Baru baru ini Laut China Selatan kembali membara Alih-alih mereda, ketegangan di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia ini justru memasuki babak baru yang semakin mengkhawatirkan. Insiden terbaru di sekitar Second Thomas Shoal menyaksikan Penjaga Pantai China (CCG) secara agresif menggunakan water cannon bertekanan tinggi hingga merusak kapal suplai Filipina dan mencederai sejumlah kru kapalnya. Tindakan sepihak Beijing ini bukan lagi sekadar gertakan diplomatik biasa, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan regional.
Di tengah eskalasi yang kian memuncak ini, ada satu pemandangan yang terasa mengganjal: keheningan kolektif dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sebagai organisasi kawasan yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN tampak gagap dan ragu-ragu dalam mengambil sikap yang tegas terhadap agresivitas China. Mengapa respons kolektif begitu sulit lahir dari organisasi sebesar ASEAN? Fenomena kebuntuan diplomatik ini bisa dilihat secara mendalam melalui kacamata Teori Realisme Institusional (Institutional Realism), bahwa meskipun institusi regional seperti ASEAN dibentuk untuk menciptakan kerja sama dan hukum kolektif, institusi tersebut pada akhirnya tetap dikendalikan dan dibatasi oleh kalkulasi kepentingan nasional jangka pendek dari masing-masing negara anggotanya.
China memahami kelemahan struktural ini dengan sangat baik. Melalui kombinasi tekanan militer di laut dan ketergantungan ekonomi di darat, Beijing berhasil memecah suara ASEAN dari dalam. Akibatnya, ASEAN terjebak dalam sikap pasif yang berbahaya, membiarkan Filipina berjuang sendirian di bawah ancaman konflik terbuka yang sewaktu-waktu bisa meledak jika Amerika Serikat mutlak terlibat karena perjanjian pertahanan mereka dengan Manila.
Secara objektif, ASEAN didirikan atas asas konsensus, di mana setiap keputusan politik penting harus disetujui oleh seluruh negara anggota tanpa terkecuali. Namun, kerangka berpikir Realisme Institusional memperlihatkan bagaimana prinsip konsensus ini justru menjadi senjata makan tuan ketika berhadapan dengan negara adidaya sekelas China. Negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki posisi tawar atau persepsi ancaman yang seragam terkait isu Laut China Selatan.
Bagi negara-negara yang tidak memiliki klaim wilayah (non-claimant states) dan berada dalam jerat ketergantungan ekonomi yang sangat dalam dengan Beijing seperti Kamboja dan Laos, mengutuk tindakan agresif China di Second Thomas Shoal dinilai sebagai langkah yang tidak rasional. Berdasarkan analisis biaya-manfaat nasional mereka, menjaga aliran investasi infrastruktur dan bantuan finansial dari China jauh lebih penting daripada membela kedaulatan maritim sesama anggota ASEAN seperti Filipina. Akibatnya, setiap kali ASEAN mencoba menyusun draf pernyataan bersama yang mengkritik keras Beijing, veto informal dari negara-negara sekutu China di dalam ASEAN selalu berhasil mementahkan dan memperlunak teks tersebut menjadi sekadar imbauan normatif tanpa taji.
Parahnya kelumpuhan ASEAN adalah strategi diplomasi bilateral agresif yang dijalankan oleh China. Beijing secara konsisten menolak menyelesaikan sengketa Laut China Selatan melalui forum multilateral dengan ASEAN sebagai satu kesatuan. Mereka lebih memilih menghadapi negara-negara pengklaim secara terpisah satu per satu (salami-slicing tactics). Melalui kacamata Realisme Institusional, terlihat jelas bahwa China menggunakan kekuatannya untuk mendikte jalannya negosiasi Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan agar terus berjalan lambat dan tanpa kepastian hukum selama bertahun-tahun.
Sementara negosiasi CoC sengaja diulur di meja perundingan, sedangkan Penjaga Pantai China terus memperluas klaim teritorial mereka secara de facto dengan membangun pulau buatan dan melakukan intimidasi militer. ASEAN yang terikat pada dogma “tidak mencampuri urusan dalam negeri” dan diplomasi yang lamban, gagal mengimbangi kecepatan manuver taktis China di laut lepas, sehingga membiarkan Filipina terisolasi dalam menghadapi tekanan harian dari kapal-kapal baja Beijing.
Kebuntuan ini pada akhirnya mendorong Filipina untuk mengambil langkah rasional yang sangat berisiko yakni mempererat aliansi militer dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Bagi Manila, ketika institusi regionalnya sendiri (ASEAN) tidak bisa diandalkan untuk menjadi perisai diplomatik, maka mencari perlindungan dari kekuatan militer luar adalah satu-satunya opsi yang tersisa demi menjaga kedaulatan mereka.
Namun, keterlibatan militer AS yang semakin dalam di wilayah tersebut justru membawa risiko geopolitik yang jauh lebih besar bagi seluruh Asia Tenggara. Laut China Selatan kini berada di ambang bahaya menjadi arena pertempuran proksi antara dua kekuatan nuklir dunia. Jika konflik bersenjata benar-benar pecah di Second Thomas Shoal akibat salah kalkulasi di lapangan, ASEAN akan kehilangan relevansinya sebagai penjaga perdamaian kawasan. Ketidakmampuan ASEAN untuk bertindak tegas hari ini bukan hanya mencederai solidaritas kelompok, melainkan secara perlahan sedang meruntuhkan arsitektur keamanan sentralitas ASEAN yang selama ini mereka banggakan.
Insiden serangan water cannon di Second Thomas Shoal oleh Penjaga Pantai China pada paruh pertama tahun 2026 ini bukan sekadar masalah pertikaian batas laut antara dua negara. Melalui analisis Realisme Institusional, peristiwa ini adalah ujian fundamental yang membongkar kerapuhan struktural ASEAN di hadapan kekuatan geopolitik eksternal yang masif. Data di lapangan menunjukkan bahwa ketakutan akan hilangnya keuntungan ekonomi dari Beijing telah melumpuhkan keberanian kolektif sebagian besar anggota ASEAN.
Namun, memilih untuk terus diam dan bersikap pasif bukanlah sebuah pilihan strategi yang aman. Jika ASEAN tetap membiarkan dirinya terpecah dan gagal merumuskan sikap yang solid serta berani menuntut kepatuhan hukum internasional dari China, maka organisasi ini sedang berjalan menuju ketidakrelevanan politik. ASEAN harus sadar bahwa membiarkan Filipina berjuang sendirian hari ini sama saja dengan mengundang badai perang besar ke halaman rumah mereka sendiri besok.
June 11, 2026 @ 6:18 pm
Artikel ini menarik karena menyoroti bagaimana mekanisme konsensus ASEAN sering kali membuat respons kolektif terhadap krisis keamanan menjadi lambat, terutama ketika kepentingan ekonomi dan politik tiap negara anggota berbeda. Selain faktor realisme institusional, menurut saya ketergantungan sebagian negara ASEAN terhadap China juga perlu dibahas lebih jauh karena hal tersebut dapat menjelaskan mengapa organisasi ini kesulitan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap insiden di Second Thomas Shoal.