Krisis Ekonomi

February 20 2023

Ekonomi Myanmar Tidak Terkendali, 2 Tahun Setelah Kudeta Militer

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Junta Militer, Krisis Ekonomi, Kyat, Myanmar 0

Myanmar mengalami kejatuhan ekonomi sejak kudeta militer pada Februari 2021. Kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah mengakibatkan konflik yang meluas, kerusuhan, dan kecaman internasional. Ketidakmampuan dan kesalahan manajemen junta militer telah menyebabkan banyak masalah ekonomi bagi negara, termasuk devaluasi mata uang dan populasi penduduk usia kerja. Setelah satu dekade pertumbuhan yang stabil, ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sebesar 18% pada tahun 2021, dengan sedikit perbaikan yang diproyeksikan pada tahun 2023. Selain itu, sanksi internasional dan pemasukkan Myanmar ke dalam daftar hitam oleh the international Financial Action Task Force telah menghalangi investasi asing .

Salah satu masalah utama yang dihadapi perekonomian Myanmar adalah devaluasi mata uangnya, kyat. Kyat telah kehilangan sekitar setengah nilainya. Devaluasi ini meningkatkan inflasi hingga 16% pada tahun 2022,menjadikan harga lebih mahal bagi warga negara untuk membeli barang dan jasa. Akibatnya, daya beli sangat berkurang, dan banyak warga berjuang bahkan untuk membeli kebutuhan pokok. The World Food Proggramme memperkirakan bahwa 14,4 juta orang, lebih dari 25% populasi, menghadapi kerawanan pangan. Devaluasi juga merugikan bisnis, membuat barang impor dan bahan baku lebih mahal dan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu, depresiasi telah mempersulit Myanmar untuk menarik investasi asing, karena ketidakstabilan mata uang menghalangi investor. Situasi ekonomi secara keseluruhan di Myanmar menjadi semakin mengerikan karena devaluasi kyat, dan kemungkinan akan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk memulihkan stabilitas ekonomi.

Masalah besar lainnya adalah populasi penduduk usia kerja, dengan ribuan orang diperkirakan meninggalkan negara itu setiap bulan. Sejak kudeta, banyak profesional muda dan pekerja terampil yang tersisa telah dipenjara dan dibunuh. Hal ini mengakibatkan kekurangan tenaga kerja terampil di Myanmar, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerusuhan sipil yang sedang berlangsung telah mempersulit bisnis untuk beroperasi, menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Sejak ekonomi Myanmar didominasi oleh militer dan kroni-kroninya, sanksi internasional telah mempersulitnya untuk berdagang dengan negara lain dan semakin melemahkan ekonominya. Sanksi internasional telah ditargetkan pada junta militer dan bisnisnya serta individu dan perusahaan yang mendukung rezim tersebut. Selain sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional, krisis politik dan hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar juga menyebabkan banyak bisnis internasional hengkang. Banyak perusahaan multinasional terkemuka telah meninggalkan negara tersebut, termasuk Telenor, Kirin, Woodside Petroleum, Chevron, TotalEnergies, Voltalia, dan British American Tobacco, karena kekhawatiran atas peran militer dalam pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi politik yang tidak stabil.

Kepergian bisnis internasional ini telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat Myanmar dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ini juga semakin membatasi akses negara ke investasi dan teknologi asing, menghambat kemampuannya untuk mengembangkan dan memodernisasi ekonominya. Degradasi infrastruktur yang kritis, seperti energi dan komunikasi, telah membuat bisnis tidak dapat beroperasi dengan andal. Selain itu, sanksi dan penghentian bisnis juga telah menurunkan cadangan devisa negara dan meningkatkan inflasi, sehingga semakin mempersulit negara untuk mengimpor barang dan jasa serta melunasi utangnya.

Perekonomian Myanmar terpuruk sejak kudeta militer yang gagal pada Februari 2021. Ketidakmampuan dan kesalahan manajemen junta militer Myanmar menyebabkan devaluasi mata uang, menguras otak penduduk usia kerja, dan sanksi ekonomi. Selama junta militer Myanmar mengelola ekonomi, kecil kemungkinannya untuk pulih. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat internasional untuk terus menekan junta militer Myanmar untuk memulihkan demokrasi dan mengizinkan pemerintah sipil yang memenuhi syarat untuk mengatasi masalah ekonomi negara.

