Israel
Gencatan Senjata Hamas-Israel: Perdamaian Sementara di Ujung Tanduk
Pada 7 Oktober 2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan di media sosial bahwa Israel dan kelompok militan Hamas telah menandatangani gencatan senjata sekaligus mengimplementasikan fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh sang presiden pada 29 September 2025. Dalam fase pertama ini Hamas akan melepaskan 48 sandera yang mereka tawan sejak 7 Oktober 2023 sementara Israel harus membebaskan 2000 warga Palestina yang mereka tahan sejak Negeri Bintang Daud melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Selain pertukaran tahanan, fase tersebut juga mewajibkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mundur dari wilayah Gaza ke sebuah garis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam waktu 24 jam.
Menanggapi gencatan senjata tersebut Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berharap hal tersebut dapat menciptakan solusi politik permanen yang dapat mendorong terbentuknya sebuah Negara Palestina yang merdeka. Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mendorong kedua belah pihak untuk membebaskan para sandera secara dan napi secara terhormat. Selanjutnya kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara seperti Turki, Qatar, Mesir, Prancis, Italia, Jerman, dan Inggris memuji upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memastikan bahwa gencatan senjata tersebut dapat disetujui dan diimplementasikan oleh Hamas dan Israel. Selain respon positif dari berbagai negara, gencatan senjata tersebut juga disambut baik oleh warga Israel dan Palestina karena bagi masyarakat Negeri Bintang Daud para sandera dapat kembali pulang sementara untuk warga Negeri Batu Kapur mereka dapat membangun ulang rumah dan menata ulang kehidupan.
Akan tetapi walaupun gencatan senjata ini merupakan perkembangan positif, terdapat berbagai faktor yang dapat meruntuhkan perdamaian sementara ini. Hal ini didukung dengan preseden sejarah karena sebelumnya pada 19 Januari 2025 Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata berdasarkan rencana perdamaian yang telah disepakati oleh negara-negara Arab. Akan tetapi gencatan senjata ini runtuh dalam beberapa bulan setelah Angkatan Udara Israel (IAF) kembali melancarkan serangan udara terhadap wilayah Gaza. Serangan udara tersebut dilancarkan oleh Israel karena mereka mengklaim Hamas tidak ingin membebaskan para sandera dan memperpanjang gencatan senjata tersebut. Namun klaim ini ditepis oleh jurnalis Israel Barak Ravid yang mengklaim pemerintahan Benjamin Netanyahu sengaja meruntuhkan gencatan senjata tersebut karena sang PM ingin mempertahankan posisinya dengan segala cara.
Apapun penyebabnya, preseden sejarah yang ada menunjukan bahwa untuk memastikan gencatan senjata tersebut dapat sepenuhnya diimplementasikan negara penjamin yakni Amerika Serikat harus memiliki komitmen untuk memastikan kedua belah pihak tidak berusaha untuk melanggar ketentuan yang telah disetujui di meja negosiasi. Selain itu Amerika Serikat juga harus bisa mencari titik tengah antara berbagai isu yang membuat Hamas dan Israel enggan untuk melakukan upaya perdamaian. Kedua hal tersebut merupakan tantangan besar karena Negeri Paman Sam harus mencari titik tengah dari dua kelompok dengan pandangan politik yang sepenuhnya berseberangan. Di satu sisi terdapat Israel dengan ideologi Zionisme yang mendorong pembangunan Negara untuk para Yahudi dengan melakukan kolonialisme pemukiman (settler colonialism) terhadap penduduk asli Palestina. Di sisi lain terdapat Hamas, sebuah kelompok militan yang dibentuk pada tahun 1987 dengan misi untuk membentuk sebuah Negara Palestina merdeka berdasarkan syariat Islam. Agar titik tengah antara kedua pihak dapat ditemukan, Amerika Serikat perlu melakukan beberapa aksi yang menunjukan mereka adalah pihak ketiga yang terpercaya.
