Pada 28 Oktober 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas berbagai isu seperti investasi, perjanjian ekspor mineral, dan penguatan aliansi militer antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut PM Sanae menyatakan kepada Presiden Trump bahwa Jepang berkomitmen untuk mempertahankan keamanan nasional dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Pernyataan ini kembali ditekankan saat Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth pada 29 Oktober 2025. Menhan Koizumi juga menambahkan bahwa Jepang akan berupaya untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun fiskal 2025. Selain itu Menhan Koizumi juga menyatakan Jepang akan mengkaji ulang tiga dokumen yang berkaitan dengan keamanan nasional Negeri Sakura pada akhir tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut Presiden Donald Trump menyampaikan apresiasi terhadap Jepang yang secara konsisten telah membeli persenjataan buatan Amerika Serikat seperti rudal penjelajah Tomahawk, pesawat tempur siluman F-35, dan berbagai tipe rudal anti-udara. Trump juga menyatakan aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat merupakan salah satu hubungan bilateral paling hebat di dunia. Sementara itu Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut baik upaya Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Hegseth menganggap hal tersebut perlu dilakukan secepatnya karena pembangunan kapasitas militer yang dilakukan China merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi oleh kedua negara. Selain itu Hegseth juga menganggap aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat penting untuk mencegah aksi agresif dari China serta menjaga perdamaian dunia.
Keinginan pemerintah Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena pada 24 Oktober 2025 PM Sanae menyampaikan pidato kepada Parlemen Nasional Negeri Sakura untuk menjelaskan kebijakan yang akan dia ambil. Dalam pidato tersebut PM Sanae menjelaskan rencananya untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB sekaligus membangun kekuatan dari Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Selain itu PM Sanae juga menjelaskan bahwa dokumen seperti strategi keamanan nasional, strategi pertahanan nasional, serta program pembangunan postur pertahanan harus diubah untuk menghadapi situasi geopolitik yang semakin rumit dan penuh dengan konflik.
