Menu

News

pull berita dari dipnews

Kudeta Aung San Suu Kyi, Militer Myanmar Kembali Berkuasa!

, , , , 0

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa figur pemimpin lainnya telah ditangkap hari ini (01/02) oleh militer. Penangkapan ini kemudian telah menjadi kekhawatiran dari beberapa pihak terhadap proses transisi demokrasi di Myanmar.  

 Myo Nyunt, Juru bicara partai Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi dan beberapa figur pemimpin lainnya ditangkap pada pagi hari (01/02). Walaupun demikian, Myo Nyunt menyampaikan kepada rakyat Myanmar untuk tidak merespon kejadian ini dengan gegabah dan menginginkan mereka untuk bertindak sesuai hukum. Myo Nyunt juga menyampaikan ada kemungkinan dirinya akan ditangkap juga dalam waktu dekat.

 Penangkapan ini diduga merupakan buntut panjang kemenangan Aung San Suu Kyi pada Pemilihan Umum pada bulan November lalu. Pasca Pemilihan Umum itu, hubungan pemerintahan sipil dan militer di Myanmar memang memanas. Militer mengklaim banyaknya penipuan dan pelanggaran dalam proses pemilihan umum sehingga mengakibatkan militer kalah dalam pemilihan tersebut. Militer pun kemudian mengajukan protes kepada Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Namun, Komisi Pemilihan Umum Myanmar telah menolak keberatan militer atas kemenangan Aung San Suu Kyi dengan alasan tidak adanya pelanggaran pada pemilihan itu.

Setelah sebelumnya belum ada merilis tanggapan resmi, militer Myanmar pada hari ini (01/02) mengumumkan telah mengkudeta Aung San Suu Kyi. Setelah mengkudeta pemerintahan sipil, pihak militer akan mengambil alih kekuasaan dan telah mendeklarasikan state of emergency selama satu tahun kedepan.

Sumber berita:
Grce Millimaci, Myanmar ‘Coup’: Military Takes Control after Detaining Aung San Suu Kyi – Latest Updates, The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/31/myanmar-crisis-aung-san-suu-kyi-detained-military-raid-ruling/

Peter Stubley, Fears of Military Coup in Myanmar as Aung San Suu Kyi Detained, Reports say, Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/myanmar-aung-san-suu-kyi-arrest-b1795569.html

 

 

 

 

 

 

Tertarik Gabung Komcad? Kemhan akan Segera Buka Pendaftarannya!

, , , 0

(Gambar: Okezone.com/Dede Kurniawan)

Peraturan mengenai perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tanggal 12 Januari 2021 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. PP ini dikeluarkan untuk mendukung kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya memperkuat pertahanan negara.

Komcad sendiri merupakan sumber daya nasional yang dipersiapkan agar bisa dimobilisasi guna memperbesar kekuatan dan kemampuan komponen utama yakni TNI terutama pada perang total, untuk pertahanan negara dari invasi, atau kondisi darurat tertentu. Komcad terdiri dari warga negara, Sumber Daya Alam (SDA), sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimanfaatkan sebagai usaha pertahanan negara. Komcad ini akan dipersiapkan dan dimobilisasi oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun setelah selesai bertugas, maka Komcad akan didemobilisasi dan kembali bertugas sebagai sipil sesuai profesinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 49 (1) PP tersebut, Komcad dikelompokkan sesuai dengan matra di TNI yakni matra darat, laut, dan udara. Komcad sendiri sifatnya sukarela bukan wajib militer seperti yang banyak ditakuti atau dikhawatirkan banyak pihak.

Pada perekrutan tahap awal tahun 2021, Kemhan berencana merekrut 25,000 peserta berusia minimal 18 hingga 35 tahun yang akan melalui beberapa tahap yakni proses administrasi seperti kelengkapan dokumen, seleksi kompetensi berupa uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan atau wawasan dan psikologi calon Komcad. Selanjutnya yakni proses seleksi di mana jika lulus maka para calon Komcad akan menjalani masa pelatihan dasar militer selama 3 bulan, mendapat uang saku, serta rencananya terdapat perpangkatan sesuai golongan pada matra TNI. Setelah menyelesaikan proses tersebut maka para calon Komcad akan ditetapkan sebagai Komcad.

