Drone

June 26 2024

Perang drone di Myanmar: Implikasi strategis

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Tech, Think Drone, kampanye militer, Kapabilitas Militer, Myanmar 0

Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok-kelompok etnis bersenjata telah memenangkan sebagian besar pertempuran mereka melawan pemerintah Junta yang canggih dan bersenjata lengkap di Myanmar, yang menunjukkan kehebatan strategis dan taktis mereka dalam peperangan modern. Seiring dengan semakin intensifnya pertempuran, penggunaan drone bersenjata komersial muncul sebagai pengubah permainan yang sangat penting dalam perang melawan Junta.

Pemerintah dan angkatan udara konvensional telah lama mendominasi penggunaan kendaraan udara tak berawak (UAV) dalam peperangan. Namun, komersialisasi teknologi drone telah memungkinkan entitas non-negara untuk memperoleh dan mempersenjatai drone komersial yang terjangkau. Pergeseran ini dicontohkan oleh pasukan pertahanan lokal di Myanmar ketika mereka menggunakan drone untuk melawan Tatmadaw.

Menurut Centre for Information Resilience, dari Oktober 2021 hingga Juni 2023, 1.400 video online tentang penerbangan drone[1], dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang militer Myanmar. Pada awal 2023, organisasi tersebut melaporkan telah mengotentikasi 100 penerbangan per bulan.[2] Seiring berjalannya waktu, drone telah berevolusi dari quadcopter siap pakai yang dibuat oleh perusahaan Cina seperti DJI menjadi lebih beragam[3], termasuk drone improvisasi yang dibuat dengan teknologi pencetakan 3D.

Kelompok-kelompok etnis bersenjata, terutama Aliansi Tiga Persaudaraan, telah menggunakan strategi mematikan yang mencakup penggunaan drone sebagai bagian dari pendekatan perang utama mereka. Kelompok-kelompok ini menggunakan drone untuk memetakan wilayah, menilai kekuatan pasukan, dan secara efektif membongkar pos-pos rezim dan kelompok pengintai. Selama Oktober-November tahun lalu, angkatan bersenjata etnis menjatuhkan lebih dari 25.000 bom yang dijatuhkan[4] menggunakan drone di pangkalan militer. Serangan dari berbagai arah ini membatasi kemampuan militer untuk mendapatkan kembali kendali atau mengerahkan resimen untuk bantuan dan bala bantuan. Awalnya terkejut dengan strategi ini, militer berjuang untuk beradaptasi.

Perubahan dinamika serangan drone

Angkatan Udara Myanmar meluncurkan serangan drone pertamanya terhadap kelompok etnis bersenjata, Tentara Arakan, pada tahun 2020.[5] Hingga saat itu, aktor negara hanya mampu melakukan serangan drone. Pada masa-masa awal, kelompok-kelompok etnis tersebut juga merasa mustahil untuk menembus pengacau yang digunakan oleh pemerintah militer.

Kudeta tahun 2021 mengubah dinamika secara signifikan, karena Tatmadaw dengan cepat kehilangan monopoli serangan udara sejak para pejuang perlawanan yang melek teknologi memperoleh teknologi drone yang memfasilitasi penggunaannya di antara kelompok-kelompok non-negara. Perkembangan teknologi drone telah memungkinkan pasukan perlawanan untuk mendapatkan drone komersial yang murah dan bersenjata. Meskipun pasukan anti-Junta tidak dapat menandingi keunggulan Tatmadaw dalam pesawat terbang sayap tetap tradisional, penggunaan drone bersenjata mereka telah secara signifikan berdampak pada medan perang dengan memaksa pasukan Junta untuk lebih berhati-hati dalam keterlibatan taktis mereka.

Karena drone digunakan untuk berbagai tujuan termasuk fotografi udara / videografi, pengawasan, penyelamatan dan bantuan, penggunaan pertanian, dll., memprediksi pelanggan mana yang akan mempersenjatai drone komersial ini masih menjadi tantangan. Sebagian besar drone dibeli secara online dengan pengiriman di depan pintu atau dirakit di rumah. Platform online berfungsi sebagai fasilitator[6] bagi individu untuk mempersenjatai drone dan mengumpulkan dana untuk inisiatif mereka. Video serangan dan perakitan drone diposting untuk mendapatkan daya tarik dan mendapatkan pendanaan.

Meskipun sebagian besar serangan drone pada awalnya terbatas pada serangan sporadis pada pos-pos militer yang terisolasi, kantor polisi, dan konvoi militer, taktik ini berubah secara signifikan pada bulan April. Serangan drone massal yang menargetkan bagian penting dari pasukan militer dilakukan di ibu kota, yang dianggap sebagai benteng pertahanan militer, pada tanggal 4 April. Serangan tersebut, yang menggunakan sekitar 30 drone[7], menargetkan markas besar militer, kediaman jenderal yang berkuasa di Myanmar, Min Aung Hlaing, dan bandara di Naypyitaw. Junta mengklaim telah menembak jatuh tujuh drone setelah mencegatnya, salah satunya diledakkan di landasan pacu, dan militer melaporkan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Tim Kloud (Shar Htoo Waw)[8], sebuah unit Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sebuah komponen bersenjata dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terkenal dengan keahliannya dalam perang drone, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lebih dari sekadar bertujuan untuk melukai fisik, pesawat tak berawak itu digunakan sebagai senjata psikologis untuk menimbulkan rasa tertekan di antara faksi-faksi militer, yang menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang kapan saja, di mana saja.

Apakah Junta hanya berdiam diri?

Menurut laporan terbaru[9], militer telah membeli ribuan UAV komersial Cina dan memodifikasinya dengan amunisi lokal, sebuah trik yang tampaknya dipelajari dari kelompok-kelompok pemberontak. Pada tahun 2013, militer Myanmar memesan sekitar 12 UAV CH-3 bersenjata dari Tiongkok. Karena Junta telah melanjutkan serangan drone terhadap kelompok-kelompok etnis bersenjata pada pergantian tahun ini[10]; menurut laporan media dan laporan dari para tentara di kelompok-kelompok perlawanan anti-Junta, militer menggunakan drone komersial multi-rotor, termasuk drone untuk pertanian, alih-alih menggunakan UAV yang lebih canggih ini, yang tampaknya hanya digunakan pada saat-saat kritis.

Langkah ini menunjukkan dua hal: Pertama, potensi eskalasi skala dan besarnya peperangan drone dan kedua, militer tampaknya menilai kekuatan dan strategi oposisi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dengan peningkatan kekuatan militer yang didukung melalui wajib militer. Apakah hal ini akan berperan penting dalam mengubah arah konflik, masih harus dilihat.

