Menu

Kebijakan Luar Negeri

thumbs_b_c_b3c7e589823c23c47a11737f882d8da1

Pesan strategis Jepang yang terus berkembang ke Indo-Pasifik dan sekitarnya

, , , , , , , 0

Sebuah evolusi yang diam-diam tetapi sangat signifikan dalam pesan strategis Jepang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Para diplomat Tokyo sekarang berbicara tentang ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum’ daripada ‘Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (free and open Indo-Pacific/FOIP)’ yang lebih dikenal. Memang, ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ atau (free and open international order/FOIO) sering kali diulang-ulang oleh para pemimpin dan diplomat Jepang dan tampaknya telah membayangi FOIP yang telah disusun dan diadvokasi oleh Jepang sejak tahun 2016.[1]

Beberapa contoh terbaru dari hal ini termasuk Strategi Keamanan Nasional Jepang yang direvisi yang dikeluarkan pada Desember 2022. Strategi itu menetapkan, sebagai kepentingan nasional Jepang, bahwa ‘Jepang akan mempertahankan dan mengembangkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka, terutama di kawasan Indo-Pasifik tempat Jepang berada’ (penekanan ditambahkan). Pidato kebijakan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida di Diet pada Januari 2023 juga menekankan ‘kemauan politik yang kuat untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum’ (penekanan ditambahkan) yang akan disampaikan oleh Jepang pada saat KTT Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima.[2] Dalam kedua kasus tersebut, penyebutan FOIP hanya muncul setelah nomenklatur yang bertele-tele.

Bahkan ketika Kishida meluncurkan ‘Rencana Baru Jepang untuk FOIP’ di New Delhi pada Maret 2023, dia secara mencolok menyebutkan FOIO – meskipun di bagian akhir.[3] Tetapi kehadirannya menggarisbawahi poin Kishida bahwa ‘Jepang dan India memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan memperkuat “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum”‘.

Bagaimana kita harus memahami hubungan antara FOIP ‘lama’ dan FOIO ‘baru’? Apa logika di balik komunikasi strategis Tokyo? Meskipun pergeseran retorika ini lebih dapat dipahami jika dikontekstualisasikan dengan apa yang Jepang gambarkan sebagai ‘titik balik dalam sejarah’ yang dihasilkan oleh perang Rusia-Ukraina,[4] hal ini tetap saja disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di Tokyo dan cara mereka memandang dunia.

 

Perjuangan Jepang untuk ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’

Sejak mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe mengemukakan gagasan ‘Pertemuan Dua Samudra’ di New Delhi pada tahun 2007,[5] Jepang telah berusaha untuk menjadi pemimpin pemikiran dan kekuatan normatif Indo-Pasifik. FOIP Jepang, yang secara resmi diluncurkan pada Agustus 2016,[6] menekankan nilai-nilai kebebasan dan keterbukaan serta menggambarkan puncak pemikiran diplomatik dan normatif Tokyo. Ketika konsep Indo-Pasifik berkembang menjadi ‘strategi geografi’,[7] Jepang kemudian menyesuaikan strategi besarnya agar sesuai dengan geografi Indo-Pasifik yang terbatas.

Apa yang sering diabaikan adalah bahwa pada awal tahun 2017, Tokyo juga memperkenalkan istilah ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ (jiyū de hirakareta kokusai chitsujo) ke dalam wacana resminya. Terminologi ‘baru’ ini, bagaimanapun juga, merupakan cerminan dari narasi resmi dan tidak resmi jauh sebelum FOIP. Sebagai contoh, Pedoman Program Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2011 dan seterusnya, menjabarkan[8] sebagai prinsip-prinsip dasarnya tujuan untuk ‘mencegah munculnya ancaman untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka’  pada bulan Desember 2010.

Meskipun FOIP menjadi inisiatif kebijakan luar negeri utama Jepang,[9] FOIO juga tetap menjadi motif utama dalam wacana resmi. Pada bulan Januari 2017, Menteri Luar Negeri Kishida menulis[10] di surat kabar Prancis Le Figaro: ‘Sangat penting bagi Jepang dan Eropa untuk mendukung tatanan internasional yang bebas dan terbukadengan secara aktif berkolaborasi dalam mempromosikan supremasi hukum’ (diterjemahkan oleh penulis dan ditambahkan penekanan)’. Sebagai contoh lain, pada Juli 2021, Menteri Luar Negeri Jepang saat itu, Toshimitsu Motegi, menyumbangkan sebuah artikel kepada Prensa Libre, sebuah surat kabar Guatemala yang berjudul[11] ‘Mempromosikan pemeliharaan dan penguatan tatanan internasional yang bebas dan terbuka bersama dengan negara-negara Amerika Tengah’ (diterjemahkan oleh penulis dan ditambahkan penekanan). Teks Motegi tidak menyebutkan ‘FOIP’ atau ‘Indo-Pasifik’, meskipun Guatemala terletak di pesisir Samudra Pasifik.

FOIO mendapatkan daya tarik pada periode 2022-2023, yang sering dipasangkan dengan frasa ‘supremasi hukum di antara bangsa-bangsa’.[12] Jepang terus mendorong visinya tentang “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum”, seperti yang telah disebutkan, di arena internasional ketika Jepang menjadi Ketua G7. Namun, dalam retrospeksi, alih-alih menjadi suatu mutasi baru, gagasan FOIO yang lebih universal telah secara konsisten menginformasikan dan mendukung visi FOIP Tokyo yang terikat pada kawasan. Yang berubah adalah penekanan pesan strategis Jepang. Setelah menorehkan keberhasilan yang signifikan dalam melestarikan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik melalui FOIP, Tokyo sekarang siap untuk melibatkan seluruh dunia dengan apa yang diharapkannya sebagai visi FOIO yang menarik secara universal.

 

Bergerak melampaui Indo-Pasifik

Promosi FOIO baru-baru ini menggambarkan pergeseran spasial yang signifikan dalam pesan strategis Jepang. FOIO Jepang melanjutkan perannya sebagai ‘pemimpin pemikiran’ tatanan berbasis aturan dan penjaga moral FOIP. Kekuatannya ditemukan dalam fokusnya pada hal-hal penting dari keberadaan sebagai komunitas bangsa. FOIO menekankan kedaulatan dan integritas teritorial serta menghindari tema-tema yang lebih kontroversial seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan demikian, FOIO diharapkan dapat berfungsi sebagai ‘penyebut umum’ untuk keterlibatan global Jepang. Meskipun PM Kishida terus membela ‘martabat manusia’,[13] narasi dan pendiriannya bersifat akomodatif dan inklusif, sangat berbeda dengan para pemimpin liberal Barat. Oleh karena itu, pesan FOIO Tokyo jelas ditujukan untuk menghasilkan dukungan ‘Global South’[14] yang meluas – jauh melampaui batas geografis Indo-Pasifik. Hasilnya adalah banyak pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, secara terbuka mendukung tujuan Jepang.[15]

Meskipun menjanjikan, “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum” memiliki beberapa kekurangan. Hal ini tentu saja memiliki daya tarik yang lebih kecil dibandingkan dengan “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” yang menggugah, yang diungkapkan oleh Abe: “Ketika saya mendengar kata-kata “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”, yang muncul di benak saya adalah pemandangan laut yang begitu luas”. Seruan baru Jepang tentu saja tidak banyak membantu untuk membangkitkan emosi seperti itu.

Tentu saja, FOIO didukung oleh aturan hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum terkait yang selalu ditunjukkan oleh Jepang; yang secara universal disetujui oleh negara-negara di dunia dalam perjanjian, deklarasi, dan pandangan-pandangan-teori, meskipun tidak dalam praktiknya.

Para pemimpin dan pembuat kebijakan Jepang telah membangun ‘persenjataan pemikiran strategis’ yang kuat yang dapat digunakan secara fleksibel untuk memenuhi tantangan keamanan dunia yang dinamis. Di tingkat global, penekanan FOIO akan memungkinkan Jepang untuk berinteraksi dengan secara lancar dengan wilayah yang tidak tercakup dalam geografi Indo-Pasifik dan menegaskan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Jepang dengan tepat menekankan FOIO dalam pesannya kepada Guatemala. Ini merupakan pendahulu yang fasih untuk pesan Jepang saat ini, karena revisionisme Venezuela[16] terhadap negara tetangganya, Guyana, antara lain, menunjukkan ketepatan pendekatan FOIO Jepang.

 

FOIP dan FOIO dalam sinergi

Meskipun demikian, kegunaan dan kekuatan FOIO tidak dapat dipisahkan dari saudaranya yang lebih terkenal, yaitu FOIP. FOIP dan FOIO dapat menemukan sinergi yang kuat ketika digunakan dengan cekatan oleh para pemimpin Jepang. Terlepas dari daya tarik global FOIO, pemerintahan saat ini dan yang akan datang tidak boleh menyia-nyiakan keberhasilan diplomatik dan strategis yang direalisasikan oleh prakarsa Indo-Pasifik Tokyo. Mengingat tantangan keamanan yang ada, Indo-Pasifik tetaplah penting.

Seperti yang dinyatakan oleh Kishida dan Presiden AS Joe Biden,[17] kawasan Indo-Pasifik menghadapi ‘tantangan strategis yang semakin meningkat terhadap tatanan internasional berbasis aturan’. Jepang, bersama dengan India dan mitra Quad-nya, tidak boleh meninggalkan FOIP – di mana Jepang merupakan salah satu penggagasnya – maupun agenda dan geografi FOIP. ‘Indo-Pasifik’ telah menjadi sinonim untuk alarm terhadap revisionisme China. Ini melambangkan perlawanan yang sah dari sebagian besar negara kepulauan dari Inggris ke India hingga Jepang, meskipun dianggap sebagai ‘buih laut’[18] oleh kepemimpinan Komunis China. Hal ini juga secara implisit menyoroti lokasi kritis dan peran strategis yang dimainkan oleh India: apa yang dilakukan India sangat penting dalam distribusi kekuasaan yang berkembang di seluruh dunia. Referensi eksplisit terhadap Indo-Pasifik menggarisbawahi fakta penting ini.

Singkatnya, para pembuat kebijakan Jepang harus fleksibel dalam menyulap berbagai geografi. Oleh karena itu, Tokyo harus memprioritaskan dan merelatifkan geografi Indo-Pasifik, sesuai kebutuhan, di masa depan. Hal ini dapat digunakan bersama dengan referensi geografis lain yang sudah dikenal dengan implikasi yang lebih strategis: ‘Asia-Pasifik’, ‘Pasifik Barat’, dan ‘Asia Timur’ – dengan titik nyala Taiwan yang selalu diingat – adalah beberapa contohnya. Sebagai buktinya, apa yang kita sebut sebagai ‘Quad Asia-Pasifik’ dengan Filipina[19] telah menjadi lapisan tambahan pada ‘Quad Indo-Pasifik’ dengan India.

Terletak di lingkungan yang penuh ancaman, Jepang berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang meningkat. Sebagai pemberi suara tepercaya di arena internasional, Jepang harus dengan penuh semangat mempromosikan FOIP dan FOIO untuk menjalin konsensus dengan lingkaran besar negara-negara, khususnya, mereka yang berada di Selatan secara politis – tidak ada negara lain yang memiliki posisi yang lebih baik daripada Jepang untuk memainkan peran ini. Hal ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi dunia yang semakin tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.

