Pada 4 Agustus 2026, Jepang secara resmi merilis buku putih pertahanan untuk tahun 2026 yang menjelaskan secara rinci dinamika geopolitik yang dihadapi oleh mereka saat ini serta strategi pembangunan postur yang akan dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi dalam rentang waktu dekat, menengah, dan panjang. Dalam buku putih pertahanan ini, Jepang secara jelas mengkategorikan China, Rusia, dan Korea Utara sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka akibat dari berbagai aksi yang dianggap provokatif seperti uji coba rudal balistik, pembangunan postur kekuatan militer China untuk memproyeksikan kekuatan di luar rantai kepulauan pertama, dan latihan bersama antara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan Militer Rusia di Laut Jepang. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Jepang akan membangun postur pertahanan dengan meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri serta menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan senjata otonom, kemampuan pertahanan siber komprehensif, sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
Keputusan pemerintah Jepang untuk mengembangkan senjata otonom bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba karena hal ini dianggap sebagai prioritas akibat dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengalaman dari medan tempur Ukraina. Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukrkraina pada 24 Februari 2022, terjadi sebuah perubahan radikal dalam bagaimana negara industri akan berperang di masa depan. Dalam perang ini, doktrin, taktik dan, strategi yang sebelumnya dianggap wajar kini sudah usang akibat dari keberadaan force multipliers seperti first person view (FPV) drone, drone kamikaze maritim (USV), dan loitering munitions yang memberikan kedua belah pihak kemampuan untuk menghancurkan aset konvensional seperti tank tempur utama (MBT), kendaraan pengangkut pasukan (APC), dan kendaraan tempur pengawal (IFV) dalam jumlah besar. Realita ini memaksa Jepang untuk mengatur ulang bagaimana mereka harus membangun postur pertahanan karena perang di Ukraina menunjukkan cara-cara lama yang sebelumnya telah dianggap universal sejak Operation Desert Storm tahun 1991 tidak bisa lagi dilakukan karena lawan kini memiliki kemampuan memadai untuk menggerus kemampuan tempur tanpa harus mengirimkan banyak prajurit ke dalam sebuah misi dengan resiko tinggi.
Faktor kedua adalah tantangan demografi yang saat ini dihadapi oleh Jepang. Saat ini, Jepang sedang menghadapi krisis populasi yang diakibatkan oleh menurunnya kelahiran angka bayi sehingga pada akhirnya terdapat lebih banyak masyarakat generasi tua dibandingkan generasi muda. Krisis populasi ini merupakan sebuah ancaman signifikan dalam pembangunan postur pertahanan Jepang karena tanpa jumlah populasi yang mencukupi, Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) tidak akan mampu mempertahankan kesiapan operasional dalam masa damai ataupun menggantikan prajurit yang tewas dalam medan pertempuran. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, Jepang perlu mengubah dinamika pembangunan postur mereka yang sebelumnya menekankan pengembangan kekuatan konvensional menjadi pembangunan asimetris. Dalam dinamika baru ini, pengembangan senjata otonom seperti drone FPV, USV, dan drone kamikaze dianggap prioritas karena persenjataan ini memiliki potensi serupa dengan persenjataan konvensional tanpa harus mengorbankan nyawa prajurit. Selain itu, senjata otonom ini juga dapat digantikan dengan harga relatif murah karena economics of scale dapat mengurangi biaya produksi drone dan USV yang digunakan JSDF.
Berdasarkan kedua faktor ini, dapat dilihat bahwa keinginan pemerintah Jepang untuk mengembangkan kekuatan asimetris guna menghadapi ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara merupakan keputusan rasional karena Jepang sedang menghadapi dinamika eksternal dan internal yang cukup kompleks sehingga mereka harus beradaptasi. Walaupun demikian, rencana ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat mengurangi efektivitas pembangunan postur. Pertama adalah dasar strategis yang digunakan oleh pemerintah Jepang. Dalam buku putih ini, dasar strategis yang digunakan oleh Jepang adalah pertahanan aktif yang mana mereka akan memberikan upaya maksimal dalam mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh dan jika memungkinkan melancarkan serangan balik menggunakan senjata strategis seperti rudal penjelajah atau rudal hipersonik. Hal ini merupakan sebuah kekurangan besar karena sejauh ini stok rudal yang dimiliki oleh Jepang hanya mampu memberikan dampak relatif kecil terhadap instalasi strategis yang dimiliki lawan. Keterbatasan stok rudal ini juga diperburuk dengan harga yang relatif mahal bagi setiap rudal yang Jepang ingin produksi secara mandiri atau dibeli dari penyedia mancanegara.
Kelemahan selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam sektor vital seperti keamanan siber dan teknologi pertahanan. Keterbatasan ini merupakan tantangan besar untuk pembangunan postur pertahanan Jepang karena tanpa SDM memadai untuk kedua sektor tersebut, kapabilitas industri pertahanan mereka untuk mengembangkan dan memproduksi senjata otonom berpotensi terhambat. Keterbatasan SDM ini juga diperburuk dengan budaya birokrasi Jepang yang cenderung mengutamakan penggunaan metode lama dan tidak terlalu ingin mengambil resiko untuk mencoba cara baru. Hal ini merupakan sebuah kelemahan signifikan karena bahkan jika Jepang memiliki SDM yang mumpun, mereka tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kreativitasnya karena adanya budaya ini. Oleh karena itu, selain membangun konsep pembangunan postur kokoh, Jepang juga harus melakukan reformasi struktural untuk membantu aksi tersebut sekaligus mengatasi isu berkala yang berpotensi menghambat inovasi.