Dampak potensial

Eskalasi serangan pesawat tak berawak dapat berdampak besar pada dinamika domestik dan regional. Pertama, meluasnya penggunaan drone dan potensi serangan drone secara massal menimbulkan kekhawatiran tentang dampak kemanusiaan dan keselamatan warga sipil yang terjebak di zona konflik. Dampak psikologis dan fisik terhadap penduduk sipil bisa sangat besar. Saat ini, 2,8 juta orang[11] telah mengungsi secara internal, dan jumlah ini dapat meningkat, yang berpotensi menyebabkan gelombang pengungsi lain yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. India, Bangladesh, dan Thailand telah menampung[12] lebih dari 2 juta pengungsi[13] dari Myanmar, termasuk sebelum kudeta. Sementara Thailand telah membuka koridor kemanusiaan, India dan Bangladesh menghadapi tantangan dalam memobilisasi sumber daya yang memadai untuk membantu para pengungsi.

Kedua, serangan drone yang berasal dari atau menargetkan wilayah perbatasan dapat menyebabkan peningkatan ketidakamanan di negara-negara tetangga. Hal ini mencakup kekhawatiran tentang pergerakan lintas batas kelompok bersenjata, potensi serangan balasan, dan perlunya langkah-langkah keamanan perbatasan yang lebih tinggi. Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) dan Bharat Electronics[14] telah menciptakan sistem kontra-drone untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat drone nakal. Dengan kerangka kerja yang ada ini, teknologi yang digunakan untuk mengamankan perbatasan di Kashmir dan Punjab dapat diadaptasi untuk digunakan di India Timur Laut untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh potensi serangan drone dari kelompok-kelompok pemberontak yang memiliki hubungan dengan Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) di Myanmar. Thailand dan Bangladesh saat ini tidak memiliki sistem serupa untuk melawan potensi ancaman drone di sepanjang wilayah perbatasan mereka yang menyoroti kesenjangan dalam mengatasi masalah keamanan tersebut.

Pada tanggal 6 Juni, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi situasi yang memburuk di Negara Bagian Rakhine[15] dengan mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri secara maksimal, memprioritaskan perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, dan menahan diri untuk tidak meningkatkan ketegangan dan kekerasan komunal. Namun, hanya ada sedikit kemajuan nyata dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung. Meskipun pernyataan mereka untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)[16] dan negara-negara tetangga patut dihargai, memastikan akuntabilitas atas tindakan dan dialog sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai resolusi.

Komunitas internasional menghadapi tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan bantuan kemanusiaan dengan masalah keamanan. Pada saat yang sama, pemerintah regional harus menavigasi tantangan ganda dalam mengakomodasi populasi pengungsi dan memperkuat perbatasan terhadap potensi ancaman keamanan. Seiring dengan berkembangnya perang drone, kewaspadaan yang berkelanjutan dan upaya terkoordinasi sangat penting untuk mengurangi dampaknya yang lebih luas terhadap perdamaian dan stabilitas regional.

[1] Hannah Beech and Paul Mozur.. (2024, May 4). Drones Changed This Civil War, and Linked Rebels to the World. The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/04/world/asia/myanmar-war-drones.html#:~:text=From%20October%202021%20to%20June,documenting%20100%20flights%20per%20month.

[2] Ibid.

[3] Hannah Beech and Paul Mozur.. (2024, May 4). Drones Changed This Civil War, and Linked Rebels to the World. The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/04/world/asia/myanmar-war-drones.html#:~:text=From%20October%202021%20to%20June,documenting%20100%20flights%20per%20month.

[4] Reuters. (2024, June 13). Insight: Learing from Myanmar’s rebels, junta builds new Chinese drone fleet. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet-2024-06-13/

[5] Resistance Forces in Myanmar: Changing the State of Play with Weaponised Drones | FULCRUM. (2023, February 10). FULCRUM. https://fulcrum.sg/resistance-forces-in-myanmar-changing-the-state-of-play-with-weaponised-drones/

[6] Crowdfunding a War: The Money behind Myanmar’s Resistance | Crisis Group. (2022, December 27). https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/328-crowdfunding-war-money-behind-myanmars-resistance

[7] The Irrawaddy. (2024, April 5). Myanmar Resistance Takes War to Junta Capital With Kamikaze Drone Strikes. https://www.irrawaddy.com/news/war-against-the-junta/myanmar-resistance-takes-war-to-junta-capital-with-kamikaze-drone-strikes.html#google_vignette

[8] Ibid.

[9] US News. (2024, June 12). Learning From Myanmar’s Rebels. Junta Builds New Chinese Drone Fleet. https://www.usnews.com/news/world/articles/2024-06-12/learning-from-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet

[10] Reuters. (2024, June 13). Insight: Learing from Myanmar’s rebels, junta builds new Chinese drone fleet. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/learning-myanmars-rebels-junta-builds-new-chinese-drone-fleet-2024-06-13/

[11] Myanmar Humanitarian Update No. 37 | 5 April 2024 – Myanmar. (2024, April 5). ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-37-5-april-2024?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsaqzBhDdARIsAK2gqnfa7p5DHMMpPHEuCATQgkH0GZmsUto2P3gpd-n3kiZUfPxe6cjZVdoaAueDEALw_wcB

[12] Bhattacherjee, K. (2024, February 7). Conflict in Myanmar is worrying India and Bangladesh: Hasan Mahmud. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/conflict-in-myanmar-is-worrying-india-and-bangladesh-hasan-mahmud/article67822543.ece

[13] Sreeparna Banerjee (2024, January 5). Refuge in transition: Thailand’s humanitarian challenges amid Myanmar crisis. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/expert-speak/refuge-in-transition-thailand-s-humanitarian-challenges-amid-myanmar-crisis

[14] Online, E. (2024, March 21). Army deploys advanced anti-drone defense systems along China border. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/army-deploys-advanced-anti-drone-defense-systems-along-china-border/articleshow/108664579.cms?from=mdr

[15] UN chief condemns escalating violence and civilian attacks in Myanmar. (2024, June 6). UN News. https://news.un.org/en/story/2024/06/1150751#:~:text=UN%20chief%20condemns%20escalating%20violence%20and%20civilian%20attacks%20in%20Myanmar,-6%20June%202024&text=The%20UN%20Secretary%2DGeneral%20Ant%C3%B3nio,statement%20released%20on%20Thursday.

[16] Ibid.

January 25 2024

Serangan Houthi terhadap pelayaran menyoroti dilema drone

Rifani Agnes Eka Wahyuni Africa, Security and Defence, Tech, Think Drone, Houti Rebels, Maritime Security, Terrorism 0

Sehari setelah dugaan serangan drone terhadap kapal tanker kimia berbendera Liberia, MV Chem Pluto, di Laut Arab pada tanggal 23 Desember,[1] militan Houthi yang berbasis di Yaman dikabarkan melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak mentah berbendera Gabon.[2] Sai Baba, seperti halnya Chem Pluto, sedang menuju ke India ketika sebuah pesawat tak berawak bersenjata menyerangnya, yang dilaporkan sebagai serangan ke-15 oleh militan Houthi terhadap kapal-kapal komersial dalam beberapa minggu terakhir.