[1]Kei Hakata. RIP FOIP? Examining Japan’s New Foreign Policy Mantra. The Dipomats. 3 November 2023. https://thediplomat.com/2023/11/rip-foip-examining-japans-new-foreign-policy-mantra/

[2] Prime Minister’s Office of Japan. Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio to the 211th Session of the Diet. 23 Januari 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00012.html

[3] Fumio Kishida. The Future of the Ind-Pacific. 20 Maret 2023. https://www.mofa.go.jp/files/100477739.pdf

[4] Prime Minister’s Office of Japan. Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio to the 211th Session of the Diet. 23 Januari 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00012.html

[5] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Confluence of the Two Seas. 22 Agustus 2007 https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

[6] Ministry of Foreign Affairs of JapanAddress by Prome Minster Shinxo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI). 27 Agustus 2016. https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html

[7] Hakata, K., & Cannon, B. J. (2022). The Indo-Pacific as an emerging geography of strategies. In Indo-Pacific Strategies (pp. 3-21). Routledge.

[8] National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond. https://japan.kantei.go.jp/kakugikettei/2010/ndpg_e.pdf

[9] Aizawa, T., & Rossiter, A. (2020). Decoding Japan’s “free and open Indo-Pacific” concept. In Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific (pp. 39-54). Routledge.

[10] Figaro Vox. Fumio Kishida: “Japan considers France a privileged partner in defense matters”. 1 Mei 2017. https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/05/31002-20170105ARTFIG00216-fumio-kishida-le-japon-considere-la-france-comme-un-partenaire-privilegie-en-matiere-de-defense.php

[11] Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100215291.pdf

[12] Ministry of Foreign Affairs of Japan. 3 Januari 2023. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100492843.pdf

[13] Prime Minister’s Office of Japan. Adress by Prime Minster Kishida at Seventy-Eight Session of the United Nations General Assembly. 19 September 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202309/19unga.html

[14] Brendon J Cannon & Kei Hakata. Japan as the Global South’s Advocate Why the ’Rule of Law’ Benefits All. RUSI. 22 Mei 2023. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/japan-global-souths-advocate-why-rule-law-benefits-all

[15] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan-India Summit Meeting. 9 September 2023. https://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page1e_000760.html

[16] The Hindu. Venezuela: vote shows overwhelming”support for claim on region of Guyana. 5 Desember 2023. https://www.thehindu.com/news/international/venezuela-vote-shows-overwhelming-support-for-claim-on-region-of-guyana/article67604673.ece

[17] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan-U.S. Joint Leader’s Stetement”-Strengthening the Free and Open International Order- . 23 Mei 2023. https://www.mofa.go.jp/files/100347252.pdf

[18] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Foreign Minister Wang Yi Meets the Press. 9 Maret 2018. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201803/t20180309_468677.html

[19] Ryo Nakamuara. Philippines to step up ties with U.S.-Japan-Australia coalition. Asia Nikkei. 3 Juni 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Philippines-to-step-up-ties-with-U.S.-Japan-Australia-coalition

d725b4e0-d1d1-439b-a300-4dfa4e7ed438

Kalibrasi ulang strategis Wellington untuk kawasan Pasifik Selatan yang terus berubah

, , , , , , 0

Pasifik Selatan telah menjadi wilayah pertikaian geopolitik sejak Perang Dunia Kedua. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan pelabuhan strategis di negara-negara kepulauan semakin meningkatkan persaingan regional. Secara historis, Australia dan Selandia Baru telah menjadi kekuatan dominan di kawasan ini. Amerika Serikat (AS), sekutu kedua kekuatan tradisional Pasifik ini, juga telah menjadi mitra aktif di sini. Di antara ketiga kekuatan utama ini, Pasifik Selatan telah menikmati lingkungan yang relatif stabil dan kondusif untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kekuatan tradisional ini juga telah mewaspadai kekuatan eksternal yang mencoba mengubah status quo di Pasifik Selatan.

Akan tetapi, ada pendatang baru. Belakangan ini, China telah mengintensifkan keterlibatannya di Pasifik Selatan, terutama dengan negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF). China telah terlibat dalam diplomasi buku cek secara luas dengan menyediakan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang menguntungkan dan bantuan pembangunan bagi kawasan ini. Fokus China pada PIF dapat dimengerti karena, pada satu titik, delapan dari 14 anggotanya mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.[1] Saat ini, hanya empat negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan.

Sementara Australia telah memperlakukan serbuan China di Pasifik Selatan sebagai tindakan yang tidak bersahabat, dan pemerintah berturut-turut sejak pemerintahan Malcolm Turnbull pada tahun 2015 telah membuat pernyataan kritis tentang keterlibatan regional Beijing,[2] negara tetangganya, Selandia Baru, mengikuti strategi yang berbeda.[3] Tidak seperti Canberra, Wellington menyambut peluang ekonomi China melalui pasar dan basis manufakturnya yang terus berkembang. Saat ini, Beijing adalah mitra dagang terbesar Wellington,[4] dengan perdagangan bilateral mencapai US$ 25 miliar pada tahun 2022.[5] Namun, karena kebijakan luar negeri China mengasumsikan nada yang lebih agresif, dalam enam tahun terakhir, Selandia Baru juga telah menyadari ancaman China di kawasan ini.[6] Pemerintah Selandia Baru berturut-turut telah menyatakan keprihatinannya mengenai pembangunan militer Beijing di kawasan ini dan kedalaman investasi China di Pasifik Selatan.[7]

 

Bilateral ‘komersial’ China-Selandia Baru

Orientasi komersial mendorong hubungan bilateral China-Selandia Baru. Dalam kasus yang jarang terjadi, Selandia Baru memimpin Neraca Pembayaran, dengan ekspor senilai 19,2 miliar dolar AS.[8] Namun, ketergantungan besar Selandia Baru pada China telah menciptakan ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Ekspor ke China mencakup 35 persen dari total ekspor global Selandia Baru.[9] Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, China telah menjadi sangat penting bagi kemajuan ekonomi negara kepulauan ini. Impor Beijing terutama terdiri dari komoditas yang mudah rusak seperti produk susu, daging, dan kayu. Sebanyak 45 persen ekspor dari industri-industri ini di Selandia Baru ditujukan ke China, sehingga pengembalian ekspor dari China menjadi sangat penting. Satu dari empat warga Selandia Baru bergantung pada ekspor untuk mata pencaharian, sehingga membuat hubungan perdagangan yang bersahabat dengan China menjadi keharusan kebijakan luar negeri yang penting.[10] Hubungan ekonomi penting lainnya adalah dampak ekonomi China terhadap ketentuan perdagangan global. Ketentuan perdagangan Selandia Baru – perbedaan harga ekspor-impor untuk komoditas suatu negara – telah berkembang secara signifikan,[11] karena kekuatan ekonomi China telah berkontribusi pada peningkatan harga ekspor dan industrialisasi China telah berkontribusi pada penurunan harga impor.

Sebagai negara kecil, Selandia Baru secara historis menahan diri untuk tidak secara langsung mengkritik China atas keterlibatannya di Pasifik Selatan dan peningkatan pembangunan militernya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan strategis Beijing yang semakin mendominasi di halaman belakang Selandia Baru telah mendorong kritik dari pemerintah Partai Buruh antara tahun 2017-22.[12] Mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Washington DC serta KTT Madrid dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan Juli 2022, menyuarakan keprihatinannya[13] tentang keterlibatan agresif China di wilayah tersebut. China merespons dengan mengurangi impornya ke Selandia Baru sebesar 7 persen pada tahun 2023,[14] yang mengakibatkan hilangnya pendapatan ekspor sebesar US$ 1,7 miliar bagi Wellington. Media pemerintah China juga menerbitkan[15] artikel yang menyatakan bahwa impor Selandia Baru sebagian besar terdiri dari komoditas elastis dan dapat diperoleh dari tempat lain dan bahwa Wellington perlu mempertimbangkan hubungannya dengan China sambil membangun hubungan baik dengan Barat.[16]

 

Dari ‘pengaturan ulang Pasifik’ hingga ‘membangun ketahanan strategis’

Ditambah dengan insiden spionase siber China pada tahun 2018[17] dan sekali lagi pada tahun 2023,[18] campur tangan Partai Komunis China dalam pemilihan umum dalam negeri pada tahun 2019 dan penindasan ekonomi lebih lanjut,[19] pemerintah Partai Buruh mengeluarkan kebijakan ‘Reset Pasifik’ pada tahun 2018,[20] yang dimaksudkan untuk memberikan arahan pada sikap ambigu Wellington sebelumnya terhadap keterlibatan China di Pasifik Selatan.

Kebijakan ini mengungkapkan sikap Selandia Baru terhadap persaingan regional yang semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya dan pengaruh. Tanpa menyebut China, dokumen itu menyatakan bahwa Selandia Baru menghadapi ‘tantangan yang semakin kompleks dengan cakupan dan besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan kami’. Di bawah kebijakan itu, Selandia Baru meningkatkan kehadiran diplomatik dan bantuannya di Pasifik Selatan[21] dengan 14 penempatan tambahan di kawasan itu dan komitmen sebesar US$ 1 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan. Kebijakan ini juga meminta mitra keamanan seperti Australia dan AS untuk meningkatkan koordinasi militer mereka dengan Selandia Baru di kawasan ini demi ‘menegakkan hukum internasional, ketertiban, dan sistem berbasis aturan’.

 

Melengkapi kebijakan ini, pemerintah Selandia Baru mengeluarkan pemberitahuan tentang peraturan FDI,[22] memberikan Wellington hak untuk menyaring dan menghentikan investasi asing apa pun untuk tujuan keamanan nasional. Pernyataan Kebijakan Pertahanan Strategis bulan Juli 2018 lebih lanjut menyatakan[23] bahwa Australia dan AS adalah mitra keamanan tepercaya dan menyatakan keprihatinannya[24] terkait ambisi China di Laut China Selatan, Asia Timur Laut, Antartika, dan Pasifik Selatan. Undang-undang dan arah kebijakan nasional ini terlihat dalam tindakan pada tahun yang sama, ketika Wellington melarang perusahaan teknologi China, Huawei, dalam peluncuran 5G domestik.[25]

 

Berdasarkan kebijakan dan arahan strategis ini, Selandia Baru merilis strategi keamanan nasional perdananya pada Juli 2023,[26] diikuti oleh ‘Kebijakan Pertahanan dan Pernyataan Strategis 2023’[27] dan ‘Prinsip-prinsip Desain Pasukan Masa Depan 2023’,[28] yang dirilis pada Agustus 2023. Dokumen-dokumen ini menguraikan pendekatan negara itu terhadap tatanan internasional yang berubah dan mencatat kontestasi yang semakin intensif antara kekuatan besar di lingkungannya. Dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa Beijing ‘telah berusaha untuk menumbuhkan pengaruh politik, ekonomi, dan keamanannya di Pasifik dengan mengorbankan mitra-mitra yang lebih tradisional seperti Selandia Baru dan Australia’ dan bahwa pengejaran yang lebih tegas oleh China terhadap keharusan kebijakan luar negeri merupakan pendorong utama persaingan strategis global dan telah berkontribusi pada dunia di mana kekuasaan adalah norma, bukannya aturan.

