Menu

Perubahan Iklim

John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, tiba pada konferensi pers pada hari ketujuh Konferensi Iklim COP28 UNFCCC di Expo City Dubai pada tanggal 06 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. (Foto oleh Sean Gallup/Getty Images)

Merevolusi Energi: Urgensi Menjaga Iklim Bagi Negara-Negara Berkembang

, , , , , , , , , 0

Dunia telah mengalami hari dan bulan terpanas dalam sejarah pada tahun ini, bersamaan dengan rekor suhu es Antartika yang sangat rendah dan suhu laut yang sangat tinggi. Gelombang panas yang terik, berkurangnya kekeringan, dan terbatasnya sumber air adalah beberapa dampak yang dialami masyarakat di seluruh dunia. Negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah negara-negara berkembang dan kurang berkembang. KTT iklim PBB di Dubai (COP28) menghadirkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membalikkan arah dan membangun masa depan yang lebih baik bagi manusia, lingkungan, dan iklim.

Bagi negara kurang berkembang terutama kepulauan kecil, mereka hanya menyumbang kurang dari 1% emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan 3,3% di negara kurang berkembang.[1] Di wilayah Afika, emisi karbon global hanya sebesar 4% atau 1,45 miliar ton, dan merupakan rumah bagi 17% populasi dunia.[2] Namun, negara-negar berkembang di berbagai belahan dunia kini tengah bergulat dengan dampak paling mematikan akibat pemanasan global, dengan tindakan preventif yang minim dan tidak jarang menyebabkan kerugian yang besar. Untuk itu, banyak dari negara berkembang yang berjanji untuk peduli dan memperbaiki penggunaan emisinya.

Menjelang COP28, Pemerintah Mozambik telah menyetujui rencana transisi energi baru yang ambisius hingga tahun 2050, dengan harapan dapat menarik investasi sekitar $80 miliar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan ketersediaan listrik, kata seorang pejabat senior energi pada akhir November 2023 sebelum COP28 berlangsung.[3] Sebelumnya, wilayah ini juga menjadi tempat terjadinya kekeringan dan banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Topan Freddy yang melanda Malawi dan Mozambik awal tahun ini dan menewaskan lebih dari 500 orang serta ratusan korban jiwa lainnya.[4]

Akibat bencana alam ini, $150 juta dari dana yang disisihkan Bank Dunia untuk proyek-proyek di Mozambik telah ditransfer untuk mendukung pemulihan negara tersebut dari Topan Freddy di Afrika Selatan.[5] Salah satu badai paling mematikan yang melanda benua ini dalam 20 tahun terakhir adalah Freddy. Sebelum berbalik arah dan kembali mendarat pada bulan Maret, badai tersebut melanda Malawi, Mozambik, dan Madagaskar pada akhir bulan Februari. Di wilayah tersebut, tercatat sekitar 1.000 kematian.[6]

Sembilan puluh persen dari hampir dua juta kematian akibat bencana cuaca, iklim, dan air yang terjadi antara tahun 1970 dan 2021 terjadi di negara-negara berkembang.[7] Sebanyak 12.000 bencana alam yang tercatat di seluruh dunia selama periode ini mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar $4,3 triliun, dan negara-negara berkembanglah yang menanggung kerugian terbesar, sehingga semakin menghambat kemajuan negara mereka.[8] Hingga pada konferensi terbesar terkait perubahan iklim, COP28 yang diadakan pada akhir November 2023 di Uni Emirat Arab, para delegasi secara tak terduga memutuskan untuk membentuk kumpulan dana yang telah lama ditunggu-tunggu—terutama dari negara-negara berkembang—untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh kekeringan dan badai yang disebabkan oleh perubahan iklim, pada hari pertama yang biasanya terjadi pada menit-menit terakhir konferensi.

Dengan menyampaikan keputusan tersebut pada hari pertama konferensi, Presiden COP28 Sultan al-Jaber menciptakan kehebohan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara maju lain dengan cepat menjanjikan sumbangan lebih dari $400 juta untuk negara-negara berkembang yang menderita dampak perubahan iklim. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan konsensus yang lebih berani dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan selama KTT.[9] Hal ini telah membuat banyak negara berkembang “lega” dan percaya akan usaha untuk mempertahankan kenaikan suhu bumi di bawah 1.5 Celcius.

Mengapa banyak negara berkembang nampaknya lebih peduli terhadap isu lingkungan hidup?

Meskipun terlihat negara-negara maju melakukan upaya untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk, namun dalam pemberitaan, banyak sekali negara-negara berkembang yang terlihat lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, meskipun kondisi ekonomi dan ekonomi mereka tidak baik. Masalah politik terkadang masih perlu diselesaikan secara internal. Ada beberapa alasan mengapa banyak negara berkembang menunjukkan kepedulian yang kuat terhadap permasalahan lingkungan.

Penting untuk diketaui bahwa persepsi negara-negara berkembang yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup adalah sebuah kesalahpahaman. Pada kenyataannya, banyak dari negara-negara tersebut yang secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup. Hal ini terlihat ketika negara-negara kepulauan sering meneriakkan resolusi seperti ini dalam pertemuan organisasi internasional. Tindakan seperti ini dapat dilihat sebagai ketergantungan terhadap alam dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seringkali rentan secara ekonomi dan lingkungan karena ketergantungan mereka pada negara-negara maju.

Teori ini berpendapat bahwa degradasi lingkungan di negara-negara berkembang dapat menjadi konsekuensi dari ketergantungan ekonomi mereka, sehingga membuat negara-negara tersebut lebih cenderung mengatasi permasalahan lingkungan sebagai cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Teori ketergantungan berpendapat bahwa dunia terbagi menjadi sebuah negara maju (core country), yang terdiri dari negara-negara maju secara ekonomi dan negara-negara industri, dan sebuah pinggiran (periphery), yang terdiri dari negara-negara kurang berkembang yang menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah ke negara-negara tersebut.

Negara-negara berkembang seringkali menghadapi peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Negara-negara ini lebih rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan dampak perubahan lingkungan lainnya, sehingga menjadikan lingkungan hidup sebagai isu penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan bagaimana sistem pemikiran ekonomi Schumpeter yang menyatakan adanya hubungan simbiosis yang diperlukan antara elemen ekonomi, sejarah, politik, sosial dan semua elemen lain termasuk lingkungan dari proses berfungsinya dan perkembangan dunia kapitalis.[10]

Fenomena ekonomi bukanlah sesuatu yang terisolasi dan tidak dapat ditentukan, namun hal ini tidak menjadi alasan untuk menjelaskan dunia ekonomi melalui faktor eksternal.[11] Banyak negara berkembang sangat bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya untuk penghidupan mereka. Degradasi lingkungan berdampak langsung pada sektor-sektor ini, sehingga mengarah pada pengakuan bahwa praktik lingkungan berkelanjutan sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara berkembang semakin menyadari pentingnya memasukkan kelestarian lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi jangka panjang mereka. Teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan dipandang sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi yang meminimalkan dampak lingkungan.