Serangan kembar ini telah menyebabkan keresahan yang mendalam di antara negara-negara regional. Pasukan maritim di Samudra Hindia, meskipun cukup mahir dalam memerangi bajak laut, hanya memiliki sedikit pengalaman dalam menangani serangan drone terhadap pelayaran sipil. Banyak yang tidak terbiasa dengan taktik radikal yang digunakan oleh Houthi, khususnya serangan pesawat tak berawak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah faktor penyangkalan dalam serangan drone. Baik Houthi maupun kelompok lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap Chem Pluto. Banyak yang mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pertanda yang meresahkan dari serangan drone yang tidak diklaim di perairan yang dekat dengan India.

Sementara itu, Angkatan Laut India (IN) sedang fokus untuk mengidentifikasi sumber serangan drone tersebut. Penyelidikan awal terhadap puing-puing yang ditemukan dari Chem Pluto telah mengisyaratkan[3] kemungkinan penggunaan amunisi Shahed 136 Iran yang berkeliaran. Shahed 136 adalah varian dari drone yang dapat dibuang dari Geran-2 Rusia, dengan jangkauan 2.500 km dan hulu ledak seberat 50 kg. Houthi dilaporkan menggunakan drone ini dalam Perang Saudara Yaman pada 2020. Temuan ini sepertinya tidak akan meyakinkan Amerika Serikat (AS), yang berpendapat bahwa serangan terhadap Chem Pluto berasal dari Iran. Washington mengklaim bahwa Iran secara teratur melakukan serangan terhadap kapal-kapal komersial yang berjarak ratusan mil dari garis pantainya, tetapi penilaian tersebut tidak sejalan dengan pendapat para ahli lainnya.[4] Tampaknya tidak jelas bagi banyak pengamat India apa yang ingin dicapai Teheran dengan melakukan serangan di perairan Chem Pluto yang dekat dengan India, negara yang bersahabat dengan Iran.

Kepemimpinan politik dan militer India, meskipun bertekad untuk menemukan sumber serangan tersebut, tetap berhati-hati. Awal pekan ini, pada saat peluncuran kapal perusak rudal berpeluru kendali terbaru India, INS Imphal, Menteri Pertahanan Rajnath Singh, tanpa menyebutkan nama-nama pelaku, menggarisbawahi tekad pemerintah untuk menemukan para pelaku. “Kami akan menemukan mereka dari kedalaman laut dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka,” tegasnya.[5]

Pernyataan menteri ini mungkin memberikan rasa percaya diri bagi para pengirim barang India, tetapi hal ini tidak mengurangi kesulitan dalam memerangi pesawat tak berawak di laut. Komplikasi utamanya adalah tidak memadainya tindakan penanggulangan taktis.[6] Satu-satunya teknologi yang efektif untuk pertahanan terhadap serangan drone udara – pengacau dan spoofing – tidak tersedia untuk kapal dagang. Kesulitan ini diperparah dengan fakta bahwa banyak teknik anti-drone yang tidak diketahui bekerja dengan baik dalam kondisi cuaca tertentu.[7] Jamming, khususnya, merupakan masalah karena berpotensi mengganggu sistem komunikasi yang bersahabat. Spoofing, yang berguna untuk membingungkan sistem kontrol drone, juga terkadang dapat menyebabkan target berperilaku tidak menentu.[8] Senjata energi terarah seperti sistem laser dan senjata gelombang mikro berdaya tinggi lebih efektif dalam melawan drone bersenjata, tetapi teknologi ini mahal dan tidak dapat diakses oleh banyak angkatan laut regional.

Seperti yang dilihat oleh beberapa pihak, satu-satunya pilihan yang layak bagi India dan negara-negara regional lainnya adalah bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Pasukan Maritim Gabungan (Combined Maritime Forces – CMF). India baru-baru ini menjadi anggota penuh CMF[9] dan telah melakukan latihan dengan angkatan laut koalisi di Samudra Hindia Barat.[10] Dari lima gugus tugas yang dioperasikan CMF, Gugus Tugas Gabungan 153-yang bertanggung jawab atas keamanan di Laut Merah-kemungkinan besar akan memimpin Operasi Penjaga Kemakmuran.[11] Para pengamat mengatakan bahwa IN dapat membantu pasukan koalisi menciptakan koridor transit yang aman dengan kapal-kapal perang yang melakukan patroli independen, membersihkan perairan di dalamnya. Keberhasilan upaya ini akan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan zona aman yang membentang dari Laut Merah Selatan ke Teluk Aden dan sekitarnya.

Houthi, tentu saja, berusaha mengeksploitasi geopolitik yang kompleks dari konflik Israel-Palestina untuk melawan oposisi mereka. Para militan kemungkinan akan memanfaatkan perbedaan di antara kekuatan-kekuatan dunia untuk menjelajah lebih jauh ke daerah-daerah yang tidak dipertahankan di Samudra Hindia, seperti Laut Arab. Yang terpenting, serangan Houthi tidak lagi terbatas pada kapal-kapal komersial yang terkait dengan Israel. MV Sai Baba yang ditargetkan oleh para militan di Laut Merah tidak memiliki hubungan dengan Israel.

Kekuatan global mengakui urgensi untuk meningkatkan respons yang layak terhadap ancaman Houthi. Serangan militan telah membuat perdagangan global bertekuk lutut. Sepuluh perusahaan pelayaran global terkemuka, termasuk Hapag-Lloyd, Maersk, CMA CMG, dan MSC, telah menangguhkan layanan mereka di Laut Merah, dan lebih banyak lagi perusahaan lain yang berjanji untuk mengikutinya. Upaya AS untuk meyakinkan para pengirim barang global dengan membentuk koalisi angkatan laut untuk melindungi pelayaran regional masih belum terwujud dengan baik. Operasi Penjaga Kemakmuran, yang awalnya didukung oleh lebih dari 20 negara, dalam beberapa hari terakhir telah membuat Prancis, Italia, dan Spanyol menarik diri, sebuah kemunduran yang signifikan bagi koalisi tersebut.

