna J-10 merupakan sebuah perkembangan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pertahanan udara Negeri Nusantara karena sejak era perang dingin (1945-1989) hingga saat ini, TNI-AU merupakan matra yang secara ekslusif menggunakan pesawat tempur buatan Blok Barat atau Uni Soviet/Federasi Rusia. Keengganan TNI-AU untuk menggunakan pesawat tempur buatan China karena persenjataan buatan Negeri Tirai Bambu memiliki reputasi sebagai produk tiruan dengan kualitas yang cukup buruk. Persepsi ini memiliki kebenaran di era lompatan jauh ke depan dan revolusi budaya karena pada saat itu RRC sedang mengalami gejolak besar yang menyebabkan banyak pabrik yang terlibat dalam sektor industri pertahanan terhenti. Akan tetapi di era reformasi dan keterbukaan, industri pertahanan China mengalami perubahan signifikan sehingga mereka dapat memproduksi persenjataan canggih seperti pesawat tempur J-10 dengan kualitas yang cukup baik. Hasil dari perubahan ini terlihat pada 17 Mei 2025 saat pesawat tempur J-10C milik Angkatan Udara Pakistan (PAF) mengklaim kemenangan udara pertama mereka di wilayah Kashmir.

Perkembangan tersebut membuat Indonesia tertarik untuk mengakuisisi pesawat tempur J-10 karena aset tersebut dapat memberikan beberapa keuntungan bagi pertahanan udara Negeri Nusantara. Salah satu keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia adalah pertahanan udara secara keseluruhan akan menguat karena pesawat tempur J-10 mampu membawa rudal anti-udara jarak jauh seperti PL-15 yang dapat menghancurkan musuh di jarak yang sebelumnya dianggap aman. Dalam skenario perang, persenjataan ini memberikan TNI-AU keuntungan karena mereka dapat mengirimkan pesawat tempur J-10 untuk melakukan interdiksi udara dengan menargetkan aset udara strategis lawan seperti pesawat AWACS/AEW&C, tanker, dan kargo. Selanjutnya, pesawat tempur J-10 juga dapat meningkatkan kemampuan TNI-AU dalam menjalankan serangan strategis atau operasi bantuan udara (CAS) kepada matra yang membutuhkan. Kedua misi tersebut dapat dilakukan karena pesawat tempur ini memiliki sistem tautan data (data link) canggih serta kapabilitas untuk mengangkut persenjataan berat yang dapat menghancurkan fasilitas musuh seperti rudal penjelajah KD-88/TL-7, rudal anti-radiasi dan radar YJ-91, bom pemandu laser LT-2, serta bom layang LS-6.

Walaupun akuisisi pesawat tempur J-10 dapat memberikan banyak keuntungan bagi pertahanan udara Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan TNI-AU agar aset tersebut dapat digunakan secara optimal. Tantangan pertama adalah kerumitan logistik yang akan terjadi. Hal ini penting untuk dihadapi karena saat ini Indonesia menggunakan pesawat tempur dari tiga negara yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Selatan. TNI-AU menghadapi tantangan dalam merawat armada pesawat tempur yang majemuk karena setiap aset memiliki mesin, sistem avionik, dan komponen yang berbeda. Kemajemukan ini memperumit logistik TNI-AU karena sebagian besar suku cadang tidak identik sehingga proses perbaikan berkala melambat. Kehadiran pesawat tempur J-10 dalam armada TNI-AU dapat memperburuk situasi ini karena pesawat tempur buatan China memiliki standar produksi yang berbeda dengan F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat atau Su-30 buatan Rusia sehingga suku cadang yang diperlukan untuk mempertahankan kesiapan operasional tidak dapat digunakan untuk memperbaiki tipe lain yang ada dalam inventarisir TNI-AU. Selain logistik yang semakin rumit, tantangan lain yang dihadapi adalah isu siloed networks yang mana tautan data sebuah aset tempur tidak bisa digunakan secara terintegrasi akibat dari perbedaan sistem. Hal ini merupakan isu nyata yang dihadapi oleh TNI-AU karena sistem Link 16 yang digunakan F-16 tidak bisa diintegrasikan dengan TKS-2 yang digunakan oleh Su-27 dan Su-30 atau Tipe 481 yang digunakan oleh J-10. Hal ini dapat mempersulit operasi pertahanan udara karena tanpa integrasi tautan data pesawat tempur yang melaksanakan patroli udara tidak dapat mengidentifikasi kontak radar di sektor mereka menggunakan sistem identifikasi kawan atau lawan (IFF) sehingga resiko salah serang (friendly fire) meningkat. Selain itu tidak adanya integrasi tautan data menyebabkan para skadron tidak dapat berkomunikasi menggunakan radio yang dengan enkripsi karena hal tersebut hanya bisa dilakukan jika seluruh aset tempur memiliki sistem serupa. Hal ini dapat membahayakan keamanan operasional karena tanpa enkripsi tersebut musuh dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh para pilot sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan udara.