[1] “The State of Climate Ambition: Snapshots for Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS)”, UNDP, 17 Januari 2023, https://www.undp.org/publications/state-climate-ambition-snapshots-least-developed-countries-ldcs-and-small-island-developing-states-sids

[2] “Over 300 dead in Malawi, Mozambique as Cyclone Freddy losses pile”, Al Jazeera, 16 Maret 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/3/16/cyclone-freddy-toll-passes-300-as-mozambique-counts-bodies

[3] “Mozambique to present new $80bn energy transition plan at COP28”, Al Jazeera, 27 November 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/mozambique-to-present-new-80bn-energy-transition-plan-at-cop28

[4] Ibid.

[5] “World Bank Mobilizes $150 Million to Help Mozambique Recover From Cyclone Freddy

“, World Bank, 19 Mei 2023, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/24/world-bank-mobilizes-150-million-to-help-afe-mozambique-recover-from-cyclone-freddy

[6] “World Bank gives Mozambique $150m for Cyclone Freddy recovery”, Al Jazeera, 19 Mei 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/5/19/world-bank-gives-mozambique-150m-for-cyclone-freddy-recovery

[7] “Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives”, World Meteorological Organization, 22 Mei 2023, https://wmo.int/news/media-centre/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives

[8] Josephine Latu-Sanft, “COP 28 Is a Crunch Point for Countries on the Front Lines of Climate Change”, Scientific American, 29 November 2023, https://www.scientificamerican.com/article/cop-28-is-a-crunch-point-for-countries-on-the-front-lines-of-climate-change1/

[9] Matt McGrath, “Poor countries win fight for climate cash at COP28”, BBC News, 1 Desember 2023, https://www.bbc.com/news/science-environment-67581277

[10] Alin Croitoru, “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle by Joseph Schumpeter “, Journal of Comparative Research In Anthropology And Sociology, Vol. 3, No. 2, 2012

[11] Ibid.

Kausea Natano, Perdana Menteri Tuvalu, berbicara pada hari kedua segmen tingkat tinggi Konferensi Iklim COP28 UNFCCC di Expo City Dubai pada 02 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab (Foto oleh Sean Gallup/Getty Images)

Australia Merangkul Tuvalu Saat Naiknya Laut Mengancam Daratan Kepulauan Pasifik

, , , , , , , , , 0

Warga Tuvalu kini dapat tinggal di Canberra berkat perjanjian yang diumumkan pada awal November 2023 terkait keselamatan warga Tuvalu untuk perlindungan terhadap iklim, dimana kenaikan air laut dapat mengancam kepulauan tersebut.

Negara kepulauan Tuvalu yang terletak dekat garis khatulistiwa terdiri dari sembilan pulau karang dan atol dengan ketinggian rata-rata dua meter, jika permukaan air laut naik, dapat dipastikan wilayah kedaulatan Tuvalu akan hilang ditelan air. Kesepakatan itu ditandatangani oleh perdana menteri Australia dan Tuvalu, Anthony Albanese dan Kausea Natano. “Ini adalah perjanjian pertama yang secara khusus menangani mobilitas terkait iklim,” kata profesor Universitas New South Wales, Jane McAdam dilansir dari France24.

Australia telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakui pengungsi perubahan iklim dengan janjinya untuk menyambut negara tetangganya di Pasifik Selatan. Di masa lalu, permohonan suaka bagi warga Tuvalu dan pulau-pulau Pasifik lainnya yang mengajukan permohonan suaka ke negara tetangga seperti Selandia Baru ditolak karena Konvensi Pengungsi tahun 1951 tidak mengakui perubahan iklim sebagai pembenaran untuk menerima status pengungsi. Menurut UNHCR, frasa “pengungsi iklim” tidak didefinisikan oleh undang-undang dan tidak didukung oleh organisasi tersebut.

Sebelumnya, banyak aktor telah mengeluarkan peringatan tentang kesulitan iklim yang dihadapi masyarakat Tuvalu saat ini. Tuvalu terus mengangkat masalah ini, terutama pada COP26 di Glasgow pada November 2021. “Kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim menimbulkan ancaman mematikan dan nyata bagi Tuvalu dan negara-negara kepulauan atol di dataran rendah,” kata Simon Kofe, Menteri Luar Negeri Tuvalu, sambil berdiri setinggi lutut di laut dalam sebuah pernyataan video.

Tahun berikutnya, pada COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, diplomat senior Tuvalu mengulangi pesan yang sama, memohon kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan dampak bencana pemanasan global terhadap kepulauan tersebut. Pemerintahan Tuvalu mengatakan awal tahun ini bahwa mereka akan menciptakan “The First Digital Nation,” sebuah representasi online wilayahnya, dalam upaya untuk menarik perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi negara kepulauan tersebut dan mempertahankan statusnya sebagai sebuah negara jika suatu saat tenggelam.

Dalam sebuah wawancara dengan organisasi amal Long Now, Kofe menyatakan, “Kami ingin dapat mengambil gambaran tentang budaya saat ini, dan memungkinkan anak dan cucu saya mendapatkan pengalaman yang sama di mana pun mereka berada.” Berdasarkan studi terbaru yang dirilis oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), telah terjadi peningkatan permukaan air laut sekitar 23 sentimeter sejak tahun 1880 dan diperkirakan permukaan laut akan naik sebesar 30 cm pada tahun 2050 dan 77 cm pada tahun 2100.

Akibat kenaikan permukaan laut, Funafuti, ibu kota Tuvalu, mengalami kekeringan parah, kekurangan air, dan pencemaran air tanah, menimbulkan kelaparan dan pengungsian yang signifikan akibat kondisi iklim yang menantang. Menurut France24, Perdana Menteri Australia menyatakan bahwa kedua negara akan berkolaborasi dalam “adaptasi iklim, pengaturan kerja dan keamanan” sebagai bagian dari kemitraan baru yang “mengakui perubahan iklim sebagai ancaman terbesar terhadap penghidupan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. masyarakat Tuvalu.”