Direktur Komponen Cadangan Kementerian Pertahanan, Brigjen Budi Rachmat menyatakan masa dinas bagi peserta adalah lima tahun, di mana dalam setahun peserta hanya mengikuti pelatihan selama 30 hari dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, Komcad juga bisa diberhentikan secara tidak hormat jika terdapat anggota yang dikenai hukuman pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, peserta juga bisa dikenakan sanksi jika secara sengaja atau melakukan penipuan, atau pemutusan hubungan kerja selama pelatihan yang membuat anggota Komcad menghindari tugas dan tanggung jawabnya saat dimobilisasi. Melihat ini, maka dalam proses dari seleksi dan mobilisasi para anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ditetapkan.

Mengingat pentingnya menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia, peran dan fungsi Komcad menjadi sebuah bagian pengabdian bagi bangsa dan negara ini. Maka dari itu, apapun profesi dalam masyarakat, semuanya bisa mendaftarkan diri untuk bergabung dalam Komcad. Lalu bagi para calon peserta yang masih menjadi mahasiswa/i, tidak perlu khawatir kehilangan status peserta didik karena akan tetap memperoleh hak akademisnya. Dengan semangat perjuangan dan kecintaan akan Negara Republik Indonesia serta Pancasila, proses berkelanjutan perekrutan dan masa aktif maupun pasif Komcad ini akan semakin menambah kekuatan TNI sebagai personel tambahan di masing-masing matra TNI untuk mendukung perlindungan kepentingan pertahanan Indonesia.

1 Hari Menjabat, Joe Biden Bawa AS Kembali ke Paris Agreement

, 0

Joe Biden Menandatangani Paris Agreement pada 20 Januari 2021 (Gambar: gettyimages)

Baru sehari memasuki kantor nampaknya Joe Biden tidak main-main untuk memperbaiki citra AS, terutama di panggung internasional. Berbeda dengan Trump, Biden memang menjanjikan adanya perubahan berkaitan dengan isu lingkungan sejak debat presiden berlangsung. Salah visi program Joe Biden berkaitan dengan hal ini untuk 2021-25 adalah Zero Carbon Emission di tahun 2050. Hal itu diharapkan dapat dicapai dengan menginvestasikan USD 2 Triliun untuk area hijau.  Sehingga banyak yang telah memprediksi dibawah Biden AS akan kembali ke Paris Agreement. 

Joe Biden yang secara resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-46 pada 20 Januari 2020, di hari itu juga membawa AS kembali ke Paris Agreement. Melalui penandatanganan keanggotaan perjanjian tersebut, AS akan kembali dalam keanggotaan Paris Agreement.

Sebelumnya AS di bawah pemerintahan Donald Trump telah keluar dari keanggotaan perjanjian itu pada 4 November 2020.  Kembalinya AS ke Paris Agreement menjadi langkah awal dari pemerintahan Biden untuk mengembalikan citra dan komitmen AS dalam isu lingkungan. Selain itu, aksi ini juga diklaim sebagai upaya mengembalikan kepercayaan internasional terhadap AS pasca pemerintahan Trump yang sangat skeptis terhadap isu ini. 

Dilantik Hari Ini, Joe Biden Resmi jadi Presiden Tertua AS dalam Sejarah!

, , , 0

Hari ini Joe Biden dan Kamala Harris akan dilantik dan melakukan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS yang dijadwalkan dimulai pada 11.30 EST. Menyikapi kerusuhan yang sebelumnya terjadi di Capitol AS (01/16), penjagaan ketat pun telah diberlakukan untuk mengamankan keberlangsungan pelaksanaan acara ini.

