Pada 24 November 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi mengumumkan bahwa Negeri Sakura akan menempatkan rudal anti-udara jarak menengah ke Pulau Yonagumi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serangan kejutan dari China. Menhan Koizumi menambahkan bahwa pengerahan rudal ini tidak akan memiliki dampak besar terhadap meningkatnya ketegangan regional. Tidak lama setelah pengumuman tersebut seorang wartawan menanyakan kepada Menhan Koizumi dampak dari pengerahan rudal tersebut terhadap potensi Krisis Taiwan. Menhan Koizumi menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa dia tidak ingin berkomentar terhadap hipotesis yang beredar. Menhan Koizumi juga menyatakan bahwa setelah rencana tersebut rampung, sang menhan akan menyampaikan detail yang ada kepada pemerintah lokal dan masyarakat Pulau Yonagumi.
Menanggapi perkembangan tersebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Mao Ning menyatakan bahwa hal tersebut merupakan provokasi yang mendorong terjadinya konfrontasi militer. Mao menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh Jepang merupakan langkah berbahaya yang perlu ditanggapi secara bijak oleh negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Mao juga menuduh kelompok politik sayap kanan Jepang sedang berupaya untuk mengembalikan militerisme yang dapat menghancurkan kawasan dengan perang baru. Selain itu Mao menekankan bahwa China akan mempertahankan wilayah dan keamanan nasional mereka dari segala bentuk intervensi asing. Sementara itu pakar pertahanan China Lu Chao menyatakan bahwa pengerahan rudal ke Pulau Yonagumi membuktikan bahwa Jepang secara perlahan akan meninggalkan postur pertahanan yang sebelumnya bersifat non-konfrontatif.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan militer dari China. Tidak lama setelah pernyataan tersebut diberikan, China menyampaikan kecaman sekaligus melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk merusak ekonomi Jepang. Langkah tersebut diantaranya adalah mengeluarkan larangan wisata terhadap warga China yang ingin pergi ke Jepang, menghentikan impor boga bahari dari Jepang, dan melarang penayangan film Jepang di Negeri Tirai Bambu. Menurut laporan yang diberikan oleh Biro Keamanan Nasional (NSB) kepada Parlemen Nasional Taiwan, ketegangan antara kedua negara tidak akan mudah redup karena tidak ada pihak yang ingin mengubah posisi mereka. Laporan tersebut juga menyatakan ketegangan diplomatik antara Jepang dan China akan memiliki dampak besar terhadap situasi keamanan kawasan Indo-Pasifik.