 

Dokumen kebijakan yang saling melengkapi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan strategis Wellington: pergeseran ke arah sistem keamanan tradisional mitra ANZUS; kesediaan pemerintah untuk melawan ambisi dan penumpukan militer China di wilayah tersebut; tidak ada toleransi terhadap insiden keamanan seperti serangan siber, spionase, dan campur tangan dalam pemilihan umum dalam negeri oleh para aktor China. Kebijakan strategis perdana ini juga mengungkapkan keprihatinan mengenai keterlibatan China di sektor-sektor strategis seperti pembangunan pelabuhan dan bandara di Pasifik. Beberapa desain pelabuhan ‘multiguna’ dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer. Dikatakan bahwa hal ini ‘secara fundamental akan mengubah keseimbangan strategis di kawasan ini’.[29]

 

Menyeimbangkan ‘keamanan’ dan ‘ekonomi’

Wellington berjalan di antara aliansi keamanan Barat dan hubungan ekonominya dengan China. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ekspor Selandia Baru sangat bergantung pada basis konsumen China. Namun, Selandia Baru perlu menopang aliansi Barat, untuk mengamankan laut di sekitarnya dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Australia dan AS telah mulai menekan Wellington untuk bergabung dengan fase kedua AUKUS.[30] Namun, secara ekonomi, negara kepulauan ini sangat bergantung pada kelas menengah China yang sedang berkembang, yang telah meningkatkan ekspor negara kepulauan ini dan menghasilkan pendapatan ekspor yang substansial. Antara tahun 2008, ketika Perjanjian Perdagangan Bebas China-Selandia Baru ditandatangani, hingga tahun 2022, ekspor dari Selandia Baru naik delapan kali lipat.[31] Wellington khawatir bahwa kepemimpinan otoriter China mungkin akan menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendapatkan keuntungan politik atau menghalangi aliansi Wellington dengan Barat.

Sejak lama, Wellington telah mengikuti kebijakan pasifikasi terhadap China, mengabaikan terobosannya di Pasifik dan membuat pernyataan ambigu tentang perannya dalam mengintensifkan persaingan dan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara ‘mitra militernya’, Australia telah bersikap kritis sejak tahun 2016,[32] kekhawatiran Selandia Baru baru mendapatkan pijakan yang pasti pada tahun 2018, dengan dirilisnya kebijakan ‘Pacific Reset’. Pada tahun 2023, tampaknya ada konsensus di antara para pembuat kebijakan di Wellington untuk melawan terobosan strategis China di kawasan ini sambil mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Yang masih harus dilihat adalah apakah arah strategis baru Selandia Baru akan membantunya menavigasi pergeseran hubungannya dengan China, sambil menyeimbangkan kerja sama keamanan dengan Barat.

 

[1] Patrick Kollner. Australia and New Zealand FaceUp to China in the South Pacific. https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/australia-and-new-zealand-face-up-to-china-in-the-south-pacific

[2]Christopher Knaus & Tom Phillips. Turnbull says Australia will ‘stand up’tp China as foreign influence row heats up. The Guardian. 9 Desember 2017. https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/09/china-says-turnbulls-remarks-have-poisoned-the-atmosphere-of-relations

[3] Patrick Kollner. Australia and New Zealand recalibrate their China policies. MERICS. 8 Agustus 2019. https://merics.org/en/comment/australia-and-new-zealand-recalibrate-their-china-policies

[4]The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[5] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[6] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[7] The Guardian. New Zealang Foreign Minister tell China of ‘deep concerns’over rights abuses and Taiwan. 25 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/25/new-zealand-foreign-minister-tells-china-of-deep-concerns-over-rights-abuses-and-taiwan

[8] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[9] The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[10] Ibid.

[11]Ross Kendall. Economic linkages between New Zealand and China. Reserve Bank of New Zealand Analytical Note series AN2014/06. Oktober 2014.  https://www.rbnz.govt.nz/-/media/1b2592d3c3fa4c16984e58ab58253a45.ashx?sc_lang=en

[12] The New Zealand Herald. New Zealand’Arden says China’s moves in Pacific ‘not new’but ‘pace of engagement’increased, will push US to engage more. South China Morning Post. 31 Mei 2022. https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3179791/new-zealands-ardern-says-chinas-moves-pacific-not-new-pace?module=hard_link&pgtype=article

[13]Matthew Brockett. New Zealand’s Ardern Warns NATO of China’s Rising Assertiveness. Bloomberg. 30 Juni 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/new-zealand-s-ardern-warns-nato-of-china-s-rising-assertiveness

[14] Lucy Craymer. For New Zealand exporters, China both a target and risk. Reuterss. 23 JUni 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-exporters-china-both-target-risk-2023-06-22/

[15] Ibid.

[16]Global Times. New Zealand should set an example to stand up gainst so-called China threat narrative: NZ Scholar. 21 September 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275739.shtml

[17] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[18] Tess McClure. New Zealand ibtelligence report accuses China of ‘foreign interference’.  The Guardian. 11 Agustus 2023.

[19] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[20] Cabinet External Relations and Security Committee. The Pacific Reset: The First Year. https://www.mfat.govt.nz/assets/OIA/R-R-The-Pacific-reset-The-First-Year.PDF

[21] Ibid.

[22] Joshua Jones & Michael Harper. Foreign direct inverstment review 2023: New Zealand. White & Case. 20 Maret 2023. https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/foreign-direct-investment-reviews-2023-new-zealand

[23] New Zealand Government. Strategic Defence Policy Statement 2018. https://www.defence.govt.nz/assets/Uploads/8958486b29/Strategic-Defence-Policy-Statement-2018.pdf

[24] Ibid.

[25] CNBC. New Zealand rejects Huawei’s first 5G bid citing national security risk. https://www.cnbc.com/2018/11/28/new-zealand-rejects-huaweis-5g-bid-citing-national-security-risk.html

[26]New Zealand Foreign Affairs & Trade. Navigating a shifting world. Juli 2023. https://www.mfat.govt.nz/assets/About-us-Corporate/MFAT-strategies-and-frameworks/MFATs-2023-Strategic-Foreign-Policy-Assessment-Navigating-a-shifting-world-June-2023.pdf

[27] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[28] New Zealand Government. Future Force Design Principles 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Future-Force-Design-Principles-WEB.PDF

[29] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[30] The Guardian. New Zealand may join Aukus pact’s non-nuclear component. 28 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/28/new-zealand-may-join-aukus-pacts-non-nuclear-component

[31]Stats NZ. New Zealand International Trade. https://statisticsnz.shinyapps.io/trade_dashboard/

[32]Elena Collinson. Review of Australia’s China Odyssey: From Euphoria to Fear. Council on Foreign Relations. 30 Mei 2023.  https://www.cfr.org/blog/review-australias-china-odyssey-euphoria-fear

image-all-shifting-politics-future-germanys-china-policy.jpg

Strategi Jerman untuk China: Sebuah jangkar pada akhirnya?

, , , , 0

Kebijakan Jerman terhadap China sering dikeluhkan sebagai kebijakan yang “terombang-ambing di lautan, terombang-ambing tanpa jangkar”.[1] Hal ini mungkin akan berubah setelah dirilisnya strategi Jerman untuk China baru-baru ini, yang mencoba untuk mengkalibrasi ulang hubungan dengan mitra dagang utamanya.[2] Dokumen setebal 64 halaman ini mengikuti Strategi Keamanan Nasional Jerman yang dirilis pada bulan Juni,[3] yang menguraikan perombakan prospek keamanan dan ekonomi negara tersebut dalam konteks geopolitik yang semakin tidak stabil.

Strategi China mengulangi tindakan penyeimbangan yang sudah dikenal dalam memandang China melalui trinitas “kompetisi, mitra, saingan sistemik” meskipun strategi ini mengakui bahwa unsur-unsur saingan telah mendapatkan keunggulan yang lebih besar sekarang. Konflik Rusia-Ukraina memicu Zeitenwende atau titik balik di Jerman, yang memungkinkan negara ini untuk memikirkan kembali kebijakan-kebijakan keterlibatan sebelumnya, yang memungkinkan ketergantungan yang timpang pada negara-negara otoriter seperti Rusia dan China. Seperti yang diperingatkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock,[4] Jerman tidak dapat “membayar lebih dari 200 miliar euro untuk keluar dari ketergantungan” lagi.

Tindakan agresif China di Laut China Selatan, meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, penindasan dalam negeri dan pelanggaran hak asasi manusia, serta semakin eratnya hubungan Beijing dengan Moskow juga menjadi faktor yang mendorong pemikiran ulang yang mendasar ini. “China telah berubah. Sebagai hasil dari hal ini dan keputusan politik China, kita perlu mengubah pendekatan kita terhadap China,” demikian bunyi dokumen tersebut.[5]

 

‘Menghilangkan risiko’ adalah kata kunci

Strategi China mencurahkan banyak perhatian pada ‘penghilangan risiko’ dari China-sebuah isu yang menjadi topik utama dalam perdebatan di berbagai ibu kota negara di Eropa dan juga di tingkat Uni Eropa (UE) di Brussels.[6] Dokumen tersebut memperingatkan bahwa “China berusaha menciptakan ketergantungan ekonomi dan teknologi untuk kemudian menggunakannya untuk mencapai tujuan dan kepentingan politik”.[7] Dalam konteks ini, de-risking melibatkan diversifikasi rantai pasokan dan mitra dagang serta mengurangi ketergantungan di sektor-sektor penting seperti bahan baku dan teknologi, dan di bidang semikonduktor, farmasi, dan baterai, di antaranya.

Diversifikasi dari China membutuhkan hubungan ekonomi yang lebih erat dengan mitra lain yang lebih ‘berpikiran sama’. Dalam hal ini, dokumen tersebut berfokus pada “kemitraan global” di kawasan Indo-Pasifik dan dengan Amerika Serikat (AS), serta Amerika Latin dan Afrika.[8] Telah lama dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam pendekatan Uni Eropa yang telah diubah terhadap China, strategi tersebut menegaskan kembali bahwa pendekatan Jerman tertanam dalam kerangka kerja Uni Eropa yang lebih luas dan juga bertujuan untuk memperluas kerja sama keamanan Jerman dengan para mitra di Indo-Pasifik. Akan tetapi, mengingat ketidakmampuan Berlin untuk memenuhi janji peningkatan belanja pertahanannya,[9] potensinya untuk berkontribusi terhadap keamanan di Indo-Pasifik masih dipertanyakan.

 

Banyak omong besar, tongkat kecil?

