Menu

Konflik China-Taiwan

Taiwan's new President Lai Ching-te's inauguration ceremony at the Presidential office building in Taipei

Pidato pelantikan Presiden Lai Ching-te: Implikasi untuk hubungan Lintas Selat

, , , , , , , 0

Pada tanggal 20 Mei 2024, Lai Ching-te dan Hsiao Bi-khim dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-16 Republik Cina (ROC). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Taiwan, sebuah partai terpilih untuk masa jabatan ketiga berturut-turut. Presiden Lai menyebutnya sebagai “mematahkan kutukan delapan tahun”.[1] Pidato pelantikan Presiden Lai berjudul “Membangun Taiwan baru yang demokratis, damai, dan sejahtera”[2] pidato yang sangat dinantikan oleh para analis. Artikel ini ingin memahami bagaimana perbedaan dan persamaan pidato pelantikan Presiden Lai dibandingkan dengan pidato pendahulunya, Tsai Ing-wen, pada tahun 2016 dan 2020.

 

Pidato Presiden

Sejak tahun 2016, Partai Progresif Demokratik (DPP) telah berkuasa di Taiwan di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen, yang juga berhasil terpilih kembali pada pemilu tahun 2020.

Meskipun mengalami dua kali kemunduran dalam pemilihan umum domestik “9-in-1”[3] pada tahun 2018 dan 2022, posisi tertinggi di negara ini tetap dipegang oleh DPP. Pemilu dalam negeri disebut sebagai pemilu “9-in-1” karena para pemilih memilih sembilan jabatan pemerintah daerah di 22 kota dan kabupaten di Taiwan. Terlepas dari persaingan yang ketat dari Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang dipimpin oleh mantan walikota Taipei Ko Wen-je, Lai Ching-te dari DPP berhasil mengamankan posisi tertinggi di Taiwan dengan memperoleh 40,05 persen dari total suara yang masuk.[4]

Pidato Presiden Lai mencakup beberapa isu. Topik-topik seperti konflik Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung saat ini dan perang Israel-Hamas adalah dua topik internasional yang dibahas dalam pidato tersebut. Lai juga menyebutkan aktivitas militer dan zona abu-abu Cina di wilayah tersebut sebagai tantangan perdamaian dan keamanan global yang paling signifikan. Hal ini menyoroti bahwa Lai telah berusaha untuk menampilkan bahaya eskalasi di Selat Taiwan sebagai sebuah kontinjensi dunia. Dengan kata lain, hal ini sejalan dengan kerangka kerja yang lebih besar yaitu “kontingensi Taiwan adalah kontingensi dunia”.

Pidato Lai juga mengakui RUU Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini diselesaikan, yaitu RUU Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act, 2024[5] menjadi undang-undang, yang menjanjikan dana tambahan sebesar US $ 1,9 miliar untuk “Operasi dan Pemeliharaan, Pertahanan-Luas”, jika diperlukan selama keadaan darurat untuk Taiwan dan wilayah Indo-Pasifik, mengakui peran kepemimpinan AS untuk wilayah tersebut. RUU ini akan memberikan keamanan tambahan bagi Taiwan untuk pengadaan perangkat keras dan pelatihan militer dalam keadaan darurat.

Pada hubungan lintas selat, sikap Lai sebelum menjadi Presiden dianggap “hijau tua”, dengan kata lain, pro-kemerdekaan. Lai Ching-te, pada tahun 2017[6], menyebutkan bahwa ia adalah “pekerja politik yang mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi saya juga seorang ahli teori pro-kemerdekaan Taiwan yang pragmatis”. Pernyataan semacam itu dianggap sebagai “langkah separatis”[7] oleh Cina. Pada saat yang sama, Wakil Presiden Lai, Hsiao Bi-khim, menyebut “Konsensus 1992”[8] sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman.[9]

Dalam pidatonya, Presiden Lai menegaskan kembali kepada Cina bahwa ROC terpisah dari Republik Rakyat Cina (RRT), yang mencerminkan kehendak rakyat yang tinggal di Taiwan. Beberapa analis juga menganggap pidato Presiden Lai tentang urusan Lintas Selat sebagai bahasa yang lebih keras[10] daripada para pendahulunya. Lai berbicara tentang “Empat Komitmen”[11] yang awalnya diusulkan oleh Presiden Tsai Ing-wen pada tahun 2022, yang meliputi ekonomi dan industri, jaring pengaman sosial, sistem pemerintahan yang bebas dan demokratis, dan pertahanan nasional. Penyebutan komitmen dapat dipahami sebagai tanda bahwa Lai akan melanjutkan beberapa kebijakan Presiden Tsai.

Presiden Lai juga mengakui adanya masalah-masalah domestik yang mendesak yang dihadapi oleh warga negara Taiwan. Isu-isu seperti inflasi, perumahan, ketidaksetaraan kekayaan, dan kekurangan listrik, antara lain, disebutkan dalam pidato tersebut. Isu-isu tersebut merupakan topik-topik penting yang tidak diperhatikan oleh DPP, yang menyebabkan kekalahan partai oposisi utama, KMT, dalam pemilihan umum. Dia juga berbicara tentang pentingnya Kecerdasan Buatan (AI), yang dianggap sebagai hal besar berikutnya setelah semikonduktor di masa depan, dan di situlah Taiwan harus melihat ke depan. Satu perubahan signifikan dalam pidato tersebut adalah tidak adanya penyebutan Kebijakan Arah Selatan Baru (NSP), sebagai gantinya, “Indo-Pasifik” dan “dunia” cukup sering disorot. Pada tahap saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah NSP akan mendapatkan tempat penting dalam masa jabatan Lai.

 

Tabel di bawah ini menyoroti terminologi kunci yang digunakan oleh Presiden Lai dan posisinya dibandingkan dengan dua pidato kepresidenan Tsai Ing-wen.

 

 

Tanggapan RRT terhadap Lai Ching-te

Tanggapan dari RRT diperkirakan akan cepat dan luas, yang sudah direncanakan sebelumnya sejak Lai diumumkan sebagai Presiden terpilih awal tahun ini. Selain ketidaksenangan verbal yang biasa diucapkan melalui beberapa juru bicara dan kementerian, langkah segera yang diambil RRT adalah dengan memberikan pengakuan diplomatik Republik Nauru[12] dari ROC ke RRT pada 15 Januari 2024, sehingga mengurangi daftar sekutu diplomatik Taiwan menjadi hanya 12 negara.

Secara militer, Taiwan menghadapi normal baru dari RRT, yaitu meningkatnya manuver[13] kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai di sekitar pulau Kinmen / Quemoy yang dikendalikan oleh pasukan RRT / Taiwan. Langkah-langkah seperti itu hanya meningkatkan hubungan yang sudah tegang antara kedua belah pihak.

Setelah pidato pengukuhan tersebut, Komando Teater Timur militer RRT, pada tanggal 23 Mei 2024, mengumumkan pelaksanaan latihan militer gabungan “Pedang Bersama-2024” di sekitar Taiwan, yang mereka sebut sebagai “latihan hukuman”.[14]  Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri RRT menyebut latihan itu “sah dan perlu”.[15] Latihan di kawasan itu mengikuti pola yang sama, yang dilakukan setelah kunjungan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, ke Taiwan pada Agustus 2022.[16] Latihan semacam itu menyebabkan serangan udara dan air yang signifikan di garis tengah Taiwan (perbatasan udara de facto antara Taiwan dan Cina) dan pulau-pulau lepas pantai Kinmen dan Matsu.

 

Prospek untuk Selat Taiwan dan kawasan ini

RRT telah meningkatkan aksi militernya terhadap beberapa negara di kawasan ini dan tidak terbatas pada Taiwan. Filipina merupakan salah satu kasus, di mana Pasukan Penjaga Pantai RRT semakin agresif dalam melakukan manuver, menyebabkan cedera pada anggota Pasukan Penjaga Pantai Filipina.[17] Eskalasi dan latihan militer reguler semacam itu di kawasan ini akan memiliki banyak dampak.

 

Untuk mengatasi tantangan semacam itu, beberapa mini-lateral telah dibentuk yang dipimpin oleh Amerika Serikat di kawasan ini, yang memiliki kepentingan yang lebih besar di kawasan ini dan memiliki kemitraan strategis dengan Filipina dan Jepang. Pernyataan bersama telah diajukan oleh para pemimpin AS, Filipina, dan Jepang,[18] yang menyerukan kepada Cina untuk mengurangi perilaku agresifnya di laut lepas. Pernyataan bersama tersebut juga berfokus pada kerja sama yang lebih besar di antara negara-negara yang berpandangan sama dan menyoroti pentingnya perdamaian di kawasan ini.