Prospek Kapal Selam Nuklir Jepang: Dari Bertahan Menjadi Menyerang

Prospek Kapal Selam Nuklir Jepang: Dari Bertahan Menjadi Menyerang

, , , , 0

Pada 19 September 2025 Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang melaksanakan diskusi publik yang membahas tentang bagaimana Negeri Sakura dapat memperkuat postur pertahanannya guna mempertahankan negara dari potensi serangan militer yang dilancarkan oleh Korea Utara, Republik Rakyat China (RRC), dan Federasi Rusia (RF). Dalam diskusi ini Kemhan Jepang mengundang pakar bidang keamanan dan pertahanan untuk memberikan rekomendasi tentang arah yang harus diambil oleh Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Setelah diskusi tersebut rampung para pakar memberikan enam rekomendasi kepada pemerintah Jepang dan JSDF yang mencakup pentingnya memiliki teknologi pertahanan canggih seperti drone, kecerdasan  buatan (AI), dan rudal penjelajah, memperkuat aliansi bilateral dengan Amerika Serikat, memperkuat rantai pasok pertahanan dengan meningkatkan ekspor persenjataan, menumbuhkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB), dan mengembangkan kapal selam tenaga propulsi baru untuk memperkuat armada Pasukan Pertahanan Maritim Jepang (JMSDF) sekaligus memperkokoh kapabilitas proyeksi kekuatan (power projection) Negeri Sakura.

Usulan untuk membangun kapal selam dengan tenaga propulsi baru telah memantik perdebatan di dalam Jepang karena terdapat indikasi implisit bahwa Negeri Sakura akan berupaya untuk mengembangkan kapal selam penyerang bertenaga nuklir (SSN) yang dilengkapi dengan peluncur rudal vertikal (VLS). Walaupun Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Gen Nakatani belum mengkonfirmasi isu yang beredar, hal ini merupakan sebuah perkembangan signifikan karena Jepang memiliki peluang untuk mengoperasikan sebuah SSN. Jika pengembangan tersebut dilaksanakan keberadaan SSN dalam armada kapal selam JMSDF dapat menjadi pisau dua arah bagi Negeri Sakura. Di satu sisi postur pertahanan Jepang akan semakin kokoh karena SSN akan memberikan Negeri Sakura keuntungan dalam bagaimana mereka dapat melaksanakan pertahanan pasif (passive defense) dan pertahanan aktif (active defense). Di sisi lain adanya SSN dapat menimbulkan tantangan baru bagi Jepang baik itu dari aspek domestik dan eksternal.  

Keuntungan utama yang akan dimiliki oleh JMSDF jika mereka memutuskan untuk membangun SSN adalah fleksibilitas yang dimiliki oleh kapal selam tersebut. Fleksibilitas ini ada karena SSN tersebut akan dilengkapi dengan sistem VLS yang memungkinkannya untuk meluncurkan persenjataan strategis seperti rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk atau rudal anti kapal/darat Tipe 12 buatan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) terhadap target penting seperti pembangkit listrik, depot amunisi, pusat komando armada musuh, tangki bahan bakar, dan galangan kapal. Adanya kapabilitas ini merupakan sebuah keuntungan besar dalam kondisi perang karena Jepang dapat melancarkan serangan balik terhadap lawan jika mereka melancarkan serangan terhadap Negeri Sakura. Keuntungan lain yang akan dimiliki oleh SSN Jepang adalah mesin yang akan digunakan. Dibandingkan dengan kapal selam penyerang diesel (SSK) kelas Soryu yang menggunakan mesin diesel dan air independent propulsion (AIP), reaktor nuklir yang digunakan oleh SSN memiliki keuntungan absolut karena sistem propulsi tersebut memiliki ketahanan lebih tinggi dan mampu menghasilkan daya lebih besar. Hal ini memberikan SSN keuntungan besar karena dengan sistem propulsi nuklir mereka memiliki jarak jangkau yang lebih jauh serta kecepatan yang lebih cepat dibandingkan SSK. Kedua hal tersebut merupakan keuntungan besar karena SSN tersebut dapat ditugaskan untuk melakukan serangan senyap ke wilayah musuh yang sebelumnya dianggap kebal terhadap gempuran. Selain itu karena SSN memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan SSK, mereka dapat menggunakan hal tersebut untuk meninggalkan zona tempur sebelum musuh dapat mengirimkan unit patroli anti-kapal selam.

Akan tetapi walaupun SSN memiliki banyak keuntungan yang dapat memperkuat postur pertahanan Jepang, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Negeri Sakura sebelum mereka dapat memiliki persenjataan tersebut. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah hukum Jepang seperti undang-undang (UU) Energi Atom tahun 1955 yang membatasi penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan. Selanjutnya terdapat kebijakan tiga prinsip nuklir yang disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Eisaku Sato pada 11 Desember 1967. Dalam kebijakan tersebut Jepang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia dengan melarang pengiriman, pembuatan, atau penggunaan senjata nuklir ke wilayah manapun di Negeri Sakura. Walaupun kedua dasar hukum tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Jepang tidak bisa membangun SSN, hal ini telah dijadikan sebagai preseden oleh pemerintah Jepang untuk tidak membangun kapal selam yang bertenaga atau memiliki kapabilitas persenjataan nuklir. Hal ini ditekankan pada tahun 2024 saat Kepala Sekretariat dan Juru Bicara Pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan Jepang tidak memiliki keinginan untuk membangun kapal selam nuklir karena peraturan yang ada melarang mereka mengembangkan tipe kapal tersebut. Untuk memastikan bahwa Jepang dapat mengoperasikan SSN, pemerintah Negeri Sakura perlu melakukan amandemen terhadap kedua dasar hukum tersebut. Tantangan terakhir yang dihadapi oleh pemerintah Jepang adalah anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah SSN yakni sekitar USD 6,7 miliar. Fakta ini merupakan tantangan besar bagi Jepang karena anggaran tersebut akan sulit didapatkan akibat dari berbagai faktor seperti faksionalisme internal Partai Liberal Demokrat (LDP), keengganan blok oposisi di parlemen, dan persepsi publik Negeri Sakura terhadap apapun yang berkaitan dengan penggunaan nuklir.

Load More