Aksi pertama yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat adalah memperhatikan dengan seksama apakah kedua belah pihak sedang mengikuti gencatan senjata yang telah disepakati. Untuk mencapai hal tersebut Amerika Serikat dapat mengirimkan pasukan kontingen untuk memastikan IDF atau Hamas tidak melakukan upaya yang dapat mensabotase proses perdamaian. Pasukan kontingen tersebut juga dapat ditugaskan untuk membangun ulang infrastruktur Gaza agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga Palestina yang membutuhkan. Selain mengirimkan pasukan kontingen, Amerika Serikat juga harus bisa memaksa kedua belah pihak untuk berkompromi sehingga proses negosiasi dapat berjalan tanpa hambatan. Hal ini merupakan sesuatu yang memungkinkan karena untuk mendapatkan gencatan senjata ini dikabarkan bahwa Presiden Donald Trump memaksa Benjamin Netanyahu untuk menyepakati rencana perdamaiannya.
Namun perlu ditekankan bahwa walaupun hal ini mudah untuk dilakukan, terdapat satufaktor yang dapat merusak posisi Amerika sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Faktor tersebut adalah pengaruh Israel dalam politik Negeri Paman Sam. Pengaruh Negeri Bintang Daud dalam politik Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena hingga saat ini terdapat berbagai organisasi seperti Komite Urusan Umum Israel-Amerika (AIPAC) yang dibentuk untuk melobi politisi Negeri Paman Sam agar mereka dapat mempertahankan posisi pro-Israel dalam kebijakan luar negeri. Hal ini membuka kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk mengambil posisi yang lebih mengakomodasi kepentingan Negeri Bintang Daud dalam negosiasi perdamaian. Hal ini memiliki potensi untuk mensabotase proses perdamaian karena Hamas dapat mengklaim Amerika Serikat tidak dapat mengakomodasi kepentingan mereka sehingga kelompok tersebut dapat memiliki justifikasi untuk melanjutkan perang gerilya di wilayah Gaza.
Israel Serang Qatar
Pada 9 September 2025 Angkatan Udara Israel (IAF) melancarkan serangan udara terhadap Ibukota Doha, Qatar yang menargetkan gedung persembunyian pimpinan politik organisasi militan Hamas. Serangan tersebut dilancarkan saat para pimpinan politik Hamas sedang bertemu untuk mempertimbangkan usulan gencatan senjata terhadap Perang Gaza yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Menanggapi serangan tersebut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan udara yang dilancarkan IAF terhadap Qatar merupakan operasi yang sepenuhnya direncanakan oleh militer Negeri Bintang Daud. PM Netanyahu menambahkan Israel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak apapun yang diakibatkan oleh operasi tersebut. Netanyanhu juga menyatakan bahwa serangan tersebut dapat membuka pintu untuk mengakhiri perang. Sementara itu Hamas menyatakan bahwa petinggi mereka selamat dari serangan udara tersebut namun lima anggota, termasuk anak dari Ketua Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya tewas akibat dari serangan tersebut.
Tidak lama setelah Israel melancarkan serangan udara tersebut PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengklaim Israel sedang mensabotase upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. PM Al Thani juga mengutuk serangan Israel sebagai aksi terorisme dan menyatakan bahwa Qatar berhak merespon dengan segala cara yang ada. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan serangan yang dilancarkan terhadap sekutu Amerika Serikat yang sedang berusaha untuk mendorong perdamaian bertolak belakang dengan visi Negeri Paman Sam dan Israel. Karoline menambahkan Amerika Serikat tidak senang dengan aksi yang dilancarkan oleh Israel walaupun mereka sepakat bahwa menghancurkan Hamas merupakan tujuan yang tepat. Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul menyatakan serangan yang dilancarkan Israel melanggar kedaulatan Qatar dan merusak upaya pembebasan sandera.
Israel telah menewaskan beberapa petinggi Hamas sejak mereka melancarkan serangan terhadap Negeri Bintang Daud pada 7 Oktober 2023. Selain petinggi Hamas Israel juga telah mengebom beberapa negara yang dianggap sebagai musuh seperti Lebanon, Suriah, Iran, dan Yaman. Serangan tersebut telah menyebabkan kemarahan dari beberapa pejabat Amerika Serikat yang menanggap aksi Israel sebagai pengkhianatan dari upaya Negeri Paman Sam di kawasan Timur Tengah.
