Invasi

Petugas polisi menahan demonstran di Saint Petersburg pada 21 September 2022, menyusul seruan untuk memprotes mobilisasi parsial yang diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin. (Foto oleh OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

October 1 2022

Protes Semakin Keras Atas Mobilisasi ‘Pasukan Cadangan’ Rusia

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Invasi, Masyarakat, Mobilisasi, Protes, Rusia, Sipil, Ukraina 0

Dua anggota parlemen paling senior Rusia pada hari Minggu menyampaikan serangkaian keluhan tentang upaya mobilisasi Rusia, memerintahkan pejabat regional untuk menangani situasi dan dengan cepat menyelesaikan rencana mobilisasi masyarakat untuk masuk ke medan perang yang memicu kemarahan publik. Rencana mobilisasi ini juga menuai protes besar-besaran di Rusia.

Dalam protes masyarakat yang jarang terjadi terjadi itu, kementerian pertahanan mengumumkan pada 24 September 2022 bahwa wakil menteri yang bertanggung jawab atas logistik, Jenderal Dmitry Bulgakov, telah diganti “untuk dipindahkan ke peran lain” dengan Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, seorang pejabat militer lama.

Valentina Matviyenko, ketua majelis tinggi dan Dewan Federasi Rusia, mengatakan bahwa terdapat rencana laporan terkait pria yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk tetap dipanggil untuk dikirim ke garda terdepan dalam invasi antara Ukraina dan Rusia. “Kelebihan seperti itu benar-benar tidak dapat diterima dan saya menganggapnya benar bahwa mereka memicu reaksi tajam di masyarakat,” katanya.

Dalam pesan langsung kepada gubernur regional, Matviyenko mengatakan bahwa “Pastikan pelaksanaan mobilisasi parsial dilakukan secara penuh dan mutlak sesuai dengan kriteria yang digariskan. Tanpa satu kesalahan pun.”

Rencana mobilisasi publik pertama Rusia sejak Perang Dunia II telah memicu kemarahan dan kegelisahan yang meluas di antara penduduk Rusia. Langkah ini juga telah menarik kritik dari pendukung Kremlin sendiri, sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar di Rusia sejak invasi dimulai.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy di sisi lain mengatakan pihak berwenang tahu bahwa pengiriman masyarakat ke medan perang sama saja dengan mengirim orang untuk “bunuh diri”. Untuk itu, Zelenskyy mengatakan bahwa “Melarikan diri dari mobilisasi kriminal ini lebih baik daripada menjadi cacat dan kemudian harus bertanggung jawab di pengadilan karena telah mengambil bagian dalam perang,” menyarankan agar masyarakat Rusia tidak ikut berperang.

Rusia secara resmi telah menghitung jutaan mantan wajib militer untuk menjadi cadangan yang masih dalam umur yang “cukup” untuk berperang. Sebelumnya, Kremlin juga telah mengeluarkan dekrit yang mengumumkan “mobilisasi parsial” yang menimbulkan demonstrasi besar. Lebih dari 1.300 pengunjuk rasa ditangkap di 38 kota dan pada Sabtu (24/09) malam lebih dari 740 ditahan di 30 kota dari St Petersburg hingga Siberia, menurut kelompok pemantau independen OVD-Info.

Pada tanggal 29 September, bahkan setidaknya 200.000 orang Rusia telah meninggalkan negara itu dalam seminggu sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial setelah serangkaian kemunduran dalam perang dengan Ukraina. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan antrean panjang mobil mendekati pos pemeriksaan perbatasan di negara-negara termasuk Mongolia, Kazakhstan, Georgia, dan Finlandia.