Terlepas dari perbedaan politik di antara negara-negara maritim utama, terdapat konsensus di sekitar satu masalah: Ketidaksiapan kolektif negara-negara regional untuk menghadapi ancaman Houthi. Para ahli angkatan laut sepakat bahwa taktik dan strategi perang anti-drone di laut masih terus berkembang, dan beberapa metode penargetan drone tidak seefektif yang selama ini diyakini. Minggu lalu, kapal perang AS di Laut Merah mengklaim telah menembak jatuh 14 drone bersenjata.[12] Belum diketahui senjata apa yang digunakan, tetapi kemungkinan senjata jarak jauh digunakan dalam kombinasi dengan rudal. Angkatan laut regional mengakui bahwa mereka tidak memiliki koordinasi operasional dan interoperabilitas yang diperlukan untuk melawan Houthi secara efektif.

Akan tetapi, ada kemungkinan jawaban untuk ancaman drone di Samudra Hindia Barat. Dengan kesadaran situasional yang lebih baik dan peralatan yang lebih baik, pasukan maritim dapat mengatasi pesawat tak berawak Houthi. Paling tidak, angkatan laut regional harus keluar dari zona nyaman mereka dan meningkatkan permainan operasional mereka. Satu-satunya pilihan realistis bagi negara-negara Samudra Hindia lainnya mungkin adalah bekerja sama dengan mitra yang lebih mampu dan bersedia.

[1] Kalyan Ray. MV Chem Pluto strike was by a drone, confirm Navy; 3 missile destroyers are on development in Arabian Sea. Deccan Herald. 26 Desember 2023. https://www.deccanherald.com/india/mv-chem-pluto-strike-was-by-a-drone-confirms-navy-3-missile-destroyers-are-on-deployment-in-arabian-sea-2824852

[2] Amrita Nayak Dutta. Gabon-flagged vessel with Indian crew comes under drone attack in Red Sea. Indian Express. 24 Desember 2023. https://indianexpress.com/article/india/gabon-flagged-vessel-indian-crew-drone-attack-red-sea-9081199/

[3] Prisha. MV Chem Pluto drone attack: Initial investigation of debris hints at Iran link, says report. Wion. 27 Desember 2023. https://www.wionews.com/india-news/mv-chem-pluto-drone-attack-initial-investigation-of-debris-hints-at-iran-link-report-673892

[4] Rajesh Rajagopalan. Iran, China, and Russia are leading the world into a dangerous place with grey-zone tactics. The Print. 27 Desember 2023. https://theprint.in/opinion/iran-china-and-russia-are-leading-the-world-into-a-dangerous-place-with-grey-zone-tactics/1901507/

[5] The Times of India. Rajnath:Will track down ship attackers even from sea depths. 27 Desember 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/rajnath-will-track-down-ship-attackers-even-from-sea-depths/articleshow/106305997.cms

[6] Havard Haustvedt. Red Sea Drones: How to counter Houthi Maritime Tactics. War on the Rock. https://warontherocks.com/2021/09/red-sea-drones-how-to-counter-houthi-maritime-tactics/

[7] Robin Radar Systems. 10 Types of Counter Drone Technology To Detect And Stop Drones Today. https://www.robinradar.com/press/blog/10-counter-drone-technologies-to-detect-and-stop-drones-today

[8] Davidovich B, Nassi B, Elovici Y. Towards the Detection of GPS Spoofing Attacks against Drones by Analyzing Camera’s Video Stream. Sensors. 2022; 22(7):2608. https://doi.org/10.3390/s22072608

[9] Ministry of External Affairs Governemnt of India. Joint Statement: Fifth Annual India-U.S. 2+2 Ministerial Dialogue. 10 November 2023. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/37252/Joint_Statement_Fifth_Annual_IndiaUS_22_Ministerial_Dialogue

[10] Kaylan Ray. Indian warship in Bahrain for CMF drills; officials meet onboard INS Vikrant. Deccan Herald. 6 Maret 2023. https://www.deccanherald.com/india/indian-warship-in-bahrain-for-cmf-drill-officials-meet-onboard-ins-vikrant-1197522.html

[11] Dan Sabbagh. US announces naval coalition to defend Red Sea shipping from Houthi attacks. The Guardian. 18 Desember 2023. https://www.theguardian.com/us-news/2023/dec/19/us-announces-naval-coalition-to-defend-red-sea-shipping-from-houthi-attacks

[12] Navy Lookout. Guns, missiles and drones- naval actions in the Red Sea. 19 Desember 2023. https://www.navylookout.com/guns-missiles-and-drones-naval-actions-in-the-red-sea/

November 7 2023

Ukraine Expresses Concern Over Potential Drone Shortages Amidst China’s Imposed Restrictions

Samuel Djuarsa Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, Drone, Perang Rusia-Ukraina 0

The utilization of drones in the ongoing conflict in Ukraine has undeniably had a significant impact, with both factions extensively employing these unmanned aerial vehicles. China’s recent implementation of export restrictions has raised apprehensions regarding potential supply disruptions.

A significant portion of these products are manufactured in China and readily purchased, while the replenishment of stocks remains crucial due to the substantial losses incurred during the ongoing conflict. Significant signs point towards a decline in the availability of Chinese drones and components for both Ukraine and Russia.

Ukraine, as per the esteemed Royal United Services Institute (RUSI), a prominent London-based think tank, is reportedly experiencing a significant setback in the form of approximately 10,000 drone losses on a monthly basis. Several volunteer groups have played a pivotal role in utilizing donated funds to assist in replenishing the supplies of the Ukrainian army. In the realm of unmanned aerial vehicles, commonly known as drones, we witness a convergence of commercial and military applications. These cutting-edge technologies are not limited to purpose-built military designs alone, as we observe the utilization of commercial drones in conjunction with military-grade counterparts. Notable examples include the Turkish Bayraktar drones, which have found their way into the arsenal of Ukraine, and the Russian employment of Iranian Shaheds.

On the first day of September, the Chinese government implemented its most recent set of restrictions. The regulations encompass drones with a weight exceeding 4kg, specifically those designed for longer-range operations. Additionally, certain drone-related equipment, including select cameras and radio modules, fall under the purview of these guidelines. Chinese manufacturers of such equipment are currently mandated to seek export licenses and furnish end-user certificates. The government in Beijing, which has refrained from denouncing Russia’s incursion into Ukraine, has explicitly stated that commercial Chinese drones should not be employed for military objectives.

According to Ukrainian volunteers and soldiers, the recent implementation of Chinese restrictions appears to have had limited ramifications on the accessibility of drones, particularly the widely prevalent lightweight Mavics produced by the renowned Chinese manufacturer DJI. According to reports, there are concerns regarding the impact on the supply of parts, with experts expressing apprehension over the potential for a further deterioration of the situation in the coming days.

According to Lyuba Shypovych, the esteemed leader of Dignitas, a prominent Ukrainian volunteer organization responsible for providing the military with drones, the current development of note revolves around their heightened efforts to procure any remaining stock in European warehouses. The future remains shrouded in uncertainty, leaving us with little clarity on the course of action that lies ahead. The concern that weighs heavily on her mind pertains to the accessibility of crucial components, most notably thermal imaging cameras.