Meskipun sebagian pihak memuji perjanjian ini, sebagian lainnya menyoroti ironi tersebut sambil menyoroti kontribusi Australia terhadap pemanasan global. Dengan begitu banyak negara tetangga di Pasifik yang menanggung dampak ekonomi dan sosial yang parah akibat pola cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut, ketergantungan ekonomi Australia pada ekspor batu bara dan gas telah lama menjadi sumber perselisihan.

Australia adalah eksportir batu bara yang besar, dan negara ini masih menjadi penyebab utama pemanasan global, meskipun kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020 hanya di atas 1%. Negara ini merupakan eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia pada tahun 2021, menurut Geoscience Australia. Di sisi lain, selain Tuvalu yang terancam, negara-negara kepulauan lain seperti Kepulauan Marshall, Kiribati (Polinesia), Maladewa (Samudera Hindia), dan Nauru (Oseania) juga semakin rentan akibat naiknya permukaan air laut dan kenaikan permukaan air laut. dalam bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global.

Perjanjian ‘Falepili Union‘ antara Australia dan Tuvalu berfokus pada kerja sama iklim, mobilitas, dan keamanan. Dalam kerja sama iklim, Australia menegaskan kembali hak warga Tuvalu untuk tetap berada di wilayah mereka meskipun terjadi kenaikan permukaan laut, dan memberikan komitmen sebesar $11 juta dolar AS untuk Proyek Adaptasi Pesisir Tuvalu. Aspek mobilitas menetapkan jalur khusus bagi hingga 280 warga Tuvalu setiap tahunnya untuk tinggal, belajar, dan bekerja di Australia secara permanen, tanpa persyaratan kerja. Di samping bantuan yang berkaitan dengan perubahan iklim, klausul keamanan, khususnya mengenai agresi militer, masih menjadi kontroversi, dan Australia memberikan bantuan setelah bencana atau agresi militer. Akibatnya, Pemerintah Tuvalu menghadapi kritik dari pihak oposisi, mengarah pada potensi negosiasi ulang terhadap beberapa klausul kontroversial.

Kebakaran hutan, kebakaran hutan dengan nyala api dan awan asap yang menyinari matahari saat senja di punggung gunung, Blue Mountains, Australia (Foto stok via Getty Images)

Manusia Mengalami Tahun Terpanas Dalam 125.000 Tahun

, , , , , , , , 0

Sejak bulan Juni, dunia mengalami suhu yang luar biasa tinggi setiap bulannya, bahkan Bulan November dinobatkan sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah. Dengan gelombang panas yang memecahkan rekor, kebakaran hutan yang ganas, badai dahsyat, dan banjir yang merusak, para ilmuwan menyamakan dampak perubahan iklim tahun ini dengan “film bencana”.

Minggu ini terdapat dua publikasi penting yang memberikan gambaran mengkhawatirkan tentang suhu panas yang tidak biasa ini: Satu laporan mengklaim bahwa umat manusia baru saja mengalami periode 12 bulan terpanas dalam setidaknya 125.000 tahun, sementara laporan lain memperkirakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas di dunia.

Direktur eksekutif Institut Perubahan Iklim Edinburgh di Universitas Edinburgh, David Reay, mengatakan kepada CNN bahwa “kita sudah terlalu terbiasa dengan catatan iklim yang berjatuhan seperti kartu domino dalam beberapa tahun terakhir.” 12 bulan terpanas terjadi antara November 2022 dan akhir Oktober 2023, dengan suhu rata-rata 1,32 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu di masa pra-industri, menurut analisis data global yang dirilis oleh organisasi penelitian nirlaba Climate Central.

Dalam konferensi telepon dengan wartawan, wakil presiden bidang ilmu pengetahuan Climate Central, Andrew Pershing, menyatakan, “Ini adalah suhu yang tidak boleh kita alami.” Di samping itu, analisis dari Climate Central juga menemukan bahwa El Niño, fenomena laut dan cuaca alami di Pasifik tropis, baru saja mulai menaikkan suhu. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab utama terjadinya tren pemanasan global jangka panjang yang signifikan di bumi. Ini tidak lazim, dan itulah kuncinya.

Para peneliti menemukan bahwa selama periode 12 bulan ini, 90% populasi dunia, atau 7,3 miliar orang, mengalami setidaknya 10 hari suhu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat manusia terkena dampak panas yang luar biasa. Delapan puluh enam persen penduduk India, atau 1,2 miliar orang, mengalami suhu tinggi selama setidaknya 30 hari, sebuah kejadian yang setidaknya tiga kali lebih sering terjadi akibat perubahan iklim.

Pada awal November lalu, suhu di Tiongkok memecahkan lebih dari selusin rekor suhu bulanan, dengan beberapa wilayah mengalami suhu setinggi 34 derajat Celcius. Di AS, minggu ini telah terjadi pemecahan beberapa rekor suhu panas; pada hari Rabu, 8 November 2023, suhu di beberapa bagian Texas mencapai 33,8 derajat Celcius, melampaui suhu sebelumnya yang tercatat pada bulan November.

Menurut penelitian, hanya dua negara—Islandia dan Lesotho—yang mengalami suhu di bawah normal selama periode tersebut. Hasil Climate Central mengikuti perkiraan lain yang dirilis pada 8 November oleh Copernicus Climate Change Service dari Uni Eropa, yang menyimpulkan bahwa tahun 2023 kemungkinan akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan kemungkinan “hampir pasti.”

Perkiraan tersebut didasarkan pada kesimpulan laporan bahwa Oktober bulan lalu adalah rekor terpanas, melampaui rekor sebelumnya yang dicatat pada tahun 2019 sebesar 0,4 Celcius. Rata-rata suhu pra-industri lebih dingin 1,7 Celcius sepanjang bulan. Samantha Burgess, wakil direktur Copernicus, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Oktober 2023 telah terjadi anomali suhu yang luar biasa.”

Memasuki bulan Desember, para peneliti dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus UE telah menyatakan bahwa rekor panas dipecahkan pada bulan November, menjadikan suhu rata-rata global pada tahun 2023 sebesar 1,46 derajat Celcius dibandingkan suhu pra-industri. Bahkan di bulan yang sama, terdapat dua hari yang lebih hangat 2 derajat Celsius dibandingkan suhu pada masa pra-industri, hal yang belum pernah terjadi satu hari pun yang tercatat dalam sejarah. Namun dalam beberapa dekade, suhu global harus tetap di atas 1,5C agar benar-benar melampaui target Perjanjian Paris.