Terlepas dari semua omong kosongnya, dokumen itu tidak menjabarkan insentif khusus atau persyaratan yang mengikat bagi perusahaan untuk mengurangi risiko atau melakukan diversifikasi dari China. Dokumen ini juga tidak memberikan kompensasi kepada perusahaan yang melakukan diversifikasi atau menghukum mereka karena tidak melakukannya. Dengan demikian, kebijakan ini sedikit banyak menyerahkan tugas atau pilihan untuk mengurangi risiko kepada perusahaan-perusahaan dengan peran pemerintah yang terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang jelas, apakah industri akan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan ini mengingat bagaimana perusahaan-perusahaan Jerman, terutama di sektor otomotif, sangat bergantung pada pasar China untuk mendapatkan keuntungan. China menyumbang lebih dari sepertiga dari semua kendaraan yang diproduksi oleh Mercedes Benz dan BMW,[10] dan produsen mobil Jerman sekarang menghadapi persaingan dari produsen mobil lokal China seperti Nio.[11] Tidak ada yang bisa menggambarkan situasi ini lebih baik daripada pernyataan seorang pejabat Jerman yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, “Sapi itu masih memberikan susu. Kami belum siap untuk menyembelihnya”.[12]

Strategi ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak akan menalangi perusahaan-perusahaan jika terjadi eskalasi ketegangan geopolitik seperti di Selat Taiwan. Selain itu, beberapa perusahaan Jerman justru meningkatkan investasi mereka di China. Perusahaan bahan kimia Jerman, BASF, yang 15 persen penjualan tahunannya berasal dari China, berniat menginvestasikan 10 miliar euro pada tahun 2030 di sebuah fasilitas di Zhanjiang, China Selatan.[13]

Dokumen tersebut juga tidak mencantumkan proposal untuk memantau kemajuan dalam de-risking atau diversifikasi. Dokumen ini bertujuan untuk memberlakukan kontrol ekspor dan memeriksa investasi masuk dan keluar di China untuk melindungi transfer teknologi sensitif di tengah-tengah masalah keamanan dan hak asasi manusia yang lebih luas, tetapi tidak membahas bagaimana hal ini akan dilakukan. Draf awal yang lebih kuat dari strategi tersebut bocor pada November tahun lalu,[14] yang mencakup uji stres bagi perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan mengelola ketahanan yang berkaitan dengan China. Namun ketidaksepakatan dalam koalisi lampu lalu lintas, dengan pendekatan yang lebih lunak dari Partai Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz terhadap China dan sikap yang lebih hawkish dari Partai Hijau Baerbock, menyebabkan penghapusan ketentuan-ketentuan tersebut dalam draf akhir. Dengan tidak adanya ketentuan-ketentuan penting ini, dokumen tersebut tampaknya hanya menumpuk tekanan retoris pada perusahaan.

Meskipun strategi ini berbicara mengenai perlindungan infrastruktur penting, tahun lalu Scholz mengizinkan perusahaan milik negara China, COSCO,[15] untuk berinvestasi di terminal pelabuhan Hamburg meskipun mendapat tentangan keras di dalam negeri. Meskipun ada pembicaraan tentang diversifikasi, perusahaan-perusahaan Jerman tahun lalu menginvestasikan rekor 11,5 miliar euro di China[16] dan perdagangan bilateral mencapai hampir 300 miliar euro.[17] Selain itu, banyak jaringan 5G di Jerman dibangun menggunakan perangkat keras Huawei.[18] Tahun ini, Scholz menyiapkan karpet merah untuk Perdana Menteri China Li Qiang dalam perjalanan internasional pertama Li Qiang, di mana, selain konsultasi antar-pemerintah, kunjungan tersebut juga mencakup pertemuan dengan para CEO papan atas Jerman.[19] Namun, ada tanda-tanda perubahan pendekatan seperti keputusan koalisi untuk memblokir tawaran China untuk saham di dua perusahaan semikonduktor Jerman, Elmos dan ERS Electronic.[20]

 

Akankah tindakan mengikuti kata-kata?

Faktor-faktor tambahan seperti melemahnya ekonomi Jerman, meningkatnya popularitas partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) yang mengancam cengkeraman Scholz pada kekuasaan, dan kecemasan seputar pemilihan umum Amerika tahun 2024 akan semakin memperumit tindakan penyeimbangan untuk bersikap tegas terhadap China tanpa membahayakan bisnis dan kekuatan politik dalam prosesnya. Meskipun survei Pew tahun lalu menunjukkan bahwa 74 persen publik Jerman memandang China secara negatif,[21] sentimen ini secara tradisional gagal diterjemahkan ke dalam kebijakan baik di tingkat pemerintah maupun industri.

Ada juga beberapa hal penting yang tidak dibahas dalam strategi ini ketika berbicara tentang mengurangi ketergantungan yang kritis. Misalnya, strategi ini tidak menjawab pertanyaan kunci dari mana Jerman akan mendapatkan pasokan bahan baku penting serta teknologi seperti turbin angin dan panel surya – keduanya sebagian besar berasal dari China dan diperlukan untuk transisi hijau Jerman.

Namun, terlepas dari kekurangannya seperti ambiguitasnya dalam langkah-langkah kebijakan, strategi ini tegas dalam menggambarkan China dan menandai akhir resmi dari Wandel durch Handel-kebijakan era Merkel tentang “perubahan melalui perdagangan”, yang didasarkan pada premis bahwa keterlibatan ekonomi akan menghasilkan China yang lebih demokratis dan liberal. Strategi ini menandakan pergeseran mendasar dalam cara Berlin memikirkan dan mendekati hubungannya dengan China. Apakah tindakan akan mengikuti kata-kata di negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa ini masih harus dilihat.

[1]Roderick Kefferputz. Shifting Politics: The Future of Germany’s China Policy. Institut Montaigne. 7 April 2022. https://www.institutmontaigne.org/en/expressions/shifting-politics-future-germanys-china-policy

[2] The Federal Government. Strategy on China of the Goverment of the Federal Republic of Germany. https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf

[3]The Federal Government. Integrated Security for Germany. National Security Strategy. https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-EN.pdf

[4]Melissa Eddy. Germany Says China Trade Could Create Perilous Dependence. The New York Times. 13 Juli 2023. https://www.nytimes.com/2023/07/13/business/germany-china-trade.html

[5] The Federal Government. Strategy on China of the Goverment of the Federal Republic of Germany. https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf

[6]The Economist. What does “de-risking”trade with China mean?. 31 Mei 2023. https://www.economist.com/the-economist-explains/2023/05/31/what-does-de-risking-trade-with-china-mean

[7] The Federal Government. Strategy on China of the Goverment of the Federal Republic of Germany. https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608580/49d50fecc479304c3da2e2079c55e106/china-strategie-en-data.pdf

[8] Ibid.

[9] Michael Nienaber & Kamil Kowalcze.Germany to Hike Defense Budget by Up to 10 Billion in 2024 Bloomberg. 15 Februari 2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-15/germany-to-lift-defense-spending-by-up-to-10-billion-next-year

[10]Alina Clasen. Why Germany keeps dragging its feet on the Huawei ban. EURACTIV. 16 Juni 2023. https://www.euractiv.com/section/5g/news/why-germany-keeps-dragging-its-feet-on-the-huawei-ban/

[11]The Economic Times. Chinese EV maker Nio takes on German auto titans. 8 Oktober 2022. https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/chinese-ev-maker-nio-takes-on-german-auto-titans/94723733

[12]Noah Barkin. Germnay Has a New Consensus on China. Foreign Policy. 21 Juli 2023. https://foreignpolicy.com/2023/07/21/germany-scholz-china-strategy/

[13]Christina zur Nedden. China trip highlights Germany’s uneasy dependence on Beijing. DW. 11 April 2022. https://www.dw.com/en/china-trip-highlights-germanys-uneasy-dependence-on-beijing/a-63642912

[14]Andreas Rinke. Germany plans to tighten rules for firms highly dependent on China-document. Reuters. 21 November 2022. https://www.reuters.com/business/germany-plans-tighten-rules-firms-highly-dependent-china-document-2022-11-19/

[15]DW. Schotz critized iver China’s Cosco bid in Hamburg port, 20 Oktober 2022. https://www.dw.com/en/germany-scholz-hit-with-backlash-over-plan-for-chinese-investment-in-hamburg-port/a-63505648

[16] Hans Von Der Burchard & Peter Wilke. Germany blasts China on human rights, but shies away from economic restrictions. Politico. 13 Juli 2023. https://www.politico.eu/article/germany-scholz-strategy-blasts-china-over-human-rights-but-shies-away-from-economic-restrictions/

[17]Reuters. China remains Germany’s maintrading partner for seventh year. 8 Februari 2023. https://www.reuters.com/markets/china-remains-germanys-main-trading-partner-seventh-year-2023-02-08/

[18] Alina Clasen. Why Germany keeps dragging its feet on the Huawei ban. EURACTIV. 16 Juni 2023. https://www.euractiv.com/section/5g/news/why-germany-keeps-dragging-its-feet-on-the-huawei-ban/

 

[19]Christina Amann, Alexander Hubner & Patricia Weiss. China’s premier tells German CEOs biggest risk is lack of cooperation. 20 Juni 2023. https://www.reuters.com/world/chinas-premier-tells-german-ceos-biggest-risk-is-lack-cooperation-2023-06-20/

[20]DW. Germany halts Chinese buyouts of semiconductor firms. 11 September 2022. https://www.dw.com/en/germany-halts-chinese-buyouts-of-semiconductor-firms/a-63693350

[21]Nathalie Guibert. Developed countries have a more negative image of China than ever. 30 Juni 2022. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/06/30/china-s-image-worse-than-ever-in-developed-countries_5988429_4.html

Pejuang Taliban memegang bendera Taliban saat mereka merayakan ulang tahun pertama penarikan pasukan pimpinan AS dari Afghanistan, di dekat bekas kedutaan AS di Kabul pada 31 Agustus 2022. (Foto oleh WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Kunjungan Taliban Ke Indonesia: Saatnya Mencari Dukungan?

, , , , , , , , 0

Delegasi level menengah Taliban, Afghanistan, dikabarkan berkunjung ke Indonesia dan dilaporkan berlangsung pada pertengahan Juli lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar RI Negeri Teuku Faizasyah, bahwa aktifitas itu memang benar terjadi.

“Kami mengantisipasi proses rekonsiliasi internal, proses demokratisasi yang lebih besar, dan akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan,” kata Faizasyah. Dikatakan bahwa Taliban berada di Jakarta untuk “kegiatan internal dengan misi mereka” dan bahkan tidak bertemu dengan kementerian luar negeri, kata Faizasyah kepada Nikkei Asia.

Kantor berita AFP juga melaporkan bahwa pihak Afghanistan mengonfirmasi telah melakukan pertemuan dengan politisi di ibu kota RI. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Hafiz Zia disebut memimpin delegasi dan mempublikasikannya di Twitter. “Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia,” tulisnya dimuat media tersebut

Selain bertemu dengan pejabat dari Indonesia, pihak Taliban juga bertemu dengan duta besar dari negara lain seperti Sri Lanka, Bangladesh, dan juga Singapura, dilansir dari media Afghanistan, Tolo News. Kunjungan itu, kata para analis, merupakan upaya Taliban “untuk mendapatkan dukungan untuk pengakuan internasional dan menarik investasi asing di Afghanistan untuk menopang ekonominya yang hancur” setelah diambil alih oleh Taliban.

Kepemimpinan Taliban menganggap legitimasi internasional sebagai “baik untuk dimiliki tetapi tidak harus dimiliki,” kata Nishank. “Perbedaan itu sangat penting untuk memahami motif mereka untuk jangkauan internasional mereka, yaitu untuk menopang ekonomi yang gagal untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka daripada membantu warga Afghanistan.”

Sebagai “negara” yang belum diakui, tentu Afghanistan Taliban kesulitan untuk menjalankan pemerintahannya, khususnya untuk menjalankan kepentingan nasional mereka di ranah internasional. Terlebih dengan kondisi ekonomi yang buruk, Taliban tidak dapat menjadi negara yang sepenuhnya terisolir seperti Korea Utara—yang bahkan memiliki hubungan erat dengan China—Taliban membutuhkan teman atau setidaknya mitra untuk menjadi peluang peningkatan kesejahteraan negaranya.