In a concerning revelation, she asserts that our units are experiencing a loss of vision during the nocturnal hours. The impact of this development extends to both readily available drones equipped with thermal imaging cameras as well as their individual components. The availability of parts holds significant importance for individuals engaged in the assembly of their own drones or seeking to enhance pre-purchased models.The reverberations of this event are being keenly experienced. In a recent development, it has come to light that China’s licensing requirements have imposed restrictions on Ukraine’s procurement of drone components. This revelation was shared by a seasoned drone operator hailing from the esteemed Kastus Kalinouski regiment, known by the callsign “Oddr.” In our relentless pursuit of solutions, we are actively exploring alternative measures to ensure the seamless functionality of our drones, akin to their previous operational capabilities.

This is just the most recent obstacle that volunteers obtaining drones for the Ukrainian and Russian forces must overcome. Two months after the full-scale invasion began in February 2022, the largest commercial drone manufacturer in the world, DJI, stopped direct sales to both nations. Additionally, it forbade its global distributors from offering to sell DJI goods to clients in Ukraine or Russia. The quantity of Chinese drones made accessible to distributors in Europe, according to Ms. Shypovych, dropped precipitously between August and September of 2022.

It is improbable that it occurred by accident. Drones are imported by Ukrainians from European nations, according to her. DJI was unable to confirm or refute any changes in the quantity of drones accessible to distributors in Europe when contacted by the BBC. The BBC contacted ten DJI product sellers in the UK, but none of them was willing to comment on the matter.

According to a New York Times investigation, Chinese corporations have reduced their sales of drones and their componentry to Ukrainians in recent months. But the afflicted countries are not limited to Ukraine. The Russian publication Kommersant made the following comment regarding the limits that went into effect on September 1st: “The restrictions imposed by the Chinese authorities on drone exports have seriously complicated their supplies to Russia and led to a shortage of some parts, such as thermal imaging cameras.”

When there are no direct supplies, Russian purchasers frequently purchase Chinese drones in Kazakhstan and other Central Asian nations. As reported by Kommersant, Kazakhstan has made it more difficult for these buyers by enforcing stricter import laws. Volunteers from Ukraine have been actively searching for alternatives manufactured in other nations, both in the West and within Ukraine, in order to lessen the impact of the Chinese limitations.

Drone procurement assistant Anatoly Polkovnikov reports that a start-up company in Ukraine is getting ready to start producing drone motors. “I don’t think these Chinese restrictions will have any impact on the general situation,” he declares with optimism about the future. I get the impression that they will eventually boost Ukrainian output.” Drones have never been used so widely and so many times in an armed conflict as the one in Ukraine, and both sides fighting the war want to keep it that way.

August 15 2023

Indonesia bersiap akuisisi drone Poseidon H6 VTOL milik Siprus

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Security and Defence Drone, Indonesia, Pertahanan dan Keamanan 0

Indonesia dilaporkan telah berhasil mencapai kesepakatan untuk membeli sejumlah drone Poseidon H-6 Vertical Take-Off and Landing (VTOL) dari perusahaan Swarmly LTD yang berbasis di Siprus.

Pengadaan ini merupakan bagian dari usaha Indonesia untuk memperkuat armada udara tak berawaknya dan bertujuan untuk meningkatkan variasi, jumlah, dan kualitas peralatan militer yang dimilikinya.

Uji coba drone ini dilakukan di lapangan terbang Rumpin, Bogor, dan diunggah di kanal YouTube.

Unit pertama sudah dikirimkan dan pelatihan bagi operator akan selesai dalam satu bulan.

Berdasarkan informasi dari Army Recognition, Poseidon H6 ditenagai oleh mesin hibrida bensin-listrik. Drone ini memiliki mesin bensin 2-tak EFI, baling-baling pendorong, generator/starter, serta empat motor listrik dan baling-baling VTOL yang dipasang secara permanen.

Desain ini memberikan keunggulan signifikan dalam aspek keamanan penerbangan, karena propulsi VTOL tidak hanya digunakan untuk lepas landas, mendarat, dan terbang rendah, tetapi juga untuk situasi darurat dalam penerbangan sebagai alternatif dari penggunaan parasut darurat.

Dengan roda pendarat yang tinggi, Poseidon H6 mampu dipasangi alat bantu penyelamatan darurat jika terjadi pendaratan darurat di atas air.

Bobot maksimum saat lepas landas adalah 100 kg dengan kapasitas muatan hingga 25 kg. Ketinggian penerbangan maksimum drone ini mencapai 4.000 meter.

Waktu terbang maksimum adalah 7 jam. Kecepatan maksimum adalah 150 km/jam, dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km/jam.

Jangkauan terbang maksimum H6 dengan bantuan komunikasi satelit mencapai 850 km, sementara jangkauan tanpa komunikasi satelit mencapai 150 km.

Kerja sama ini menunjukkan upaya Indonesia untuk terus meningkatkan kapabilitas militernya.

Drone China pada 18 Januari 2023, di Jinan, Provinsi Shandong China. (Foto oleh Yan Haining/VCG via Getty Images)

August 4 2023

Masalah Keamanan Nasional Membuat China Membatasi Ekspor Drone

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Drone, Keamanan, Rusia, Ukraina 0

China akan menempatkan kontrol ekspor pada peralatan drone dan drone untuk “menjaga keamanan dan kepentingan nasional,” menurut kementerian perdagangan China dalam sebuah langkah yang dapat berdampak pada perang di Ukraina.

Pembatasan peralatan akan mengharuskan vendor meminta izin untuk mengekspor mesin drone tertentu, seperti laser, pencitraan, peralatan komunikasi dan radar, serta sistem anti-drone. Drone tingkat konsumen dengan spesifikasi tertentu juga harus mematuhi peraturan ini yang akan mulai berlaku 1 September 2023. Semua drone sipil yang tidak termasuk dalam kontrol dilarang diekspor untuk tujuan militer, kata seorang juru bicara kementerian China, dilansir dari CNN.

Drone telah menjadi fitur yang semakin menonjol dalam peperangan modern, yang digunakan oleh Rusia dan Ukraina saat Moskow mengobarkan perang terhadap tetangganya. Beberapa masalah mengenai drone juga telah menarik perhatian, seperti drone dari Turki. Drone sipil, dengan potensi dapat diubah atau digunakan untuk penggunaan militer, juga menjadi sorotan selama konflik.

China mengekspor drone ke beberapa pasar, termasuk Amerika Serikat, dan memiliki industri manufaktur drone domestik yang cukup besar. Beberapa di antaranya dikenal sebagai “Alibaba drones” karena telah tersedia untuk dijual hingga $15.000 di situs pasar China termasuk Alibaba dan Taobao.