Israel Serang Sanaa Setelah Kelompok Houthi Tembakkan Rudal Baru
Pada 24 Agustus 2025 televisi pro-Houthi Al-Masirah TV mengumumkan bahwa Angkatan Udara Israel (IAF) telah melancarkan serangan udara terhadap Ibukota Sanaa. Akibat dari serangan tersebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Houthi menyatakan bahwa setidaknya enam warga tewas dan 86 lainnya mengalami luka berat. Selanjutnya Al-Masirah mengklaim bahwa sistem pertahanan udara kelompok Houthi berhasil menghalau sebagian besar pesawat tempur IAF yang melancarkan serangan tersebut. Tidak lama setelah serangan tersebut Juru Bicara Houthi Mohammed al-Bukhaiti menyatakan bahwa agresi yang dilancarkan Israel terhadap Yaman tidak akan menghentikan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Sementara itu Pejabat Kementerian Pertahanan (Kemhan) Houthi Abed al-Thawr menyatakan bahwa serangan yang dilancarkan Israel merupakan aksi biadab.
Menanggapi serangan tersebut Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan bahwa serangan mereka di Sanaa menargetkan dua pembangkit listrik, fasilitas penyimpanan minyak, kompleks militer, dan istana kepresidenan Sanaa. IDF juga menyatakan bahwa serangan udara tersebut dilancarkan sebagai balasan dari serangan rudal balistik dan drone bunuh diri yang dilancarkan oleh kelompok Houthi terhadap wilayah Negeri Bintang Daud. Sementara itu Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Katz menyatakan setiap rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi terhadap Israel akan dibalas sepuluh kali lipat. Selain itu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa serangan yang dilancarkan IAF terhadap Sanaa merupakan bentuk dari tekad Israel. Dalam serangan tersebut IAF mengerahkan 10 pesawat tempur untuk menghantam target strategis sejauh 2000 km.
Sebelumnya kelompok Houthi melancarkan serangan rudal balistik terhadap Israel. Menurut seorang perwira IAF rudal balistik tersebut merupakan tipe baru yang mampu mengangkut hulu ledak amunisi tandan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Militer Houthi Brigadir Jenderal (Brigjen) Yahya Saree yang menyatakan mereka telah meluncurkan serangan terhadap Bandara Lod menggunakan rudal balistik Palestina tipe 2. Brigjen Yahya mengklaim rudal tersebut memiliki kapabilitas hipersonik dan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Serangan tersebut merupakan bagian dari belasan rudal yang telah diluncurkan oleh kelompok tersebut sejak perang Gaza meletus pada 7 Oktober 2023.
Solusi Terakhir Terhadap Pertanyaan Palestina: Rencana Israel Kuasai Gaza dan Tepi Barat
Pada 6 Agustus 2025 Israel mengejutkan dunia setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa eselon tertinggi pemerintahan Negeri Bintang Daud telah menyepakati rencana untuk menduduki Gaza. Rencana tersebut memiliki lima tujuan yakni untuk melucuti kekuatan organisasi milisi Hamas, menyelamatkan para sandera, demiliterisasi wilayah Gaza, mengambil alih fungsi keamanan yang sebelumnya dipegang oleh Hamas, dan membangun sebuah pemerintahan parallel yang tidak terafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina (PA). Beberapa minggu setelah Israel mengumumkan hal tersebut, pemerintah Negeri Bintang Daud menyetujui rencana E1. Dalam rencana ini Israel akan membangun 3000 pemukiman ilegal di Tepi Barat untuk memecah dan memotong wilayah yang dihuni oleh masyarakat Palestina dari Yerusalem Timur.