Hal ini terjadi karena geopolitik baru tatanan dunia cenderung bersifat ekonomis dalam arti direstrukturisasi sesuai dengan kekuatan pasar global. Kondisi telah memaksa Taliban, atau membuatnya merubah pola pikir yang sangat konservatif untuk mencari dukungan. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sepertinya menjadi pilihan yang aman untuk Taliban memperluas aktifitas internasionalnya.

Taliban percaya ada kelompok-kelompok Islam di negara-negara Muslim – termasuk Indonesia dan Malaysia – yang dapat dibujuk untuk mendengarkan cerita dari sisi mereka dan “mungkin diyakinkan” untuk melobi pemerintah mereka masing-masing untuk mendukungnya, kata Faran Jeffery, wakil direktur dan kepala divisi terorisme Asia Selatan di wadah pemikir Islamic Theology of Counter Terrorism yang berbasis di Inggris.

ThaiGeneral-768x369

Pemerintah Thailand yang Akan Berakhir Masa Jabatannya Mempermalukan Dirinya Sendiri untuk Terakhir Kalinya di Myanmar

, , , , , 0

Ketika Thailand mengumumkan bahwa mereka bermaksud menyelenggarakan pertemuan dengan para jenderal Myanmar untuk “melibatkan kembali” junta secara penuh, hal itu memicu kekhawatiran di antara para pakar dan negara-negara anggota ASEAN. Pertama, pertemuan itu melanggar rencana lama yang sudah ada sejak April 2021 di antara negara-negara anggota ASEAN, bahwa para jenderal Myanmar tidak akan diikutsertakan dalam pertemuan. Ini juga berarti bahwa selama dua tahun berturut-turut, negara anggota ASEAN akan melakukan suatu bentuk diplomasi “koboi”, di mana keterlibatan dengan junta meningkatkan legitimasinya – dan lebih buruk lagi, mengarah pada tontonan hubungan masyarakat, seperti yang terjadi pada Utusan Khusus Kamboja saat itu.

Pertemuan yang diadakan di Thailand pada tanggal 18 dan 19 Juni tersebut adalah atas undangan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, yang mengawali undangannya dengan merujuk pada KTT ASEAN yang baru saja diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei lalu, di mana para pemimpin ASEAN diduga telah berjanji untuk kembali terlibat di tingkat tertinggi. Pertemuan tersebut mengundang kritik keras dari para pemangku kepentingan pro-demokrasi di Myanmar, dan mitra regional seperti Singapura, yang secara tidak diplomatis melalui Menteri Luar Negerinya, Vivian Balakrishnan, mengatakan bahwa “terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat KTT atau bahkan di tingkat menteri luar negeri.”

Terguncang setelah pembicaraan yang gagal, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha mencatat bahwa Thailand dan Myanmar berbagi lebih dari 3.000 kilometer perbatasan darat dan laut, dan bahwa miliaran pendapatan minyak dan gas antara kedua negara dipertaruhkan pada hasil akhirnya. Menteri Luar Negeri Thailand bahkan lebih berani lagi, dengan menyatakan bahwa “Thailand adalah satu-satunya negara yang ingin mencari solusi” dan “tidak ada anggota ASEAN lainnya yang peduli seperti kami,” sebuah penghinaan yang jelas terhadap kerja kolektif Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang mengepalai blok negara-negara ASEAN yang menolak keterlibatan langsung dengan junta Myanmar.

Tetapi Thailand tidak bisa begitu naif untuk berpikir bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak memahami motivasi Bangkok. Thailand telah mengakomodasi militer Myanmar jauh sebelum kudeta Februari 2021, dengan para jenderal militer dari kedua belah pihak terlibat dalam hubungan pribadi, yang dimulai sejak tahun 2012, ketika Jenderal Min Aung Hlaing dinobatkan sebagai “anak angkat” PM Prem Tinsulanonda. Pada tahun 2014, ketika para pemimpin kudeta militer Thailand bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing, mereka menerima dukungan dari militer Myanmar, dan mengatakan bahwa itu adalah “tugas tentara untuk menjaga keamanan nasional.”

Sehubungan dengan diplomasi yang nakal, Singapura telah memperingatkan Thailand untuk tidak terlibat dengan Myanmar pada bulan April, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa para elit Thailand, yang memiliki hubungan bisnis yang erat dengan perusahaan-perusahaan milik negara Myanmar, khawatir bahwa sikap yang lebih agresif terhadap Myanmar oleh calon pemerintah yang dipimpin oleh Partai Move Forward, yang telah menjanjikan pendekatan yang berbeda, akan mengancam bisnis minyak dan gas melalui PTT, perusahaan minyak dan gas milik negara Thailand. Pendapatan tahunan dari bisnis PTT memberikan lebih dari $1,3 miliar kepada junta Jenderal Min Aung Hliang.

Kedua, Thailand memiliki kebiasaan untuk melihat ke arah lain ketika pasukan Tatmadaw menembaki warga sipil yang tidak bersalah atau terlibat dalam pertempuran di sepanjang perbatasan Thailand. Dan ketika salah satu jet tempur MiG-29 Myanmar tahun lalu menyeberang ke wilayah udara Thailand untuk menyerang sebuah target di sisi lain perbatasan, Prayut mengatakan bahwa insiden itu “tidak disengaja” karena jet tempur tersebut “berbelok sedikit sebelum masuk ke wilayah Thailand dan kami telah mengirimkan jet tempur kami sebagai tanggapan yang sesuai dengan standar internasional.” Hal ini bertentangan dengan tanggapan Angkatan Udara Kerajaan Thailand yang marah, yang secara resmi memprotes insiden tersebut.

Meskipun benar bahwa Thailand akan mengalami banyak kerugian jika hubungan dengan junta Myanmar memburuk setelah pemerintahan baru berkuasa, ada hal positif yang terkait dengan setiap hal negatif. Negosiasi ulang kontrak atau pengaturan di bawah pemerintahan baru dapat menolak pendanaan penting bagi rezim brutal yang tumbuh subur dengan pendanaan dari pemerintah regional, termasuk Cina, Rusia, dan Thailand. Thailand yang baru yang mendukung sanksi internasional dan bersedia untuk pindah ke posisi yang menolak legitimasi junta dapat membuat ASEAN lebih dekat dengan kemajuan dalam Konsensus Lima Poin.

Sebaliknya, para pemimpin Thailand yang akan berakhir masa jabatannya, yang sebagian besar masih bertanggung jawab atas junta mereka sendiri, sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri di panggung internasional. Pertemuan-pertemuan baru-baru ini di Thailand, yang hanya dihadiri oleh beberapa pihak termasuk Cina lebih merupakan upaya untuk menyelamatkan hubungannya dengan junta sebelum pemerintah baru mengambil alih kekuasaan. Jika Thailand ingin lebih transparan dalam diplomasinya, mereka dapat merilis notulensi dari pertemuan-pertemuan tertutup tersebut. Tetapi hal itu tidak dilakukan.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Prayut selama sembilan tahun terakhir, dalam hal Myanmar, mereka lebih suka beroperasi dalam kegelapan.

65722406_1004

Korea Selatan Memenangkan Kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2023-2024

, , , , , , , 0

Korea Selatan terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk masa jabatan periode 2023-2024. Sebagai satu-satunya negara kandidat dari Asia, Korea Selatan terpilih dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa (6/6/2023) waktu setempat. Korea Selatan memenangkan kursi tersebut setelah mengumpulkan 180 suara di antara 192 negara anggota selama sidang berlangsung. Pemilihan ini menandai ketiga kalinya bagi Korea Selatan untuk menjadi salah satu dari 10 anggota tidak tetap DK PBB, sebelumnya, Korea Selatan pernah menjabat sebagai anggota DK PBB pada periode 1996-1997 dan 2013-2014.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyambut baik hasil tersebut, dan berjanji untuk “memimpin diskusi” dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, pemeliharaan perdamaian, dan perempuan, serta ancaman-ancaman baru, seperti keamanan siber dan perubahan iklim.

“Sebagai negara yang terlibat langsung dalam masalah Semenanjung Korea, kami akan secara aktif berkontribusi pada upaya DK PBB untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan nuklir Korea Utara,” kata Ahn Eun-ju, wakil juru bicara kemlu Korea Selatan, dalam konferensi pers.

Korea Selatan memiliki komitmen “kuat” untuk bergabung dengan upaya PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagai negara yang telah mencapai pembangunan ekonomi dan demokratisasi melalui bantuan dari PBB dan komunitas global, tambahnya.

Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon-kook juga mengatakan bahwa ia sangat senang melihat dukungan dari banyak negara anggota dalam pemilihan tersebut.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada perdamaian, kebebasan dan kemakmuran dunia melalui diplomasi yang didasarkan pada nilai-nilai universal, prinsip-prinsip Piagam PBB dan dengan memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang,” katanya.

Momentum pemilihan ini bersamaan dengan meningkatnya situasi keamanan di Semenanjung Korea oleh tindakan Korea Utara baru-baru ini yang meningkatkan pengembangan program nuklir dan rudalnya. Pekan lalu, Korea Utara meluncurkan apa yang diklaimnya sebagai roket pembawa satelit, sebuah langkah yang dikecam oleh Washington dan negara-negara lain sebagai pelanggaran terhadap resolusi-resolusi DK PBB. Keberadaan status anggota tidak tetap DK PBB memberikan kesempatan bagi Korea Selatan untuk memperluas kebijakan luar negerinya di badan PBB tersebut untuk menangani masalah Korea Utara dan tantangan keamanan global lainnya dengan lebih baik.

China-diplomatic-1280x720

China menjadi perantara pencairan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran

, , , , , 0

Riyadh dan Teheran sepakat untuk membuka kembali kedutaan besar mereka setelah jeda tujuh tahun. Hal ini tidaklah lebih mengejutkan dibandingkan tempat di mana berita tersebut diumumkan, yakni Beijing. Ini merupakan terebosan terbaru bagi China, yang berhasil menjadi tuan rumah bagi dua kutub kekuatan geopolitik dan ideologi di Asia Barat (Timur Tengah) dan Islam. Bagi China, ini dapat dilihat sebagai kemenangan diplomasi besar pertamanya dalam bentuk aktor netral di luar kepentingan langsungnya di Indo-Pasifik. Fakta bahwa kesepakatan ini diumumkan sekitar waktu yang sama dengan peringatan 20 tahun invasi AS ke Irak menunjukkan pesan yang tidak terlalu halus dari Beijing, yang memposisikan dirinya sebagai kekuatan untuk ‘kebaikan’.

Riyadh dan Teheran telah berdialog selama beberapa waktu untuk melanjutkan hubungan diplomatik. Pembicaraan tidak hanya dilakukan di ibu kota regional Irak dan Oman, tetapi juga sampai ke Brasil. Pada Januari 2022, para diplomat Iran kembali ke Arab Saudi untuk menempati posisi mereka di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah-sebuah sinyal kuat bahwa kedua belah pihak menunjukkan niat serius untuk melanjutkan hubungan diplomatik untuk pertama kalinya sejak 2016. Irak, yang semakin berisiko menjadi zona pertempuran proksi seperti Yaman antara kursi kekuasaan Sunni dan Syiah, secara konsisten mendorong dialog bahkan pada saat prosesnya hampir runtuh.