Sebuah laporan berjudul “Dukungan yang Diberikan oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk Rusia” yang disusun oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional AS menuduh bahwa pada bulan Maret, China “telah mengirimkan lebih dari $12 juta dalam bentuk drone dan suku cadang drone” ke Rusia.

Laporan tersebut tidak merinci apakah pengiriman drone yang diduga digunakan di medan perang, tetapi mengutip pengiriman barang “penggunaan ganda“. Atas tuduhan tersebut, Kementerian Luar Negeri China membantah laporan tersebut dimana seorang juru bicara mengatakan selama pengarahan rutin bahwa kerja sama Beijing dengan Moskow “tidak menargetkan pihak ketiga mana pun.”

Pada bulan April, Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan membantah tuduhan bahwa Beijing memberikan dukungan militer ke Rusia dengan pesawat tak berawak China yang diekspor ke medan perang, menyebut laporan media tentang aktivitas semacam itu sebagai “fitnah“.

Kontrol China pada drone tertentu mencegah mereka digunakan untuk “tujuan non-damai,” kata seorang juru bicara, menambahkan bahwa beberapa perusahaan drone sipil China juga telah “mengambil inisiatif untuk menangguhkan operasi mereka di daerah konflik” sejak “krisis” di Ukraina dimulai.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada bulan Juni mengatakan Washington telah “menerima jaminan dari China bahwa tidak akan memberikan bantuan mematikan ke Rusia untuk digunakan di Ukraina,” tetapi ada “kekhawatiran yang berkelanjutan” bahwa perusahaan China mungkin menyediakan teknologi ke Rusia yang dapat meningkatkan agresinya di Ukraina.

Jenderal Angkatan Darat Michael Kurilla, Komando Pusat AS (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc melalui Getty Images)

April 8 2023

Serangan Udara AS di Suriah Membunuh Kepala Kelompok ISIS

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence amerika serikat, CENTCOM, Drone, ISIS, Suriah 0

Serangan di wilayah barat laut Suriah pada 4 Maret lalu menewaskan pemimpin senior ISIS Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri, kata Komando Pusat AS. Dikatakan, al-Jabouri “bertanggung jawab atas perencanaan serangan (ISIS) ke Eropa“. Pernyataan itu tidak merinci lokasi serangan dan menambahkan bahwa “tidak ada warga sipil yang tewas atau terluka”, dilansir dari France 24.

Semasa kepemimpinannya, Jabouri telah “mengembangkan struktur kepemimpinan untuk IS” dan kematiannya akan “sementara mengganggu kemampuan organisasi untuk merencanakan serangan eksternal,” kata CENTCOM. Meskipun terdegradasi, kelompok jihadis yang telah terdesak di wilayah terakhirnya di Suriah sejak tahun 2019, “tetap dapat melakukan operasi di kawasan itu dengan keinginan untuk menyerang di luar Timur Tengah,” kata Kepala Jenderal CENTCOM, Michael Kurilla.

ISIS sendiri telah mengklaim sejumlah serangan mematikan di berbagai belahan dunia. Di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan November 2015 di Paris dan sekitarnya yang menewaskan 130 orang dan satu lagi di kota Nice Prancis pada Juli 2016 yang menewaskan 86 orang. Pada Agustus 2017, serangan yang diklaim oleh ISIS di Barcelona dan tempat lain di Spanyol menewaskan 16 orang.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, kelompok pemantau yang berbasis di Inggris atas konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade di wilayah tersebut, mengatakan Jabouri tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di wilayah Idlib di barat laut Suriah, wilayah yang dijalankan oleh para jihadis.

Dikatakan dia dibunuh saat berbicara di telepon saat dia berjalan di tempat terbuka dekat tempat dia menginap. Observatorium mengatakan bahwa Jabouri adalah seorang warga negara Irak yang tengah dalam peresembunyiannya dan berpura-pura menjadi warga Suriah, mencari perlindungan di daerah itu sekitar 10 hari yang lalu.

Damien Ferre, pendiri kelompok Jihad Analytics, mengatakan nama asli Jabouri sendiri adalah Khalil Abdullah al-Khulaif dan dia beroperasi dari wilayah Deir Ezzor di Suriah timur. Terkait kematiannya, Ferre mengatakan bahwa “Seperti biasa, dia akan diganti,” kepada AFP, tetapi kematian Jabouri itu masih menjadi pukulan bagi kelompok ISIS.

Kepala CENTCOM mengatakan bahwa meskipun tidak lagi menguasai wilayah apa pun di Suriah atau Irak, ISIS terus menjadi ancaman bagi wilayah tersebut dan sekitarnya, dan untuk itu “CENTCOM tetap berkomitmen untuk kekalahan abadi (ISIS)”, katanya.

Sekitar 900 tentara AS diperkirakan masih berada di Suriah, sebagian besar ditempatkan di wilayah timur laut yang dikuasai Kurdi, sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi sisa-sisa sel ISIS yang masih beroperasi dari tempat persembunyian di daerah gurun dan pegunungan.

March 15 2023

Pesawat Jet Tempur Rusia Tabrak Drone Amerika di Atas Laut Hitam

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, News, Security and Defence amerika serikat, breaking, Drone, Perang Rusia-Ukraina, Rusia, tabrakan 0

Sebuah pesawat jet tempur Rusia menabrak sebuah pesawat tanpa awak (drone) MQ-9 Reaper AS di atas Laut Hitam pada hari Selasa (14/03). Jet Rusia menghantam baling-baling drone tersebut dan membuat operator drone AS menjatuhkannya di perairan internasional, menurut Pentagon, ini adalah kontak fisik pertama yang diketahui antara militer Rusia dan AS sejak perang di Ukraina yang dimulai pada bulan Februari 2022.

Jatuhnya drone MQ-9 Reaper, yang merupakan armada pengintai udara militer AS, secara cepat meningkatkan ketegangan antara Gedung Putih dan Kremlin dikarenakan para pejabat AS menuduh pasukan Rusia yang terlibat dalam insiden tersebut telah berperilaku berbahaya.

Pejabar militer AS mengatakan bahwa drone Reaper yang tidak bersenjata itu sedang menerbangkan misi pengintaian ketika dicegat oleh dua jet tempur Su-27 Rusia sekitar 75 mil di sebelah barat daya Semenanjung Krimea, Ukraina, yang digunakan Rusia sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan-serangan yang menghancurkan.

“Sebelum tabrakan terjadi, Su-27 beberapa kali membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 dengan cara yang sembrono, tidak ramah lingkungan, dan tidak profesional,” kata Komando Militer Eropa AS dalam sebuah pernyataan. “Insiden ini menunjukkan kurangnya kompetensi selain tidak aman dan tidak profesional.”