Untuk memastikan keberhasilan kedua rencana tersebut Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memobilisasikan 60 ribu tentara cadangan untuk menutupi kekurangan prajurit yang dibutuhkan dalam melancarkan operasi tersebut. Kedua rencana Israel mendapatkan kecaman dari komunitas internasional karena serangan yang akan dilancarkan oleh Negeri Bintang Daud dapat memperburuk situasi kemanusiaan yang ada. Presiden Prancis Emmanuel Macron menambahkan bahwa rencana Israel dapat membuat Kawasan Bulan Sabit terjebak dalam siklus perang permanen. Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris mengecam rencana pembangunan pemukiman di Tepi Barat sebagai aksi yang melanggar hukum internasional dan menghancurkan kemungkinan diimplementasikannya solusi dua negara. Kemlu Palestina juga mengecam rencana tersebut dan menambahkan bahwa hal ini merupakan bagian dari aksi pembersihan etnis untuk membentuk visi Greater Israel.
Tuduhan yang diberikan oleh Kemlu Palestina memiliki kebenaran karena setelah mengumumkan rencana E1, Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa tujuan dari proyek tersebut adalah untuk menghancurkan konsep adannya adanya sebuah Negara Palestina yang merdeka. Selain pernyataan tersebut terdapat juga aksi yang memperkuat tuduhan genosida seperti menghentikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, meningkatkan serangan udara dan artileri terhadap pemukiman sipil, menembak warga sipil Palestina yang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan secara membabi buta, dan peningkatan seranganoleh para kolonis Israel terhadap masyarakat Palestina yang menetap di Tepi Barat. Seluruh hal tersebut memiliki satu tujuan utama yaitu untuk menghilangkan masyarakat Palestina dari tanah kelahiran mereka dan menghuni lahan tersebut dengan para kolonis Zionis.
Walaupun bersifat kejam, kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan identitas dan negara Palestina. Keinginan ini disampaikan oleh Bapak Bangsa Israel David Ben Gurion pada 18 Juli 1948 dengan pidato yang menekankan bahwa Negeri Bintang Daud harus melakukan cara apapun untuk memastikan warga Palestina yang tersingkirkan tidak dapat kembali ke tanah mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut Ben Gurion secara eksplisit memerintahkan IDF untuk menyingkirkan warga Palestina dari rumah mereka. Seluruh pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki keinginan untuk berdamai dengan Palestina atau mengimplementasikan solusi dua negara karena berdasarkan ideologi Zionis yang digunakan oleh Negeri Bintang Daud, seluruh wilayah Negeri Batu Kapur merupakan tanah yang sudah dijanjikan kepada Bangsa Yahudi sehingga mereka harus menyingkirkan masyarakat yang telah menetap di wilayah tersebut baik itu dengan cara apapun bahkan jika aksi yang dilakukan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Saat ini Juru Bicara IDF Brigadir Jenderal (Brigjen) Effie Defrin mengklaim bahwa Israel sedang melakukan langkah awal untuk menduduki Gaza. Jika rencana tersebut dilancarkan masyarakat Palestina yang menetap di Gaza harus melarikan diri ke perbatasan Gaza-Mesir atau menetap di ‘zona/kota kemanusiaan’ yang ditetapkan oleh IDF. Apapun yang terjadi, proses pembersihan etnis yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina sejak 1948 akan dipercepat karena setelah IDF merampungkan operasi tersebut rumah dan apartemen yang sebelumnya milik warga Gaza akan dirobohkan untuk membuka ruang bagi kibbutz yang akan dihuni oleh kolonis.
Akan tetapi tidak akan mudah bagi IDF untuk mencapai tujuan akhir tersebut karena Hamas dan kelompok milisi lain di wilayah Gaza masih memiliki kekuatan tempur memadai. Hal ini dibuktikan dengan video yang dirilis oleh berbagai unit yang terafiliasi dengan Hamas seperti Brigade Al-Qassam yang menunjukan milisi melakukan penyergapan sekelompok prajurit IDF, menyerang tank Merkava menggunakan roket anti-tank RPG-7, dan menyerang kendaraan pengangkut pasukan (APC) Namer menggunakan bom magnet di sekitar kota Khan Yunis. Adanya video tersebut menunjukkan bahwa walaupun agregat Hamas tetap tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan IDF mereka masih bisa menggunakan strategi erosi (attrition) untuk mengikis kekuatan pasukan Israel dengan menggunakan topografi Kota Gaza sebagai tameng untuk bertempur menggunakan keunggulan mereka sebagai pasukan gerilya. Dalam strategi ini, milisi Hamas akan meningkatkan penyergapan, serangan penembak jitu, dan bom tersembunyi untuk menggerus kohesi pasukan IDF yang berusaha untuk menumpas mereka. Walaupun strategi ini tidak bisa membawakan kemenangan total bagi Hamas, taktik yang digunakan akan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan prajurit IDF karena mereka tidak akan pernah tahu dari mana milisi akan melancarkan penyergapan mereka. Strategi erosi yang digunakan oleh Hamas menciptakan persepsi bahwa Palestina tidak akan runtuh tanpa perlawanan.