Tindakan Cina di sekitar Taiwan dan kawasan ini secara tidak langsung telah membantu “internasionalisasi” masalah Taiwan.[19] Salah satu tantangan utama bagi Presiden Lai adalah menjaga keseimbangan antara harapan domestik dan internasional terhadap dirinya. Dia telah mengakui, kurangnya mayoritas untuk DPP di Legislatif Yuan, yang mungkin bertentangan dengan visinya. Kedua, bagaimana mengatasi “normal baru” dari tindakan militer China terhadap Taiwan. Hal ini sangat penting bukan hanya untuk posisi Presiden Lai, tetapi juga untuk memberikan jaminan yang cukup bagi dunia bisnis yang ingin berinvestasi di Taiwan. Ketiga, adalah bagaimana meningkatkan “perjuangan Taiwan” di dunia sehingga suaranya didengar. Karena Presiden Lai tidak menyinggung tentang NSP dalam pidato pelantikannya, maka kita akan menunggu dan melihat apakah ada perubahan atau kelanjutan dari kebijakan tersebut. Di dalam negeri, meskipun Presiden Lai telah mengakui tantangan dari rendahnya angka kelahiran, masalah perumahan, dan reformasi lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintahnya, tidak akan mudah baginya untuk membawa perubahan yang drastis.

 

 

 

[1]Office of the President Republic of China (Taiwan) (2024, May 20). Inaugural Adress of ROC 16th term President Lai Ching-te. https://english.president.gov.tw/News/6726#:~:text=Therefore%2C%20I%20hope%20that%20China,with%20the%20legal%20government%20chosen

[2] Ibid.

[3] Taiwan local elections: a message to self and the world. (n.d.). The Pulse. https://the-pulse.in/taiwan-local-elections-a-message-to-self-and-the-world

[4] https://web.cec.gov.tw/english/cms/pe/41582

[5] https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8036/text

[6] Lawrence Chung. (2017, September 27). Taiwan’s new premier riksk Beijing’s wrath after affirming support for island’s independence. South China Morning Post.  https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2113009/taiwans-new-premier-risks-beijings-wrath-after

[7] Cindy Wang. (2023, July 11). Taiwan Candidate Syas Its Presidnets Should Visit White House. Bloomberg.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-11/taiwan-candidate-says-its-presidents-should-visit-white-house

[8] Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan). Former MAC Minister Chen Ming-Tong’s Comments on the 1992 Hong Kong Talks. https://www.mac.gov.tw/en/cp.aspx?n=34591B13E0BCBF3E

[9] Focus Taiwan. DPP’s VP candidate challendes applicability of ‘1992 consesus’. https://focustaiwan.tw/politics/202312190020

[10] Rush Doshi & David Sacks. (2024, May 21). Analyzing Lai Ching-te’s Inaugural Address: More Continuity Than Difference. CFR.  https://www.cfr.org/blog/analyzing-lai-ching-tes-inaugural-address-more-continuity-difference

[11] Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan). (2022, October 10). Highlights of President Tsai’s National Day Adress: Safeguarding Taiwan with. “Four Commitments” and “Four Resiliences,” Urging Mainland Chian to Respect Taiwanese People’s Commitment to Sovereignity and Democracy. https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&sms=E828F60C4AFBAF90&s=ACF173D99B7AAF7B

[12] Minsitry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2024, January 15). Foreign Ministry Spokesperson’s Remarks on the Government of the Republic of Nauru’s Announcement to Break Diplomatic Ties with the Taiwan Region and Seek to Reestablish Diplomatic Ties with China. https://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/202401/t20240115_11223838.html

[13] China Daily. (2024, February 25). Coast guard boosts patrol near Kinmen after deadly boat collision. http://eng.chinamil.com.cn/CHINA_209163/TopStories_209189/16288788.html

[14] Al Jazeera (2024, May 23). ‘Strong punishment’: China start two days of military drills around Taiwan. https://www.aljazeera.com/news/2024/5/23/china-starts-military-drills-around-the-self-governed-island-of-taiwan

[15] Xinhua. (2024, May 23). PLA military drills around Taiwan legitimate and necessary: FM spokesperson. https://english.news.cn/20240523/71c7e9bc689d4be7ab5c3cc2a23c7099/c.html#:~:text=BEIJING%2C%20May%2023%20(Xinhua),Taiwan%20are%20legitimate%20and%20necessary.

[16] William Yang. (2022, March 8). Taiwan on edge following Pelosi’s visit. DW.  https://www.dw.com/en/taiwan-on-edge-in-wake-of-chinas-show-of-force/a-62696571

[17] The Maritime Executive. ( 2024, March 24). China Coast Guard Injures Philippine Crewmembers With Water Canon. https://maritime-executive.com/article/china-coast-guard-injures-crew-of-resupply-boat-with-water-cannon

[18] The White House.(2024, April 11).  Joint Vision Statement from the Leaders of Japan, the Philippines, and the United States. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/11/joint-vision-statement-from-the-leaders-of-japan-the-philippines-and-the-united-states/

[19] Manoj Kumar Panigrahi. (2023, May 25). Internationalization of cross-strait relations. Inquirer. https://opinion.inquirer.net/163398/internationalization-of-cross-strait-relations

https___asset.kgnewsroom.com_photo_pre_2024_01_13_1af0dcb7-f9f5-4433-a525-76d9d96d98e5_jpg

Pemilihan Presiden Taiwan dapat membentuk masa depan Asia

, , , , , 0

Tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting ketika lebih dari 50 persen populasi dunia akan menggunakan hak pilihnya.[1] Salah satu pemilihan yang hasilnya akan bergema jauh melampaui batas-batas negara adalah pemilihan presiden di Taiwan yang dijadwalkan pada tanggal 13 Januari.

Para pemilih di Taiwan menganggapnya sebagai sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri; China melihatnya sebagai sebuah provinsi yang memisahkan diri yang harus disatukan kembali dengan daratan utama melalui cara damai atau perang. Namun, rencana Partai Komunis China (CPC) di Taiwan dihalangi oleh fakta bahwa Amerika Serikat (AS) terikat oleh hukum untuk melindungi pulau tersebut, jika China mencoba mencaploknya. Kandidat yang masuk dalam bursa adalah Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Hou Yu-ih dari Oposisi, Kuomintang (KMT), dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP). Jajak pendapat yang dilakukan antara tanggal 27-29 Desember[2] menunjukkan bahwa hampir 39,6 persen responden mendukung DPP, sedangkan angka untuk KMT dan TPP masing-masing 28,5 persen dan 18,9 persen.

 

Pertanyaan tentang China

Mengingat invasi Rusia ke Ukraina, dan upaya China untuk mencaplok pulau tersebut yang didukung oleh latihan dan serangan udara yang sering dilakukan, bayang-bayang konflik melayang-layang di benak para pemilih Taiwan. China telah mengatakan bahwa mereka melihat pilihan pemilu Taiwan sebagai pilihan antara perdamaian dan kemakmuran di satu sisi, dan konflik serta kemerosotan ekonomi di sisi lain.[3] China telah membuat sebuah pernyataan kepada rakyat Taiwan untuk menentang partai-partai politik yang “berpikiran merdeka” dan menjunjung tinggi ‘Konsensus 1992’.[4] Konsensus 1992 mengacu pada pemahaman politik yang dicapai oleh KMT yang saat itu berkuasa di Taiwan dan CPC di daratan, di mana keduanya sepakat bahwa hanya ada “Satu China”,[5] yang memungkinkan modus vivendi yang memungkinkan kedua belah pihak yang bertikai untuk mendefinisikan arti istilah tersebut, sesuai dengan keinginan mereka. Pengaturan ini memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak. Bagi China, ini menjadi dasar untuk menjalin hubungan dengan rekan-rekan sebangsanya di seberang selat. Namun seiring berjalannya waktu, pelukan KMT yang semakin erat dengan China daratan menyebabkan reaksi keras dari masyarakat sipil Taiwan yang tidak melihat manfaat dari pemulihan hubungan dengan China daratan.[6]

Fermentasi ini merupakan salah satu alasan bagi Tsai Ing-wen dari DPP untuk berkuasa. Kemenangan Tsai pada tahun 2016 merupakan titik balik yang penting sejak Presiden wanita pertama Taiwan menolak untuk mematuhi Konsensus 1992, yang menyebabkan Beijing menilainya sebagai seorang separatis.[7] Kemenangan besar Tsai pada tahun 2020 setelah protes besar-besaran di China pada tahun 2019 yang dipimpin oleh para pegiat masyarakat sipil di Hong Kong menimbulkan kekhawatiran di Beijing. Janji Tsai kepada para pemilih di Taiwan adalah bahwa suara mereka akan “melindungi demokrasi” di pulau itu. Tsai mengutip protes tahun 2019 di Hong Kong untuk menolak kerangka kerja ‘satu negara dua sistem’ di mana Beijing telah menaruh harapan pada penggabungan Taiwan.[8] Pada tahun 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China dengan pengaturan bahwa negara kota tersebut akan dikelola di bawah kerangka kerja ‘Satu negara-dua sistem’.[9] Di bawah pengaturan ini, negara kota ini akan memiliki otonomi dan dapat mempertahankan sistem ekonomi kapitalisnya di bawah naungan pemerintahan BPK yang lebih besar, di mana BPK akan mengelola urusan pertahanan dan luar negerinya. Beijing setuju dengan pakta “Satu negara-dua sistem” karena berharap bahwa pengaturan ini akan memikat Taiwan untuk berintegrasi dengan China daratan di masa depan.