John F. Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, mengatakan bahwa telah terjadi “pencegatan” serupa oleh pesawat Rusia dalam beberapa minggu terakhir – hampir semuanya dilakukan tanpa insiden, menurut para pejabat militer – tetapi kejadian ini “patut diperhatikan karena tidak aman dan tidak profesional.” Presiden Biden telah mendapatkan laporan tentang episode tersebut, tambahnya.

Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa duta besar Rusia di Washington telah dipanggil untuk menerima keberatan resmi AS atas penembakan drone tersebut, yang disebutnya sebagai “pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional” serta “pelanggaran hukum internasional yang kurang ajar.”

Adapun respon dari Kementerian Pertahanan Rusia membantah bahwa pesawat tempurnya yang harus disalahkan dan menawarkan penjelasan alternatif tentang konfrontasi tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setelah Angkatan Udara Rusia mengerahkan jet-jet tempurnya untuk mengidentifikasi drone tersebut, drone AS itu bermanuver dengan tajam, kehilangan ketinggian, dan menghantam air. Drone itu telah terbang di dekat Semenanjung Krimea dan menuju ke perbatasan Rusia dengan transponder pengenalnya dimatikan, bertentangan dengan instruksi yang telah dikeluarkan Rusia untuk wilayah udara di atas operasi militernya di Ukraina, tambah pernyataan itu.

Seorang pejabat senior militer AS mengatakan bahwa drone MQ-9 lepas landas dari pangkalannya di Rumania pada Selasa pagi untuk misi pengintaian yang dijadwalkan secara rutin, yang biasanya berlangsung sekitar sembilan hingga 10 jam. Meskipun Reaper dapat membawa rudal Hellfire, pesawat ini tidak bersenjata, kata pejabat tersebut. Terbang di ketinggian sekitar 25.000 kaki, kamera canggih Reaper dan sensor lainnya dapat mengintip ke dalam wilayah Krimea yang dikuasai Rusia saat terbang di ruang udara internasional, sebuah misi khas yang telah dilakukan oleh MQ-9 sebelum perang di Ukraina dimulai, kata pejabat itu.

Namun, misi pengawasan pada hari Selasa itu dengan cepat berubah menjadi berbahaya. Brigjen Patrick Ryder, juru bicara Pentagon, mengatakan bahwa pesawat Su-27 Rusia terbang di dekat Reaper Amerika selama sekitar 30 hingga 40 menit. Pesawat tempur Rusia yang jauh lebih cepat itu berulang kali berputar-putar di sekitar Reaper yang digerakkan oleh baling-baling, menyiramkan bahan bakar ke pesawat tersebut, tampaknya dalam upaya untuk mengotori kamera pesawat tak berawak atau merusak sensor lainnya, kata pejabat militer senior itu.

Insiden itu mengejutkan para pejabat militer AS yang menyaksikannya melalui tayangan video dari drone yang dikirimkan secara langsung ke pusat operasi di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, demikian ungkap pejabat militer itu. Jenderal Ryder mengatakan bahwa Departemen Pertahanan sedang melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendeklasifikasi gambar-gambar tersebut. Sementara itu, Jenderal Ryder menolak untuk membahas upaya apa pun yang dilakukan AS untuk menemukan MQ-9, yang jatuh di perairan yang didominasi oleh Angkatan Laut Rusia.

December 27 2022

Drone Korea Utara Melanggar Wilayah Udara Korea Selatan: Eskalasi Ketegangan Meningkat

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Security and Defence Drone, Korea Selatan, Korea Utara, Perang Korea 0

Militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan, mengirimkan jet tempur dan menerbangkan aset pengawasan miliknya melintasi perbatasan yang dijaga ketat dengan Korea Utara setelah drone milik Korea Utara melanggar wilayah udara milik Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir eskalasi ketegangan antara dua negara ini.

Militer Korea Selatan mendeteksi lima pesawat tak berawak milik Korea Utara melintasi perbatasan, dan salah satu unitnya terbang jauh melintasi bagian utara wilayah ibu kota Korea Selatan pada hari Senin (26/12) ujar Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan.

Militer Korea Selatan menanggapi hal tersebut dengan menembakkan tembakan peringatan dan meluncurkan jet tempur dan helikopter serang untuk menembak jatuh drone Korea Utara tersebut. Helikopter serang menembakkan sekitar 100 rounds peluru tetapi belum dapat dipastikan apakah ada drone Korea Utara yang tertembak jatuh, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Korea Selatan juga mengirim aset pengawasan melintasi perbatasan Korea Utara untuk memotret fasilitas militer utama di Korea Utara sebagai tindakan balasan terhadap penerbangan drone Korea Utara, kata Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan.

“Militer kami akan secara menyeluruh dan tegas menanggapi provokasi Korea Utara semacam ini,” kata Mayor Jenderal Lee Seung-o, direktur operasi di Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan, kepada wartawan.

Belum ada laporan tentang kerusakan sipil di Korea Selatan. Salah satu drone Korea Utara kembali ke Korea Utara setelah tiga jam di Korea Selatan, sementara sisanya menghilang dari radar militer Korea Selatan satu per satu, kata Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan.

Peristiwa melintasnya pesawat tak berawak Korea Utara dan tanggapan cepat dari Korea Selatan terjadi tiga hari setelah Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek dalam uji coba senjata terbaru tahun ini. Peluncuran hari Jumat (23/12) dipandang sebagai protes atas latihan udara gabungan Korea Selatan-AS yang dipandang Korea Utara sebagai latihan invasi.

Ini adalah pertama kalinya pesawat tak berawak Korea Utara memasuki wilayah udara Korea Selatan sejak 2017, ketika pesawat tak berawak yang diduga milik Korea Utara ditemukan jatuh di Korea Selatan. Pejabat militer Korea Selatan mengatakan pada saat itu bahwa drone dengan kamera buatan Sony memotret sistem pertahanan rudal AS di Korea Selatan.

Seorang pejabat Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan para pejabat AS “berkonsultasi erat dengan (Republik Korea) tentang sifat serangan ini.”

“Kami menyadari kebutuhan ROK untuk melindungi integritas teritorialnya,” kata pejabat Keamanan Nasional Gedung Putih. Dia menambahkan “Komitmen AS untuk membela Republik Korea tetap kuat.”

Awal Desember ini, Korea Utara mengklaim telah melakukan tes besar yang diperlukan untuk memperoleh satelit mata-mata pertamanya dan rudal balistik antarbenua yang lebih mobile yang mampu mencapai daratan AS. Mereka termasuk di antara sistem senjata berteknologi tinggi yang telah dijanjikan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk diperkenalkan bersama dengan multi-hulu ledak, rudal nuklir yang diluncurkan di bawah air, kapal selam bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik.