Turis menggunakan payung dan pakaian pelindung untuk berlindung dari sinar matahari di Lapangan Tiananmen saat suhu kota mencapai 40 derajat celsius pada 24 Juni 2023 di Beijing, China. (Foto oleh Wang Xin/VCG via Getty Images)

China Mengalahkan Rekornya Hari Terpanasnya Selama Enam Bulan

, , , , , , , 0

China telah mencatat jumlah hari panas tertinggi selama enam bulan sejak pencatatan dimulai, menurut pihak berwenang, saat negara itu menghadapi musim panas yang memecahkan rekor panas terik. Pada paruh pertama tahun ini, China mengalami rata-rata kenaikan suhu tinggi yang melebihi 35 derajat Celcius, tertinggi sejak 1961 menurut Pusat Iklim Nasional China mengatakan dalam sebuah pernyataan 2 Juli 2023.

Rata-rata nasional dihitung dari jumlah hari suhu tinggi yang dicatat oleh stasiun cuaca di seluruh negeri. China telah mengalami empat gelombang panas regional sejauh musim panas ini, yang datang lebih awal dan lebih meluas dan ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut pusat tersebut.

China Utara, wilayah berpenduduk padat dengan ratusan juta penduduk, sangat terpukul, dengan lebih banyak gelombang panas diperkirakan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Sepanjang tahun ini, Shijiazhuang, ibu kota provinsi Hebei, telah mengalami 17 hari suhu tinggi, diikuti 14 hari di Beijing. Di seluruh negeri, 110 stasiun cuaca telah mencatat rekor suhu, kata Pusat Iklim Nasional itu.

Gelombang panas pertama China tahun ini tiba pada 28 Mei lalu, terjadi dua minggu lebih awal dari biasanya dan memengaruhi 15 provinsi di China. Pada pertengahan Juni, lebih dari 200 juta orang di China utara menderita suhu harian maksimum di atas 40 derajat Celcius. Dan selama gelombang panas keempat – dan terkuat – yang berlangsung dari 21 hingga 30 Juni, suhu Beijing melonjak di atas 41 derajat Celcius, menetapkan rekor baru untuk hari terpanas di ibu kota China tersebut pada bulan Juni.

Pusat Iklim Nasional mengatakan bahwa gelombang panas adalah yang paling ekstrem yang pernah dialami China selama dekade terakhir pada bulan Juni, bulan ketika gelombang panas yang berulang sangat jarang terjadi, menurut pusat tersebut. Zhou Bing, kepala layanan iklim Administrasi Meteorologi China, mengatakan kepada Global Times yang dikelola pemerintah bahwa China baru-baru ini mengalami frekuensi tinggi peristiwa cuaca ekstrem yang terkait dengan El Nino – sistem iklim alami yang ditandai dengan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dekat khatulistiwa lebih hangat dari rata-rata.

“Perkembangan El Nino akan menyebabkan peningkatan curah hujan di China selatan pada musim panas dan penurunan curah hujan di China utara, dengan banjir di selatan dan kekeringan di utara,” kata Zhou. Saat China utara menderita panas terik, sedangkan wilayah barat daya negara itu dilanda hujan dalam seminggu terakhir. Empat orang tewas dan tiga lainnya hilang setelah tanah longsor yang dipicu oleh hujan badai dan banjir bandang melanda Kabupaten Wenchuan akibat suhu ekstrem itu di Provinsi Sichuan Selasa lalu menurut kantor berita Xinhua.

Pembangkit listrik tenaga nuklir Neckarwestheim di tepi Sungai Neckar. Dengan pemisahan pembangkit listrik tenaga nuklir Isar 2, Neckarwestheim dan Emsland dari jaringan listrik, era pembangkit listrik komersial dengan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jerman berakhir pada hari Sabtu. (Foto oleh Uwe Anspach/gambar aliansi via Getty Images)

Jerman Menutup Tiga Pembangkit Terakhirnya

, , , , , , , , 0

Tiga pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir Jerman telah “ditutup” pada akhir pekan ini, menandai berakhirnya era nuklir negara itu yang telah berlangsung lebih dari enam dekade.

Pembangkit listrik tenaga nuklir telah lama diperdebatkan di Jerman, ada kelompok yang ingin mengakhiri ketergantungan mereka terhadap pembangkit yang tidak berkelanjutan dan mengganggu percepatan energi terbarukan, ada juga yang menganggapnya sebagai mematikan keran sumber energi rendah karbon yang andal.

Terkait perdebatan itu, pemerintah Jerman tetap berpegang pada keputusannya, “Posisi pemerintah Jerman jelas: tenaga nuklir tidak ramah lingkungan. Juga tidak berkelanjutan,” Steffi Lemke, Menteri Federal Jerman untuk Lingkungan dan Perlindungan Konsumen dan anggota Partai Hijau, mengatakan kepada CNN.

Penutupan tiga pembangkit listrik Emsland, Isar 2, dan Neckarwestheim, merupakan puncak dari rencana yang dijalankan lebih dari beberapa puluh tahun yang lalu. Pada 1970-an, gerakan anti-nuklir yang kuat di Jerman muncul, ketika sekelompok orang memprotes pembangkit listrik baru yang khawatir tentang risiko yang ditimbulkan oleh teknologi dan kaitannya dengan senjata nuklir.

Kecelakaan nuklir juga memicu penentangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir di Jerman seperti pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island di Pennsylvania pada tahun 1979 dan bencana tahun 1986 di Chernobyl yang menciptakan limbah radioaktif yang mencapai sebagian Jerman.

Pada tahun 2000, pemerintah Jerman berjanji untuk menghentikan tenaga nuklir dan mulai mematikan pembangkit listrik. Tetapi ketika pemerintahan baru berkuasa pada tahun 2009, pembangkit listrik tenaga nuklir mendapatkan penangguhan sebagai teknologi penghubung untuk membantu negara beralih ke energi terbarukan.

Hingga pada Maret 2011, gempa bumi dan tsunami menyebabkan tiga reaktor pembangkit listrik Fukushima Daiichi meleleh. Bagi banyak orang di Jerman, bencana nuklir terburuk di Jepang adalah justifikasi “bahwa jaminan bahwa kecelakaan nuklir skala besar tidak ada,” kata Miranda Schreurs, profesor kebijakan lingkungan dan iklim di Technical University of Munich, kepada CNN.

Tiga hari kemudian Kanselir Angela Merkel berpidato menyebutnya sebagai “malapetaka yang tak terbayangkan bagi Jepang” dan “titik balik” bagi dunia. Dia mengumumkan Jerman akan mempercepat penghapusan nuklir, dengan pabrik yang lebih tua segera ditutup.