Belakangan ini, Beijing telah meningkatkan taruhannya dalam masalah Taiwan. Beijing memamerkan kekuatan militernya setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.[10] China menganggap pendalaman hubungan antara kepemimpinan Amerika dan Taiwan sebagai pukulan terhadap gagasan “Satu China”. Setelah itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan latihan militer yang sama saja dengan blokade parsial dan menerbangkan pesawat dengan frekuensi yang semakin meningkat melintasi garis tengah di Selat Taiwan, yang berfungsi sebagai titik demarkasi de facto. Dalam pidatonya di Kongres Partai Nasional, Xi menyatakan prospek untuk menyatukan Taiwan secara damai, tetapi juga menegaskan bahwa China dapat menggunakan kekuatan.[11]

Dalam pemilihan ini juga, hubungan lintas selat merupakan isu utama. Kandidat Lai dari DPP, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Taiwan, sebelumnya telah berbicara secara terbuka tentang ambisinya untuk membuat Taiwan merdeka.[12] Dalam kampanye, Lai menggambarkan pulau ini sebagai “independen dan berdaulat” yang, pada dasarnya, menghalangi tuntutan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi. KMT berusaha untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China.[13] TPP menggambarkan DPP sebagai “pro-konflik” dan KMT sebagai “patuh” terhadap China.[14]

Sentimen publik adalah masukan penting dalam merumuskan posisi pemerintah dalam demokrasi. Faktanya, sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada bulan Oktober 2023 oleh Dewan Urusan Daratan pemerintah Taiwan menunjukkan bahwa 85 persen responden menentang formula ‘Satu negara-dua sistem’.[15] Survei tersebut juga menyatakan bahwa hampir 90 persen dari mereka yang diwawancarai menentang taktik pemaksaan Beijing seperti pesawat terbang dan kapal perang PLA yang beroperasi di sekitar Taiwan. Terakhir, hampir 90 persen responden mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan, dan menjaga kedaulatan nasional.[16] Jajak pendapat lain oleh Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang diterbitkan pada tahun 2022 mengatakan bahwa 73 persen responden siap untuk mempertahankan pulau itu jika terjadi serangan China.[17] Semua ini merupakan petunjuk bahwa masyarakat Taiwan tidak mendukung integrasi dengan China.

Dengan demikian, hasil dari pemilihan presiden tahun 2024 akan menentukan kebijakan luar negeri Taiwan, keamanan dan pertahanan nasional, dan hubungan lintas selat dengan China. Di bawah Kebijakan Baru Menuju Selatan (NSP) pemerintahan Tsai. Dunia akan mengamati dengan seksama pemilihan umum Taiwan karena siapa pun yang akan menjadi penerus Tsai memiliki potensi untuk membentuk dinamika kekuasaan di Asia.

[1] The Economist. The World Ahead 2024: five stories to watch out for. 28 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=RRMVF0PPqZI

[2] Formosa. Formosa Island Poll: 2024 General Election Tracking Poll Wave 101. 2 Januari 2024. http://www.my-formosa.com/DOC_202390.htm

[3] The State Council Information Office The People’s Republic of China.  Mainland hopes result of 2024 Taiwan leadership election to hel restore cross Strait relations. 25 November 2023.  http://english.scio.gov.cn/pressroom/2023-11/25/content_116839359.htm

[4]Ibid.

[5] Jessica Drun. The KMT Continues to Grapple with its “1992 Consensus”.  Global Taiwan Institute. 21 September 2022. https://globaltaiwan.org/2022/09/the-kmt-continues-to-grapple-with-its-1992-consensus/

[6] Fell, D. (Ed.). (2017). Taiwan’s social movements under Ma Ying-jeou: From the wild strawberries to the sunflowers. Taylor & Francis.

[7] Xinhua. DPP’S stubborn pursuit for “ Taiwan independence” extremely harmful: mainland spokesperson. 1 Januari 2023. https://english.news.cn/20240101/e91e71227ccc450e8859a23a0180edac/c.html

[8] Office of the President Republic of China (Taiwan). President Tsai issues statement regarding the situation in Hong Kong. 13 Juni 2019. https://english.president.gov.tw/News/5755

[9] The State Council The People’s Republic of China. The Pratice of the ’One Country, Two Systems’ Policy in the Hong Kong Special Administrative Region. https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986578.htm

[10] The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/china-keeps-up-military-pressure-on-taiwan-sending-43-planes-and-7-ships-near-self-governing-island/article67485118.ece

[11] New China TV. LIVE: 20th CPC National Congress opens in Beijing. 16 Oktober 2022. https://www.youtube.com/watch?v=7j66t74QvZs

[12] CAN English News. Eyeing the presidency, Lai backs view that Taiwan not part of PRC. 8 Agustus 2023. https://focustaiwan.tw/cross-strait/202308080018

[13] Enescan Lorci. The KMT’S High-Stakes Gamble: Reaching the Pinnacle or Navigating a Precipice?. Global Taiwan Institute. 4 Oktober 2023. https://globaltaiwan.org/2023/10/the-kmts-high-stakes-gamble-reaching-the-pinnacle-or-navigating-a-precipice/

[14] Thompson Chao. Taiwan’s defining moment: Election to determine future of relations with China. Asia Nikkei. 6 Desember 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Taiwan-s-defining-moment-Election-to-determine-future-of-relations-with-China

[15] MAC Press Release No.042. Mainstream Public Opinion in Taiwan Supports the Government’s Cross-Strait Policy to Stabilize the Situation in the Taiwan Strait & Firmly Opposes the CCP’S Pressuring and Coercion of Taiwan. https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/297/relfile/8010/6693/2682b15a-abcf-4008-b3c3-3657f22efb05.pdf

[16] Ibid.

[17] Op.Cit.

WASHINGTON, DC - JANUARY 09: House Minority Leader Kevin McCarthy (R-CA) answers questions during a press conference at the U.S. Capitol on January 09, 2020 in Washington, DC. McCarthy answered a range of questions related primarily to the House articles of impeachment being sent to the U.S. Senate. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Laporan AS: Perwakilan AS akan Mengunjungi Taiwan Akhir Tahun 2023

, , , , , , , 0

Departemen Pertahanan AS sedang mempersiapkan rencana kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy ke Taiwan akhir tahun 2023 ini.

Laporan berita setempat menyatakan bahwa perencanaan perjalanan tersebut masih dalam “tahap awal”, dan bahwa pejabat di pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengharapkan McCarthy untuk berkunjung pada saat musim semi.

Partai Republicans di bawah kepemimpinan McCarthy telah membuat  kebijakan untuk ‘menentang’ Beijing sebagai prioritas mereka, di mana mereka juga sudah membuat pemilihan komite terkait kompetisi AS-China sebagai salah satu produk pertama legislatif dari Kongress yang baru. McCarthy memilih Mike Gallagher sebagai ketua komite tersebut karena isu pertahanan Taiwan sudah menjadi agenda utama Gallagher.

McCarthy, yang mewakili distrik California di utara Los Angeles, telah mengatakan bahwa dia akan “senang” untuk mengunjungi Taiwan jika dia terpilih sebagai ketua, beberapa hari sebelum kunjungan kontroversial Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus tahun lalu.

Pada saat itu, Beijing bereaksi terhadap kunjungan Pelosi dengan blokade hampir total terhadap Taiwan, diikuti dengan latihan militer di sekitar pulau yang cakupannya belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah China juga memutuskan berbagai saluran komunikasi dengan AS, termasuk tentang perubahan iklim dan pertukaran militer – langkah yang oleh Gedung Putih disebut sebagai “reaksi berlebihan.”

Jika terjadi, perjalanan McCarthy ke Taiwan berpotensi semakin memperumit hubungan antara Beijing dan Washington pada saat Partai Republik dan Demokrat menekan pemerintahan Biden untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap China.

 

 

‘Ambiguitas’ Amerika Serikat terkait Taiwan

 

Analis dari Eurasia Group menilai, pada saat kunjungan Pelosi ke Taiwan, Biden pada awalnya tidak menyarankan Pelosi, namun karena pada akhirnya Pelosi tetap saja berkunjung, dengan dalih bahwa pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif tidak memberinya wewenang untuk menghentikan ketua DPR dari Partai Demokrat tersebut.

Namun selanjutnya, Biden menimbulkan kebingungan tentang kebijakan Washington terhadap Taiwan, ketika dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan militer dari daratan. Komentar itu mempertanyakan sikap lama AS tentang “ambiguitas strategis” terhadap Taiwan, sebuah kebijakan yang sengaja dibuat ‘mengambang’ tentang isu pertahanan Taiwan. Meskipun begitu, Gedung Putih sejak itu membantah telah mengubah kebijakannya terhadap Taiwan.

Terkait dengan rencana kunjungan akhir tahun 2023 nanti, Analis memperkirakan bahwa tanggapan China bisa jadi “agak halus” daripada tanggapannya terhadap kunjungan Pelosi. Hal  sebagian karena upaya baru-baru ini oleh Biden dan Presiden China Xi Jinping untuk menstabilkan hubungan kedua negara dan juga fokus Xi pada pemulihan China pasca-Covid.