Gaza Resmi Alami Kelaparan, Israel Bantah Laporan Famine
Lembaga pemantau global Integrated Food Security Phase Classification (IPC) merilis laporan terbaru pada Jumat (22/8) dan menyatakan Gaza resmi mengalami kelaparan. IPC menyebut sekitar 514.000 orang, atau hampir seperempat populasi Gaza, kini berada dalam kondisi kelaparan, dan angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 641.000 orang pada akhir September 2025.
Menurut laporannya, Gaza dan sekitarnya memenuhi tiga kriteria “famine”: lebih dari 20% rumah tangga mengalami kekurangan pangan ekstrem, sepertiga anak-anak menderita malnutrisi akut, dan dua dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau penyakit terkait.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut kelaparan Gaza sebagai “bencana buatan manusia, kecaman moral, dan kegagalan kemanusiaan itu sendiri.” Kepala HAM PBB Volker Türk memperingatkan bahwa kematian akibat kelaparan dapat dikategorikan sebagaikejahatan perang.
Sementara itu, Israel membantah laporan IPC. Pemerintah Israel menyebut temuan IPC “tidak akurat”, dan menegaskan bahwa mereka telah membuka jalur bantuan kemanusiaan keGaza. Kementerian Pertahanan Israel menyatakan pihaknya bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyalurkan pasokan makanan dan obat-obatan. Menurut Israel, lebihdari dua juta ton bantuan telah dimasukkan ke Gaza sejak perang dimulai, setara dengan lebih dari satu ton per penduduk. Militer Israel juga menyatakan bahwa pasokan bantuan terakhir telah menurunkan harga pangan di pasar Gaza.
Disisi lain, UNICEF mengecam perdebatan politik atas data kelaparan yang terjadi. “Sangat tidak senonoh”, ujar seorang pejabat UNICEF, menyesalkan bahwa perdebatan itu mengalihkan perhatian dari kenyataan ribuan anak Gaza kini dalam kondisi gizi buruk.
Kecaman internasional pun kian meluas. Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mendesak Uni Eropa mengambil tindakan, termasuk kemungkinan sanksi terhadap Israel, dengan alasan blokade Gaza melanggar kewajiban hak asasi manusia. Inggris, Kanada, Australia, serta sejumlah negara Eropa lain juga menilai krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai “tingkat yang tak terbayangkan” dan menuntut Israel membuka akses penuh untuk distribusi makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Adapun situasi di lapangan terus berlanjut mencekam. Pada 24 Agustus, dikabarkan sedikitnya empat warga Palestina tewas ditembak pasukan Israel ketika berusaha mendapatkan bantuan di dekat Gaza. Data kesehatan setempat juga mencatat 289 orang telah meninggal akibat malnutrisi, termasuk 115 anak-anak.
Jerman Tangguhkan Ekspor Persenjataan Untuk Israel
Pada 10 Agustus 2025 Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan dalam wawancara dengan kanal berita ARD bahwa Republik Federal Jerman akan menangguhkan ekspor persenjataan kepada Israel. Keputusan Jerman untuk menangguhkan ekspor persenjataan ke Israel dilakukan setelah kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyetujui operasi militer untuk menduduki wilayah Gaza. Merz menambahkan bahwa keputusan Israel untuk menduduki wilayah Gaza dapat menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa masyarakat setempat untuk meninggalkan rumah mereka. Selanjutnya Merz juga menyatakan bahwa keputusan kabinet Netanyahu untuk menduduki wilayah Gaza akan mempersulit diberlakukannya gencatan senjata, pembebasan sandera, dan pelucutan Hamas. Merz menekankan bahwa Israel memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat setempat bisa mendapatkan bantuan kemanusiaan mereka. Selain itu Merz juga memperingatkan Israel untuk tidak melakukan aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina.