Pendukung mendiang Presiden Haiti Jovenel Moise dan polisi bentrok selama demonstrasi menuntut keadilan satu tahun setelah Moise terbunuh, di Port-au-Prince pada 7 Juli 2022. (Foto oleh RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

July 13 2022

Pasca Satu Tahun Kematian Presiden, Kondisi Haiti Semakin Parah

Anita Susanto America, Economy, News, Politics, Security and Defence Haiti, Jovenel Moïse, Kelompok Bersenjata, Kriminal, Krisis Ekonomi, Krisis Kemanusiaan, Pembunuhan 0

Semenjak satu tahun kematian Jovenel Moïse, Presiden Haiti yang dibunuh di rumah pribadinya, tidak hanya otoritas Haiti gagal menghukum dalang dibalik pembunuhannya, tetapi Haiti semakin jatuh dan terpuruk karena kekerasan terjadi dimana-mana dan kondisi ekonomi negara yang memburuk.

Banyak masyarakat Haiti yang telah meninggalkan wilayah negara tersebut sejak tahun lalu lewat jalur laut yang tidak kalah mematikan, membuat banyak masyarakat Haiti sampai ke berbagai pantai di negara-negara terdekat. Tujuan mereka sederhana, mereka lebih memilih mati karena mencoba menyelamatkan diri dibandingkan mati di tanah negaranya karena kelaparan dan bentrok.

“Setiap hari adalah bentrokan. Ini adalah perjuangan untuk tetap hidup. Ini pertarungan untuk makan. Ini perjuangan untuk bertahan hidup,” kata Hector Duval, seorang tukang ledeng yang sekarang menjadi tukang ojek untuk penghasilan tambahannya, dilansir dari ABC News.

Pemerintah Haiti sendiri kewalahan untuk menindak kelompok-kelompok brutal dan mengurangi lonjakan penculikan yang terjadi. Pada saat yang sama, upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi telah goyah dalam beberapa pekan terakhir dan upaya untuk mengadakan pemilihan umum terhenti.

Perdana Menteri Ariel Henry telah berjanji untuk membentuk dewan pemilihan sementara baru, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, walaupun belum sempat dilaksanakan. Sementara itu, harapan untuk pengadilan bagi mereka yang ditangkap dalam pembunuhan presiden telah digagalkan oleh pengunduran diri empat hakim yang ditunjuk untuk mengawasi penyelidikan, dengan beberapa mengatakan mereka mengkhawatirkan nyawa mereka.

Terkait perkembangan kasus pembunuhan Moïse, lebih dari 40 orang telah ditangkap di Haiti, termasuk perwira tinggi polisi dan sekelompok mantan tentara Kolombia. Setidaknya dua dari tiga tersangka yang ditahan di luar Haiti diekstradisi ke AS, di mana mereka menghadapi tuduhan termasuk bersekongkol untuk melakukan pembunuhan atau penculikan di luar Amerika Serikat.

Istri dari mendiang Moïse, Martine, terus menuntut keadilan. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak akan menghadiri peringatan hari Kamis yang diselenggarakan oleh negara bagian Haiti, “yang kepala pemerintahannya dicurigai serius (terlibat dalam) pembunuhan Presiden Republik.”

Walaupun begitu, Henry mengatakan bahwa pejabat yang terindikasi terlibat pembunuhan berencana itu belum memiliki bukti kuat bahwa ia bersalah. Di samping itu, Henry mendesak warga Haiti untuk fokus memperbaiki negara. “Sangat penting bahwa Haiti bekerja sama untuk mendamaikan segmen masyarakat kita yang terlalu terpecah,” katanya. “Ini adalah suatu keharusan jika kita ingin memulihkan keamanan, berurusan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan sponsor mereka, menciptakan iklim yang kondusif untuk mengadakan pemilihan dengan jumlah pemilih yang tinggi, untuk membangun kembali institusi demokrasi kita.” tuturnya dilansir dari ABC News.

Tetapi semakin banyak orang Haiti menyalahkan Henry atas ketidakamanan yang meningkat. PBB mengatakan bahwa hampir tujuh penculikan dilaporkan setiap hari dan pada bulan Mei saja lebih dari 200 pembunuhan dan 198 penculikan dilaporkan di negara itu. Penculikan itu termasuk dua bus berisi anak-anak dan tiga pegawai PBB serta tanggungan mereka. Selain itu, satu geng baru-baru ini menguasai sebagian Pengadilan Tingkat Pertama Haiti, menjarah dan membakar berkas kasus dan barang bukti.