China telah perlahan menempatkan dirinya di Timur Tengah dalam beberapa waktu hingga sekarang, mengambil keuntungan dari keretakan antara mitra keamanan tradisional Arab Saudi dan AS di tengah-tengah tantangan lainnya. Sementara Beijing dan Teheran menandatangani kesepakatan strategis 25 tahun yang luas namun reyot pada tahun 2021, Beijing juga memperluas jangkauan hubungan yang signifikan dengan dunia Arab guna menjaga keamanan energinya sebagai titik tumpu dari keterlibatan ini. Sementara sebagian besar dunia berkonsentrasi pada aspirasi militer China, dilihat melalui lensa kehadiran militernya yang terbatas di dekat pinggiran geografis Timur Tengah di tempat-tempat seperti Djibouti, China juga bersiap untuk menggunakan posisinya sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia untuk mendapatkan hasil yang baik. Faktanya, bukan hanya negara-negara di dunia Arab atau Iran yang tertarik, sekutu terdekat AS di wilayah tersebut, Israel, juga merasakan daya tarik ekonomi China dan teknologi canggihnya yang sangat menarik. Tentu saja, hubungan baik dengan Beijing ini hanya berlangsung singkat.

Pondasi dasar geopolitik dan geostrategis mendasar AS di wilayah ini didasarkan pada penyediaan keamanan bagi orang-orang seperti Riyadh dengan imbalan tingkat keamanan energi yang tak tertandingi. Perjanjian ini, yang dikukuhkan pada tahun 1945 antara Presiden AS saat itu Franklin D Roosevelt dan Raja Saudi saat itu, Raja Abdul Aziz Ibn Saud, di atas kapal USS Quincy di jalur perairan Terusan Suez yang sangat penting, telah melabuhkan hubungan di antara keduanya hingga tahun 2019, ketika keadaan berubah. Tanggapan bisu dari AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap serangan pemberontak Houthi yang didukung Iran terhadap instalasi minyak Saudi menghidupkan kembali pemikiran strategis di Kerajaan Saudi, yang kini berada di bawah pemerintahan Putra Mahkota muda dan calon pewaris tahta Mohammed bin Salman (MbS), yang tidak menganggap baik ketidakhadiran AS. Dengan rencana untuk memodernisasi ekonomi Saudi dan mengalihkannya dari ketergantungan pada petro-dolar, perluasan ekonomi yang lebih bebas telah diprakarsai oleh Saudi, dan untuk hal yang sama, China adalah tujuan yang jelas. Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Arab Saudi pada Desember 2022 untuk menghadiri KTT China-Arab Saudi dan KTT China-GCC yang pertama merupakan momen penting bagi posisi ekonomi Beijing, yang minggu ini, juga telah diterjemahkan menjadi momen politik.

Namun, semuanya tidak sesederhana kelihatannya, baik bagi China maupun Arab Saudi. Terlepas dari pencairan diplomatik, yang masih memiliki waktu dua bulan untuk diimplementasikan (waktu yang cukup lama dalam geopolitik Timur Tengah), masalah inti dari nuklir Iran tetap terlihat jelas. Terlepas dari peran Cina di sini, dan mendapatkan kemenangan untuk citranya di wilayah ini dan di luarnya, Beijing tampaknya tidak mampu dan tidak mau memasuki perselisihan regional di luar mediasi dan manuver diplomatik, yang sebagian besar ditujukan untuk keamanan ekonomi dan energinya sendiri. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa Iran akan kembali ke program nuklirnya tetap tidak mungkin. Meskipun Teheran pada akhirnya dapat menemukan jalan tengah dengan Barat dengan memberikan lebih banyak ruang kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk mengawasi fasilitas-fasilitasnya, P5+1 sendiri mungkin akan bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda setelah perang Ukraina karena hubungan Barat dengan Rusia, Cina, dan Iran retak secara bersamaan. Di luar isu nuklir, Teheran, sebuah negara yang, terus mempertahankan ekosistem proksi yang kuat di Suriah dan Lebanon, yang memberikannya akses ke wilayah perbatasan Arab Saudi dan Israel. Ketika desas-desus tentang ‘kabar baik’ di front Yaman datang juga, membawa perang yang mengerikan menjadi semacam penutupan, masalah antara Riyadh dan Teheran menjadi lebih dalam dan lebih jauh dari batas-batas geografi Teluk.

Peranan AS di kawasan ini mungkin baru saja memulai babak baru sekali lagi, karena sudah pasti mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang apa yang sedang terjadi. Presiden AS Joe Biden mungkin telah menyebut Arab Saudi sebagai “pariah” selama kampanye kepresidenannya, tetapi kunjungannya ke negara itu pada Agustus 2022 menunjukkan bahwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk melepaskan diri dari keterlibatan strategis yang telah berlangsung lama yang, pada akhirnya, sangat merusak posisi Amerika sebagai mitra dan sekutu yang teguh di seluruh dunia. Ini adalah persepsi yang terus diperjuangkan oleh AS setelah kesepakatan yang gagal dengan Taliban dan keluarnya AS dari Afghanistan yang kacau balau. Pada akhirnya, bahkan MbS pun tahu bahwa jaminan keamanan yang dicari oleh Saudi mungkin hanya dimiliki oleh satu mitra yang memiliki kapasitas, kapabilitas, teknologi, dan niat untuk memberikannya, yaitu AS. Mengizinkan Beijing untuk berperan sebagai mediator, dan dengan kepentingan lindung nilai asosiasi, mungkin menjadi taktik yang tepat waktu untuk menarik AS kembali ke Timur Tengah, dengan memobilisasi ruang anti-Tiongkok yang semakin vokal di Washington DC. Sementara Riyadh akan mendorong untuk mempertahankan tingkat otonomi strategis, AS sebagai gantinya mungkin harus melepaskan pandangan absolutis ‘kita vs mereka’ ketika menyangkut aktor-aktor lain seperti Rusia (yang dengannya Riyadh telah membangun OPEC+) dan Cina. Tidak seperti 78 tahun terakhir dari hubungan baik AS-Saudi, saat ini Saudi meminta kesetaraan kepentingan, bukan penaklukan langsung sebagai imbalan atas keamanan.

Akhirnya, negara-negara seperti Indonesia harus memperhatikan perkembangan ini dengan serius. Pengambilan keputusan China menjadi lebih berani dalam dua hal penting. Pertama, fakta sederhana bahwa negara ini merupakan negara dengan ekonomi senilai 18 triliun dolar AS dan sekarang mendekati tatanan global sesuai dengan kebutuhan ekonominya untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga mempertahankan dan memupuk kekuasaan. Kedua, negara ini memiliki pandangan yang jelas tentang ‘persaingan kekuatan besar’ yang akan datang dengan AS dan akan lebih agresif untuk menjadi alternatif di wilayah pengaruh tradisional Barat di mana kekosongan kekuasaan mungkin muncul. Pada akhirnya, China berhasil menggunakan tekanan besar yang diciptakan oleh sanksi-sanksi Barat terhadap Iran sementara Washington tidak mau atau tidak mampu memberikan tawaran kepada Riyadh yang akan melemahkan Beijing.

Untuk saat ini, pengumuman pencairan diplomatic anatara Arab Saudi-Iran yang dibuat di Beijing harus diimplementasikan dalam 60 hari ke depan karena China akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya antara para raja Arab dan pemimpin Iran pada musim panas tahun ini. Keberhasilan atau kegagalan ini mungkin tidak akan menjadi momen penting bagi Arab Saudi atau Iran, namun bisa menjadi momen penting bagi China.

W020221210306117811158

Pergeseran Kebijakan China di Teluk Persia: Apakah lebih menyukai GCC daripada Iran?

, , , , , , 0

Kunjungan pemimpin China Xi Jinping ke Arab Saudi pada tanggal 7 Desember 2022 telah menandai titik balik dalam kebijakan luar negeri Beijing terhadap negara-negara Teluk Persia. Perjalanan tiga hari ini mencakup tiga pertemuan puncak: Satu dengan Presiden Xi dan Putra Mahkota Saudi atas nama Raja Salman; yang kedua antara China dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC); dan yang ketiga antara China dan Liga Arab – sebuah organisasi regional dengan 22 negara anggota. Seperti yang diharapkan, perjalanan Xi ke Riyadh dimotivasi terutama oleh kepentingan energi di tengah-tengah fluktuasi yang sedang berlangsung di pasar energi global setelah perang Rusia-Ukraina.

Arab Saudi telah menjadi pemasok minyak mentah terbesar ke China sejak tahun 2020, dan Beijing berencana untuk meningkatkan impor minyak dan gas alam cair (LNG) dari wilayah tersebut. Terlepas dari 34 perjanjian senilai US $30 miliar yang ditandatangani di sektor infrastruktur, teknologi informasi, dan energi hijau, Beijing dan Riyadh akan memperluas kemitraan strategis mereka pada saat hubungan kedua negara dengan Amerika Serikat (AS) semakin renggang. Selama pertemuan puncaknya dengan negara-negara GCC, Presiden Xi mencatat perjalanannya menandai “era baru” dalam kemitraan China-Arab. Dalam KTT China-GCC pertama, semua pihak juga sepakat untuk mengadopsi rencana aksi bersama selama lima tahun untuk dialog strategis dan untuk mengembangkan kemitraan mereka dalam berbagai masalah keamanan dan ekonomi, termasuk program nuklir Iran dan masalah regional.

Apa yang membuat KTT China-GCC tidak terduga bagi Teheran adalah pernyataan anti-Iran yang ditandatangani Xi dengan negara-negara GCC. Pernyataan bersama yang dirilis selama KTT China-GCC pertama telah membuat para negarawan di Teheran bertanya-tanya apakah ada pergeseran dalam strategi Beijing terhadap kawasan Teluk, terutama dalam situasi di mana AS menjauh dari komitmen keamanannya di sana. Pernyataan tak terduga ini menyebut Iran sebagai ‘pendukung kelompok teroris regional’, ‘proliferator drone dan rudal balistik’, dan ‘destabiliser keamanan regional’. Lebih lanjut, pernyataan itu meminta Iran untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mematuhi perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara tetangga, dan mencapai solusi dengan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai masalah tiga pulau Iran melalui negosiasi bilateral. Sebagai tanggapan, Teheran segera memanggil utusan China atas pernyataan bersama dengan GCC, menegaskan kembali bahwa tiga pulau Abu Musa dan Greater dan Lesser Tunbs yang terletak di Teluk Persia adalah bagian Iran yang tidak dapat dipisahkan dan abadi.

 

Pergeseran kebijakan China terhadap Teluk Persia

Tampaknya, sikap netral China yang sudah lama ada terhadap kawasan Teluk Persia sedang bergeser. Memihak GCC melawan Iran akan semakin menantang tindakan penyeimbangan China di Teluk Persia. Meskipun bukan tugas yang mudah untuk memperdebatkan apakah Cina lebih menyukai GCC daripada Iran di Teluk Persia, ada pendorong multi-level dan multidimensi yang mengungkap insentif di balik langkah Cina baru-baru ini dalam mengalihkan kesetiaan kepada monarki Arab GCC.

