APEC

Pada 31 Oktober hingga 1 November 2025, Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2025 diselenggarakan di Gyeongju, Korea Selatan. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dari 21 anggota APEC untuk membahas arah kebijakan ekonomi kawasan Asia-Pasifik di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dengan mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper,” Korea Selatan menekankan tiga pilar utama kerja sama, yaitu memperkuat konektivitas ekonomi, mendorong inovasi teknologi, dan menciptakan kemakmuran yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di kawasan. Dalam konferensi, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto turut hadir dan menegaskan komitmen Indonesia dalam kerja sama ekonomi kawasan.

Fokus utama KTT mencakup peningkatan integrasi perdagangan dan investasi di tengah meningkatnya proteksionisme, penguatan transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk menghadapi disrupsi teknologi dan tantangan demografi, serta pengembangan ekonomi hijau yang berorientasi pada energi bersih dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan peran perempuan dalam ekonomi menjadi isu penting untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Namun demikian, sejumlah tantangan turut mencuat, seperti fragmentasi rantai pasok global, ketegangan geopolitik antara negara besar, dan perbedaan tingkat kesiapan digital di antara negara anggota APEC.

Swasembada pangan merupakan salah satu visi Presiden Prabowo. Dalam pertemuan APEC, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi tinggi menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan serta mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa penggunaan AI di sektor pertanian telah meningkatkan produktivitas hingga Indonesia mampu mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target semula. Pemerintah pun berkomitmen melanjutkan penerapan pertanian presisi dan teknologi modern untuk memperkuat swasembada pangan nasional.

Indonesia, sebagai salah satu negara agraris terbesar di Asia, memang memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, namun masih menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan impor, rendahnya efisiensi produksi, dan ketimpangan distribusi. Dengan demikian, forum APEC dapat menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk membuka peluang dan menggalang kerja sama internasional dalam memperkuat sistem pangan nasional melalui investasi, inovasi teknologi, dan sinergi kebijakan regional.

Melalui kerangka diplomasi ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan forum APEC untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan mengarahkan kerja sama internasional pada peningkatan investasi sektor pangan, penerapan teknologi pertanian modern, serta penguatan daya saing ekspor pangan bernilai tambah. Diplomasi ekonomi merupakan penggunaan hubungan internasional untuk mendukung tujuan ekonomi nasional melalui perdagangan dan investasi. Dalam konteks APEC 2025, hal ini berarti Indonesia dapat menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi ekonomi luar negeri yang berorientasi pada pembangunan nasional berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan negara-negara APEC yang memiliki keunggulan teknologi pertanian dan sistem logistik pangan yang maju, Indonesia dapat mempercepat transformasi sistem pangan domestik menuju efisiensi dan kemandirian.

Keterlibatan aktif Indonesia di APEC 2025 juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik dalam memperjuangkan skema pendanaan dan inovasi rantai pasok pangan berkelanjutan di kawasan. Laporan APEC Policy Support Unit mencatat bahwa kawasan Asia-Pasifik tengah mengalami peningkatan investasi pertanian berkelanjutan, dengan fokus pada digitalisasi dan efisiensi rantai distribusi. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil peran dalam upaya mengembangkan kerja sama agritech, penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi cuaca dan pengelolaan pupuk presisi, serta digitalisasi distribusi pangan untuk mengurangi kehilangan hasil panen.

Agar diplomasi ekonomi tersebut menghasilkan dampak konkret bagi swasembada pangan nasional, tak luput juga bahwa Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar kementerian, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perdagangan. Kebijakan luar negeri harus terintegrasi dengan rencana strategis pembangunan pertanian, investasi, serta penguatan logistik pangan nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian digital menjadi kunci agar transfer teknologi dari kerja sama internasional dapat diimplementasikan secara efektif di dalam negeri. Penataan regulasi pangan yang mendukung kedaulatan dan mengurangi ketergantungan impor juga menjadi langkah penting untuk memastikan hasil diplomasi di APEC berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional.

APEC 2025 menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kerja sama ekonomi terbuka dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Hasil dari KTT ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana APEC mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dan kolektif demi mewujudkan kawasan yang terkoneksi, inovatif, dan makmur bersama. Melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang terarah, Indonesia dapat memanfaatkan KTT APEC 2025 bukan hanya untuk memperluas jejaring perdagangan, tetapi juga untuk membangun sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Forum ini menjadi sarana strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi bukan sekadar alat mencapai kepentingan ekonomi jangka pendek, melainkan bagian integral dari strategi ketahanan nasional jangka panjang. Integrasi antara kebijakan luar negeri dan agenda pembangunan domestik akan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam swasembada pangan kawasan Asia-Pasifik sekaligus memastikan terwujudnya visi Presiden Prabowo tentang kedaulatan pangan yang berdiri di atas kekuatan bangsa sendiri.