61f0edf9a310cdd3d8293b12

Asia Tengah dan Dilema China di Taiwan

, , , , , , 0

Keberadaan pemerintahan Taiwan sebagai entitas yang terpisah dari pemerintahan China di Beijing merupakan satu-satunya ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Partai Komunis China. Selama bertahun-tahun, Beijing telah melakukan langkah-langkah untuk menciptakan kondisi global yang menguntungkan bagi “penyatuan kembali”—termasuk skenario militer. Jika perang pecah di Taiwan, China tidak akan dapat mengamankan pasokan energi melalui laut.

 

Untuk menahan gangguan ekonomi yang disebabkan oleh konflik di Pasifik Barat, China telah mengalihkan fokusnya ke Asia Tengah sebagai bagian dari pemikiran strategis China.

 

Selain meningkatkan kapasitas militernya, China telah memberikan perhatian serius pada skenario pemisahan dengan Barat. Untuk menghindari gangguan ekonomi, China telah mempromosikan penggunaan global mata uang China, mendirikan lembaga keuangan multilateralnya sendiri, dan memperdalam hubungan dengan rezim di negara-negara berkembang yang kritis untuk sumber daya strategis. Asia Tengah menawarkan alternatif rute perdagangan dan energi berbasis darat ke ekonomi politik internasional berbasis laut yang menjadi dasar lingkungan geopolitik saat ini.

 

Xi di Asia Tengah

 

Pada 14 September, Presiden Xi Jinping menjadikan Kazakhstan sebagai kunjungan luar negeri pertamanya sejak awal pandemi. Dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh media Kazakh lokal, Xi memuji keberhasilan Kazakhstan dalam memantapkan dirinya sebagai pusat konektivitas utama di Eurasia, bahwa negara itu membuat “kontribusi penting untuk memastikan stabilitas rantai pasokan global.”

 

Sejak negara-negara Asia Tengah merdeka pada tahun 1991, China melihat peluang ini untuk mengambil langkah-langkah menuju pembangunan rute logistik berbasis darat Eurasia untuk kebutuhan perdagangan dan energinya jika terjadi konflik di Timur. Pembicaraan tentang “menghidupkan kembali Jalur Sutra lama” dimulai oleh Perdana Menteri Li Peng saat itu ketika dia melakukan tur ke negara-negara Asia Tengah pada tahun 1994. Dia mengusulkan sejumlah proyek besar  seperti jaringan pipa minyak dan gas, kereta api, dan jalan raya yang telah menciptakan kawasan regional. Serta konektivitas dan integrasi ekonomi antara China dan negara-negara Asia Tengah.

 

Sistem kereta China-Eropa misalnya, yang keluar dari China di lokasi terpisah di sepanjang perbatasan Rusia atau Kazak, telah beroperasi sejak 2011. Meskipun menghadapi kendala, seperti pengukur yang berbeda dari jalur kereta api China dan Kazakhstan dan Rusia, tata kelola pelabuhan yang buruk , dan manajemen transit kargo internasional, sistem kereta Eurasia ini sedang mengalami perluasan dan peningkatan kinerja berkelanjutan yang akan menjadikannya aset strategis yang berharga untuk tujuan geopolitik jangka panjang China.

 

Seperti yang ditunjukkan selama pandemi, kereta api telah meningkat secara drastis kapasitasnya dalam satu dekade terakhir. Moda transportasi ini berkembang untuk dapat menyerap sejumlah besar kontainer yang memilih mencari alternatif dari pengiriman berbasis laut dan udara. Pada tahun 2021, KA China-Eropa berhasil menjalankan 15.183 kereta api yang mengangkut 1,46 juta twenty-foot equivalent units (TEUs), dibandingkan dengan 171,1 juta TEUs yang dioperasikan melalui laut. Jumlah ini naik yang semula hanya 1.702 kereta api pada 2016, 8.225 kereta api pada 2019, dan 12.406 kereta api pada 2020.

 

Pasca Rusia memulai perangnya di Ukraina, kereta kargo China yang memilih untuk melewati Rusia melalui Kazakhstan (kemudian ke Azerbaijan melalui feri di Laut Kaspia) meningkat enam kali lipat. Pada tahun 2020, dua pusat transit kargo utama di perbatasan Kazakhstan dan China, Alashankou dan Khorgos, mengalami peningkatan volume sebesar 41,8 persen dan 37 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sekarang, pusat transit ketiga di perbatasan sedang dibangun. Kazakhstan berencana untuk meningkatkan kapasitas angkutan kargo di Laut Kaspia menjadi dua juta ton pada tahun depan. Kemungkinan membangun jalur kereta api China-Kyrgyzstan-Uzbekistan memperoleh daya tarik baru tahun ini karena mata Uzbekistan menghubungkan perdagangannya ke Asia Selatan.

 

Perwakilan pemerintah China telah mulai menekankan efisiensi “Koridor Tengah,” yang menghubungkan kereta api Kazakh ke Turkmenistan, Iran, Turki, dan seterusnya ke Eropa. Laporan tahun 2021 tentang kereta China-Eropa oleh China Railway mencantumkan “memastikan keamanan rantai pasokan global” sebagai salah satu prioritas pembangunannya, secara langsung menguraikan peran kereta api sebagai “tindakan darurat” yang menstabilkan peristiwa tak terduga yang memengaruhi pangkalan laut perdagangan.

 

Ketika Xi meninggalkan Kazakhstan keesokan harinya untuk KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Samarkand, Uzbekistan, dia kembali mengangkat peran kawasan dalam menstabilkan rantai pasokan global, dan mendesak negara-negara kawasan untuk meningkatkan konektivitas. Xi mengumumkan bahwa Organisasi Kerjasama Shanghai akan membuat forum yang didedikasikan untuk konektivitas ini tahun depan.

 

Waktu yang tepat bagi China untuk mengkonsolidasikan jalur perdagangan dan energi berbasis darat ini di seluruh Eurasia, dan kini telah mencapai puncaknya karena negara-negara kawasan menghadapi gangguan ekonomi akibat Perang Rusia-Ukraina. Banyak orang di kawasan itu, khususnya Uzbekistan, telah melihat konektivitas sebagai masalah kelangsungan hidup dan mendukung rencana diversifikasi rute China.

 

Ini juga termasuk secara bertahap memasukkan Afghanistan ke dalam sistem transit regional. Beijing memandang kembalinya kepemimpinan Taliban di Afghanistan sebagai langkah pertama menuju stabilitas yang diinginkan yang diperlukan untuk jaringan perdagangan regional yang menghubungkan Asia Tengah dan Selatan. Kembali pada tahun 2016, Afghanistan dan China menandatangani Nota Kesepahaman untuk bekerja sama dalam Belt and Road Initiative untuk meningkatkan pembangunan jaringan logistik berbasis darat Eurasia ini.

 

Sementara rencana ini akan membutuhkan waktu untuk mewujudkan potensi transit penuh mereka, Beijing mengharapkan Taliban agar bisa lebih profesional dalam pemerintahan mereka. Beijing berharap bahwa dengan bantuan China dan dukungan yang masuk menuju rekonstruksi pasca perang, termasuk membangun jalan yang menghubungkan antar kota dan memasang jalur pasokan energi dan sumber daya, kepemimpinan Taliban dapat melegitimasi politiknya di Kabul, dan mulai membangun kepercayaan dan membuka kerjasama dengan tetangganya. Sebagai gantinya, duduk di jantung Asia, Taliban Afghanistan menawarkan peluang besar untuk perubahan geopolitik drastis yang menguntungkan Beijing, termasuk perluasan jaringan kereta api Eurasia.

 

Daratan Afghanistan menawarkan satu-satunya jalan yang paling memungkinkan bagi Asia Tengah untuk terhubung ke Asia Selatan. Keadaan jaringan logistik Asia Tengah saat ini adalah horizontal, dengan Kazakhstan memonopoli transit perdagangan regional produk yang bepergian antara China dan Eropa. Untuk sepenuhnya membayangkan rute perdagangan dan energi berbasis darat yang dapat mengimbangi pentingnya sistem berbasis laut saat ini, bagi Beijing, menghubungkan Asia Selatan dan Tengah adalah alternatif yang secara drastis dapat mengubah dinamika perdagangan dan politik Asia Tengah yang terkurung daratan. Peningkatan kepentingan China dalam kawasan ini guna perekonomian dunia. Semua ini berperan dalam rencana permainan militerisasi Taiwan oleh China.