Pertama, sikap GCC terhadap China telah bergeser secara signifikan. Kemitraan negara-negara China-GCC berkembang dalam konteks global dan regional yang bergeser. Para pemimpin GCC telah lama menunjukkan keprihatinan mereka yang meningkat atas konsekuensi keamanan dari pelepasan AS dari wilayah tersebut. GCC mengharapkan China untuk mendukung inisiatif keamanannya dalam mendorong kembali pengaruh regional Iran dan menghalangi aktivitas militernya. Bagi Cina, bagian tersulit dalam memperdalam hubungan strategis dengan GCC adalah mengelola hubungannya dengan Iran. Namun, karena pengungkit Iran dalam keseimbangan kekuatan regional melemah dan ketegangannya dengan Barat meningkat, China bergerak kurang hati-hati untuk memperkuat kemitraannya dengan saingan Teheran di wilayah tersebut.

GCC mengharapkan China untuk mendukung inisiatif keamanannya dalam mendorong kembali pengaruh regional Iran dan menghalangi aktivitas militernya.

Selain itu, monarki-monarki muda Arab menemukan diri mereka dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menegaskan otonomi strategis mereka. Dengan memperdalam kemitraan strategis dengan Cina, monarki-monarki Arab bertujuan untuk mengirim pesan ke Washington bahwa mereka memiliki pilihan kekuatan besar alternatif. Salah satu motivasi Riyadh dalam memperluas hubungan militer dengan China adalah untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi dirinya sendiri dalam menanggapi tekanan Barat dan embargo senjata terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman. Meskipun meningkatnya keterlibatan China di Teluk Persia tidak dimaksudkan untuk menggantikan AS, setidaknya dalam jangka menengah, negara-negara Arab memiliki kecenderungan yang semakin besar untuk melibatkan China dalam urusan regional.

Kedua, meningkatnya tingkat keterlibatan di Teluk Persia menunjukkan bahwa China berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk prospek pengaturan regional. Meskipun menata Timur Tengah yang kacau bukanlah prioritas China, Beijing sampai pada kesimpulan bahwa peran aktif China yang seharusnya di wilayah ini dapat memberikan pengungkit yang efektif untuk menyeimbangkan kebijakan poros AS ke Asia. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Teluk Persia China tampaknya bertumpu pada mendekatkan mitra strategis Amerika dengan dirinya sendiri, dan menghindari keterikatan dalam perselisihan regional di mana AS terlibat, lebih khusus lagi kasus Iran. Selain itu, semakin banyak pengaruh yang dapat diberikan China pada sektor ekonomi GCC, semakin banyak kekuatan yang akan diperolehnya untuk mengimbangi supremasi AS di Timur Tengah yang lebih luas.

Ketiga, bagi China, negara-negara GCC adalah mitra ekonomi dan energi yang lebih dapat diandalkan daripada Iran yang terkena sanksi. China lebih memilih investasi yang pasti, stabil, dan pengembalian yang tinggi. Keterlibatan China di Teluk dimotivasi terutama dengan mempertahankan akses ke sumber daya energi. China mengimpor sekitar 32 persen minyak mentahnya dari negara-negara GCC. Sementara itu, Iran kehilangan pangsa dalam impor dan investasi energi China. Ekspor minyak Iran telah turun secara signifikan karena sanksi AS yang diberlakukan pada Mei 2019, dan pembeli China selalu khawatir tentang prospek kelanjutan hubungan energi dengan Iran yang terkena sanksi. Sementara Teheran mengharapkan China untuk menginvestasikan sekitar US $ 400 miliar dalam ekonomi Iran, menurut perjanjian kerja sama strategis 25 tahun yang ditandatangani pada Maret 2021, bisnis China tetap terjerat atas risiko investasi mereka di Iran. Tidak seperti ekspektasi Iran, China juga menandatangani kesepakatan gas besar-besaran selama 27 tahun dengan Qatar, menyediakan China dengan 4 juta ton gas alam cair per tahun. Tren yang muncul di Teluk Persia adalah bahwa China memperdalam hubungan multidimensi dengan Arab Saudi, UEA, dan Qatar sementara meninggalkan Iran dalam kedinginan.

Selanjutnya, mengingat kebuntuan dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dan protes anti-pemerintah selama beberapa bulan terakhir, bagi Beijing, prospek kemitraan dengan Teheran adalah permainan menunggu strategis. Karena kurangnya prospek yang menjanjikan untuk merevitalisasi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan kelanjutan sanksi AS, China enggan berinvestasi dalam ekonomi Iran yang terpukul. Di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang prospek stabilitas politik dan ekonomi di dalam Iran, China lebih memilih untuk mengejar kebijakan “wait-and-see” terhadap Iran. Fakta pahit bagi para pembuat kebijakan Iran adalah bahwa China tidak melihat Iran sebagai mitra strategis melawan AS. Para pemimpin Cina juga yakin bahwa Iran tidak memiliki alternatif lain selain China dalam menyeimbangkan permusuhan AS dan, oleh karena itu, mereka sampai pada perhitungan bahwa keberpihakan China dengan GCC terhadap Iran tidak akan menghasilkan reaksi keras Teheran. Sekarang ada kekhawatiran yang meningkat di Teheran bahwa “Kebijakan Melihat ke Timur” dengan sentralitas China tidak dapat memenuhi kepentingan nasional Iran.

 

Pengaturan keamanan regional yang baru?

Dalam gambaran yang lebih besar, tampaknya China mulai merevisi kebijakan tradisionalnya tentang tindakan penyeimbangan di Teluk Persia setelah perang Ukraina. Namun, meningkatnya keterlibatan Beijing di Teluk Persia tidak selalu berarti bahwa China bertujuan untuk menggantikan AS dan membiayai sistem keamanan baru. China semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi AS, dan, sebagai hasilnya, mitra seperti Iran, yang belum mencapai visi yang jelas tentang jenis kemitraan yang diinginkannya dengan China, ditinggalkan dari prioritas China di Teluk Persia. Tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa China telah berpaling dari Iran karena strategi besar China bertumpu pada kerja sama dengan semua negara di kawasan ini.

Dalam jangka pendek, meskipun kesediaan GCC untuk melibatkan China di wilayah tersebut meningkat secara geopolitik, Beijing masih akan memberikan bobot lebih pada pertimbangan geoekonomi. Untuk saat ini, China enggan menantang pengaturan keamanan regional yang dipimpin AS di kawasan Teluk, tetapi lebih percaya diri untuk menentang setiap faktor destabilisasi termasuk Iran. Di masa mendatang, menjaga stabilitas dan keamanan di Teluk Persia untuk memastikan aliran energi akan tetap menjadi salah satu dari beberapa bidang konvergensi antara AS dan China.

 

1668916531_KZ4_8613.jpg_2.jpg

Jalan Tengah: Keberhasilan Eurasia Balancing Act di Kazakhstan

, , , , , 0

Terpilihnya kembali presiden Kazakh Kassym-Jomart Tokayev pada 20 November 2022 menggarisbawahi bahwa negara Asia Tengah itu akan terus mengejar kebijakan luar negeri yang independen. Pemilu yang dilaksanakan walaupun tidak memenuhi semua standar demokrasi Barat tetapi kebijakan yang diambil oleh Astana (ibu kota Kazakhstan) secara akurat mencerminkan keinginan publik untuk menghindari subordinasi politik dan ekonomi ke Rusia dan China.

Sementara Moskow dan Beijing berusaha untuk membangun tatanan global “multipolar” di mana negara-negara kecil mengorbit di sekitar kekuatan yang lebih besar dan jatuh ke dalam tarikan gravitasi mereka, Kazakhstan mengejar kebijakan luar negeri multi-vektor untuk mencegah penyerapannya ke dalam lingkup pengaruh negara lain. Diformulasikan oleh Presiden pendiri Kazakhstan Nursultan Nazarbayev setelah negara itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991, kebijakan luar negeri multi-vektor Astana adalah strategi yang dibentuk oleh lokasi geopolitiknya. Kazakhstan dan empat negara Asia Tengah lainnya secara geografis terisolasi dan dikelilingi oleh Rusia, China, Afghanistan, dan Iran, yang semuanya memiliki kepentingan dan pengaruh yang bersaing di wilayah tersebut.

Runtuhnya Uni Soviet menciptakan dislokasi ekonomi yang cukup besar, meninggalkan beberapa negara dengan persenjataan nuklir, menyebabkan degradasi lingkungan, dan, tidak seperti pengalaman negara-negara pasca-komunis Eropa, meninggalkan warisan beracun pemerintahan Soviet tanpa struktur dukungan regional yang lebih luas. Perbatasan Kazakhstan yang dibuat oleh Stalin sementara sebagian besar wilayah negara itu, terutama di utara, dihuni oleh para pemukim berbahasa Rusia yang seringkali lebih setia kepada Moskow daripada negara yang baru terbentuk. Menjadikan kehadiran mereka memberikan alasan bagi Kremlin untuk mengganggu kedaulatan Kazakhstan.

Penetapan secara paksa oleh Stalin pada tahun 1930-an, bersamaan dengan kelaparan yang direkayasa negara Holodomor di Ukraina, membunuh hampir seperempat dari 6 juta penduduk Kazakh dan menciptakan masalah demografis signifikan yang dirasakan selama beberapa dekade. Dua dari zona bencana ekologis terbesar di planet ini, Laut Aral yang sekarat dan situs uji coba nuklir Semipalatinsk, menjadi tanggung jawab Kazakhstan. Astana juga mewarisi persenjataan nuklir terbesar keempat di dunia yang tidak mampu dibeli atau dipertahankan, sehingga memerlukan perlucutan senjata yang mahal.

Kazakhstan perlu mengelola tekanan luar dan tantangan demografis, sosial, dan ekonomi internal untuk dapat mempertahankan kedaulatan barunya dan mengembangkan ekonominya. Strategi kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Nazarbayev memungkinkan negara berkembang secara damai melalui beberapa tujuan praktis. Yang pertama adalah menarik investasi tanpa menciptakan ketergantungan baru. Astana mampu mendapatkan kesepakatan investasi penting dengan Barat yang mendorong pertumbuhan ekonomi besar-besaran melalui industri hidrokarbon.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah saat ini dalam upayanya untuk menarik para pebisnis Barat yang melarikan diri dari Rusia akibat sanksi ekonomi yang dikenakan pada Moskow. Astana tidak lagi berkonsultasi dengan Moskow mengenai masalah keuangan dan mata uang, dan menurunkan keterlibatannya dalam format multinasional yang didominasi oleh Rusia, termasuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) dan Uni Ekonomi Eurasia (EEU). Nazarbayev juga menyambut baik investasi China di sektor ekonomi tertentu, khususnya industri kimia, hidrokarbon, pertambangan, dan metalurgi, untuk mengimbangi pengaruh Rusia.

Lingkungan bisnis yang ramah diciptakan untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan keuntungan aktor asing tidak merusak kedaulatan Kazakhstan. Nazarbayev menyambut baik Belt and Road Initiative (BRI) China untuk mendukung pembangunan infrastruktur lebih lanjut dan memfasilitasi jembatan darat antara China dan Eropa meskipun Astana terus memantau dengan cermat konsekuensi keamanannya.

Komponen kunci kedua adalah menghubungkan keharusan pembangunan Kazakhstan dengan kebijakan luar negeri multi-vektornya. Setelah membongkar persenjataan nuklirnya dan membersihkan situs nuklir Semipalatinsk, Kazakhstan menjadi pendukung utama pelucutan dan nonproliferasi nuklir internasional. Astana juga menjadi juara lantang pembangunan rendah karbon berkelanjutan mengingat pengalaman langsung Kazakhstan dengan penghancuran Laut Aral.