Menanggapi perkembangan tersebut PM Israel Benjamin Netanyahu menyampaikankekecewaannya kepada Kanselir Merz dan Jerman. Netanyahu menambahkan bahwa Jerman sedang mendukung aksi terorisme yang dilancarkan oleh Hamas terhadap bangsa Yahudi dengan menangguhkan ekspor persenjataan kepada Negeri Bintang Daud. Netanyahu juga menyatakanbahwa tujuan utama Israel adalah untuk membebaskan Gaza dari pengaruh Hamas dan membentuk sebuah pemerintahan baru di wilayah tersebut. Sementara itu mantan Mendagri Jerman Horst Seehofer menyatakan keputusan tersebut merupakan kesalahan besar karena Jerman dan Israel memiliki kerja sama ekstensif dalam sektor pertahanan. Di sisi lain Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan (Menkeu) Lars Klingbeil menyatakan keputusan Kanselir Merz untuk menangguhkan ekspor senjata sudah benar karena situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk.
Jerman merupakan salah satu pendukung paling setia Israel di Uni Eropa (EU) dan pemasok persenjataan kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aksi Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi di perang dunia kedua. Akan tetapi krisis kemanusiaan di Gaza dan aksi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyebabkan adanya tekanan domestik dan internasional yang memaksa sekutu Negeri Bintang Daud untuk menimbang ulang dukungan mereka.
Puluhan Negara Desak Israel Untuk Menghentikan Perang Di Gaza
Pada 21 Juli 2025 Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, dan 25 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Israel untuk mengakhiri perang yang mereka sedang lancarkan di Gaza. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai babak baru yang mengerikan sehingga diperlukan sebuah gencatan senjata, pelepasan sandera, dan pembukaan akses bagi bantuan internasional bagi masyarakat Gaza. Pernyataan bersama ini juga mengecam sistem bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza karena hal tersebut merebut harga diri mereka. Selain itu pernyataan ini juga mendesak Israel untuk mengikuti hukum internasional dengan memastikan bahwa masyarakat sipil di Gaza mampu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
Menanggapi pernyataan bersama tersebut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel menolak hal tersebut karena mereka menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada dan memberikan pesan keliru kepada kelompok Hamas. Kemlu Israel menambahkan bahwa semua pernyataan dan klaim yang diberikan harus diarahkan kepada Hamas yang memulai perang pada 7 Oktober 2023. Pandangan serupa juga disampaikan oleh duta besar Amerika Serikat kepada Israel yang menyatakan bahwa alasan warga Gaza sedang menderita adalah akibat dari Hamas dan upaya untuk menyalahkan Israel tidak rasional. Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) António Guterres mengecam aksi penembakan yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap warga sipil yang ingin mendapatkan makanan untuk keluarga mereka.
Sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, setidaknya 59 ribu masyarakat Gaza telah tewas akibat dari operasi militer yang dilancarkan oleh IDF. Selain itu setidaknya 2 juta masyarakat Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang diperburuk dengan pembatasan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sejak UNRWA dilarang oleh Israel pada 28 Oktober 2024 seluruh bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza disalurkan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), sebuah organisasi kemanusiaan buatan Amerika Serikat yang didukung oleh pemerintah Israel. Akan tetapi GHF telah dituduh oleh Kepala UNRWA Philippe Lazzarini sebagai organisasi tentara bayaran yang tidak segan menembak warga sipil.
China Bantah Kirim Sistem Rudal ke Iran Usai Konflik dengan Israel
Pemerintah China menolak spekulasi bahwa mereka telah mengirim sistem rudal permukaan-ke-udara (SAM) ke Iran pasca serangan udara Israel bulan lalu. Penyangkalan ini muncul sebagai respons terhadap laporan Middle East Eye yang mengutip sumber intelijen Arab dan menyebutkan bahwa Iran memperolah sistem peratahanan udara buatan China setelah kedua negara mencapai gencatan senjata pada 24 Juni.