 

Faktor Xinjiang

 

Kebijakan China terhadap Xinjiang (Turkestan Timur), dan bagaimana kebijakan tersebut ditafsirkan dan diterima di Asia Tengah, secara langsung berdampak pada kemampuan Beijing untuk mempertahankan kebijakan ini dan terus memproyeksikan pengaruh di kawasan tersebut. Berbagi perbatasan 3.000 km dengan Xinjiang, Asia Tengah adalah wilayah paling penting yang membutuhkan pemeliharaan konstan dari Beijing untuk memastikan tidak ada simpatisan lintas batas bagi mereka yang menentang kebijakan ekstremnya di Xinjiang. Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah Asia Tengah telah menetapkan mayoritas kelompok Uyghur sebagai organisasi teroris. Ini telah mencapai babak baru, dimana sekarang karena komunitas internasional telah mengutuk kebijakan penindasan Beijing di Xinjiang—Parlemen Eropa pada Juni 2022 mengeluarkan resolusi yang menggambarkan kebijakan Beijing sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Hal ini menjadikan kunjungan Xi ke Asia Tengah sebagai salah satu perjalanan diplomatik yang paling menuntut dan penting sejak awal kepresidenannya. China terus mendukung Rusia dalam perang di Ukraina meskipun ada suara-suara regional yang mengutuk agresi Rusia. Negara-negara Asia Tengah tidak lagi merasa nyaman menggunakan China untuk menyeimbangkan Rusia, tetapi sekarang mencari mitra baru, terutama di Asia Selatan dan negara-negara Arab.

 

Melihat ke belakang, negara-negara Asia Tengah akan menemukan sejarah dan budaya mereka tidak dapat dipisahkan dari Xinjiang. Seiring waktu, Asia Tengah dapat mengenali pengalamannya sendiri dengan Kekaisaran Rusia yang tidak berbeda dengan pengalaman Xinjiang di bawah pemerintahan China. Jika Beijing salah menangani Xinjiang, itu bisa membalikkan beberapa terobosan China yang dibuat di kawasan itu dalam tiga puluh tahun terakhir, membuka ruang nyata untuk pemikiran ulang regional di Xinjiang.

 

Melihat ke depan

 

Dari sudut pandang China, Taiwan dan Asia Tengah (dan Xinjiang) saling terkait. Perang atas Taiwan akan menyebabkan gangguan ekonomi yang parah bagi Beijing, dan negara itu perlu beralih ke Asia Tengah kepentingan di bidang energi dan menjaga rantai pasokan penting tetap terbuka. Saat ini, negara-negara Asia Tengah memiliki pemahaman minimal tentang signifikansi mereka dalam strategi besar China dan berharap integrasi regional dengan ekonomi global melalui jalur perdagangan berbasis darat ini hanya karena kepentingan ekonomi. Membangun konektivitas dengan Asia Selatan dan negara-negara Arab adalah strategi terbaik bagi Asia Tengah untuk menghindari terjerat lebih jauh dalam desain geopolitik China atas Taiwan.

28020415673_6661b35b06_k (1)_0

Apakah Perjalanan Ke Taiwan Nancy Pelosi Menutup Perangkap Thucydides?

, , , , , 0

Media pemerintah China telah menyatakan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan sebagai “salvo perang.” Ini, kata mereka, akan mempercepat perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap China—“tindakan penanggulangan strategis dan komprehensif” adalah kata kuncinya. Bahkan sebelum kedatangannya, China sangat tegas tentang konsekuensi serius dari perjalanan ini karena merupakan “campur tangan besar dalam urusan internalnya.” Bahkan presiden AS, Joe Biden secara terbuka mengakuinya sebagai “bukan ide yang bagus.” Bahwa persinggahan Pelosi akan mengundang masalah. Bagaimana mungkin tindakan simbolis politik tanpa konsekuensi serius? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa buruk keadaan yang akan terjadi?

 

Sudut pandang China jelas: Status quo yang memberi hubungan lintas-Selat yang mirip dengan stabilitas telah rusak. Kemiringan ke bawah yang ditimbulkan oleh dinamika Thucydides Trap tentu saja semakin curam. Apakah ini kemudian akan memaksa Amerika Serikat untuk akhirnya meninjau kebijakan Taiwan atau memulai tindakan damai? Apakah Taiwan telah menjadi korban simbolisme token atau apakah citra Nancy Pelosi-Tsai Ing-wen merupakan totem demokrasi yang menggugah? Dan apa konsekuensi kunjungan Pelosi dalam jangka panjang bagi Taiwan dan arsitektur keamanan Indo-Pasifik?

 

Menuju Perangkap yang Tak Terhindarkan?

 

Waktu pasti telah berubah sejak 1997 ketika Ketua DPR saat itu Newt Gingrich melakukan perjalanan ke Taiwan. Saat ini, keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat dan China telah bergeser ke arah yang terakhir. Sementara China dipaksa untuk mentolerir kunjungan Gingrich pada tahun 1997 untuk mempertahankan hubungan ekonominya yang berharga dengan Amerika Serikat, fakta bahwa dia bukan anggota partai atau pemerintahan Presiden Bill Clinton membuatnya lebih cocok. Lain halnya dengan perjalanan Pelosi.

 

Pada tahun 2018 dan 2022, perang dagang AS-China telah bermetamorfosis menjadi Perang Dingin baru yang diperburuk oleh dukungan China terhadap Rusia dalam perang Ukraina dan upaya AS untuk menyatukan mitra yang berpikiran sama di Indo-Pasifik dengan kelompok seperti AUKUS dan China- Dialog Keamanan Quadrilateral terfokus, atau Quad, terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Di Eropa, kebijakan konfrontatif Amerika Serikat terhadap China telah mempengaruhi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk melabeli China sebagai “tantangan sistemik.” Ini juga mendorong fokus yang lebih besar pada Indo-Pasifik selama KTT NATO dengan membawa Jepang dan Korea Selatan sebagai pengamat. Oleh karena itu, Beijing merasa terkekang dari berbagai arah.

 

Sebagai tindakan pembalasan, Beijing telah meningkatkan manuver diplomatiknya dan bersiap untuk merevitalisasi forum multilateralnya sendiri seperti Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dan BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Afrika Selatan) dengan memimpin negara-negara berkembang dan berkembang sebagai penyeimbang bagi koalisi AS. Selain itu, China adalah saingan ekonomi dan militer Amerika Serikat yang bersedia melenturkan kekuatannya. Sejak kedatangan Pelosi di Taipei, sudah ada konsekuensi langsung: Beijing telah (sementara) melarang impor sekitar 100 makanan Taiwan termasuk buah jeruk dan ikan; menangguhkan ekspor pasir alam ke Taiwan; dan melaksanakan sumpahnya untuk menanggapi dengan mengelilingi pulau itu dengan latihan militer udara dan laut secara langsung dan “latihan penguncian Taiwan” yang mengingatkan pada Krisis Taiwan ketiga dalam skala yang lebih besar. Selain itu, lembaga pemerintah Taiwan menjadi target serangan siber yang diduga diprakarsai oleh China dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan beberapa layar menampilkan pesan yang meminta Pelosi untuk pergi.

 

Amerika Serikat meningkatkan ketegangan dengan pernyataan G7 yang mengkritik China karena menggunakan kunjungan Pelosi sebagai “dalih” untuk menyebabkan eskalasi militer. Beijing jelas memandang pernyataan ini sebagai cara untuk mempermalukannya di panggung dunia, menghubungkannya dengan penaklukan historis China oleh “Delapan Kekuatan Sekutu.” China tidak hanya membatalkan pertemuan bilateral dengan Jepang dan mengumumkan delapan “tindakan balasan” (dialog yang dibatalkan atau ditangguhkan) terhadap Amerika Serikat, tetapi juga memberi sanksi kepada Pelosi dan keluarganya. Bisa dibilang, ini hanyalah awal dari pembalasan China dan akan menelan seluruh Indo-Pasifik.

 

Mengikis Historisitas?

 

China secara konsisten menuduh Amerika Serikat melanggar Prinsip Satu China yang menetapkan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China dan bahwa Republik Rakyat China (RRC) adalah satu-satunya pemerintah resmi yang mewakili seluruh China. China juga mengkritik Amerika Serikat karena merusak semangat komunike bersama AS-China tahun 1972, 1979, dan 1982 yang menjadi dasar hubungan bilateral mereka. Di sisi lain, Amerika Serikat mengejar Kebijakan Satu China, namun tetap mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis mengenai apakah akan melakukan intervensi langsung jika Taiwan diserang.

 

Kunjungan Pelosi telah mempersenjatai klaim China bahwa Amerika Serikat secara bertahap memotong kedaulatan China dengan memberikan dukungan diam-diam kepada apa yang disebut “pasukan separatis” (merujuk terutama pada Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan yang berkuasa, yang dipandang di Beijing sebagai “ ultra-nasionalis”). Faktanya, bagi China, upaya Taiwan untuk mempromosikan “kemerdekaan bertahap” dengan mencari dukungan Amerika Serikat dan penolakannya untuk mematuhi Konsensus 1992, yang merupakan istilah lain yang diperebutkan, adalah erosi dari prinsip dasar untuk memastikan stabilitas lintas-Selat. . Konsensus, pemahaman politik yang diperdebatkan dan kontroversial antara PKC dan Partai Kuomintang (Partai Nasionalis China, KMT), diumumkan oleh KMT sebagai “Satu China, interpretasi masing-masing” meskipun China dengan tegas berulang kali mengatakan bahwa “tidak ada ruang” untuk salah tafsir ada.