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell Fontelles arrives at the EUCO, the EU leaders summit in Brussels in Belgium on 15 December 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

December 19 2022

UE Menjatuhkan Sanksi Untuk Iran: Demonstrasi dan Pengiriman Drone

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Drone, iran, Mahsa Amini, Protes, Rusia, Sanksi, Uni Eropa 0

Menteri Luar Negeri Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap pemerintah Iran termasuk pejabat senior dan pegawai media pemerintah atas tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah dan memasok drone ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Dua puluh orang dan satu entitas dijatuhi sanksi pada 12 Desember 2022 atas pelanggaran hak asasi manusia, sementara empat orang lagi dan banyak entitas ditambahkan atas masalah drone. Sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan ke UE. Salah satu yang dijatuhi sanksi adalah saluran penyiaran Pemerintah Iran dibekukan asetnya karena dianggap sebagai “corong” bagi pemerintah Iran untuk membela kekerasan terhadap demonstran.

Sebelumnya, masyarakat Iran telah memprotes pembatasan pemerintah pada kehidupan sehari-hari sejak akhir September, menyusul kematian Mahsa Amini karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat Republik Islam. Protes anti-pemerintah, yang telah berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, kini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pemimpin negara sejak revolusi Iran 1979.

Dalam sebuah pernyataan, para menteri negara anggota UE mengatakan “Uni Eropa mengutuk keras penggunaan kekuatan yang meluas, brutal dan tidak proporsional oleh otoritas Iran terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk wanita dan anak-anak, yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa.” Bahkan kemarahan masyarakat internasional semakin meningkat karena Iran telah mengeksekusi orang kedua dari pengunjuk rasa dengan menggantungnya di depan umum dari derek konstruksi sebagai peringatan bagi pengunjuk rasa Iran lainnya.

Selain sanksi, karena penanganan demonstrasi yang melanggar HAM, anggota UE juga mengecam Iran karena memasok drone ke Rusia yang merenggut banyak korban sipil. Rusia dituduh mengirim drone buatan Iran ke Ukraina untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur utama lainnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, meskipun ada penyangkalan oleh Iran dan Rusia, gambar drone Shahed-136 (di Rusia diganti namanya menjadi Geran-2), siluet sayap delta mereka yang khas di langit, telah beredar di media global. Iran telah mengkonfirmasi telah mengirimkan sejumlah kecil drone ke Rusia, tetapi itu telah dilakukan sebelum invasi Moskow ke Ukraina.

Para pemimpin Barat mengatakan bahwa mereka yakin Teheran juga akan segera memasok Rusia dengan rudal balistik. Para menteri luar negeri memperingatkan Iran agar tidak memasok lebih banyak senjata, dan “khususnya, setiap langkah menuju kemungkinan transfer rudal balistik jarak pendek ke Rusia yang akan menjadi eskalasi serius”.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov (kanan) dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian berjabat tangan saat konferensi pers bersama sebagai bagian dari pertemuan mereka di Moskow, pada 31 Agustus 2022. (Foto oleh MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images)

November 16 2022

Iran Mengakui Pengiriman Drone Ke Rusia

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Drone, Invasi, iran, Rusia, UAV, Ukraina 0

Pemerintah Iran mengakui untuk pertama kalinya pada hari awal November bahwa mereka telah mengirim sejumlah pesawat tak berawak ke Rusia beberapa bulan sebelum dimulainya invasi Kremlin ke Ukraina.

Pernyataan oleh menteri luar negeri Iran, Hossein Amirabdollahian muncul setelah penyangkalan selama berbulan-bulan oleh Iran bahwa mereka telah memasok Rusia dengan senjata untuk digunakan di Ukraina, dengan mengatakan “belum dan tidak akan” melakukannya. Walaupun begitu, Amirabdollahian tidak mengatakan jika drone yang dipasok ke Moskow adalah jenis yang membawa bahan peledak.

“Beberapa negara barat menuduh Iran membantu perang di Ukraina dengan menyediakan drone dan rudal ke Rusia. Bagian tentang rudal sepenuhnya salah. Bagian tentang drone benar, kami memang menyediakan drone dalam jumlah terbatas ke Rusia pada bulan-bulan sebelum dimulainya perang di Ukraina,” kata Amirabdollahian kepada wartawan di Teheran dilansir dari CNN.

Drone yang dapat meledak dengan sendirinya telah memainkan peran penting dalam konflik sejak Rusia meluncurkan invasi pada akhir Februari. Mereka mampu berputar-putar selama beberapa waktu di area yang diidentifikasi sebagai target potensial dan menyerang aset musuh setelah teridentifikasi.

Rusia telah meluncurkan serangkaian serangan pesawat tak berawak di Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, menyerang infrastruktur sipil yang vital dan menebar teror di kota-kota Ukraina yang jauh dari garis depan perang. Pejabat Ukraina mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah menembak jatuh lebih dari 300 drone Iran.

Pejabat dari negara barat yang memantau dengan cermat program senjata Iran juga mengatakan kepada CNN bahwa Iran sedang bersiap untuk mengirim lebih banyak drone serang, bersama dengan rudal balistik jarak pendek darat-ke-darat, ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya melawan Ukraina.

Pengiriman senjata terakhir dari Iran ke Rusia termasuk sekitar 450 drone, kata para pejabat, yang telah digunakan Rusia untuk menimbulkan efek mematikan di Ukraina.

Walaupun begitu, Amirabdollahian mengklaim Teheran telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina untuk meninjau bukti bahwa Rusia telah menggunakan drone Iran dalam perang. “Kami setuju dengan menteri luar negeri Ukraina untuk memberi kami dokumen apa pun yang mereka miliki bahwa Rusia menggunakan pesawat tak berawak Iran di Ukraina,” katanya, seraya menambahkan bahwa delegasi Iran telah merencanakan untuk bertemu dengan pejabat Ukraina di Eropa untuk membahas masalah tersebut, tetapi itu pertemuan itu dibatalkan oleh Kyiv.

“Kami memiliki janji seperti itu dua minggu lalu di negara Eropa, delegasi militer dan politik pergi ke negara Eropa itu, tetapi sayangnya pada menit terakhir delegasi Ukraina tidak hadir karena tekanan dari AS dan beberapa negara Eropa, khususnya. Jerman,” tambah Amirabdollahian.

“Tentu saja, jika terbukti bahwa Rusia menggunakan drone Iran dalam perang melawan Ukraina, kami tidak akan acuh terhadap masalah ini,” kata Amirabdollahian, mengisyaratkan bahwa Iran tidak mengetahui bahwa dronenya disalahgunakan oleh Rusia. “Posisi kami mengenai perang di Ukraina adalah berusaha untuk menghentikan perang, mengembalikan para pihak ke negosiasi, dan mengembalikan orang-orang yang terlantar ke rumah mereka,” lanjutnya.