Dan setelah lebih dari 60 tahun menggunakan tenaga nuklir, Berlin akhirnya akan menutup tiga pembangkit aktif terakhirnya akhir pekan ini. “Ini adalah pencapaian besar bagi jutaan orang yang telah memprotes nuklir di Jerman dan di seluruh dunia selama beberapa dekade,” Paul-Marie Manière, juru bicara Greenpeace, mengatakan kepada CNN.

Jerman berencana mengganti sekitar 6% listrik yang dihasilkan oleh tiga pembangkit nuklir dengan energi terbarukan. Namun, lebih dari 30% energi Jerman berasal dari batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor, hal ini juga menjadi keputusan kontroversial pemerintah ketika Jerman beralih ke batu bara untuk membantu ketahanan energi.

Jerman telah berjanji untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara terakhirnya paling lambat tahun 2038, dengan batas waktu 2030 di beberapa daerah. Hal ini bertujuan agar 80% listrik berasal dari energi terbarukan pada akhir dekade ini.

Seorang pria menonton situs United Nations Population Fund (UNFPA) pada 15 November 2022 di Kolombo, Sri Lanka. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi dunia mencapai 8 Miliar. (Foto oleh Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images)

Populasi Global Mencapai 8 Miliar Jiwa

, , , , , , , 0

Populasi global telah mencapai 8 miliar, namun dikatakan pencapaian ini “bukan skenario kiamat” menurut pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa walaupun mereka menyerukan tindakan cepat untuk mengurangi bahan bakar fosil dan emisi.

Tingginya populasi global ini dikatakan saat ini sendiri cukup lambat, dan jika dipertahankan selama beberapa dekade, akan membantu mengurangi degradasi lingkungan. “Intensifnya pertumbuhan dan digabungkan peningkatan emisi gas rumah kaca” adalah hal yang berbahaya menurut pejabat PBB dalam pengarahan PBB pada 15 November 2022.

Menurut PBB, negara-negara dengan tingkat konsumsi dan emisi tinggi adalah negara yang memiliki populasi yang lambat, bahkan Maria-Francesca Spatolisano, seorang pejabat di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB mengatakan mayoritas pertumbuhan itu terus terkonsentrasi “di antara negara-negara termiskin di dunia”.

Hal ini membuat khawatir berbagai aktor internasional menyusul KTT iklim COP27 yang menunjukan kekacauan dunia akibat pemanasan global. Populasi dunia mencapai tonggak sejarah 8 miliar minggu ini, dengan perkiraan PBB akan ada 9,7 miliar manusia di Bumi pada tahun 2050.

“Untuk mengantarkan dunia di mana 8 miliar orang dapat berkembang, kita memerlukan pemisahan cepat kegiatan ekonomi dari ketergantungan berlebihan pada energi bahan bakar fosil, serta efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya tersebut.” tutur Spatolisano.

Untuk itu, PBB mengajak negara-negara kaya untuk membantu negara-negara dengan perekonomian rendah untuk mneyelesaikan permasalahan bersama ini. “Negara-negara kaya dan komunitas internasional [dapat membantu] negara-negara berkembang menerima bantuan yang diperlukan agar ekonomi mereka dapat tumbuh.” Tetapi menegaskan bahwa bantuan harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang akan meminimalkan emisi gas rumah kaca di masa depan.

Spatolisano juga meminta negara-negara untuk “melipatgandakan” upaya mereka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. PBB memiliki 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dianggapnya sebagai “seruan mendesak untuk bertindak” bagi semua negara, termasuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan, meningkatkan aksi iklim, dan menciptakan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat secara global.

“Ketika dunia menghadapi krisis dan konflik global yang mengalir dan saling terkait, aspirasi yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan berada dalam bahaya,” tulis Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam laporan tahun 2022.

Wakil direktur eksekutif untuk manajemen Dana Kependudukan PBB (UNFPA), Ib Peterson, mengatakan tingkat keragaman antar negara yang belum pernah terjadi sebelumnya benar-benar unik. “Kami menganggap ini sebagai momen kisah sukses, bukan skenario dari awal mula kiamat,” katanya.

“Usia rata-rata di Eropa adalah 41 tahun, sedangkan usia rata-rata di Afrika sub-Sahara adalah 17 tahun. Jadi ini berarti orang-orang di seluruh dunia memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dan peluang yang sangat berbeda.” Peterson mengatakan perbedaan antar negara berarti solusi perlu disesuaikan di tingkat lokal.

PLTU Cirebon (Photo: Antara/Asep Fathulrahman)

Indonesia dan ADB Pensiunkan PLT Batu Bara Pertama

, , , , , 0

Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) dan sebuah perusahaan listrik swasta bekerja sama untuk membiayai kembali dan memutuskan untuk melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara pertama di bawah proyek pengurangan emisi karbon terobosan baru yang bergerak dari konsep menjadi kenyataan pada hari Senin.

Pembangkit listrik Cirebon 1 yang berkapasitas 660 megawatt di Jawa Barat akan dibiayai kembali dalam kesepakatan $250-300 juta dengan syarat bahwa pembangkit tersebut tidak dapat digunakan 10 hingga 15 tahun sebelum akhir masa manfaatnya berdasarkan nota kesepahaman kesepahaman MOU yang mengatur mengenai pembangkit listrik batu bara tersebut, kata pejabat ADB.

Pemberi pinjaman yang berbasis di Manila dan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan MOU dengan produsen listrik independen Cirebon Electric Power pada hari Senin, 14 November 2022 di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia.

Kesepakatan itu yang rincian akan disempurnakan di bawah MOU, diperkirakan dapat menghilangkan 30 juta ton emisi gas rumah kaca selama periode 15 tahun, setara dengan menghilangkan 800.000 mobil dari jalanan menurut perkiraan ADB.

Perjanjian tersebut adalah inisiatif pertama di bawah Energy Transition Mechanism (ETM) yang dilakukan oleh ADB, sebuah inisiatif untuk memadukan dana investasi swasta, keuangan publik, dan sumbangan filantropi untuk membiayai kembali pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia Tenggara untuk menghentikannya lebih awal saat kawasan ini beralih ke energi terbarukan.

Proyek ETM, pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Reuters tahun lalu, dikembangkan oleh ADB dengan masukan dari perusahaan sektor swasta termasuk Prudential, Citi, dan Black Rock untuk menghilangkan emisi karbon selama beberapa dekade di masa depan dengan mengubah ekonomi operasi pembangkit listrik tenaga batu bara.