Tudingan kesepakatan minyak untuk senjata
Menurut laporan tersebut, Iran membayar sistem rudal menggunakan pengiriman minyak mentah, sebuah metode perdagangan yang dinilai sebagai cara Iran mengakali sanksi ekonomi Barat. Berdasarkan data US Energy Information Administration, China sendiri merupakan pembeli utama minyak Iran dengan sekitar 90 persen ekspor minyak Iran yang ditujukan ke pasar China.
Namun, China membantah keterlibatan dalam transfer senjata tersebut dengan menyatakan, “China tidak mengekspor senjata ke negara yang sedang berperang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Namun hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari Iran maupun Amerika Serikat (AS).
Latar belakang
Hubungan militer China-Iran bukanlah hal yang baru, di mana pada akhir 1980-an, saat Iran berperang melawan Irak, Teheran, pernah menerima rudal Silkworm dari China melalui Korea Utara. Namun, beberapa dekade kemudian, muncul laporan bahwa China memasok sistem rudal HQ-9 ke Iran, meskipun rincian dan jumlahnya tidak pernah secara resmi diumumkan.
Namun, jika benar terjadi, langkah ini berisiko menambah ketetangan geopolitik, mengingat Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, tengah berupaya mengekang pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu, sistem pertahanan yang canggih dari China dapat semakin memperkuat posisi militer Iran dalam menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Israel.
Meski China bersikap netral secara diplomatis dalam konflik Israel-Iran, namun kepentingannya terhadap minyak Iran dan upaya memperkuat mitra strategis di Timur Tengah akan menjadi pendorong utama relasi tersebut.
Jika laporan tersebut benar, maka hal ini bisa menjadi contoh terbaru dari kepentingan geopolitik, di mana negara-negara memanfaatkan teknologi militer dan energi sebagai alat utama tawar strategis negara yang berkepentingan.
AIPAC dan Petinggi Partai Demokrat: Oligarki Yang Terancam
Pada 2 Juli 2025 CNN menunjukan data survei terbaru mereka yang memperlihatkan bagaimana suporter Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) memandang berbagai isu domestik dan internasional. Dalam survei tersebut CNN menemukan bahwa sebagian besar dari pendukung Partai Demokrat mendukung atau bersimpati terhadap warga Palestina sebesar +57 poin. Hal ini merupakan sebuah perubahan besar karena pada tahun 2017 pendukung Partai Demokrat memiliki simpati terhadap Israel sebesar +17 poin. Perubahan ini juga didukung oleh data dari Gallup Polling tahun 2025 yang menunjukan bahwa 59% simpatisan Partai Demokrat mendukung Palestina sementara hanya 21% mendukung Israel. Data tersebut juga menunjukan bahwa 76% simpatisan Partai Demokrat mendukung adanya negara Palestina merdeka.
Perubahan tren ini merupakan fenomena sosial yang unik karena dalam waktu 8 tahun suporter Partai Demokrat memiliki perubahan pendapat dalam isu konflik Israel – Palestina. Perubahan ini dipercepat sejak kemenangan Zohran Mamdani pada pemilu dini Partai Demokrat di Kota New York (NYC) pada 24 Juni 2025. Dalam kampanye nya Zohran merupakan kandidatpendukung Palestina yang secara konsisten mengkritik perang dan sistem aparteid Negeri Bintang Daud. Selain itu dalam sebuah konferensi dengan Jurnalis Mehdi Hasan, Zohran menyatakan bahwa sebagai walikota NYC dia tidak akan ragu untuk menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu karena dia menganggap New York sebagai kota yang harus patuh terhadap hukum internasional walaupun Amerika Serikat tidak pernah meratifikasi Statuta Roma.