 Joe Biden yang resmi terpilih sebagai Presiden AS ke-46 pada pemilihan presiden 3 November 2020 lalu akan mencatatkan dirinya sebagai Presiden tertua AS dalam sejarah. Pria kelahiran 20 November 1942 ini berulang tahun ke-78 tahun di 2020 berhasil memenangkan Pemilihan Presiden dengan mengantongi 306 electoral votes mengalahkan Trump dengan 232 electoral votes. Selain itu, Wakil Presidennya, Kamala Harris, berhasil mencatatkan namanya sebagai Wakil Presiden AS pertama dalam sejarah melalui kemenangan itu. Hasil ini secara resmi telah dikonfirmasi oleh Kongres AS pada 16 Januari 2021 dan menandai kemenangan Biden secara resmi atas Trump.

Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden, Biden pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dari Presiden Barack Obama pada masa jabatan 2009-2017. Tentunya kewajiban Biden sebagai Wakil Presiden akan berbeda dengan kewajibannya saat ini sebagai seorang Presiden. Kewajiban Biden saat ini menjadi sangat tidak muda, apalagi mengingat salah satu tantangan adalah dari dirinya sendiri yaitu usianya.

Ketika orang-orang diberbagai negara telah memasuki usia pensiun pada umur 70-an keatas, Biden justru mengemban tugas menjadi presiden salah satu negara adidaya. Biden mungkin akan mengalami banyak masalah kesehatan dan psikologis di usianya saat ini. Namun, tim medis kepresidenan tentu saja akan berupaya untuk dapat mengurangi kemungkinan tersebut terjadi pada Presiden mereka.

 Harapan besar telah menanti Biden dan Harris seketika mereka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS. Terutama harapan untuk dapat mengembalikan kondisi dan image Amerika Serikat kembali, di mana banyak yang menilai telah dihancurkan oleh Trump sepanjang masa jabatannya. Selamat mengemban tugas untuk Joe Biden dan Kamala Harris!

 

 

 

 

 

Memprovokasi Kerusuhan, Trump jadi Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali

, , , 1

Joe Biden atas Trump dengan total 306 suara elektoral berbanding 232 suara. Seperti biasa, Trump menyatakan bahwa hasil pemilu tersebut tidak sah dan mengklaim terdapat kecurangan pemilu yang mengakibatkan dirinya kalah suara dari Biden. Dilihat dari periode sebelumnya saat pemilu antara Trump dan Hillary, hasil suara publik menunjukkan jumlah suara Hillary lebih tinggi dibandingkan Trump, di mana  Trump saat itu juga mengklaim terdapat kecurangan dalam hasil tersebut. Dari kedua peristiwa itu, terdapat perbedaan dan persamaan yakni Trump sama dalam hal mengklaim dan menuduh hasil akhir suara tidak sah tanpa memberikan bukti yang jelas, serta adanya demonstrasi pada hasil akhir pemilihan baik dari pro Trump maupun lawannya. Namun, perbedaannya adalah demonstrasi pro Trump pada tanggal 6 Januari 2021 disertai dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, sedangkan demonstrasi pro Hillary dulu yang secara umum berlangsung dengan damai.

Sejak tahun 2020 lalu, Trump melalui akun Twitter-nya menyatakan akan terdapat protes besar tanggal 6 Januari. Pernyataan ini direspon dengan cukup baik oleh pendukungnya, sehingga ribuan pro-Trump pada tanggal 6 Januari 2021 berkumpul dan secara paksa memasuki Gedung Capitol, gedung kongres AS, yang pada saat kejadian berencana mengesahkan hasil pilpres AS yang memenangkan Biden. Kejadian ini menyebabkan kerusakan dan kekacauan besar sehingga memerlukan adanya evakuasi massa yang berada di wilayah gedung.

Ringkasan alur waktu kerusuhan di AS
Tanggal 19 Desember 2020, Trump melalui akun Twitternya bercuit “Protes besar di DC pada 6 Januari” dan berlanjut mempromosikan cuitannya dengan “Datanglah, dan jadilah “liar!”

Tanggal 27 Desember 2020, Trump bercuit “Sampai bertemu di Washington, DC, pada 6 Januari. Jangan sampai ketinggalan. Informasi selanjutnya akan dibagikan.”

Tanggal 30 Desember 2020, Trump  bercuit “6 JANUARI, SAMPAI BERTEMU DI DC!”

Tanggal 1 Januari 2021, Trump bercuit “Titik temu Protes BESAR di Washington, DC, akan berlangsung pada 6 Januari pukul 11 pagi. Detail lokasi akan diberi tahu. #HentikanPencurian!”

Tanggal 2 Januari 2021, Senator Ted Cruz dari Texas dan beberapa senator partai Republik lain bergabung hingga mencapai lebih dari 100 anggota Republik yang berjanji akan menolak peresmian hasil pemilu yang memenangkan Biden.

Tanggal 6 Januari 2021, Pernyataan Trump yang didukung oleh beberapa Senatnya tersebut semakin mendorong ribuan pendukungnya untuk turun ke jalan, dimana terdapat pendemo yang membawa beberapa peralatan termasuk senapan laras panjang. Trump menyatakan “Setelah ini, kita akan jalan bersama, dan saya akan berada di sana bersama dengan kalian, kita akan berjalan… ke Capitol dan kita akan mendukung Senat dan Kongres kita yang berani.” Setelah itu ribuan massa berjalan ke arah Capitol, di mana polisi Capitol memerintahkan dilakukan evakuasi di wilayah Gedung Madison, Perpustakaan Kongres, dan Gedung Monumen.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS Mike Pence pada saat akan memulai sesi Kongres untuk menghitung suara elektoral menyatakan menurut penilaiannya bahwa dalam sumpahnya untuk mendukung dan melindungi Konstitusi maka Ia perlu membatasi dirinya untuk melakukan klaim sepihak dalam menentukan suara elektoral mana yang bisa dihitung atau tidak. Pence juga menyatakan kepresidenan adalah milik masyarakat Amerika dan untuk mereka. Perbedaan pandangan antara presiden dan wakilnya menjadikan pemerintahan Trump semakin terpecah secara internal.

Menyusul kerusuhan ini, pada sore hari Mike Pence sudah dikawal keluar dari ruang Senat dan Trump bercuit “Mike Pence tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya sudah dilakukan untuk melindungi Negara kita dan Konstitusi kita, (kami) memberikan kesempatan pada negara untuk menyatakan fakta yang benar, bukan kecurangan atau informasi tidak akurat yang sebelumnya mereka nyatakan. Amerika menuntut kebenaran!”

Walaupun kerusuhan semakin meluas dan tidak terkendali, namun Trump tetap terus melakukan cuitan dan menyebarkan video pandangannya tanpa menyatakan pembubaran massa. Selanjutnya, ribuan polisi diturunkan untuk mendukung penanganan situasi sesuai hukum yang berlaku. Kerusuhan ini akhirnya menewaskan lima orang, empat dari demonstran atas nama Ashli Babbit (35 tahun), Benjamin Phillips (50 tahun), Kevin Greeson (55 tahun), Rosanne Boyland (34 tahun) dan satu dari kepolisian atas nama Sicknick yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 68 orang demonstran. Setelah berjam-jam “menikmati” kerusuhan tersebut, Trump akhirnya meminta para pendukungnya untuk membubarkan diri dengan damai dan mengingat hari ini selamanya, namun Trump tetap pada klaimnya bahwa hasil pemilu tetap tidak sah dan menyatakan tidak akan datang saat pelantikan dilaksanakan. Melihat pengaruh besar Trump dan pandangannya yang mendorong kerusuhan terjadi, Twitter melakukan pelarangan cuitan dari Trump selama 12 jam dan menangguhkan akunnya. Selain akun Twitter, Facebook dan Youtube Trump juga dilarang mengingat situasi darurat AS, dimana video Trump lebih meningkatkan risiko kekerasan.

Situasi ini mendorong David Cicilline dan Ted Lieu, dari Demokrat yang menandatangani surat untuk Mike Pence meminta Pence memohonkan Amandemen ke 25, yang akan memutuskan transfer kekuasaan sementara Pence hingga presiden terpilih Joe Biden dilantik tanggal 20 Januari. Namun, terdapat kemungkinan Pence tidak akan menggunakan amandemen tersebut. Pasca kerusuhan, Kongres tetap melanjutkan sesi menghitung suara elektoral pada pukul 8 malam waktu setempat dan meresmikan hasil pemilu AS dengan Biden sebagai pemenang pemilu AS.