“Masalah warisan pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia Tenggara memenuhi syarat sebagai salah satu masalah terbesar bagi transisi energi,” wakil presiden regional ADB, Ahmed M Saeed, mengatakan kepada Reuters. “Dengan pengumuman ini, kami mengambil langkah pertama dalam apa yang merupakan proyek ambisius dan menjadikannya nyata,” tambahnya.

Kesepakatan itu tidak mengubah struktur kepemilikan untuk pembangkit listrik Cirebon 1 yang berusia 12 tahun, pemasok listrik utama ke Jakarta dengan kontrak pasokan selama 30 tahun dengan operator jaringan negara Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebaliknya, MoU dengan ADB ini akan memberi kompensasi kepada pemilik Cirebon Electric untuk nilai yang hilang dari pensiun dini pabrik dengan pinjaman lunak baru dengan bunga lebih rendah yang diatur melalui cabang sektor swasta ADB, kata David Elzinga, spesialis energi perubahan iklim senior ADB.

Untuk kesepakatan itu, Indonesia mengalokasikan dana sebesar $500 juta dari Dana Investasi Iklim, tetapi strukturnya masih berjalan bersama, kata Elzinga. ADB juga mengatakan sejumlah perusahaan keuangan dan kelompok filantropi telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam transaksi tersebut.

Kesepakatan itu juga menandai pergeseran konsep awal ETM dari model “memperoleh dana lalu kemudian pensiun” menjadi model “membiayai kembali kemudian mempercepat pensiun“, kata Saeed. Diharapkan dengan program ADB dapat memberikan nilai ekonomi yang hilang dari pensiun dininya PLTU melalui pembiayaan sebagai cara melawan dari perubahan kepemilikan pembangkit listrik. Kesepakatan itu muncul di tengah meningkatnya seruan bagi bank pembangunan multilateral untuk membiayai investasi besar-besaran yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim.

Frans Timmermans, Wakil Presiden Komisi Eropa, berbicara dalam konferensi pers di KTT Perubahan Iklim PBB COP27. (Foto oleh Christophe Gateau/gambar aliansi melalui Getty Images)

Konferensi COP27: Antara Perubahan Iklim dan Perang

, , , , , , , , , , 0

Suhu bumi telah menghangat lebih dari 1,1 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19, dengan sekitar setengah dari peningkatan itu terjadi dalam 30 tahun terakhir, laporan itu menunjukkan. Menurut Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Petteri Taalas, target pemanasan 1,5 derajat dari kesepakatan iklim Paris tidak mungkin tercapai mengingat tingkat karbon dioksida yang berada di atmosfer saat ini.[1]

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mencatat bahwa negara-negara maju bertanggung jawab atas sebagian besar emisi, sementara negara-negara berkembang kemungkinan akan menanggung beban terberat dari dampak perubahan iklim. Dia menambahkan bahwa kebijakan iklim saat ini “akan benar-benar bencana.”[2]

Perundingan COP27 yang diselenggarakan PBB diadakan di Sharm El Sheikh sejak 6 hingga 18 November 2022, di Semenanjung Sinai Mesir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa dunia akan “terkutuk” jika negara maju dan negara berkembang gagal mencapai kesepakatan untuk membatasi dampak perubahan iklim.[3]

Gelombang peristiwa cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim telah mengacaukan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, apalagi di tahun 2022 ini. Dari mulai gelombang panas, banjir besar di Pakistan, curah hujan di bawah rata-rata di wilayah Afrika Timur yang menyebabkan kekeringan, terganggunya ekosistem sungai karena volume air yang berubah secara drastis.

Setelah kurang lebih tiga belas tahun semenjak negara-negara maju berkomitmen untuk menggalang dana sebesar $ 100 miliar per tahun pada tahun 2020, nyatanya angka tersebut belum terpenuhi. Target pendanaan iklim global, yang ditetapkan pada COP15 oleh negara-negara maju, belum sepenuhnya dipenuhi. LSM internasional Inggris Oxfam memperkirakan baru sebesar $21-$24,5 miliar yang terkumpul untuk pembiayaan iklim yang diberikan pada tahun 2020.[4]

Bank Dunia mengatakan bahwa perubahan iklim dapat secara tajam mengurangi kualitas kehidupan masyarakat global hingga 800 juta orang di beberapa wilayah dengan populasi termiskin dan paling rentan terhadap perubahan di dunia.[5] Asia Selatan berada di garis depan dalam hal perubahan iklim dan COP27 berlangsung pada saat yang kritis karena kawasan ini menghadapi peristiwa cuaca yang semakin sering dan intens.

Sebuah studi tahun 2021 oleh kelompok lingkungan German Watch yang berfokus pada dua dekade pertama abad ini mengungkapkan bahwa 3 dari 10 negara dalam indeks risiko iklim jangka panjang berasal dari Asia Selatan: yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Nepal. “Banjir sangat merusak di Pakistan, dan saya pikir dibutuhkan sekitar $16 miliar untuk rekonstruksi,” menurut Thomas Michael Kerr, spesialis iklim utama Asia Selatan di Grup Bank Dunia.[6]

COP27 sendiri berfokus pada peningkatan solusi adaptasi sambil memobilisasi dan memperkuat akses ke pembiayaan untuk adaptasi. “Diskusi di COP27 harus maju menuju angka baru untuk pendanaan iklim mulai 2025 dan seterusnya yang secara akurat menangkap kebutuhan ini,” lanjutnya.

 

Keamanan Militer atau Keamanan Lingkungan?

Di sisi lain, invasi Rusia ke Ukraina sendiri memperburuk usaha negara-negara untuk memperlambat perubahan iklim. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan “konfrontasi militer” di dunia mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan iklim. “Sulit untuk membayangkan bahwa, di masa konflik dan bahkan konfrontasi militer, negara-negara seperti Rusia atau China akan memainkan peran konstruktif di dan setelah Sharm el Sheikh (Konferensi COP27),” katanya berbicara pada diskusi tentang kebijakan iklim di Korea Selatan.[7]

Di sisi lain, Steinmeier mengatakan akan sulit menemukan uang untuk mengubah ekonomi Jerman menjadi ekonomi yang berkelanjutan karena Berlin mendedikasikan dana untuk meningkatkan anggaran pertahanannya dan mendukung upaya perang Kyiv.[8] Guterres mengatakan kepada surat kabar Guardian Inggris bahwa negara-negara kaya harus mencapai “pakta bersejarah” dengan negara-negara berkembang di KTT COP27 untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

Bagi negara-negara Eropa, keamanan secara tradisional, yang mengedepankan aspek militer tengah menjadi faktor utama pendorong terciptanya keamanan, bahkan bagi Rusia dan Ukraina, aspek lingkungan bukan menjadi hal penting untuk saat ini. Invasi dengan penggunaan alutsista juga merupakan penyumbang dari cepatnya perubahan iklim.