 

Presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen, meskipun mengakui pertemuan itu sebagai fakta sejarah, tidak mengakui Konsensus seperti itu. Amerika Serikat agak tidak berkomitmen tentang hal itu, namun ada anggapan bahwa sekuritisasi istilah tersebut telah menjadi “praktik diskursif”, yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan China terhadap Taiwan. Jadi, meskipun Amerika Serikat dan China tidak selaras dalam pendekatan mereka terhadap Konsensus, keduanya memberikan status keamanan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat. Namun, dikatakan bahwa meskipun promosi nilai-nilai pro-kemerdekaan secara langsung terkait dengan ketidakstabilan, penolakan Konsensus itu sendiri tidak menantang status quo. Narasi China, yang menghubungkan keduanya, tampaknya menunjukkan sebaliknya.

 

Namun demikian, Washington mendapati dirinya terjebak dalam posisi yang sulit yakni antara keinginan untuk mendukung pemerintah pro-demokrasi Taiwan tanpa memicu peningkatan ketegangan dengan China. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa kunjungan tersebut tidak akan “mengubah status quo” dan telah mencoba untuk meredakan ketegangan dengan menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

 

Bagi Pelosi, kunjungan itu penting untuk mempromosikan solidaritas dengan Taiwan dalam pertempuran antara otokrasi dan demokrasi—sebuah langkah yang telah mendapatkan dukungannya dari banyak tokoh China di Kongres AS. Pertemuan antara Pelosi dan Tsai—pembicara wanita pertama DPR dan presiden wanita Taiwan pertama—juga merupakan pengingat yang mengesankan tentang pertaruhan di luar kebijakan luar negeri yang tertutup, serta kontras dengan “patriarki yang mengakar” di eselon atas PKC.

 

Terlepas dari tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya pemahaman sentral antara Amerika Serikat dan China yang sedang terkikis. Konsensus 1992 telah dipolitisasi oleh kedua sisi Selat Taiwan. Konsensus awalnya dibuat antara KMT dan PKC untuk mengakui hanya “satu China”, dengan pemahaman timbal balik yang tersirat bahwa mereka berdua memiliki interpretasi yang berbeda—pada tahun 2006 KMT mengakui menciptakan istilah tersebut untuk meredakan ketegangan. Taiwan sekarang sebagian besar menyangkal Konsensus dan menolak model “Satu Negara, Dua Sistem”. Tanggapan Beijing yang semakin marah terhadap campur tangan di Taiwan telah mengungkapkan perspektifnya yang berubah pada Konsensus 1992 karena PKC sekarang bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintah terpilih di Taipei sama sekali. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan tegas Presiden Xi Jinping, mencapai reunifikasi lebih penting dari sebelumnya dan PKC telah bersumpah untuk menggunakan kekuatan jika perlu.

 

Kerusakan Jangka Panjang

 

Kunjungan Pelosi terjadi selama waktu yang sudah sangat sensitif bagi China dengan peringatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China pada 1 Agustus dan upaya Xi Jinping untuk masa jabatan ketiga yang melanggar norma hanya beberapa bulan lagi di Kongres Nasional ke-20 pada bulan November. Sikap keras Xi terhadap Taiwan telah menjadi batu kunci kepresidenannya dan kebutuhan untuk menanggapi “provokasi” Pelosi dengan kuat, untuk menjaga kredibilitas, menjadi insentif dan paksaan.

 

Oleh karena itu, China akan lebih agresif dalam menjabarkan kepentingannya di Indo-Pasifik. Partai Komunis China akan merasa China harus bereaksi tegas terhadap kunjungan Pelosi agar tidak tampak lemah atau terhina oleh fakta bahwa ia tidak dapat memaksa Amerika Serikat untuk mematuhi peringatannya atas Taiwan.

Seperti di Taiwan, Beijing kemungkinan akan meningkatkan intimidasi militer atas titik panas lain yang diperebutkan di Indo-Pasifik untuk mendorong pengakuan kapabilitas di tataran kekuatan regional atas kepentingan nasional dan klaim teritorialnya.

Tatanan bipolar yang baru akan semakin rapuh, dengan risiko pecahnya perang meningkat seiring dengan langkah Xi menuju pencapaian “Mimpi China” untuk memulihkan status kekuatan besar China pada tahun 2049. India dan laut China Selatan dan Timur juga dapat terkena dampak oleh efek domino dari krisis yang sedang berkembang ini, yang akan mendorong China untuk lebih berkolaborasi dengan negara-negara otoriter dan relatif lemah (misalnya, Rusia, Korea Utara, dan Pakistan) tetapi juga negara-negara berkembang di seluruh kawasan yang tidak memiliki kepentingan dalam pertarungan normatif Barat yang dipimpin AS antara demokrasi dan otokrasi tetapi khawatir dengan kepentingan nasional langsung mereka. Pidato Xi pada KTT BRICS baru-baru ini adalah pengingat akan kenyataan baru bahwa Amerika Serikat memiliki lebih banyak kerugian.

 

Di Asia Timur Laut, persahabatan China yang tumbuh dengan Korea Utara yang terisolasi ditambah dengan aliansi Amerika yang meningkat dengan Jepang dan Korea Selatan menandakan situasi yang lebih sulit mengingat uji coba nuklir ketujuh Kim Jong Un yang akan datang. Absennya Presiden Yoon Suk-yeol dan menteri luar negerinya selama kunjungan Pelosi ke Korea Selatan, yang dicatat oleh China, merupakan sinyal untuk menghindari kontroversi diplomatik yang tidak perlu dengan Beijing. Lintasan menantang Jepang, tentu saja, telah ditetapkan sebagai negara jangkar Indo-Pasifik yang telah menunjukkan dukungan militer untuk pertahanan Taiwan meskipun, mengingat potensi volatilitas, sebagian besar menolak untuk mengomentari persinggahan Pelosi di Taiwan.

 

Perhitungan China dengan India, mitra Indo-Pasifik Amerika Serikat, terlepas dari konflik Himalaya yang sedang berlangsung, menjadi lebih dapat diprediksi karena kebutuhan Beijing untuk memperluas jangkauannya di forum multilateral yang dipimpin China seperti SCO dan sentralitas India sebagai penyangga dengan Barat dan kekuatan non-blok secara formal. Namun, salah langkah sederhana akan cukup untuk menggagalkan détente yang rapuh ini—pembicaraan perbatasan baru saja mencapai “konsensus empat poin” politik meskipun tanpa pelepasan lebih lanjut. Oleh karena itu, India harus dengan cekatan mengelola kemajuan China untuk kerja sama lintas kawasan.

 

Terlepas dari kehebohan, apakah kunjungan Pelosi harus dikritik sebagai salah perhitungan besar atau dipuji sebagai upaya gagah berani untuk menunjukkan solidaritas (atau dominasi dalam pandangan China) tampaknya diperdebatkan dalam skema besar. Yang penting sekarang adalah bagaimana berbagai pemangku kepentingan regional akan melakukan manuver diplomatik untuk meredakan ketegangan antara China dan Amerika Serikat dan menghindari menjadikan Indo-Pasifik sebagai kambing hitam dari perjudian hegemonik.

Sarah Grillo/Axios. Photos: Anna Moneymaker, Yorgos Karahalis/Bloomberg via Getty Images

The US and China on Taiwan Strait: War on Process?

, , , , , , 1

China is the US foreign policy priority now. As China’s power rises, the US attempts to defend and gain US leadership and global governance. It has escalated political tension between these two giant powers, which one of the growing issues is Taiwan. Not only has China blocked Taiwan’s membership in the United Nations, but it also sent military threats such as dozens of warplanes to the Air Defense Identification Zone (ADIZ). Blinken, US Secretary of State, warns that China has increasingly prepared its military capability to attack Taiwan, and it would have ‘terrible consequences.” It may lead to a disastrous impact and result in enormous losses. In addition, President Joe Biden affirms the US would protect Taiwan if China attacked using force. Will China and the US be at war over Taiwan? How far will the US and its allies defend Taiwan?

 

The decision to go to war in Taiwan Straits

Calculations and rationality factors apply to US-China relations on Taiwan Straits. China indeed has significant influence over Taiwan, and it has shown it clearly by sending an offensive threat to Taiwan. The US reaffirmed that America would back Taiwan to raise its military capability. The US would even support Taiwan using military force if the Chinese decided to invade Taiwan. Both China and the US have met and discussed the Taiwan issue, but the tension is high, and the Chinese stressed that the US is ‘playing with fire’ over the Taiwan issue.

War is a product of rational and/or irrational decisions. War is also related to miscalculation and misperception, in which misperception occurs when incorrect data is received or distorted by policymakers. Then, the misperception might lead to miscalculation if the policymakers are at a loss or gain unintended results. Looking back at the late US military intervention, there are more losses than gains. Just like the US decision to invade Iraq or Afghanistan. The cost, time, and blood are massive and uncountable. Not to mention the aftereffect to civilian stability in the national and regional.