Sebuah tanda “Tidak ada bensin” di pompa bensin sejak 12 Mei 2022 di Kolombo, Sri Lanka. (Foto via Buddhika Weerasinghe/Bloomberg via Getty Images)

June 17 2022

Rusia Menjadi Pertimbangan Pasar Minyak Untuk Sri Lanka

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics Bahan Bakar, Krisis Ekonomi, Minyak, Rusia, Sanksi, Sri Lanka 0

Sri Lanka, dengan krisis ekonomi dan kemanusiaannya, telah mendeklarasikan diri bahwa negaranya tidak memiliki stok bahan bakar yang membuat kondisi negaranya semakin kacau. Kini, Kolombo sepertinya terpaksa harus membeli lebih banyak minyak dari Rusia karena kondisi Sri Lanka. “Jika kita bisa mendapatkan dari sumber lain, … Kalau tidak (kami) mungkin harus pergi ke Rusia lagi,” jelas Wickremesinghe.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Associated Press mengatakan bahwa Sri Lanka membutuhkan sumber lain untuk impor minyaknya dan ia juga mengatakan bahwa akan terbuka pada Rusia jika mereka bersedia menjual minyak mentah lebih banyak. Di sisi lain, Sri Lanka juga berusaha membeli minyak dan batu bara dari pemasok di Timur Tengah.

Selain terbuka pada penawaran dari Rusia, Wickremesinghe—yang juga menjabat sebagai menteri keuangan Sri Lanka—mengindikasikan bahwa dia juga bersedia untuk menerima banyak bantuan yang lebih banyak dari China. Akibat krisis bahan bakar, antrean panjang hingga dapat mencapai beberapa kilometer adalah pemandangan umum di dekat tempat pengisian bensin di seluruh Sri Lanka, yang saat ini juga dilanda pemadaman listrik bergilir.

Dilansir dari CNN, para pejabat Sri Lanka sendiri saat ini dikabarkan sedang bernegosiasi dengan pemasok swasta, tetapi Wickremesinghe menjelaskan bahwa terdapat satu masalah yang Kolombo hadapi: banyak sumber daya minyak yang dapat diperoleh secara ‘gelap’ untuk Iran dan Rusia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, harga minyak dunia telah meroket. Ditambah dengan sanksi penghentian impor minyak oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang membuat harga komoditas penting itu meroket. Untuk itu, Rusia juga dikabarkan menawarkan minyak mentahnya dengan diskon yang tajam, membuatnya sangat menarik bagi sejumlah negara terutama negara dengan kondisi seperti Sri Lanka, Rusia juga menawarkan gandum kepada Sri Lanka.

Sri Lanka juga mencari bantuan keuangan dari Program Pangan Dunia, yang mungkin segera mengirim tim ke negara itu, dan Wickremesinghe mengandalkan paket bailout dari Dana Moneter Internasional. Wickremesinghe mengatakan juga bahwa dia telah mendesak kepala IMF Kristalina Georgieva untuk “mempercepat” program bantuannya ke Sri Lanka dan menekankan bahwa tidak ada negara kecuali India yang memberikan dana bantuan untuk Sri Lanka.

Pemerintahan Sri Lanka mengatakan bahwa negaranya berusaha mencari pinjaman sebesar USD 6 miliar untuk menjaga negara tetap bertahan selama enam bulan ke depan. India sendiri memperpanjang kredit tambahan 500 juta dolar AS ke Sri Lanka bulan lalu untuk membantu negara tetangga itu mengimpor bahan bakar karena telah berjuang untuk membayar impor setelah cadangan devisanya anjlok tajam belakangan ini, menyebabkan devaluasi mata uangnya dan inflasi yang meningkat.

Pengemudi menunggu untuk membeli bensin di dekat SPBU karena kekurangan bahan bakar di Kolombo pada 13 Juni 2022. (Foto oleh Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images)

June 14 2022

Sri Lanka Kehabisan Bahan Bakar, Keruntuhan Semakin Dekat?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bahan Bakar, Bantuan Ekonomi, China, India, kemanusiaan, Krisis Ekonomi, Sri Lanka 2

Krisis bahan bakar yang parah

Ranil Wickremesinghe, perdana menteri Sri Lanka yang baru ditunjuk minggu lalu mengatakan dalam sebuah pidato bahwa negara tersebut membutuhkan $75 juta dollar untuk membayar keperluannya dan mengimpor berbagai komoditas seperti bahan bakar.[1]

Selama berbulan-bulan, pemerintahan Rajapaksa dan Bank Sentral Sri Lanka menolak seruan para ahli dan pemimpin oposisi untuk mencari bantuan dari IMF meskipun ada risiko yang meningkat.[2] Tetapi setelah harga minyak melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, pemerintah akhirnya menyusun rencana untuk mendekati IMF pada bulan April.