Foto pinggang ke atas menunjukkan pertemuan Tsar Nicholas II dan Kaiser Wilhelm II sebelum dimulainya Perang Dunia I. Tidak bertanggal. (Foto melalui Getty Images)

August 2 2022

Kaiser Wilhelm Jerman dan Tsar Nicholas Rusia bertukar telegram: Wawasan Budaya Strategis Invasi Rusia

Anita Susanto Europe, Politics, Security and Defence, Think Eropa, Invasi, Jerman, Militer, Perang, Perang Dunia I, Rusia, Telegram 0

Sejak tahun lalu, Ukraina telah berusaha agar negaranya berbagung dengan NATO, mobilisasi pasukan Rusia mulai mendekat ke perbatasannya dengan Ukraina pada musim semi, tidak butuh waktu lama, pada November tahun 2021, gambar satelit yang diambil oleh Maxar Technologies menunjukkan penumpukan pasukan Rusia yang sedang berlangsung di dekat Ukraina dengan perkiraan segera melebihi 100.000 tentara.[1] Beberapa bulan kemudian, aksi ini disusul dengan pernyataan Rusia mengajukan tuntutan keamanan termasuk agar NATO menarik kembali pasukan dan senjata dari Eropa timur dan melarang Ukraina untuk bergabung NATO.

Di sisi lain, Amerika Serikat justru memerintahkan pasukan NATO untuk “berjaga” di wilayah negara-negara anggotanya yang berada di sekitar Ukraina dan memperingatkan Rusia jika Kremlin mengambil tindakan ekstrim pada awal tahun 2022. Hal ini disusul oleh pernyataan yang Putin mengatakan Ukraina adalah bagian integral dari sejarah Rusia dan memiliki rezim boneka yang dikelola oleh kekuatan asing.[2]

Pada tanggal 21 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato yang aneh dan kadang-kadang tidak beraturan yang menguraikan daftar panjang keluhan sebagai pembenaran untuk “operasi militer khusus” yang diumumkan pada hari berikutnya.[3] Bahwa ia menginginkan persatuan antara Rusia, Ukraina, dan Belarusia yang berasal dari satu kesatuan yang sama dan seharusnya tidak dapat dipisahkan.

Ketegangan antara Rusia dan negara-negara anggota NATO memuncak setelah beberapa negara menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia untuk menghentikan mobilisasi pasukannya. Namun tindakan negara-negara Barat tampaknya tidak menggentarkan Rusia dan akhirnya pada 24 Februari, Putin mengizinkan “operasi militer khusus” di Ukraina dengan memulai serangan rudal dan artileri, menyerang kota-kota besar Ukraina termasuk Kiev.

Tindakan Rusia, dapat dikatakan berakar pada sejarah yang telah dilalui Rusia. Terutama dalam bagaimana perkembangan wilayah kedaulatannya yang terpecah-pecah. Ungkapan history repeats itself” kini terjadi dan mungkin dapat dijelaskan lewat sebuah konsep yang merujuk tindakan dari sejarah yang pernah terjadi. Dalam hubungan internasional, ancaman merupakan hal nyata yang diterima oleh negara. Untuk meresponnya, berbagai cara dan pertimbangan dapat dilakukan. Namun aspek sejarah terkadang menjadi hal penting bagi sebagian pengambil kebijakan—seperti Putin—yang dikenal sebagai budaya strategis.

Budaya strategis merupakan perspektif alternatif dalam Hubungan Internasional yang muncul karena ketidakmampuan realisme dan neorealisme dalam menjelaskan bagaimana aktor negara bertindak melawan ancaman dari pihak lain.[4] Perspektif ini menekankan bahwa faktor pengalaman sejarah, ideologi politik, serta budaya militer mempengaruhi kepentingan nasional dan grand strategy sebuah negara.

Snyder menambahkan bahwa keunikan situasi, warisan sejarah, dan budaya militer serta peran militer dalam proses pembuatan kebijakan juga merupakan aspek budaya yang harus diperhatikan dalam menganalisis perilaku suatu negara melalui perspektif budaya strategis.[5] Untuk melihat doktrin militer, serta pidato dari presiden maupun pejabat militer untuk menganalisis bagaimana suatu negara berperilaku dalam menghadapi ancaman.[6] Catatan sejarah memperlihatkan bagaimana Rusia bertindak ketika Perang Dunia I berusaha dihentikan. Namun, karena tuntutan Rusia tidak dipenuhi oleh Jerman, mobilisasi militer Rusia kemudian menyerang Serbia.