Selain kemenangan Zohran kejahatan perang yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak pendukung Partai Demokrat untuk mengubah pandangan mereka. Aksi ini diperburuk dengan adanya indikasi bahwa Israel memiliki niat untuk melakukan genosida. Hal ini tidak sulit dibuktikan karena ada setidaknya 500 pernyataan publik dari pejabat dan jurnalis Negeri Bintang Daud yang mendorong pembunuhan masal warga Palestina di Gaza. Adanya pernyataan tersebut membuat banyak pendukung Partai Demokrat enggan untuk mendukung Israel karena aksi yang dilakukanNegeri Bintang Daud dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Amerika seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan.
Akan tetapi walaupun sebagian besar dari pendukung Partai Demokrat mendukung Palestina, hal ini tidak diwakilkan oleh para petinggi dan anggota di Kongres karena tokoh besarseperti Pemimpin Faksi Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Hakeem Jeffries, Pemimpin Faksi Minoritas Senat AS Chuck Schumer, Senator Kirsten Gillibrand, dan Mantan Walikota NYC Andrew Cuomo merupakan bagian dari faksi sentris yang masih memberikan dukungan besar terhadap Israel. Perbedaan pandangan antara suporter dan petinggi partai dapat dijelaskan dengan upaya lobi yang Israel telah lakukan terhadap politik Amerika Serikat menggunakan American-Israel Public Relations Committee (AIPAC). Organisasi ini merupakan kelompok lobi yang dibentuk pada tahun 1953 untuk memastikan bahwa seluruh cabang pemerintahan AS memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Israel. Untuk memastikan hal tersebut AIPAC memberikan dukungan finansial serta berpartisipasi dalam kampanye politikpolitisi pro-Israel agar kandidat yang kritis terhadap kebijakan Negeri Bintang Daud tidak dapat menduduki atau dapat dilengserkan dari jabatan publik. Akibat dari dukungan ini anggota Partai Demokrat faksi sentris seperti Senator Kirsten Gillibrand dan Ketua Faksi Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries memiliki mispersepsi terhadap anti-semitisme karena di mata mereka siapapun yang kritis terhadap kebijakan Israel adalah anti-Yahudi.
Hal ini mendapatkan kecaman dan perlawanan dari para simpatisan Partai Demokrat karena mereka menganggap petinggi partai lebih mendahulukan kepentingan Israel dibandingkan masyarakat Amerika Serikat. Hal ini juga mendorong para pendukung untuk mendukung kandidat politik yang serupa atau mirip dengan Zohran Mamdani. Kandidat tersebut diantaranya adalah Donavan McKinney, Dr. Abdul El-Sayed, Saikat Chakrabarti, Elijah Manley, dan Kat Abughazaleh. Seluruh kandidat ini mirip dengan Zohran karena selain mengedepankan agenda ekonomi populis dan sosial progresif, mereka juga kritis terhadap aksi Israel di Gaza serta menolak segala bentuk dukungan dari AIPAC dan organisasi lobi politik yang mendukung kebijakan Negeri Bintang Daud.
Seluruh perkembangan ini dapat dianggap sebagai pertanda buruk bagi petinggi Partai Demokrat dan AIPAC karena jika para pendukung berhasil memobilisasikan diri dan memilih kandidat progresif hal ini dapat merusak dukungan penuh dan tak bersyarat Amerika Serikat kepada Israel. Sebagai contoh Amerika Serikat bisa memberlakukan embargo persenjataan terhadap Israel untuk memaksa Negeri Bintang Daud menghentikan serangan babi buta mereka terhadap Gaza. Selanjutnya para kandidat progresif yang terpilih juga dapat membatasi pengaruh AIPAC dan organisasi lobi politik lainnya dengan mendorong adanya peraturan yang membatasidonasi politik dari donatur besar atau luar negeri. Selain itu lengsernya tokoh seperti Hakeem Jeffries dan Kirsten Gillebrand juga dapat mendorong terjadinya sebuah revolusi internal dalam Partai Demokrat yang mengubah haluan politik mereka dari partai elit kembali menjadi partai pro-kelas pekerja dan kaum marjinal di Amerika Serikat. Hal ini tidak unik karena sebelum penyesuaian partai pada tahun 1970, politik internal Partai Demokrat didominasi oleh serikat pekerja dan kelompok masyarakat yang termarjinalkan.