Banyak perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi akibat konflik, salah satunya menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Pada saat yang sama, runtuhnya tata kelola lingkungan yang terkait dengan konflik dapat menciptakan atau mempertahankan kondisi yang memungkinkan praktik polusi berkembang, dan menghambat upaya untuk mengatasinya.[9]

Pada fase awal pertempuran, emisi utama akan muncul dari infrastruktur yang rusak, hilangnya vegetasi, dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Ancaman dan konflik yang meningkat dapat mendorong deforestasi karena medan perang dan peluncuran serta target rudal sering mengarah pada wilayah-wilayah penting dan perbatasan untuk melemahkan lawan. Pengeboman dan metode perang modern lainnya secara langsung merugikan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kerusakan tambahan dari konflik dapat membunuh hingga 90% hewan besar di suatu daerah.[10]

Bahkan masalah lingkungan dapat meluas ke periode pasca konflik. Produksi energi, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur transportasi sering menjadi sasaran pertempuran.[11] Kebakaran dan tumpahan minyak sering kali menghasilkan emisi, dan terkadang infrastruktur minyak secara aktif dipersenjatai. Emisi tidak langsung dari konflik aktif adalah yang paling sulit untuk diukur, tetapi mungkin yang paling signifikan mengingat mereka meluas ke banyak sektor, dan ke masa depan.[12].

Di Ukraina, pembangkit listrik Luhansk harus meningkatkan produksi dan beralih ke batubara kualitas rendah menyusul gangguan pasokan bahan bakar. Krisis ini telah mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan bahan bakar fosil yang dinilai lebih efektif daripada solusi yang jelas dan perlu untuk mempercepat peralihan ke energi terbarukan pada situasi genting.[13]

Terlepas dari invasi militer, aktivitas militer pada periode damai sendiri mengkonsumsi banyak bahan bakar dan juga menghasilkan emisi yang sangat besar. Militer dunia menyumbang sekitar 6% dari semua emisi gas rumah kaca, dan banyak pemerintah bahkan tidak melaporkan data tentang emisi dari kegiatan militer.[14]

Sektor Militer mengkonsumsi sejumlah besar bahan bakar fosil, yang berkontribusi langsung terhadap pemanasan global.  Bahkan 566.000 unit gedung Departemen Pertahanan AS, misalnya, menyumbang 40% dari penggunaan bahan bakar fosilnya.[15] Ini termasuk fasilitas pelatihan, asrama, pabrik, dan bangunan lain di hampir 800 basis departemen di seluruh dunia. Jika militer AS di hitung sebagai sebuah negara, maka ia akan berada di peringkat ke 47 penghasil emisi tertinggi di dunia.[16]

Meningkatnya ancaman dari berbagai negara akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh Rusia, China, hingga Korea Utara otomatis telah meningkatkan aktivitas militer negara-negara lainnya karena munculnya security dilemma.[17] Akibatnya, COP27 yang mungkin secara teori telah merumuskan rancangan untuk melindungi lingkungan tidak akan benar-benar efektif dalam praktiknya.

[1] “UN weather report reveals ‘chronicle of climate chaos’”, DW, 6 November 2022, https://www.dw.com/en/un-weather-report-reveals-chronicle-of-climate-chaos/a-63663708

[2] Saim Dušan Inayatullah, German president says COP27 conditions ‘not encouraging’”, DW, 11 5 November 2022, https://www.dw.com/en/german-president-says-cop27-conditions-not-encouraging/a-63661025

[3] Ibid.

[4] Zobaer Ahmed, “South Asia desperate for positives from COP27”, 4 November 2022, https://www.dw.com/en/south-asia-desperate-for-positives-from-cop27/a-63650600

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Op. Cit., Inayatullah

[8] Ibid.

[9] “We need to do more to understand the climate costs of war if we’re to identify pathways towards emissions reductions and increased resilience during recovery”, Conflict and Environment Observatory, 14 Juni 2021, https://ceobs.org/how-does-war-contribute-to-climate-change/

[10] Joe McCarthy, “How War Impacts Climate Change and the Environment”, Global Citizen, 7 April 2022, https://www.globalcitizen.org/en/content/how-war-impacts-the-environment-and-climate-change/

[11] Rifani Agnes Eka Wahyuni, “Perang Rusia-Ukraina Memicu Revolusi Energi”, DIP Institute, 8 Oktober 2022, https://dip.or.id/2022/10/08/perang-rusia-ukraina-memicu-revolusi-energi/

[12] Op. Cit., Conflict and Environment Observatory

[13] “Pricey food, precious forests – the invasion of Ukraine, global food security and deforestation”, Global Witness, 6 April 2022, https://www.globalwitness.org/en/blog/pricey-food-precious-forests-the-invasion-of-ukraine-global-food-security-and-deforestation/

[14] Tom Ambrose, “World’s militaries avoiding scrutiny over emissions, scientists say “, The Guardian, 11 November 2022, https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/11/worlds-militaries-avoiding-scrutiny-over-emissions

[15] Neta C. Crawford, “The Defense Department is worried about climate change – and also a huge carbon emitter”, The Conversation, 12 Juni 2019, https://theconversation.com/the-defense-department-is-worried-about-climate-change-and-also-a-huge-carbon-emitter-118017

[16] Op. Cit., Joe McCarthy

[17] Anita Susanto, “Intensifnya Penembakkan Rudal Balistik Oleh Korea Utara, Ada Apa?”, DIP Institute, 4 Oktober 2022, https://dip.or.id/2022/10/04/intensifnya-penembakkan-rudal-balistik-oleh-korea-utara-ada-apa/

Luiz Inacio Lula da Silva, presiden terpilih Brasil, berbicara dalam konferensi pers di Bank of Brazil Cultural Center (CCBB) di Brasilia, Brasil, pada Kamis, 10 November 2022. (Foto: Andressa Anholete/Bloomberg via Getty Images )

Kemenangan Lula da Silva Memacu Harapan Bagi Membaiknya Hutan Amazon

, , , , , , , , , , , 0

Kemenangan pemilihan presiden Luiz Inacio Lula da Silva di Brazil telah mendorong harapan baru untuk masa depan hutan hujan terbesar di dunia ketika pemimpin sayap kiri itu berjanji untuk memerangi perubahan iklim dan membalikkan beberapa kebijakan pendahulunya Jair Bolsonaro.