Tepat pada hari ini, 108 tahun lalu, pada dini hari tanggal 29 Juli 1914, Tsar Nicholas II dari Rusia dan sepupu pertamanya, Kaiser Wilhelm II dari Jerman, memulai pertukaran telegram terkait perang yang baru saja meletus di wilayah Balkan dan kemungkinan menjadi perang besar di Eropa. Sebelumnya, Austria-Hungaria yang kemudian di dukung oleh Jerman menyatakan perang terhadap Serbia, setelah pembunuhan anggota kerajaan Franz Ferdinand dan istrinya oleh Serbia. Sehari setelahnya, Kaisar Jerman sendiri menugaskan Nicholas agar dapat menyelamatkan perdamaian Eropa dengan menghentikan angkatan bersenjata Jerman dengan mengatakan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak memiliki intensi untuk melakukan tindakan provokatif.[7]

Namun, Tsar di sisi lain juga berusaha menghentikan perang dengan menekankan tuntutannya akibat Austria-Hungaria—yang didukung Jerman—menyatakan perang terhadap Serbia, sebuah negara yang dianggap lemah oleh Rusia. Pernyataan perang itu kemudian dianggap sebagai “sebuah perang tercela.”[8] Membuat Rusia sangat marah. Walaupun Tsar dan Wilhelm masing-masing berusaha menghentikan perang, namun mobilisasi kedua negara dengan dasar bahwa masing-masing tindakan adalah “hal yang benar” tetap terjadi. Akibatnya, Rusia tetap memobilisasi angkatan bersenjatanya dimana ultimatum Jerman tidak dihiraukan oleh Moskow.

Dari pengalaman ini, aksi untuk “menginvasi” negara menjadi sebuah pengalaman sejarah, yang kemudian tercermin kembali pada invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari lalu. Hal ini setidaknya dapat menjelaskan mengapa Rusia melangsungkan invasinya ketika dihadapkan pada ancaman bahwa Ukraina berusaha bergabung dengan NATO yang kemudian diperkuat karena tuntuan Rusia justru dibalas dengan penempatan angkatan bersenjata NATO di dekat wilayah Rusia.

[1] “Timeline: The events leading up to Russia’s invasion of Ukraine”, Reuters, 1 Maret 2022, https://www.reuters.com/world/europe/events-leading-up-russias-invasion-ukraine-2022-02-28/

[2] Ibid.

[3] Jeffrey Mankoff, “Russia’s War in Ukraine: Identity, History, and Conflict”, Center for Strategic & International Studies, 22 April 2022, https://www.csis.org/analysis/russias-war-ukraine-identity-history-and-conflict

[4] Maula Hudaya dan Dwi Aulia Putri, “Strategic Culture: The Answer of International Relations Study to Overcome Challenges in The Globalized World”, September 2018, https://pssat.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/513/2019/03/Paper-1.pdf

[5] Jack L. Snyder, “The Soviet Strategic Culture: Implication for limited Nuclear Operations”, Santa Monica: Rand, 1977

[6] Ibid.

[7] “This Day History: July 29, Kaiser Wilhelm of Germany and Czar Nicholas of Russia exchange telegrams”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/kaiser-wilhelm-of-germany-and-czar-nicholas-of-russia-exchange-telegrams

[8] Ibid.