Pada 16 Mei 2022, Perdana Menteri baru Sri Lanka mengumumkan bahwa negara itu krisis kehabisan bahan bakar pada hari terakhirnya, ketika menteri listrik negara itu mengatakan kepada warganya untuk tidak bergabung dengan antrian bahan bakar yang panjang yang telah memicu protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu. “Saat ini, kami hanya memiliki stok bensin untuk satu hari. Beberapa bulan ke depan akan menjadi yang paling sulit dalam hidup kami,” katanya.

Dengan berbagai protes yang terjadi di Sri Lanka, ditujuknya Wickremesinghe adalah upaya untuk menenangkan pengujuk rasa.[3] Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan melanjutkan kampanye mereka selama Gotabaya Rajapaksa tetap menjadi presiden. Mereka juga menyebut Wickremesinghe sebagai antek Rajapaksa.

Di Kolombo, ibu kota komersial, antrean panjang becak, alat transportasi paling populer di kota, berbaris di pom bensin dalam penantian bahan bakar yang sia-sia. “Saya sudah mengantri lebih dari enam jam,” kata salah satu pengemudi, Mohammad Ali. Pengemudi lain, Mohammad Naushad, mengatakan pom bensin yang dia tunggu kehabisan bahan bakar dilansir dari CNN.[4]

Kondisi di Sri Lanka dapat dikatakan sangat kacau terlebih dihantam oleh pandemi Covid-19, kenaikan harga minyak dan pemotongan pajak populis oleh Rajapaksa, kekurangan devisa telah menyebabkan inflasi parah membawa ribuan orang turun ke jalan sebagai protes. Dan menyebabkan krisis yang tak pernah terjadi sejak kemerdekaannya pada tahun 1948.

Krisis di Sri Lanka, menurut para ahli terletak pada salah manajemen urusan perekonomian oleh pemerintah secara berturut-turut yang membawa Sri Lanka kepada kekurangan kas negara dan defisit transaksi berjalan. “Sri Lanka adalah ekonomi defisit kembar klasik,” menurut laporan kerja Bank Pembangunan Asia 2019.[5] Defisit kembar menandakan bahwa pengeluaran nasional suatu negara melebihi pendapatan nasionalnya, dan bahwa produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak memadai.

Tetapi krisis saat ini dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan oleh Rajapaksa selama kampanye pemilihan 2019 yang diberlakukan beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19, yang menghapus sebagian ekonomi Sri Lanka. Sri Lanka secara tajam mendevaluasi mata uangnya, semakin memicu inflasi dan menambah penderitaan masyarakat, banyak dari mereka mengalami kesulitan dan antrian panjang.

Di tengah krisis parah, siapa yang membantu Sri Lanka?

Sri Lanka sendiri sangat bergantung pada utang luar negeri untuk menjalankan perekonomiannya. Di masa lalu, perekonomian sering ‘ditebus’ oleh negara tetangganya yang bersaing: India dan China.[6] Terdapat tiga pihak yang membantu Sri Lanka dengan angka yang cukup besar, walaupun tidak dapat benar-benar membantu Sri Lanka yaitu International Monetary Fund (IMF), China, dan India.

Terkait kondisi Sri Lanka, IMF dikabarkan akan memulai diskusi dengan pihak berwenang Sri Lanka tentang kemungkinan program pinjaman. Lewat Press Release pada akhir April lalu, IMF mengatakan bahwa mereka akan “Ke depan, tim IMF akan mendukung upaya Sri Lanka untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini dengan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam program ekonomi mereka, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelesaian krisis yang tepat waktu.”[7] Di sisi lain, Rajapaksa juga telah meminta bantuan dari China dan India, khususnya bantuan bahan bakar dari India.

India dapat dikatakan telah membantu Sri Lanka cukup banyak dengan bantuan yang tetap pada tingkat yang konstan.[8] Pengiriman diesel di bawah batas kredit $ 500 juta yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari diperkirakan akan tiba pada waktu dekat.[9] Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit $ 1 miliar untuk mengimpor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan, dan pemerintah Rajapaksa telah meminta setidaknya $ 1 miliar lagi dari New Delhi.[10]