Trump menjadi Presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali
Buntut kerusuhan ini membuat Trump semakin terisolasi baik dari administrasinya sendiri dan Pence, termasuk dari media sosial sehingga Trump tidak bisa berkomunikasi dengan pendukungnya. Banyak dari Kabinet Trump mengundurkan diri. Demokrat juga menyerukan agar Trump dimakzulkan, yakni mekanisme dimana Kongres memberhentikan presiden yang sedang berkuasa, setelah kerusuhan di Capitol karena Trump dipandang sebagai penghasut kerusuhan. Pemakzulan akan diproses seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melalui proses legislasi, di mana memerlukan persetujuan dari perwakilan pemerintah (House/Dewan Perwakilan Rakyat) sebanyak 218 dari 435 anggota yang saat ini Demokrat memegang mayoritas sebanyak 233 ke 195 kursi (5 kursi kosong dan satu kursi independen). Setelah dari House, maka akan diberikan pada Senat yang berjumlah 100 orang, di mana keputusannya dibutuhkan mayoritas sebanyak 60% dari anggota yang memutuskan presiden akan dimakzulkan, sehingga tetap membutuhkan Senat dari Republik untuk membuat RUU tersebut tersebut sah. Mengingat kepemimpinan Trump akan segera berakhir, maka terdapat opsi Senat bisa melakukan pengambilan suara mayoritas sederhana untuk melarang Trump untuk mencalonkan kembali di tahun 2024.

Karena dianggap sebagai ancaman bagi negara demokrasi AS, pada tanggal 14 Januari 2021 Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya atas peran dalam memprovokasi kerusuhan di Capitol AS yang membuatnya meninggalkan sejarah buruk dalam kepresidenan AS. Pemilihan suara menghasilkan 232-197 suara yang didukung oleh seluruh anggota dari Partai Demokrat dan 10 anggota dari Partai Republik. Nancy Pelosi, juru bicara House, menyatakan untuk tahap selanjutnya akan diberikan secepatnya pada Senat agar  dilakukan pemeriksaan pengadilan yang memutuskan Trump bersalah atau tidak. Namun, pengadilan di Senat ini tidak akan dilaksanakan secepatnya dikarenakan akan menunggu hingga waktu pelantikan Joe Biden minggu depan.

Sumber:

BBC, 2021, “Trump impeached for ‘inciting’ US Capitol riot”, 2021, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55656385

LoBianco, Tom. 2016. “Trump falsely claims ‘millions of people who voted illegally’ cost him popular vote”, CNN Edition, 2021, https://edition.cnn.com/2016/11/27/politics/donald-trump-voter-fraud-popular-vote/index.html

Petras, George. Dkk. 2021. “Timeline: How a Trump mob stormed the US Capitol, forcing Washington into lockdown”, USA Today, 2021, https://www.usatoday.com/in-depth/news/2021/01/06/dc-protests-capitol-riot-trump-supporters-electoral-college-stolen-election/6568305002/

Telegraph, 2021, “What impeachment could mean for Donald Trump and his chances of a comeback  “, Telegraph, 2021, https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/11/donald-trump-impeachment-can-us-president-removed-office/ Weaver, Stephanie. 2021. “Timeline of the pro-Trump riot at the US Capitol: How the chaos unfolded”, FOX 29, 2021, https://www.fox29.com/news/timeline-of-the-pro-trump-riot-at-the-us-capitol-how-the-chaos-unfolded

FPI, Populisme, dan Ketidakstabilan Sosial di Era Pandemi

, , 0

Pernyataan dan pemikiran Rizieq ditambah dengan pergerakan massanya pada masa pandemi ini bisa semakin menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan masyarakat di Indonesia.

Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia pada November lalu mendorong intensitas pergerakan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia dimana kegiatan dan pergerakan tersebut bisa mempengaruhi isu populisme FPI yang digunakan Habib Rizieq untuk meningkatkan isu sosial dan agama yang dipolitisasi untuk pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi pergerakan FPI, sehingga hal ini dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial sekaligus potensi peningkatan kasus Covid-19, mengingat banyaknya kegiatan Rizieq yang mendorong munculnya kerumunan masyarakat.

Selain itu, terdapat peningkatan pro-kontra masyarakat terhadap kepulangan Habib Rizieq, di mana pergerakan ribuan massa yang turun ke jalan untuk menyambut kepulangannya dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta membuat ketertiban dan aktivitas sosial serta perekonomian di wilayah tersebut terganggu, terlebih hal itu menimbulkan kerumunan yang sebenarnya dilarang pada masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, terdapat kedatangan massa pendukung Habib Rizieq dari Aliansi Umat Madura ke rumah Ibu dari Menkopolhukam RI, Mahfud Md sebagai bentuk respon atas komentar Mahfud mengenai keharusan Rizieq diperiksa terutama terkait hasil swab dan kontak dengan pasien positif Covid-19. Tindakan kelompok pendukung Habib Rizieq ini menimbulkan keresahan terutama pada masyarakat yang dirugikan karena tindakan provokatif kerumunan massa tersebut.

Sebelum dan pasca kepulangannya, banyak aktivitas Habib Rizieq yang bersifat kontroversial terutama secara lisan yang bersifat rasial dan menyebarkan kebencian sehingga memicu perpecahan masyarakat dan ketidakstabilan sosial, sehingga mendapat respon penolakan masyarakat dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat yang menganggap pergerakan Habib Rizieq sebagai pemecah belah bangsa.

Pergerakan kelompok FPI ini banyak disoroti media nasional dan asing sebagai bentuk gerakan sosial yang berupaya mendorong populisme Islam di Indonesia khususnya pada lingkup politik maupun sosial. Namun, Menurut Prof. Vedi Hadiz dari Asia Institute Universitas Melbourne yang menyatakan bahwasanya populisme Islam yang digunakan Habib Rizieq melalui FPI gagal dalam mendominasi baik di lingkup politik maupun sosial. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri tidak ada kelompok atau partai agama yang mendominasi serta Habib Rizieq juga tidak memiliki kapabilitas untuk turun dalam politik walaupun Habib Rizieq memiliki pengaruh untuk menggerakan massa.

Namun, jika di kilas balik pada tahun pra kepergian dan pasca kepulangan Habib Rizieq, di mana kelompok dan kepemimpinan Rizieq mampu mempengaruhi kondisi politik Indonesia tahun 2017 saat ratusan ribu massa turun ke jalan dalam aksi 212 dan pencopotan Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan karena ketidakmampuan mengontrol kerumunan massa Habib Rizieq, maka di satu sisi Habib Rizieq masih berpengaruh dalam memberikan tekanan dan ketidakstabilan sosial politik di Indonesia walaupun tidak secara menyeluruh.

Selain itu, bentuk pergerakan dan tindakan FPI pasca kepulangan Habib Rizieq juga meresahkan masyarakat dan semakin mengganggu kondisi sosial yang sudah tidak stabil terutama melihat peningkatan kasus positif pandemi Covid-19. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis pada konferensi pers mengenai kerumunan massa di setiap acara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyatakan bahwa kerumunan massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlihat dari pandangan dan masukan warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Kerumunan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster-klaster Covid-19 baru, mengingat dari berbagai acara di wilayah Jakarta ini, puluhan anggota dari kelompok Habib Rizieq turut menyumbang lonjakan kasus positif Covid-19.

Pergerakan dan kerumunan dari kelompok FPI yang dipimpin Habib Rizieq masih memiliki pengaruh secara sosial dan politik. Pernyataan dan pemikiran Rizieq ditambah dengan pergerakan massanya pada masa pandemi ini bisa semakin menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat perlu secara bersama-sama membantu upaya penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum dari semua pihak, termasuk dari Habib Rizieq dan kelompoknya agar tidak terjadi efek domino pada aspek lainnya.

Ditulis oleh Tim Riset Democracy and Integrity for Peace (DIP) Institute.