July 28 2022

Sanksi Baru UE Bagi Rusia: Melarang Impor Emas Rusia dan Membekukan Aset Bank Sberbank

Anita Susanto Economy, Europe, News, Politics, Security and Defence Aset, Bank, Invasi, Rusia, Ukraina, Uni Eropa. Sanksi Ekonomi 0

Uni Eropa menyetujui kebijakan untuk melarang impor emas Rusia, termasuk perhiasan dan pembekuan aset Sberbank yang merupakan bank terbesar di Rusia. 27 negara anggota mencapai kesepakatan dengan suara bulat pada Rabu, 20 Juli 2022 sore, lima hari setelah Komisi Eropa mengusulkan tindakan tersebut.

Rusia diketahui sebagai pengekspor emas terbesar keempat di dunia. Logam mulia mewakili ekspor utama negara itu setelah energi dan bernilai lebih dari €18,5 miliar ($18,9 miliar) pada tahun 2020, dilansir dari Euronews.

Hal ini menjadi aksi lanjutan dari sanksi-sanksi Barat terhadap Rusia yang menginvasi Ukraina dan mencoba membuat Rusia tidak berdaya secara ekonomi sehingga dapat membatasi dana untuk memperpanjang aksi Kremlin di Ukraina. Selain UE, negara lain seperti AS, Inggris, dan Jepang juga telah memberlakukan embargo emas Rusia.

Menurut Observatorium Kompleksitas Ekonomi yang mengumpulkan data perdagangan internasional, sebagian besar emas Rusia pergi ke Inggris Raya, dengan sisa ekspor emas senilai €2 miliar dikirim ke Swiss, Kazakhstan, Turki, dan India. Larangan tersebut dipandang sebagai pukulan langsung terhadap elit Rusia karena oligarki telah menggunakan emas batangan sebagai tempat yang aman untuk melunakkan dampak sanksi Barat.

Menurut Republik Ceko yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir Dewan UE, sanksi baru juga akan membekukan aset Sberbank, bank terbesar Rusia. Sanksi ini merupakan sanksi lanjutan dari dikeluarkannya Sberbank dari SWIFT, sistem pembayaran elektronik global.

Sanksi ini akan melarang semua transaksi antara bank Sberbank dan bank lain di negara-negara UE, dengan pengecualian operasi keuangan untuk perdagangan makanan dan pupuk agar tidak membahayakan ketahanan pangan, menurut seorang pejabat UE kepada Reuters.

Sama seperti diskusi-diskusi Barat sebelumnya dalam usaha mereka menjatuhkan berbagai sanksi untuk Rusia, beberapa nama kembali masuk ke daftar hitam yang dituduh merusak integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.

Presiden Ukraina Vlodymyr Zelenskyy (Foto oleh RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

April 21 2022

“Perang di Donbas” telah dimulai: Ukraina Akan Memukul Mundur Rusia

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Invasi, Konflik, Perang, Rusia, Ukraina 0

“Tentara Rusia telah masuk ke sana, dengan sejumlah besar perangkat keras militer … Pembela kami telah mundur ke posisi baru,” dilansir dari kantor berita Al Jazeera. Rusia dikabarkan telah meluncurkan serangan darat skala penuh untuk menguasai wilayah timur Ukraina. Hal ini dinyatakan dengan banyaknya laporkan situasi di sepanjang garis depan yang digambarkan sebagai “neraka” di sebuah pertempuran terus-menerus.

Presiden Ukraina, Vlodymyr Zelenskyy mengumumkan bahwa pertempuran untuk Donbas dimulai pada Senin, 17 April 2022. Pernyataan ini dilanjutkan dengan informasi bahwa “sebagian besar dari seluruh tentara Rusia sekarang fokus pada serangan ini” menurut Zelenskyy. Dilansir dari CNN, Rusia membombardir kota-kota di seluruh Ukrainapada hari Senin, dengan setidaknya empat serangan rudal dilaporkan di kota barat Lviv dan setidaknya tujuh orang tewas.