India, yang mengikuti “kebijakan lingkungan pertama” untuk memperkuat ikatan dengan tetangganya siap untuk berjalan lebih jauh untuk membantu Sri Lanka keluar dari krisis saat ini. India sejauh ini telah memberikan $1,9 miliar kepada Sri Lanka dalam bentuk pinjaman, jalur kredit, dan pertukaran mata uang. India telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan tambahan $2 miliar dalam bentuk swap dan dukungan ke Kolombo. Selain bantuan keuangan, India telah memberikan fasilitas kredit kepada Sri Lanka untuk bahan bakar dan makanan seperti 40.000 ton beras,

Di sisi lain China juga bersedia membantu Sri Lanka. “China bersedia memainkan peran konstruktif untuk membantu Sri Lanka mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang stabil di bawah prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri,” kata Perdana Menteri Li Keqiang dalam panggilan telepon Jumat dengan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, menurut pejabat Beijing. Kantor Berita Xinhua.[11]

Utang Sri Lanka dengan China sampai saat ini ditaksir sebesar sekitar $3,5 miliar dan terus meningkat. Namun, ketergantungan Sri Lanka dengan China sering dianggap sebagai “debt trap” karena pinjaman dan investasi Beijing di Sri Lanka sebagian besar didsari pada kepentingan strategis.[12] Taruhan ekonomi China di Sri Lanka menjadi fokus karena negara Asia Selatan yang bangkrut itu mengikis cadangan devisa terakhir yang dapat digunakan. Pada akhir April dana tersebut telah menyusut menjadi $50 juta, seorang menteri pemerintah mengungkapkan kepada parlemen dalam momen keterbukaan yang langka.[13]

Apakah ada negara lain yang pernah mengalaminya? Dan mengapa mereka membantunya?

Melihat ke belakang, beberapa negara lain juga pernah terlilit utang seperti Sri Lanka. Salah satu contohnya adalah Jamaika. Pada tahun 2010, Jamaika situasinya jauh lebih buruk, dengan rasio utang terhadap PDB sekitar 140%. Ini berarti bahwa 65 sen dari setiap dolar yang diambil pemerintah digunakan untuk pembayaran bunga, membuat negara gagal bayar dan terpaksa terlibat dalam pertukaran utang.[14] Selain Jamaika, terdapat banyak negara lain yang mengalami kebangkrutan sebelumnya, seperti Argentina pada tahun 2001, Ekuador pada tahun 2008, Yunani pada tahun 2015, dan Venezuela pada tahun 2017.

China dan India sendiri sedikit banyak saling ‘mengancam’ satu sama lain, karena keduanya digadang-gadang menjadi dua negara yang sedang gencar membesarkan pengaruhnya di luar wilayah kedaulatannya. Pada Mei 2017, India mengumumkan bahwa mereka tidak akan hadir pada peresmian acara mega-diplomatik pertama China mengenai inisiasi kebijakan luar negeri berupa Forum Belt and Road, karena alasan masalah kedaulatan.[15] Hal ini memperlihatkan perlombaan pengaruh secara tidak langsung.

Bagaimana kelanjutan dari Sri Lanka? Akankah negara ini runtuh karena utangnya?

Jika Sri Lanka tidak berhasil mendapatkan bantuan dan bangkit, lalu tidak mampu untuk membayar utang dan menyatakan bangkrut, maka negara kepulauan itu akan mengalami default. Melihat dari sejarah, negara-negara yang bangkrut akibat terlilit utang tidak benar-benar runtuh. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, kondisi internal negara akan menjadi sangat kacau yang dapat berlanjut ke krisis kemanusiaan yang juga berdampak pada kondisi ekonomi secara global karena Sri Lanka tidak dapat membayarkan utangnya.

Mata uang negara dapat didevaluasi atau penurunan nilai uang yang membuat utang negara membengkak dan aktifitas ekonomi akan sangat terganggu. Contohnya, hal ini dapat membuat produk impor menjadi mahal dan bisnis ekspor mungkin menderita karena menjual produk dan layanan lebih murah dalam jangka pendek.[16] Protes yang tengah terjadi dapat semakin kacau yang dapat menyebabkan krisis perbankan. Alasan utama krisis perbankan adalah bahwa orang mungkin mencoba mengambil semua uang mereka dari bank karena ketidakpastian dan kebingungan.[17] Jadi, tidak hanya merugikan kondisi internal, tetapi juga eksternal. Jika negara benar-benar bangkrut, negara tersebut sangat rentan untuk diinvasi oleh negara lain seperti apa yang dilakukan Inggris berusaha menduduki Mesir ketika gagal pada tahun 1880-an.

[1] “Sri Lanka down to last day of petrol, Prime Minister tells crisis-hit nation”, CNN, 17 Mei 2022, https://edition.cnn.com/2022/05/16/asia/sri-lanka-fuel-economic-crisis-intl-hnk/index.html

[2] “Explained: What led to Sri Lanka’s economic crisis, and who’s helping?”, Indian Express, 19 Mei 2022, https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/

[3] Op. Cit., CNN

[4] Ibid.

[5] Op.Cit., Indian Express

[6] “Explained: What India is doing to help Sri Lanka in crisis”, Times Of India, 15 April 2022, https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/explained-what-india-is-doing-to-help-sri-lanka-in-crisis/articleshow/90864193.cms

[7] “IMF Team Statement on Sri Lanka”, International Monetary Fund, 23 April 2022, https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/23/pr22129-IMF-Team-Statement-on-Sri-Lanka

[8] Op.Cit., Times of India

[9] Op.Cit., Indian Express

[10] Ibid.

[11] “China Ready to Offer Sri Lanka ‘Urgently Needed Help’”, Bloomberg News, 22 April 2022, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-22/china-tells-sri-lanka-it-s-ready-to-offer-urgently-needed-help

[12] Op.Cit., Times of India

[13] Marwaan Macan-Markar, “Sri Lanka meltdown exposes China loan policy: 5 things to know”, 13 Mei 2022, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Sri-Lanka-crisis/Sri-Lanka-meltdown-exposes-China-loan-policy-5-things-to-know

[14] Frederick Reese, “20 country debt crises and what happened next”, Stacker, 15 Oktober 2019, https://stacker.com/stories/3577/20-country-debt-crises-and-what-happened-next

[15] Hemant Adlakha, “China Is Starting to See India as a Major Threat”, The Diplomat, 11 Januari 2018, https://thediplomat.com/2018/01/china-is-starting-to-see-india-as-a-major-threat/

[16] Farhad Malik, “What Happens When A Country Defaults?”, FinTechExplained, Medium, 22 Oktober 2018, https://medium.com/fintechexplained/what-happens-when-a-country-defaults-b6c74e07ffce

[17] Ibid.

Seorang wanita pemilik usaha kecil Asia dengan masker pelindung memasang ke jendela pemberitahuan penutupan toko karena pandemi Covid-19. (Foto melalui Getty Images)

April 27 2022

IMF Pangkas Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi China Di Tengah Penyebaran Covid-19 Yang Semakin Parah

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Social and Culture China, COVID-19, International Moneraty Fund, Krisis Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi 0

Akibat penyebaran virus Covid-19 di China, International Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa China akan mengalami kemerosotan ekonomi di beberapa minggu mendatang. IMF merevisi estimasi penurunan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China untuk 2022 dari 4,8 persen pada Januari menjadi 4,4 persen, yang dianggap sebagai perlambatan ekonomi yang “memburuk”.

Kebijakan lockdown ini bermula semenjak awal Maret tahun 2022, diawali dengan China melaporkan hampir sekitar 3.400 kasus Covid-19 perharinya. Dua kali lipat dari hari sebelumnya. Menjadikan salah satu penyebaran tercepat semenjak awal pandemi. Beberapa ahli telah memprediksi bahwa kebijakan China akan berdampak pada ekonomi skala global karena China merupakan salah satu pusat manufaktur dunia.

IMF memperkirakan penurunan ekonomi berkepanjangan dapat memperparah kondisi finansial China secara struktural. Dari tingkat tertinggi hingga terendah karena kebijakan lockdown di kota-kota besar China mempengaruhi banyak aspek. Hal ini meliputi utang rumah tangga hingga sistem perbankan yang rapuh. Penyebaran varian covid-19 yang sangat cepat membuat berbagai sistem dan aktifitas di China juga lumpuh. “Gangguan yang lebih besar dapat berdampak pada kegiatan komersial utama, termasuk dengan penguncian pelabuhan.” Tambah IMF, dilansir dari kantor berita South China Morning Post.

Walaupun terjadi penurunan pertumbuhan PDB, pertumbuhan kuartal pertama China dilaporkan naik 4 persen dari kuartal sebelumnya. Walaupun awalnya Beijing merencanakan target pertumbuhan sebesar 5,5 persen. Meskipun pertumbuhan di awal yang relatif kuat, ekonomi melambat tajam pada bulan Maret karena kebijakan lockdown. “Data ekonomi di bulan April akan semakin memburuk, karena lockdownShanghai yang baru dimulai pada 28 Maret,” kata Macquarie Group.

Selain sektor finansial, beberapa aspek penting lainnya juga terpengaruh oleh kebijakan penanggulangan Covid-19. Produksi listrik, indikator utama aktivitas industri, merosot ke nol dari pertumbuhan 4 persen tahun ke tahun dari Januari dan Februari. Kantor Berita China, Xinhua juga mengakui tantangan yang dihadapi China saat ini sangat sulit. Permintaan yang menyusut, guncangan pasokan, dan “pelemahan ekspektasi” terus berlanjut.

Kesulitan ekonomi ini juga berdampak pada tingkat pengangguran di China. Menurut data dari NBS, tingkat pengangguran di 31 kota besar China melonjak ke rekor tertinggi 6 persen, melampaui puncak sebelumnya 5,9 persen pada Mei 2020.

Seorang petani bekerja di perkebunan opium di sebuah ladang di Kandahar pada 3 April 2022. (Foto oleh JAVED TANVEER/AFP via Getty Images)

April 11 2022

Taliban Melarang Penanaman Opium: Mata Pencaharian Petani Afghanistan

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics, Social and Culture Krisis Ekonomi, Opium, Perdagangan, Taliban 0

Pada Minggu, 3 April 2022, Taliban mengumumkan pelarangan budidaya narkotika di Afghanistan, negara produsen opium terbesar. “Sesuai keputusan pemimpin tertinggi Imarah Islam Afghanistan, semua warga Afghanistan diberitahu bahwa mulai sekarang, penanaman opium telah dilarang keras di seluruh negeri,” menurut perintah dari pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada.

“Jika ada yang melanggar keputusan tersebut, tanaman (opium) akan segera dimusnahkan dan pelanggar akan diperlakukan sesuai dengan hukum Syariah,” perintah tersebut diumumkan pada konferensi pers oleh Kementerian Dalam Negeri di Kabul. Menyusul keputusan tersebut, penjabat Wakil Perdana Menteri Afghanistan, Abdul Salam Hanafi mendesak masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan Afghanistan terkait rehabilitasi pecandu narkotika dan membantu petani “mengalihfungsikan” lahannya untuk tanaman lain selain opium, dilansir dari kantor berita lokal Afghanistan, TOLO News.

Dilansir dari CNN, memang pengendalian narkoba telah menjadi salah satu tuntutan utama komunitas Islam internasional kepada Taliban yang sedang mencari pengakuan internasional. Pada tahun 2000, Taliban sendiri pernah melarang budidaya opium, namun mendapat kritikan keras dari masyarakat karena tanaman tersebut merupakan komoditas yang laku di pasar. Namun, setelah AS mulai berkuasa pada tahun 2001, para petani di banyak bagian negara itu kembali memproduksi opium.

Bunga poppy yang menghasilkan opium adalah sumber pendapatan utama dan pekerjaan harian yang menghasilkan lebih dari $300 dolar AS perbulannya untuk tiap petani. Washington menghabiskan lebih dari $8 miliaruntuk mencoba memberantas produksi opium di Afghanistan selama perang hampir 20 tahun. Hampir 80% produkopium Afghanistan sendiri mencapai pasar gelap Eropa melalui Asia Tengah dan Pakistan

Pada tahun 2017, produksi opium Afghanistan mencapai diperkirakan bernilai $ 1,4 miliar dolar pada tahun 2017 menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dilansir dari Reuters. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat Afghanistan yang terjun bebas akibat instabilitas politik. Masyarakat di wilayah tenggara Afghanistan memilih untuk menggiatkan penanaman opium dibandingkan tanaman legal.

Larangan penanaman opium ini tampaknya akan semakin memperburuk perekonomian warga Afghanistan.Sumber-sumber Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa mereka mengantisipasi perlawanan keras dari beberapa elemen masyarakat terhadap larangan opium karena kondisi ekonomi.

Seorang petani di Provinsi Helmand, Afghanistan mengatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir harga opium telah naik lebih dari dua kali lipat karena rumor bahwa Taliban akan melarang penanamannya. Disamping efek dari tanaman poppy sendiri, petani itu tetap memilih untuk menanam opium karena memiliki keluarga yang perlu dinafkahi. Ia juga menyampaikan bahwa “Tanaman lain tidak menguntungkan”. Penduduk dengan tingkat ekonomi yang rendah sering menggunakan opium sebagai bahan barter dengan bahan pokok.

Mengapa Taliban akhirnya melarang penanaman opium? Selain larangan secara agama, Taliban juga berusaha untuk meyakinkan bahwa Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban bekerja untuk memperbaiki negara pimpinannya itu. Hal ini dapat menjadi argumen kuat bahwa Taliban kali ini tidak seperti Taliban sebelumnya dan berharap bisa mendapatkan pengakuan dari lebih banyak negara.