Kazakhstan juga memainkan peran regional dan global yang positif sebagai negara sekuler dengan populasi mayoritas Muslim. Pada bulan September, Astana menjadi tuan rumah Kongres Pemimpin Dunia dan Agama Tradisional ke-7, sebuah forum yang didirikan dua tahun setelah serangan teroris 9/11 untuk mendorong dialog antaragama dan meminimalkan daya tarik ekstremisme agama. Kongres dihadiri oleh Paus Fransiskus dan para pemimpin dari semua denominasi besar. Astana juga mempromosikan berbagai inisiatif regional untuk melindungi kemerdekaan Asia Tengah dengan lebih baik. Pada KTT Juli mereka, para pemimpin dari lima negara Asia Tengah menetapkan agenda kerja sama regional untuk mempromosikan interkonektivitas melalui perdagangan bebas, kerja sama iklim dan energi hijau, pariwisata, pembagian air, dan investasi tenaga air. Itu juga membuka pintu untuk keterlibatan Barat yang lebih dalam.

 

Pemilihan presiden baru-baru ini akan mengonsolidasikan posisi Kazakhstan sebagai perantara diplomatik utama di Eurasia, mengarahkan antara dua tetangga yang tegas dan menghindari terseret ke dalam konflik regional apa pun. Kebijakan yang diluncurkan tiga puluh tahun yang lalu ini, membuka peluang bagi keterlibatan ekonomi dan diplomatik Barat yang lebih besar yang akan membantu mempertahankan kedaulatan negara pada saat meningkatnya kekacauan di Rusia dan hubungan yang tegang antara Barat dan China.

gettyimages-1437785171-1024x1024

Jalur Kebijakan Luar Negeri Lula untuk Brasil dan Kendala Perubahan Grand Strategy

, , , , , , 0

Pemilihan Bolsonaro-Lula Brasil 2022 memberikan suatu eksperimen alami dalam konteks hubungan internasional. Transisi kekuasaan diantara keduanya menghadirkan peluang unik untuk mengamati seperti apa dan bagaimana perbedaan visi dari seorang pembuat kebijakan memengaruhi strategi besar Brasil. Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro merupakan perwujudan nyata sebagaimana digambarkan oleh buku teks kebijakan luar negeri terkait nasionalisme. Sebaliknya, selama dua periode masa jabatan presiden pertamanya, presiden terpilih Luis Inácio Lula da Silva, yang dikenal luas dengan sebutan Lula, merupakan pendukung ambisi liberal internasionalis. Tentu saja, narasi set-piece, ini merupakan pertempuran sayap kanan versus kiri untuk jiwa politik Brasil dan strategi besarnya sudah tidak asing lagi. Namun, menggali lebih dalam perbandingan mengungkapkan keterbatasan bersama. Saat Lula mendominasi kebijakan luar negeri Brasil di awal abad ke-21, pada era Bolsonaro berusaha mengayunkan kapal negara kembali ke pelabuhan asal. Dari pasangan yang berlawanan ini,  dapat melacak kemungkinan jalur kebijakan luar negeri dari tindakan Lula selanjutnya.

 

Sosoknya sebagai seorang aktivis buruh yang terkenal dan progresif, Lula menghadapi ekspetasi ketika dia pertama kali menjabat pada tahun 2002. Ketika para pemimpin sayap kiri lainnya seperti Hugo Chavez dari Venezuela mempromosikan skeptisisme terhadap struktur kekuatan internasional yang ada dan mencela ketidakadilan kapitalisme global, Lula mengadopsi langkah yang lebih dekat ke pendekatan “cara ketiga” dari presiden AS Bill Clinton dan perdana menteri Inggris Tony Blair. Di dalam negeri, sebagai tokoh sentral Partai Buruh Brasil, Lula mendorong program dukungan langsung untuk penduduk miskin, tetapi dia juga bersikeras bahwa Brasil hanya dapat berhasil jika ekonominya tumbuh subur di bawah model pertumbuhan kapitalis yang sama yang telah mengubah dunia kaya.

Pada kebijakan luar negeri, Lula kurang lebih sama ambisius. Dia memanfaatkan gagasan bahwa negara-negara “BRIC” (Brasil, Rusia, India, Cina) mewakili potensi pertumbuhan ekonomi dan politik yang muncul di abad ini. Selama dua masa jabatan kepresidenan berikutnya, dia bepergian ke mana-mana, memasukkan Brasil ke dalam masalah diplomatik profil tinggi (terutama di Timur Tengah), mendorong peran Brasil mengadvokasi penduduk miskin di Global Selatan, memasangkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dengan dukungan untuk demokrasi, dan berusaha untuk membangun kapasitas militer Brasil untuk mendorong kasusnya untuk reformasi Dewan Keamanan PBB. Dia mengkritik perilaku hegemonik AS tetapi juga secara aktif melibatkan organisasi pascaperang klasik seperti Organisasi Perdagangan Dunia.

 

Internasionalisme liberal dengan kepekaan Amerika Latin, ambisi ini mungkin mencapai batas yang tak terelakkan. Negara-negara bagian Amerika Selatan lainnya mengekang pendekatan “pertama di antara yang sederajat” yang tampak jelas dari pemerintah Brasil. Mitra nominal seperti China dan India hanya kadang-kadang menemukan alasan yang sama dengan agenda Brasília. Perekonomian Brasil sendiri hanya dapat mendukung sejumlah tertentu jangkauan global kepada orang miskin dan hanya dapat mempertahankan kemampuan geostrategis yang terbatas. Di dalam negeri, Lula telah melanggar prioritas kebijakan luar negeri Partai Buruh tradisional dan tidak pernah sepenuhnya mengubah anggota partai untuk mengikuti pendekatannya. Kemudian, selama dua pemerintahan berikutnya, skandal melanda partai dan, secara mengejutkan, Lula sendiri akhirnya dipenjarakan untuk sementara waktu.

 

Pada saat sayap kiri politik Brasil sedang mengalami goncangan, Bolsonaro hadir sebagai alternatif yang mencolok. Mulai menjabat pada tahun 2019, pensiunan perwira militer dan mantan anggota Kamar Deputi merangkul reputasinya sebagai “Trump dari daerah tropis”. Dia membingkai oposisi politiknya sebagai sosialis yang mengancam nilai-nilai tradisional Brasil, meningkatkan dukungan untuk Israel sejalan dengan pendukung Kristen Evangelisnya, menekankan kedaulatan nasional, dan tidak menganjurkan keterlibatan dengan organisasi internasional demi hubungan bilateral, terutama dengan para pemimpin sayap kanan.

 

Di mana Donald Trump di Amerika Serikat tetap kabur tentang ancaman dari agenda “globalis”, Bolsonaro dan lingkaran dalamnya diidentifikasi dengan ide-ide nasionalis tradisional untuk membela “peradaban Barat.” Namun dalam praktiknya, Bolsonaro tetap fokus ke dalam kebijakan domestik. Dia bepergian lebih sedikit dari Lula dan melihat militer sebagai konstituen domestik yang penting daripada alat untuk proyeksi internasional. Dia melihat Amazon sebagai sumber daya nasional dan hubungan dengan negara-negara Eropa yang kaya seperti Jerman memburuk hingga menarik bantuan ekologi ketika Bolsonaro dengan keras menolak kritik internasional terhadap kebijakan lingkungan Brasil. Tetap saja, nasionalisme Bolsonaro memang mencapai batas tertentu. Misalnya, sebagai seorang kandidat, dia mengklaim bahwa China membeli kedaulatan Brasil, tetapi pada akhirnya dia merangkul perdagangan China dan keterbukaan ekonomi yang diperlukan untuk kemakmuran Brasil.

 

Internasionalisme Lula dan nasionalisme Bolsonaro tampaknya mewakili pukulan ideologis. Pada kenyataannya, perubahan kebijakan luar negeri lebih terkendala antar pemerintahan daripada yang kita bayangkan. bahwa pemimpin yang sangat berbeda mungkin memang berusaha untuk maju ke arah baru, biasanya bertentangan langsung dengan pendahulu mereka, tetapi upaya mereka sering terhalang. Komitmen keamanan yang ada, kepentingan ekonomi, ekspektasi ideologis, budaya politik, dan sebagainya membuat perubahan praktis dan revolusioner sulit dicapai. Selanjutnya, pemerintah cenderung membangun reputasi dan rekam jejak, dan korps diplomatik profesional mereka cenderung tetap lebih stabil daripada kepemimpinan politik mereka. Fakta-fakta tersebut dapat memuluskan kecenderungan perubahan kepemimpinan untuk mendahului revolusi strategis besar.

 

Ke depan, Lula pasti akan—dan telah—membalikkan naskah nasionalis kembali ke internasionalisme lamanya. Dua minggu setelah pemilihan, dia sudah menghadiri KTT iklim COP 27 PBB di Mesir, mengulangi ambisi diplomatiknya sebelumnya, dan menegaskan kembali pernyataannya bahwa “Brasil telah kembali.” Namun, kita cenderung melihat internasionalisme yang lebih terkendali, jika masih percaya diri. Yang paling jelas, meskipun Lula secara efektif meningkatkan profil global Brasil selama dua masa jabatan pertamanya, banyak dari ambisi termegahnya tergagap selama putaran pertamanya sebagai presiden. Hari ini, di mana dia sekali lagi cenderung menekankan demokrasi dan pembangunan global di selatan bersama kebijakan pertumbuhan ekonomi liberal dan diplomasi tingkat tinggi, dia mungkin menghabiskan lebih sedikit energi untuk pembaruan revolusioner, seperti reformasi Dewan Keamanan, hingga struktur kekuatan global.

 

Terungkap, pada Mei 2022, Lula mengatakan bahwa dalam perang Rusia-Ukraina, para pemimpin kedua negara, bersama dengan presiden AS Joe Biden, sama-sama memikul tanggung jawab. Penafsiran itu cocok dengan pembacaan geopolitik kiri yang lebih tradisional di mana mereka yang mendominasi kekuatan global selalu tetap dicurigai. Hal ini juga memungkinkan, dalam hal ini, Lula dan Brasil menghindari keberpihakan, sebuah pendekatan yang secara nominal tetapi tidak berbeda secara praktis dari nasionalisme Bolsonaro. Sayangnya bagi Lula, perang dan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China akan menghadapkan presiden Brasil di masa depan dengan pilihan yang tidak nyaman, sering kali tanpa hasil antara klaim yang bersaing atas tatanan dunia abad ke-21. Ini bukan jalan yang mustahil bagi kebijakan luar negeri Lula, tetapi akan memerlukan pembaharuan yang dinamis dari dua puluh tahun yang lalu.

 

Lula menyalurkan keinginan banyak orang Brasil untuk mengambil peran yang lebih luas di dunia. Bolsonaro, sebaliknya, menggarisbawahi bagaimana kendala domestik dan politik yang sarat cenderung menarik perhatian negara ke dalam urusan domestik. Di putaran pertamanya sebagai presiden, Lula mungkin telah belajar bagaimana mengatasi ketegangan itu. Di tahun mendatang, kita akan tahu apakah dia benar-benar menarik pelajaran itu berdasarkan apakah dan bagaimana dia mempertahankan internasionalismenya yang khas tetapi memoderasi ambisinya.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..