Sebelumnya, Rusia memang dikabarkan tengah berusaha menguasai Donbas dan menjadi tujuan utama perang setelah kegagalan menyerang Kiev. Setelah menarik diri dari ibu kota, militer Rusia mulai berkumpul kembali dan memperkuat pasukan daratnya di timur untuk melancarkan serangan habis-habisan. Zelenskyy, dalam sebuah pidato video, berjanji untuk melawan, dengan mengatakan: “Tidak peduli berapa banyak pasukan Rusia yang didorong ke sana, kami akan bertarung. Kami akan membela diri. Kami akan melakukannya setiap hari.”

Ukraina akan mempertahankan wilayahnya

Kepala staf presiden, Andriy Yermak, menyebut serangan itu sebagai “fase kedua perang” dan meyakinkan masyarakat Ukraina bahwa pasukan mereka dapat menahan serangan itu. Yermak sendiri mengatakan bahwa tentara Ukraina sangat kuat sehingga masyarakat harus percaya pada kemampuan negaranya.

“Pagi ini, hampir di seluruh garis depan wilayah Donetsk, Luhansk dan Kharkiv, para penjajah berusaha menerobos pertahanan kami,” Oleksiy Danilov, sekretaris dewan keamanan nasional Ukraina, seperti dikutip media Ukraina pada hari Senin. Danilov juga mengatakan dengan tegas “Kami tidak menyerahkan wilayah kami.”

Kementerian pertahanan Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menyelesaikan pengelompokan kembali pasukan untuk melancarkan serangan di timur. Atas kejadian ini, kontrol Ukraina atas Kreminna “hilang” selama pertempuran sengit, kata seorang pejabat Ukraina. Tembakan artileri berat membakar tujuh bangunan tempat tinggal dan menargetkan kompleks olahraga dan Rusia mengambil alih kota itu setelah “meratakan semuanya dengan tanah“.

Donbas sendiri adalah pusat industri berbahasa Rusia di timur Ukraina. Separatis Ukraina yang didukung Moskow telah memerangi pasukan Ukraina selama delapan tahun terakhir. Di samping itu, mereka juga pernah mendeklarasikan dua republic merdeka di wilayah tersebut. Hal ini membuat “kemenangan” Rusia di Ukraina timur bukan hanya kunci bagi Moskow dalam hal strategi militernya, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Magdalena Andersson, Perdana Menteri Swedia, (Fotografer: Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images)

April 19 2022

Partai Sosial Demokrat Swedia Menggelar Debat Terkait Kebijakan Keamanan: Bergabung Dengan NATO?

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Invasi, Keamanan, Militer, NATO, Perang Rusia-Ukraina, Swedia 0

Sekretaris Partai Sosial Demokrat Swedia, Tobias Baudi mengatakan bahwa anggota partai, parlemen, dan politisi lokal akan diminta pendapatnya mengenai kebijakan keamanan. Baudin mengatakan bahwa debat ini akan menjadi “diskusi yang lebih luas dari sekedar pertanyaan ya atau tidak tentang keanggotaan NATO“.

Rencananya, debat mengenai kebijakan tersebut akan dilangsungkan secara cepat dan diperkirakan akan selesai pada musim panas mendatang. Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, telah mengubah posisi dan retorikanya semenjak Rusia menginvasi Ukraina. Baudi menambahkan bahwa bagi pejabat yang tertarik dengan masalah keamanan dapat turut hadir sehingga pemerintah bisa mendapatkan pemahaman yang luas terkait apa yang terjadi di kawasan. Kemudian Baudin juga mengatakan dialog itu akan menjadi “diskusi yang lebih luas daripada pertanyaan tentang apakah Swedia akan bergabung dengan NATO atau tidak”.