James Fearon in Abdul Hasan (2020) argues in the ‘Rationalist Explanation of War’ that there are three mechanisms that lead policymakers to choose war. War is caused by the unknown of others’  capability and intention. Two, a war caused by failure of reaching an agreement that satisfies parties, and the third is failure to reach a deal because of different inherent nature. Most wars only brought more losses than gains and were considered irrational decisions. On the other hand, war can also be rational if the States plan to defend themselves against other armed threats.

Noting the Taiwan issues, dialogue between US and China has been conducted several times. However, China and US have not met any official agreement for the current issue. China considered Taiwan its territorial integrity, and the US considered Taiwan to enhance and protect democratic values and economic and political interests. The US sticks with the Taiwan Relations Act, the Three Joint Communiques, and the ‘six assurances. These rules bridge the US involvement in non-diplomatic relations with Taiwan to help maintain peace and stability.

Both the US and China are rational if no war is happening regarding Taiwan Straits. Especially in the time of pandemic Covid-19, the decision to go to war is improbable. Furthermore, both countries could predict the outcomes of war. Though the Chinese have raised their military capability near the Air Defense Identification Zone (ADIZ), it is a mere threat and part to show off their military power to Taiwan and the US.

 

How will the US defend Taiwan?

According to Global Fire Power, China is ranked 3 of 140 out of the countries considered for the annual GFP review, while Taiwan is in 22 of 140 countries. Then the US, which backs Taiwan, is in the first rank. The difference in military power will deter China’s intention to ‘invade’ Taiwan. It will not be the right choice for China. Nevertheless, the US has also been ambiguous to defend Taiwan. The US gain support from their alliances, Japan, which is also concerned with the Chinese aggressiveness on Taiwan Strait. Both the US and Japan can not ignore the geographic situations in their region, and their involvement is unavoidable. They will try to bridge and reduce the tension in Taiwan Straits for common security and stability.

Geographically, Japan’s policy has shifted after the Chinese sent fighter jets to the islands, which highly threatened Japan’s stability. Japan joined the US to defend Taiwan, but it is questionable and uncertain how far they support Taiwan. The US is now trying to delay and show the Chinese that the US is ready to support Taiwan’s military capability to deter or even attack China. But if the irrational happens, the US might want the war to be short, as they have sent a small number of US troops to Taiwan. The number of US troops in Taiwan has doubled and continued to rise in Biden’s presidency.

According to The special US military forces deployed near Taiwan for providing military ground forces and training for Taiwan’s military capability. With this low military engagement, the US will not go to China. Nevertheless, the US has not yet fully deployed its military support in Taiwan. The US is still training Taiwan’s troops on the military capacity for having the capability to depend on themselves and with the US’ support.

BEIJING, CHINA - AUGUST 18: Chinese Vice President Xi Jinping accompanies U.S. Vice President Joe Biden (R) to view an honour guard during a welcoming ceremony inside the Great Hall of the People on August 18, 2011 in Beijing, China. Biden will visit China, Mongolia and Japan from August 17-25. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

China Kesal AS Undang Taiwan ke “Summit for Democracy”

, , , , , , , , 0

Pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021 mendatang, Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan virtual dengan petinggi negara dari berbagai benua. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan AS sebagai tuan rumah ini menjadi fokus kebijakan luar negeri AS yang disebutkan sejak Bulan Februari 2021 lalu.

“Summit for Democracy” tahun ini bertujuan untuk membantu dalam menghentikan kemunduran demokrasi dan penurunan perlindungan hak dan kebebasan di dunia. Secara garis besar pertemuan para pemimpin dunia ini akan membahas tiga tema seperti melawan otoritarianisme, memerangi korupsi, dan mempromosikan hak-hak kemanusiaan. Dalam KTT ini, AS juga menginginkan agar AS kembali menjadi pemimpin global yang melawan kekuatan otoriter seperti China dan Rusia.

KTT ini digambarkan sebagai pertemuan yang kurang lebih memberikan kesempatan pada negara yang diundang untuk saling mendengarkan, membagikan kisah sukses, kerja sama internasional, dan juga tantangan penegakan nilai demokrasi.

Pada hari Selasa (23/11) lalu, Kementerian Luar Negeri AS merilis sekitar 110 daftar peserta yakni pemimpin yang diundang dalam pertemuan tersebut. Taiwan termasuk di dalam daftar yang diundang, sementara China dan Rusia tidak diundang AS.

 

China Menilai AS Melakukan ‘Kesalahan’

Taiwan melalui Juru Bicara Kepresiden, Xavier Chang, mengucapkan terima kasih atas undangan AS pada KTT “Summit for Democracy.” KTT menjadi gambaran dukungan AS pada Taiwan dan kesempatan Taiwan menjadi lebih ‘dikenal’ dengan sesama negara demokrasi.

Xavier juga mengatakan Taiwan akan bekerja sama dengan ‘negara dengan pemikiran sama’ untuk mengimplementasikan kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus mendukung keamanan, stabilitas, dan perkembangan di wilayah regional.

Dalam pertemuan sebelumnya dengan AS, Presiden China, Xi Jinping, menyatakan negara manapun yang mendukung kemerdekaan Taiwan, termasuk AS, berarti sedang ‘bermain dengan api.’

Dengan nada yang sama, Zhu Fenglian, Perwakilan dari Kantor Urusan Taiwan di China, menilai AS sudah melakukan kesalahan besar dengan mengundang Taiwan. China memprotes keikutsertaan Taiwan yang bagi China merupakan wilayah kedaulatan China.

China menilai aksi AS menunjukkan ‘demokrasi’ hanya sebagai cover untuk menutupi tujuan geopolitik domestiknya, menekan negara lain, dan mengkotak-kotakkan negara di dunia.

Russia juga turut berkomentar dengan menilai AS senang “membuat garis pemisah untuk memisahkan negara-negara -berdasarkan opininya- bahwa nilai yang satu benar, dan yang lain salah.” Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan saat ini sudah banyak negara yang mampu menentukan sendiri cara bagaimana mereka bisa bertahan.

Terkait dengan negara yang diundang, Indonesia, Filipina, dan Malaysia menjadi beberapa negara dari Asia Tenggara yang diundang. Sayangnya, Singapura, Vietnam, dan Thailand tidak diundang. Bahkan, negara yang dikenal “otokratik” seperti Turki, Poland, Filipina masih diundang dalam KTT tersebut.

Semua negara anggota Uni Eropa diundang kecuali negara Hungaria. Dari wilayah Timur Tengah, hanya Irak dan Israel yang diundang. Kawan lama AS seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab bahkan tidak diundang.

Taiwan's F-16V Fighter Jet

Taiwan Memamerkan Jet Tempur F-16V Barunya Akibat Ancaman Dari China

, , , , , , , 1

Taiwan memamerkan jet tempur F-16 terbarunya pada 18 November 2021. Pesawat ini digadang-gadang akan menjadi instrumen penting pertahanan Taiwan jika terjadi serangan udara. Unjuk gigi F-16 ini berlokasi di Pangkalan Udara Chaiyi. Skuadron jet tempur F-16 Viper (F-16V) ini berasal dan dibuat di  Amerika Serikat (AS). Taiwan dikabarkan berencana memperbaharui 140 lebih pesawat tempur secara bertahap hingga tahun 2023. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Taiwan, Wang Hsin-lung, baru sekitar 60 pesawat tempur yang telah diperbaharui.

Sebelumnya, China dikabarkan meningkatkan ancamannya dengan mengirimkan jet tempur di wilayah antara China dan Taiwan secara berkala. Pada Oktober lalu, Tentara China menerbangkan 56 pesawat jet di lepas pantai barat daya Taiwan. China telah menunjukkan kecanggihan militer barunya untuk menegaskan ambisi teritorialnya di wilayah Taiwan.

Zhao Lijian, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa China menentang adanya kontak resmi antara Taiwan dan AS. Ia juga berharap bahwa Washington akan “berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya mengenai masalah Taiwan, dan menahan diri untuk tidak mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis Taiwan.”

Taiwan sendiri menggelontorkan dana senilai 110 miliar dolar Taiwan atau sekitar 3,96 dolar AS untuk pembaharuan jet tempur ini. Selama upacara peresmian pesawat jet tempur baru, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan perakitan jet memperlihatkan persahabatan erat Taiwan dan AS. Penjualan 66 buah jet AS ke Taiwan ini diumumkan tahun lalu, dimana para pengamat megatakan AS menyediakan pesawat yang kompeten untuk bersaing dengan China.

F-16V ini dibuat di pabrik Lockheed Martin di Greenville, Carolina Selatan yang bekerja sama dengan Aerospace Industrial Development Corp (AIDC). F-16V merupakan versi terbaru dari pesawat bermesin tunggal yang akan bergabung dengan 140 pesawat jet tempur Taiwan lainnya. Ing-wen juga menyampaikan kebahagiannya, “Tim Lockheed Martin telah memberi kami banyak bantuan dalam menyelesaikan peningkatan,” yang disusul dengan pernyataan bahwa proyek ini “merupakan komitmen kuat untuk hubungan Taiwan-AS.”