“Brasil siap untuk melanjutkan peran utamanya dalam perang melawan krisis iklim,” terutama dengan melindungi Amazon, kata Lula sesaat setelah diumumkan sebagai pemenang pada akhir Oktober lalu. “Di pemerintahan kami, kami mampu mengurangi deforestasi di Amazon hingga 80 persen. Sekarang, mari kita berjuang untuk nol deforestasi,” janji Lula, lewat akunnya di Twitter.

Presiden terpilih Brasil berkampanye dengan janji untuk melindungi Amazon yang sangat penting untuk perjuangan global melawan perubahan iklim dan telah mengalami peningkatan kehancuran selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro pada pemerintahannya telah mendorong banyak proyek pembangunan, memangkas banyak pohon di hutan Amazon dengan alasan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Tetapi, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan aktivis lingkungan menuduh Bolsonaro memusnahkan badan-badan perlindungan lingkungan dan masyarakat pribumi Brazil di seluruh wilayah Amazon yang luas.

Greenpeace Brazil pada 31 Oktober lalu meminta Lula untuk menindaklanjuti janji kampanyenya, termasuk membangun kembali lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melindungi lingkungan. Human Rights Watch juga mendesak Lula untuk menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakannya untuk memperkuat “penegakan hukum untuk memerangi perusakan Amazon dan ancaman serta serangan terhadap para pembela hutan”.

Brazil adalah rumah bagi lebih dari 800.000 penduduk asli dari lebih dari 300 kelompok yang berbeda, menurut data dari sensus terakhir pada tahun 2010 yang dikutip oleh kelompok hak Artikulasi Masyarakat Adat Brasil. Dewan Misionaris Adat mencatat telah terjadi 305 kasus “invasi, eksploitasi ilegal sumber daya dan kerusakan properti” di wilayah Adat tahun lalu yang mempengaruhi 226 tanah Adat di 22 negara bagian Brazil.

Carbon Brief, situs web iklim yang berbasis di Inggris, mengatakan dalam sebuah laporan bulan lalu bahwa kemenangan pemilihan Lula dapat membuat deforestasi turun 89 persen di Amazon Brasil selama dekade berikutnya dan akan mencegah kehancuran 75.960 km persegi hutan hujan pada tahun 2030.

Di sisi lain, Oliver Stuenkel, seorang profesor hubungan internasional, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Lula–yang menang dengan selisih tipis dukungan 50,9 persen dari 49,1 persen– perlu bekerja keras untuk rekonsiliasi mengingat betapa terpolarisasinya masyarakat Brazil akibat aktifitas politik.

Setelah kemenangannya, Lula juga diundang untuk menghadiri KTT iklim dunia COP27 minggu ini untuk meyakinkan aktor internasional bahwa Presiden terpilih Brasil Luiz Inacio Lula da Silva akan menghadiri KTT COP27 minggu ini, untuk meyakinkan dunia bahwa hutan hujan Amazon berada di tangan yang aman.

Pemandangan dari kamp darurat setelah warga mengungsi dari rumah mereka yang dilanda banjir menyusul hujan lebat di distrik Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa pada 30 Agustus 2022. (Foto oleh Hussain Ali/Anadolu Agency via Getty Images)

Ratusan Anak di Antara 1.000 Orang Tewas Akibat Hujan Monsun Pakistan dan Banjir

, , , , , , , , 0

Hujan lebat dan banjir besar telah menewaskan sedikitnya 1.033 orang, termasuk 348 anak-anak, dan 1.527 lainnya terluka di Pakistan sejak pertengahan Juni, kata para pejabat Pakistan, 28 Agustus 2022. Bahkan Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional Pakistan menambahkan bahwa 119 orang telah meninggal dan 71 terluka dalam 24 jam terakhir.

Bencana ini sendiri berdampak pada 33 juta orang di Pakistan menurut Menteri Perubahan Iklim Pakistan, Sherry Rehman dimana banjir sebesar itu “belum pernah terjadi sebelumnya” dan “bencana kemanusiaan terburuk dalam dekade ini.” Dilansir dari CNN. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Pakistan, Ahsan Iqbal secara terpisah mengatakan kepada Reuters bahwa 30 juta orang Pakistan telah terkena dampaknya, angka yang mewakili sekitar 15% dari populasi negara Asia Selatan.

“Pakistan mengalami siklus monsun kedelapan sementara biasanya negara ini hanya memiliki tiga hingga empat siklus hujan,” kata Rehman. Pakistan sendiri mengerahkan tentaranya untuk membantu operasi bantuan dan penyelamatan di daerah-daerah yang dilanda banjir di empat provisinsi paling terdampak, menurut Kementerian Dalam Negeri Pakistan. Sementara itu, pusat bantuan banjir sedang didirikan di berbagai bagian negara itu untuk membantu pengumpulan, pengangkutan, dan distribusi barang bantuan banjir kepada para korban, kata Angkatan Bersenjata Pakistan.

Saking parahnya banjir yang terjadi, Provinsi Sindh Selatan bahkan meminta 1 juta tenda untuk warga terdampak, sementara provinsi tetangganya, Balochistan meminta 100.000 tenda setelah sebagian besar wilayah terputus aliran listrik dan gas. Rehman juga kemudian mendesak masyarakat internasional untuk memberikan bantuan mengingat sumber daya Pakistan yang “terbatas“.

Pada 26 Agustus 2022 lalu, Perdana Menteri Pakistan, Sharif memberi pengarahan kepada diplomat internasional tentang krisis tersebut, menyatakan bahwa negaranya sangat terdampak perubahan iklim meskipun memiliki jejak karbon yang relatif kecil. Badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan hujan akibat angin monsun itu telah mempengaruhi sekitar 3 juta orang di Pakistan, di antaranya 184.000 telah mengungsi ke kamp-kamp bantuan di seluruh negeri.

Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional Pakistan mengatakan dalam sebuah laporan bahwa dalam 24 jam terakhir, 150 kilometer jalan rusak di Pakistan dan lebih dari 82.000 rumah rusak sebagian atau seluruhnya. Menurut otoritas yang sama, sejak pertengahan Juni, lebih dari 3.000 kilometer jalan, 130 jembatan dan 495.000 rumah telah rusak yang dikonfirmasi dalam laporan OCHA.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..