Konflik Rusia-Ukraina merubah cara pandang Swedia

“Ketika Rusia menginvasi Ukraina, posisi keamanan Swedia berubah secara fundamental,” kata partai itu dalam sebuah pernyataan, Senin. Dukungan untuk keanggotaan hampir dua kali lipat sejak Rusia menginvasi Ukraina yang melonjak menjadi hampir 50% di Swedia. Isu ini juga akan menjadi isu kampanye utama dalam pemilihan umum Swedia pada 11 September mendatang. Ulf Kristersson, pemimpin partai Konservatif oposisi Swedia, mengatakan dia akan turut menyetujui keanggotaan Swedia dalam NATO jika dia memenangkan mayoritas di parlemen.

Walaupun jika diskusi dan debat terlaksana, keputusan akhir tetap berada pada komite yang berkuasa mengenai perubahan kebijakan. “Jika selama proses itu muncul kebutuhan untuk mengubah arah kebijakan keamanan, itu terserah dewan partai … untuk membuat keputusan seperti itu,” kata juru bicara Partai Sosial Demokrat dalam siaran pers.

Partai penguasa Swedia yang dipimpin Andersson itu secara historis menentang keanggotaan NATO. Tetapi, konflik lebih dari enam minggu telah menyalakan kembali perdebatan di Swedia. Perubahan arah kebijakan partai Sosial Demokrat dapat menjadi sejarah baru bagi pemerintahan Swedia.

Swedia secara resmi berada di posisi non-blok secara militer setelah awalnya menekankan bahwa posisi tersebut dapat membantu kepentingan nasional Swedia dengan baik. Terlebih, jika Swedia bergabung dengan NATO, justru negara tersebut akan mengacaukan situasi keamanan di Eropa Utara. Masalah ini juga diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilihan parlemen pada September mendatang.

Finlandia juga mempertimbangkan keanggotaan NATO

Terkait rencana untuk bergabung dengan NATO, Finlandia, negara tetangga Swedia pada awal April lalu juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO. Baik Swedia dan Finlandia sebenarnya telah menerima jaminan publik dari Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, bahwa pendaftaran keanggotaan mereka akan diterima, serta pernyataan dukungan dari beberapa anggota termasuk AS, Inggris, Jerman, Prancis dan Turki.

Sementara itu Rusia angkat bicara agar Finlandia dan Swedia tidak bergabung dengan NATO. Alasan dari Putin sendiri adalah bahwa langkah itu tidak akan membawa stabilitas ke Eropa terutama terkait keamanan. “Aliansi tetap menjadi alat yang diarahkan untuk konfrontasi,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

February 25 2022

Uni Eropa Rilis Pernyataan Mengecam ‘Agresi’ Rusia Atas Ukraina

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Security and Defence Invasi, Perang Dingin II, Perang Rusia-Ukraina, Serangan, Vladimir Putin 2

Krisis perbatasan Rusia-Ukraina terus membara, di mana kemarin Rusia memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina. Pada hari pertama pasca invasi, sedikitnya 137 WN Ukraina tewas, dan 50 tentara Rusia juga tewas. Rusia mengadakan Operasi Militer Khusus yang diklaim bertujuan menegakkan keamanan dan kestabilan. Sebelumnya, Rusia menyatakan mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk (Donbas). Kedua wilayah tersebut merupakan area yang dikuasai oleh kelompok separatis yang didukung oleh Rusia selama kurang lebih delapan tahun.

Pengakuan atas ‘kemerdekaan’ dua wilayah tersebut memberikan jalan bagi pengakuan resmi tentara Rusia di wilayah yang dikendalikan oleh kelompok separatis. Dilansir Al Jazeera, hanya negara Kuba, Venezuela, Nicaragua, serta Suriah yang turut mendukung Rusia dalam mengakui wilayah Donbas. Negara tersebut sama-sama mengakui Donbas pada hari yang sama di mana Putin mengakui Donbas.

Jerman melalui Kanselir Olaf Scholz melalui panggilan telepon menekankan pada Rusia agar tidak mengakui wilayah konflik Donbass sebagai wilayah merdeka. Keputusan ini dinilai akan berlawanan atau kontradiktif dengan perjanjian Minsk yang menginginkan adanya upaya damai atas konflik di Timur Ukraina. Terlebih, keputusan unilateral tersebut juga melanggar perjanjian damai yang ada.