July 14 2021

Free Cuba: Kuba Dilanda Protes Terbesar Sejak Tiga Dekade Lalu

Chatrine Debora News amerika serikat, Anti Pemerintah, Free Cuba, Joe Biden, Krisis Ekonomi, Protes 0

Ribuan warga Kuba turun ke jalan protes krisis ekonomi dan lambatnya penanganan pandemi Covid-19 nasional, terutama dikarenakan adanya tekanan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Demonstrasi ini menjadi aksi demo terbesar selama tiga dekade negara Kuba, di mana cukup terbagi antara demonstran anti-pemerintah dan para pendukung pemerintahan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel.

Sejauh ini, terdapat 1 korban tewas yakni seorang reporter dan ratusan orang lainnya banyak yang ditangkap dan “hilang.” Politisi Kuba menyatakan korban tewas dan demonstran lainnya banyak yang melakukan penyerangan kepada pihak berwenang. Namun, disaat yang bersamaan polisi juga merespon para demonstran dengan kekerasan, sebagaimana disaksikan oleh para wartawan asing yang meliput.

Kondisi Kuba cukup memprihatinkan karena kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan menjadi langka, sehingga berbagai harga barang-barang tersebut naik dan semakin menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemadaman aliran listrik hingga enam jam di berbagai daerah juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan Kuba tidak hanya mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik, namun juga krisis energi yang dibutuhkan untuk mendukung setiap aktivitas sosial dan perekonomian nasionalnya.

“Kami ingin kebebasan dan kami ingin kepemimpinan diktator untuk segera turun.” teriak pada demonstran di seluruh Kuba, termasuk di Ibu Kota Kuba, Havana. Aksi demonstrasi ini dimulai di wilayah kota San Antonio de los Banos dan meluas secara masif dikarenakan para demonstran membagikan aksi tersebut secara langsung di media sosial seperti Facebook.

Demonstrasi kali ini berbeda dan lingkupnya lebih besar, sehingga cukup menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat Kuba pada pemerintahan yang sedang berkuasa. Terlebih dengan penggunaan digital yang sedang masif, berita demonstrasi ini meluas dengan cepat di lingkup nasional dan global.

Para demonstran menuntut pemerintahan Presiden Miguel Diaz-Canel untuk segera turun dan menginginkan adanya perubahan sistem kepemimpinan. Gelombang protes ini menjadi demonstrasi anti-pemerintahan terbesar di Kuba yang memang sudah dalam keadaan instabilitas sejak krisis ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet sebagai aliansi tertua, yang diperburuk oleh kondisi krisis pandemi Covid-19. Kuba menyatakan terdapat sekitar 6,923 kasus dengan kematian sebanyak 47 orang di lingkup nasionalnya.

Presiden Kuba “Menyalahkan” AS

Diaz-Canel, Presiden Kuba sekaligus ketua Partai Komunis Kuba menyalahkan AS atas kondisi yang terjadi di selama beberapa tahun ke belakang dikarenakan embargo perdagangan dari AS.

Diaz-Chanel juga menambahkan kondisi demonstran dan sosial media banyak dimanipulasi oleh kampanye media sosial AS, sehingga pemerintahan Kuba menyatakan tidak akan mentoleransi tindakan tersebut dan menekankan pada pendukungnya untuk melawan segala bentuk provokasi. Bahkan Diaz-Chanel menduga para demonstran merupakan “masyarakat” yang dibayar AS untuk memancing instabilitas nasional Kuba.

Carlos de Cossio, politisi Kuba, membalas provokasi AS dengan menilai AS mempromosikan ketidakstabilan sosial dan politik di Kuba.

Presiden AS Joe Biden menyarankan rezim Kuba untuk “mendengarkan” masyarakatnya

Biden menyatakan kekhawatirannya pada masyarakat Kuba dengan mendukung kebebasan dari kondisi tragis termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan kondisi kejatuhan ekonomi yang dikarenakan rezim otoriter Kuba.

Biden menambahkan masyarakat Kuba memiliki hak dasar untuk melakukan demonstrasi yang damai dengan bebas guna menentukan masa depannya sendiri, sehingga perlu dilindungi dan dihormati.

Di sisi lain, China menunjukkan dukungannya pada negara sesama komunis tersebut dengan mendorong AS untuk menghentikan embargo ekonomi pada Kuba. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian yang menyalahkan embargo tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan obat-obatan dan energi di Kuba.