AS sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Tetapi AS mendukung dan menjadi pemasok senjata utama pulau tersebut, suatu kondisi yang membuat China sangat khawatir. Pada 2019, AS menyetujui penjualan jet tempur F-16 senilai 8 miliar dollar AS ke Taiwan, kesepakatan yang akan membawa armada F-16 Taiwan menjadi lebih dari 200 jet.

Selain kuantitas jet tempur yang sangat banyak, F-16 versi terbaru ini juga memang menjadi favorit. “Ini (F-16) adalah pesawat yang sangat mumpuni, kecil, gesit, mudah diterbangkan, pilot menyukainya,” menurut Drew Thompson, peneliti senior di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Singapura.

F-16V merupakan versi tercanggih karena dilengkapi dengan radar berkemampuan tinggi, memungkinkannya melacak lebih dari 20 target sekaligus. Jet tempur ini juga dilengkapi sistem peperangan elektronik mutakhir seperti senjata canggih, navigasi GPS presisi dan sistem otomatis menghindari tabrakan dengan tanah.

 

Xi Jinping

50 Tahun Sulitnya Upaya Taiwan Masuk Keanggotaan Resmi PBB

, , , , , , , 0

Selama beberapa dekade terakhir, Taiwan terus berupaya berperan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi mendukung keanggotaan resmi negaranya di organisasi dunia tersebut. Taiwan juga berupaya menggalang dukungan dari berbagai negara termasuk Indonesia demi bergabung di PBB. Upaya diplomasi ini dilakukan Taiwan demi mendapat pengakuan dan pembentukan hubungan politik legal Taiwan dengan negara lain guna melindungi legitimasi politik, kebutuhan kerja sama ekonomi dan militer, dan lain-lain.

Selama lima dekade terakhir, kesulitan pengakuan keanggotaan Taiwan di PBB berkaitan dengan konflik politik dengan China dan kebijakan One China Policy, sehingga PBB masih belum mengakui Taiwan di PBB. Taiwan berulang kali mengajukan keanggotaan atau upaya bergabung dalam Sidang Majelis Umum PBB, namun hingga saat ini keanggotaannya terus ditolak.

Pada tanggal 25 Oktober 1971 lalu, Taiwan, dengan menggunakan nama Republik China, dan China membahas keanggotaan di PBB, di mana voting menghasilkan dukungan pada Republik Rakyat China (RRC) atas Taiwan.  Dukungan ini didasari kemenangan pada perang sipil tahun 1949 yang membuat pemerintahan republik keluar dari pemerintahan komunis China. China menyatakan Taiwan sebagai salah satu provinsinya, sehingga menganggap memiliki hak penuh mewakili Taiwan secara internasional. Atas dasar kebijakan satu China, hingga kini PBB hanya mengakui RRC.

Pada saat masa tersebut, terdapat sebuah Resolusi 2758 tanggal 25 Oktober 1971 lalu yang membuat China mengisolasi hak akses Taiwan untuk mengikuti badan PBB. Dalam Resolusi 2758, terdapat 76 negara setuju, 35 negara menolak, dan 17 negara abstain mengenai pengembalian hak RRC dan pengakuan mengenai RRC sebagai satu-satunya wakil sah dalam PBB.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, menyatakan pada Resolusi 2758 yang diadopsi PBB perlu memperhatikan konteks waktu Resolusi tersebut diratifikasi. Bagi Taiwan, Resolusi 2758 hanya menekankan isu representasi China di PBB dan tidak menyatakan bahwa China adalah bagian RRC, maupun kewenangan bahwa RRC dapat mewakili masyarakat Taiwan di PBB. Ou bahkan mengecam adanya misinterpretasi Resolusi 2758 oleh Sekretariat PBB yang menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi China, sehingga menjadi hambatan Taiwan berpartisipasi dalam berbagai isu global yang berkembang.

 

Diskusi Taiwan-AS Soal Partisipasi Taiwan dalam PBB

Sebagai salah satu aliansi Taiwan, politisi senior AS menekankan dukungan AS atas Taiwan di PBB. Pejabat resmi Taiwan dan Amerika Serikat berdiskusi mengenai partisipasi Taiwan di PBB beberapa hari sebelum Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato mengenai 50 tahun sejak aksesi China di PBB. Taiwan-AS bertemu secara virtual guna membahas kapasitas Taiwan agar bisa berpartisipasi di Organisasi Kesehatan Dunia dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Partisipasi ini penting bagi Taiwan terutama setelah adanya batasan akses Taiwan di masa genting pandemi Covid-19 ini.

“Diskusi berfokus pada dukungan kontribusi Taiwan dalam menghadapi permasalahan global, termasuk isu kesehatan publik global, lingkungan dan perubahan iklim, bantuan pembangunan, standar teknis, serta kerja sama ekonomi.” kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam press release hari Minggu.

Jika disatu sisi Biden menyatakan dukungannya pada partisipasi Taiwan di PBB, namun China dengan tegas menekankan agar semua negara mempertahankan status quo di PBB sesuai dengan sistem internasional. Xi Jinping dalam pidatonya tanggal 25 Oktober 2021 lalu menegaskan hukum internasional hanya bisa diformulasikan secara bersama oleh 193 negara anggota PBB, bukan oleh salah satu negara atau aliansinya. Xi juga menyinggung mengenai pentingnya kerja sama dari pada konfrontasi, sehingga Xi juga menolak segala bentuk “hegemoni, kekuatan politik, unilateralisme, dan proteksionisme.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa China akan terus memblokir akses keanggotaan Taiwan di PBB apapun caranya.

Lithuania

Lithuania Tidak akan Mundur Meski Ditentang China Soal Taiwan

, , , , , , 0

Buntut dari tindakan Lithuania membuka pintu pembukaan kantor perwakilan de facto dengan nama Taiwan semakin memanas. Kantor perwakilan tersebut diresmikan di Ibu Kota Lithuania, Vilnius.

 

Kantor perwakilan ini akan menjadi kantor pertama Taiwan di Eropa setelah 18 tahun, di mana kantor terakhir dibuka pada tahun 2003 di Slovakia.

 

China mengekspresikan ketidaksetujuannya mengingat kantor tersebut merupakan kantor pertama pemerintahan Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen, yang menggunakan nama “Taiwan.” Sebelumnya, Taiwan menggunakan nama “Kantor Perwakilan Taipei” dibandingkan langsung Taiwan.

 

China langsung menarik duta besarnya dari Lithuania dan meminta agar Lithuania melakukan hal yang sama, yakni menarik dubesnya dari China. Lithuania juga menarik dubesnya ke Ibu Kota, Vilnius guna berdialog.

 

Kementerian Luar Negeri China mengatakan tindakan Lithuania dapat merusak kedaulatan dan integritas teritorial China. Hal ini dikarenakan China-Taiwan memiliki sejarah konflik sosial dan politik yang membuat kedua wilayah tersebut terpisah. Perpecahan semakin menimbulkan konflik politik dan keamanan karena perbedaan sistem pemerintahan kedua negara yang juga mendorong isu keamanan regional.

 

China memperingatkan Lithuania untuk menarik keputusannya yang keliru agar tidak memperburuk keadaan yang bisa memunculkan “konsekuensi politik.”

 

Lithuania di sisi lain menyayangkan pernyataan China dan menyatakan Lithuania menghormati kebijakan Satu China atau One China Policy, namun juga tetap membangun hubungan dengan Taiwan.

Kedekatan Lithuania dengan Taiwan

 

Lithuania menginginkan adanya pembangunan hubungan lebih dekat dengan Taiwan dalam aspek ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain.

 

Lithuania memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Taiwan, terutama selama pada masa pandemi Covid-19. Lithuania mengirimkan sekitar 20.000 dosis Vaksin AstraZeneca yang sampai di Taiwan pada 31 Juli lalu. Sebelumnya, Taiwan mengirimkan sekitar 100.000 masker ke Lithuania.

 

Perwakilan Kantor Presiden Taiwan menyatakan bantuan Lithuania sangat diapresiasi terutama pada masa seperti ini. Mereka juga menambahkan persamaan pandangan Taiwan-Lithuania dalam nilai demokrasi, nilai kemanusiaan akan semakin memperkuat kerja sama dan hubungan politik kedua negara.

 

Pasca pengiriman dosis vaksin, media Lithuania LRT memberitakan bahwa terdapat peningkatan pengeluaran Taiwan ke wilayah Eropa.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis, mendorong Uni Eropa untuk memikirkan kembali hubungan politik dengan China. Landsbergis menyatakan dengan format 27+1 (negara anggota Uni Eropa dan Beijing), merupakan satu-satunya kemungkinan untuk melakukan dialog dengan Beijing.

 

“Uni Eropa harus bekerja sama menggunakan pemikiran yang serupa dengan negara di Indo-pasifik dan memperkuat kerja sama dengan NATO berkaitan dengan isu China. Landsbergis juga mendorong negara UE untuk memperkuat kerja sama antar negara UE dan menurunkan ketergantungan ekonomi pada perdagangan China.

 

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..