Scholz juga mendukung agar Rusia mendukung upaya deeskalasi tensi konflik dengan menarik mundur tentara dari perbatasan dengan Ukraina.

Pengakuan Donbas menjadi akhir untuk perjanjian Minsk?

Setelah mengakui wilayah Donbas, Putin memerintahkan penempatan tentara di wilayah tersebut. Putin menyatakan bahwa penempatan kekuatan tentara belum sepenuhnya dilakukan, namun tujuannya hanya akan untuk “menjaga perdamaian” di wilayah.

Namun, peningkatan jumlah tentara bagi pihak lain yakni Ukraina dan aliansi Eropa dinilai sebagai ancaman. Tidak mengherankan jika pihak lain yakni AS menilai bahwa alasan menjaga perdamaian hanya menjadi alasan Rusia untuk memulai perang.

Ukraina menyatakan bahwa mereka tidak takut dengan apapun atau siapapun. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, meminta adanya aksi yang ‘jelas dan efektif’ dari aliansi Ukraina. Bahkan, Ukraina meminta agar aliansi Barat mengirimkan senjata guna bertahan maupun melawan Rusia.

Pertemuan DK-PBB dan respons Uni Eropa

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK-PBB melakukan pertemuan guna membahas eskalasi militer Rusia di Ukraina. Terlebih dengan pengakuan Rusia atas Donbas dan serangan pada Rusia, Duta besar AS untuk PBB yakni Linda Thomas-Greenfield menyatakan hal tersebut sebagai ancaman langsung, tidak hanya untuk Ukraina, namun juga seluruh negara anggota berdaulat di PBB.

“Presiden Putin ingin menguji sistem internasional kita. Putin menguji bagaimana kita mengatasi masalah dan melihat kemampuannya untuk menekan kita semua. Putin mendemonstrasikannya menggunakan kekerasan, sehingga kita harus bersama merespons krisis ini,” kata Greenfield.

Inggris dan AS menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik atas Rusia. Sanksi dari Inggris yakni pembekuan aset bank dan juga pembatasan bepergian ke Inggris. Selain itu, Uni Eropa juga merilis pernyataan resmi mengenai isu Rusia-Ukraina. Uni Eropa memandang bahwa keputusan Federasi Rusia untuk mengakui daerah-daerah tertentu di oblast Donetsk dan Luhansk sebagai entitas independen dan mengirim pasukan Rusia ke Ukraina adalah ilegal dan tidak dapat diterima. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum internasional, integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, serta komitmen internasional Rusia sendiri yang semakin meningkatkan krisis.

Dengan invasi yang dilakukan, UE mengutuk serangan ‘biadab’ tersebut, dan kecewa dengan argumen dasar sinis yang digunakan sebagai pembenaran menyerang wilayah lain. UE menilai Presiden Putin yang membawa perang kembali ke Eropa. Di jam-jam gelap ini, Uni Eropa dan rakyatnya mendukung Ukraina dan rakyatnya. UE menghadapi tindakan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kepemimpinan Rusia terhadap negara yang berdaulat dan merdeka.

Uni Eropa juga akan mengadakan pertemuan informal yang juga membahas sanksi resmi untuk Rusia. Beberapa fokus dari sanksi tersebut yakni menargetkan mereka yang terlibat dalam keputusan ilegal, bank yang mendanai militer Rusia dan operasi lainnya di wilayah tersebut. Selain itu juga berupaya membatasi kemampuan negara dan pemerintah Rusia untuk mengakses pasar dan layanan modal dan keuangan UE, untuk membatasi pembiayaan kebijakan yang meningkat dan agresif, dsb.

Tidak lupa, UE menyatakan berada di sisi Ukraina untuk terus mendukung dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah.